Dokumen tersebut membahas berbagai kewajiban pelaporan yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah seperti laporan rapat, anggaran, monitoring, evaluasi, serta penilaian kinerja. Dokumen ini juga menyoroti pentingnya monitoring evaluasi untuk memenuhi peraturan pelaporan dan sebagai bahan kebijakan.

2. KEWAJIBAN PELAPORANKEWAJIBAN PELAPORAN
 Laporan Rapat Koordinasi;
 Laporan Pemantapan Koordinasi;
 Laporan Pelaksanaan
FGD,Forum,Seminar,Workshop;
 Laporan Realisasi Anggaran Belanja;
 Laporan Pemantauan Triwulan I, II,
III, IV;
 Laporan Evaluasi Pelaksanaan
Program-Kegiatan Semester I dan II;
 Laporan Akuntabilitas Kinerja;
 Laporan Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi;
 Laporan Keuangan K/L;
 Laporan Pengeloaan Koordinasi;
 Laporan Pengelolaan BMN;
 Dll..
Opini BPK terhadap Laporan
Keuangan: WTP, WDP,
Disclaimer
Penilaian AKIP oleh MenPAN&
RB: AA, A, B+
, B, CC, C, D
Rapor Kinerja K/L atas Kegiatan
Prioritas oleh UKPPP
Pemantauan Capaian RKP oleh
Bappenas
Pengenaan Reward and
Punishment oleh KemenKeu
Penilaian Implementasi RB oleh
MenPAN&RB beserta Quality
Assurance Team

3. Kutipan Pernyataan Presiden dalam
Rapat Kabinet Bidang Polhukam, (1/7/2012)
“Saya telah mengikuti pandangan masyarakat luas bahwa
tahun 2012 lalu keadaan sosial dan keamanan kita tidak
menggembirakan,”
“Oleh karena itu, saya ingin tahun 2013 ini lembaga-
lembaga terkait, utamanya jajaran pemerintah, harus
melaksankan upaya yang jauh lebih efektif,”
“Sudah saatnya kita
memberikan reward dan punishment, karena hanya
dengan cara itu rasa aman dan tenteram dapat dipenuhi.
Saya menggarisbawahi tidak boleh ada yang ragu-ragu
dalam menegakkan dan memelihara keamanan sampai
tingkat yang paling depan,”

4. Siklus Kegiatan dan AnggaranSiklus Kegiatan dan Anggaran

5. Perlunya MonevPerlunya Monev
Pemenuhan Pelaporan PP 39 tahun 2006;
Alat konsolidasi data antar unit organisasi;
Bahan kebijakan pimpinan;
Bahan rapat kerja;
Bahan evaluasi pelaksanaan anggaran kegiatan;
Bahan penentu tindakan atas permasalahan yang
terjadi;
Bahan perhitungan kebijakan reward and punishment
internal;
Alat monitoring kemajuan aktivitas unit organisasi

6. Dilema Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran
PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG KINERJA
VS

7. Identifikasi Masalah
Laporan tidak dibuat;
Report dibuat belakangan (expired);
Tidak tersentralisasi dan tidak diarsipkan;
Confidential ???;
Format/ template berbeda-beda (vs Tata Naskah);
Belum menggambarkan capaian kinerja (vs PK);
Narasi LAKIP menggunakan data dan informasi yang
berbeda;

8. PERFORMANCE BASED REPORTING
PRASYARAT LAPORAN BAHAN KERJA
Rutin
Tepat Waktu
Jelas
Akurat
Berkualitas
DIPA
Petunjuk Operasional Kegiatan
(POK)
Rencana Pelaksanaan Kegiatan
Realisasi Keuangan-SPP
Laporan Kegiatan Unit Kerja
REWARD AND PUNISHMENT ANGGARAN --PERPRES 39 TAHUN 2012--

9. Perlunya Integrasi Laporan
Ketersediaan data dan
informasi;
Keakuratan, ketepatan dan
asas manfaat;
Kesamaan content dan
format;
Interdependensi dan
interkoneksi;
Referensi bagi penyusunan
laporan lainnya;
Feed back&Self evaluation;

10. INSTRUMEN PELAPORAN
KEGIATA
N
TARGET REALISASI
KENDALA
TINDAK
LANJUTPAGU FISIK PAGU FISIK
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
! !
Ide format lain ...???

11. I.a Latar Belakang
b Dasar Hukum
c Organisasi
II.RENCANA KERJA dan KINERJA
a Sasaran
b Indikator Kegiatan
III.KEMAJUAN CAPAIAN
a Garis Besar Capaian
b Realisasi Kegiatan (diutamakan narasi kualitas dan outcome yang mendukung prioritas nasional)
c Realisasi Keuangan
d Kendala (yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan SAYD pada reward-punishment)
e Tindak Lanjut /Rekomendasi
IV.PENUTUP atau SIMPULAN
SISTEMATIKA LAPORAN