Dokumen tersebut merupakan rancangan kerangka kerja untuk memperkuat akuntabilitas di Lembaga Administrasi Negara. Rangka kerja ini mencakup pengertian akuntabilitas, dimensi-dimensinya, instrumen untuk meningkatkan akuntabilitas secara internal dan eksternal, serta himbauan untuk komitmen seluruh pegawai dalam mewujudkannya.
2. kerangka kerja terperinci sebagai landasan dalam
pembuatan kebijakan yg meliputi penetapan tujuan
dan sasaran, penyusunan strategi, pelaksanaan
program dan fokus kegiatan, serta langkah-langkah
atau implementasi yg harus dilaksanakan oleh
setiap unit di lingkungan kerja.
http://id.wikipedia.org/wiki/Cetak_biru
3. Bab I Pendahuluan
Bab II Konsep Akuntabilitas dan Dimensinya (GAR)
Bab III Kebijakan dan Langkah Konkrit LAN Dalam
Penguatan Sistem Akuntabilitas
Bab IV Arah dan Sasaran Penguatan Akuntabilitas LAN
2015
Bab V Penutup
4. Latar Belakang
Menceritakan “konteks” perlunya blueprint, seperti masih
lemahnya akuntabilitas di LAN; tuntutan masyarakat terhadap
birokrasi yg bersih dan melayani; reformasi birokrasi yg belum
selesai; masih banyaknya kasus KKN dan arah pembangunan
ZI-WBK; peran LAN dalam pembangunan sistem administrasi
negara.
Tujuan dan Sasaran
Identifikasikan tujuan apa saja yg bisa dicapai dengan adanya
Blueprint ini, serta sasaran-sasarannya.
Kerangka Pikir
Berisi tentang alur pikir logis dalam upaya membangun &
memperkuat akuntabilitas institusi di LAN.
5. Pengertian Akuntabilitas
Pengertian dari Modul SAKIP; One World Trust’s Global
Accountability Framework; Robert Lloyd, Jeffrey Oatham and
Michael Hammer dalam Global Accountability Report;
McKinney and Howard dalam Public Administration: Balancing
Power and Accountability; dll.
Dimensi-Dimensi Akuntabilitas
The Institute of Social and Ethical AccountAbility dalam
AccountAbility 1000 (AA1000) Framework:
Standards, Guidelines and Professional Qualification
transparency, responsiveness, compliance.
Robert Lloyd, Jeffrey Oatham and Michael Hammer dalam
Global Accountability Report transparency, complaint and
response, participation, evaluation.
7. Penguatan Akuntabilitas dari Aspek SDM
Penegakan disiplin; penerapan manajemen kinerja; perumusan
regulasi (Kode Etik, Pola Karir, dll), … ??
Penguatan Akuntabilitas dari Aspek Perencanaan &
Penganggaran
Peningkatan kualitas perencanaan yg dibuktikan dengan
peningkatan nilai SAKIP; peningkatan tertib administrasi dan
disiplin anggaran yg dibuktikan dengan opini WTP 4 thn
terakhir; … ??
Penguatan Akuntabilitas dari Aspek Pelayanan
Pengembangan e-Gov (e-Proc, e-Research, e-Office, dll); Unit
Pengelola Informasi (UU No. 14/2008); Unit Pengelola
Pengaduan (UU No. 25/2009); … ??
8. Lingkup Dimensi Instrumen
• Penyusunan Blueprint Pembangunan Sistem
Akuntabilitas LAN;
• Perkalan Keterbukaan Pengelolaan Keuangan
(financial disclosure);
• Perkalan Pengelolaan Pengaduan &
Whistleblower;
• Perkalan Benturan Kepentingan (conflict of
TRANSPA- Interest);
INTERNAL RANSI • Perkalan ttg Kode Etik (Code of Conduct);
• Pembinaan rutin Disiplin Kerja menuju Zero
Absence;
• Pembinaan rutin Disiplin Kinerja menuju Best
Performance;
• Penyusunan Draft Perka LAN IKU 2013;
• Pengembangan e-Gov (e-Proc, e-Research, e-
Office, etc.).
11. Keberhasilan memperkuat akuntabilitas
merupakan tanggungjawab kolektif yang
membutuhkan sinergi antara jajaran pimpinan
dengan seluruh pegawai.
Himbauan untuk menjaga dan meningkatkan
komitmen seluruh pegawai untuk membuktikan
dedikasi & kinerja terbaiknya bagi lembaga.