SlideShare a Scribd company logo
1 of 30
Penanggulangan Kemiskinan Daerah: Meminjam  Millenium Development Goals  (MDGs) Sebagai Dasar Penyusunan Kebijakan Pemerintah Daerah Randy R. Wrihatnolo
D AFTAR ISI ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Daftar Isi Isu-isu (1) Kepemilikan aset yang rendah . (2) Terbatasnya akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana dasar. (3) Kelompok miskin tidak berdaya dan diam karena tekanan faktor-faktor ekonomi, politik, dan budaya. (4) Rendahnya keterlibatan dalam kegiatan ekonomi produktif. (5) Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik. (6) Sistem pemerintahan yang kurang baik telah mengakibatkan ketidakberdayaan dan pemiskinan. (7) Bencana alam. (8) Pelaksanaan otonomi daerah dalam masa transisi telah menyebabkan terjadinya korupsi mulai dari aras nasional sampai di aras paling bawah sistem pemerintahan. (9) Kebijakan pembangunan pada masa lalu dirasakan belum berpihak kepada kelompok miskin ( pro-poor policy ).
Daftar Isi Kebijakan ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Kebijakan  (2) Dan lain-lain. 18 60 juta jiwa Depkes 2001 Sektoral Indonesia sehat 17 20 juta jiwa Dephub 2001 Sektoral Subsidi BBM 16 12 juta jiwa Depdagri 1998-2001 Sektor-regional Jaring pengaman sosial (multi sektor) 15 30 juta jiwa Swasta (PNM) 2000-2001 Sektoral Modal usaha kecil-menengah 14 30 juta jiwa Swasta 1998-2001 Sektoral Gerakan Nasional Orang Tua Asuh 13 10 juta jiwa BI, Depdagri 1993-1998 Sektoral Kredit program, kredit perbankan & pelengkapnya 12 140 juta jiwa Depdagri 1996-1999 Regional Inpres Desa Tertinggal dan pelengkapnya 11 110 juta jiwa Depdagri 1974-1999 Regional Inpres Dati II (multi sektor) 10 110 juta jiwa Depdagri 1974-1999 Regional Inpres Dati I (multi sektor) 9 45 juta jiwa Dep PU 1988-1993 Regional Pengembangan Wilayah 8 80 juta jiwa Deptan 1979-1998 Sektoral Peningkatan Pendapatan Petani/Nelayan Kecil (P4K) 7 1974-1993 1983-2001 1983-2001 1974-1993 1974-1998 1974-1998 Tahun 40 juta jiwa Deptan Sektoral Pembinaan masal pertanian (BIMAS/INMAS) 6 40 juta jiwa Depkes Sektoral Posyandu 5 20 juta anak Depdiknas Sektoral Wajib belajar 4 10 juta jiwa Depsos Sektoral Perlindungan sosial 3 60 juta jiwa Dep PU Sektoral Prasarana dasar 2 80 juta jiwa Debhub Sektoral Sarana transportasi dasar 1 Perkiraan Pemanfaat Koordinator Jalur Contoh Program No
Daftar Isi Tabel 1 Tabel 1. Dana Untuk Mendongkrak Kesejahteraan Penduduk Miskin vs Jumlah Penduduk Miskin Sumber: Depdagri, Depkeu dan BPS (berbagai tahun, diolah) Catatan: *) Perkiraan, **) Proyeksi   No Tahun Anggaran Pemerintah (Triliun) Jumlah Penduduk Miskin (Juta) Jumlah Penduduk Miskin Kota (Juta) Jumlah Penduduk Miskin Desa (Juta) 1 2002 19,212 * 38,40 13,30 25,10 2 2003 22,182 * 37,40 12,30 25,10 3 2004 28,311 * 36,10 11,50 14,60 4 2005 32,812 * 41,12 ** 10,85 ** 30,27 **
Daftar Isi Tabel 2 Tabel 2. Dana Likuiditas Lembaga Keuangan vs Pinjaman-Mikro Sumber: Bank Indonesia dan Depkeu (berbagai tahun, diolah) Catatan: *) Perkiraan, **) Proyeksi No Tahun Dana Likuiditas (Triliun) Jumlah Pinjaman/Kredit Mikro (Triliun) 1 2002 118,21 * 4,22 ** 2 2003 131,44 * 8,17 ** 3 2004 148,69 * 13,55 ** 4 2005 138,81 * 10,52 **
Daftar Isi ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Kebijakan Sekarang  (1)
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Kebijakan Sekarang  (2) Daftar Isi
? Daftar Isi
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Daftar Isi Strategi Dasar  (Seharusnya)
RERATA KONSUMSI GARIS KEMISKINAN Tingkat Konsumsi dan Definisi Kemiskinan Tinggi Sedang-tinggi Rata-rata Rendah Sangat Rendah Tingkat Konsumsi Tidak Miskin Tidak Miskin Near Poor Poor Very Poor Definisi Kemiskinan +  7 juta RT +  26 juta RT 4 juta RT 9 juta RT 5 Juta Populasi 1 Juta
Penanggulangan Kemiskinan = Peninngkatan Kesejahteraan = Meningkatkan Pendapatan + Meringankan Beban
Kesejahteraan Sosial-ekonomi Hasil Akhir Pembangunan Produktivitas Consumption Pajak/Retibusi/Kewajiban lain-lain Anggaran Negara Beban Pengeluaran/ Konsumsi Kebijakan/ Regulasi/ Income Inflasi Pertumbuhan Ekonomi Tabungan/ Aset/Simpanan Intervensi Langsung Kepada RTM Intervensi Tidak Langsung Yang berdampak kepada RTM Pengaruh kepada RTM
Consumption Income Penghasilan tetap Penghasilan tambahan Keranjang Penghasilan (Income Basket) Makanan pokok Makanan tambahan Energi Kesehatan Pendidikan Sandang Papan Transportasi Keranjang Konsumsi (Consumption Basket) Tinggi Sedang-tinggi Rata-rata Rendah Sangat Rendah Tingkat Penghasilan/Konsumsi Rumah Tangga Perdesaan (Rp/RT/Bulan/Lokasi) Rumah Tangga Perkotaan (Rp/RT/Bulan/Lokasi) Jasa lain-lain Ekuivalen RT Miskin
Pembangunan = Penanggulangan Kemiskinan = Meningkatkan Kesejahteraan
Siklus Kehidupan Manusia Menurut Kualitas Pencapaian MDGs.
Siklus Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan (di Daerah) Berdasarkan Target MDGs.
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],KONSUMSI PENDAPATAN Apa Kegiatan-kegiatan Yang Harus  Direncanakan dan Dianggarkan Untuk Rakyat Miskin? Melakukan harmonisasi program-program yang output-nya dapat memberikan  kesempatan berusaha  dan  menciptakan penghasilan  bagi masyarakat miskin. Melakukan harmonisasi program-program yang output-nya dapat  meringankan  konsumsi masyarakat miskin. ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],DEMOGRAFI Menekan laju pertumbuhan penduduk miskin. ,[object Object],[object Object]
KONSUMSI PENDAPATAN DEMOGRAFI Garis Kemiskinan Tidak Meningkat Tajam. Pertumbuhan Penduduk Miskin Max 1,3% Penghasilan jauh di atas garis Kemiskinan. 16,8% =Penduduk miskin tahun 2008 Sasaran Pencapaian Perencanaan dan Penganggaran Untuk Rakyat Miskin di Daerah “D”
Terjaminnya/meningkatnya sumberdaya untuk mendukung pencapaian Target MDG’s (?) Target 9: Memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumber daya lingkungan yang hilang. Target 10: Menurunkan proporsi penduduk tanpa akses terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan serta fasilitas sanitasi dasar sebesar separuhnya pada 2015. Target 11: Mencapai perbaikan yang berarti dalam kehidupan penduduk miskin di pemukiman kumuh pada tahun 2020. Target 7: Mengendalikan penyebaran HIV/AIDS dan mulai menurunnya jumlah kasus baru pada tahun 2015. Target 8: Mengendalikan penyakit malaria dan mulai menurunnya jumlah kasus malaria dan penyakit lainnya pada tahun 2015  Target 6: Menurunkan angka kematian ibu sebesar tiga-perempatnya antara tahun 1990 dan 2015. Target 5: Menurunkan Angka Kematian Balita sebesar dua-pertiganya antara tahun 1990 dan 2015.  Target 4: Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan pada tahun 2015.   Target 3: Menjamin semua anak di manapun laki-laki dan perempuan dapat menyelesaikan sekolah dasar pada tahun 2015. Target 1: Menurunkan proporsi penduduk yang tingkat pendapatannya di bawah USD 1 per hari menjadi setengahnya antara tahun 1990-2015 Target 2: Menurunkan proporsi penduduk yang menderita kelaparan menjadi setengahnya antara tahun 1990-2015.  Tujuan 8: Membangun Kemitraan Global untuk Pembangunan Tujuan 7: Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup Tujuan 6: Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya Tujuan 5: Meningkatkan Kesehatan Ibu Tujuan 4: Menurunkan Angka Kematian Anak Tujuan 3: Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Tujuan 2: Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua Tujuan 1:  Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan
Peta Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta Menurut Kecamatan Tahun 2006 Legenda: Tingkat Kemiskinan
Dokumen Kebijakan    Kabupaten/Kota dan Provinsi Kesejahteraan Penduduk Miskin 0% Dalam 3  tahun Target 11 Target 10 Target 8 Target 2 Impact (n+3) Outcome Program (n+2) Instansi Pelaksana Nilai Kegiatan Output Kegiatan (n+1) Nama Kegiatan (Program) Target 1 Tujuan 1 Target 3 Tujuan 2 Target 4 Tujuan 3 Target 5 Tujuan 4 Target 6 Tujuan 5 Target 7 Tujuan 6 Target 9 Tujuan 7 Tujuan 8 Target MDG Tujuan MDG
Pendekatan Perencanaan Wilayah dalam Pemberdayaan Masyarakat W Economic Development W/p Economic of Locations W/f Labour Productivity and Efficiency P/w Industrial Zones and Farms P Reconstruction of Environment P/f Neighbourhoods Villages F/w Economic Rehabilitation F/p Resettlement F Comunity Education
 
 
 
Daftar Isi Mekanisme TIM TEKNIS “ PRO-POOR BODY” PRESIDEN FORUM PRO POOR SIDANG KABINET KEPUTUSAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN ANGGARAN (BLM & BOP) DEPARTEMEN TEKNIS SWASTA DEPKEU BAPPENAS PROPINSI KABUPATEN/KOTA MASYARAKAT PROSES ANGGARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PROGRAM POKJA TIM PEMBINA TEKNIS TIM INDEPENDEN PENYELENGGARA PROGRAM PEMANFAAT PROGRAM PEMANTAUAN EVALUASI PELAPORAN
Daftar Isi KUBE :  Simpan Pinjam. Dilengkapi Takesra (BKKBN) dan Posyandu (Depkes). P4K :  Pengembangan Pangan dan Pertanian (Deptan). Dilengkapi Kelompencapir (Deppen) IDT :  Modal kerja. P3DT :  Prasarana dasar. Dilengkapi WSSLIC. PPK :  Ekonomi lokal. Dilengkapi KPEL, CERD Dilengkapi PEMP (DKP) dan SPADA (Men PDT). P2KP :  Ekonomi masyarakat perkotaan dan keterkaitan dengan kegiatan ekonomi masyarakat perdesaan. PKM : Pembiayaan-mikro kepada pengusaha mikro oleh Koperasi, Perbankan, dan LSM.  (PKM=program keuangan-mikro) Program Yang Ada
Daftar Isi ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Penutup We need an excellent Data Base…

More Related Content

What's hot

Optimalisasi peran & fungsi camat dlm pelayanan publik september 2007
Optimalisasi peran  & fungsi camat dlm pelayanan publik  september 2007Optimalisasi peran  & fungsi camat dlm pelayanan publik  september 2007
Optimalisasi peran & fungsi camat dlm pelayanan publik september 2007Yudhi Aldriand
 
Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting
Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting  Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting
Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting Akademi Desa 4.0
 
Buku panduan si prodeskel pmd
Buku panduan si prodeskel pmdBuku panduan si prodeskel pmd
Buku panduan si prodeskel pmdMus MN
 
Bahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdf
Bahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdfBahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdf
Bahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdfmuzakir tombolotutu
 
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHANPERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHANDadang Solihin
 
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 29 - Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Widarja...
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 29 - Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Widarja...Materi Ngopi bersama PSM Eps. 29 - Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Widarja...
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 29 - Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Widarja...Akademi Desa 4.0
 
Pedum-Posyantek-1.pdf
Pedum-Posyantek-1.pdfPedum-Posyantek-1.pdf
Pedum-Posyantek-1.pdfDianSopyan
 
Menghidupkan Keberdayaan Masyarakat Melalui LKD di Kabupaten Bantul
Menghidupkan Keberdayaan Masyarakat Melalui LKD di Kabupaten BantulMenghidupkan Keberdayaan Masyarakat Melalui LKD di Kabupaten Bantul
Menghidupkan Keberdayaan Masyarakat Melalui LKD di Kabupaten BantulRusman R. Manik
 
Analisis LQ, DLQ, SS, dan klassen di provinsi riau
Analisis LQ, DLQ, SS, dan klassen di provinsi riauAnalisis LQ, DLQ, SS, dan klassen di provinsi riau
Analisis LQ, DLQ, SS, dan klassen di provinsi riauOpissen Yudisyus
 
Model Inovasi Penanggulangan Kemiskinan
Model Inovasi Penanggulangan KemiskinanModel Inovasi Penanggulangan Kemiskinan
Model Inovasi Penanggulangan KemiskinanTri Widodo W. UTOMO
 
Pedoman penyusunan profil desa
Pedoman penyusunan profil desaPedoman penyusunan profil desa
Pedoman penyusunan profil desaMochamad Syahidu
 
Penataan Desa 2020.pptx copy.pptx
Penataan Desa 2020.pptx copy.pptxPenataan Desa 2020.pptx copy.pptx
Penataan Desa 2020.pptx copy.pptxaparaturpemdes
 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PEMBUDIDAYAAN IKAN TAWAR OLEH DINAS KELAUTAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PEMBUDIDAYAAN IKAN TAWAR OLEH DINAS KELAUTANPEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PEMBUDIDAYAAN IKAN TAWAR OLEH DINAS KELAUTAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PEMBUDIDAYAAN IKAN TAWAR OLEH DINAS KELAUTAN93220872
 
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pemberdayaan Masyarakat DesaPemberdayaan Masyarakat Desa
Pemberdayaan Masyarakat DesaDadang Solihin
 
Skema Bisni Bumdes
Skema Bisni Bumdes Skema Bisni Bumdes
Skema Bisni Bumdes Roedy Rustam
 
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptxSuwantoSribhawono
 
Kader pembangunan manusia
Kader pembangunan manusiaKader pembangunan manusia
Kader pembangunan manusiaSalim SAg
 

What's hot (20)

Optimalisasi peran & fungsi camat dlm pelayanan publik september 2007
Optimalisasi peran  & fungsi camat dlm pelayanan publik  september 2007Optimalisasi peran  & fungsi camat dlm pelayanan publik  september 2007
Optimalisasi peran & fungsi camat dlm pelayanan publik september 2007
 
PPT KEMISKINAN
PPT KEMISKINANPPT KEMISKINAN
PPT KEMISKINAN
 
Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting
Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting  Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting
Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting
 
Buku panduan si prodeskel pmd
Buku panduan si prodeskel pmdBuku panduan si prodeskel pmd
Buku panduan si prodeskel pmd
 
Bahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdf
Bahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdfBahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdf
Bahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdf
 
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHANPERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN
 
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 29 - Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Widarja...
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 29 - Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Widarja...Materi Ngopi bersama PSM Eps. 29 - Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Widarja...
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 29 - Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Widarja...
 
Pedum-Posyantek-1.pdf
Pedum-Posyantek-1.pdfPedum-Posyantek-1.pdf
Pedum-Posyantek-1.pdf
 
Menghidupkan Keberdayaan Masyarakat Melalui LKD di Kabupaten Bantul
Menghidupkan Keberdayaan Masyarakat Melalui LKD di Kabupaten BantulMenghidupkan Keberdayaan Masyarakat Melalui LKD di Kabupaten Bantul
Menghidupkan Keberdayaan Masyarakat Melalui LKD di Kabupaten Bantul
 
Power poin up2 k
Power poin up2 kPower poin up2 k
Power poin up2 k
 
Analisis LQ, DLQ, SS, dan klassen di provinsi riau
Analisis LQ, DLQ, SS, dan klassen di provinsi riauAnalisis LQ, DLQ, SS, dan klassen di provinsi riau
Analisis LQ, DLQ, SS, dan klassen di provinsi riau
 
Model Inovasi Penanggulangan Kemiskinan
Model Inovasi Penanggulangan KemiskinanModel Inovasi Penanggulangan Kemiskinan
Model Inovasi Penanggulangan Kemiskinan
 
Pedoman penyusunan profil desa
Pedoman penyusunan profil desaPedoman penyusunan profil desa
Pedoman penyusunan profil desa
 
Penataan Desa 2020.pptx copy.pptx
Penataan Desa 2020.pptx copy.pptxPenataan Desa 2020.pptx copy.pptx
Penataan Desa 2020.pptx copy.pptx
 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PEMBUDIDAYAAN IKAN TAWAR OLEH DINAS KELAUTAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PEMBUDIDAYAAN IKAN TAWAR OLEH DINAS KELAUTANPEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PEMBUDIDAYAAN IKAN TAWAR OLEH DINAS KELAUTAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PEMBUDIDAYAAN IKAN TAWAR OLEH DINAS KELAUTAN
 
Makalah kel 2 pi kemiskinan
Makalah kel 2 pi kemiskinanMakalah kel 2 pi kemiskinan
Makalah kel 2 pi kemiskinan
 
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pemberdayaan Masyarakat DesaPemberdayaan Masyarakat Desa
Pemberdayaan Masyarakat Desa
 
Skema Bisni Bumdes
Skema Bisni Bumdes Skema Bisni Bumdes
Skema Bisni Bumdes
 
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
 
Kader pembangunan manusia
Kader pembangunan manusiaKader pembangunan manusia
Kader pembangunan manusia
 

Viewers also liked

Paket Informasi Dasar Penanggulangan Kemiskinan.
Paket Informasi Dasar Penanggulangan Kemiskinan. Paket Informasi Dasar Penanggulangan Kemiskinan.
Paket Informasi Dasar Penanggulangan Kemiskinan. Oswar Mungkasa
 
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD). Panduan Penyusunan
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD). Panduan PenyusunanStrategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD). Panduan Penyusunan
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD). Panduan PenyusunanOswar Mungkasa
 
Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan
Implementasi Kebijakan Pengentasan KemiskinanImplementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan
Implementasi Kebijakan Pengentasan KemiskinanDadang Solihin
 
Kemiskinan di indonesia
Kemiskinan di indonesiaKemiskinan di indonesia
Kemiskinan di indonesiaArif cebe
 
Kemiskinan di indonesia
Kemiskinan di indonesiaKemiskinan di indonesia
Kemiskinan di indonesiaIndra Wanto
 
Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat
Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakatPengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat
Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakatSubianto Unmura
 
Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Kemiskinan
Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani KemiskinanKebijakan Pemerintah Dalam Menangani Kemiskinan
Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani KemiskinanRandy Chamzah
 
Arah Kebijakan Pelayanan Publik 1
Arah Kebijakan Pelayanan Publik 1Arah Kebijakan Pelayanan Publik 1
Arah Kebijakan Pelayanan Publik 1Max Boekorsjom
 
6 kemiskinan & kesenjangan pendapatan
6 kemiskinan & kesenjangan pendapatan6 kemiskinan & kesenjangan pendapatan
6 kemiskinan & kesenjangan pendapatanDede Ridwan Nurul Falah
 
7 kemiskinan dan kesenjangan pendapatan
7 kemiskinan dan kesenjangan pendapatan7 kemiskinan dan kesenjangan pendapatan
7 kemiskinan dan kesenjangan pendapatanfirman sahari
 
Arah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
Arah kebijakan Penanggulangan KemiskinanArah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
Arah kebijakan Penanggulangan KemiskinanSutardjo ( Mang Ojo )
 
Kemiskinan dan implikasinya
Kemiskinan dan implikasinyaKemiskinan dan implikasinya
Kemiskinan dan implikasinyaandittrio
 
New microsoft power point presentation
New microsoft power point presentationNew microsoft power point presentation
New microsoft power point presentationYukita Akira
 
Paparan kebijakan penanggulangan kemiskinan perdesaan bali 020914
Paparan kebijakan penanggulangan kemiskinan perdesaan bali 020914Paparan kebijakan penanggulangan kemiskinan perdesaan bali 020914
Paparan kebijakan penanggulangan kemiskinan perdesaan bali 020914Sutardjo ( Mang Ojo )
 

Viewers also liked (20)

Paket Informasi Dasar Penanggulangan Kemiskinan.
Paket Informasi Dasar Penanggulangan Kemiskinan. Paket Informasi Dasar Penanggulangan Kemiskinan.
Paket Informasi Dasar Penanggulangan Kemiskinan.
 
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD). Panduan Penyusunan
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD). Panduan PenyusunanStrategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD). Panduan Penyusunan
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD). Panduan Penyusunan
 
Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan
Implementasi Kebijakan Pengentasan KemiskinanImplementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan
Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan
 
Kemiskinan di indonesia
Kemiskinan di indonesiaKemiskinan di indonesia
Kemiskinan di indonesia
 
Kemiskinan di indonesia
Kemiskinan di indonesiaKemiskinan di indonesia
Kemiskinan di indonesia
 
Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat
Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakatPengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat
Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat
 
Kemiskinan
KemiskinanKemiskinan
Kemiskinan
 
Kemiskinan
KemiskinanKemiskinan
Kemiskinan
 
Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Kemiskinan
Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani KemiskinanKebijakan Pemerintah Dalam Menangani Kemiskinan
Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Kemiskinan
 
Arah Kebijakan Pelayanan Publik 1
Arah Kebijakan Pelayanan Publik 1Arah Kebijakan Pelayanan Publik 1
Arah Kebijakan Pelayanan Publik 1
 
Ekonomi kemiskinan
Ekonomi kemiskinanEkonomi kemiskinan
Ekonomi kemiskinan
 
6 kemiskinan & kesenjangan pendapatan
6 kemiskinan & kesenjangan pendapatan6 kemiskinan & kesenjangan pendapatan
6 kemiskinan & kesenjangan pendapatan
 
Kemiskinan (SOSIOLOGI)
Kemiskinan (SOSIOLOGI)Kemiskinan (SOSIOLOGI)
Kemiskinan (SOSIOLOGI)
 
7 kemiskinan dan kesenjangan pendapatan
7 kemiskinan dan kesenjangan pendapatan7 kemiskinan dan kesenjangan pendapatan
7 kemiskinan dan kesenjangan pendapatan
 
Arah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
Arah kebijakan Penanggulangan KemiskinanArah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
Arah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
 
Kemiskinan dan implikasinya
Kemiskinan dan implikasinyaKemiskinan dan implikasinya
Kemiskinan dan implikasinya
 
New microsoft power point presentation
New microsoft power point presentationNew microsoft power point presentation
New microsoft power point presentation
 
Kemiskinan dan Kesenjangan (Perekonomian Indonesia BAB 3)
Kemiskinan dan Kesenjangan (Perekonomian Indonesia BAB 3)Kemiskinan dan Kesenjangan (Perekonomian Indonesia BAB 3)
Kemiskinan dan Kesenjangan (Perekonomian Indonesia BAB 3)
 
Paparan kebijakan penanggulangan kemiskinan perdesaan bali 020914
Paparan kebijakan penanggulangan kemiskinan perdesaan bali 020914Paparan kebijakan penanggulangan kemiskinan perdesaan bali 020914
Paparan kebijakan penanggulangan kemiskinan perdesaan bali 020914
 
Peradaban Awal EROPA
Peradaban Awal EROPA Peradaban Awal EROPA
Peradaban Awal EROPA
 

Similar to Penanggulangan Kemiskinan di Daerah

Tinjauan Kritis atas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Tinjauan Kritis atas Program Nasional Pemberdayaan MasyarakatTinjauan Kritis atas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Tinjauan Kritis atas Program Nasional Pemberdayaan MasyarakatRandy Wrihatnolo
 
Kemiskinan dan kesenjangan pendapatan erlina risnandari 11140131 (7 )
Kemiskinan dan kesenjangan pendapatan erlina   risnandari 11140131 (7 )Kemiskinan dan kesenjangan pendapatan erlina   risnandari 11140131 (7 )
Kemiskinan dan kesenjangan pendapatan erlina risnandari 11140131 (7 )erlina risnandari
 
Kemiskinan dan kesenjangan pendapatan
Kemiskinan dan kesenjangan pendapatanKemiskinan dan kesenjangan pendapatan
Kemiskinan dan kesenjangan pendapatanAhmad Muhyi
 
Prubhan struktur ekonomi
Prubhan struktur ekonomiPrubhan struktur ekonomi
Prubhan struktur ekonomiAhmad Muhyi
 
Peningkatan Kinerja dan Penyerapan Anggaran Daerah sebagai Stimulus Pertumbuh...
Peningkatan Kinerja dan Penyerapan Anggaran Daerah sebagai Stimulus Pertumbuh...Peningkatan Kinerja dan Penyerapan Anggaran Daerah sebagai Stimulus Pertumbuh...
Peningkatan Kinerja dan Penyerapan Anggaran Daerah sebagai Stimulus Pertumbuh...Dadang Solihin
 
Menko Kesra - Rakor Menteri Anggota TKPK
Menko Kesra - Rakor Menteri Anggota TKPKMenko Kesra - Rakor Menteri Anggota TKPK
Menko Kesra - Rakor Menteri Anggota TKPKkhoiril anwar
 
Strategi peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan, bappenas
Strategi peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan, bappenasStrategi peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan, bappenas
Strategi peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan, bappenasGedhe Foundation
 
Perencanaan Anggaran Hibah dan Bansos
Perencanaan Anggaran Hibah dan BansosPerencanaan Anggaran Hibah dan Bansos
Perencanaan Anggaran Hibah dan BansosPSEKP - UGM
 
Program pro-rakyat
Program pro-rakyatProgram pro-rakyat
Program pro-rakyatHery Rock
 
Pertumbuhan penduduk dan kemiskinan
Pertumbuhan penduduk dan kemiskinanPertumbuhan penduduk dan kemiskinan
Pertumbuhan penduduk dan kemiskinanTaruna Wibowo
 
Makalah Dampak Kemiskinan IPAS.docx
Makalah Dampak Kemiskinan IPAS.docxMakalah Dampak Kemiskinan IPAS.docx
Makalah Dampak Kemiskinan IPAS.docxByOneNet
 
Analisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah
Analisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa TengahAnalisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah
Analisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengahkhoiril anwar
 
07.1 kemiskinan di indonesia
07.1 kemiskinan di indonesia07.1 kemiskinan di indonesia
07.1 kemiskinan di indonesiasindu_57
 
Paparan bappenas
Paparan bappenasPaparan bappenas
Paparan bappenasslidekita
 
Laporan pelaksanaan penganggulangan kemiskinan daerah 2016
Laporan pelaksanaan penganggulangan kemiskinan daerah 2016Laporan pelaksanaan penganggulangan kemiskinan daerah 2016
Laporan pelaksanaan penganggulangan kemiskinan daerah 2016pandirambo900
 
BAB 8-KEMAKMURAN EKONOMI NEGARA.pptx
BAB 8-KEMAKMURAN EKONOMI NEGARA.pptxBAB 8-KEMAKMURAN EKONOMI NEGARA.pptx
BAB 8-KEMAKMURAN EKONOMI NEGARA.pptxsytymyrasytymyra
 
Pengertian MDGs
Pengertian MDGsPengertian MDGs
Pengertian MDGsLiBra Must
 

Similar to Penanggulangan Kemiskinan di Daerah (20)

Tinjauan Kritis atas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Tinjauan Kritis atas Program Nasional Pemberdayaan MasyarakatTinjauan Kritis atas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Tinjauan Kritis atas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
 
5
55
5
 
Kemiskinan dan kesenjangan pendapatan erlina risnandari 11140131 (7 )
Kemiskinan dan kesenjangan pendapatan erlina   risnandari 11140131 (7 )Kemiskinan dan kesenjangan pendapatan erlina   risnandari 11140131 (7 )
Kemiskinan dan kesenjangan pendapatan erlina risnandari 11140131 (7 )
 
Kemiskinan dan kesenjangan pendapatan
Kemiskinan dan kesenjangan pendapatanKemiskinan dan kesenjangan pendapatan
Kemiskinan dan kesenjangan pendapatan
 
Prubhan struktur ekonomi
Prubhan struktur ekonomiPrubhan struktur ekonomi
Prubhan struktur ekonomi
 
Peningkatan Kinerja dan Penyerapan Anggaran Daerah sebagai Stimulus Pertumbuh...
Peningkatan Kinerja dan Penyerapan Anggaran Daerah sebagai Stimulus Pertumbuh...Peningkatan Kinerja dan Penyerapan Anggaran Daerah sebagai Stimulus Pertumbuh...
Peningkatan Kinerja dan Penyerapan Anggaran Daerah sebagai Stimulus Pertumbuh...
 
Menko Kesra - Rakor Menteri Anggota TKPK
Menko Kesra - Rakor Menteri Anggota TKPKMenko Kesra - Rakor Menteri Anggota TKPK
Menko Kesra - Rakor Menteri Anggota TKPK
 
Strategi peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan, bappenas
Strategi peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan, bappenasStrategi peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan, bappenas
Strategi peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan, bappenas
 
Perencanaan Anggaran Hibah dan Bansos
Perencanaan Anggaran Hibah dan BansosPerencanaan Anggaran Hibah dan Bansos
Perencanaan Anggaran Hibah dan Bansos
 
Program pro-rakyat
Program pro-rakyatProgram pro-rakyat
Program pro-rakyat
 
Pertumbuhan penduduk dan kemiskinan
Pertumbuhan penduduk dan kemiskinanPertumbuhan penduduk dan kemiskinan
Pertumbuhan penduduk dan kemiskinan
 
Makalah Dampak Kemiskinan IPAS.docx
Makalah Dampak Kemiskinan IPAS.docxMakalah Dampak Kemiskinan IPAS.docx
Makalah Dampak Kemiskinan IPAS.docx
 
Analisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah
Analisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa TengahAnalisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah
Analisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah
 
07.1 kemiskinan di indonesia
07.1 kemiskinan di indonesia07.1 kemiskinan di indonesia
07.1 kemiskinan di indonesia
 
Paparan bappenas
Paparan bappenasPaparan bappenas
Paparan bappenas
 
Agus ppt
Agus pptAgus ppt
Agus ppt
 
Laporan pelaksanaan penganggulangan kemiskinan daerah 2016
Laporan pelaksanaan penganggulangan kemiskinan daerah 2016Laporan pelaksanaan penganggulangan kemiskinan daerah 2016
Laporan pelaksanaan penganggulangan kemiskinan daerah 2016
 
BAB 8-KEMAKMURAN EKONOMI NEGARA.pptx
BAB 8-KEMAKMURAN EKONOMI NEGARA.pptxBAB 8-KEMAKMURAN EKONOMI NEGARA.pptx
BAB 8-KEMAKMURAN EKONOMI NEGARA.pptx
 
POKOK POKOK SUBSTANSI RKP 2019 DAN KONSEP RKP 2020
POKOK POKOK SUBSTANSI RKP 2019 DAN KONSEP RKP 2020POKOK POKOK SUBSTANSI RKP 2019 DAN KONSEP RKP 2020
POKOK POKOK SUBSTANSI RKP 2019 DAN KONSEP RKP 2020
 
Pengertian MDGs
Pengertian MDGsPengertian MDGs
Pengertian MDGs
 

More from Randy Wrihatnolo

Kebijakan Publik - Bagian IV Studi Kasus Rencana Pengembangan Bandara Jabodet...
Kebijakan Publik - Bagian IV Studi Kasus Rencana Pengembangan Bandara Jabodet...Kebijakan Publik - Bagian IV Studi Kasus Rencana Pengembangan Bandara Jabodet...
Kebijakan Publik - Bagian IV Studi Kasus Rencana Pengembangan Bandara Jabodet...Randy Wrihatnolo
 
Kebijakan Publik - Bagian III Variabel Penyusunan Kebijakan
Kebijakan Publik - Bagian III Variabel Penyusunan KebijakanKebijakan Publik - Bagian III Variabel Penyusunan Kebijakan
Kebijakan Publik - Bagian III Variabel Penyusunan KebijakanRandy Wrihatnolo
 
Kebijakan Publik - Bagian II Implementasi
Kebijakan Publik - Bagian II ImplementasiKebijakan Publik - Bagian II Implementasi
Kebijakan Publik - Bagian II ImplementasiRandy Wrihatnolo
 
Kebijakan Publik - Bagian I Teori
Kebijakan Publik - Bagian I TeoriKebijakan Publik - Bagian I Teori
Kebijakan Publik - Bagian I TeoriRandy Wrihatnolo
 
Strategi Penyusunan Kebijakan Publik (Sebuah Pengalaman dan Terapan)
Strategi Penyusunan Kebijakan Publik (Sebuah Pengalaman dan Terapan)Strategi Penyusunan Kebijakan Publik (Sebuah Pengalaman dan Terapan)
Strategi Penyusunan Kebijakan Publik (Sebuah Pengalaman dan Terapan)Randy Wrihatnolo
 
Manajemen Database (Portal Katalog MP3EI versi 2.0)
Manajemen Database (Portal Katalog MP3EI versi 2.0)Manajemen Database (Portal Katalog MP3EI versi 2.0)
Manajemen Database (Portal Katalog MP3EI versi 2.0)Randy Wrihatnolo
 
Laporan Pemantauan Kuartal III/2012 Koridor Ekonomi Bali dan Kepulauan Nusa T...
Laporan Pemantauan Kuartal III/2012 Koridor Ekonomi Bali dan Kepulauan Nusa T...Laporan Pemantauan Kuartal III/2012 Koridor Ekonomi Bali dan Kepulauan Nusa T...
Laporan Pemantauan Kuartal III/2012 Koridor Ekonomi Bali dan Kepulauan Nusa T...Randy Wrihatnolo
 
Laporan Pemantauan Kuartal III/2012 Koridor Ekonomi Sumatera
Laporan Pemantauan Kuartal III/2012 Koridor Ekonomi SumateraLaporan Pemantauan Kuartal III/2012 Koridor Ekonomi Sumatera
Laporan Pemantauan Kuartal III/2012 Koridor Ekonomi SumateraRandy Wrihatnolo
 
Laporan Pemantauan Kuartal III/2012 Koridor Ekonomi Papua dan Kepulauan Maluku
Laporan Pemantauan Kuartal III/2012 Koridor Ekonomi Papua dan Kepulauan MalukuLaporan Pemantauan Kuartal III/2012 Koridor Ekonomi Papua dan Kepulauan Maluku
Laporan Pemantauan Kuartal III/2012 Koridor Ekonomi Papua dan Kepulauan MalukuRandy Wrihatnolo
 
Laporan Pemantauan Kuartal III/2012 Koridor Ekonomi Kalimantan
Laporan Pemantauan Kuartal III/2012 Koridor Ekonomi KalimantanLaporan Pemantauan Kuartal III/2012 Koridor Ekonomi Kalimantan
Laporan Pemantauan Kuartal III/2012 Koridor Ekonomi KalimantanRandy Wrihatnolo
 
Laporan Pemantauan Kuartal III/2012 Koridor Ekonomi Jawa
Laporan Pemantauan Kuartal III/2012 Koridor Ekonomi JawaLaporan Pemantauan Kuartal III/2012 Koridor Ekonomi Jawa
Laporan Pemantauan Kuartal III/2012 Koridor Ekonomi JawaRandy Wrihatnolo
 
Strategi Percepatan MP3EI Pada Kawasan Perhatian Investasi (KPI)
Strategi Percepatan MP3EI Pada Kawasan Perhatian Investasi (KPI)Strategi Percepatan MP3EI Pada Kawasan Perhatian Investasi (KPI)
Strategi Percepatan MP3EI Pada Kawasan Perhatian Investasi (KPI)Randy Wrihatnolo
 
Evaluasi 1 Tahun Pelaksanaan MP3EI (2011-2012)
Evaluasi 1 Tahun Pelaksanaan MP3EI (2011-2012)Evaluasi 1 Tahun Pelaksanaan MP3EI (2011-2012)
Evaluasi 1 Tahun Pelaksanaan MP3EI (2011-2012)Randy Wrihatnolo
 
Cara Menghitung Indeks Pembangunan Manusia
Cara Menghitung Indeks Pembangunan ManusiaCara Menghitung Indeks Pembangunan Manusia
Cara Menghitung Indeks Pembangunan ManusiaRandy Wrihatnolo
 
Manajemen Evaluasi, Pemantauan, dan Pelaporan Pembangunan (24 Juni 2012)
Manajemen Evaluasi, Pemantauan, dan Pelaporan Pembangunan (24 Juni 2012)Manajemen Evaluasi, Pemantauan, dan Pelaporan Pembangunan (24 Juni 2012)
Manajemen Evaluasi, Pemantauan, dan Pelaporan Pembangunan (24 Juni 2012)Randy Wrihatnolo
 
Kiat Menulis Makalah Panjang dan Makalah Pendek Cara JFP
Kiat Menulis Makalah Panjang dan Makalah Pendek Cara JFPKiat Menulis Makalah Panjang dan Makalah Pendek Cara JFP
Kiat Menulis Makalah Panjang dan Makalah Pendek Cara JFPRandy Wrihatnolo
 
Kiat-kiat Sederhana Menulis
Kiat-kiat Sederhana MenulisKiat-kiat Sederhana Menulis
Kiat-kiat Sederhana MenulisRandy Wrihatnolo
 
Pemikiran Pengembangan Fungsi Kedeputian Evaluasi Kinerja Pembangunan - Kemen...
Pemikiran Pengembangan Fungsi Kedeputian Evaluasi Kinerja Pembangunan - Kemen...Pemikiran Pengembangan Fungsi Kedeputian Evaluasi Kinerja Pembangunan - Kemen...
Pemikiran Pengembangan Fungsi Kedeputian Evaluasi Kinerja Pembangunan - Kemen...Randy Wrihatnolo
 
Blueprint Kedeputian Evaluasi Kinerja Pembangunan - Kementerian PPN/Bappenas,...
Blueprint Kedeputian Evaluasi Kinerja Pembangunan - Kementerian PPN/Bappenas,...Blueprint Kedeputian Evaluasi Kinerja Pembangunan - Kementerian PPN/Bappenas,...
Blueprint Kedeputian Evaluasi Kinerja Pembangunan - Kementerian PPN/Bappenas,...Randy Wrihatnolo
 

More from Randy Wrihatnolo (20)

Kebijakan Publik - Bagian IV Studi Kasus Rencana Pengembangan Bandara Jabodet...
Kebijakan Publik - Bagian IV Studi Kasus Rencana Pengembangan Bandara Jabodet...Kebijakan Publik - Bagian IV Studi Kasus Rencana Pengembangan Bandara Jabodet...
Kebijakan Publik - Bagian IV Studi Kasus Rencana Pengembangan Bandara Jabodet...
 
Kebijakan Publik - Bagian III Variabel Penyusunan Kebijakan
Kebijakan Publik - Bagian III Variabel Penyusunan KebijakanKebijakan Publik - Bagian III Variabel Penyusunan Kebijakan
Kebijakan Publik - Bagian III Variabel Penyusunan Kebijakan
 
Kebijakan Publik - Bagian II Implementasi
Kebijakan Publik - Bagian II ImplementasiKebijakan Publik - Bagian II Implementasi
Kebijakan Publik - Bagian II Implementasi
 
Kebijakan Publik - Bagian I Teori
Kebijakan Publik - Bagian I TeoriKebijakan Publik - Bagian I Teori
Kebijakan Publik - Bagian I Teori
 
Strategi Penyusunan Kebijakan Publik (Sebuah Pengalaman dan Terapan)
Strategi Penyusunan Kebijakan Publik (Sebuah Pengalaman dan Terapan)Strategi Penyusunan Kebijakan Publik (Sebuah Pengalaman dan Terapan)
Strategi Penyusunan Kebijakan Publik (Sebuah Pengalaman dan Terapan)
 
Manajemen Database (Portal Katalog MP3EI versi 2.0)
Manajemen Database (Portal Katalog MP3EI versi 2.0)Manajemen Database (Portal Katalog MP3EI versi 2.0)
Manajemen Database (Portal Katalog MP3EI versi 2.0)
 
Laporan Pemantauan Kuartal III/2012 Koridor Ekonomi Bali dan Kepulauan Nusa T...
Laporan Pemantauan Kuartal III/2012 Koridor Ekonomi Bali dan Kepulauan Nusa T...Laporan Pemantauan Kuartal III/2012 Koridor Ekonomi Bali dan Kepulauan Nusa T...
Laporan Pemantauan Kuartal III/2012 Koridor Ekonomi Bali dan Kepulauan Nusa T...
 
Laporan Pemantauan Kuartal III/2012 Koridor Ekonomi Sumatera
Laporan Pemantauan Kuartal III/2012 Koridor Ekonomi SumateraLaporan Pemantauan Kuartal III/2012 Koridor Ekonomi Sumatera
Laporan Pemantauan Kuartal III/2012 Koridor Ekonomi Sumatera
 
Laporan Pemantauan Kuartal III/2012 Koridor Ekonomi Papua dan Kepulauan Maluku
Laporan Pemantauan Kuartal III/2012 Koridor Ekonomi Papua dan Kepulauan MalukuLaporan Pemantauan Kuartal III/2012 Koridor Ekonomi Papua dan Kepulauan Maluku
Laporan Pemantauan Kuartal III/2012 Koridor Ekonomi Papua dan Kepulauan Maluku
 
Laporan Pemantauan Kuartal III/2012 Koridor Ekonomi Kalimantan
Laporan Pemantauan Kuartal III/2012 Koridor Ekonomi KalimantanLaporan Pemantauan Kuartal III/2012 Koridor Ekonomi Kalimantan
Laporan Pemantauan Kuartal III/2012 Koridor Ekonomi Kalimantan
 
Laporan Pemantauan Kuartal III/2012 Koridor Ekonomi Jawa
Laporan Pemantauan Kuartal III/2012 Koridor Ekonomi JawaLaporan Pemantauan Kuartal III/2012 Koridor Ekonomi Jawa
Laporan Pemantauan Kuartal III/2012 Koridor Ekonomi Jawa
 
Strategi Percepatan MP3EI Pada Kawasan Perhatian Investasi (KPI)
Strategi Percepatan MP3EI Pada Kawasan Perhatian Investasi (KPI)Strategi Percepatan MP3EI Pada Kawasan Perhatian Investasi (KPI)
Strategi Percepatan MP3EI Pada Kawasan Perhatian Investasi (KPI)
 
Evaluasi 1 Tahun Pelaksanaan MP3EI (2011-2012)
Evaluasi 1 Tahun Pelaksanaan MP3EI (2011-2012)Evaluasi 1 Tahun Pelaksanaan MP3EI (2011-2012)
Evaluasi 1 Tahun Pelaksanaan MP3EI (2011-2012)
 
Cara Menghitung Indeks Pembangunan Manusia
Cara Menghitung Indeks Pembangunan ManusiaCara Menghitung Indeks Pembangunan Manusia
Cara Menghitung Indeks Pembangunan Manusia
 
Manajemen Evaluasi, Pemantauan, dan Pelaporan Pembangunan (24 Juni 2012)
Manajemen Evaluasi, Pemantauan, dan Pelaporan Pembangunan (24 Juni 2012)Manajemen Evaluasi, Pemantauan, dan Pelaporan Pembangunan (24 Juni 2012)
Manajemen Evaluasi, Pemantauan, dan Pelaporan Pembangunan (24 Juni 2012)
 
Tips Menulis Cara JFP
Tips Menulis Cara JFPTips Menulis Cara JFP
Tips Menulis Cara JFP
 
Kiat Menulis Makalah Panjang dan Makalah Pendek Cara JFP
Kiat Menulis Makalah Panjang dan Makalah Pendek Cara JFPKiat Menulis Makalah Panjang dan Makalah Pendek Cara JFP
Kiat Menulis Makalah Panjang dan Makalah Pendek Cara JFP
 
Kiat-kiat Sederhana Menulis
Kiat-kiat Sederhana MenulisKiat-kiat Sederhana Menulis
Kiat-kiat Sederhana Menulis
 
Pemikiran Pengembangan Fungsi Kedeputian Evaluasi Kinerja Pembangunan - Kemen...
Pemikiran Pengembangan Fungsi Kedeputian Evaluasi Kinerja Pembangunan - Kemen...Pemikiran Pengembangan Fungsi Kedeputian Evaluasi Kinerja Pembangunan - Kemen...
Pemikiran Pengembangan Fungsi Kedeputian Evaluasi Kinerja Pembangunan - Kemen...
 
Blueprint Kedeputian Evaluasi Kinerja Pembangunan - Kementerian PPN/Bappenas,...
Blueprint Kedeputian Evaluasi Kinerja Pembangunan - Kementerian PPN/Bappenas,...Blueprint Kedeputian Evaluasi Kinerja Pembangunan - Kementerian PPN/Bappenas,...
Blueprint Kedeputian Evaluasi Kinerja Pembangunan - Kementerian PPN/Bappenas,...
 

Penanggulangan Kemiskinan di Daerah

  • 1. Penanggulangan Kemiskinan Daerah: Meminjam Millenium Development Goals (MDGs) Sebagai Dasar Penyusunan Kebijakan Pemerintah Daerah Randy R. Wrihatnolo
  • 2.
  • 3. Daftar Isi Isu-isu (1) Kepemilikan aset yang rendah . (2) Terbatasnya akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana dasar. (3) Kelompok miskin tidak berdaya dan diam karena tekanan faktor-faktor ekonomi, politik, dan budaya. (4) Rendahnya keterlibatan dalam kegiatan ekonomi produktif. (5) Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik. (6) Sistem pemerintahan yang kurang baik telah mengakibatkan ketidakberdayaan dan pemiskinan. (7) Bencana alam. (8) Pelaksanaan otonomi daerah dalam masa transisi telah menyebabkan terjadinya korupsi mulai dari aras nasional sampai di aras paling bawah sistem pemerintahan. (9) Kebijakan pembangunan pada masa lalu dirasakan belum berpihak kepada kelompok miskin ( pro-poor policy ).
  • 4.
  • 5. Kebijakan (2) Dan lain-lain. 18 60 juta jiwa Depkes 2001 Sektoral Indonesia sehat 17 20 juta jiwa Dephub 2001 Sektoral Subsidi BBM 16 12 juta jiwa Depdagri 1998-2001 Sektor-regional Jaring pengaman sosial (multi sektor) 15 30 juta jiwa Swasta (PNM) 2000-2001 Sektoral Modal usaha kecil-menengah 14 30 juta jiwa Swasta 1998-2001 Sektoral Gerakan Nasional Orang Tua Asuh 13 10 juta jiwa BI, Depdagri 1993-1998 Sektoral Kredit program, kredit perbankan & pelengkapnya 12 140 juta jiwa Depdagri 1996-1999 Regional Inpres Desa Tertinggal dan pelengkapnya 11 110 juta jiwa Depdagri 1974-1999 Regional Inpres Dati II (multi sektor) 10 110 juta jiwa Depdagri 1974-1999 Regional Inpres Dati I (multi sektor) 9 45 juta jiwa Dep PU 1988-1993 Regional Pengembangan Wilayah 8 80 juta jiwa Deptan 1979-1998 Sektoral Peningkatan Pendapatan Petani/Nelayan Kecil (P4K) 7 1974-1993 1983-2001 1983-2001 1974-1993 1974-1998 1974-1998 Tahun 40 juta jiwa Deptan Sektoral Pembinaan masal pertanian (BIMAS/INMAS) 6 40 juta jiwa Depkes Sektoral Posyandu 5 20 juta anak Depdiknas Sektoral Wajib belajar 4 10 juta jiwa Depsos Sektoral Perlindungan sosial 3 60 juta jiwa Dep PU Sektoral Prasarana dasar 2 80 juta jiwa Debhub Sektoral Sarana transportasi dasar 1 Perkiraan Pemanfaat Koordinator Jalur Contoh Program No
  • 6. Daftar Isi Tabel 1 Tabel 1. Dana Untuk Mendongkrak Kesejahteraan Penduduk Miskin vs Jumlah Penduduk Miskin Sumber: Depdagri, Depkeu dan BPS (berbagai tahun, diolah) Catatan: *) Perkiraan, **) Proyeksi No Tahun Anggaran Pemerintah (Triliun) Jumlah Penduduk Miskin (Juta) Jumlah Penduduk Miskin Kota (Juta) Jumlah Penduduk Miskin Desa (Juta) 1 2002 19,212 * 38,40 13,30 25,10 2 2003 22,182 * 37,40 12,30 25,10 3 2004 28,311 * 36,10 11,50 14,60 4 2005 32,812 * 41,12 ** 10,85 ** 30,27 **
  • 7. Daftar Isi Tabel 2 Tabel 2. Dana Likuiditas Lembaga Keuangan vs Pinjaman-Mikro Sumber: Bank Indonesia dan Depkeu (berbagai tahun, diolah) Catatan: *) Perkiraan, **) Proyeksi No Tahun Dana Likuiditas (Triliun) Jumlah Pinjaman/Kredit Mikro (Triliun) 1 2002 118,21 * 4,22 ** 2 2003 131,44 * 8,17 ** 3 2004 148,69 * 13,55 ** 4 2005 138,81 * 10,52 **
  • 8.
  • 9.
  • 11.
  • 12. RERATA KONSUMSI GARIS KEMISKINAN Tingkat Konsumsi dan Definisi Kemiskinan Tinggi Sedang-tinggi Rata-rata Rendah Sangat Rendah Tingkat Konsumsi Tidak Miskin Tidak Miskin Near Poor Poor Very Poor Definisi Kemiskinan + 7 juta RT + 26 juta RT 4 juta RT 9 juta RT 5 Juta Populasi 1 Juta
  • 13. Penanggulangan Kemiskinan = Peninngkatan Kesejahteraan = Meningkatkan Pendapatan + Meringankan Beban
  • 14. Kesejahteraan Sosial-ekonomi Hasil Akhir Pembangunan Produktivitas Consumption Pajak/Retibusi/Kewajiban lain-lain Anggaran Negara Beban Pengeluaran/ Konsumsi Kebijakan/ Regulasi/ Income Inflasi Pertumbuhan Ekonomi Tabungan/ Aset/Simpanan Intervensi Langsung Kepada RTM Intervensi Tidak Langsung Yang berdampak kepada RTM Pengaruh kepada RTM
  • 15. Consumption Income Penghasilan tetap Penghasilan tambahan Keranjang Penghasilan (Income Basket) Makanan pokok Makanan tambahan Energi Kesehatan Pendidikan Sandang Papan Transportasi Keranjang Konsumsi (Consumption Basket) Tinggi Sedang-tinggi Rata-rata Rendah Sangat Rendah Tingkat Penghasilan/Konsumsi Rumah Tangga Perdesaan (Rp/RT/Bulan/Lokasi) Rumah Tangga Perkotaan (Rp/RT/Bulan/Lokasi) Jasa lain-lain Ekuivalen RT Miskin
  • 16. Pembangunan = Penanggulangan Kemiskinan = Meningkatkan Kesejahteraan
  • 17. Siklus Kehidupan Manusia Menurut Kualitas Pencapaian MDGs.
  • 18. Siklus Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan (di Daerah) Berdasarkan Target MDGs.
  • 19.
  • 20. KONSUMSI PENDAPATAN DEMOGRAFI Garis Kemiskinan Tidak Meningkat Tajam. Pertumbuhan Penduduk Miskin Max 1,3% Penghasilan jauh di atas garis Kemiskinan. 16,8% =Penduduk miskin tahun 2008 Sasaran Pencapaian Perencanaan dan Penganggaran Untuk Rakyat Miskin di Daerah “D”
  • 21. Terjaminnya/meningkatnya sumberdaya untuk mendukung pencapaian Target MDG’s (?) Target 9: Memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumber daya lingkungan yang hilang. Target 10: Menurunkan proporsi penduduk tanpa akses terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan serta fasilitas sanitasi dasar sebesar separuhnya pada 2015. Target 11: Mencapai perbaikan yang berarti dalam kehidupan penduduk miskin di pemukiman kumuh pada tahun 2020. Target 7: Mengendalikan penyebaran HIV/AIDS dan mulai menurunnya jumlah kasus baru pada tahun 2015. Target 8: Mengendalikan penyakit malaria dan mulai menurunnya jumlah kasus malaria dan penyakit lainnya pada tahun 2015 Target 6: Menurunkan angka kematian ibu sebesar tiga-perempatnya antara tahun 1990 dan 2015. Target 5: Menurunkan Angka Kematian Balita sebesar dua-pertiganya antara tahun 1990 dan 2015. Target 4: Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan pada tahun 2015. Target 3: Menjamin semua anak di manapun laki-laki dan perempuan dapat menyelesaikan sekolah dasar pada tahun 2015. Target 1: Menurunkan proporsi penduduk yang tingkat pendapatannya di bawah USD 1 per hari menjadi setengahnya antara tahun 1990-2015 Target 2: Menurunkan proporsi penduduk yang menderita kelaparan menjadi setengahnya antara tahun 1990-2015. Tujuan 8: Membangun Kemitraan Global untuk Pembangunan Tujuan 7: Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup Tujuan 6: Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya Tujuan 5: Meningkatkan Kesehatan Ibu Tujuan 4: Menurunkan Angka Kematian Anak Tujuan 3: Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Tujuan 2: Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua Tujuan 1: Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan
  • 22. Peta Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta Menurut Kecamatan Tahun 2006 Legenda: Tingkat Kemiskinan
  • 23. Dokumen Kebijakan  Kabupaten/Kota dan Provinsi Kesejahteraan Penduduk Miskin 0% Dalam 3 tahun Target 11 Target 10 Target 8 Target 2 Impact (n+3) Outcome Program (n+2) Instansi Pelaksana Nilai Kegiatan Output Kegiatan (n+1) Nama Kegiatan (Program) Target 1 Tujuan 1 Target 3 Tujuan 2 Target 4 Tujuan 3 Target 5 Tujuan 4 Target 6 Tujuan 5 Target 7 Tujuan 6 Target 9 Tujuan 7 Tujuan 8 Target MDG Tujuan MDG
  • 24. Pendekatan Perencanaan Wilayah dalam Pemberdayaan Masyarakat W Economic Development W/p Economic of Locations W/f Labour Productivity and Efficiency P/w Industrial Zones and Farms P Reconstruction of Environment P/f Neighbourhoods Villages F/w Economic Rehabilitation F/p Resettlement F Comunity Education
  • 25.  
  • 26.  
  • 27.  
  • 28. Daftar Isi Mekanisme TIM TEKNIS “ PRO-POOR BODY” PRESIDEN FORUM PRO POOR SIDANG KABINET KEPUTUSAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN ANGGARAN (BLM & BOP) DEPARTEMEN TEKNIS SWASTA DEPKEU BAPPENAS PROPINSI KABUPATEN/KOTA MASYARAKAT PROSES ANGGARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PROGRAM POKJA TIM PEMBINA TEKNIS TIM INDEPENDEN PENYELENGGARA PROGRAM PEMANFAAT PROGRAM PEMANTAUAN EVALUASI PELAPORAN
  • 29. Daftar Isi KUBE : Simpan Pinjam. Dilengkapi Takesra (BKKBN) dan Posyandu (Depkes). P4K : Pengembangan Pangan dan Pertanian (Deptan). Dilengkapi Kelompencapir (Deppen) IDT : Modal kerja. P3DT : Prasarana dasar. Dilengkapi WSSLIC. PPK : Ekonomi lokal. Dilengkapi KPEL, CERD Dilengkapi PEMP (DKP) dan SPADA (Men PDT). P2KP : Ekonomi masyarakat perkotaan dan keterkaitan dengan kegiatan ekonomi masyarakat perdesaan. PKM : Pembiayaan-mikro kepada pengusaha mikro oleh Koperasi, Perbankan, dan LSM. (PKM=program keuangan-mikro) Program Yang Ada
  • 30.