Tax Planning Atas Kredit Pajak
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Tax Planning Atas Kredit Pajak

on

  • 20,700 views

 

Statistics

Views

Total Views
20,700
Views on SlideShare
20,585
Embed Views
115

Actions

Likes
3
Downloads
806
Comments
2

4 Embeds 115

http://taxreview.blogspot.com 76
http://www.slideshare.net 35
http://puspa.rampok.org 3
https://abs.twimg.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

12 of 2

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
  • oyeee...
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
  • okeeeeee
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Tax Planning Atas Kredit Pajak Tax Planning Atas Kredit Pajak Presentation Transcript

    • Tax Planning atas Kredit Pajak/Pajak Dibayar Dimuka Christine,SE.Ak.M.Int.Tax
    • Jenis-jenis Kredit Pajak
      • Kredit Pajak PPh Pasal 22.
      • Kredit Pajak PPh Pasal 23.
      • Kredit Pajak PPh Pasal 24.
      • Kredit Pajak PPh Pasal 25.
      • Pajak Dibayar Dimuka Lainnya
    • PPh Ps. 22
      • Dasar Hukum
      • Pengertian PPh Ps. 22
      • Tarif PPh Ps. 22
      • Tax Planning atas Kredit Pajak PPh Ps. 22
    • Dasar Hukum
      • UU No. 17 tahun 2000
      • KMK No. 236/KMK.03/2003 sebagai perubahan KMK No. 254/KMK.03/2001
    • Pengertian
      • PPh Pasal 22 adalah
        • pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga-lembaga Negara lainnya
        • berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang,
        • dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain
    • Tarif Pajak
      • Atas Impor :
      • 1. Ada API (Angka Pengenal Impor)  2.5% x nilai impor (CIF + BM)
      • 2. Tdk ada API  7.5% x nilai impor
      • 3. Lelang  7.5% x harga jual lelang
    • Tarif Pajak (cont..)
      • Atas pembelian barang yang dipungut oleh Pemungut Pajak :
      • 1.5% x harga pembelian
      • Atas penjualan hasil produksi atau pembelian yang dilakukan oleh badan usaha yang bergerak di bidang tertentu :
    • Tarif Pajak (cont..)
      • Di bidang industri rokok : 0.15% x harga bandrol dan bersifat final
      • Yang wajib dipungut oleh industri dan eksportir yang bergerak di sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul : 0.5% x harga pembelian (tdk termasuk PPN)
    • Tarif Pajak (cont..)
      • Di bidang industri semen : 0.25% x DPP PPN
      • Di bidang industri baja : 0.3% x DPP PPN
      • Di bidang industri kertas : 0.1% x DPP PPN
      • Atas penjualan semua jenis kendaraan bermotor : 0.45% x DPP PPN
    • Tarif Pajak (cont..)
      • Tarif PPh Pasal 22 yang ditetapkan untuk Pertamina dan Badan Usaha lainnya yang bergerak di bidang bahan bakar minyak :
      • SPBU Swasta SPBU Pertamina
      • Premium 0.3% x penjualan 0.25% x penjualan
      • Solar 0.3% x penjualan 0.25% x penjualan
      • Premix/ 0.3% x penjualan 0.25% x penjualan
      • Super TT
      • Minyak tanah 0.3% x penjualan
      • Gas LPG 0.3% x penjualan
      • Pelumas 0.3% x penjualan
    • Tax Planning atas Kredit Pajak PPh Ps. 22
      • API
      • Dokumentasi, e.g. PIB & SSPCP
      • SSP  berkaitan transaksi dengan bendaharawan pemerintah  harus di-follow up!
      • Cek keabsahan bukti potong
      • Minta SKB
      • Tax Review dan tax reconciliation
    • PPh Ps. 23
      • Pengertian PPh Ps. 23
      • Tarif PPh Ps. 23
      • Tax Planning atas kredit pajak PPh Ps. 23
    • Dasar Hukum
      • UU No. 17 tahun 2000
      • PER-70/PJ/2007 tanggal 9 April 2007
      • Aturan pelaksanaan lainnya
    • Pengertian
      • PPh Pasal 23 adalah
        • Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap
        • yang berasal dari: modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Ps. 21
        • yang dibayarkan atau terutang oleh Badan Pemerintah atau Subjek Pajak Dalam Negeri, penyelenggara kegiatan, BUT.
    • Saat terutangnya pajak
      • Terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan bersangkutan, mana yang terjadi terlebih dulu.
    • Pemotong pajak
      • Badan Pemerintah
      • Subjek Pajak badan dalam negeri
      • Penyelenggara kegiatan
      • BUT
      • Orang pribadi sebagai WP dalam negeri tertentu (akuntan, arsitek, dokter, notaris, orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa)
    • Tarif Pajak
      • 15% dari jumlah bruto atas dividen, bunga, royalti, hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh ps. 21 (yang diperoleh oleh WP badan dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan yang diselenggarakan)
    • Tarif Pajak (cont..)
      • 15% dari jumlah bruto dan bersifat final atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi.
      • 15% dari perkiraan penghasilan neto atas:
      • a. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta (kecuali sewa tanah dan bangunan  final tax)
    • Tarif Pajak (cont..)
      • b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dll  please refer to PER-70/PJ./2007
    • Saat Penyetoran dan Pelaporan
      • PPh Ps. 23 harus disetorkan oleh Pemotong Pajak selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan terutangnya pajak;
      • dilaporkan selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir.
    • Dikecualikan dari Pemungutan Pajak
      • Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank
      • Pembayaran sewa guna usaha dengan hak opsi
      • Dividen tertentu (Pasal 4 ayat (3) huruf f)
      • Bunga obligasi yang diterima perusahaan reksa dana selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau ijin usaha
      • Bagian laba yang diterima anggota dari CV yang modalnya tidak terbagi atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi.
      • SHU koperasi kepada anggotanya
      • Bunga simpanan koperasi yang tidak melebihi Rp 240.000 sebulan.
    • Tax Planning atas kredit pajak PPh Ps. 23
      • Follow up bukti potong setiap bulan
      • Cek keabsahan bukti potong, e.g. tanggal, tarif, DPP, identitas WP, jumlah pajak yang dipotong
      • Dokumentasi: SSP, kontrak
      • Minta SKB
      • Tax Review dan tax reconciliation
    • Question
      • Bagaimana tax planning untuk mengatasi bukti potong supaya tidak beda tahun dengan pengakuan pendapatan?
      • Bagaimana kalau terjadi salah potong?
    • PPh Ps. 24
      • Pengertian PPh Ps. 24
      • Tax Planning atas kredit pajak PPh Ps. 24
    • Pengertian
      • Pajak yang terutang atau dibayarkan di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri yang boleh dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak Dalam Negeri
    • Tax Planning atas kredit pajak PPh Ps. 24
      • Siapkan dokumen yang dibutuhkan:
      • 1. Laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari LN;
      • 2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak yang disampaikan di LN; dan
      • 3. Dokumen pembayaran pajak di luar negeri.
    • Tax Planning atas kredit pajak PPh Ps. 25
      • Perhatikan cara perhitungan PPh Ps. 25 yang tepat  jangan sampai lebih bayar
      • Dokumentasikan SSP PPh Ps. 25 dengan baik
      • Perhatikan deadline pembayaran dan pelaporan
    • Pajak Bayar Dimuka Lainnya
      • Fiskal LN:
        • Simpan bukti fiskal LN
        • Pastikan nama WP yang bersangkutan tercantum di dokumen tersebut
        • Pastikan tanggalnya relevan dengan tahun pajak yang bersangkutan
      • STP (pokok pajak):
        • Simpan SSP bukti pembayaran