SlideShare a Scribd company logo
1 of 46
1
PELAYANAN PRIMA
2
 Aparatur merupakan kunci
keberhasilan penyelenggaraan
pemerintahan
 Citra pengelolaan pelayanan
terhadap masyarakat masih
dinilai buruk
 Perlunya peningkatan kompe-
tensi aparatur dalam pelayanan
terhadap masyarakat
LATAR BELAKANG
3
1. Perilaku pejabat pemerintah yang memanfaatkan
posisinya untuk memperoleh sesuatu dengan mudah
2 Pasien yang mengeluh perihal pelayanan administrasi
di RS, pelayanan gawat darurat, rawat-inap ataupun
praktek dokter yang mandiri
3 Nasabah bank yang mengeluh tentang layanan teller,
ATM yang tak berfungsi,pengendalian penggunaan PIN,
jumlah ATM disuatu daerah yang terbatas
4. Pelanggan listrik yang mengalami gangguan listrik dan
lambatnya perbaikan jika ada yang rusak,jika terlambat
bayar kena denda
Contoh Keluhan Masyarakat Terhadap
Pelayanan Instansi Pemerintah Atau Swasta
4
5. Pelanggan televisi mengeluh karena buruknya
gambar tayangan atau layanan yang lamban jika
ada kerusakan;
6. Penumpang kereta api yang kecewa atas sulitnya
memperoleh tiket karena peran calo;
7. Keluhan terhadap pelayanan dari para penegak
hukum;
8. Peserta asuransi mengeluh, karena penanganan
klaim atas jasa asuransi yang sulit dan memerlukan
waktu lama
Lanjutan :
Contoh Keluhan Masyarakat Terhadap Pelayanan
Instansi Pemerintah Atau Swasta
5
PEMIMPIN ITU HAKEKATNYA ADALAH PELAYAN
SETUJUKAH ANDA DENGAN MOTTO TERSEBUT ?
TIDAK SEMUA ORANG SIAP MENJADI PEMIMPIN !
TAPI ORANG SUKA MENJADI PEMIMPIN ?
BAGAIMANA KONDISI DI KANTOR ANDA ?
Pusdiklt depdiknas
6
PAHAMI DAN INGAT POSISI KITA
 Kita masing-masing mempunyai konsumen
kita adalah pemberi layanan / pelayan bagi
pihak lain;
 Namun kita masing-masing juga menjadi
konsumen yang memerlukan layanan dari
pihak lain;
Pemahaman posisi dan kesadaran diri akan dapat
meningkatkan
KINERJA LAYANAN
7
 Aparatur merupakan kunci
keberhasilan dalam
penyelenggaraan pemerintahan
 Sesuai dengan tuntutan
nasional dan tantangan global,
untuk mewujudkan good
governance diperlukan SDM
aparatur yang memiliki
kompetensi dalam
penyelenggaraan negara dan
pembangunan
8
BERBAGAI KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK
1. Kepmenpan 81/1993 tentang Pedoman Tatalaksana
Pelayanan Umum
2. Inpres 1/1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan
Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada
Masyarakat
3. SE Menkowasbangpan No. 56/Wasbangpan /6/98
tentang Langkah-Langkah Nyata Memperbaiki
Pelayanan Masyarakat
4. Kepmenpan 63/KEP/M.PAN/7/2004 tentang
Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan
Publik
5. Kepmenpan no. 63 Tahun 2004, tentang azas dan
hakikat Pelayanan Publik
9
MELAYANI:
Membantu menyiapkan
(membantu) apa yang
diperlukan seseorang
PELAYANAN:
Usaha melayani
kebutuhan orang lain
pada dasarnya merupakan kegiatan yang
ditawarkan oleh organisasi atau perorangan kepada
konsumen, yang bersifat tidak berwujud.
merupakan usaha apa saja yang mempertinggi
kepuasan pelanggan (whatever enhances customer
satisfaction). ► (Daviddow & Utal, 1989:19)
PROSES PELAYANAN
10
1.
2.
3.
Pelayanan besifat tidak dapat diraba, sangat berlawanan
sifatnya dengan barang jadi;
Pelayanan itu kenyataannya terdiri dari tindakan nyata
dan merupakan pengaruh yang bersifat tindakan sosial;
Produksi dan konsumsi dari pelayanan tidak dapat
dipisahkan secara nyata , karena pada umumnya
kejadiannya bersamaan dan terjadi di tempat yang
sama.
KARAKTERISTIK PELAYANAN
(Normann,1999:14)
8 SUPLEMEN PELAYANAN
 INFORMATION  Hrs mulai dari informasi ttg produk
layanan agar pelanggan jelas ttg apa, brp, bgmn, dmn
 CONSULTATIONperlu penguatan pemahaman, shg
ada yang melayani pendalaman pemahaman
 UNDERTAKINGlanjutan konsultasi adalah pemesanan
dg berbagai kemudahan prosedur
 HOSPITALITY kenyamanan layanan menguatkan
keyakinan akan kredibilitas produk dan layanan
 CARETAKING Keragaman perlu layanan yang
beragam pula shg mberikan kesan sgt pribadi
 EXCEPTIONadanya memberikan karakteristik layanan
spesifik yg berbeda dari lainnya
 BILLINGsistem penagihan yang khusus dan nyaman
 PAYMENTprosedur dan alat pembayaran
12
Penyelenggaraan Pelayanan Publik/Umum
a. Yang diselenggarakan oleh Organisasi
Publik :
 Bersifat Primer
 Bersifat Sekunder
b. Yang diselenggarakan oleh Organisasi
Privat :
 Semua penyediaan barang/jasa publik
diselenggarakan oleh Swasta :
 RS Swasta,
 PTS,
 Perusahaan Pengangkutan milik Swata
13
Pelayanan Publik/Umum yang
diselenggarakan oleh Pemerintah :
a. Primer :
 Semua penyediaan barang/jasa diselenggarakan oleh
pemerintah;
 Pemerintah merupakan merupakan satu-satunya
penyelenggara;
 Pengguna/klien mau tidak mau harus memafaatkannya
:
 Kantor Imigrasi
 Pelayanan Penjara
 Pelayanan Perijinan
14
Karakteristik Primer :
 Adaptabilitas sangat rendah
 Intervensi pemerintah sangat tinggi
 Locus kontrol ada ditangan pemerintah
 Posisi tawar sangat rendah
 Sifat pelayanan ditentukan oleh pemerintah
 Bentuk pasar : Monopoli
 Pelayanan Pajak
 Pelayanan Polisi
 Pelayanan Perijinan
15
Pelayanan Publik/Umum yang
diselenggarakan
oleh Pemerintah :
b. Sekunder:
 Semua penyediaan barang/jasa diselenggarakan oleh
pemerintah;tetapi
 yang didalamnya pengguna/klien tidak harus
menggunakannya, karena
 Ada adanya beberapa penyelenggara pelayanan :
 Program ASTEK
 Program pendidikan yang diberikan oleh swasta
 Program pelayanan yang diberikan oleh swasta
16
Pelayanan Publik adalah segala
kegiatan pelayanan yang
dilaksanakan oleh penyelenggara
pelayanan publik sebagai upaya
pemenuhan kebutuhan penerima
pelayananan maupun pelaksanaan
ketentuan peraturan perundang-
undangan. (Kep. Menpan No.
63/KEP/M.PAN/7/2004).
Pelayanan publik adalah segala
bentuk pelayanan yang diberikan
oleh pemerintah pusat/ daerah,
BUMN/ BUMD dalam rangka
pemenuhan kebutuhan masyarakat
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku (Keputusan
Menpan No. 81/1993).
Dalam rangka
meningkatkan kualitas
pelayanan, maka
diperlukan bentuk
PELAYANAN PRIMA
Pelayananan Publik ?
17
AZAS-AZAS PELAYANAN PUBLIK
(Kep. MENPAN No.63 Tahun 2004)
 Transparansi
 Akuntabilitas
 Kondisional
 Partisipatif
 Kesamaan hak
 Keseimbangan antara hak dan kewajiban
 Hakikat Pelayanan Publik adalah pemberian pelayanan
prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan
kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat.
HAKIKAT PELAYANAN PUBLIK
(Kep. MENPAN No.63 Tahun 2004)
Sejalan dengan Kep Menpan No.63/KEP/M. PAN/7/2003, ada sepuluh
Prinsip pelayanan publik
18
1. Kesederhanaan
2. Kejelasan
3. Kepastian waktu
4. Akurasi
5. Keamanan
6. Tanggung jawab
7. Kelengkapan sar-pras
8. Kemudahan akses
9. Kedisiplinan,
kesopanan,
dan keramahan
10. Kenyamanan
PRINSIP PELAYANAN PUBLIK
(Kep. Menpan No. 63/KEP/M.PAN/7/2004)
19
SENDI-SENDI PELAYANAN
(KEP. MENPAN No. 81 Tahun 1993)
1. Kesederhanaan
2. Kejelasan & Kepastian
3. Keamanan
4. Keterbukaan
5. Efisien
6. Ekonomis
7. Keadilan yang merata
8. Ketepatan waktu
20
Pelayanan Prima adalah kepedulian kepada pelanggan
dengan memberikan layanan terbaik untuk memfasilitasi
kemudahan pemenuhan kebutuhan dan mewujudkan
kepuasannya, agar mereka selalu loyal kepada organisasi
/perusahaan.
(Dasar-dasar Pelayanan Prima, Atep Adya Barata, 27)
 Pelayanan Prima adalah pelayanan yang sangat baik dan
atau pelayanan yang terbaik, sesuai dengan standar yang
berlaku atau dimiliki oleh instansi yang memberi pelayanan
sehingga mampu memuaskan pihak yang dilayani
(pelanggan) (LAN-RI 2004).
Pelayanan Prima ?
(Excellent Service = Service Excellence SEX)
21
 KEMAMPUAN
 SIKAP
 PENAMPILAN
 PERHATIAN
 TINDAKAN
 TANGGUNG JAWAB
KONSEP A6 DALAM PELAYANAN PRIMA
 ABILITY
 ATTITUDE
 APPEARANCE
 ATTENTION
 ACTION
 ACCOUNTABILITY
22
Memberikan pelayanan yang dapat memenuhi dan memuaskan pelanggan
sesuai dengan kebutuhan dalam rangka :
 memberdayakan masyarakat sebagai pelanggan pelayanan publik.
 membangun dan menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat
terhadap pemerintah.
TUJUAN :
MANFAAT :
 Upaya peningkatan kualitas pelayanan pemerintah kepada
masyarakat,
 Acuan untuk pengembangan penyusunan standar pelayanan,
 Acuan untuk pelayan, pelanggan atau stakeholders dalam kegiatan
pelayanan, why, when, with whom, where, & how pelayanan mesti
dilakukan
TUJUAN & MANFAAT PELAYANAN PRIMA
23
STANDAR PELAYANAN
Adalah ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu
pembakuan pelayanan yang baik, dengan memperhatikan
baku mutu pelayanan (LAN RI 2004)
Mutu merupakan kondisi dinamis
yang berhubungan dengan:
memenuhi atau melebihi
harapan pihak yang
menginginkannya. (Goetsch
dan Davis, 1994)
yang
● produk
● jasa
● manusia
● proses, dan
● lingkungan
24
• Berguna sebagai pedoman kerja dari batasan mutu
yang harus dipenuhi oleh para pelaksana layanan
• Berguna sebagai jaminan mutu pelayanan yang
seharusnya diterima oleh pelanggan
STANDAR PELAYANAN
Suatu tolok ukur yang digunakan untuk acuan penilaian
kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari
pihak penyedia pelayanan kepada pelanggan untuk
memberikan pelayanan yang berkualitas
25
STANDAR PELAYANAN MEMUAT
 Visi dan Misi Pelayanan
 Jenis pelayanan yang ditawarkan
 Spesikasi pelayanan
 Prosedur pelayanan
 Pengawasan dan pengendalian mutu
 Lampiran yang memuat Denah Lokasi,
formulir, hasil kesepakatan, dll.
26
MANFAAT STANDAR PELAYANAN
 Mengetahui hubungan kerja antar unit-unit
dalam organisasi
 Menghilangkan keraguan pegawai dalam
pengambilan keputusan
 Menjelaskan sarana dan prasarana yang
digunakan dalam pelayanan
 Menjelaskan kompetensi yang harus dimiliki
oleh petugas
 Sebagai acuan dalam mengevaluasi kinerja
aparatur
27
STANDAR PELAYANAN
(Kep. MENPAN No.63 Tahun 2004)
 Prosedur Pelayanan
Dibakukan pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan
 Waktu Penyelesaian
Ditetapkan sejak saat permohonan sampai dengan penyelesaian
termasuk pengaduan
 Biaya Pelayanan
Ditetapkan biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya
 Produk Pelayanan
Hasil pelayanan yang akan diterima pelanggan harus sesuai dengan
ketentuan yang telah ditetapkan
 Sarana dan Prasarana
Memadai dalam proses pemberian layanan
 Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan
Ditetapkan berdasarkan pengetahuan, keahlian,keterampilan,sikap,
dan perilaku yang dibutuhkan
28
PERBEDAAN TUJUAN PELAYANAN SEKTOR PUBLIK
DAN SEKTOR BISNIS
Sektor Publik :
 Implementasi Dasar
hukum
 Fokus pada Wide
stakeholder
 Memberdayakan
masyarakat
 Dituntut akuntabel
terhadap publik
Sektor Bisnis :
 Implementasi kebijakkan
direksi
 Fokus pada shareholders
 Bertujuan mencari
keuntungan
 Dituntut akuntabel pada
shareholders
29
1.
2.
3.
ENVIRONMENTAL SERVICE
DEVELOPMENT SERVICE
PROTECTIVE SERVICE
TIGA FUNGSI PELAYANAN PUBLIK
(BERDASARKAN FUNGSI PEMERINTAH)
30
 Pelayanan Pelanggan yang bermutu hanya bisa dipahami
dari sudut pandang pelanggan.
 Merumuskan Pelayanan Pelanggan yang bermutu harus
melalui sudut pandang pelanggan.
 Hanya bila pelanggan Anda menganggap bahwa Anda
telah memberikan pelayanan yang bermutu, maka barulah
Anda juga menyatakan hal yang serupa.
PELAYANAN PELANGGAN YANG BERMUTU ?
31
a. Mendahuhukan Kepentingan Pelanggan
b. Pelayanan dengan sepenuh hati
c. Budaya Pelayanan Prima
d. Sikap Pelayanan Prima
e. Sentuhan Pribadi Pelayanan
f. Pelayanan Prima sesuai dengan Pribadi Prima
MUTU PELAYANAN PRIMA
(LAN RI 2004)
32
 Pelanggan adalah alasan keberadaan kita
 Tanpa Pelanggan, kita tidak punya apa-apa.
 Pelanggan kitalah yang menentukan bisnis kita.
 Jika kita tidak memahami pelanggan, artinya
kita tidak memahami bisnis kita.
PERSPEKTIF PELAYANAN PELANGGAN
 Pelanggan adalah raja
33
CEO
Manajer
Karyawan
Pelanggan
Pelanggan
Penyedia
Layanan
Manajer
CEO
PERSPEKTIF TRADISIONAL vs PERSPEKTIF PELAYANAN
PELANGGAN
34
DEFINISI :
a. Service receiver
b. Consumer
c. Customer
d. User
1. Siapa saja yang berkepen-
tingan dengan produk
layanan penyedia layanan
2. Siapa saja yang terkena
dampak dari produk atau
proses pelayanan
3. Siapa saja yang meneri-
ma layanan dari pihak
penyedia layanan
PELANGGAN
35
Eksternal Customer
Internal Customer
Semua orang dari dalam
organisasi yang terlibat
dalam proses penyediaan
jasa atau produk, sejak dari
perencanaan, penciptaan
jasa atau pembuatan barang
sampai dengan pemasaran
dan penjualan serta
pengadministrasiannya, dan
juga ikut terkena dampak
produk
Semua orang dari luar
organisasi komersil atau
non-komersil yang menerima
penyerahan barang atau
jasa dari organisasi
JENIS PELANGGAN
36
Pelanggan Int. Organisasi Pelanggan Int. Pemerintah
Pelanggan dari
lingkungan organisasi
meskipun bagian/unit
kerjanya berdeda,
namun masih dalam
lingkungan
organisasi.
Pelanggan dari instansi
yang berbeda, asalkan
pelanggan itu berasal
dari instansi
pemerintah, dan disebut
sebagai pelanggan
skala makro.
PELANGGAN INTERNAL
37
1. Membangun citra diri positif.
 Memperhatikan pentingnya kesan awal
 Hindari beban pikiran didepan pelanggan
 Berbicara dengan jelas, kata-kata mudah difahami
 Hindari kesalahan sekecil apapun
 Tampilkan wajah gembira
 Kontak mata pada saat bicara
 Jangan membuat orang menunggu terlalu lama
 Tersenyum setiap saat
 Usahakan bersifat ramah
MENINGKATKAN CITRA POSITIF
38
2. Berusaha mengerti terlebih dahulu, baru dimengerti
lanjutan
 Apabila seorang pelanggan datang untuk memperoleh
bantuan Anda, hendaknya Anda tidak bersikap serba tahu,
seolah-olah sudah mengerti terlebih dahulu apa yang
diinginkan pelanggan.
 Dekati pelanggan dan bersiaplah untuk
mendengarkannya.
Janganlah Anda disibukkan oleh kegiatan lain, sehingga
terkesan perhatiannya Anda terbagi-bagi.
MENINGKATKAN CITRA POSITIF
39
3 Mengenal Karakter Pelanggan
 Menerapkan Keterampilan Dasar Pelayanan
Memberikan pelayanan yang efisien
Meningkatkan perasaan harga diri pelanggan
Membina hubungan baik dengan pelanggan
Mengalihkan/mempercayakan pelayanan
kepada rekan pekerja yang lain
MENINGKATKAN CITRA POSITIF
40
Mengenal Karakter Pelanggan
(1) Pusatkan perhatian pada pelanggan
• Dengarkan kehendak pelanggan dengan penuh perhatian
• Bertindaklah dengan tenang dan rilex
• Tersenyum dan tatap mata saat berbicara
• Tanggapi pembicaraan pelanggan dengan serius
• Perhatikan nada bicara Anda
41
(2) Memberikan pelayanan yang efisien
 Layani pelanggan pertama, baru pelanggan
berikutnya (FIFO), jangan LIFO
 Pergunakan waktu seakurat mungkin
 Bicara seperlunya kepada pelanggan pelanggan
saat bicara
 Tanggapi pembicaraan pelanggan dengan serius
 Perhatikan nada bicara Anda
 Rencanakan apa yang akan dilakukan selanjutnya
 Menindak lanjuti pelayanan sampai tuntas
 Menjawab pertanyaan pelanggan secara singkat,
tepat, cepat dan tidak bertele-tele
Mengenal Karakter Pelanggan
42
1. Pelayanan yang berorientasi kepada kepuasan
penerima layanan
2. Perbaikan kualitas pelayanan yang
berkesinambungan
3. Manajemen berdasarkan fakta
4. Melibatkan dan memberdayakan sistem atau
unsur organisasi secara menyeluruh
5. Mengembangkan potensi daya pikir manusia
6. Kepemimpinan yang digerakkan oleh obsesi
mutu pelayanan prima
7. Budaya organisasi dengan standar etika dan
moral yang tinggi
PRINSIP-PRINSIP DASAR PENGEMBANGAN
PELAYANAN PRIMA
43
1. Pembaharuan pola pikir aparatur tentang manajemen
pelayanan prima bagi masyarakat
2. Pengembangan visi dan komitmen aparatur dalam
memberikan pelayanan prima bagi masyarakat
3. Strategi dan pengembangan mutu standar pelayanan
prima bagi masyarakat
4. Pengembangan manajemen mutu terpadu dalam
pelayanan prima bagi masyarakat
5. Perilaku aparatur dalam memberikan pelayanan prima
6. Pemahaman tentang identifikasi kebutuhan pelayanan
umum dan masyarakat
7. Masalah-masalah yang dihadapi pelayanan prima
PENINGKATAN MANAJEMEN PELAYANAN PRIMA,
berarti memikirkan :
44
1. Restrukturisasi organisasi dengan
berdasarkan visi peningkatan
Pelayanan Publik,
2. Peningkatan kemampuan manjerial,
3. Peningkatan kualitas SDM sesuai
tuntutan perwujudan Visi kualitas
aparat,
4. Peningkatan sarana dan prasarana.
STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK
45
menghapus jenis perijinan yang dinilai tidak perlu
lagi sesuai visi-misi daerah.
menggabung beberapa jenis pelayanan perijinan
yang mengatur hal yang sama.
menyederhanakan baik persyaratan maupun
prosedur setelah dilaksanakan pengkajian yang
memadai.
D : Decentralize melimpahkan kewenangan perijinan kepada
pejabat atau lembaga yang lebih dekat kepada
masyarakat, dalam hal ini komputerisasi
diharapkan dapat mendukung transparansi,
efisiensi, akuntabilitas layanan.
S : Simplicity
C : Combine
A : Abolish
Dalam kaitannya dengan pelayanan perijinan dan akta catatan
sipil, Bank Dunia mengembangkan one roof permit system
(pelayanan satu atap) dengan menerapkan konsep
penyederhanaan perijinan dengan akronim ACSD yang diikuti
dengan komputerisasi (aplikasi software)
46

More Related Content

What's hot

Analisa SWOT, Balanced Scorecard, dan Perumusan Indikator Kinerja Pembangunan
Analisa SWOT, Balanced Scorecard, dan Perumusan Indikator Kinerja PembangunanAnalisa SWOT, Balanced Scorecard, dan Perumusan Indikator Kinerja Pembangunan
Analisa SWOT, Balanced Scorecard, dan Perumusan Indikator Kinerja PembangunanDadang Solihin
 
Contoh SOP HRD Lengkap
Contoh SOP HRD LengkapContoh SOP HRD Lengkap
Contoh SOP HRD Lengkapbukubuonly
 
Buku pedoman-cascading-target-kinerja
Buku pedoman-cascading-target-kinerjaBuku pedoman-cascading-target-kinerja
Buku pedoman-cascading-target-kinerjaKutsiyatinMSi
 
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)Tri Widodo W. UTOMO
 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KIBBLA
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KIBBLAIMPLEMENTASI KEBIJAKAN KIBBLA
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KIBBLAZakiah dr
 
Service excellent
Service excellentService excellent
Service excellentAri Winarno
 
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025Noviyarti Badri
 
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku KepentinganTata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku KepentinganOswar Mungkasa
 
Patologi birokrasi presentasi
Patologi birokrasi presentasiPatologi birokrasi presentasi
Patologi birokrasi presentasiYudi 4
 
Standar pelayanan publik kemenpan-revised2
Standar pelayanan publik kemenpan-revised2Standar pelayanan publik kemenpan-revised2
Standar pelayanan publik kemenpan-revised2Agus Dwiyanto
 
Administrasi Perkantoran
Administrasi PerkantoranAdministrasi Perkantoran
Administrasi Perkantoranbambange
 
MATERI MSDM BAB I
MATERI MSDM BAB IMATERI MSDM BAB I
MATERI MSDM BAB I93220872
 
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan KebijakanContoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan KebijakanTri Widodo W. UTOMO
 
Manajemen Perubahan Sektor Publik
Manajemen Perubahan Sektor PublikManajemen Perubahan Sektor Publik
Manajemen Perubahan Sektor PublikTri Widodo W. UTOMO
 
Framework untuk Membangun Customer Service Excellence
Framework untuk Membangun Customer Service ExcellenceFramework untuk Membangun Customer Service Excellence
Framework untuk Membangun Customer Service Excellencexpramudono
 
HUMAN RESOURCE MANUAL BOOK - Rev 1
HUMAN RESOURCE MANUAL BOOK - Rev 1HUMAN RESOURCE MANUAL BOOK - Rev 1
HUMAN RESOURCE MANUAL BOOK - Rev 1Joko Susanto
 
Teori monitoring dan evaluasi
Teori monitoring dan evaluasiTeori monitoring dan evaluasi
Teori monitoring dan evaluasiArfan Fahmi
 
Analisis Kesenjangan Kompetensi
Analisis Kesenjangan KompetensiAnalisis Kesenjangan Kompetensi
Analisis Kesenjangan KompetensiMohamad Adriyanto
 

What's hot (20)

Analisa SWOT, Balanced Scorecard, dan Perumusan Indikator Kinerja Pembangunan
Analisa SWOT, Balanced Scorecard, dan Perumusan Indikator Kinerja PembangunanAnalisa SWOT, Balanced Scorecard, dan Perumusan Indikator Kinerja Pembangunan
Analisa SWOT, Balanced Scorecard, dan Perumusan Indikator Kinerja Pembangunan
 
Urusan Pemerintahan
Urusan Pemerintahan Urusan Pemerintahan
Urusan Pemerintahan
 
Contoh SOP HRD Lengkap
Contoh SOP HRD LengkapContoh SOP HRD Lengkap
Contoh SOP HRD Lengkap
 
Buku pedoman-cascading-target-kinerja
Buku pedoman-cascading-target-kinerjaBuku pedoman-cascading-target-kinerja
Buku pedoman-cascading-target-kinerja
 
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KIBBLA
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KIBBLAIMPLEMENTASI KEBIJAKAN KIBBLA
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KIBBLA
 
Service excellent
Service excellentService excellent
Service excellent
 
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
 
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku KepentinganTata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
 
Patologi birokrasi presentasi
Patologi birokrasi presentasiPatologi birokrasi presentasi
Patologi birokrasi presentasi
 
Standar pelayanan publik kemenpan-revised2
Standar pelayanan publik kemenpan-revised2Standar pelayanan publik kemenpan-revised2
Standar pelayanan publik kemenpan-revised2
 
Administrasi Perkantoran
Administrasi PerkantoranAdministrasi Perkantoran
Administrasi Perkantoran
 
MATERI MSDM BAB I
MATERI MSDM BAB IMATERI MSDM BAB I
MATERI MSDM BAB I
 
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan KebijakanContoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
 
Pembeda sp, sop, spm, spp
Pembeda sp, sop, spm, sppPembeda sp, sop, spm, spp
Pembeda sp, sop, spm, spp
 
Manajemen Perubahan Sektor Publik
Manajemen Perubahan Sektor PublikManajemen Perubahan Sektor Publik
Manajemen Perubahan Sektor Publik
 
Framework untuk Membangun Customer Service Excellence
Framework untuk Membangun Customer Service ExcellenceFramework untuk Membangun Customer Service Excellence
Framework untuk Membangun Customer Service Excellence
 
HUMAN RESOURCE MANUAL BOOK - Rev 1
HUMAN RESOURCE MANUAL BOOK - Rev 1HUMAN RESOURCE MANUAL BOOK - Rev 1
HUMAN RESOURCE MANUAL BOOK - Rev 1
 
Teori monitoring dan evaluasi
Teori monitoring dan evaluasiTeori monitoring dan evaluasi
Teori monitoring dan evaluasi
 
Analisis Kesenjangan Kompetensi
Analisis Kesenjangan KompetensiAnalisis Kesenjangan Kompetensi
Analisis Kesenjangan Kompetensi
 

Similar to Pelayanan Prima.ppt

Pelayanan publik-yang-berorientasi-pelanggan
Pelayanan publik-yang-berorientasi-pelangganPelayanan publik-yang-berorientasi-pelanggan
Pelayanan publik-yang-berorientasi-pelangganZulFikri45
 
Pelayanan Kebijakan Publik.ppt
Pelayanan Kebijakan Publik.pptPelayanan Kebijakan Publik.ppt
Pelayanan Kebijakan Publik.pptTaufiqurokhman1
 
survai kepuasan masyarakat januari 2021
survai kepuasan masyarakat januari 2021 survai kepuasan masyarakat januari 2021
survai kepuasan masyarakat januari 2021 Syahrul Ostid
 
Sekelumit tentang Konsep Dasar Pelayanan Publik
Sekelumit tentang Konsep Dasar Pelayanan PublikSekelumit tentang Konsep Dasar Pelayanan Publik
Sekelumit tentang Konsep Dasar Pelayanan PublikRusman R. Manik
 
Pola pikir asn1
Pola pikir asn1Pola pikir asn1
Pola pikir asn1hadiarnowo
 
276000064 pedoman-umum-survey-pelanggan-pkms
276000064 pedoman-umum-survey-pelanggan-pkms276000064 pedoman-umum-survey-pelanggan-pkms
276000064 pedoman-umum-survey-pelanggan-pkmsErna Zulkifli
 
Presentasi pola pikir asn1
Presentasi pola pikir asn1Presentasi pola pikir asn1
Presentasi pola pikir asn1hadiarnowo
 
Pelayanan prima-ii-dan-iii
Pelayanan prima-ii-dan-iiiPelayanan prima-ii-dan-iii
Pelayanan prima-ii-dan-iiiRia Ria
 
Pelayanan Publik Kedudukan dan Peran PNS Dalam NKRI Tahun 2024
Pelayanan Publik Kedudukan dan Peran PNS Dalam NKRI Tahun 2024Pelayanan Publik Kedudukan dan Peran PNS Dalam NKRI Tahun 2024
Pelayanan Publik Kedudukan dan Peran PNS Dalam NKRI Tahun 2024FahreziAchmad
 
Survei Standar Pelayanan Publik (Ombudsman) 2015
Survei Standar Pelayanan Publik (Ombudsman) 2015Survei Standar Pelayanan Publik (Ombudsman) 2015
Survei Standar Pelayanan Publik (Ombudsman) 2015Nicholas Manurung
 
Tugas 30-9 AG 3 2. Pelayanan Publik.pptx
Tugas 30-9 AG 3 2. Pelayanan Publik.pptxTugas 30-9 AG 3 2. Pelayanan Publik.pptx
Tugas 30-9 AG 3 2. Pelayanan Publik.pptxMohammadIqbalMaududi
 
Presentasi Proposal IKM Provinsi Banten 2020 06102020 (1).pptx
Presentasi Proposal IKM Provinsi Banten 2020 06102020 (1).pptxPresentasi Proposal IKM Provinsi Banten 2020 06102020 (1).pptx
Presentasi Proposal IKM Provinsi Banten 2020 06102020 (1).pptxHanifGhiyatsRamadhan
 
52384 id-reformasi-manajemen-pelayanan-publik-men (1)
52384 id-reformasi-manajemen-pelayanan-publik-men (1)52384 id-reformasi-manajemen-pelayanan-publik-men (1)
52384 id-reformasi-manajemen-pelayanan-publik-men (1)Mhd Habib
 
pembelajaranpembelajaranpembelajaranpembelajaranpembelajaranpembelajaranpembe...
pembelajaranpembelajaranpembelajaranpembelajaranpembelajaranpembelajaranpembe...pembelajaranpembelajaranpembelajaranpembelajaranpembelajaranpembelajaranpembe...
pembelajaranpembelajaranpembelajaranpembelajaranpembelajaranpembelajaranpembe...novitasariririn
 
1. Berorientasi Pelayanan .pdf
1. Berorientasi Pelayanan .pdf1. Berorientasi Pelayanan .pdf
1. Berorientasi Pelayanan .pdfkarsasuada
 
1.B. Bahan Paparan Berorientasi Pelayanan.pdf
1.B. Bahan Paparan Berorientasi Pelayanan.pdf1.B. Bahan Paparan Berorientasi Pelayanan.pdf
1.B. Bahan Paparan Berorientasi Pelayanan.pdfRagaNizarAprileo
 

Similar to Pelayanan Prima.ppt (20)

Pelayanan publik-yang-berorientasi-pelanggan
Pelayanan publik-yang-berorientasi-pelangganPelayanan publik-yang-berorientasi-pelanggan
Pelayanan publik-yang-berorientasi-pelanggan
 
Pelayanan Kebijakan Publik.ppt
Pelayanan Kebijakan Publik.pptPelayanan Kebijakan Publik.ppt
Pelayanan Kebijakan Publik.ppt
 
konsep-pelayanan-publik
konsep-pelayanan-publikkonsep-pelayanan-publik
konsep-pelayanan-publik
 
survai kepuasan masyarakat januari 2021
survai kepuasan masyarakat januari 2021 survai kepuasan masyarakat januari 2021
survai kepuasan masyarakat januari 2021
 
Sekelumit tentang Konsep Dasar Pelayanan Publik
Sekelumit tentang Konsep Dasar Pelayanan PublikSekelumit tentang Konsep Dasar Pelayanan Publik
Sekelumit tentang Konsep Dasar Pelayanan Publik
 
Pola pikir asn1
Pola pikir asn1Pola pikir asn1
Pola pikir asn1
 
Makalah pelayanan publik
Makalah pelayanan publikMakalah pelayanan publik
Makalah pelayanan publik
 
Makalah pelayanan publik STIP WUNA
Makalah pelayanan publik STIP WUNA Makalah pelayanan publik STIP WUNA
Makalah pelayanan publik STIP WUNA
 
Makalah pelayanan publik
Makalah pelayanan publikMakalah pelayanan publik
Makalah pelayanan publik
 
276000064 pedoman-umum-survey-pelanggan-pkms
276000064 pedoman-umum-survey-pelanggan-pkms276000064 pedoman-umum-survey-pelanggan-pkms
276000064 pedoman-umum-survey-pelanggan-pkms
 
Presentasi pola pikir asn1
Presentasi pola pikir asn1Presentasi pola pikir asn1
Presentasi pola pikir asn1
 
Pelayanan prima-ii-dan-iii
Pelayanan prima-ii-dan-iiiPelayanan prima-ii-dan-iii
Pelayanan prima-ii-dan-iii
 
Pelayanan Publik Kedudukan dan Peran PNS Dalam NKRI Tahun 2024
Pelayanan Publik Kedudukan dan Peran PNS Dalam NKRI Tahun 2024Pelayanan Publik Kedudukan dan Peran PNS Dalam NKRI Tahun 2024
Pelayanan Publik Kedudukan dan Peran PNS Dalam NKRI Tahun 2024
 
Survei Standar Pelayanan Publik (Ombudsman) 2015
Survei Standar Pelayanan Publik (Ombudsman) 2015Survei Standar Pelayanan Publik (Ombudsman) 2015
Survei Standar Pelayanan Publik (Ombudsman) 2015
 
Tugas 30-9 AG 3 2. Pelayanan Publik.pptx
Tugas 30-9 AG 3 2. Pelayanan Publik.pptxTugas 30-9 AG 3 2. Pelayanan Publik.pptx
Tugas 30-9 AG 3 2. Pelayanan Publik.pptx
 
Presentasi Proposal IKM Provinsi Banten 2020 06102020 (1).pptx
Presentasi Proposal IKM Provinsi Banten 2020 06102020 (1).pptxPresentasi Proposal IKM Provinsi Banten 2020 06102020 (1).pptx
Presentasi Proposal IKM Provinsi Banten 2020 06102020 (1).pptx
 
52384 id-reformasi-manajemen-pelayanan-publik-men (1)
52384 id-reformasi-manajemen-pelayanan-publik-men (1)52384 id-reformasi-manajemen-pelayanan-publik-men (1)
52384 id-reformasi-manajemen-pelayanan-publik-men (1)
 
pembelajaranpembelajaranpembelajaranpembelajaranpembelajaranpembelajaranpembe...
pembelajaranpembelajaranpembelajaranpembelajaranpembelajaranpembelajaranpembe...pembelajaranpembelajaranpembelajaranpembelajaranpembelajaranpembelajaranpembe...
pembelajaranpembelajaranpembelajaranpembelajaranpembelajaranpembelajaranpembe...
 
1. Berorientasi Pelayanan .pdf
1. Berorientasi Pelayanan .pdf1. Berorientasi Pelayanan .pdf
1. Berorientasi Pelayanan .pdf
 
1.B. Bahan Paparan Berorientasi Pelayanan.pdf
1.B. Bahan Paparan Berorientasi Pelayanan.pdf1.B. Bahan Paparan Berorientasi Pelayanan.pdf
1.B. Bahan Paparan Berorientasi Pelayanan.pdf
 

Recently uploaded

KDM NUTRISI, AKTUALISASI, REWARD DAN PUNISHMENT.pptx
KDM NUTRISI, AKTUALISASI, REWARD DAN PUNISHMENT.pptxKDM NUTRISI, AKTUALISASI, REWARD DAN PUNISHMENT.pptx
KDM NUTRISI, AKTUALISASI, REWARD DAN PUNISHMENT.pptxawaldarmawan3
 
obat sistem saraf pusat analgesik antipiretik
obat sistem saraf pusat analgesik antipiretikobat sistem saraf pusat analgesik antipiretik
obat sistem saraf pusat analgesik antipiretikSyarifahNurulMaulida1
 
Pelajaran Distosia Bahu pada persalinann
Pelajaran Distosia Bahu pada persalinannPelajaran Distosia Bahu pada persalinann
Pelajaran Distosia Bahu pada persalinannandyyusrizal2
 
MPI 3. Pengendalian Penyakit pada JH 2023 Kadar.pptx
MPI 3. Pengendalian Penyakit pada JH 2023 Kadar.pptxMPI 3. Pengendalian Penyakit pada JH 2023 Kadar.pptx
MPI 3. Pengendalian Penyakit pada JH 2023 Kadar.pptxISKANDARSYAPARI
 
SWAMEDIKASI ALERGI PRODI SARJANA FARMASI.pdf
SWAMEDIKASI ALERGI PRODI SARJANA FARMASI.pdfSWAMEDIKASI ALERGI PRODI SARJANA FARMASI.pdf
SWAMEDIKASI ALERGI PRODI SARJANA FARMASI.pdfFatimaZalamatulInzan
 
456720224-1-Antenatal Care-Terpadu-10-T-ppt.ppt
456720224-1-Antenatal Care-Terpadu-10-T-ppt.ppt456720224-1-Antenatal Care-Terpadu-10-T-ppt.ppt
456720224-1-Antenatal Care-Terpadu-10-T-ppt.pptDesiskaPricilia1
 
Toksikologi obat dan macam-macam obat yang toksik dan berbahaya.ppt
Toksikologi obat dan macam-macam obat yang toksik dan berbahaya.pptToksikologi obat dan macam-macam obat yang toksik dan berbahaya.ppt
Toksikologi obat dan macam-macam obat yang toksik dan berbahaya.pptRoniAlfaqih2
 
anatomi fisiologi sistem penginderaan.ppt
anatomi fisiologi sistem penginderaan.pptanatomi fisiologi sistem penginderaan.ppt
anatomi fisiologi sistem penginderaan.pptRoniAlfaqih2
 
PPT presentasi tentang ekshumasi stase forensik
PPT presentasi tentang ekshumasi stase forensikPPT presentasi tentang ekshumasi stase forensik
PPT presentasi tentang ekshumasi stase forensikSavitriIndrasari1
 
Strategi_Pengendalian_RisikoZSFADXSCFQ.pdf
Strategi_Pengendalian_RisikoZSFADXSCFQ.pdfStrategi_Pengendalian_RisikoZSFADXSCFQ.pdf
Strategi_Pengendalian_RisikoZSFADXSCFQ.pdfhsetraining040
 
SEDIAAN EMULSI : DEFINISI, TIPE EMULSI, JENIS EMULGATOR DAN CARA PEMBUATAN
SEDIAAN EMULSI : DEFINISI, TIPE EMULSI, JENIS EMULGATOR DAN CARA PEMBUATANSEDIAAN EMULSI : DEFINISI, TIPE EMULSI, JENIS EMULGATOR DAN CARA PEMBUATAN
SEDIAAN EMULSI : DEFINISI, TIPE EMULSI, JENIS EMULGATOR DAN CARA PEMBUATANYayahKodariyah
 
penyuluhan terkait kanker payudara oleh mahasiswa k3s
penyuluhan terkait kanker payudara oleh mahasiswa k3spenyuluhan terkait kanker payudara oleh mahasiswa k3s
penyuluhan terkait kanker payudara oleh mahasiswa k3smwk57khb29
 
Laporan Kasus - Tonsilitis Kronik Eksaserbasi Akut.pptx
Laporan Kasus - Tonsilitis Kronik Eksaserbasi Akut.pptxLaporan Kasus - Tonsilitis Kronik Eksaserbasi Akut.pptx
Laporan Kasus - Tonsilitis Kronik Eksaserbasi Akut.pptxkaiba5
 
konsep nutrisi pada pasien dengan gangguan kardiovaskuler.pptx
konsep nutrisi pada pasien dengan gangguan kardiovaskuler.pptxkonsep nutrisi pada pasien dengan gangguan kardiovaskuler.pptx
konsep nutrisi pada pasien dengan gangguan kardiovaskuler.pptxrittafarmaraflesia
 
Abses paru - Diagnosis, tatalaksana, prognosis
Abses paru - Diagnosis, tatalaksana, prognosisAbses paru - Diagnosis, tatalaksana, prognosis
Abses paru - Diagnosis, tatalaksana, prognosisRachmandiarRaras
 
materi tentang sistem imun tubuh manusia
materi tentang sistem  imun tubuh manusiamateri tentang sistem  imun tubuh manusia
materi tentang sistem imun tubuh manusiastvitania08
 
PANDUAN TUGAS AKHIR SKRIPSI PRODI KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI PROGRAM SARJANA T...
PANDUAN TUGAS AKHIR SKRIPSI PRODI KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI PROGRAM SARJANA T...PANDUAN TUGAS AKHIR SKRIPSI PRODI KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI PROGRAM SARJANA T...
PANDUAN TUGAS AKHIR SKRIPSI PRODI KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI PROGRAM SARJANA T...AdekKhazelia
 
PERHITUNGAN_DAN_KATEGORI_STATUS_GIZI.ppt
PERHITUNGAN_DAN_KATEGORI_STATUS_GIZI.pptPERHITUNGAN_DAN_KATEGORI_STATUS_GIZI.ppt
PERHITUNGAN_DAN_KATEGORI_STATUS_GIZI.pptika291990
 
PPT KONTRASEPSI KB HORMONAL DAN NON HORMONAL
PPT KONTRASEPSI KB HORMONAL DAN NON HORMONALPPT KONTRASEPSI KB HORMONAL DAN NON HORMONAL
PPT KONTRASEPSI KB HORMONAL DAN NON HORMONALMayangWulan3
 

Recently uploaded (19)

KDM NUTRISI, AKTUALISASI, REWARD DAN PUNISHMENT.pptx
KDM NUTRISI, AKTUALISASI, REWARD DAN PUNISHMENT.pptxKDM NUTRISI, AKTUALISASI, REWARD DAN PUNISHMENT.pptx
KDM NUTRISI, AKTUALISASI, REWARD DAN PUNISHMENT.pptx
 
obat sistem saraf pusat analgesik antipiretik
obat sistem saraf pusat analgesik antipiretikobat sistem saraf pusat analgesik antipiretik
obat sistem saraf pusat analgesik antipiretik
 
Pelajaran Distosia Bahu pada persalinann
Pelajaran Distosia Bahu pada persalinannPelajaran Distosia Bahu pada persalinann
Pelajaran Distosia Bahu pada persalinann
 
MPI 3. Pengendalian Penyakit pada JH 2023 Kadar.pptx
MPI 3. Pengendalian Penyakit pada JH 2023 Kadar.pptxMPI 3. Pengendalian Penyakit pada JH 2023 Kadar.pptx
MPI 3. Pengendalian Penyakit pada JH 2023 Kadar.pptx
 
SWAMEDIKASI ALERGI PRODI SARJANA FARMASI.pdf
SWAMEDIKASI ALERGI PRODI SARJANA FARMASI.pdfSWAMEDIKASI ALERGI PRODI SARJANA FARMASI.pdf
SWAMEDIKASI ALERGI PRODI SARJANA FARMASI.pdf
 
456720224-1-Antenatal Care-Terpadu-10-T-ppt.ppt
456720224-1-Antenatal Care-Terpadu-10-T-ppt.ppt456720224-1-Antenatal Care-Terpadu-10-T-ppt.ppt
456720224-1-Antenatal Care-Terpadu-10-T-ppt.ppt
 
Toksikologi obat dan macam-macam obat yang toksik dan berbahaya.ppt
Toksikologi obat dan macam-macam obat yang toksik dan berbahaya.pptToksikologi obat dan macam-macam obat yang toksik dan berbahaya.ppt
Toksikologi obat dan macam-macam obat yang toksik dan berbahaya.ppt
 
anatomi fisiologi sistem penginderaan.ppt
anatomi fisiologi sistem penginderaan.pptanatomi fisiologi sistem penginderaan.ppt
anatomi fisiologi sistem penginderaan.ppt
 
PPT presentasi tentang ekshumasi stase forensik
PPT presentasi tentang ekshumasi stase forensikPPT presentasi tentang ekshumasi stase forensik
PPT presentasi tentang ekshumasi stase forensik
 
Strategi_Pengendalian_RisikoZSFADXSCFQ.pdf
Strategi_Pengendalian_RisikoZSFADXSCFQ.pdfStrategi_Pengendalian_RisikoZSFADXSCFQ.pdf
Strategi_Pengendalian_RisikoZSFADXSCFQ.pdf
 
SEDIAAN EMULSI : DEFINISI, TIPE EMULSI, JENIS EMULGATOR DAN CARA PEMBUATAN
SEDIAAN EMULSI : DEFINISI, TIPE EMULSI, JENIS EMULGATOR DAN CARA PEMBUATANSEDIAAN EMULSI : DEFINISI, TIPE EMULSI, JENIS EMULGATOR DAN CARA PEMBUATAN
SEDIAAN EMULSI : DEFINISI, TIPE EMULSI, JENIS EMULGATOR DAN CARA PEMBUATAN
 
penyuluhan terkait kanker payudara oleh mahasiswa k3s
penyuluhan terkait kanker payudara oleh mahasiswa k3spenyuluhan terkait kanker payudara oleh mahasiswa k3s
penyuluhan terkait kanker payudara oleh mahasiswa k3s
 
Laporan Kasus - Tonsilitis Kronik Eksaserbasi Akut.pptx
Laporan Kasus - Tonsilitis Kronik Eksaserbasi Akut.pptxLaporan Kasus - Tonsilitis Kronik Eksaserbasi Akut.pptx
Laporan Kasus - Tonsilitis Kronik Eksaserbasi Akut.pptx
 
konsep nutrisi pada pasien dengan gangguan kardiovaskuler.pptx
konsep nutrisi pada pasien dengan gangguan kardiovaskuler.pptxkonsep nutrisi pada pasien dengan gangguan kardiovaskuler.pptx
konsep nutrisi pada pasien dengan gangguan kardiovaskuler.pptx
 
Abses paru - Diagnosis, tatalaksana, prognosis
Abses paru - Diagnosis, tatalaksana, prognosisAbses paru - Diagnosis, tatalaksana, prognosis
Abses paru - Diagnosis, tatalaksana, prognosis
 
materi tentang sistem imun tubuh manusia
materi tentang sistem  imun tubuh manusiamateri tentang sistem  imun tubuh manusia
materi tentang sistem imun tubuh manusia
 
PANDUAN TUGAS AKHIR SKRIPSI PRODI KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI PROGRAM SARJANA T...
PANDUAN TUGAS AKHIR SKRIPSI PRODI KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI PROGRAM SARJANA T...PANDUAN TUGAS AKHIR SKRIPSI PRODI KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI PROGRAM SARJANA T...
PANDUAN TUGAS AKHIR SKRIPSI PRODI KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI PROGRAM SARJANA T...
 
PERHITUNGAN_DAN_KATEGORI_STATUS_GIZI.ppt
PERHITUNGAN_DAN_KATEGORI_STATUS_GIZI.pptPERHITUNGAN_DAN_KATEGORI_STATUS_GIZI.ppt
PERHITUNGAN_DAN_KATEGORI_STATUS_GIZI.ppt
 
PPT KONTRASEPSI KB HORMONAL DAN NON HORMONAL
PPT KONTRASEPSI KB HORMONAL DAN NON HORMONALPPT KONTRASEPSI KB HORMONAL DAN NON HORMONAL
PPT KONTRASEPSI KB HORMONAL DAN NON HORMONAL
 

Pelayanan Prima.ppt

  • 2. 2  Aparatur merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan  Citra pengelolaan pelayanan terhadap masyarakat masih dinilai buruk  Perlunya peningkatan kompe- tensi aparatur dalam pelayanan terhadap masyarakat LATAR BELAKANG
  • 3. 3 1. Perilaku pejabat pemerintah yang memanfaatkan posisinya untuk memperoleh sesuatu dengan mudah 2 Pasien yang mengeluh perihal pelayanan administrasi di RS, pelayanan gawat darurat, rawat-inap ataupun praktek dokter yang mandiri 3 Nasabah bank yang mengeluh tentang layanan teller, ATM yang tak berfungsi,pengendalian penggunaan PIN, jumlah ATM disuatu daerah yang terbatas 4. Pelanggan listrik yang mengalami gangguan listrik dan lambatnya perbaikan jika ada yang rusak,jika terlambat bayar kena denda Contoh Keluhan Masyarakat Terhadap Pelayanan Instansi Pemerintah Atau Swasta
  • 4. 4 5. Pelanggan televisi mengeluh karena buruknya gambar tayangan atau layanan yang lamban jika ada kerusakan; 6. Penumpang kereta api yang kecewa atas sulitnya memperoleh tiket karena peran calo; 7. Keluhan terhadap pelayanan dari para penegak hukum; 8. Peserta asuransi mengeluh, karena penanganan klaim atas jasa asuransi yang sulit dan memerlukan waktu lama Lanjutan : Contoh Keluhan Masyarakat Terhadap Pelayanan Instansi Pemerintah Atau Swasta
  • 5. 5 PEMIMPIN ITU HAKEKATNYA ADALAH PELAYAN SETUJUKAH ANDA DENGAN MOTTO TERSEBUT ? TIDAK SEMUA ORANG SIAP MENJADI PEMIMPIN ! TAPI ORANG SUKA MENJADI PEMIMPIN ? BAGAIMANA KONDISI DI KANTOR ANDA ?
  • 6. Pusdiklt depdiknas 6 PAHAMI DAN INGAT POSISI KITA  Kita masing-masing mempunyai konsumen kita adalah pemberi layanan / pelayan bagi pihak lain;  Namun kita masing-masing juga menjadi konsumen yang memerlukan layanan dari pihak lain; Pemahaman posisi dan kesadaran diri akan dapat meningkatkan KINERJA LAYANAN
  • 7. 7  Aparatur merupakan kunci keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan  Sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global, untuk mewujudkan good governance diperlukan SDM aparatur yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan
  • 8. 8 BERBAGAI KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK 1. Kepmenpan 81/1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum 2. Inpres 1/1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat 3. SE Menkowasbangpan No. 56/Wasbangpan /6/98 tentang Langkah-Langkah Nyata Memperbaiki Pelayanan Masyarakat 4. Kepmenpan 63/KEP/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik 5. Kepmenpan no. 63 Tahun 2004, tentang azas dan hakikat Pelayanan Publik
  • 9. 9 MELAYANI: Membantu menyiapkan (membantu) apa yang diperlukan seseorang PELAYANAN: Usaha melayani kebutuhan orang lain pada dasarnya merupakan kegiatan yang ditawarkan oleh organisasi atau perorangan kepada konsumen, yang bersifat tidak berwujud. merupakan usaha apa saja yang mempertinggi kepuasan pelanggan (whatever enhances customer satisfaction). ► (Daviddow & Utal, 1989:19) PROSES PELAYANAN
  • 10. 10 1. 2. 3. Pelayanan besifat tidak dapat diraba, sangat berlawanan sifatnya dengan barang jadi; Pelayanan itu kenyataannya terdiri dari tindakan nyata dan merupakan pengaruh yang bersifat tindakan sosial; Produksi dan konsumsi dari pelayanan tidak dapat dipisahkan secara nyata , karena pada umumnya kejadiannya bersamaan dan terjadi di tempat yang sama. KARAKTERISTIK PELAYANAN (Normann,1999:14)
  • 11. 8 SUPLEMEN PELAYANAN  INFORMATION  Hrs mulai dari informasi ttg produk layanan agar pelanggan jelas ttg apa, brp, bgmn, dmn  CONSULTATIONperlu penguatan pemahaman, shg ada yang melayani pendalaman pemahaman  UNDERTAKINGlanjutan konsultasi adalah pemesanan dg berbagai kemudahan prosedur  HOSPITALITY kenyamanan layanan menguatkan keyakinan akan kredibilitas produk dan layanan  CARETAKING Keragaman perlu layanan yang beragam pula shg mberikan kesan sgt pribadi  EXCEPTIONadanya memberikan karakteristik layanan spesifik yg berbeda dari lainnya  BILLINGsistem penagihan yang khusus dan nyaman  PAYMENTprosedur dan alat pembayaran
  • 12. 12 Penyelenggaraan Pelayanan Publik/Umum a. Yang diselenggarakan oleh Organisasi Publik :  Bersifat Primer  Bersifat Sekunder b. Yang diselenggarakan oleh Organisasi Privat :  Semua penyediaan barang/jasa publik diselenggarakan oleh Swasta :  RS Swasta,  PTS,  Perusahaan Pengangkutan milik Swata
  • 13. 13 Pelayanan Publik/Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah : a. Primer :  Semua penyediaan barang/jasa diselenggarakan oleh pemerintah;  Pemerintah merupakan merupakan satu-satunya penyelenggara;  Pengguna/klien mau tidak mau harus memafaatkannya :  Kantor Imigrasi  Pelayanan Penjara  Pelayanan Perijinan
  • 14. 14 Karakteristik Primer :  Adaptabilitas sangat rendah  Intervensi pemerintah sangat tinggi  Locus kontrol ada ditangan pemerintah  Posisi tawar sangat rendah  Sifat pelayanan ditentukan oleh pemerintah  Bentuk pasar : Monopoli  Pelayanan Pajak  Pelayanan Polisi  Pelayanan Perijinan
  • 15. 15 Pelayanan Publik/Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah : b. Sekunder:  Semua penyediaan barang/jasa diselenggarakan oleh pemerintah;tetapi  yang didalamnya pengguna/klien tidak harus menggunakannya, karena  Ada adanya beberapa penyelenggara pelayanan :  Program ASTEK  Program pendidikan yang diberikan oleh swasta  Program pelayanan yang diberikan oleh swasta
  • 16. 16 Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayananan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- undangan. (Kep. Menpan No. 63/KEP/M.PAN/7/2004). Pelayanan publik adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah pusat/ daerah, BUMN/ BUMD dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku (Keputusan Menpan No. 81/1993). Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, maka diperlukan bentuk PELAYANAN PRIMA Pelayananan Publik ?
  • 17. 17 AZAS-AZAS PELAYANAN PUBLIK (Kep. MENPAN No.63 Tahun 2004)  Transparansi  Akuntabilitas  Kondisional  Partisipatif  Kesamaan hak  Keseimbangan antara hak dan kewajiban  Hakikat Pelayanan Publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. HAKIKAT PELAYANAN PUBLIK (Kep. MENPAN No.63 Tahun 2004) Sejalan dengan Kep Menpan No.63/KEP/M. PAN/7/2003, ada sepuluh Prinsip pelayanan publik
  • 18. 18 1. Kesederhanaan 2. Kejelasan 3. Kepastian waktu 4. Akurasi 5. Keamanan 6. Tanggung jawab 7. Kelengkapan sar-pras 8. Kemudahan akses 9. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan 10. Kenyamanan PRINSIP PELAYANAN PUBLIK (Kep. Menpan No. 63/KEP/M.PAN/7/2004)
  • 19. 19 SENDI-SENDI PELAYANAN (KEP. MENPAN No. 81 Tahun 1993) 1. Kesederhanaan 2. Kejelasan & Kepastian 3. Keamanan 4. Keterbukaan 5. Efisien 6. Ekonomis 7. Keadilan yang merata 8. Ketepatan waktu
  • 20. 20 Pelayanan Prima adalah kepedulian kepada pelanggan dengan memberikan layanan terbaik untuk memfasilitasi kemudahan pemenuhan kebutuhan dan mewujudkan kepuasannya, agar mereka selalu loyal kepada organisasi /perusahaan. (Dasar-dasar Pelayanan Prima, Atep Adya Barata, 27)  Pelayanan Prima adalah pelayanan yang sangat baik dan atau pelayanan yang terbaik, sesuai dengan standar yang berlaku atau dimiliki oleh instansi yang memberi pelayanan sehingga mampu memuaskan pihak yang dilayani (pelanggan) (LAN-RI 2004). Pelayanan Prima ? (Excellent Service = Service Excellence SEX)
  • 21. 21  KEMAMPUAN  SIKAP  PENAMPILAN  PERHATIAN  TINDAKAN  TANGGUNG JAWAB KONSEP A6 DALAM PELAYANAN PRIMA  ABILITY  ATTITUDE  APPEARANCE  ATTENTION  ACTION  ACCOUNTABILITY
  • 22. 22 Memberikan pelayanan yang dapat memenuhi dan memuaskan pelanggan sesuai dengan kebutuhan dalam rangka :  memberdayakan masyarakat sebagai pelanggan pelayanan publik.  membangun dan menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. TUJUAN : MANFAAT :  Upaya peningkatan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat,  Acuan untuk pengembangan penyusunan standar pelayanan,  Acuan untuk pelayan, pelanggan atau stakeholders dalam kegiatan pelayanan, why, when, with whom, where, & how pelayanan mesti dilakukan TUJUAN & MANFAAT PELAYANAN PRIMA
  • 23. 23 STANDAR PELAYANAN Adalah ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik, dengan memperhatikan baku mutu pelayanan (LAN RI 2004) Mutu merupakan kondisi dinamis yang berhubungan dengan: memenuhi atau melebihi harapan pihak yang menginginkannya. (Goetsch dan Davis, 1994) yang ● produk ● jasa ● manusia ● proses, dan ● lingkungan
  • 24. 24 • Berguna sebagai pedoman kerja dari batasan mutu yang harus dipenuhi oleh para pelaksana layanan • Berguna sebagai jaminan mutu pelayanan yang seharusnya diterima oleh pelanggan STANDAR PELAYANAN Suatu tolok ukur yang digunakan untuk acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari pihak penyedia pelayanan kepada pelanggan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas
  • 25. 25 STANDAR PELAYANAN MEMUAT  Visi dan Misi Pelayanan  Jenis pelayanan yang ditawarkan  Spesikasi pelayanan  Prosedur pelayanan  Pengawasan dan pengendalian mutu  Lampiran yang memuat Denah Lokasi, formulir, hasil kesepakatan, dll.
  • 26. 26 MANFAAT STANDAR PELAYANAN  Mengetahui hubungan kerja antar unit-unit dalam organisasi  Menghilangkan keraguan pegawai dalam pengambilan keputusan  Menjelaskan sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelayanan  Menjelaskan kompetensi yang harus dimiliki oleh petugas  Sebagai acuan dalam mengevaluasi kinerja aparatur
  • 27. 27 STANDAR PELAYANAN (Kep. MENPAN No.63 Tahun 2004)  Prosedur Pelayanan Dibakukan pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan  Waktu Penyelesaian Ditetapkan sejak saat permohonan sampai dengan penyelesaian termasuk pengaduan  Biaya Pelayanan Ditetapkan biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya  Produk Pelayanan Hasil pelayanan yang akan diterima pelanggan harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan  Sarana dan Prasarana Memadai dalam proses pemberian layanan  Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan Ditetapkan berdasarkan pengetahuan, keahlian,keterampilan,sikap, dan perilaku yang dibutuhkan
  • 28. 28 PERBEDAAN TUJUAN PELAYANAN SEKTOR PUBLIK DAN SEKTOR BISNIS Sektor Publik :  Implementasi Dasar hukum  Fokus pada Wide stakeholder  Memberdayakan masyarakat  Dituntut akuntabel terhadap publik Sektor Bisnis :  Implementasi kebijakkan direksi  Fokus pada shareholders  Bertujuan mencari keuntungan  Dituntut akuntabel pada shareholders
  • 29. 29 1. 2. 3. ENVIRONMENTAL SERVICE DEVELOPMENT SERVICE PROTECTIVE SERVICE TIGA FUNGSI PELAYANAN PUBLIK (BERDASARKAN FUNGSI PEMERINTAH)
  • 30. 30  Pelayanan Pelanggan yang bermutu hanya bisa dipahami dari sudut pandang pelanggan.  Merumuskan Pelayanan Pelanggan yang bermutu harus melalui sudut pandang pelanggan.  Hanya bila pelanggan Anda menganggap bahwa Anda telah memberikan pelayanan yang bermutu, maka barulah Anda juga menyatakan hal yang serupa. PELAYANAN PELANGGAN YANG BERMUTU ?
  • 31. 31 a. Mendahuhukan Kepentingan Pelanggan b. Pelayanan dengan sepenuh hati c. Budaya Pelayanan Prima d. Sikap Pelayanan Prima e. Sentuhan Pribadi Pelayanan f. Pelayanan Prima sesuai dengan Pribadi Prima MUTU PELAYANAN PRIMA (LAN RI 2004)
  • 32. 32  Pelanggan adalah alasan keberadaan kita  Tanpa Pelanggan, kita tidak punya apa-apa.  Pelanggan kitalah yang menentukan bisnis kita.  Jika kita tidak memahami pelanggan, artinya kita tidak memahami bisnis kita. PERSPEKTIF PELAYANAN PELANGGAN  Pelanggan adalah raja
  • 34. 34 DEFINISI : a. Service receiver b. Consumer c. Customer d. User 1. Siapa saja yang berkepen- tingan dengan produk layanan penyedia layanan 2. Siapa saja yang terkena dampak dari produk atau proses pelayanan 3. Siapa saja yang meneri- ma layanan dari pihak penyedia layanan PELANGGAN
  • 35. 35 Eksternal Customer Internal Customer Semua orang dari dalam organisasi yang terlibat dalam proses penyediaan jasa atau produk, sejak dari perencanaan, penciptaan jasa atau pembuatan barang sampai dengan pemasaran dan penjualan serta pengadministrasiannya, dan juga ikut terkena dampak produk Semua orang dari luar organisasi komersil atau non-komersil yang menerima penyerahan barang atau jasa dari organisasi JENIS PELANGGAN
  • 36. 36 Pelanggan Int. Organisasi Pelanggan Int. Pemerintah Pelanggan dari lingkungan organisasi meskipun bagian/unit kerjanya berdeda, namun masih dalam lingkungan organisasi. Pelanggan dari instansi yang berbeda, asalkan pelanggan itu berasal dari instansi pemerintah, dan disebut sebagai pelanggan skala makro. PELANGGAN INTERNAL
  • 37. 37 1. Membangun citra diri positif.  Memperhatikan pentingnya kesan awal  Hindari beban pikiran didepan pelanggan  Berbicara dengan jelas, kata-kata mudah difahami  Hindari kesalahan sekecil apapun  Tampilkan wajah gembira  Kontak mata pada saat bicara  Jangan membuat orang menunggu terlalu lama  Tersenyum setiap saat  Usahakan bersifat ramah MENINGKATKAN CITRA POSITIF
  • 38. 38 2. Berusaha mengerti terlebih dahulu, baru dimengerti lanjutan  Apabila seorang pelanggan datang untuk memperoleh bantuan Anda, hendaknya Anda tidak bersikap serba tahu, seolah-olah sudah mengerti terlebih dahulu apa yang diinginkan pelanggan.  Dekati pelanggan dan bersiaplah untuk mendengarkannya. Janganlah Anda disibukkan oleh kegiatan lain, sehingga terkesan perhatiannya Anda terbagi-bagi. MENINGKATKAN CITRA POSITIF
  • 39. 39 3 Mengenal Karakter Pelanggan  Menerapkan Keterampilan Dasar Pelayanan Memberikan pelayanan yang efisien Meningkatkan perasaan harga diri pelanggan Membina hubungan baik dengan pelanggan Mengalihkan/mempercayakan pelayanan kepada rekan pekerja yang lain MENINGKATKAN CITRA POSITIF
  • 40. 40 Mengenal Karakter Pelanggan (1) Pusatkan perhatian pada pelanggan • Dengarkan kehendak pelanggan dengan penuh perhatian • Bertindaklah dengan tenang dan rilex • Tersenyum dan tatap mata saat berbicara • Tanggapi pembicaraan pelanggan dengan serius • Perhatikan nada bicara Anda
  • 41. 41 (2) Memberikan pelayanan yang efisien  Layani pelanggan pertama, baru pelanggan berikutnya (FIFO), jangan LIFO  Pergunakan waktu seakurat mungkin  Bicara seperlunya kepada pelanggan pelanggan saat bicara  Tanggapi pembicaraan pelanggan dengan serius  Perhatikan nada bicara Anda  Rencanakan apa yang akan dilakukan selanjutnya  Menindak lanjuti pelayanan sampai tuntas  Menjawab pertanyaan pelanggan secara singkat, tepat, cepat dan tidak bertele-tele Mengenal Karakter Pelanggan
  • 42. 42 1. Pelayanan yang berorientasi kepada kepuasan penerima layanan 2. Perbaikan kualitas pelayanan yang berkesinambungan 3. Manajemen berdasarkan fakta 4. Melibatkan dan memberdayakan sistem atau unsur organisasi secara menyeluruh 5. Mengembangkan potensi daya pikir manusia 6. Kepemimpinan yang digerakkan oleh obsesi mutu pelayanan prima 7. Budaya organisasi dengan standar etika dan moral yang tinggi PRINSIP-PRINSIP DASAR PENGEMBANGAN PELAYANAN PRIMA
  • 43. 43 1. Pembaharuan pola pikir aparatur tentang manajemen pelayanan prima bagi masyarakat 2. Pengembangan visi dan komitmen aparatur dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat 3. Strategi dan pengembangan mutu standar pelayanan prima bagi masyarakat 4. Pengembangan manajemen mutu terpadu dalam pelayanan prima bagi masyarakat 5. Perilaku aparatur dalam memberikan pelayanan prima 6. Pemahaman tentang identifikasi kebutuhan pelayanan umum dan masyarakat 7. Masalah-masalah yang dihadapi pelayanan prima PENINGKATAN MANAJEMEN PELAYANAN PRIMA, berarti memikirkan :
  • 44. 44 1. Restrukturisasi organisasi dengan berdasarkan visi peningkatan Pelayanan Publik, 2. Peningkatan kemampuan manjerial, 3. Peningkatan kualitas SDM sesuai tuntutan perwujudan Visi kualitas aparat, 4. Peningkatan sarana dan prasarana. STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
  • 45. 45 menghapus jenis perijinan yang dinilai tidak perlu lagi sesuai visi-misi daerah. menggabung beberapa jenis pelayanan perijinan yang mengatur hal yang sama. menyederhanakan baik persyaratan maupun prosedur setelah dilaksanakan pengkajian yang memadai. D : Decentralize melimpahkan kewenangan perijinan kepada pejabat atau lembaga yang lebih dekat kepada masyarakat, dalam hal ini komputerisasi diharapkan dapat mendukung transparansi, efisiensi, akuntabilitas layanan. S : Simplicity C : Combine A : Abolish Dalam kaitannya dengan pelayanan perijinan dan akta catatan sipil, Bank Dunia mengembangkan one roof permit system (pelayanan satu atap) dengan menerapkan konsep penyederhanaan perijinan dengan akronim ACSD yang diikuti dengan komputerisasi (aplikasi software)
  • 46. 46