Menjelaskan aspek hukum dan tindakan terkait pelaksanaan karantina tumbuhan di Indonesia.

1. ASPEK HUKUM &
TINDAKAN KARANTINA
TUMBUHAN
DI INDONESIA

2. Dalam rangka memberikan kepastian hukum yang
kuat bagi penyelenggaraan karantina tumbuhan,
telah ditetapkan Undang-undang Nomor 16 Tahun
1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
Dan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang
tersebut dalam penyelenggaraan kegiatan karantina
tumbuhan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah
Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan.

3. A. Dasar Hukum Karantina Tumbuhan
A.1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang
Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
A.2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP;
A.3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang
Jenis-jenis PNBP;
A.4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Karantina Tumbuhan;
A.5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2004 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun
2002 tentang Tarif Atas Jenis PNBP Yang Berlaku
Pada Departemen Pertanian;
A.6. Peraturan lainnya

4. B.Obyek Tindakan Karantina Tumbuhan
B.1. Media Pembawa OPT (tumbuhan dan bagian-
bagiannya dan atau benda lain yang dapat
membawa OPTK);
B.2. Alat angkut Media Pembawa (semua alat
transportasi darat, air, maupun udara yang
dipergunakan untuk melalulintaskan media
pembawa).
C.Persyaratan Karantina Tumbuhan
C.1. Setiap MP yang dimasukkan ke dala wilayah
RI, wajib :
C.1.1. dilengkapi sertifikat kesehatan tumbuhan dari
negara asal dan negara transit bagi tumbuhan
dan bagian-bagiannya, kecuali MP yang tergolong
benda lain;

5. C.1.2. melalui tempat-tempat pemasukan yang telah
ditetapkan;
C.1.3. dilaporkan dan diserahkan kepada petugas
karantina tumbuhan di tempat pemasukan untuk
keperluan tindakan karantina tumbuhan.
C.2. Setiap MP yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke
area lain di dalam wilayah negara RI, wajib :
C.2.1. dilengkapi Sertifikat Kesehatan Tumbuhan dari
area asal bagi tumbuhan dan bagian-bagiannya,
kecuali MP yang tergolong benda lain;
C.2.2. melalui tempat-tempat pemasukan dan
pengeluaran yang telah ditetapkan;
C.2.3. dilaporkan dan diserahkan kepada petugas
karantina tumbuhan ditempat-tempat pemasukan
dan pengeluaran untuk keperluan tindakan
karantina tumbuhan.
Kewajiban sertifikat kesehatan tumbuhan dari area
asal, tindakan karantina dikenakan terhadap MP yang
dibawa atau dikirim dari suatu area yang tidak bebas
ke area lain yang bebas OPTK

6. C.3. Setiap MP yang akan dikeluarkan dari dalam wilayah
negara RI, apabila diisyaratkan oleh negara tujuan,
wajib :
C.3.1. dilengkapi sertifikat kesehatan tumbuhan dari
tempat pengeluaran bagi tumbuhan dan bagian-
bagiannya, kecuali MP yang tergolong benda lain;
C.3.2. melalui tempat-tempat pengeluaran yang
ditetapkan;
C.3.3. dilaporkan dan diserahkan kepada petugas
karantina tumbuhan di tempat pengeluaran untuk
keperluan tindakan karantina tumbuhan.
Dalam hal tertentu (suatu keadaan yang berdasarkan hasil
analisa resiko OPT dinilai memiliki potensi yang besar untuk
mengakibatkan terjadinya penyebaran OPT melalui lalu
lintas MP) Menteri dapat menetapkan kewajiban tambahan,
berupa :

7. 1. Persyaratan teknis, contoh :
a. MP harus berasal dari area yang bebas dari OPTK
tertentu;
b. Pemberian perlakuan tertentu di negara asal sebelum
dikirim ke negara tujuan;
c. Pengenaan tindakan karantina di negara ketiga;
d. Larangan diturunkan MP – OPTK dari atas alat angkut
apabila transit di negara tertentu;
e. Keharusan melengkapi dengan sertifikaat tertentu untuk
pemasukan MP tertentu.
2. Persyaratan kelengkapan dokumen :
a. Keharusan untuk menyertakan sertifikat fumigasi atau
surat keterangan asal;
b. Keharusan melengkapi sertifikat tertentu untuk
pemasukan MP tertentu.

8. D. Tindakan Karantina Tumbuhan
D.1. Setiap MP yang dimasukkan ke dalam Wilayah RI
dikenakan tindakan karantina tumbuhan.
D.2. MP yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area
yang tidak bebas ke area lain yang bebas di dalam
wilayah RI dikenakan tindakan karantina tumbuhan.
D.3. MP yang akan dikeluarkan dari wilayah RI dikenakan
tindakan karantina apabila dipersyaratkan oleh negara
tujuan.
Tindakan Karantina dilakukan oleh petugas karantina berupa
pemeriksaan, pengasingan dan pengamatan, perlakuan,
penahanan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan.
a. Pemeriksaan
meliputi pemeriksaan administratif untuk mengetahui
kelengkapan, kebenaran isi dan keabsahan dokumen
persyaratan, dan pemeriksaan kesehatan untuk
mendeteksi kemungkinan adanya OPT dan atau OPTK,
dapat dilakukan secara visual dan atau laboratoris.

9. b. Pengasingan dan Pengamatan
untuk mendeteksi adanya kemungkinan adanya OPT dan
atau OPTK yang karena sifatnya, dan dilakukan di suatu
tempat yang terisolasi selama waktu tertentu sesuai
dengan masa inkubasi OPT atau OPTK.
c. Perlakuan
untuk membebaskan MP, orang, alat angkut, peralatan,
dan pembungkus dari OPT dan atau OPTK Gol. II, dapat
dilakukan secara fisik maupun kimiawi.
d. Penahanan
untuk mengamankan MP dengan cara menempatkan
dibawah penguasaan petugas karantina tumbuhan dalam
waktu tertentu, karena persyaratan karantina belum
sepenuhnya terpenuhi.
e. Penolakan
agar MP segera dibawa ke negara atau area asal atau area
lain untuk menghindari kemungkinan terjadinya
penyebaran OPT dan atau OPTK pada lingkungan
sekitarnya.

10. Pengiriman MP yang dikenai tindakan penolakan ke negara
atau area asal atau area lain dilakukan oleh pemilik di
bawah pengawasan petugas karantina tumbuhan.
f. Pemusnahan
dilakukan dengan cara membakar,menghancurkan,
mengubur, dan cara lain di bawah pengawasan petugas
karantina sesuai MP sehingga MP tidak mungkin lagi
menjadi sumber penyebaran OPTK.
g. Pembebasan
pemberian sertifikat pelepasan terhadap MP yang
dimasukkan ke dalam atau dimasukkan dari suatu area ke
area lain setelah dilakukan pemeriksaan, atau pengasingan
dan pengamatan, atau perlakuan, atau penahanan, atau
seluruh persyaratan yang diwajibkan telah dapat dipenuhi.
pemberian sertifikat kesehatan terhadap MP yang akan
dikeluarkan dari dalam atau dikeluarkan dari suatu area
ke area lain setelah dilakukan pemeriksaan, atau
pengasingan dan pengamatan, atau perlakuan.

11. E. Instalasi Karantina
E.1. Instalasi karantina di tempat pemasukan dan
pengeluaran atau di tempat-tempat lain.
E.2. Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan
tempat milik perorangan atau badan hukum yang
memenuhi persyaratan sebagai instalasi karantina atas
permintaan pemilik tempat yang bersangkutan
F. Pungutan Jasa Karantina Tumbuhan
Setiap pemilik yang memanfaatkan jasa atau sarana
pemerintah dalam pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan
dikenakan pungutan jasa Karantina Tumbuhan, yang terdiri
dari biaya penggunaan sarana pada instalasi dan biaya jasa
pelaksanaan tindakan karantina yang dilakukan oleh petugas
karantina tumbuhan.
Semua penerimaan yang berasal dari pungutan jasa
merupakan PNBP.

12. G. Kawasan Karantina Tumbuhan
Dalam hal ditemukan atau terdapat petunjuk terjadinya
serangan suatu OPTK di suatu kawasan yang semula
diketahui bebas dari OPTK, Menteri dapat menetapkan
sebagai kawasan karantina tumbuhan yang didasarkan pada
hasil pengkajian atas luas serangan OPT, dengan
pertimbangan Kepala Daerah setempat.
Sambil menunggu penetapan kawasan karantina tumbuhan
oleh Menteri, Kepala Daerah dapat mengambil langkah
dan tindakan untuk mencegah tersebarnya dan atau
mengeradikasi OPTK.
Suatu kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan karantina
tumbuhan, maka pencegahan penyebaran dan atau
pemberantasan OPTK menjadi kewenangan Menteri,
sedangkan pelaksanaannya dikordinasikan oleh Gubernur
setempat.
Penetapan kawasan karantina tumbuhan bersifat sementara
dan akan dicabut kembali oleh Menteri setelah
mempertimbangkan pendapat Kepala Daerah setempat.

13. H.Jenis OPT dan Media Pembawa
Jenis OPTK Gol.I,OPTK Gol.II,OPT Penting serta Media
Pembawanya ditetapkan oleh Menteri berdasarkan hasil
analisis resiko OPT dan daerah sebarnya.
I.Media Pembawa Lain
Media pembawa lain yang diturunkan dari alat angkut di
tempat pemasukan, harus dimusnahkan oleh penanggung
jawab alat angkut di bawah pengawasan petugas karantina
tumbuhan.
J.Tempat Pemasukan dan Pengeluaran
Tempat pemasukan dan pengeluaran ditetapkan oleh
Menteri dengan mempertimbangkan resiko masuk dan
tersebarnya OPTK serta kelancaran dan perkembangan
transportasi, perdagangan dan pembangunan nasional. Da;am
menetapkan Menteri berkordinasi dengan Menteri terkait.

14. K.Ketentuan Sanksi
Dengan sengaja melakukan pelanggaran tidak melengkapi
dokumen sertifikat kesehatan, tidak melalui tempat-tempat
pemasukan yang ditetapkan, tidak melaporkan dan
menyerahkan kepada petugas karantina, tidak melakukan
tindakan karantina, tidak memusnahkan media lain yang
terbawa oleh alat angkut, dipidana penjara paling lama 3
(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000,00
(seratus lima puluh juta rupiah), dan karena kelalaian
dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan didenda
paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).