1. TUGAS TERSTRUKTUR II
HUKUM PERDATA
INDIVIDU
Oleh :
FITRY YULIANI
125010101111109
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG
TAHUN 2013
2. PENDAHULUAN
Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata overeenkomst (Belanda)
atau Contract (Inggris).Ada dua macam teori yang membahas tentang pengertian
perjanjian yaitu teori lama dan teori baru.Pasal 1313KUHPerdata berbunyi : “
Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan
dirinya terhadap satu orang atau lebih.” Definisi perjanjian dalam pasal 1313 ini
adalah (1) tidak jelas,karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian, (2) tidak
nampak asas konsensualisme,(3) bersifat dualisme. Tidak jelasnya definisi ini
disebabkan dalam rumusan tersebut hanya disebutkan perbuatan saja,sehingga
yang bukan perbuatan hukum pun disebut dengan perjanjian. Untuk memperjelas
pengertian itu, maka harus dicari dalam doktrin. Menurut doktrin (teori lama),yang
disebut perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk
menimbulkan akibat hukum. Dari definisi diatas,telah nampak adanya asas
konsensualisme dan timbulnya akibat hukum (tumbuh/lenyapnya hak dan
kewajiban).
Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne,yang diartikan dengan
perjanjian adalah :
“Suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata
sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.”
Teori baru tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata,tetapi juga
harus dilihat perbuatan-perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya.Ada tiga
tahap dalam membuat perjanjian menurut teori baru, yaitu:
a. Tahap pracontactual
b. Tahap contractual
c. Tahap post contractual
3. Rumusan Masalah
1. Kapan momentum terjadinya persesuaian pernyataan kehendak satu orang
atau lebih dengan pihak lainnya?
2. Apa yang menjadi objek perjanjian?
4. Pembahasan
Perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu org atau lebih. Pasal 1313 berbunyi : (1) Tidak
jelas karena suatu perbuatan dapat disebut perjanjian, (2). Tidak nampak asas
konsensualisme dan (3) bersifat dualisme.
Ada tiga tahap dalam membuat perjanjian menurut teori baru yaitu :
a. Tahap pracontractual,yaitu adanya penawaran dan penerimaan
b. Tahap contractual yaitu adanya persesuain pernyataan kehendak antara para
pihak
c. Tahap post contractual,yaitu pelaksanaan perjanjian
Unsur-unsur perjanjian menurut teori lama yaitu :
a. Adanya perbuatan hukum
b. Persesuaian pernyataan kehendak dari beberapa orang
c. Persesuaian kehendak ini harus dipublikasikan dinyatakan
d. Perbuatan hukum itu terjadi karena kerja sama antara dua orang atau lebih
e. Pernyataan kehendak yang sesuai itu harus saling bergantung satu sama lain
f. Kehendak itu ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum
g. Akibat hukum itu untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain atau
timbal balik
h. Persesuaian kehendak itu harus dengan menginggat peraturan perundang-
undangan.
Syarat-syarat sah nya perjanjian
Didalam hukum kontrak (Law of Contract) Amerika ditentukan empat syarat sahnya
perjanjian yaitu
1. Adanya offer (penawaran) dan acceptance (penerimaan)
2. Metting of minds (persesuain kehendak)
5. 3. Konsiderasi (prestasi)
4. Competent Legal Parties (Kewenangan hukum para pihak) dan legal
subject matter (pokok persoalan yang sah)
Sedangkan dalam hukum eropa continental syarat sahnya perjanjian diatur dalam
pasal 1320 KUHPerdata atau 1365 Buku IV NBW (BW baru) Belanda. Pasal 1320
KUHPerdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian yaitu :
Adanya kesepakatan kedua belah pihak (toesteming/ijin)
Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang
atau lebih dengan pihak lainnya.Yang menjadi pertanyaan adalah “kapan
momentum terjadinya persesuaian pernyataan kehendak tersebut ?”
Ada empat teori yang menjawab momentum terjadinya persesuaian pernyataan
kehendak,sbb :
1. Teori ucapan
2. Teori pengiriman
3. Teori pengetahuan
4. Teori penerimaan
Dalam hukum positif Belanda juga diikuti yurisprudensi maupun doktrin,teori yang
dianut adalah teori pengetahuan dengan sedikit koreksi dari 6teori penerimaan.
Maksudnya penerapan teori pengetahuan tidak secara mutlak.Sebab lalu lintas
hukum menghendaki gerak cepat dan tidak menghendaki formalitas yang
kaku,sehingga vernemingstheorie yang dianut.Karena jika harus menunggu sampai
mengetahui secara langsung adanya jawaban dari pihak lawan (ontvangstheorie)
diperlukan waktu yang lama.
Momentum terjadinya perjanjian yaitu pada saat terjadinya persesuaian antara
pernyataan dan kehendak antara kreditor dan debitor.Namun ,ada kalanya tidak ada
persesuaian antara pernyataan dan kehendak.
Ada tiga teori yang menjawab tentang ketidaksesuaian antara kehendak dan
pernyataan,yaitu teori kehendak,teori pernyataan,dan teori kepercaaan (Van
Dunne,1987: 108-109) . Ketiga teori itu di kemukakan berikut ini :
6. 1. Teori kehendak (wilstheorie)
Perjanjian terjadi apabila ada persesuaian antara kehendak dan
pernyataan.Apabila terjadi ketidakwajaran,kehendaklah yang menyebabkan
terjadinya perjanjian.Kelemahan teori ini menimbulkan kesulitan apabila tidak
ada persesuaian antara kehendak dan pernyataan.
2. Teori pernyataan (verklaringstheorie)
Kehendak merupakan proses batiniah yang tidak diketahui orang lain.Akan
tetapi yang menyebabkan terjadinya perjanjian adalah pernyataan.Jika terjadi
perbedaan antara kehendak dan pernyataan maka perjanjian tetap
terjadi.Dalam prakteknya teori ini menimbulkan kesulitan-kesulitan,seperti
contoh bahwa apa yang dinyatakan berbeda dengan yang
dikehendaki,misalnya A menyatakan Rp 500.000,00 tetapi yang dikendaki Rp
50.000,00
3. Teori kepercayaan (vertrouwenstheorie)
Tidak setiap pernyataan menimbulkan perjanjian tetapi pernyataan yang
menimbulkan kepercayaan saja yang menimbulkan perjanjian.Kepercayaan
dalam arti bahwa pernyataan itu benar-benar dikehendaki. Kelemahan teori
ini bahwa kepercayaan itu sulit dinilai.
Ada tiga alternatif pemecahan dari kesulitan yang dihadapi ketiga teori diatas.Ketiga
alternatif tersebut adalah :
1. Dengan tetap mempertahankan teori kehendak,yaitu menganggap perjanjian
itu terjadi apabila tidak ada persesuaian antara kehendak dan
pernyataan.Pemecahannya : akan tetapi pihak lawan berhak mendapat ganti
rugi,karena pihak lawan mengharapkannya.
2. Dengan tetap berpegang pada teori kehendak,hanya dalam pelaksanaan
kurang ketat,yaitu dengan menganggap kehendak itu ada.
3. Penyelesaian dengan melihat pada perjanjian baku (standart contract) yaitu
suatu perjanjian yang didasarkan kepada ketentuan umum
didalamnya.Biasanya perjanjian dituangkan dalam bentuk formulir
(Mertokusumo,1987:20)
7. Kecakapan Bertindak
Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan un tuk melakukan
perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan
menimbulkan akibat hukum. Orang–orang yang mengadakan perjanjian
haruslah orang-orang yang cakap dan wenang untuk melakukan perbuatan
hukum sebagaimana yang ditentukan oleh UU.Orang yang cakap untuk
melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa.Ukuran
kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah pernah
kawin.Orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum (1)
anak dibawah umur,(2) orang yang ditaruh dibawah pengampuan,dan (3) Istri
(pasal 1330 KUHPerdata) tetapi dalam perkembangannya istri dapat
melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 31 UU
Nomor 1 Tahun 1974 jo. SEMA No.3 Tahun 1963.
Adanya objek perjanjian (onderwerp der overeenskomst)
Yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian).Perjanjian
adalah apa yang menjadi kewajiban debitor dan apa yang menjadi hak
kreditor (Yahya Harahap,1986:10;Mertokusumo,1987:36).Prestasi ini terdiri
dari perbuatan positif dan negatif.Prestasi terdiri atas :
1. Memberikan sesuatu
2. Berbuat sesuatu
3. Tidak berbuat sesuatu (pasal 1234 KUHPerdata). Misalnya jual beli
rumah.
Adanya causa yang halal (geoorloofde oorzak)
Dalam pasal 1320 KUHPerdata tidak dijelaskan pengertian orzaak (causa
yang halal).Didalam pasal 1337 KUHPerdata hanya disebutkan causa yang
terlarang.Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan
UU,kesusilaan,dan ketertiban umum.
Bentuk – Bentuk Perjanjian
Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu tertulis dan
lisan.Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam
bentuk tulisan,sedangkan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh
8. para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak).Ada tiga bentuk
perjanjian tertulis,sebagaimana dikemukakan sbb :
a. Perjanjian dibawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang
bersangkutan saja.Perjanjian semacam ini hanya mengikat para pihak dalam
perjanjian ,tetapi tidak memiliki kekuatan mengikat pihak ketiga.
b. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tanga para pihak.
c. Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta
notariel.Akta notariel adalah akta yang dibuat di hadapan dan dimuka pejabat
yang berwenang untuk itu.pejabat tersebut adalah notaris,camat
PPAT,dll.Jenis dokumen merupakan alat bukti yang sempurna bagi para
pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga.
Interpretasi Dalam Perjanjian
Aspek penting dalam melakukan penafsiran :
a. Jika kata-katanya dalam kontrak memberikan berbagai macam penafsiran
maka harus menyelidiki maksud para pihak yang membuat perjanjian (pasal
1343 KUHPerdata)
b. Jika suatu janji memberikan berbagai penafsiran maka harus diselidiki
pengertian yang memungkinkan perjanjian itu dapat dilaksanakan (pasal 1345
KUHPerdata)
c. Jika kata –kata dalam perjanjian diberikan dua macam pengertian maka
harus dipilih pengertian yang paling selaras dengan sifat perjanjian (pasal
1345 KUHPerdata)
d. Apabila terjadi keraguan-keraguan maka harus ditafsirkan menurut kebiasaan
dalam negeri atau ditempat dibuatnya perjanjian (pasal 1346 KUHPerdata)
e. Jika ada keraguan perjanjian harus ditafsirkan atas kerugian orang yang
meminta diperjanjikan sesuatu hal dan untuk keuntungan orang yang
mengikatkan dirinya untuk itu (pasal 1349 KUHPerdata).
9. Fungsi Perjanjian
Fungsi perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu fungsi yuridis dan
fungsi ekonomis. Fungsi yuridis perjanjian adalah dapat memberikan kepastian
hukum bagi para pihak,sedangkan fungsi ekonomis adalah menggerakkan (hak
milik) sumber daya dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih
tinggi.
Biaya Dalam Pembuatan Perjanjian
Biaya Dalam Pembuatan Perjanjian :
1. Biaya penelitian
2. Biaya negoisasi
3. Biaya monitoring
4. Biaya pelaksanaaan
5. Biaya kekeliruan hukum
10. Kesimpulan
Dalam perjanjian itu terdapat berbagai macam teori yang ada untuk menyelesaikan
kasus-kasus perdata antara pihak satu dengan pihak yang lainnya. Serta dalam
perjanjian itu yang mana pihak satu dengan pihak yang lainnya saling mempunyai
hak dan kewajiban masing-masing yang saling mengikat.Dan dalam membuat
perjanjian itu membutuhkan biaya untuk proses tersebut.
