Sistem pemerintahan di Indonesia mengalami perubahan sejak masa kolonial hingga reformasi. Pada masa kolonial, Indonesia diperintah oleh Belanda dan Jepang secara otoriter. Setelah kemerdekaan, Indonesia menganut sistem presidensial berdasarkan UUD 1945 di bawah Orde Lama dan Orde Baru, namun dengan kekuasaan yang berbeda. Era reformasi mengadopsi sistem demokrasi yang lebih terbuka.

1. DINAMIKA SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA
SISTEM PEMERINTAHAN
DOSEN PEMBIMBING KHAMIM, S.HI, S.H, M.H.
Disusun oleh :
KELOMPOK II
Rusdiman 4201314044
Fitri 4201314013
Bella Ardilla 4201314023
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK
JURUSAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
II A ASP
D IV Th 2013/2014

2. KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Alhamdulillahi rabbil’alamin, puji dan syukur kami panjatkan Kehadirat Allah SWT
atas limpahan rahmat, dan karunia-Nya yang telah memberikan kami nikmat serta hidayah-
Nya terutama nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan makalah
yang berjudul ‘’ DINAMIKA SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA‘’.
Kemudian Shalawat beserta Salam tidak lupa kami panjatkan kepada Nabi besar
junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pedoman hidup yakni Al-
Qur’an dan As-Sunnah untuk keselamatan di dunia dan di akhirat.
Makalahini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah SISTEM
PEMERINTAHAN di jurusan AKUNTANSI prodi ASP. Selanjutnya kami mengucapkan
banyak terima kasih kepada bapak KHAMIM, S.HI, S.H, M.H selaku dosen pembimbing
mata kuliah SISTEM PEMERINTAHAN dan kepada teman-teman yang telah member
bantuan berupa dukungan dan semangat agar makalah ini terselesaikan dengan baik, dan juga
kepada segenap pihak media informasi yang telah memberikan sumber refrensi dalam
penulisan makalah ini.
Kami menyadari bahwa makalah ini banyak memiliki kekurangan dalam
penulisannya, baik dari materi maupun teknik penyajiannya. Maka dari itu kami
mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan makalah
ini.
i
Akhir kata kami ucapakan,
Wabillahi Taufik Walhidayah Tsummassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Pontianak, 19 Juni 2014
Penulis

3. DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ...................................................................................................... i
DAFTAR ISI ..................................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah .............................................................................................. 1
1.2. Rumusan Masalah ........................................................................................................ 3
1.3. Tujuan Masalah ............................................................................................................. 3
BAB II PEMBAHASAN
2.1. Dinamika Sistem Pemerintahan Di Negara Indonesia ................................................. 4
2.2. Sistem Pemerintahan Di Negara Indonesia Sebelum Kemerdekaan ............................. 4
2.2.1. Masa Penjajahan Kolonial Belanda......................................................................... 4
2.2.2. Masa Penjajahan Jepang ......................................................................................... 7
2.2.2.1. Sistem Pemerintahan Militer ........................................................................... 7
2.3. Sistem Pemerintahan Di Negara Indonesia Setelah Kemerdekaan ............................... 10
2.3.1. Periode Orde Lama ................................................................................................ 10
2.3.1.1. UUD 1945 ........................................................................................................ 11
2.3.1.2. Konstitusi RIS 1949 ......................................................................................... 12
2.3.1.3. UUDS 1950 ..................................................................................................... 13
2.3.1.4. Berkalunya Kembali UUD 1945 ..................................................................... 15
2.3.2. Priode Orde Baru .................................................................................................. 16
2.3.3. Era Reformasi ......................................................................................................... 17
2.3.3.1. Pemerintahan B.J Habibie ............................................................................... 17
2.3.3.2. Pemerintahan Abdurahman Wahid (Gus Dur) ................................................ 22
2.3.3.3. Pemerintahan Megawati Soekarno Putri ......................................................... 23
2.3.3.4. Pemerintahan Susiolo Bambang Yudhoyono (SBY) ........................................ 24
BAB IIIPENUTUP
3.1. Kesimpulan .................................................................................................................. 27
3.2. Saran & Pendapat .......................................................................................................... 29
DAFTAR PUSTAKA
ii

4. BAB I
PENDAHULUAN
1
1.1 Latar Belakang Masalah
Sebelum merdeka, negara Indonesia merasakan pahitnya penjajahan oleh beberapa
negara asing (Portugis, Belanda, Jepang) dan bangsa Indonesia mengalami beberapa
perubahan terhadap Simtem Pemerintahannya selama masa penjajahan. Dimulai dari portugis
yang pertama kali tiba di Malaka pada tahun 1509 dan berakhir pada tahun 1602 setelah
Belanda masuk ke Indonesia. Setelah 350 tahun Belanda menguasai Indonesia, pemerintahan
Belanda di Indonesia digantikan oleh bangsa Jepang. Belanda menyerah tanpa syarat kepada
jepang melalui perjanjian Kalijati pada tanggal 8 maret 1942. Masa pendudukan Jepang
dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada 17 agustus 1945.
Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan
titik puncak perjuangan bangsa Indonesia dan awal dari pemerintahan negara Indonesia secara
resmi, karena setelah tanggal tersebut dibentuklah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai
sumber hukum tertulis. Artinya, negara Indonesia dengan pemerintahannya yang masih muda
atau baru berdiri sudah seharusnya mengatur tatanan hukum dan sistem pemerintahannya
sendiri.
Sistem pemerintahan Indonesia yang terdapat dalam landasan hukum UUD 1945 :
 Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan atas
kekuasaan belaka (machtsstaat).
 Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan di bawah majelis dibantu oleh wakil
presiden. Dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab
berada di tangan Presiden (concentration of power and responsibility upon the
president). Selain itu, Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR dan Presiden
dibantu oleh menteri negara.
 MPR terdiridari anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilu. MPR berfungsi
untuk mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden danWakil Presiden.
 Pemilu dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden, dan Wakil
Presiden secara langsung oleh rakyat, dan bersifat nasional, tetap, dan mandiri, yang
diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

5.  DPR memilikifungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
 Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi Presiden
harus kerjasama atau dapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam
pembentukan Undang-Undang (gezetzgebung) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Staatsbegrooting). Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang
dan mengesahkannya setelah bersama DPR membahas dan menyetujui rancangan
tersebut.
 Menteri Negara adalah pembantu Presiden dan diangkat dan diberhentikan oleh
Presiden. Oleh karena itu, menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan
Perwakilan Rakyat.
 Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara diadakan Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) dan hasil pemeriksaannya diserahkan kepada DPR, DPD,
dan DPRD.
 Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang independen untuk menjalankan
peradilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan olehMahkamahAgung dan badan
peradilan di bawahnya, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Tata
Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sedangkan Komisi Yudisial
bersifat mandiri berwenang dalam pengangkatan Hakim Agung serta menjaga,
menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, danperilaku hakim.
Negara Indonesia merupakan negara berkedaulatan rakyat yang telah dijelaskan pada
pembukaan Undang-undang dasar 1945 alenia IV dan berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945,
Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Jadai berdasar hal itu
dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk
pemerintahannya adalah republik yang taat dan patuh terhadap undang-undang dasar negara.
Pada Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi, “Presiden Republik Indonesia memegang
kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.” Selain bentuk negara kesatuan
dan bentuk pemerintahan republik, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan
sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Dengan kata lain Indonesia
menganut Sistem Pemerintahan Presidensial.
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diperlukan suatu sistem pemerintahan
yang solid. Sistem Pemerintahan mutlak diperlukan agar roda pemerintahan terus berputar.
2

6. Suatu system pemerintahan yang diterapkan disebuah Negara memiliki system dan tujuan
untuk menjaga kestabilan di dalam maupun luar Negara tersebut.
Secara luas sistem pemerintahan itu berarti menjaga kestabilan masyarakat, menjaga
tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga
kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan sehingga menjadi sistem yang kontiniu.
Sampai saat ini hanya sedikit negara yang bisa mempraktikkan sistem pemerintahan itu secara
menyeluruh. Sistem pemerintahan mempunyai fondasi yang kuat dimana penerapannya
kebanyakan sudah mendarah daging dalam kebiasaan hidup masyarakatnya dan terkesan tidak
bisa diubah dan cenderung statis. Jika suatu pemerintahan mempunyai sistem pemerintahan
yang statis dan berlangsung dalam waktu yang lama maka akan timbul pergesekan dari pihak
minoritas yang merasa normalitasnya terganggu.
Secara garis besar, perubahan sistem pemerintahan Indoensia dapat dibagi menjadi 3
masa, yaitu masa Orde Lama (Sukarno), Orde Baru (Suharto), dan Masa Reformasi
(sekarang). Orde lama adalah penyebutan bagi masa pemerintahan Presiden Sukarno
sedangkan Orde Baru adalah penyebutan bagi masa pemerintahan Presiden Suharto.
3
1.2 Rumusan Masalah
 Bagaimanakah Sitem Pemerintahan di Indonesia sebelum dan setelah kemerdekaan?
 Bagaimanakah Sitem Pemerintahan di Indonesia pada periode Orde Lama?
 Bagaimanakah Sitem Pemerintahan di Indonesia pada periode Orde Baru?
 Bagaimanakah Sitem Pemerintahan di Indonesia pada Era Reformasi?
1.3 Tujuan Masalah
 Untuk mengetahui Sitem Pemerintahan di Indonesia sebelum dan setelah
kemerdekaan.
 Untuk mengetahui Sitem Pemerintahan di Indonesia pada periode Orde Lama.
 Untuk mengetahui Sitem Pemerintahan di Indonesia pada periode Orde Baru.
 Untuk mengetahui Sitem Pemerintahan di Indonesia pada Era Reformasi.

7. BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Dinamika Sistem Pemerintahan Di Negara Indonesia
Dalam perkembangan sistem pemerintahan di negara Indonesia sebelum dan sesudah
merdeka (terutama setelah bangsa Indonesia merdeka) terdapat perubahan-perubahan
mengenai system pemerintahan di Indonesia dari awal merdeka sampai saat ini. Di Indonesia
mengalami 3 kali masa pemerintahan yang berebeda, pertama masa Orde Lama, Orde Baru
dan sekarang Era Reformasi, pada masa yang berbeda terdapat pula perbedaan yang terjadi
pada sistem pemerintahan yang dianut Negara Indonesia. Dalam lingkup yang lebih luas,
Sistem Pemerintahan diperlukan agar terjaganya kestabilan didalam masyarakat, mengatur
tingkah laku serta kehidupan bernegara antar kaum mayoritas dengan minoritas, menjaga
harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara, menguatkan pondasi sistem pemerintahan,
kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan, sosial budaya dan kesejahteraan serta
keadilan dalam masyarakat.
2.2 Sistem Pemerintahan Di Negara Indonesia Sebelum Kemerdekaan
Masuknya bangsa-bangsa asing di Idonesia merupakan masa-masa pahit dimana
bangsa Indonesia harus terjajah oleh bangsa asing tersbut yang pada awalnya datang ke
Indonesia untuk berdagang dan mencari rempah-rempah. Dimulai dari bangsa Portugis yang
pertama kali tiba di Malaka pada tahun 1509 dan berakhir pada tahun 1602 setelah Belanda
masuk ke Indonesia pada tahun 1596 untuk pertama kalinya mendarat di Banten. Setelah 350
tahun Belanda menjajah bangsa Indonesia, pemerintahan Belanda akhirnya digantikan oleh
bangsa Jepang. Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang melalui perjanjian Kalijati
pada tanggal 8 maret 1942. Masa pendudukan Jepang dimulai pada tahun 1942 dan berakhir
pada 17 agustus 1945.
2.2.1 Masa Penjajahan Kolonial Belanda
Belanda mendarat di Indonesia tepatnya di Banten pada tahun 1596 dengan tujuan
untuk mendapatkan rempah-rempah. Pada tahun 1602 kongsi-kongsi dagang Belanda
dipersatukan menjadi sebuah kongsi dagang besar yang diberinama VOC (Verenigde Oost
Indesche Compagnie ) atau ‘Persekutuan Maskapai Perdagangan Hindia Timur’, pengurus
4

8. pusat VOC terdiri dari 17 orang. Dan membuka kantor pertamanya di Banten yang
dikepalai oleh Francois Witter. Tujuan dibentuknya VOC adalah untuk menghindari
persaingan tidak sehat diantara sesama pedagang Belanda dan mengambil keuntungan
maksimal serta memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan,baik dengan
bangsa-bangsa Eropa lainnya maupun dengan bangsa-bangsa Asia dan juga untuk
membantu dana pemerintah Belanda yang sedang berjuang menghadapi Spanyol.
Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan leluasa VOC diberi hak-hak istimewa
5
oleh pemerintah Belanda :
a. Memonopoli perdagangan
b. Mencetak dan mengedarkan uang
c. Mengangkat dan memperhentikan pegawai
d. Mengadakan perjanjian dengan raja-raja
e. Memiliki tentara untuk mempertahankan diri
f. Mendirikan benteng
g. Menyatakan perang dan damai
h. Mengangkat dan memberhentikan penguasa-penguasa setempat.
Berikut beberapa kebijakan pemerintah Kolonial Belanda dalam melaksanakan
monopoli perdagangan
 Verplichte Laverantie : Yaitu penyerahan wajib hasil bumi dengan harga yg telah
ditetapkan oleh VOC,dan melarang rakyat menjual hasil
buminya selain kepada VOC.
 Contingenten : Yaitu kewajiban bagi rakyat untuk membayar pajak berupa
hasil bumi.
 Ekstirpasi : Yaitu hak VOC untuk menebang tanaman rempah- rempah
agar tidak terjadi over produksi yg dapat menyebabkan
harga rempah-rempah merosot.
 Pelayaran Hongi : Yaitu pelayaran dengan perahu kora-kora (perahu perang)
untuk mengawasi pelaksanaan monopoli perdagangan VOC
dan menindak pelanggarnya.
Kemunduran VOC terjadi sejak awal abad ke-18 disebabkan oleh :
1) Banyak korupsi yg dilakukan oleh pegawai-pegawai VOC.

9. 2) Anggaran pegawai terlalu besar sebagai akibat makin luasnya wilayah kekuasaan
6
VOC.
3) Biaya perang untuk memadamkan perlawanan rakyat terlalu besar.
4) Persaingan dengan konsi dagang negara lain,misalnya dengan EIC milik Inggris.
5) Hutang VOC yang sangat besar.
6) Pemberian deviden kepada pemegang saham walaupun usahanya mengalami
kemunduran
7) Berkembangnya faham Liberalisme sehingga monopoli perdaganganyg diterapkan
VOC tidak sesuai lagi untuk diteruskan.
8) Pendudukan Perancis terhadap negara Belanda pada tahun 1795.
Kemudian Pada tahun 1795 dibentuk panitia pembubaran VOC dan hak-hak
istimewa VOC dihapus Pada tanggal 31 desember 1799 VOC dibubarkan dengan saldo
kerugian sebesar 134,7 juta gulden.Selanjutnya semua hutang dan kekayaan VOC diambil
alih oleh Pemerintah Kerajaan Belanda.
Pemerintahan daerah yang bersifat relatif otonom pertama kali didirikan oleh
Pemerintah kolonial Belanda pada awal abad ke-20 melalui Desentralisasi Wet tahun 1903,
seluruh wilayah Hindia Belanda diperintah secara sentral oleh Gubernur Jenderal sebagai
Wakil Raja Belanda di tangan jajahan. Disamping Pemerintahan yang dijalankan oleh
pihak kolonial Belanda terdapat juga daerah-daerah yang disebut "Swapraja" yang
diperintah oleh Raja-raja Pribumi setempat, yang diakui haknya untuk memerintah
menurut adat tradisi di Wilayahnya, asalkan mereka mengakui dan tunduk kepada
kekuasaan Pemerintah kolonial atas wilayan mereka. Raja-raja tersebut memerintah
wilayahnya berdasarkan kontrak politik yang ditandatangani bersama wakil Pemerintah
Belanda dan diberikan tugas untuk menjalankan beberapa tugas atas nama Pemerintah
kolonial. Beberapa diantara kerajaan tersebut adalah Yogyakarta, Surakarta, Bali dan
Bone.
Pada tahun 1922, Pemerintah Kolonial Belanda mengadakan pambaharuan dengan
maksud untuk memberikan otonomi lebih besar kepada daerah untuk menjadikannya lebih
efektif dalam menjalankan aktivitas Pemerintahan daerah. Pembaharuan tersebut
menyangkut hal-hal sebagai berikut :
a. Memberikan kewenangan lebih besar kapada pejabat-pejabat Balanda yang
ditugaskan di wilayah Hindia Balanda.

10. b. Memberikan kawenangan yang lebih besar kepada pejabat-pejabat pribumi.
c. Melibatkan unsur-unsur progresif yang ada di daerah untuk ikut Berpartisipasi
dalam menjalankan pemerintahan di daerah.
Perbedaan sistem Pemerintahan daerah sebelum dan sesudah Undang-Undang
Desantralisasi Tahun 1903 terletak pada eksistensi Dewan Daerah.Sebelum Undang-
Undang 1903, tidak terdapat otonomi Pemerintah daerah. Semua unit pemerintahan
bersifat administratif dengan prinsip dekonsentrasi. Setelah Undang-Undang 1903
diterbitkan, didirikan Dewan Daerah pada unit-unit Pemerintahan tertentu, dimana kepada
mereka diberikan kawenangan untuk menggali pendapat daerah guna membiayai
Pemerintahan daerah. Anggota Dewan Daerah diangkat dari tokoh-tokoh masyarakat
setempat, namun Kepala Pemerintahan seperti halnya Gubernur, Presiden atau Bupati tetap
diangkat oleh Pemerintah Pusat Belanda.
7
2.2.2 Masa Penjajahan Jepang
Pada tahun 1942, Pemerintah kolonial Belanda digantikan oleh pendudukan Jepang,
yang memerintah sampai dengan tahun 1945. Sistem Pemerintahan dibawah tentara
pendudukan Jepang diatur secara militer. Bagi wilayan Sumatra dan Jawa diperintah
dibawah Angkatan Darat Jepang yang masing-masing bermarkas di Bukit Tinggi dan
Jakarta. Di luar Jawa dan Sumatera diperintah di bawah Angkatan Laut Jepang dengan
markas besar di Makassar.
Pada dasarnya sistem Pemerintahan dibawah kependudukan tentara Jepang,
meneruskan sistem Pemerintahan yang diwariskan oleh Pemerintah kolonial Belanda.Unit-unit
Pemerintahan daerah diatur berdasarkan prinsip dekonsentrasi dan semua kegiatan
politik dilarang.
2.2.2.1 Sistem Pemerintahan Militer
Pada masa pendudukan jepang. Jepang menerapkan sistem pemerintahan militer
dalam mengatur bangsa Indonesia. Berbeda dengan zaman Hindia Belanda yang hanya
terdapat satu pemerintahan sipil, pada zaman pendudukan Jepang terdapat tiga
pemerintahan militer penduudukan sebagai berikut :
 Pemerintahan Militer Angkatan Darat (Tentara Ke-25) untuk Sumatera, dengan
pusatnya di Bukittinggi.

11.  Pemerintahan Militer Angkatan Darat (Tentara Ke-16) untuk Jawa dan Madura,
8
dengan pusatnya di Jakarta.
 Pemerintahan Militer Angkatan Laut (Armada Selatan Ke-2) untuk Sulawesi,
Kalimantan, dan Maluku, dengan pusatnya di Makassar.
Panglima Tentara Ke-16 di Pulau Jawa ialah Letnan Jenderal Hitoshi Imamura.
Kepala Stafnya ialah Mayor Jenderal Seizaburo Okasaki. Mereka mendapat tugas
membentuk suatu pemerintahan militer di Jawa dan kemudian diangkat sebagai
Gunseikan (kepala pemerintahan militer). Staf pemerintahan militer pusat disebut
Gunseikanbu, yang terdiri dari atas 5 macam departemen (bu), yaitu sebagai berikut :
 Departemen Urusan Umum (Sumobu),
 Departemen Keuangan (Zaimubu),
 Departemen Perusahaan, Industri, dan Kerajinan Tangan (Sangyobu),
 Departemen Lalu Lintas (Kotsubu),
 Departemen Kehakiman (Shihobu).
Pada bulan Agustus 1942, pemerintahan militer Jepang meningkatkan penataan
pemerintahan. Hal ini tampak dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 27 tentang
aturan pemerintahan daerah dan Undang-Undang No. 28 tentang aturan pemerintahan
syú dan tókubetsu syi. Kedua undang-undang tersebut menunjukkan dimulainya
pemerintahan sipil Jepang di Pulau Jawa.
Menurut Undang-Undang No. 27, seluruh Pulau Jawa dan Madura, kecuali kõci
(daerah istimewa) Surakarta dan Yogyakarta, dibagi atas tingkatan berikut :
 Karesidenan (syú) dipimpin oleh seorang syucõ.
 Kotapraja (syi) dipimpin oleh seorang syicõ.
 Kabupaten (ken) dipimpin oleh seorang kencõ.
 Kawedanan atau Distrik (gun) dipimpin oleh seorang guncõ.
 Kecamatan (son) dipimpin oleh seorang soncõ.
 Kelurahan atau Desa (ku) dipimpin oleh seorang kucõ.
Meningkatnya Perang Pasifik semakin melemahkan Angkatan Perang Jepang.
Guna menahanan serangan Sekutu yang semakin hebat, Jepang mengubah sikapnya
terhadap negeri-negeri jajahannya. Di depan Sidang Istimewa ke-82 Parlemen di Tokyo

12. pada tanggal 16 Juni 1943, Perdana Menteri Hideki Tojo mengeluarkan kebijakan
memberikan kesempatan kepada orang Indonesia untuk turut mengambil bagian dalam
pemerintahan negara. Selanjutnya pada tanggal 1 Agustus 1943 dikeluarkan
pengumuman Saikō Shikikan (Panglima Tertinggi) tentang garis-garis besar rencana
mengikutsertakan orang-orang Indonesia dalam pemerintahan.
Pengikutsertaan bangsa Indonesia dimulai dengan pengangkatan Prof. Dr.
Husein Djajadiningrat sebagai Kepala Departemen Urusan Agama pada tanggal 1
Oktober 1943. Kemudian pada tanggal 10 November 1943, Mas Sutardjo
Kartohadikusumo dan R.M.T.A Suryo masing-masing diangkat menjadi syúcokan di
Jakarta dan Bojonegoro. Pengangkatan tujuh penasihat (sanyō) bangsa Indonesia
dilakukan pada pertengahan bulan September 1943, yaitu sebagai berikut :
 Ir. Soekarno untuk Departemen Urusan Umum (Somubu).
 Mr. Suwandi dan dr. Abdul Rasyid untuk Biro Pendidikan dan Kebudayaan dan
Departemen Dalam Negeri (Naimubu-bunkyōku).
 Prof. Dr. Mr. Supomo untuk Departemen Kehakiman (Shihōbu).
 Mochtar bin Prabu Mangkunegoro untuk Departemen Lalu Lintas (Kotsubu).
 Mr. Muh Yamin untuk Departemen Propaganda (Sendenbu).
 Prawoto Sumodilogo untuk Departemen Perekonomian (Sangyobu).
Berikut beberapa badan yang dibentuk dalam pemerintahan pendudukan Jepang,
antara lain sebagai berikut :
1) Badan Pertimbangan Pusat (Cuo Sangi In).
Badan ini bertugas mengajukan usulan kepada pemerintah serta menjawab
pertanyaan pemerintah mengenai masalah-masalah politik dan memberi saran tindakan-tindakan
yang perlu dilakukan oleh pemerintah militer Jepang di Indonesia.
2) Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)
Dokuritsu Junbi Coosakai atau BPUPKI adalah sebuah badan yang bertugas untuk
mempelajari dan menyelidiki hal-hl penting dan perlu bagi pembentukan Negara
Indonesia, misalnya hal-hal yang menyangkut segi ekonomi dan politik.
3) Panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI)
PPKI atau dalam bahasa Jepang Dokuritsu Junbi Inkai ini diresmikan pada tanggal 9
Agustus 1945. Badan ini bertugas untuk menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan
dengan persiapan kemerdekaan.
9

13. Ketika Jepang mendekati kekalahan mereka mengijinkan pendirian Dewan
Daerah dengan tujuan untuk menggalang dukungan kepada bala tentara Jepang. Bahkan
sebelum mereka menyerah, Jepang mendirikan suatu Komite yang beranggotakan
pemimpin- pemimpin nasional untuk persiapan kemerdekaan Indonesia, yaitu BPUPKI
dan PPKI. Pemerintah pendudukan Jepang kemudian berakhir, seiring dengan
kekalahan mereka dalam perang Asia Timur Raya dan dengan proklamasi kemerdekaan
tersebut dimulai era Pemerintahan daerah pasca kemerdekaan.
2.3 Sistem Pemerintahan Di Negara Indonesia Setelah Kemerdekaan
Indonesia merdeka tanggal 17 bulan Agustus tahun 1945. Setelah proklamasi
dikumandangkan oleh bapak proklamator kita yaitu Ir. Soekarno, Indonesia mengalami babak
yang baru di berbagai bidang dengan perubahan yang cukup siginifikasan baik perubahan
asas, paham, ideologi, maupun doktrin dalam kehidupan berbangsa.
Didalam sejarah perjalanan politik, Indonesia telah mengalami berbagai pergantian
sistem pemerintahan. Pergantian tersebut disebabkan karena munculnya aksi dan reaksi dari
kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya.
Secara garis besar, perubahan sistem pemerintahan Indoensia dapat dibagi menjadi 3
masa, yaitu masa Orde Lama (Soekarno), Orde Baru (Soeharto), dan Masa Reformasi
(sekarang)
10
2.3.1 Priode Orde Lama
Masa Pemerintahan Indonesia Orde Lama berlansung sekitar 23 tahun yaitu dari tahu
1945 – 1968 dibawah kepemimpinan sang proklamator Presiden Soekarno. Penyebutan “Orde
Lama” merupakan istilah yang diciptakan dibawah rezim Suharto yaitu masa Orde Baru.
Padahal Sukarno sendiri tidak suka dengan penyebutan “Orde Lama”, karena memang tidak
sepantasnya disebut Orde Lama, karena di masa itu terjadi transformasi besar-besaran.
Dalam jangka waktu tersebut, Indonesia mengalami banyak perubahan dalam Sistem
Pemerintahan diantaranya :
 UUD 1945
 Konstitusi RIS 1949
 UUDS 1950, hingga
 Berlakunya kembali UUD 1945

14. 2.3.1.1 UUD 1945 (18 Agustus 1945 – 17 Agustus 1949)
Setelah memproklamasikan diri pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia mulai
membentuk Sistem Pemerintahnya, konstitusi yang digunakan oleh NKRI adalah UUD
1945 yang secara resmi digunakan sejak 18 Agustus 1945. Dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat
1 disebutkan bahwa “Negara indonesia adalah kesatuanyang berbentuk Republik”.
Di Indonesia, pembagian kekuasaan diatur dalam UUD 1945, yang meetapkan hal-hal
berikut :
1) Kekuasaan Eksekutif dijalankan oleh Presiden dibantu seorang Wakil Presiden dan
11
para Mentri.
2) Kekusaan Legislatif dijalankan oleh Presiden bersama-sama dengan DPR.
3) Kekusaan Yudikatif dijalankan ol eh Mahkamah Agung (MA).
Pada tanggal 2 September 1945 dibentuk kabinet yang pertama kali dengan sistem
pemerintahan berdsarkan UUD 1945, yaitu SistemKabinet Presidensial.
Dalam sistem pemerintahan Indonesia terdapat lima lembaga yang mengelola
negara, yaitu sebagai berikut :
1) Legislatif, dilakukan oleh DPR.
2) Eksekutif, dilakukan oleh Presiden.
3) Konsultatif, dilakukan oleh MK (Mahkamah Konstitusi).
4) Eksaminatif, dilakukan oleh BPK, termasuk di dalamnya fungsi inspektif dan
auditatif.
5) Yudikatif, dilakukan oleh Mahkamah Agung.
Akan tetapi, pada kenyataannya segala bentuk kekuasaan eksekutif, legislatif, dan
yudikatif dijalankan oleh satu badan atau lembaga kepresidenan dibantu oleh KNIP
(Komite Nasional Indonesia Pusat). Pada tanggal 16 Oktober 1945, dilaksanakan Kongres
Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) di Malang dan Wakil Presiden Drs. Moh.Hatta
mengeluarkan Maklumat No. X yang intinya memberi wewenang bagi KNIP untuk
membuat dan menetapkan GBHN. Kemudian melalui maklumat pemerintah tanggal 14
November 1945 mengenai pergantian kabinet dari Presidendial menjadi Parlementer. Dan
dibentuk Kabinet Parlementer pertama yang dipimpin oleh Sutan Syahrir sebagai Perdana
Menteri, dan Menteri-Menteri bertanggung jawab kepada KNIP sebagai pengganti

15. MPR/DPR. Kemudian sistem pemerintahan Indonesia berubah menjadi Sistem Kabinet
Parlementer.
Adapun ciri-ciri dariSistem Pemerintahan Parlementer adalah sebagai berikut :
1. Perdana Menteri bersama para menteri bertanggung jawab kepada parlementer.
2. Pembentukan kabinet didasarkan pada kekuatan-kekuatan di dalam parlemen.
3. Para anggota kabinet, baik seluruh atau sebagian mencerminkan kekuatan yang ada
12
di parlemen.
4. Parlemen dapat membubarkan kabinet dan kepala negara dapat membubarkan
parlemen dengan saran dari perdana menteri.
5. Masa jabatan kabinet tidak ditentukan.
6. Kedudukan kepala negara tidak dapat diganggu gugat dan tidak diminta
pertanggungjawaban atas jalannya pemerintahan, karena yang bertanggung jawab
adalah para menteri, baik sendiri maupun bersama-sama.
2.3.1.2 Konstitusi RIS 1949 (27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950)
Konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat) merupakan hasil dari pertemuan untuk
permusyawaratan federal pada tanggal 14 Desember 1949 di Jakarta.Konstitusi RIS mulai
berlaku pada tanggal 27Desember 1949 dengan penandatangan kedaulatan Indonesia oleh
Belanda. Bentuk pemerintahan RIS adalah Republik, menurut Pasal 1 ayat 2.Dalam
konstitusi RIS kekuasaan kedaulatan RIS dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan
DPR dan senat. Negara RIS terdiri dari daerah negara dan satuan kenegaraan yang tegak
sendiri, yaitu :
a. Daerah Negara adalah negara bagian, yaitu Negara Republik Indonesia, Negara
Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara
Sumatera Selatan, dan Negara Sumatera Timur.
b. Satuan Kenegaraan yang tegak sendiri, yaitu Jawa Tengah, Bangka, Belitung, Riau,
Kalimantan Barat, Dayak Besar, Daerah Banjar, Kalimantan Tenggara, dan Kalimantan
Timur.
Didalam bentuk pemerintahan RIS terdapat 6 alat-alat perlengkapan federal
(Lembaga Negara) yaitu :
1. Presiden
2. Menteri-menteri

16. 13
3. Senat
4. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
5. Mahkamah Agung Indonesia, dan
6. Dewan Pengawas Keuangan
Di antara badan-badan tersebut, terdapat hubungan kerja sama antara lain:
1. Kekuasaan pembentukan undang-undang dijalankan oleh pemerintah, DPR, dan
senat.
2. Kekuasaan pelaksanaan undang-undang atau pemerintahan negara oleh pemerintah.
3. Kekuasaan mengadili pelanggaran undang-undang, yaitu Pengadilan Negeri,
Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.
Dalam konstitusi RIS, sistem pemerintahan Indonesia adalah Sistem Parlementer,
yaitu kabinet bertanggung jawab kepada parlemen (DPR).Dengan demikian, DPR dapat
membubarkan kabinet.
2.3.1.3 UUDS 1950 (17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959)
Diawali dari tanggal 15 Agustus 1950, Undang-Undang Dasar Sementara Negara
Kesatuan Republik Indonesia (UUDS NKRI, UU No. 7/1850, LN No. 56/1950) disetujui
oleh DPR dan Senat RIS. Pada tanggal yang sama pula, DPR dan Senat RIS mengadakan
rapat di mana dibacakan piagam pernyataan terbentuknya NKRI yang bertujuan:
a. Pembubaran secara resmi negara RIS yang berbentuk federasi
b. Pembentukan NKRI yang meliputi seluruh daerah Indonesia dengan UUDS yang
mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950.
Kemudian sejak tanggal 17 Agustus 1950, berlakulah Undang-Undang Dasar
Sementara (UUDS) 1950.Pemberlakuan UUD ini ditetapan dengan UU No. 7/1950 tentang
Perubahan Konstitusi Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar
Sementara Republik Indonesia.Sistem pemerintahan yang dijalankan adalah Sistem
Parlementer dengan bentuk negara kembali ke Kesatuan. Kabinet dipimpin oleh Perdana
Menteri yang bertanggung jawab kepada Parlemen.Dasar hukumnya antara lain adalah:
a. Pasal 45 : Presiden ialah kepala negara.

17. b. Pasal 83 Ayat 1 : Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu gugat
pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing
untuk bagiannya sendiri-sendiri.
c. Pasal 84 : Presiden berhak membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.
Pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat diberlakukan dengan ketentuan harus
segera dilakukan pemilihan kembali dalam waktu 30 hari.
Alat-alat kelengkapan Negara berdasarkan UUDS 1950 adalah :
1) Presiden dan Wakil Presiden
2) Mentri-Mentri
3) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan
4) Dewan Pengawas Keuangan
Dari segi sudut pandang analis pemerintahan sistem ini tentunya tidak dapat
menopang untuk pemerintahan yang kuat, tetapi umumnya diyakini bahwa struktur
kepartaian tersebut akan disederhanakan apabila pemilihan umum dilaksanakan. Setelah
pembentukan NKRI diadakanlah berbagai usaha untuk menyusun Undang-Undang Dasar
baru dengan membentuk Lembaga Konstituante.Lembaga Konstituante adalah lembaga
yang diserahi tugas untuk membentuk UUD baru.
Konstituante diserahi tugas membuat undang-undang dasar yang baru sesuai
amanat UUDS 1950.Namun sampai tahun 1959 badan ini belum juga bisa membuat
konstitusi baru.Maka Presiden Soekarno menyampaikan konsepsi tentang Demokrasi
Terpimpin pada DPR hasil pemilu yang berisi ide untuk kembali pada UUD 1945.
Akhirnya setelah negara RI dengan UUDS 1950 dan sistem Demokrasi Liberal
yang berlangsung selama 9 tahun, rakyat Indonesia merasa bahwa UUDS 1950 dengan
sistem Demokrasi Liberal tidak cocok, karena tidak sesuai dengan jiwa Pancasila dan UUD
1945.
Pada masa berlakunya UUDS 1950, pemerintahan Indonesia menjadi tidak
stabil.Dengan demikian sistem demokrasi di Parlemen dan pada sistem Pemerintahan tidak
sehat.Selain itu, kekuasaan alat-alat perlengkapan negara dikendalikan oleh lembaga yang
bersangkutan tanpa dikoordinasikan oleh pemerintah pusat.
14

18. 15
2.3.1.4 Berlakunya Kembali UUD 1945
Mengingat kondisi politik pada masa berlakunya UUDS semakin memanas, pada
tanggal 22 April 1959 Presiden Soekarno menyampaikan amanat kepada Badan
Konstitusional untuk kembali ke UUD 1945.Namun, untuk mengembalikan UUD 1945
secara murni menjadi perdebatan bagi anggota kelompok konstituante.
Kelompok pertama : Anggota konstituante mau menerima saran untuk kembali kepada
UUD 1945 secara utuh.
Kelompok kedua : Anggota konstituante mau menerima kembali UUD 1945 dengan
persyaratan amandemen, yaitu sila pertama Pancasila pada
pembukaan UUD 1945 harus diubah dengan sila pertama Pancasila
seperti tercantum dalam Piagam Jakarta.
Perdebatan kedua kelompok di dalam badan konstituante itu tidak mencapai titik
temu. Presiden, yang menurut UUDS 1950 memiliki kemampuan membubarkan Dewan
Perwakilan Rakyat, akhirnya membubarkan badan konstituante yang dianggap tidak dapat
menjalankan tugas dengan baik. Kegagalan kontituante merumuskan Undang-Undang
Dasar mengakibatkan kondisi politik yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.
Demi kepentingan bangsa, maka pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Sukarno
mengeluarkan Dekrit yang isinya, sebagai berikut :
1) Membubarkan Konstituante
2) Memberlakukan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950
3) Membentuk MPRS dan DPRS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
Bubarnya badan konstituante tersebut, secara otomatis tidak adanya lembaga
pembentuk UU.Situasi ini pula yang mendorong Presiden mengajukan konsep Demokrasi
Terpimpin agar dapat kembali ke UUD 1945. Peristiwa ini disebut dengan Dekrit Presiden
5 Juli 1959. Sejak itu berlakulah UUD 1945 dan sistem pemerintahan Demokrasi
Terpimpin.Akan tetapi, kondisi itu tetap berlaku sampai diangkatnya Jenderal Soeharto
sebagai pengemban Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret).
Peranan Supersemar untuk mengambil segala tindakan dalam menjamin keamanan
dan ketentraman serta stabilitas jalannya pemerintahan, menjadi puncak sejarah hitam
pemerintahan Presiden Soekarno.Dengan ketetapan MPRS No.IX/MPRS/1966 dikukuhkan

19. dengan masa berlaku sampai terbentuknya MPR RI hasil pemilu, meskipun penerbitan
Supersemar sampai sekarang masih kontroversi.
Oleh karena pemilu 5 Juli 1968 tertunda hingga 5 Juli 1971 dan telah
dikeluarkannya Ketetapan MPRS No. XXX III/MPRS/1967 tentang Pencabutan
Kekuasaan Pemerintah Negara dari tangan Presiden Soekarno, maka demi terciptanya
stabilitas politik (Keseimbangan Politik), ekonomi, dan hukum dikeluarkan Ketetapan
MPRS No.XLIV/MPRS/1968 tentang Pengangkatan Pengemban Ketetapan MPRS
No.IX/MPRS/1966.Jenderal Soeharto diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia
hingga terpilihnya Presiden oleh MPR hasil pemilu dan dimulailah masa Orde Baru.
16
2.3.2 Priode Orde Baru
Pemerintahan pada masa Orde Baru berusha menata kembali kehidupan
ketatanegaraan sesuai dengan ketentuan dalam UUD 1945. Selain menata kehidupan
ketatanegaraan, pemerintah Orde Baru Juga memacu pembangunan di bidang politik,
ekonomi, social, budaya, serta pertahanan keamanan. Pembngunan dilaksanakan secara
bertahap dalam waktu 5 tahun yang dekenal dengan rencana pembangunan 5 tahun
(Repelita).Pada masa ini bentuk Negara, bentuk Pemerintahan, dan sistem pertahanannya
adalah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945. Bentuk Negara adalah
Kesatuan, bentuk pemerintahan adalah Republik, dan sistem pemrintahannya adalah Sistem
Kabinet Presidensial.
Pada masa Orde Baru, sistem pemerintahan Indonesia menitikberatkan pada aspek
kestabilan politik dalam rangka menunjang pembangunan nasional melalui upaya-upaya
sebagai berikut :
1. Konsep dwi fungsi ABRI.
2. “Menggolkarkan” pemerintahan hingga ke akar-akarnya.
3. Kekuasaan di tangan eksekutif.
4. Sistem pengangkatan kabinet melalui lembaga-lembaga perwakilan rakyat.
5. Konsep massa mengambang (floating mass).
6. Pengendalian pers nasional.
Terbukti bahwa selama 32 tahun di masa Orde Baru, Golkar selalu berhasil menjadi
single majority dan Presiden Soeharto selalu terpilih secara aklamasi.

20. Dalam sejarah ketatanegaraan yang cukup panjang dan sebagai akibat dari kekuasaan
serta masa jabatan presiden yang tidak dibatasi kurun waktunya, maka timbullah
penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini terbukti dengan berkembangya korupsi, kolusi,dan
nepotisme. Makna Demokrasi menjadi semu karena kebebasan mengeluarkan pendapat
dibatasi dan lembaga negara beralih fungsi menjadi alat kekuasaan pemerinah. Akhirnya
indonesia dilanda kerisi cukup berat yang diawali kerisi moneter dan ekonomi.
17
2.3.3 Era Reformasi
Ditengah kondisi yang tak menentu, rakyat yang dipelopori oleh mahasiswa
melakukan demonstrasi dan lahirlah gerakan reformasi yang menghendaki reformasi dalam
berbagai bidang. Gerekan reformasi makin meluas, sehingga pada tanggal 21 Mei 1998
Presiden Soeharto menyereahkan kekuasaannya kepada Wakil Presiden Prof. B.J. Habibie.
2.3.3.1 Pemerintahan B.J. Habibie
Pada tanggal 20 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundang tokoh-tokoh bangsa
Indonesia untuk dimintai pertimbangannya dalam rangka membentuk Dewan Reformasi
yang akan diketuai oleh Presiden Soeharto, namun mengalami kegagalan. Pada tanggal
itu pula, Gedung DPR/MPR semakin penuh sesak oleh para mahasiswa dengan tuntutan
tetap yaitu reformasi dan turunnya Soeharto dari kursi kepresidenan.
Pada tanggal 21 Mei 1998, pukul 10.00 WIB bertempat di Istana Negara, Presiden
Soeharto meletakkan jabatannya sebagai presiden dihadapan ketua dan beberapa anggota
dari Mahkamah Agung. Pada tanggal itu pula, dan berdasarkan Pasal 8 UUD 1945.
Presiden menunjuk Wakil Presiden B.J. Habibie untuk menggantikannya menjadi
presiden, serta pelantikannya dilakukan di depan Ketua Mahkamah Agung dan para
anggotanya. Maka sejak saat itu, Presiden Republik Indonesia dijabat oleh B.J. Habibie
sebagai presiden yang ke-3.
Pada era ini mulai mencuat kebebasan bicara dan kebebasan pers serta banyak
partai politik yang muncul. Di era reformasi dibentuklah lembaga baru dala sistem
pemerintahan Indonesia, yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pada era reformasi ini,
terdapat perubahan sistem ketatanegaraan dan supremasi MPR kepada sitem kedaulatan
rakyat yang diatur dalam UUD 1945. Dalam pasal 3 UUD 1945 setelah amandemen,
dijelaskan MPR mempunyai wewenang sebagi berikut :
1) Mengubah dan menetapkan UUD

21. 2) Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden
3) Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatan negara
18
menurut UUD.
Pada tanggal 22 Mei 1998, Presiden Republik Indonesia yang ketiga B.J. Habibie
membentuk kabinet baru yang dinamakan Kabinet Reformasi Pembangunan. Kabinet itu
terdiri atas 16 orang menteri, dan para menteri itu diambil dari unsur-unsur militer
(ABRI), Golkar, PPP, PDI. Pada tanggal 25 Mei 1998 diselenggarakan pertemuan
pertama kabinet habibie. Pertemuan ini berhasil membentuk Komite untuk merancang
undang-undang politik yang lebih longgar dalam waktu satu tahun dan menyetujui
pembatasan masa jabatan presiden yaitu maksimal 2 periode (satu periode lamanya 5
tahun). Upaya terebut mendapat sambutan positif, tetapi dedakan agar pemerintah
Habibie dapat merealisasikan agenda reformasi tetap muncul.
Dalam pemerintahannya B.J. Habibie berusaha untuk melakukan pembaharuan-pembaharuan
dalam beberapa bidang demi untuk menciptakan kehidupan masyarakat
yang sejahterah dan sesuai dengan UUD 1945. Adapun pembaharuan yang dilakukan
oleh B.J. Habibie antara lain :
1.) Bidang Ekonomi
Untuk menyelesaikan krisis moneter dan perbaikan ekonomi Indonesia, B.J.
Habibie melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
a. Merekapitulasi perbankan.
b. Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah.
c. Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika serikat hingga dibawah
Rp.10.000,-.
d. Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang diisyaratkan oleh IMF.
e. Merekonstruksi perekonomian Indonesia.
f. Membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri.
g. Mengesahkan UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik. Monopoli dan
Persaingan yang Tidak Sehat.
h. Mengesahkan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

22. 2.) Bidang Politik
a. Memberi kebebasan pada rakyat untuk menyalurkan aspirasinya sehingga banyak
bermunculan partai-partai politik yang baru sebanyak 45 parpol.
b. Membebaskan narapidana politik seperti Sri Bintang Pamungkas dan Moch.
19
Pakpahan.
c. Mencabut larangan berdirinya serikat-serikat buruh independen.
d. Membentuk tiga undang-undang demokratis yaitu :
1) UU No. 2 tahun 1999 tentang Partai Politik
2) UU No. 3 tahun 1999 tentang Pemilu
3) UU No. 4 tahun 1999 tentang Susduk DPR/MPR
e. Menetapkan 12 ketetapan MPR dan ada 4 ketetapan yang mencerminkan jawaban
dari tuntutan reformasi yaitu :
1) Tap No. VIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Tap No. IV/MPR/1983 tentang
Referendum.
2) Tap No. XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Tap No. II/MPR/1978 tentang
Pancasila Sebagai Asas Tunggal.
3) Tap No. XII/MPR/1998 tentang Pencabutan Tap No. V/MPR/1998 tentang
Presiden Mendapat Mandat dari MPR untuk Memiliki Hak-Hak dan Kebijakan
di Luar Batas Perundang-undangan.
4) Tap No. XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil
Presiden Maksimal Hanya Dua Kali Periode.
3.) Bidang Pers
Dilakukan pencabutan pembredelan pers dan penyederhanaan permohonan SIUUP
untuk memberikan kebebasan terhadap pers, sehungga muncul berbagai macam media
massa cetak, baik surat kabar maupun majalah.
4.) Bidang Hukum
Untuk melakukan refomasi hukum, ada beberapa hal yang dilakukan dalam
pemerintahan B.J. Habibie yaitu :
a. Melakukan rekonstruksi atau pembongkaran watak hukum Orde Baru, baik berupa
Undang-Undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan menteri.
b. Melahirkan 69 Undang-undang.

23. c. Penataan ulang struktur kekuasaan Kehakiman.
20
5.) Bidang Hankam
Di bidang Hankam diadakan pembaharuan dengan cara melakukan pemisahan Polri
dan ABRI.
6.) Pembentukan Kabinet
Presiden B.J. Habibie membentuk kabinet baru yang diberi nama Reformasi
Pembangunan yang terdiri atas 16 menteri, yang meliputi perwakilan dari ABRI,
GOLKAR, PPP, dan PDI.
7.) Kebebasan Menyampaikan pendapat
Presiden B.J. Habibie memberikan kebebasan dalam menyampaikan pendapat di
depan umum, baik dalam rapat maupun unjuk rasa. Dan mengatasi terhadap pelanggaran
dalam penyampaian pendapat ditindak dengan UU No. 28 tahun 1998.
8.) Masalah Dwifungsi ABRI
Ada beberapa perubahan yang muncul pada pemerintahan B.J. Habibie, yaitu :
a. Jumlah anggota ABRI yang duduk di kursi MPR dikurangi, dari 75 orang menjadi
35 orang
b. Polri memisahkan diri dari TNI dan menjadi Kepolisian Negara
c. ABRI diubah menjadi TNI yang terdiri dari Angkatan Udara, Darat, dan Laut.
9.) Pemilihan Umum 1999
Untuk melaksanakan Pemilu yang diamanatkan oleh MPR, B.J. Habibie
mengadakan beberapa perubahan yaitu :
a. Menggunakan asas Luber dan Jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan
adil)
b. Mencabut 5 paket undang-undang tentang politik yaitu undang-undang tentang
Pemilu; Susunan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang MPR/DPR; Partai Politik dan
Golkar; Referendum; serta Organisasi Massa
c. Menetapkan 3 undang-undang politik baru yaitu Undang-undang Partai Politik;
Pemilihan Umum; dan Susunan serta kedudukan MPR, DPR, dan DPRD

24. d. Badan pelaksana pemilihan umum dilakukan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum)
yang terdiri atas wakil dari pemerintahan dan partai politik serta pemilihan umum.
Disamping pembaharuan-pembaharuan di atas, pada masa pemerintahan Presiden
Habibie juga dijumpai adanya permasalahan-permasalahan baru yang muncul seperti :
 Berbagai masalah pelanggaran HAM bermunculan
 Masalah Tragedi Trisakti yang tidak terselesaikan dan masalah Semanggi I dan II
 Masalah Bank Bali
 Pertikaian antarkelompok yang disebabkan oleh SARA yang mengancam stabilitas
21
politik
 Status hukum mantan Presiden Soeharto yang belum juga jelas
 Lepasnya Timor Timur dari wilayah NKRI.
Masalah-masalah tersebut di atas menyebabkan pemerintahan B.J. Habibie
dianggap negative dan pidato pertanggungjawaban Presiden Habibie ditolak oleh MPR
melalui mekanisme votting dengan 355 suara menolak, 322 menerima, 9 abstain, dan 4
suara tidak sah. Akibat penolakan pertanggungjawaban itu pada Oktober 1999, Habibie
tidak dapat untuk mencalonkan diri menjadi Presiden Republik Indonesia.
Kegagalan Habibie menjadi calon Presiden Republik Indonesia sebagai akibat
ditolaknya pidato pertanggung jawabannya, memunculkan 3 calon presiden yang
diajukan oleh fraksi-fraksi yang ada di MPR pada tahap pencalonan presiden diantaranya
Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarnoputri, dan Yusril Ihza Mahendra.
Adapun kelebihan-kelebihan dalam masa pemerintahan B.J. Habibie adalahh
berkaitan dengan semangat demokratisasi, Habibie telah melakukan perubahan dengan
membangun pemerintahan yang transparan dan diaologis. Prinsip demokrasi juga
diterapkan dalam kebijakan ekonomi yang disertai penegakan hukum dan ditujukan untuk
kesejahteraan rakyat. Dalam mengelola kegiatan kabinet sehari-haripun, Habibie
melakukan perubahan besar. Ia meningkatkan koordinasi dan menghapus egosintesmi
sekotral antarmenteri. Selain itu sejumlah kreativitas mewarnai gaya kepemimpinan
Habibie dalam menangani masalah bangsa. Untuk mengatasi persoalan ekonomi,
misalnya ia mengangkat pengusaha menjadi utusan khusus. Dan pengusaha itu sendiri
yang menanggung biayanya.

25. 2.3.3.2. Pemerintahan Abdurahman Wahid (Gus Dur)
Pemerintahan Presiden Wahid meneruskan proses demokratisasi dan
perkembangan ekonomi di bawah situasi yang menantang. Di samping ketidakpastian
ekonomi yang terus berlanjut, pemerintahannya juga menghadapi konflik antar etnis dan
antar agama, terutama di Aceh, Maluku, dan Papua. Di Timor Barat, masalah yang
ditimbulkan rakyat Timor Timur yang tidak mempunyai tempat tinggal dan kekacauan
yang dilakukan para militan Timor Timur pro-Indonesia mengakibatkan masalah-masalah
kemanusiaan dan sosial yang besar. MPR yang semakin memberikan tekanan menantang
kebijakan-kebijakan Presiden Wahid, menyebabkan perdebatan politik yang meluap-luap.
22
1. Politik Luar Nengeri Yang Bebas Aktif
Salah satu tindakan Gus Dur yang dikritik salah satu tindakan gusdur yang paling
sering di keritik pada 1999 hingga 2001 adalah hobinya berkunjung ke luar negeri. tidak
kurang dari negara-negara adean ( mulai dari Thailand hingga Brunei Darussalam),
Jepang, Amerika Serikat, Qatarm Kuwait, Yordania, Rrc, Inggris, Prancis, Belanda,
Jerman, Italia, India, Korea Selatan, Timor Leste, Afrika Selatan, Iran, Pakistan, Dan
Mesir, dikunjung gusdur selama masa pemerintahannya yang singkat.
Sebenarnya tujuan Gus Dur tersebut adalah untuk memperbaiki citra indonesia
dimata negara-negara tersebut sekaligus membuka peluang kerjasama (terutama dalam
perdagangan). akan tetapi, tidak semua orang menyukai pola politik luar negeri ini.
gusdur sering dianggap membuang-buang uang negara.
Hampir seluruh negara didunia ia kunjungi. tak peduli dengan kecendrungan politik
negara tersebut. politik bebas aktif yang menjadi ciri khas bangsa indonesi. begitu
kentara.
2. Iklim Politik Yang Demokratis
Semua orang tahu di masa pemerintahan Gus Dur, susana demokratis mulai tampak
wujudnya. setelah sebelumnya tenggelam dalam bayang-bayang rezim Soeharto.
walaupun pada pemerintahan sebelumnya (Presiden Habibie), karena semokrasi
sudahmulai dibuka. tapi pada masa gusdur begitu terasa.
Mulai dari penghapusan berbagai aturan yang merugikan kaum minoritas,
pembubaran instansi negara yang tak lagi efektif (Departemen Penerangan dan Sosial)

26. hinnga niat gusdur untuk membuka hubungan diplomatik dengan negara
Israel.
Meskipun untuk tindakan terakhirnya itu (hubungan diplomatik dengan Israel)
untuk dilakukan. Tapi, semua tindakannya menggambarkan bagaimana kecenderungan
pemikiran gusdur. menghargai kebebasan individu dan keberagaman (dasar dari
demokrasi) serta reformis.
2.3.3.3. Pemerintahan Megawati Soekarno Putri
Megawati dilantik menjadi presiden Republik Indonesia pada tanggal 23 juli
2001. Pada masa pemerintahannya banyak persoalan yang harus dihadapi. Salah satu
masalah yang amat penting adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum kebijakan-kebijakan
yg ditempuh untuk mengatasi persoalan itu antara lain :
1. Era kepemimpinan soeharto telah mewarisi utang luar negri (pemerintah dn swasta)
sebesar US$150,80 MILIAR.
Kebijakan megawati dalam mengatasi masalah ini adalah meminta penundaan
pembayaran utang sebesar US$5,8 miliar pada pertemuan paris club ke-3 tanggal 12 april
2002. pada tahun 2003, pemerintah mengakolasikan pembayaran utang luar negri sebesar
Rp116,3 triliun.
Melalui kebijakannya tersebut utang luar negri indonesia berkurang menjadi
US$134.66 miliar. Salah satu keputusan megawati yang sangat penting pula adalah
Indonesia mengakhiri kerjasamanya dengan IMF.
23
2. Krisis Ekonomi melanda Indonesia
Sejak tahun 1997 mengakibatkan kemerosotan pendapatan perkapita. Pada tahun
1997 pendapatan perkapita indonesia tinggal US$465. melalui kebijakan pemulihan
keamanan situasi indonesia menjadi tenang. Presiden megawati berhasil menaikan
pendapatan perkapita cukup signifikan yaitu sekitar US$930.
3. Melakukan Privatisasi Terhadap BUMN
Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menekan nilai inflasi, presiden
megawati menempuh langkah yang sangat kontroversi, yaitu Melakukan Privatisasi
Terhadap BUMN. Pemerintah menjual indosat pada tahun 2003.

27. Hsil penjualan itu berhasil menaikan pertumbuhan ekonomi indonesia menjadi
4,1% dan inflansi hanya 5,06%. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara didalam
periode krisis. Tujuannya adalah melindungi perusahaan negara dari interversi kekuatan-kekuatan
politik dan melunasi pembayaran utang luar negeri.
24
4. Memperbaiki Kinerja Ekspor.
Pada tahun 2002 nilai ekspor mencapai US$57,158 miliar dan import tercatat
US$31,229 miliar. Pada tahun 2003 ekspor juga menanjak keangka US$61,02 miliar dan
import meningkat keangka US$32,39 miliar.
5. Kebijakan presiden megawati untuk melakukan pemberantasan korupsi dengan
merealisasikan berdirinya Komisi Pemberantas Korusi (KPK).
Sekalipun telah didirikan KPK karena tidak ada gebrakan konkrit yang menonjol.
Peringkat RI sebagai negara terkorup tetap memburuk. Pada tahun 2002, dari 102 negara
indonesia menduduki peringkat ke-4. pada tahun 2003 indonesia menempati peringkat
ke-6 dari 133 negara pengangkatan jaksa Agung M.A Rachman tidak memberikan arti
penegakan hukum yang sangat signifikan. Tanpa ada retorika tegas tentang penegakan
korupsi. Pada Sidang Umum MPR pertama pada Agustus 2000, Presiden Wahid
memberikan laporan pertanggung jawabannya. Pada 29 Januari2001, ribuan demonstran
menyerbu MPR dan meminta Presiden agar mengundurkan diri dengan alasan
keterlibatannya dalam skandal korupsi. Di bawah tekanan dari MPR untuk memperbaiki
manajemen dan koordinasi di dalam pemerintahannya, dia mengedarkan keputusan
presiden yang memberikan kekuasaan negara sehari-hari kepada wakil presiden
Megawati. Megawati mengambil alih jabatan presiden tak lama kemudian.Kabinet pada
masa pemerintahan Megawati disebut dengan Kabinet Gotong Royong.
2.3.3.4. Pemerintahan Suslilo Bambang Yudhoyono
Pada 2004, pemilu satu hari terbesar di dunia diadakan dan Susilo Bambang
Yudhoyono tampil sebagai presiden baru Indonesia. Pemerintah baru ini pada awal masa
kerjanya telah menerima berbagai cobaan dan tantangan besar, seperti gempa bumi besar
di Aceh dan Nias pada Desember 2004 yang meluluh lantakkan sebagian dari Aceh serta
gempa bumi lain pada awal 2005 yang mengguncang Sumatra.

28. Pada 17 Juli2005, sebuah kesepakatan bersejarah berhasil dicapai antara
pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka yang bertujuan mengakhiri konflik
berkepanjangan selama 30 tahun di wilayah Aceh. Dan sampai saat ini tidak terjadi lagi
kerusuhan diAceh.
Tahun 2009 kembali diadakan pemilu dan sekali lagi Susilo Bambang Yudhoyono
memenangkan pemilu namun dengan wakil yang berbeda,yang dulunya bersama Jusuf
Kalla dan sekarang bersama Boediono dengan masa pemerintahan 2009-2014.
Berikut beberapa kebijakan-kebijakan padam pemerintahan SBY :
1) Pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM)
2) TK sebagai Pendidikan Pra-Sekolah
3) Standar Pelayanan Minimal (SPM) TK
Sesuai dengan kebijakan Pemerintah tentang standarisasi pendidikan,
penyelenggaran pendidikan TK harus memenuhi standar pelayanan minimal sebagai
berikut.:
 Program kegiatan belajar TK merupakan satu kesatuan program kegiatan
belajar yang utuh dan harus dilandasi oleh pembinaan kehidupan beragama
untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan anak didik terhadap Tuhan
Yang Maha Esa.
 Program kegiatan belajar dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan,
kemampuan dan kondisi daerah dan menekankan pada pembentukan perilaku
dan pengembangan kemampuan dasar.
 Prinsip pembelajaran di TK adalah bermain sambil belajar atau belajar seraya
25
bermain.
 Bahasa pengantar dalam pembelajaran di TK adalah bahasa Indonesia,
sedangkan untuk daerah yang memerlukan bisa menggunakan bahasa daerah
sebagai pengantar.
4) Program Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan
Beberapa program yang berkaitan dengan peningkatan mutu dan relevansi
pendidikan TK antara lain :
 Peningkatan profesionalisme guru TK melalui kegiatan pelatihan/penataran sistem
pembinaan profesinal (SPP) baik di tingkat pusat maupun daerah.

29.  Pengangkatan guru PNS oleh Dinas Pendidikan setempat yang dilaksanakan
berdasarkan USB TK Negeri Pembina/ Percontohan tingkat Kabupaten/Kota
dengan kualifikasi pendidikan SPGTK, PGTK dan DII-PGTK.
 Penerapan paradigma baru dunia pendidikan yakni: schooling ke learning,
instructive ke fasilitatif, knowledge ke competency based (manajemen berbasis
sekolah), centralization ke decentralization, dan government role ke community
role (masyarakat madani).
 Menyusun materi kegiatan dalam PKB TK sesuai dengan tingkat perkembangan
peserta didik dan kondisi lingkungannya.
 Menyelenggarakan TK dengan memperhatian prinsip-prinsip PKB TK, bermain,
26
lingkungan anak;
 Peningkatan Mutu TK Pembina Tingkat Propinsi sebagai Gugus TK Rujukan.
 Memberikan dana bantuan langsung (block grant) kepada TK untuk peningkatan
mutu.
5) Program Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Pendidikan TK
Beberapa program yang berkaitan dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas
pendidikan TK antara lain:
 Menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) penyelenggaraan pendidikan TK.
 Melaksanakan pembinaan Sistem Pembinaan Professional (SPP) melalui gugus
TK.
 Menerapkan manajeman berbasis sekolah.
 Meningkatkan kerjasama tiga komponen pendidikan TK yaitu pemerintah,
GOPTKI dan IGTKI – PGRI.
 Penyuluhan dan penyebaran informasi melalui media elektronik dan media cetak
untuk menyadarkan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam
penyelenggaraan pendidikan TK.
 Membentuk dan memfungsikan Dewan/Komite Sekolah untuk TK.
 Memberikan dana bantuan langsung (block grant) kepada TK Pembina.

30. BAB III
PENUTUP
27
3.1 Kesimpulan
Sistem pemerintahan negara menggambarkan adanya lembaga-lembaga yang bekerja
dan berjalan saling berhubungan satu sama lain menuju tercapainya tujuan penyelenggaraan
negara. Lembaga-lembaga negara dalam suatu sistem politik meliputi empat institusi pokok,
yaitu eksekutif, birokratif, legislatif, dan yudikatif. Selain itu, terdapat lembaga lain atau unsur
lain seperti parlemen, pemilu, dan dewan menteri. Pembagian sistem pemerintahan negara
secara modern terbagi dua, yaitu presidensial dan ministerial (parlemen). Pembagian sistem
pemerintahan presidensial dan parlementer didasarkan pada hubungan antara kekuasaan
eksekutif dan legislatif.
Sebelum Indonesia merdeka, negara Indonesia merasakan pahitnya penjajahan oleh
beberapa negara asing dan bangsa Indonesia mengalami beberapa perubahan terhadap Sistem
Pemerintahannya selama masa penjajahan. Dimulai dari portugis yang pertama kali tiba di
Malaka pada tahun 1509 dan berakhir pada tahun 1602 setelah Belanda masuk ke Indonesia
dengan berbagai macam kebijakan perdagangan monompolinya. Setelah 350 tahun Belanda
menguasai Indonesia, pemerintahan Belanda di Indonesia digantikan oleh bangsa Jepang.
Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang melalui perjanjian Lingkarjati pada tanggal 8
maret 1942. Masa pendudukan Jepang dimulai pada tahun 1942. Kemudian pada masa
penjajahan bangsa Jepang, Jepang menerapkan Sistem Pemerintahan Militer pada masa
pendudukannya dan berakhir pada 17 agustus 1945.
Orde Lama adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soekarno di Indonesia.
Orde Lama berlangsung dari tahun 1945 hingga 1968. Dalam jangka waktu tersebut,
Indonesia menggunakan bergantian sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi komando. Di
saat menggunakan sistem ekonomi liberal, Indonesia menggunakan sistem pemerintahan
parlementer. Presiden Soekarno di gulingkan saat Indonesia menggunakan sistem ekonomi
komando.
Orde Baru merupakan masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru
menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Orde Baru hadir
dengan semangat "koreksi total" atas penyimpangan yang dilakukan Orde Lama Soekarno.
Orde Baru berlangsung dari tahun 1968 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi

31. Indonesia berkembang pesat meski hal ini dibarengi praktek korupsi yang merajalela di
negara ini. Selain itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan miskin juga semakin melebar.
Presiden Soeharto memulai "Orde Baru" dalam dunia politik Indonesia dan secara
dramatis mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari jalan yang ditempuh
Soekarno pada akhir masa jabatannya. Salah satu kebijakan pertama yang dilakukannya
adalah mendaftarkan Indonesia menjadi anggota PBB lagi. Eksploitasi sumber daya selama
masa pemerintahannya, kebijakan-kebijakan ini, dan pengeksploitasian sumber daya alam
secara besar-besaran menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang besar namun tidak merata di
Indonesia. Contohnya, jumlah orang yang kelaparan dikurangi dengan besar pada tahun 1970-
an dan 1980-an. Warga keturunan Tionghoa juga dilarang berekspresi. Sejak tahun 1967,
Di masa Orde Baru pemerintah sangat mengutamakan persatuan bangsa Indonesia.
Setiap hari media massa seperti radio dan televisi mendengungkan slogan "Persatuan dan
Kesatuan Bangsa".
Pada Era Reformasi mulai mencuat kebebasan bicara dan kebebasan pers serta banyak
partai politik yang muncul. Di Era Reformasi dibentuklah lembaga baru dala sistem
pemerintahan Indonesia, yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pada Era Reformasi ini,
terdapat perubahan sistem ketatanegaraan dan supremasi MPR kepada sitem kedaulatan
rakyat yang diatur dalam UUD 1945. Dalam pasal 3 UUD 1945 setelah amandemen,
dijelaskan MPR mempunyai wewenang sebagi berikut :
4) Mengubah dan menetapkan UUD
5) Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden
6) Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatan negara
28
menurut UUD.
Dengan adanya kesepakatan bersama untuk mempertahankan sistem pemerintahan
presidensial, maka presiden dan wakil presiden harus mempunyai lgeitimasi yang kuat dengan
jalan presiden dan wakil presiden dipilih secara lansung oleh rakyat. Dalam sistem
presidensial ini terdapat ciri-ciri, antaralain :
1) Adanya masa jabatan presiden yang bersifat pasti.
2) Presiden disamping sebagai kepala negara, sekaligus sebagai kepala pemerintahan.
3) Adanya mekanisme saling mengawasi dan saling mengimbangi.
4) Adanya mekanisme impecthment.

32. Terlepas dari polemik model kepemimpinannya, di era Orde Lama, Presiden Sukarno
hampir terjerumus ke “lobang” kekuasaan yang diktatorialisme,karena penggunaan hak
prerogatif yang berlebihan. Demikian juga di era kepresidenan Soeharto yang berlangsung
hampir 32 tahun, hak prerogatif yang dimilikinya secara akumulatif justru menjatuhkan
kekuasaannya, akibat desakan gerakan reformasi di tahun 1998, yang intinya tuntutan
demokrasi dan tegaknya hukum. Namun pada Era Reformasi ini, pergantian presiden terjadi
berulang kali. Setelah B.J Habibies, jabatan presiden diserahkan kepada Abdurrahman Wahid,
kemudian dilanjutkan oleh Megawati Soekarno Putrid an hingga akhirnya diteruskan oleh
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga kini. Sistem pemerintahan yang dijalankan pada
era ini adalah Sistem Pemerintahan Presidensial yang berlandaskan kembali pada UUD 1945.
Jadi, tidak ada jaminan penggunaan hak prerogatif yang berlebihan terhadap stabilitas
jalannya roda pemerintahan. Belajar dari pengalaman sejarah inilah, maka penggunaan hak
prerogatif memang harus dibatasi. Namun, akan lebih efektif lagi apabila penguatan sistem
presidensial juga dilakukan dengan membuat payung hukum yang melindungi efektivitas
kinerja lembaga kepresidenan. Karenanya, kehadiran UU No. 19 Tahun 2006 tentang Dewan
Pertimbangan Presiden dan pembentukan UU Kementerian Negara serta wacana untuk
menerbitkan UU Lembaga Kepresidenan menjadi mutlak perlu, sebagai langkah operasional
dari amanat UUD 1945. Kehadiran UU ini semua akan memberikan jaminan yang pasti
terhadap stabilitas roda pemerintahan didalam sistem pemerintahan presidensial. Sekaligus
memberi kepastian atas kelangsungan pelayanan publik, yang dibutuhkan rakyat.
29
3.2 Saran & Pendapat
Berdasarkan kesimpulan tersebut sebaiknya bangsa Indonesia lebih menaati peraturan
pemerintah supaya sistem pemerintahan di Negara kita ini berjalan dengan baik dan lancar.
Kami menyadari bahwa makalah ini mempunyai banyak kekurangan dan jauhnya dari
kesempurnaan, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami
harapkan terutama dari Bapak Khamim, S.HI, S.H, M.H selaku dosen pembimbing dan
kepada teman-teman kelas demi kesempurnaan makalah ini dimasa mendatang. Semoga
makalah ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua.

33. Daftar Pustaka
http://shandy07.wordpress.com20100817sejarah- indonesia-sebelum-merdeka
http://oktadwifernindi.blogspot.com/2012/11/kebijakan-pemerintah-kolonial-belanda.html
http://indonesian-persons.blogspot.com/2013/11/masa-pendudukan-jepang-di- indonesia.html
http://ayuocit.blogspot.com201310sistem-pemerintahan-di- indonesia.html
http://hguntoro11.blogspot.com/2012/05/sistem-pemerintahan-negara-republik.html
http://dian-dian33.blogspot.com/2011/11/dinamika-politik-sistem-pemerintahan.html
http://berbagifile22.blogspot.com201210makalah-sistem-pemerintahan- indonesia.html
http://wulansetiawan.blogspot.com201208sistem-pemerintahan- indonesia-dalam.html
http://czillagoz.blogspot.com201311sistem-pemerintahan.html
http://gumilar69.blogspot.com201312perbandingan-sistem-pemerintahan.html
http://pknburahmaayue.blogspot.com201212bab-2-sistem-pemerintahan.html
http://munirah-amran.blogspot.com201302masa-pemerintahan-bj-habibie.html
http://www.anneahira.commasa-pemerintahan-gusdur.htm
http://totocalegpdip.blogspot.com201303maasa-kepemimpinan-megawati-soekarno.html
http://anitapurwati.wordpress.com/2012/04/12/pemerintahan-dan-kebijakan-susilo-bambang-yudhoyono/