2. Dasar Hukum LAKIP
PERMENPAN & RB NO. 29/2010 Tentang PEDOMAN
PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA DAN PELAPORAN AKIP
Acuan setiap instansi pemerintah untuk menyusun
Dokumen Penetapan Kinerja dan LAKIP
PERMERPAN NO. 09/2007 tentang Pedoman E-
LAKIP
Penyusunan Indikator Kinerja Utama di
lingkungan Instansi Pemerintah
.
PP No. 8/2006 Tentang PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH sebagai Realisasi dari UU No. 17/2003
Tentang KEUANGAN NEGARA
KEP. KEPALA LAN NOMOR 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman LAKIP
SK Keplan ini merupakn petunjuk operasional dari INPRES No. 7/1999.
INPRES No. 7/1999 Tentang AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan
sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang
ditetapkan oleh masing-masing instansi.

3. PermenPAN 29/2010
 PENETAPAN KINERJA
merupakan suatu dokumen pernyataan/kesepakatan/
perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk
mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada
sumber daya yang dimiliki oleh instansi.
 PENGUKURAN KINERJA
Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan
membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja.

4. PermenPAN 29/2010
 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran yang
ditetapkan dalam DOKUMEN PENETAPAN DAN
PERENCANAAN KINERJA yang menyajikan informasi
tentang:
 pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
 realisasi pencapaian INDIKATOR KINERJA UTAMA
organisasi;
 penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja;
dan
 pembandingan capaian indikator kinerja sampai
dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima)
tahunan yang direncanakan.

5. Masalah Umum LAKIP
 SASARAN STRATEGIS dalam dokumen rencana kinerja masih belum mampu
menggambarkan TUPOKSI dan kurang selaras antara RPJMD dengan RENSTRA,
RKT, RENJA dan TAPJA;
 INDIKATOR KINERJA sebagai alat ukur kinerja belum dibuat secara tepat, bahkan
secara formal sebagian besar Pemerintah Daerah belum menetapkan INDIKATOR
KINERJA UTAMA;
 Kualitas penyajian pelaporan LAKIP oleh SKPD masih berfokus pada PELAPORAN
KEGIATAN, belum dapat MELAPORKAN HASIL (output dan outcome)
 LAPORAN KINERJA belum dimanfaatkan sebagai ALAT UKUR KEBERHASILAN dan
FEEDBACK untuk perbaikan kinerja mendatang.
 Belum adanya Evaluasi Akuntabilitas Kinerja secara internal terhadap SKPD
sebagai upaya perbaikan kinerja secara berkelanjutan

6. PERMERPAN NO. 09/2007 Pedoman IKU
 Indikator Kinerja Utama (Key Perfomance Indicator) adalah ukuran keberhasilan
dari tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi berupa:
 INDIKATOR HASIL (OUTCOMES) untuk K/L/Pemprov/Pemkab/Pemkot
sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsi masing-masing instansi;
 INDIKATOR HASIL (Outcomes) dan/atau INDIKATOR KELUARAN
(OUTPUTS) yang lebih tinggi dari unit di bawahnya untuk Unit Organisasi
Eselon I;
 Minimal INDIKATOR KELUARAN (OUTPUTS) untuk Unit Organisasi
Eselon II/ Satker/SKPD/Unit Kerja Mandiri.
 Karakteristik IKU yang baik dan memadai untuk mengukur kinerja:
S pecific – mencerminkan kekhususan tupoksi unit organisasi ;
M easurable – terukur dan mudah dinilai;
A chievable – dapat tercapai;
R elevan – sesuai dengan kewenangan dan tupoksi unit organisasi ;
T imely – dapat dilaksanakan selama kurun waktu tertentu.

7. PEMANFAATAN IKU
Perencanaan
Stratejik
Perencanaan
Kinerja Tahunan
Evaluasi & Pelaporan Penganggaran
Kinerja Kinerja
Pengukuran Penetapan
Kinerja Kinerja

8. KINERJA
apa yang
dikerjakan?
apa yang
dibuat?
apa yang
dihasilkan?

9. CONTOH KASUS
Terselenggaranya X
sosialisasi …

10. CONTOH KASUS
Tersusunnya X
Peraturan Gubernur

11. CONTOH KASUS
SASARAN IND KINERJA
Pariwisata Angka Kunj Wisman
Angka Kunj Wisnus

12. Arah dan Fokus Evaluasi LAKIP
AKUNTABILITAS
EVALUA
EVALUASI MENINGKATKAN
KINERJA
SIAKIP
LAKIP PENERAPAN
MANAJEMEN
KINERJA
REFORMAS
BIROKRASI
EVALUASI DAN I
BERORIENTASI
REVIEW PADA HASIL BIROKRAS
I
PERENCANAA PENGUKURAN PELAPORA EVALUASI CAPAIAN
N KINERJA KINERJA N KINERJA KINERJA KINERJA

13. Evaluasi LAKIP Provinsi

14. Perkembangan e-LAKIP
2009
2009 2010
2010 2011
2011 2012
2012
Advokasi dan Pengembangan Deseminasi e- Pengembangan
Instalasi SILAKIP Parameter LAKIP Portal Nasional e-
SILAKIP LAKIP

15. Instansi sosialisasi & Bimtek e-LAKIP









16. Keunggulan e - LAKIP
Cepat
Kecepatan proses kerja
• Sesuai dengan Kebijakan LAKIP terbaru – PermenPAN &
Tepat RB 29/2010
Akurat
• Kesesuaian data antar unit secara struktural
• Aplikasi di buat secara sederhana
Mudah • Kemudahan pengaksesan, pemanfaatan, dan pengelolaan
data

17. Keunggulan e - LAKIP
• Waktu
Efisien
• Tenaga
• Ruang penyimpanan data/arsip
Keamanan Data setiap User
Dapat diperoleh secara GRATIS dan diunduh melalui
www.elakip.net

18. TUJUAN
Mendapatkan umpan balik / masukan
Menyempurnakan Kapasitas E-Lakip
menjadi Portal Nasional

19. Limitasi e - LAKIP
 Blank Spasi (____aa)
Tanda Stip ( – )
Tanda Koma ( , ) pada Angka Desimal
Tanda Kutip (“.....” )
Internet Explorer 6
apple macintosh

20. SERVER CLIENT
 OS-MS Windows  OS-MS Windows
2000/2003/XP atau GNU  Web Browser - Microsoft
Linux Internet Explorer Ver.6,
 Apache Webserver versi 1.3 Netscape Ver.6 atau Mozilla
keatas Ver.1
 PHP versi 4.1.2 keatas  Client harus bisa terkoneksi
 mySQL versi 3.23 ke Server

21. Sekilas Portal e-LAKIP
•http://elakip.net/
•Halaman utama
•Sekilas e-LAKIP
•Berita
•Implementasi e-LAKIP
•Publikasi
•Kontak Kami

22. 1. Memilih Implementasi
e-LAKIP
2. Memilih Instansi
terdaftar