Tax Planning atas Kredit Pajak/Pajak Dibayar Dimuka Christine,SE.Ak.M.Int.Tax

Jenis-jenis Kredit Pajak Kredit Pajak PPh Pasal 22. Kredit Pajak PPh Pasal 23. Kredit Pajak PPh Pasal 24. Kredit Pajak PPh Pasal 25. Pajak Dibayar Dimuka Lainnya

Kredit Pajak PPh Pasal 22.

Kredit Pajak PPh Pasal 23.

Kredit Pajak PPh Pasal 24.

Kredit Pajak PPh Pasal 25.

Pajak Dibayar Dimuka Lainnya

PPh Ps. 22 Dasar Hukum Pengertian PPh Ps. 22 Tarif PPh Ps. 22 Tax Planning atas Kredit Pajak PPh Ps. 22

Dasar Hukum

Pengertian PPh Ps. 22

Tarif PPh Ps. 22

Tax Planning atas Kredit Pajak PPh Ps. 22

Dasar Hukum UU No. 17 tahun 2000 KMK No. 236/KMK.03/2003 sebagai perubahan KMK No. 254/KMK.03/2001

UU No. 17 tahun 2000

KMK No. 236/KMK.03/2003 sebagai perubahan KMK No. 254/KMK.03/2001

Pengertian PPh Pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga-lembaga Negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain

PPh Pasal 22 adalah

pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga-lembaga Negara lainnya

berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang,

dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain

Tarif Pajak Atas Impor : 1. Ada API (Angka Pengenal Impor)  2.5% x nilai impor (CIF + BM) 2. Tdk ada API  7.5% x nilai impor 3. Lelang  7.5% x harga jual lelang

Atas Impor :

1. Ada API (Angka Pengenal Impor)  2.5% x nilai impor (CIF + BM)

2. Tdk ada API  7.5% x nilai impor

3. Lelang  7.5% x harga jual lelang

Tarif Pajak (cont..) Atas pembelian barang yang dipungut oleh Pemungut Pajak : 1.5% x harga pembelian Atas penjualan hasil produksi atau pembelian yang dilakukan oleh badan usaha yang bergerak di bidang tertentu :

Atas pembelian barang yang dipungut oleh Pemungut Pajak :

1.5% x harga pembelian

Atas penjualan hasil produksi atau pembelian yang dilakukan oleh badan usaha yang bergerak di bidang tertentu :

Tarif Pajak (cont..) Di bidang industri rokok : 0.15% x harga bandrol dan bersifat final Yang wajib dipungut oleh industri dan eksportir yang bergerak di sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul : 0.5% x harga pembelian (tdk termasuk PPN)

Di bidang industri rokok : 0.15% x harga bandrol dan bersifat final

Yang wajib dipungut oleh industri dan eksportir yang bergerak di sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul : 0.5% x harga pembelian (tdk termasuk PPN)

Tarif Pajak (cont..) Di bidang industri semen : 0.25% x DPP PPN Di bidang industri baja : 0.3% x DPP PPN Di bidang industri kertas : 0.1% x DPP PPN Atas penjualan semua jenis kendaraan bermotor : 0.45% x DPP PPN

Di bidang industri semen : 0.25% x DPP PPN

Di bidang industri baja : 0.3% x DPP PPN

Di bidang industri kertas : 0.1% x DPP PPN

Atas penjualan semua jenis kendaraan bermotor : 0.45% x DPP PPN

Tarif Pajak (cont..) Tarif PPh Pasal 22 yang ditetapkan untuk Pertamina dan Badan Usaha lainnya yang bergerak di bidang bahan bakar minyak : SPBU Swasta SPBU Pertamina Premium 0.3% x penjualan 0.25% x penjualan Solar 0.3% x penjualan 0.25% x penjualan Premix/ 0.3% x penjualan 0.25% x penjualan Super TT Minyak tanah 0.3% x penjualan Gas LPG 0.3% x penjualan Pelumas 0.3% x penjualan

Tarif PPh Pasal 22 yang ditetapkan untuk Pertamina dan Badan Usaha lainnya yang bergerak di bidang bahan bakar minyak :

SPBU Swasta SPBU Pertamina

Premium 0.3% x penjualan 0.25% x penjualan

Solar 0.3% x penjualan 0.25% x penjualan

Premix/ 0.3% x penjualan 0.25% x penjualan

Super TT

Minyak tanah 0.3% x penjualan

Gas LPG 0.3% x penjualan

Pelumas 0.3% x penjualan

Tax Planning atas Kredit Pajak PPh Ps. 22 API Dokumentasi, e.g. PIB & SSPCP SSP  berkaitan transaksi dengan bendaharawan pemerintah  harus di-follow up! Cek keabsahan bukti potong Minta SKB Tax Review dan tax reconciliation

API

Dokumentasi, e.g. PIB & SSPCP

SSP  berkaitan transaksi dengan bendaharawan pemerintah  harus di-follow up!

Cek keabsahan bukti potong

Minta SKB

Tax Review dan tax reconciliation

PPh Ps. 23 Pengertian PPh Ps. 23 Tarif PPh Ps. 23 Tax Planning atas kredit pajak PPh Ps. 23

Pengertian PPh Ps. 23

Tarif PPh Ps. 23

Tax Planning atas kredit pajak PPh Ps. 23

Dasar Hukum UU No. 17 tahun 2000 PER-70/PJ/2007 tanggal 9 April 2007 Aturan pelaksanaan lainnya

UU No. 17 tahun 2000

PER-70/PJ/2007 tanggal 9 April 2007

Aturan pelaksanaan lainnya

Pengertian PPh Pasal 23 adalah Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari: modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Ps. 21 yang dibayarkan atau terutang oleh Badan Pemerintah atau Subjek Pajak Dalam Negeri, penyelenggara kegiatan, BUT.

PPh Pasal 23 adalah

Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap

yang berasal dari: modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Ps. 21

yang dibayarkan atau terutang oleh Badan Pemerintah atau Subjek Pajak Dalam Negeri, penyelenggara kegiatan, BUT.

Saat terutangnya pajak Terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan bersangkutan, mana yang terjadi terlebih dulu.

Terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan bersangkutan, mana yang terjadi terlebih dulu.

Pemotong pajak Badan Pemerintah Subjek Pajak badan dalam negeri Penyelenggara kegiatan BUT Orang pribadi sebagai WP dalam negeri tertentu (akuntan, arsitek, dokter, notaris, orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa)

Badan Pemerintah

Subjek Pajak badan dalam negeri

Penyelenggara kegiatan

BUT

Orang pribadi sebagai WP dalam negeri tertentu (akuntan, arsitek, dokter, notaris, orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa)

Tarif Pajak 15% dari jumlah bruto atas dividen, bunga, royalti, hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh ps. 21 (yang diperoleh oleh WP badan dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan yang diselenggarakan)

15% dari jumlah bruto atas dividen, bunga, royalti, hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh ps. 21 (yang diperoleh oleh WP badan dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan yang diselenggarakan)

Tarif Pajak (cont..) 15% dari jumlah bruto dan bersifat final atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi. 15% dari perkiraan penghasilan neto atas: a. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta (kecuali sewa tanah dan bangunan  final tax)

15% dari jumlah bruto dan bersifat final atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi.

15% dari perkiraan penghasilan neto atas:

a. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta (kecuali sewa tanah dan bangunan  final tax)

Tarif Pajak (cont..) b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dll  please refer to PER-70/PJ./2007

b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dll  please refer to PER-70/PJ./2007

Saat Penyetoran dan Pelaporan PPh Ps. 23 harus disetorkan oleh Pemotong Pajak selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan terutangnya pajak; dilaporkan selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir.

PPh Ps. 23 harus disetorkan oleh Pemotong Pajak selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan terutangnya pajak;

dilaporkan selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir.

Dikecualikan dari Pemungutan Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank Pembayaran sewa guna usaha dengan hak opsi Dividen tertentu (Pasal 4 ayat (3) huruf f) Bunga obligasi yang diterima perusahaan reksa dana selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau ijin usaha Bagian laba yang diterima anggota dari CV yang modalnya tidak terbagi atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi. SHU koperasi kepada anggotanya Bunga simpanan koperasi yang tidak melebihi Rp 240.000 sebulan.

Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank

Pembayaran sewa guna usaha dengan hak opsi

Dividen tertentu (Pasal 4 ayat (3) huruf f)

Bunga obligasi yang diterima perusahaan reksa dana selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau ijin usaha

Bagian laba yang diterima anggota dari CV yang modalnya tidak terbagi atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi.

SHU koperasi kepada anggotanya

Bunga simpanan koperasi yang tidak melebihi Rp 240.000 sebulan.

Tax Planning atas kredit pajak PPh Ps. 23 Follow up bukti potong setiap bulan Cek keabsahan bukti potong, e.g. tanggal, tarif, DPP, identitas WP, jumlah pajak yang dipotong Dokumentasi: SSP, kontrak Minta SKB Tax Review dan tax reconciliation

Follow up bukti potong setiap bulan

Cek keabsahan bukti potong, e.g. tanggal, tarif, DPP, identitas WP, jumlah pajak yang dipotong

Dokumentasi: SSP, kontrak

Minta SKB

Tax Review dan tax reconciliation

Question Bagaimana tax planning untuk mengatasi bukti potong supaya tidak beda tahun dengan pengakuan pendapatan? Bagaimana kalau terjadi salah potong?

Bagaimana tax planning untuk mengatasi bukti potong supaya tidak beda tahun dengan pengakuan pendapatan?

Bagaimana kalau terjadi salah potong?

PPh Ps. 24 Pengertian PPh Ps. 24 Tax Planning atas kredit pajak PPh Ps. 24

Pengertian PPh Ps. 24

Tax Planning atas kredit pajak PPh Ps. 24

Pengertian Pajak yang terutang atau dibayarkan di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri yang boleh dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak Dalam Negeri

Pajak yang terutang atau dibayarkan di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri yang boleh dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak Dalam Negeri

Tax Planning atas kredit pajak PPh Ps. 24 Siapkan dokumen yang dibutuhkan: 1. Laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari LN; 2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak yang disampaikan di LN; dan 3. Dokumen pembayaran pajak di luar negeri.

Siapkan dokumen yang dibutuhkan:

1. Laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari LN;

2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak yang disampaikan di LN; dan

3. Dokumen pembayaran pajak di luar negeri.

Tax Planning atas kredit pajak PPh Ps. 25 Perhatikan cara perhitungan PPh Ps. 25 yang tepat  jangan sampai lebih bayar Dokumentasikan SSP PPh Ps. 25 dengan baik Perhatikan deadline pembayaran dan pelaporan

Perhatikan cara perhitungan PPh Ps. 25 yang tepat  jangan sampai lebih bayar

Dokumentasikan SSP PPh Ps. 25 dengan baik

Perhatikan deadline pembayaran dan pelaporan

Pajak Bayar Dimuka Lainnya Fiskal LN: Simpan bukti fiskal LN Pastikan nama WP yang bersangkutan tercantum di dokumen tersebut Pastikan tanggalnya relevan dengan tahun pajak yang bersangkutan STP (pokok pajak): Simpan SSP bukti pembayaran

Fiskal LN:

Simpan bukti fiskal LN

Pastikan nama WP yang bersangkutan tercantum di dokumen tersebut

Pastikan tanggalnya relevan dengan tahun pajak yang bersangkutan

STP (pokok pajak):

Simpan SSP bukti pembayaran