• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Kerawanan pangan dan inflasi umi hanik
 

Kerawanan pangan dan inflasi umi hanik

on

  • 1,544 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,544
Views on SlideShare
1,543
Embed Views
1

Actions

Likes
2
Downloads
1
Comments
0

1 Embed 1

http://www.slideshare.net 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Kerawanan pangan dan inflasi umi hanik Kerawanan pangan dan inflasi umi hanik Document Transcript

    • umihanik.blogspot.com Kerawanan Pangan dan Inflasi Umi Hanik Sebagaimana dijelaskan dalam Bab Pendahuluan Nota Keuangan RAPBN-P 2008 (NK RAPBN-P 2008, I-1) bahwa memasuki triwulan IV tahun 2007 perekonomian dunia menghadapi situasi yang tidak pasti akibat perkembangan krisis sektor perumahan (subprime mortage1) di AS. Di sisi lain harga minyak mentah di pasar dunia terus bergerak naik sejak pertengahan tahun 2007 dan per 12 Maret 2008 harga minyak mentah dunia sudah menyentuh level US$ 109,72 per barel. Krisis ekonomi dan pelemahan Dollar AS yang berpengaruh pada krisis ekonomi global, dan sentimen negatif pasar menimbulkan dampak yang cukup signifikan kenaikan komoditi pangan internasional. Kenaikan komoditi pangan internasional ini menimbulkan krisis ketersediaan komoditi kebutuhan pangan meliputi gula, beras, minyak goreng, tepung terigu, dan kedelai di dalam negeri karena ketergantungan pangan domestik yang cukup tinggi terhadap impor. Kelangkaan atas komoditi pangan tersebut menyebabkan harga-harga kebutuhan pangan pokok melambung tinggi. Sebagaimana digambarkan dalam Gambar I untuk laju inflasi year on year untuk Bulan Februari 2008 naik hingga 7.40% jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya yakni 6.30%. Gambar 1 Laju Inflasi Year on Year 8.00 7.36 6.95 6.71 6.26 6.52 7.00 6.01 6.06 7.40 6.00 6.88 6.51 6.59 6.30 6.29 5.00 5.77 4.00 3.00 2.00 1.00 - Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Jan Feb 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 08 08 Sumber : Diolah Dari Data BPS 1 Subprime mortage merupakan surat utang yang ditopang oleh jaminan kredit pemilikan rumah (KPR) dengan profil debitor yang memiliki kemampuan bayar relatif rendah. Hasil release (11 Maret 2008) oleh University of California Los Angeles (UCLA) Anderson Forecast dilaporkan bahwa dengan adanya paket stimulus senilai U1S$ 152 Miliar yang diluncurkan oleh pemerintah AS dan diasumsikan akan mampu mendongkrak belanja konsumen, investasi bisnis, pertumbuhan kwartal I sebesar 0,4% dan kontraksi 0,4% pada kwartal II, rebound pada kwartal III sebesar 3%, dan 2,5% pada kwartal IV, terciptanya lebih dari 500.000 lapangan pekerjaan baru, angka pengangguran naik menjadi 5,5% pada kwartal IV, dan 5% pada kwartal I maka berdasarkan asumsi-asumsi tersebut ekonomi AS akan lolos dari resesi paling cepat baru pada kwartal III 2008 karena krisis subprime mortage baru akan pulih pada semester II. Namun ekonomi AS akan melambat pada kwartal II 2008 umihanik.blogspot.com 1 of 9
    • umihanik.blogspot.com Melambungnya harga-harga tersebut menimbulkan kepanikan masyarakat dan efek berganda pada berbagai aspek kehidupan masyarakat antara lain mendorong harga barang lainnya untuk turut bergerak naik, adanya ketidakpastian yang dimanfatkan oleh spekulan untuk meraup untung yang lebih tinggi, selain itu tidak adanya kenaikan pada sisi pendapatan masyarakat menyebabkan daya beli masyarakat menurun, dengan demikian bahan-bahan kebutuhan pokok yang harganya sudah melambung tinggi tersebut menjadi semakin tidak terbeli dan hal ini selain menimbulkan masalah sosial baru yakni meningkatnya angka pengangguran dan kriminalitas juga berdampak cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Gambar 2 PDB TAHUN 2002-2006 MENURUT HARGA KONSTAN 2000 TERINCI MENURUT PENGGUNAAN (% ) 2002 2003 2004 2005 2006 Pengeluaran Konsumsi 68.46 68.35 68.24 67.31 66.31 Pembentukan Modal Tetap 20.42 19.62 21.42 22.46 21.91 Domestik Bruto Perubahan stok 0.87 2.92 1.52 1.07 0.71 Ekspor barang dan jasa 37.59 38.01 41.09 45.24 46.81 Sumber : Diolah Dari Data BI : Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia Des 2007 Sebagaimana disajikan dalam gambar 2 bahwa selama beberapa periode terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia hampir 70% disokong oleh pengeluaran konsumsi dimana sekitar 87% oleh rumah tangga dan sisanya adalah konsumsi oleh pemerintah. Dan jika hal ini dibiarkan maka akan berakibat buruk pada fundamental ekonomi Indonesia. Pasar domestik memang telah menjadi potensi yang cukup menarik bagi produsen pangan, termasuk jagung dan kedelai dari luar negeri. Apalagi mengingat harga jagung dan kedelai impor bisa masuk dengan leluasa dan harga murah. Dapat dijelaskan disini bahwa impor dirangsang oleh adanya kebutuhan dalam negeri yang amat besar, harga di pasar international yang rendah, produksi dalam negeri yang tidak mencukupi, dan adanya bantuan kredit impor dari negara eksportir. Secara umum dapat dikatakan bahwa kondisi ketahanan pangan di Indonesia sangat rentan karena guna memenuhi kebutuhan pangan domestik pemerintah sepenuhnya bergantung pada komoditi impor. Lebih jauh dijelaskan di bawah. umihanik.blogspot.com 2 of 9
    • umihanik.blogspot.com Diagnosa Penyebab Munculnya Masalah Kelangkaan Pangan 1. Penurunan Kemampuan Produksi Petani Tanaman Pangan Domestik a. Penghapusan Subsidi Pupuk dan Liberalisasi Sektor Pertanian Sebagai Akibat Penandatanganan Nota Perjanjian Dengan IMF dan WTO Letter of Intent antara Pemerintah Indonesia dan International Monetary Fund yang ditandatangani pada tahun 1997 mensyaratkan Indonesia untuk meliberalisasi sektor pertaniannya antara lain melalui akses pasar, kompetisi ekspor, penerapan dan penurunan bea masuk/tarif, redefinisi peranan dan fungsi BULOG sebagai State Trading Enterprise. Selain itu dihapuskannya subsidi2 pertanian seperti pupuk, benih dan obat-obatan untuk hama pada tahun 1998 berakibat cukup drastis terhadap naiknya biaya produksi pertanian dengan demikian kemampuan produksi dari para petani menurun. Kenaikan biaya produksi yang cukup tinggi tersebut nyatanya tidak diiringi dengan kebijakan pemerintah terkait paska produksi pertanian yang mengakibatkan harga jual produk-produk pertanian jeblok. Selain harga yang jeblok produk pertanian domestik cenderung tidak diminati dan kalah bersaing dengan produk-produk pertanian import lainnya. Selanjutnya, tidak adanya insentif dan tidakjelasnya kebijakan pemerintah di bidang pertanian untuk mendorong petani berproduksi mengakibatkan banyak petani lebih memilih untuk beralih profesi. Alih-alih untuk dapat berkompetisi dalam perdagangan internasional sebagaimana diplomasi WTO dan IMF, untuk bertahan di negeri sendiri saja petani kita tidak dapat melakukannya. Gambar 3 PDB Atas Dasar Harga Konstan 1993 Terinci M enurut Sektor Produksi 1993-2003 (%) 1993 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002* 2003** Pertanian 17.88 15.42 14.88 16.90 17.13 16.63 16.35 16.08 15.83 Industri 39.68 42.97 43.16 42.75 43.25 43.65 43.50 43.43 43.14 Jasa 42.44 41.61 41.96 40.35 39.62 39.71 40.16 40.49 41.03 Jasa Lainnya 10.12 8.85 8.76 9.69 9.80 9.56 9.53 9.39 9.33 Sumber : Diolah Dari Data BPS : Statistik Keuangan, Berbagai Periode Cukup ironis mengingat Indonesia adalah negara agraris dan bertumpu kepada sektor pertanian sebagaimana disajikan pada data persandingan Gambar 2 dan 3. Diungkapkan bahwa sebelum tahun 1995 yakni sebelum penandatanganan naskah perjanjian pertanian dengan WTO dan IMF, Indonesia menduduki peringkat 9 sebagai eksportir beras terbesar di dunia, namun setelah Indonesia bergabung dengan WTO yakni tepatnya setelah penandatangan LoI dengan IMF 2 Kebijakan untuk menghapus subsidi pertanian ini sebagai konsekwensi penandatanganan perjanijian pertanian karena bergabungnya Indonesia ke WTO pada tahun 1995 (World Trade Organization) umihanik.blogspot.com 3 of 9
    • umihanik.blogspot.com pada tahun 1997 serta naskah perjanjian pertanian dengan WTO pada tahun 1998 Indonesia menjadi importir beras terbesar di dunia3. b. Terbatasnya Infrastruktur dan Penerapan Tehnologi Pertanian Yang Tidak Memadai Bencana banjir dan tanah longsor yang baru melanda pada akhir 2007 dan awal tahun baru 2008 terjadi di provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur menjadi perhatian nasional. Data dari Kementrian Pekerjaan Umum mengungkapkan dari 5.590 sungai induk yang ada di Indonesia, sekitar 5694 sungai diantaranya berpotensi menimbulkan banjir karena belum berjalannya normaliasi sungai dan pembangunan bendungan. Banjir-banjir tersebut disebabkan oleh ulah manusia karena manajemen tata ruang yang tidak memperhatikan dampak lingkungan dan perubahan iklim secara alamiah karena pemanasan global. Bencana- bencana tersebut telah mengakibatkan ratusan ribu orang kehilangan tempat tinggal, harta benda, mata pencarian, kehilangan nyawa dan terendamnya jutaan hektar lahan pertanian, kehutanan, rusaknya infrastruktur jalan, bangunan, irigasi, bendungan yang hancur dan tentunya menurunnya produksi pangan nasional. Lebih lanjut, Indonesia juga masih sangat minim dalam penerapan teknologi dan infrastruktur pertanian. Ditambah lagi, tidak banyak investor atau swasta yang tertarik untuk menanamkan modalnya untuk infrastruktur pertanian. Secara umum masalah terkait infrastruktur dan penerapan tehnologi pertanian tanaman pangan antara lain mencakup : • Fasilitas pengairan/ irigasi banyak yang mengalami kerusakan karena rata- rata fasilitas irigasi dibangun pada era 80-an dan tidak pernah diperbarui lagi. • Jalan desa yang minim dan tidak memadai menyulitkan proses produksi dan distribusi. • Rata-rata petani kita adalah petani penggarap atau buruh tani yang tidak mempunyai lahan sendiri untuk menanam • Keterbatasan lahan yang menyebabkan disparitas komoditi pertanian khususnya bahan makanan antar daerah (Jawa dan Bali Versus Luar Jawa Bali). Ketergantungan produksi pertanian dari Jawa & Bali sangat riskan karena produktivitas pertanian per hektar lahan di Jawa cenderung menurun. Selain itu juga terbatasnya ketersediaan lahan yang ada karena dialihfungsikan menjadi pabrik, jalan tol, maupun perumahan. Dan implikasinya adalah mahalnya sewa lahan pertanian di Jawa & Bali • Tidak adanya bantuan alat-alat tehnologi pertanian dari pemerintah kepada para petani dengan demikian produktivitas petani domestik menjadi rendah dan kalah jauh jika harus bersaing dengan petani-petani dari negara yang tergabung dalam WTO. Karena infrastruktur yang terbatas dan tidak adanya tehnologi yang mendukung Dengan demikian pertumbuhan ekonomi dari sektor pertanian hanya berkisar di angka 2% sebagaimana digambarkan dalam Gambar 3. 3 Sebagaimana disampaikan Halida M (Mantan Dubes Indonesia untuk WTO) Dalam Riza VT, Agus Salim, Effendi YS (2001), Implementasi dan Dampak: Perjanjian Pertanian (AoA) WTO bagi Indonesia. PAN Indonesia, Jakarta hal 69 4 Pidato Menteri Pekerjaan Umum tanggal 21 September 2005 umihanik.blogspot.com 4 of 9
    • umihanik.blogspot.com Gambar 3 Laju Pertumbuhan PDB Atas Dasar Harga Konstan 1993 Menurut Sektor 1994-2003 (% Pertahun) 15.00 10.00 5.00 0.00 -5.00 -10.00 -15.00 -20.00 1994-97 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 Pertanian 2.26 1.00 -1.33 2.16 1.88 1.68 2.01 2.48 Industri 9.33 5.17 -13.95 1.97 5.89 3.08 3.53 3.41 Jasa 6.76 5.58 -16.46 -1.03 5.17 4.60 4.55 5.48 Jasa Lainnya 3.26 3.62 -3.85 1.94 2.33 3.14 2.13 3.44 Sumber : Diolah Dari Data BPS : Statistik Keuangan, Berbagai Periode c. Bencana Alam Perubahan iklim sebagai akibat perusakan lingkungan yang terjadi secara terus menerus dan cepat seperti penggundulan serta pembakaran hutan mengakibatkan bencana longsor dan banjir besar di hampir semua wilayah di Indonesia. Sebagai ilustrasi, banjir yang melanda beberapa kabupaten atau kota di Jawa Timur - sebagai salah satu daerah penghasil pangan nasional - diduga kuat akibat rusaknya hutan yang ada. Data5 yang ada menyebutkan dari 1.363.791 hektare kawasan hutan di provinsi tersebut, hampir seluruhnya dalam kondisi kritis. Bahkan 325.879 hektare diantaranya sudah gundul. Berbagai kejadian bencana yang berlangsung selama beberapa bulan terakhir mengakibatkan gagal panen di sejumlah daerah penghasil pangan nasional yang membawa implikasi pada menurunnya stock pangan nasional. d. Menurunnya Peranan BULOG Peranan dan fungsi BULOG menurun secara sistematis terkait penandatanganan Letter of Intent Indonesia dan IMF serta protes dan keberatan dari para anggota WTO atas tindakan-tindakan negara-negara yang menghindar dari komitmennya atas perdagangan bebas dengan menjadikan State Trade Enterprise (BULOG) yang mempertahankan proteksi pasar domestik dan mengganggu mekanisme pasar. Dorongan IMF dan WTO adalah untuk membatasi peranan dan fungsi BULOG dan mengedepankan peranan swasta dalam pendistribusian beras. Selain itu, Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) yang sebelumnya digunakan pemerintah melalui Bank Indonesia untuk mensubsidi BULOG dengan memberikan kredit untuk menjaga harga beras di Indonesia dengan membeli gabah para petani dihentikan. Situasi ini mempersulit BULOG dalam mencari 5 Release Pemprop Jatim Februari 2008 umihanik.blogspot.com 5 of 9
    • umihanik.blogspot.com dana cair untuk melaksanakan peranan dan tugasnya. Situasi lainnya, bervariasinya harga beras pada setiap tingkatan mulai tingkatan internasional, regional dan pemerintah yang cukup tinggi. Konsekwensi dari nota perjanjian tersebut BULOG harus merelakan sebagian perannya pada swasta dimana tidak ada orientasi atau kewajiban atas pemenuhan pangan nasional (public service obligation atau national obligation). Dengan demikian menurunnya peranan BULOG ini menyebabkan distribusi sub sektor pertanian tanaman pangan menjadi semakin tidak menentu. Mengacu pada masalah produksi domestik yang terbatas sementara kebutuhan akan konsumsi pangan cukup tinggi dan tidak dapat dipenuhi oleh produksi domestik dengan demikian guna menghindari kerawanan pangan dan efek sosial berganda lainnya pemerintah memenuhi kebutuhan pangan domestik sepenuhnya dengan mengandalkan pada komoditi impor. 2. Shortage Produksi dan Kenaikan Harga Pangan Internasional Melambungnya harga minyak mentah dunia yang sudah menyentuh level US$ 110,20 per barel yang disebabkan oleh tidak berimbangnya permintaan dan produksi minyak dunia, krisis ekonomi dan pelemahan Dollar AS yang berpengaruh pada krisis ekonomi global, dan sentimen negatif pasar menimbulkan dampak yang cukup mengganggu terhadap pola perdagangan dan ekonomi internasional. Shortage produksi pangan Internasional juga terjadi sebagai akibat krisis ekonomi yang terjadi di AS yang diperkirakan paling cepat baru akan berakhir pada Triwulan III 2008. maka akibatnya terjadi tren kenaikan harga pangan internasional. Akibatnya harga- harga komoditas pangan yang sebagian besar diimpor menjadi naik drastis. Karena kenaikan drastis dan ketidaksiapan pemerintah untuk mengantisipasi kenaikan tersebut maka yang terjadi adalah kelangkaan pangan di dalam negeri. Gambar 4 Perkembangan Harga Minyak Mentah Internasional Desember 2006 – Januari 2008 (US$/Barrel) Sumber : Nota Keuangan RAPBN-P 2008 umihanik.blogspot.com 6 of 9
    • umihanik.blogspot.com Selain karena masalah shortage dan inflasi, umumnya harga komoditi pangan di luar negeri lebih menarik dibanding pasar domestik. Oleh karena itu sebagian besar produsen akan cenderung untuk menjual komoditasnya ke luar negeri. Catatan Kritis Atas Rencana Penerapan Kebijakan PKSH Sebagaimana disampaikan dalam nota keuangan RAPBN-P 2008 salah satu langkah untuk mengamankan APBN 2008 adalah penerapan program stabilisasi harga pangan pokok yang antara lain mencakup : a. Insentif Pajak dan Bea Ekspor Impor 1. Penurunan bea masuk impor beras dari Rp 550 per kg menjadi Rp 450 per kg 2. PPN minyak goreng curah tidak bermerk yang ditanggung oleh pemerintah 3. Penerapan bea keluar CPO, biofuel, dan produk turunan CPO lainnya di atas US$ 1100 4. Penurunan bea masuk impor terigu 5. PPN gandum dan terigu yang ditanggung oleh pemerintah 6. Penurunan bea masuk impor kedelai dari 5% menjadi 0% 7. Penurunan PPh impor kedelai dari 2,5% menjadi 0,5% b. Subsidi Pangan 1. Subsidi pangan dengan penambahan volume raskin 5 kg per rumah tangga miskin 2. Subsidi minyak goreng curah tidak bermerk melalui operasi pasar murah, subsidi per rumah tangga miskin sebanyak maksimal 2 liter 3. Subsidi harga kedelai Rp 1000/kg selama 6 bulan kepada pengrajin tempe dan tahu Terkait rencana penerapan kebijakan di atas untuk stabilisasi harga sebagai berikut beberapa catatan dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan kebijakan a. Rencana pemerintah untuk memberikan insentif pajak kepada para pelaku usaha pangan berupa pembebasan PPN, PPh, dan bea impor tersebut dinilai kurang tepat mengingat permintaan komoditas pangan terhadap perubahan harga cenderung inelastis, artinya berapapun harga berubah maka permintaan terhadap komoditas pangan tersebut cenderung akan tetap. Belajar dari penerapan kebijakan pemberian insentif pajak pada pengusaha minyak goreng pada Bulan September tahun lalu, pemerintah secara optimis juga mematok harga minyak goreng akan mampu turun secara signifikan hingga Rp 8000 per kilogram. Patokan harga ini juga dinilai tanpa perhitungan yang mendasar, karena perilaku konsumen untuk mengkonsumsi barang-barang kebutuhan pokok yang cenderung tetap dan pergerakan harga yang mengikuti pasar tidak bisa dipatok begitu saja. Oleh karena itu (berapapun pajak yang diberikan/dikenakan) produsen akan cenderung untuk tidak menambah jumlah produksinya karena menambah jumlah produksi sudah tidak menarik dan menguntungkan lagi bagi produsen. Ditambah lagi dengan adanya patokan harga atas sebesar Rp 8000 akan semakin mengurangi minat produsen untuk meningkatkan produksi minyaknya. Yang justru perlu dikhawatirkan adalah jika terdapat produsen ‘nakal’ dan mencoba memanfaatkan peluang dengan menimbun dan menahan stok barang dalam waktu tertentu, sementara produsen minyak goreng lainnya pada umumnya akan cenderung untuk tidak menambah jumlah produksinya (karena asumsi permintaan yang tetap tadi) hingga menyebabkan terbatas bahkan langkanya stok minyak goreng dipasaran. umihanik.blogspot.com 7 of 9
    • umihanik.blogspot.com Kelangkaan stok minyak goreng dipasaran ini akan menimbulkan excess of demand terhadap minyak goreng dan harga akan cenderung bergerak naik mendekati harga asal (harga minyak kena pajak). Bahkan harga akan melambung tinggi jika produsen ‘nakal’ banyak bermain dan pemerintah tidak segera melakukan campur tangan dengan penetrasi pasar secara massal dengan membanjiri supply minyak goreng di pasar atau melakukan razia produsen dimaksud. Selain itu kecenderungannya selama ini adalah penetrasi pasar yang dilakukan oleh pemerintah sudah tidak kompetitif lagi dan tidak mampu menggerakkan harga untuk turun sementara disisi lain pemerintah cenderung tidak berdaya untuk menertibkan para produsen yang tidak tertib sebagaimana disebut di atas. Akibatnya, alih-alih masyarakat dapat membeli minyak goreng dengan murah, harga yang harus dibayar masyarakat rata- rata adalah naik sebesar 40% karena mulai dari produsen besar, retail, dan pengecer mengambil margin yang cukup besar. Kebijakan untuk memberikan subsidi berupa pembebasan PPN minyak goreng yang rencananya akan diberlakukan selama 6 bulan ini berbeda dengan momen sebelumnya dimana permintaan terhadap minyak goreng mencapai titik tertinggi bertepatan dengan bulan puasa, lebaran, natal, dan tahun baru. Dari analisa di atas, disimpulkan bahwa kebijakan pembebasan pajak dan bea tidak berpengaruh langsung terhadap penurunan harga minyak goreng maupun harga pokok lainnya melainkan hanya akan menghilangkan peluang peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak. b. Rencana pemerintah untuk memberikan subsidi merupakan kebijakan yang tepat, namun ada baiknya kebijakan tersebut diarahkan dalam rangka membanjiri pasar dengan produk-produk pangan, karena dengan supply bahan pokok di pasar berlebih maka secara alamiah harga-harga bahan pokok akan kembali normal. Selain itu guna optimalnya pelaksanaan program subsidi ini perlu dilakukan pemantauan yang cukup ketat. Usulan Rekomendasi dan Tindaklanjut Berdasarkan realitas yang terjadi di masyarakat serta mempertimbangkan berbagai catatan di atas maka dapat diusulkan beberapa rekomendasi untuk dapat ditindaklanjuti sebagai berikut : Kebijakan Jangka Pendek Diarahkan Untuk Peningkatan Produksi dan Pemenuhan Kebutuhan Pangan Domestik : 1. Pemenuhan kebutuhan pangan nasional dengan membanjiri supply pasar dengan kebutuhan pokok (gula, kedelai, tepung terigu, minyak goreng, beras) dengan demikian harga-harga bahan pokok yang tadinya tidak terjangkau oleh masyarakat akan tertekan turun. Jika stok nasional tidak mencukupi, pemerintah dapat melakukan impor namun dengan jumlah terbatas dan hanya untuk mencukupi kekurangan yang ada, dan hal ini akan menjadi dasar evaluasi bagi kebijakan ketersediaan pangan tahun berikutnya. 2. Mendorong BUMN-BUMN yang bergerak dibidang pertanian dan pangan untuk berkonsentrasi kepada pemenuhan pangan nasional sebagai public service obligation atau national obligation. 3. Pemberian subsidi pupuk, obat-obatan pembasmi hama, dan bibit unggul kepada petani guna meningkatkan produksi pangan domestik. umihanik.blogspot.com 8 of 9
    • umihanik.blogspot.com 4. Hasil produksi pangan domestik yang tidak mencukupi kebutuhan konsumsi pangan domestik dapat disupply oleh komoditi pangan impor dengan jumlah yang sewajarnya dan dengan pengawasan yang ketat untuk menghindari dari praktek- praktek korupsi dan manipulasi. 5. Mendorong Kementerian UKM dan pihak perbankan nasional untuk melakukan reorientasi alokasi kredit usaha mikro, kecil dan menengah yang berpihak pada kelompok-kelompok usaha yang termarginalisasi termasuk dalam rangka penggalakan sektor informal lainnya contohnya: kelompok warung tegal dan pedagang gorengan. Kebijakan Jangka Menengah dan Panjang Dalam Rangka Swasembada dan Kedaulatan Pangan Nasional 1. Meratifikasi nota perjanjian antara pemerintah dengan IMF dan WTO terkait kebijakan penghapusan subsisi pupuk bagi petani, liberalisasi produk pangan, dan pengurangan peran BULOG 2. Reorientasi dan revitalisasi pertanian tanaman pangan untuk mencapai swasembada pangan dalam rangka kedaulatan pangan nasional melalui pemberian subsidi harga pupuk, obat-obatan, dan benih unggul, pembangunan fasilitas pengairan/ irigasi dan jalan desa yang memadai, penerapan alat-alat tehnologi pertanian, penyediaan lahan garap yang memadai bagi petani pangan (diarahkan ke luar Jawa-Bali), antisipasi banjir dengan pembangunan kanal, bendungan, situ dll 3. Menanggulangi dan menormalisasi sungai-sungai yang berpotensi menimbulkan banjir seperti sungai Bengawan Solo, Ciliwung, Cisadane dan sungai lainnya. 4. Pemerintah harus segera mengambil kebijakan dan langkah-langkah yang tepat untuk memperbaiki infrastruktur pertanian dan pendukung seperti irigasi, bendungan dan jalan-jalan desa. Proyek-proyek pembangunan kontruksi dengan kualitas baik harus menjadi prioritas dan fondasi untuk pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia perlu secara konkret menerapkan pencegahan, transparansi dan pengawasan atas mark-up atas biaya-biaya pengerjaan proyek infrastruktur. Lalu, rendahnya kualitas bangunan dan jalan akibat kegiatan mark-up mengakibatkan biaya produksi dan industri menjadi mahal dan pendistribusian barang yang lambat karena mengeluarkan biaya pungutan liar yang besar di lapangan khususnya jalan- jalan yang rusak di wilayah pantai utara Jawa. 5. Moratorium dan penghijauan kembali selama 20 tahun terhadap hutan-hutan yang telah rusak dan gundul karena hutan merupakan penyebab terbesar kerusakan lingkungan, banjir, dan longsor umihanik.blogspot.com 9 of 9
    • Email Address : umihanik@gmail.com Instant Messaging (with appointment) : umi.hanik@yahoo.com Online Page : http://umihanik.blogspot.com/ Facebook : http://www.facebook.com/umi.hanik1 Twitter : http://twitter.com/umihanik Citizenship : Indonesian Professional Histories 1. The World Bank, Jakarta Office, May 2009 – Present; Monitoring & Evaluation (M&E) Specialist for BOS KITA (Knowledge Improvement for Transparency and Accountability) Program 2. The House Of Representatives (DPR RI), November 2007 – June 2009; Expert Staff for Commission VI, XI, and Budget Committee, In charge for National Awakening Party 3. National Development Planning Agency (Bappenas), April 2008 – March 2009; M&E Specialist as a Technical Assistance for the Deputy of Development Performance Evaluation (DPE); under the AusAID-World Bank and GRS II CIDA activities 4. National Development Planning Agency (Bappenas), February 2006 – February 2008; M&E Specialist for PMU (Project Management Unit) of PNPM SPADA (Support for Poor and Disadvantage Area) Program 5. PT. Sinergi Pakarya Sejahtera (Sinergi Consulting), November 2005 – present; Associate Researcher for strategic project concerning planning and public policy research 6. National Development Planning Agency (Bappenas), March 2002 – October 2005; Assistant Specialist for State Minister Advisor on Macro Economics Studies Educational Background Aug 1997 - Nov 2001, Bachelor of Economics, Faculty of Economics, University of Jember Aug 2007-Jan 2010, Master of Economics, Faculty of Economics, University of Indonesia Summary Of Economics Legislation Advisory 1. Government Budget-Adjustment 2008 (APBN-P 2008) Law Draft, 2008 2. Transformation of Indonesian Export Bank to Export Financing Board (LPEI) Law Draft, 2008 3. Interruption material submission for the legislators during the interpellation of BLBI, 2008 4. Research development to support the inisiation of the interpellation for food inflation, 2008 5. Tax Package Draft Law (RUU KUP, PPh, PPN and PPn BM), 2008 6. Economic Crisis Mitigation Package Draft Law (Perpu 2, 3, 4/2008), 2008 7. RAPBN 2009 Law Draft, 2008 8. Fiscal stimulus package Law Draft to mitigate the economic crisis for the budget year of 2009 9. Free Trade Zone Law Draft, 2009 10. Research development to support the substance of interpellation for BBM subsidy issue in the Budget Year of 2009, 2009 11. Other research and writing activities to support press conferences, discussion, public hearing. Organization Background, Social And Community Involvement 1. 2009 – Present, Board of Forming Committee for the Indonesian Development Evaluation Community (InDEC) 2. 2009-present, member of Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) 3. 2009–present, Treasurer for Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Hidayah Batu 4. 2004-present, Tresurer for The University of Jember Alumni Association, Jakarta Branch 5. March 2008-Present, Committee for the Indonesian Moslem Student Movement (PMII) Alumni Association, National Committee 6. April 2008-June 2009, General Secretary for Expert Forum FKB DPR RI (FORTA) 7. August 2000–July2001, Chairman of Student Executive Board Faculty of Economic (FoE), University of Jember (UoJ) 8. 2000-2001, Member of Indonesian Economics Student Senate Association (ISMEI) 9. 2000–2001, Head of External Affairs for the University Student English Forum (USEF), UoJ 10. 1999–2000, Head of Women Empowerment, Indonesian Moslem Student Movement (PMII), Economics Branch, UoJ 11. 1998–2001, Reporter and writer for Campus Magazine ‘Tegalboto’ and News Paper ‘Tawang Alun’, UoJ 12. 1997–2000, Presidium Committee for Islam and Environment Research Forum, FoE, UoJ Personal Information Single, Moslem, Interested in writing, teaching, blogrolling-walking, and listening to top 40 music