membahas mengenai pradilan tata usaha negara

1. HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Nama : Ni Putu Adi Suandeni
Nim : 2014101026
Prodi : Ilmu Hukum
Kelas : 4A
Pengertian Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara menurut para ahli:
1. Indroharto, SH
Indroharto, SH., menjelaskan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah
seperangkat peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak
terhadap dimuka pengadilan, serta cara pengadilan bertindak satu sama lain untuk
menegakkan peraturan HAN (materil). Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dapat
pula disebut dengan Hukum Acara Peradilan Administrasi Negara.
2. Rozali Abdullah
Menurut Rozali Abdullah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah
serangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak,
satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan tata usaha Negara (Hukum
Administrasi Negara).
3. Edi Rosandi,S.Sos., S.H., M.Hum,
Menurut Edi Rosandi.S.Sos., S.H., M.Hum, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
adalah peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara Tata Usaha Negara
melalui pengadilan (hakim), sejak pengajuan gugatan sampai keluarnya putusan
pengadilan (hakim).
4. Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, SH.
Menurut Prof. Dr. Philipus M. hadjon, SH. Hukum Peradilan Tata Usaha Negara adalah
serangkaian peraturan perundang undangan yang mengatur bagaimana pencari keadilan
bertindak/berbuat di pengadilan dan bagaimana pengadilan bertindak dalam rangka
penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara.
5. Wiriyono Prodjodikoro.
Wiryono Prodjodikoro untuk menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Acara
Perkara Dalam Soal Tata Usaha Pemerintahan. Kemudian istilah yang muncul kemudian
adalah Peradilan Administrasi Negara, selanjutnya berubah lagi menjadi Peradilan Tata
Usaha Pemerintahan, sampai akhirnya Peradilan Tata Usaha Negara dengan hadirnya
UU No 5 tahun 1986.
6. Sjachran Basah.
Istilah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara masih terdapat peristilahan lain
dengan maksud yang hampir sama. Misalnya “Hukum Acara Peradilan Tata Usaha
Pemerintahan”, “Hukum Acara Peradilan Administrasi Negara”, dan “Hukum Acara

2. Peradilan Administrasi”. Sjachran Basah lebih cenderung untuk memilih dan
menggunakan istilah “Hukum Acara Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan
Administrasi (HAPLA), karena disitu termuat pengertian yang lebih luas.
7. Abdulkadir Muhammad.
Menurut Abdulkadir Muhammad, Istilah “beracara” dapat dipakai dalam arti luas dan
sempit.
1) Dalam arti luas, beracara meliputi segala tindakan hukum di luar maupun di dalam
sidang pengadilan, yang meliputi :
a) Tindakan persiapan, yaitu tindakan untuk mempersiapkan segala sesuatu
guna keperluan sidang pemeriksaan, yang antara lain meliputi :
- Cara mengajukan gugatan kemuka pengadilan;
- Memanggil pihak-pihak yang bersengketa;
- Pencatatan gugatan dalam daftar perkara oleh Panitera;
- Menentukan hari, jam, dan tempat persidangan.
b) Tindakan beracara sesungguhnya, yaitu tindakan mengenai jalannya siding
pengadilan atau pemeriksaan, dari siding pertama sampai di jatuhkannya
putusan Hakim.
c) Tindakan pelaksanaan keputusan hakim, yaitu tindakan menjalankan
keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan tetap.
2) Dalam arti sempit, yaitu meliputi tindakan beracara sesungguhnya.
Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara hanyalah merupakan salah satu bagian
saja dari jenis hukum acara administrasi/tata usaha, karena ada jenis lainnya yang
termasuk ke dalamnya yaitu, “Hukum Acara peradilan Semu” (quasi) atau
“administratief beroep”.
Menurut saya kesimpulan dari pengertian Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yaitu
seperangkat atau kumpulan peraturan-peraturan yang mengikat dan mengatur tata cara dalam
bagaimana mencari keadilan dan kebenaran selain itu juga mengatur pengadilan dan hakim
ketika menyelesaikan suatu permasalahan terkait dengan tata usaha Negara.