Dokumen RPJMDesa Wlahar Wetan Tahun 2013-2019 (Review Oktober 2014)

Review RPJM-Desa Wlahar Wetan Tahun 2013-2019 Oktober 2014
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Tahun 2013 - 2019
Tim Penyusun:
Pemerintah Desa Wlahar Wetan
Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas
Tahun 2014
[Type text]

KATA PENGANTAR
Puji syukur Alhamdulilah kita panjatkan ke hadirat Alloh SWT, karena dengan
karunia dan rahmat-Nya Kami dapat menyelesaikan Naskah Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa Tahun 2013-2019 di Desa Wlahar Wetan.
Penyusun Review Naskah RPJMDesa ini diharapkan dapat memberikan masukan
dalam rangka perencanaan mengenai pembangunan jangka menengah desa di Desa
Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas.
Ucapan terima kasih sebesar-besarnya juga disampaikan atas dukungan semua
pihak hingga tersusunnya Naskah Rancangan ini dan Tim Penulis menyadari masih
terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki dalam laporan ini. Karena itu,
kritik dan saran konstruktif sangat dihargai.
Semoga Kegiatan yang dikerjakan ini memberikan manfaat yang nyata bagi Desa
Wlahar Wetan di masa datang.
Wlahar Wetan, Oktober 2013
Tim Penyusun
[Type text]

SISTEMATIKA PENULISAN RANCANGAN RPJM-Desa
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum
1.3. Pengertian
1.4. Maksud dan Tujuan
BAB II PROFIL DESA
2.1. Kondisi Desa
2.1.1. Sejarah Desa
2.1.2.Demograf
2.1.3.Keadaan Sosial
2.1.4.Keadaan Ekonomi
2.1.5.Sarana dan Prasarana
2.2. Kondisi Pemerintahan Desa
2.2.1.Pembagian Wilayah Desa
2.2.2.Struktur Organisasi Pemerintah Desa
BAB III POTENSI DAN MASALAH
3.1. Potensi
3.2. Masalah
BAB IV RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
4.1. Visi dan Misi
4.1.1.Visi
4.1.2.Misi
4.2. Kebijakan Pembangunan
4.2.1.Arah Kebijakan Pembangunan Desa
4.2.2.Potensi dan Masalah
4.2.3.Program Pembangunan Desa
4.2.4.Strategi Pencapaian
BAB V PENUTUP
[Type text]

DAFTAR TABEL
No. Tabel
1. Tabel 2.1. Klasifkasi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin
2. Tabel 2.2. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
3. Tabel 2.3. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian
4. Tabel 2.4. Luasan dan Penggunaan Lahan Desa Wlahar Wetan
5. Tabel 2.5. Jumlah Kepemilikan Ternak Desa Wlahar Wetan
6. Tabel 2.6. Jenis Kelembagaan Desa Wlahar Wetan
[Type text]

DAFTAR LAMPIRAN
No. Lampiran
1. Lampiran 1 Peta Sosial Desa
2. Lampiran 2 Data Potensi, Masalah, dan Tindakan Pemecahan Masalah
3. Lampiran 3 Rencana Pembangunan Desa
[Type text]

BAB I
PENDAHULUAN
1. 1. Latar Belakang
Amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 pasal 18 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintahan daerah provinsi,
daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi dimaksudkan
untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dengan
adanya Otonomi Desa berdasarkan hak dan asal usul yang tertuang dalam
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diharapkan
pemerintah desa mampu meningkatkan daya saing, melalui prinsip demokrasi,
pemerataan, keadilan dalam pembangunan dan meningkatkan daya guna potensi
serta keanekaragaman sumber daya daerah. Di dalam penjabaran Undang-Undang
secara jelas menyatakan bahwa Pemerintah Desa mempunyai kewenangan untuk
mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri namun dalam penyusunan
perencanaan desa tetap harus memperhatikan perencanaan prioritas pemerintah
daerah pemerintah provinsi dan pusat sehingga pencapaian tujuan desa
mendukung pencapaian tujuan nasional.
Efektivitas pembangunan dalam mengatasi berbagai permasalahan untuk
merespon kebutuhan dan menjawab tantangan perkembangan masyarakat sangat
ditentukan sejauh mana proses pembangunan dapat meningkatkan kapasitas desa
di dalam mencapai kemandirian dan kesejahteraan karena sebagian besar
penduduk berada di daerah pedesaan. Dengan demikian, keberhasilan
membangun desa akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap
keberhasilan pembangunan nasional secara makro. Dari cara pandang di atas,
menjadi sangat penting untuk memacu peningkatan kapasitas masyarakat dan
[Type text]

aparatur pemerintahan desa dengan meningkatkan daya dukung (support system)
dalam pengelolaan pembangunan yang mencakup, antara lain:
1. Mutu dan kesesuaian serta ketepatan perangkat lunak pembangunan desa
(peraturan perundangan, pedoman, petunjuk pelaksanaan dan teknis lain yang
terkait),
2. Efektivitas sistem tata kelola dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
3. Kemampuan desa dalam menyelenggarakan pembangunan,
4. Kemampuan dan pemberdayaan masyarakat maupun aparatur Pemerintahan
Desa.
Salah satu persoalan mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa
adalah terkait elemen Perencanaan Pembangunan Desa, RPJM-Desa merupakan
dokumen yang menunjukkan arah tujuan dan kebijakan pembangunan desa. Maka
kualitas RPJM-Desa menjadi sangat penting untuk diperhatikan baik dari segi
proses penyusunan, kualitas dokumen maupun kesesuaiannya dengan Peraturan
Perundangan yang berlaku. Penyusunan RPJM-Desa berdasar pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 66 Tahun 2007 adalah untuk
meningkatkan efektivitas pelaksanaan Permendagri serta mendorong dan
memfasilitasi Pemerintah Desa menyusun RPJM-Desa. Untuk mengakomodasi
kepentingan tersebut perlu disediakan petunjuk teknis penyusunan RPJM-Desa
yang merupakan turunan dari dan serta penjabaran secara rinci dari Permendagri
Nomor 66 Tahun 2007.
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun
2006 tentang Pedoman Penyusunan Perancanaan Pembangunan Desa bahwa
Kepala Desa terpilih harus membuat RPJM-Desa 3 (Tiga) bulan setelah pelantikan
yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Desa maupun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Desa ke Bupati. Dalam rangka perencanaan pembangunan nasional, pemerintah,
provinsi dan daerah harus memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh
pemerintah daerah dan pedoman tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu tujuan
dan sasaran pembangunan harus memperhatikan permasalahan yang menjadi
[Type text]

lingkup nasional maupun amanat pembangunan yang diberikan oleh pemerintah,
provinsi dan daerah. Alokasi sumber daya desa harus mendukung penyelesaian
masalah nasional dan masalah yang dihadapi daerah itu sendiri.
RPJM-Desa Tahun 2013-2019 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyumas
Tahun 2005-2025. Secara tujuan dan sasaran pembangunan desa Wlahar Wetan
adalah tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan
pemerintahan yang bersih (good government) kelembagaan dan organisasi
perangkat desa, laju pertumbuhan penduduk yang terkendali, pembangunan dan
pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan
sumber daya lokal yang tersedia, penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan
dan peningkatan kualitas akses terhadap kebutuhan dasar, pengembangan potensi
ekonomi lokal berskala produktif, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat
guna untuk kemajuan ekonomi, meningkatnya peran serta masyarakat dalam
pengelolaan lingkungan hidup, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan
secara berkelanjutan, tersedianya kelengkapan sarana dan prasarana pendukung
perekonomian desa serta peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman
masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa. Dalam upaya
melaksanakan dan mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, terdapat
beberapa peluang dan kendala strategis yang dapat mempengaruhi kinerja
pembangunan, yaitu munculnya beberapa issue strategis nasional yang
diantaranya adalah:
1. Pemanasan Global (Global Warming),
2. Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran,
3. Aksesibilitas dan pelayanan pendidikan,
4. Aksesibilitas pelayanan kesehatan masyarakat,
5. Belum optimalnya pemanfaatan kawasan atau tata ruang wilayah,
6. Pembangunan dan pemeliharaan infrastuktur serta lingkungan,
7. Keuangan, Aset dan Badan Usaha Milik Desa
8. Masih rendahnya kinerja lembaga-lembaga kemasyarakatan desa.
Pemerintah Desa Wlahar Wetan berusaha mengembangkan potensi dan
meminimalisasi kekurangan yang dimiliki untuk merespon peluang dan kendala
yang muncul atas issue-issue strategis tersebut guna melaksanakan dan mencapai
[Type text]

kinerja pembangunan jangka menengah 2013-2019. Perencanaan pembangunan
desa adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu
bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dengan memanfaatkan dan
memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan dan
teknologi serta memperhatikan perkembangan global. Untuk maksud tersebut
diperlukan upaya yang tepat dalam mencapai hasil melalui pemahaman persoalan
yang benar-benar nyata serta pada akhirnya mampu untuk diatasi dengan baik
dan tepat sasaran. Sesuai dengan flosofs pembangunan yang ada sekarang ini
yaitu “Desa Membangun” melalui bentuk dan peran partisipasi masyarakat
sangat diperlukan untuk menggali kebutuhan masyarakat bukan hanya sekedar
keinginan dari masyarakat saja melainkan suksesnya pembangunan di desa perlu
adanya dukungan dan partisipasi dari masyarakat serta pihak-pihak terkait.
1. 2. Dasar Hukum
Dasar hukum dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa adalah:
1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;
3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembar
[Type text]

5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);
7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
8) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembar Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara
9) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5558);
10) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539);
11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader
Pemberdayaan Masyarakat;
Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profl Desa/Kelurahan;
15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan
Pembangunan Desa;
16) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa;
17) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pedoman Tata
Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Banyumas;
[Type text]

18) Peraturan Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas
Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa
(Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 636/140).
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa (RPJMDes) Desa Wlahar Wetan Tahun 2013-2018;
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tentang Review Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa (RPJMDes) Desa Wlahar Wetan Tahun 2013-2019 (Berita Desa
Pemerintah Desa Wlahar Wetan Tahun 2014 Nomor 2).
1.3. Pengertian
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Wlahar Wetan Kecamatan
Kalibagor Kabupaten Banyumas adalah dokumen perencanaan pembangunan desa
untuk periode 6 (enam) tahun terhitung sejak tahun 2013 sampai dengan tahun
2019.
1.4. Maksud dan Tujuan
1.4.1. Maksud
Penyusunan Dokumen RPJM-Desa Wlahar Wetan Tahun 2013–2019 adalah sebagai
dokumen perencanaan pembangunan untuk memberikan:
1. Arah kebijakan pembangunan Desa Wlahar Wetan,
2. Arah kebijakan keuangan Desa Wlahar Wetan,
3. Sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama 6 (enam) tahun kedepan
yang dituangkan dalam Program Pembangunan dan Rencana Kerja.
1.4.2. Tujuan
Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJM-Desa) Wlahar Wetan Tahun 2013–2019 ini mempunyai tujuan dan manfaat
sebagai berikut:
1. Untuk menjabarkan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan-kebijakan dan
program-program pembangunan dan pedoman dalam penyusunan Rencana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wlahar Wetan.
[Type text]

2. Sebagai pedoman dasar perencanaan, kegiatan, pelaksanaan pembangunan
desa secara lingkup skala desa yang berkesinambungan dalam 6 (enam)
tahun dan merangkum kegiatan masyarakat dalam pembangunan desa yang
dijabarkan dalam kegiatan Rencana Kerja Pembangunan Tahunan Desa Wlahar
Wetan.
3. Menampung aspirasi masyarakat dan membangun konsensus dengan
berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan untuk
menentukan arah pembangunan Desa Wlahar Wetan di masa yang akan
datang yang penyusunannya mengacu dan menyelaraskan kebijakan
pembangunan sesuai kepada RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah
dan RPJMD Kabupaten Banyumas.
[Type text]

BAB II
PROFIL DESA
2.1. Kondisi Desa
Desa Wlahar Wetan secara administrasi termasuk wilayah Kecamatan
Kalibagor Kabupaten Banyumas ring selatan, terletak disebelah Timur Kecamatan
Patikraja dan disebelah Utara Sungai Serayu. Dari Ibu Kota Kecamatan Kalibagor
Desa Wlahar Wetan berjarak + 6 km yang dapat ditempuh dengan kendaraan
bermotor dalam waktu 15 menit, sedangkan Desa Wlahar Wetan dari pusat
Kabupaten Banyumas yang bertempat di Purwokerto berjarak + 15 km yang dapat
ditempuh mengunakan kendaraan bermotor sekitar 30 menit, orbitasi/jarak ke
pusat pemerintahan provinsi 212 km dapat ditempuh menggunakan mobil sekitar
4 jam dan ke pusat pemerintahan negara 447 km dapat ditempuh menggunakan
mobil sekitar 8 jam.
2.2. Sejarah Pembangunan Desa
Sejarah Desa Wlahar Wetan dimulai dengan cerita sesepuh-sesepuh desa
yang tidak tercatat dalam dokumen resmi pemerintahan desa baik sebelum
kemerdekaan maupun sesudah kemerdekaan cerita tersebut merupakan cerita
turun temurun yang dilakukan antar generasi. Desa Wlahar Wetan dahulu pada
masa sebelum kemerdekaan yakni Pada akhir tahun 1904 Kilurah Karawang telah
memimpin Desa Wlahar Wetan yang selanjutnya digantikan oleh Kilurah Wangsa
Reja pada tahun 1905 sampai tahun 1945 dengan kepemimpinannya yang cukup
lama yakni selama 45 tahun sebelum merdeka. Berdasarkan sejarah yang
informasinya diberikan secara turun temurun kepada generasi berikutnya bahwa
perjalanan panjang sejarah desa Wlahar Wetan yang tercatat dan merupakan hasil
dari wawancara beberapa tokoh masyarakat yang pernah mengalami Lurah atau
Kepala Desa di Desa Wlahar Wetan yang dialami oleh tokoh masyarakat yang
dapat menceritakan sejarahnya dimulai kepemerintah desa dalam periode waktu
[Type text]

yang pernah menjadi lurah atau Kepala Desa sejak tahun 1904 sampai dengan
tahun 2014 adalah:
1. Kilurah Karawang
Pada masa sebelum kemerdekaan jabatan lurah merupakan bagian dari ketua
adat yang jabatannya tidak terbatas dan dapat diturunkan kepada
anak-anaknya. Menurut cerita orang tua yang pernah mengalami Kilurah
Karawang memimpin Desa Wlahar Wetan pada masa penjajahan Belanda dan
Jepang.
2. Kilurah Wangsareja
Merupakan pengganti dari lurah terdahulu dari tahun 1905 sampai tahun 1945
Kilurah Wangsareja memulai kepemimpinannya selama 45 tahun sebelum
proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.
3. Sanwirejda (Daldiri)
Merupakan lurah yang memimpin Desa Wlahar Wetan menurut cerita menjabat
menjadi lurah pada awal-awal kemerdekaan Indonesia sampai tahun 1986 yang
pada masa kepemimpinannya cukup jelas sehingga terbentuk pembangunan
fsik antara lain:
a) Pembangunan sarana pendidikan sekolah dasar,
b) Pembagian rukun kampung,
c) Dibangunnya kantor desa,
d) Dibangunnya sarana olah raga,
e) Dibangunnya jalan besar desa.
Pada Tahun 1985 ditunjuk Bpk. Kastono sebagai Ymt. Kepala Desa Wlahar
Wetan guna membuat dan melaksanakan proses pemilihan Kepala desa di akhir
tahun 1985.
4. Warno
Kepemimpinan selanjutnya melalui sistem atau proses demokratis maka
terpilihlah Bapak Warno sebagai Kepala Desa yang menjabat mulai tahun 1986
sampai dengan tahun 1994. Dimasa kepemimpinannya juga nampak kemajuan
dan penyempurnaan pembangunan yang telah direncanakan antara lain:
a) Penyempurnaan Kantor Desa,
[Type text]

b) Masuknya jaringan listrik PLN masuk desa,
c) Diadakannya kegiatan pertanian supra insus,
d) Dibidang keagamaan terbangunnya sarana-sarana ibadah yang lebih baik,
e) Masuknya Program Pendidikan Kejar paket A.
Dengan adanya kekosongan waktu masa jabatan pada Tahun 1994 di
perbantukan tugas-tugas kepala desa dengan ditunjuk Ymt. Kepala Desa yaitu
Bpk. Suwarto.
5. B. Siran
Pemilihan Kepala Desa selanjutnya yang terpilih Bapak Basiran yang menjabat
dari tahun 1995 sampai dengan 1999. Pada masa kepemimpinan beliau juga
banyak dirasakan oleh warga masyarakat Desa Wlahar Wetan terutama
dibidang olahraga yang beberapa kali Desa Wlahar Wetan mendapat juara
kompetisi sepak bola dalam berbagai turnamen dan kejuaraan tingkat
Kecamatan, dengan hasil pembangunan berupa:
a) Pembangunan Jalan Desa,
b) Pembangunan Pasar Desa,
c) Pembentukan Koperasi MEKAR,
d) Kepengurusan Karang Taruna Bina Pagar Muda XX
e) Pelatihan HANSIP/HANRA.
Dengan meninggalnya Kepala Desa Bpk. B. Siran sebelum purna tugas
kepemimpinan, maka jabatan Kepala Desa Wlahar Wetan mengalami
kekosongan, berdasarkan SK Bupati Banyumas No. 141/666/1999 tanggal 15
Juli 1999 ditunjuk Ymt. Kepala Desa Wlahar Wetan Periode 1999-2000 (Bpk. Arif
Hidayat) sehingga terlaksanakan kurang lebih sebagai berikut:
a) Pembentukan Dharma Tirta,
b) Program bantuan dana cengkih kepada kelompok tani,
c) Pembuatan Embung dan bantuan lumbung desa untuk simpan pinjam,
d) Pembinaan UED-SP dan PDM-DKE,
e) Pembenahan dan penantaan kantor desa.
dan dilanjutkan dengan penunjukan kembali Ymt. Kepala Desa Suwarto di
tahun 2000-2001 dengan kegiatan yang dihasilkan berupa Proyek P3DT Tahun
2000.
[Type text]

6. Darsono
Pada masa pemilihan selanjutnya terpilihlah Bpk. Darsono sebagai Kepala Desa
masa periode tahun 2001 sampai dengan 2006. Pada masa kepemimpinan
beliau juga banyak pembangunan yang dirasakan masyarakat Desa Wlahar
Wetan baik dibidang sarana prasarana pertanian dan tempat-tempat ibadah
yang lebih memadai serta sarana perhubungan jalan desa yang lebih bagus,
dengan hasil pembangunan berupa:
a) Adanya Proyek Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah
Daerah (P2MPD) untuk pengerasan jalan desa,
b) Rehabilitasi Gedung Balai Desa,
c) Pembangunan Rehabilitasi Poliklinik Kesehatan Desa,
d) Perbaikan DAM saluran irigasi dan Pendataan PSE 05.
Dengan adanya kekosongan waktu masa jabatan pada Tahun 2006-2007 di
perbantukan tugas-tugas kepala desa dengan ditunjuk Ymt. Kepala Desa yaitu
Bpk. Arif Hidayat.
7. Slamet
Menjabat menjadi Kepala desa sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2013,
Pembangunan yang telah dilaksanakan adalah:
a) Pengaspalan jalan desa dan pembuatan jalan setapak (biaya swadaya, ADD
dan Alokasi dana Kabupaten),
b) Normalisasi saluran irigasi dengan alat berat (excavator),
c) Adanya Program RTLH (Rumah Tidak Layak Huni),
d) Pembuatan tembok keliling kuburan desa,
e) Adanya Program TMMD pengaspalan Jalan Desa ke Grumbul Taman Sari,
f) Pengembangan pembangunan gedung balai desa tahap I dan II,
g) Kegiatan PNPM Pedesaan berupa pembangunan Drainase dan Talud,
h) Kegiatan pendidikan melalui bantuan keuangan langsung dari DEPSOS
untuk anak sekolah dasar,
i) Kegiatan kesehatan melalui POSYANDU melalui 4 posyandu balita dan 1 pos
lansia.
Selanjutnya B p k . Dodiet Prasetyo Adiyanto, ST terpilih sebagai Kepala Desa untuk
masa periode jabatan tahun 2013 sampai dengan 2019.
[Type text]

Demikian sekelumit sejarah pembangunan Desa Wlahar Wetan sampai dengan
saat ini dan dengan PDPP ini maka diharapkan dapat menghasilkan dokumen
RPJM-Desa yang akan mendorong dan memacu pembangunan secara maksimal di
berbagai bidang bagi Desa Wlahar Wetan.
2.3. Demograf
2.3.1. Letak dan Luas Wilayah
Desa Wlahar Wetan terdiri atas 2 Dusun yaitu Dusun I dan Dusun II. Wilayah
Dusun I berada di sebelah timur yang terdiri dari 1 RW dan 8 RT, dan Dusun II
terletak di sebelah Barat yang terdiri dari 1 RW dan 10 RT, yang merupakan daerah
dataran rendah dan mempunyai batas-batas sebagai berikut:
· Sebelah Utara Desa Pekaja Kecamatan Kalibagor,
· Sebelah Selatan Grumbul Congot Desa Kaliori Kecamatan Kalibagor,
· Sebelah Barat Desa Wlahar Kulon Kecamatan Patikraja,
· Sebelah Timur Desa Kaliori Kecamatan Kalibagor.
Luas wilayah Desa Wlahar Wetan adalah = 384, 29 ha/m2, terbagi atas:
· Tanah sawah : 195, 69 ha/m2
· Tanah tegalan : 75, 60 ha/m2
· Tanah darat : 28, 60 ha/m2
· Tanah lain – lain : 84,40 ha/m2
2.3.2. Topograf dan Jenis Tanah
Desa Wlahar Wetan terletak di antara 109⁰27’30’’-109⁰28’13’’ garis Bujur
Timur dan 7⁰50’-7⁰50’84’’ garis Lintang Selatan memiliki topograf dataran rendah
dengan kemiringan rata-rata 4% dan berada pada ketinggian rata-rata 25-100 dpl
dengan bentuk topograf agak bergelombang sampai berbukit. Desa Wlahar Wetan
memiliki jenis konfgurasi jenis vertisol tanah liat tinggi yang mengembang pada
[Type text]

waktu basah dan pecah-pecah pada waktu kering, yang mempunyai ciri-ciri
sebagai berikut:
· Tanpa horizon eluviasi dan iluviasi.
· Koefsien mengembang dan mengerut tinggi jika dirubah kadar airnya.
· Bahan induk basaltik atau berkapur.
· Mikroreliefnya gilgei.
· Konsistensi luar biasa plastis.
Tanah ini tersebar di daerah dengan musim kering musiman. Di pulau jawa
banyak digunakan untuk lahan pertanian padi sawah. Di Indonesia jenis tanah ini
terbentuk pada tempat-tempat yang tingginya tidak lebih dari 300 meter di atas
muka laut. Melihat dari struktur yang mengembang pada waktu basah dan
pecah-pecah pada waktu kering dan ciri-ciri maka suhu tanah ini tergantung
musim di daerah tersebut. Ketika musim kering suhu di daerah tersebut akan
panas begitu juga dengan tanah sehingga tanah akan pecah-pecah begitu pun
sebaliknya.
2.3.3. Iklim
Karena letak wilayahnya pada topograf dataran rendah maka Desa Wlahar
Wetan termasuk beriklim tropik dengan suhu atau temperatur tahunan rata-rata
antara 32-36⁰C dan kelembaban rata-rata 55%-70% serta termasuk daerah yang
berkategori sifat hujannya dibawah normal dilihat distribusi bulanan curah hujan
yang rendah antara 21-50 mm (Data BMKG) dan pergantian musim hujan dan
kemarau nyata.
2.4. Keadaan Sosial Ekonomi
2.4.1. Jumlah Penduduk
Jumlah penduduk Desa Wlahar Wetan pada akhir bulan Desember tahun
2013 mencapai 3.372 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1.726 jiwa
[Type text]

(51,19%) dan perempuan sebanyak 1.646 jiwa (48,81%), memiliki 931 KK sehingga
dalam setiap keluarga rata-rata terdiri dari 4 (empat) orang.
Tabel 2.1. Klasifkasi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin
Kelompok
Umur
(Tahun)
Laki-laki
(Jiwa)
Perempuan
(Jiwa)
Jumlah
(Jiwa)
0 – 5 151 148 299
6 – 10 115 122 237
11 – 15 105 96 201
16 – 20 120 102 222
21 – 25 155 144 299
26 – 30 143 124 267
31 – 35 102 112 214
36 – 40 126 109 237
41 – 45 120 110 230
46 – 50 129 120 249
51 – 55 117 103 220
56 – 60 103 105 208
61 – 65 101 96 197
66 – 70 87 85 172
> 71 52 70 118
Jumlah 1726 1646 3372
Sumber : Data sekunder Desa Wlahar Wetan, 2013
Ketersediaan tenaga kerja dapat dilihat dari jumlah penduduk menurut
klasifkasi umur. Kurangnya ketersediaan tenaga kerja menyebabkan tingginya
anggaran pembangunan karena harus menyediakan tenaga kerja dari luar daerah.
Namun sebaliknya apabila disuatu daerah terjadi lonjakan jumlah tenaga kerja
maka akan terjadi persaingan yang kurang sehat antar pekerja dan banyaknya
angkatan kerja terpaksa keluar dari daerah untuk mendapatkan pekerjaan. Maka
pada umumnya masyarakat pedesaan lebih banyak angkatan kerja yang berusia
lanjut sehingga proses pembangunan sedikit mengalami kendala karena yang
memiliki potensi dan keahlian biasanya enggan untuk tinggal di pedesaan. Usia
angkatan kerja dapat dibagi dalam 3 kelompok yaitu:
[Type text]

1) Angkatan kerja muda usia 15-25 tahun;
2) Angkatan kerja sedang usia 25-55 tahun dan;
3) Angkatan kerja tua usia diatas 55 tahun.
Maka dari tabel diatas dapat menunjukkan bahwa ketersediaan tenaga kerja Desa
Wlahar Wetan dari jumlah penduduk untuk angkatan kerja muda mencapai 15,460
%, angkatan kerja sedang sebesar 42,047 % sedangkan untuk angkatan kerja tua
sebesar 17,122 %.
2.4.2. Tingkat Pendidikan
Tingkat pendidikan masyarakat Desa Wlahar Wetan termasuk masih sedang
karena kondisi ekonomi dan pemahaman akan pentingnya pendidikan masih belum
maksimal yakni angka putus sekolah dasar masih ada pada tahun-tahun
sebelumnya. Desa hanya memiliki satu SD Negeri, 1 buah Yayasan Taman
Kanak-kanak. Baru pada tahun 2010 berdiri Kelompok Bermain PAUD, Sehingga
diharapkan dapat meningkatkan jenjang kelulusan masyarakat yang tadinya hanya
tamat SD namun kedepan minimal masyarakat lulus pada tingkat SMP dan
program nasional pendidikan dasar 9 tahun di Desa Wlahar Wetan dapat tercapai
100% dan menekan angka putus sekolah pendidikan dasar.
Tabel 2.2. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
No Tingkat Pendidikan Jumlah (Jiwa)
1 Tidak tamat SD 50
2 Tamat SD 125
3 Tamat SMP 378
4 Tamat SMA 274
5 Tamatan D1 21
6 Tamatan D2 5
7 Tamatan D3 15
8 Tamatan S1 12
Jumlah 880
[Type text]

2.4.3. Mata Pencaharian
Mata pencaharian masyarakat sangat dipengaruhi oleh dimana mereka
tinggal dan hidup karena Desa Wlahar Wetan termasuk dalam wilayah pertanian
maka sebagian besar mengandalkan hidup pada hasil pertanian baik itu pertanian
sawah maupun pertanian kebun. Ketersediaan tenaga kerja untuk Desa Wlahar
Wetan masih didominasi oleh lulusan SD/SMP atau yang sederajat hal ini dapat
mempengaruhi kualitas kerja dan pengalaman serta pendapatan yang rendah, oleh
karena itu mata pencaharian sebagian besar masyarakat adalah petani, buruh tani,
pekerja bangunan, serta menjadi buruh diluar desa dengan penghasilan yang
rendah. Dengan penghasilan yang rendah berpengaruh pada rendahnya tingkat
pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat.
Tabel 2.3. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian
No. Mata Pencaharian Jumlah (Jiwa)
1. Petani 427
2. Buruh Tani 103
3. PNS/TNI/POLRI 39
4. Pegawai Swasta 52
5. Pedagang 121
6. Buruh Industri 65
7. Buruh harian lepas 96
8. Tukang 25
9. Pengangkutan 16
10. Lain-lain 32
Jumlah 976
2.6.4. Pola Penggunaan Lahan
Penggunaan lahan masyarakat tidak lepas dari sejarah, dimana masa-masa
penjajahan Belanda Desa Wlahar Wetan termasuk penghasil cengkeh karena pada
masa itu cengkeh merupakan primadona untuk tanaman perkebunan. Akibat harga
cengkeh yang rendah maka masyarakat banyak yang menebangnya kemudia
[Type text]

diganti dengan tanaman albasia. Namun pada dasarnya lahan yang dimiliki oleh
masyarakat lebih menyukai dengan keanekaragaman hayati. Luas Desa Wlahar
Wetan seluruhnya sekitar 384,29 Ha/m2, dimana penduduknya mempunyai
pekerjaan sebagai petani, petani buruh dan buruh harian lepas. Maka pola
pemilikan lahan sangat berkaitan erat dengan mata pencahariannya. Perincian
masing-masing penggunaan lahan di Desa Wlahar Wetan adalah sebagai berikut:
Tabel 2.4. Luasan dan Penggunaan Lahan Desa Wlahar Wetan
No. Penggunaan Lahan Jumlah (Ha)
1. Persawahan 195,690
2. Pemukiman 38,600
3. Pekarangan 28,510
4. Perikanan 0,185
5. Pangkuan hutan -
6. Pendidikan 0,420
7. Perkantoran 0,115
8. Lapangan 0,210
9. Lain-lain 120,560
Jumlah 384,290
2.6.5. Kepemilikan Ternak
Penduduk desa Wlahar Wetan sekitar 35% memelihara ternak kambing, baik
kambing jawa randu maupun kambing kacang. Pemeliharaan ternak dipilih
penduduk desa sebagai tabungan hidup yang juga digunakan untuk
memanfaatkan lahan yang masih tersedia banyak padang rumput dan
memanfaatkan dari hasil tanaman pertanian dan perkebunan sehingga pakan
ternak bisa didapatkan. Jenis ternak yang dipelihara antara lain sapi, kambing,
kelinci, ayam dan bebek.
Pemeliharaan ternak dilakukan oleh penduduk desa wlahar wetan sebagai
pekerjaan sambilan dan bukan sebagai pekerjaan pokok. Hewan ternak berupa
sapi, kambing, ayam, sebagian besar dikandangkan oleh penduduk, hal ini
[Type text]

dikarenakan kterbatasan atau kurangnya lahan yang dimiliki. Jumlah kepemilikan
binatang ternak dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.5. Jumlah Kepemilikan Ternak Desa Wlahar Wetan
No. Kepemilikan Ternak Jumlah
1. Jumlah Pemilik Ternak Sapi 105
2. Jumlah Pemilik Ternak Kambing 165
3. Jumlah Pemilik Ternak Kerbau 4
4. Jumlah Pemilik Ternak Babi 2
5. Jumlah Pemilik Domba 20
6. Jumlah Pemilik Ternak Itik 5
7. Jumlah Pemilik Ternak Ayam 275
8. Jumlah Buruh Ternak 15
Jumlah 591
2.6.4. Sistem Usaha Tani
Ditinjau dari komoditas yang diusahakan masyarakat adalah komoditas
pertanian seperti padi, jagung, ketela, ubi jalar dan dari komoditas perkebunan
seperti kopi, cengkeh, kelapa, jengkol, petai serta komoditas kehutanan seperti
komoditas kayu albasia, sengon, bambu dan kayu tahun lainnya. Komoditas
unggulan pada sekarang ini sudah tidak ada lagi, hal tersebut dikarenakan jenis
tanaman yang diusahakan sangat bervariasi. Namun lebih didominasi oleh hasil
kehutanan rakyat berupa albasia dan sengon. Pada tahun 2012 ini mulai
dikembangan usaha tani jati unggul pola bagi hasil dengan memanfaatkan lahan
pribadi untuk daerah-daerah yang tidak dapat digunakan untuk lahan produktif
pertanian bekerjasama dengan unit UBH-KPWN Pusat Jakarta.
2.5.2. Kelembagaan Desa
Dalam Hal ini kelembagaan desa diartikan organisasi yang melaksanakan
berbagai fungsi mitra penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan
[Type text]

desa, pembinaan dan pemberdayaan kemasyarakatan desa serta pelayanan sosial
maupun kegiatan ekonomi.
Kelembagaan desa yang ada sekarang ini sudah berjalan cukup baik hanya
saja perlu peningkatan kapasitas pengurus agar lembaga yang ada bisa dan
mampu mandiri dalam mengelola lembaga tersebut. Adapun lembaga yang ada
yaitu :
Tabel 2.6. Jenis Kelembagaan Desa Wlahar Wetan
2.5. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana merupakan faktor yang sangat penting dalam proses
pembangunan wilayah guna peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Untuk sarana dan prasarana jalan di Desa Wlahar Wetan masih banyak
[Type text]
No. Kelembagaan Desa Jumlah
1. Pemerintah Desa 8 Orang
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 7 Orang
3. LKMD 12 Orang
4. RT 85 Orang
5. RW 6 Orang
6. PKK 45 Orang
7. Hansip/Linmas 23 Orang
8. Kader Pembangunan Desa (KPD) 5 Orang
9. Karang Taruna 25 Orang
10. Kelompok Tani (4 Kelompok) 90 Orang
10. Kelompok Wani Tani (KWT) 55 Orang
11. Lembaga BKD 3 Orang
12. Kelompok Petani Pemakai Air (P3A) 95 Orang
13. PAUD 7 Orang
14. TPA/TPQ 6 Orang
15. TK 4 Orang

membutuhkan perbaikan dan rehabilitasi sebagai prasarana utama perhubungan
jalan desa, ditambah adanya jalan utama jalur provinsi sekarang ini sebagai sarana
transportasi angkutan baik lokal, kabupaten maupun nasional. Untuk sarana dan
prasarana bidang pendidikan di Desa Wlahar Wetan sudah memiliki 1 (satu) unit
Sekolah Dasar hanya saja butuh pengembangan adanya prasarana penunjangnya,
lalu sudah berdirinya Pendidikan Anak Usia (PADU) tahun 2010 yang berubah
program menjadi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan model Kelompok
Bermain bernama POS PAUD Mulia Bangsa, dan pada tahun 2014 Pemerintah Desa
merintik pendirian TK. Pertiwi dikarenakan belum tersedia melalui RKP Desa Tahun
2015 sedangkan SD sudah ada dengan adanya program SD Satu Atap namun
untuk prasarana penunjang pada tahun mendatang masih kurang dari sarana
prasarana belum lagi rehabilitasi ruang belajar dan ruang laboratorium yang
lainnya. Sarana utama yang masih banyak kekurangan terutama masalah balai
desa yang sudah rusak, rehabilitasi gedung pertemuan/serbaguna, lapangan sepak
bola yang tidak memenuhi standar, sarana air bersih, jalan pertanian dan
bendung/irigasi yang sampai saat ini masih bersifat irigasi setengah teknis tetapi
tidak adanya aliran air dari induk kali banjaran III sehingga kondisi persawahan
hanya mengandalkan tadah hujan/musim penghujan.
2.7. Kondisi Pemerintahan Desa
Orbitasi (Jarak dari pusat pemerintahan) dari desa dengan :
• Ke Pusat Pemerintahan Kecamatan : 6 Km Lama tempuh : 15 menit
• Ke Pusat Ibukota Kabupaten : 15 Km Lama tempuh : 35 menit
• Ke Pusat Ibukota Propinsi : 212 Km Lama tempuh : 6 jam
• Ke Pusat Ibukota Negara : 447 km Lama tempuh : 10 Jam
2.8. Pembagian Wilayah Desa
2.8.1. Batas Wilayah
• Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pekaja Kecamatan Kalibagor.
• Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kaliori dukuh congot dan sungai
serayu.
• Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Wlahar Kulon kecamatan Patikraja.
• Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kaliori.
[Type text]

Luas wilayah
Luas Wilayah Desa Wlahar Wetan adalah 384,389 Ha, Luas wilayah terdiri dari :
· Tanah Sawah : 195,69 Ha/M2
· Tanah Tegalan : 75,600 Ha/M2
· Tanah Darat : 28,600 Ha/M2
· Tanah Lain-lain : 84,499 Ha/M2
2.8.2. Wilayah bawahan
Wilayah yang dikoordinasikan melalui Kepala Dusun meliputi :
a. Kepala Dusun I membawahi Grumbul wetan, rawa-wiru dan pertinggi.
b. Kepala Dusun II membawahi gerumbul kulon, Taman sari, tambangan dan
pengarengan /lor sawah.
Jumlah Rukun Warga ada 2 buah terdiri dari:
a. RW 1 terdiri dari 8 RT
b. RW 2 terdiri dari 10 RT
2.8.3. Tanah Banda Desa
1. Tanah Sawah : 18,45 Ha
2. Tanah Pekarangan : 1,58 Ha
3. Kolam : 0,00 Ha
4. Lain-lain : 0,21 Ha
2.9. Struktur Organisasi Pemerintah Desa
2.9.1. Perangkat Desa
Jumlah Perangkat Desa sebanyak 8 orang terdiri dari:
1. Kepala Desa : Dodiet Prasetyo Andiyanto, ST
2. Kepala Urusan Keuangan : Warliyah
3. Kepala Urusan Umum : Musabiyanto
4. Kepala Dusun I : Sobirin
5. Kepala Dusun II : Iksan
6. Kasi. Pemerintahan : Daryo
Dan Pembangunan
7. Kasi. Kesra/kesdaya : Agus Sulistiyono
8. Staff Kasi Kesra (Kayim) : Solekhan
[Type text]

Sesuai dengan PERDA No. 12 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Pemerintah dan Perbup No. 21 Tahun 2008 serta
Perdes No. 3 Tahun 2008 Pemerintah Desa Wlahar Wetan mengacu pola minimal dalam pelaksanaannya.
2.9.2. Badan Perwakilan Desa
Badan Perwakilan Desa terdiri dari 7 orang:
1. Ketua : Imam Supriyatno
2. Wakil Ketua : H Warsito
3. Sekretaris : Musdiarto
4. Kabid. Pemerintahan : Wartono
5. Kabid. Pembangunan : Sartun
6. Kabid. Kemasyarakat : Abu tolib
7. Anggota : Yulianto
Keputusan Bupati Banyumas No. 1847 Tahun 2013 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Wlahar
Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas Masa Bakti 2013-2019
[Type text]

BAB III
POTENSI DAN MASALAH
3.1. Potensi
Sebagaimana pada umumnya desa-desa sudah barang tentu sangat kaya
dengan sumber daya alam baik berupa keindahan alam, kayu, sumber mata air.
Desa Wlahar Wetan yang tidak begitu jauh dengan Sungai Serayu sudah barang
tentu pada masa depan sangat memungkinan untuk dikembangkan sebagai
penunjang ekonomi di bidang petanian, peternakan, perikanan, hortikultura dan
agroindustri maupun agrobisnis. Disamping itu pada saat sekarang ini sudah
dikembangkan pertanian usaha tani jati unggul pola bagi hasil dengan
memanfaatkan lahan pribadi oleh masyarakat yang bekerjasama dengan unit
UBH-KPWN Pusat Jakarta. Selain itu masih ada beberapa hal sumber daya alam
yang masih bisa digali dan dikembangkan diantaranya :
· Lahan pertanian yang masih bisa ditingkatkan produktiftasnya dengan
penerapan berbagai teknik dan teknologi tepat guna,
· Sumber Daya Manusia yakni hampir 85% mata pencaharian masyarakat desa
adalah sebagai petani dan buruh tani,
· Lahan pekarangan yang belum secara maksimal termanfaatkan oleh
masyarakat,
· Wilayah dan sumber daya manusia yang produktif untuk meningkatkan
pendapatan dan perekonomian.
3.2. Permasalahan
Kondisi yang dihadapi desa Wlahar Wetan di era otonomi desa ke depan
sangat komplek, sehingga membutuhkan penanganan yang cukup serius dan
bersungguh-sungguh. Sejalan dengan visi pembangunan yang akan dijalankan dan
ingin diwujudkan serta mendasari pada misi yang akan ditempuh guna
mewujudkan visi pembangunan dimaksud, maka dapat diidentifkasi adanya 5
[Type text]

(lima) isue–isue strategis yang menjadi permasalahan pokok yang dihadapi desa
saat ini:
1. Rendahnya pemberdayaan masyarakat dan kemampuan desa
Ditinjau dari aspek ekonomi berbagai permasalahan yang dihadapi
pembangunan yang dilaksanakan selama ini antara lain ditingkat
pemerintahan, kurangnya pengembangan usaha ekonomi produktif yang
membuat pemerintah desa masih belum menemukan solusi karena lembaga
yang ada tidak mendapatkan bimbingan teknis dan belum sepenuhnya
dijalankan dengan program yang diterima, lemahnya kemampuan masyarakat
untuk mengembangkan organisasi atau lembaga-lembaga kemasyarakatan
desa.
Dari aspek sosial terdapat keterbatasan data dan informasi serta ego sektoral
dimana saling tumpang tindihnya pada lembaga yang ada, karena setiap ada
program harus membuat lembaga baru yang mengurusi, padahal di desa sudah
ada lembaga yang secara tugas dan fungsinya sama dan yang menjadi
kesulitan adalah usulan program kerja lembaga tersebut kadang tidak
dijalankan oleh anggota-anggotanya. Dengan tingkat kemampuan dan
pendidikan yang belum memadai maka dilapangan masih menghadapi kendala
seperti kurangnya biaya untuk sosialisasi, sarana dan prasarana penunjang,
kualitas sumber daya yang terbatas serta kultur budaya yang kurang
mendukung disamping masih terbatasnya kualitas sumber daya manusia itu
sendiri.
2. Masih belum maksimalnya tingkat pendidikan masyarakat
Sebagai bagian dari rendahnya tingkat ekonomi maka berdampak pada
rendahnya tingkat pendidikan masyarakat karena tidak mampu membiayai
sekolah anaknya sampai dengan pendidikan menengah dan putus sekolah.
Dengan rendahnya pendidikan maka hasil dari pembangunan akan mengalami
hambatan karena rendahnya penyerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Kesenjangan pendidikan terutama dialami oleh perbedaan tingkat pendidikan
antara laki-laki dengan perempuan, maka kedepan diharapkan masyarakat
sudah siap menjalankan program nasional pendidikan. Dilaksanakannya
otonomi pendidikan menuntut peran sekolah, orang tua dan masyarakat turut
[Type text]

serta dalam perencanaan sampai dengan pengawasan bidang pendidikan
karena permasalahan yang dihadapi sekarang ini antara lain, kurangnya
pemerataan, rendahnya kualitas pelayanan pendidikan, belum optimalnya
manajemen sistem pendidikan dan kurangnya keterlibatan masyarakat untuk
ikut serta dalam pengelolaan pendidikan.
3. Rendahnya derajat kesehatan masyarakat
Rendahnya derajat kesehatan masyarakat juga merupakan efek dari rendahnya
tingkat ekonomi masyarakat, dimana biaya obat dan pelayanan kesehatan
semakin meningkat sementara kemampuan masyarakat merosot. Dengan
adanya Poliklinik/Pos Kesehatan Desa (PKD) maupun puskesmas pembantu
tingkat desa diupayakan dapat memberikan pelayanan dasar kesehatan di
masyarakat dan terjangkau juga dapat melayani masyarakat yang miskin.
Disamping itu pelayanan posyandu juga perlu ditingkatkan baik sarana
prasarana dan pemberdayaan kader posyandu itu sendiri. Karena posyandu
merupakan ujung tombak dalam pelayanan kesehatan balita yang sebagai
generasi penerus bangsa. Sehubungan dengan mahalnya harga obat-obat
maka perlu adanya upaya kegiatan pelatihan dan sosialisasi manfaat dan
penggunaan obat-obat tradisonal serta diharapkan sampai dengan
pengembangan produk obat-obat tradisional.
4. Rendahnya tingkat ekonomi masyarakat dan tingkat kesejahteraan masyarakat
Masalah pembangunan yang sangat mendesak pada saat ini adalah masalah
kemiskinan yang ditandai oleh banyaknya pengangguran, keterbelakangan dan
keterpurukan. Masyarakat Desa Wlahar Wetan yang sebagian besar adalah
penduduk miskin dengan tingkat ekonomi yang rendah disertai rendahnya
tingkat pendidikan mengakibatkan banyaknya pengangguran.
5. Adanya kerusakan sumber daya alam dan sumber daya air
Sumber daya alam sebagai bagian dari kehidupan harus ada keseimbangan,
khususnya masalah mata air, mengingat Desa Wlahar Wetan merupakan desa
yang sebagian besar mata pencaharian masyarakatnya adalah dengan bertani
sehingga lebih banyak berinteraksi dengan lahan persawahan dan bukit. Ketika
hutan rusak maka akan berdampak pada berkurangnya sumber daya air. Air di
sungai yang belum terjangkau karena jarak yang lumayan jauh sehingga belum
[Type text]

bisa termanfaatkan oleh para petani. Begitu pula dengan air ketika bicara air
maka seluruh masyarakat akan dari hulu sampai hilir akan mempermasalahkan
air. Bila air tidak lancar maka akan mempengaruhi tatanan kehidupan
masyarakat, oleh karena itu pembenahan sumber daya air perlu dilestarikan
dan hutan sebagai salah satu penahan siklus peredaran air dimuka bumi ini.
Apabila hutan rusak maka berdampak pada sumber daya air.
3.2.1. Potensi dan Masalah
a. Daftar masalah dan potensi dari bagan Sketsa Desa
No Potensi Potensi
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Bidang Pemerintah & Pemberdayaan
Masyarakat
Honor RT
Honor RW
Honor BPD
Honor LKD/LKMD
Honor Linmas
Keterbatasan fasilitas informasi publik
Sarana dan Prasarana PEMDES belum maksimal
Tata kelola administrasi dan SPJ
lembaga-lembaga kemasyarakat yang belum
baik
Keterbatasan ruang kerja PKK, BPD, LKMD,
Gapoktan yang tidak tersedia
Belum terbentuknya BUMDesa
Pelayanan Administrasi kependudukan dan
Pendataan belum maksimal
Kegiatan dan Program pemberdayaan
masyarakat belum maksimal
Swadaya masyarakat belum maksimal
Kurang maksimalnya peran P3A dalam
peningkatan pembangunan dan pemeliharaan
Jaringan Irigasi Desa
Pengelolaan Alsintan belum berjalan baik
Belum adanya Sertifkasi untuk kepemilikan
tanah desa
Kas RT
Pertemuan/selapana
n
Struktur organisasi
Warga
II. 1.
2.
3.
Bidang Keagamaan
Kegiatan operasional dan sarana prasarana
TPA/TPQ, madrasah belum ada
Kurangnya kesadaran menjalankan syariat
agama
Masjid dan Mushola
Tokoh agama
Tenaga
[Type text]

4. Sarana dan prasarana mushola dan masjid
Tidak ada kelembagaan kerukunan beragama Gotong royong
III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Bidang Kesehatan
Kegiatan Posyandu belum maksimal
Pelayanan PKD belum maksimal
Gedung PKD sudah tidak layak pakai
Penyakit tahunan masih belum tertangani
Lingkungan RT kurang sehat
Kurangnya perhatian kesehatan Lansia
Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) belum
tertangani
Penanganan Ibu Hamil dan Anak belum maksimal
Pencemaran Limbah usaha kecil belum
tertangani
Kader
Bidan
Tenaga
Gotong royong
IV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Bidang Pendidikan
Kurangnya sarana dan prasarana PAUD,
TK,TPA/TPQ dan SD
Kurangnya informasi tentang pendidikan formal
Biaya pendidikan yang semakin tinggi
Kurangnya ketrampilan (pertanian dan
peternakan) pada lulusan sekolah
Masih ada anak yang putus sekolah
Belum tersedianya sarana prasarana dan bahan
perpustakaan desa
Tidak ada Kejar Paket B
Guru
Komite
Wali murid
V. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Bidang Ekonomi
Irigasi teknis yang belum maksimal
Irigasi dan bendung sering Jebol
Saluran pembuangan jaringan irigasi desa
banyak yang hilang
Pelebaran jalan desa
Pembangunan drainase jalan desa
Pembangunan talud jalan desa
Perbaikan pengaspalan jalan desa
Perbaikan dan pembangunan jalan pertanian
desa
Pemasangan lampu/listrik penerangan jalan desa
Pemasangan/penambahan jaringan tiang listrik
desa
Pembangunan gubuk pertanian
Rehabilitasi dan Perbaikan berkala sarana
Drainase, Jalan Desa, Jalan RT dan Jalan Antar
Desa
Swadaya
Lahan pertanian
/peternakan
Tenaga
Gotong royong
Organisasi
[Type text]

16.
17.
18.
Banyaknya pengangguran
Masih kurangnya usaha produktif dari
masyarakat
Pembinaan dan Permodalan usaha kecil belum
ada
Keterbatasan Penyaluran Pinjaman Dana Bergulir
di masyarakat
Pembinaan Kelompok Masyarakat UMKM belum
tertangani
Sarana dan Prasarana Air bersih/Pamsimas belum
ada
Pembangunan Sarana Pusat Kegiatan
Pembelajaran Terpusat Bidang Pertanian,
Perikanan dan Perkebunan
VI.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Bidang Sosial Budaya
Jalan makam rusak tidak ada drainase
Tanah Makam sudah mulai sempit
Pemeliharaan pagar makam desa
Kegiatan kelompok seni budaya kurang lancar
Kurangnya perhatian pada penyandang cacat
Krisis gotong royong
Urbanisasi di generasi muda untuk mencari
pekerjaan/merantau
Kurang berkembangnya organisasi
pemuda/karang taruna
Belum adanya gedung/ruang untuk kegiatan
kelompok sanggar seni di desa
Situs/Pemandian Taman Sari tidak terawat
Tenaga
Gotong royong
Sanggar, gamelan
Dinas terkait
Lembaga desa
Lahan pertanian
Pemuda
VII.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Kebutuhan air bersih di musim kemarau
Pemilik tanah tidak mengijinkan untuk
pengadaan jalan usaha tani desa
Hilangnya sumber mata air
Banjir di tanah lapangan
Jalan gelap di 2 RW
Tidak ada gorong-gorong atau drainase jalan di 2
RW
Jalan desa sempit
Tidak berfungsinya embung irigasi pertanian
Kurangnya perhatian akan fungsi hutan lindung
atau reboisasi untuk kelangsungan air dan mata
air
Rusaknya saluran irigasi pembuangan pada
Tenaga
Gotong royong
Warga, pemanfaat
Bukit
Saluran pembuangan
Listrik
Air
[Type text]

saluran irigasi
VIII.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Sarana dan Prasarana
Balai desa rusak
Gedung pertemuan/serbaguna rusak dan tidak
mencukupi kapasitas
Aset tanah desa untuk lumbung desa belum
termanfaatkan
Irigasi teknis belum sepenuhnya tertata dan
terkelola
Tidak adanya peruntukan ruang-ruang kerja
untuk lembaga-lembaga desa yang lain
dikarenakan kapasitas balai desa yang terbatas
Pemeliharaan sarana olahraga berupa lapangan
desa yang masih terkikis dan tergenang air
Perlu adanya Penerangan Jalan Umum Desa (PJU)
Pintu gerbang balai desa
Belum adanya Sarana dan Prasarana untuk
pengolahan hasil pertanian
Rehabilitasi dan perbaikan lapangan desa
Drainase Jalan Kab/Prov Banyak yang rusak
Perlu adanya penambahan penerangan jalan
provinsi
Swadaya
Tenaga
Gotong royong
Aset desa
Tanah Kas Desa
b. Masalah dan potensi dari bagan kalender musim
No Masalah Potensi
I.
PANCAROBA
1.
Angin ribut
Pohon
2.
Banyak penyakit flu, batuk, demam
Obat
3.
Hama tanaman
4.
Hasil Nira menyusut
5.
Tanaman kayu rusak/berkurang
II. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
KEMARAU
Tanah sawah kering
Debit air menurun
Pakan ternak kurang
Hasil panen padi menurun
Harga jual ternak tidak menentu
Kolam ikan kering
Petani produksi gula berkurang
Menanam palawija
Sayuran, Hortikultura
Pupuk kandang
[Type text]

III.
1.
2.
3.
4.
5.
HUJAN
Sumber air bersih keruh
Tanah longsor
Bangunan irigasi jebol
Tanaman rusak
Saluran buangan irigasi rusak
Musim tanan
Air melimpah
c. Masalah dan potensi dari bagan Lembaga Desa
No Lembaga Masalah Potensi
1. PEMERINTAHA
N DESA
· Perangkat kurang lengkap
karena kekosongan formasi
jabatan sekdes dan
staf/Pembantu Kasi dan Kaur
· Kurang maksimal terjun ke
masyarakat
· Penyelenggaraan tugas dan
wewenang aparat
pemerintahan desa belum
optimal sesuai ketentuan
· Belum optimalnya
pengelolaan PBB
· Belum optimalnya
administrasi barang/sarana
inventarisasi desa
· Belum adanya Sertifkasi
Aset/Tanah Kepemilikan
Desa
Sarana dan
prasarana
Struktur
Pertemuan rutin
SDM
3. PKK · Pemahaman Kegiatan PKK
belum optimal
· Masih rendahnya kepatuhan
penyelengaraan
administrasi barang dan
keuangan serta penyusunan
SPJ
· Kurang kompaknya antar
anggota dalam komitmen
berorganisasi
Sarana dan
prasarana
Struktur pengurus
lengkap
Pertemuan rutin
Arisan
SDM
4. BPD · Masih tergantung kepada Sarana dan
[Type text]

PEMDES
· Tidak ada pertemuan rutin
anggota
· Pemahaman tugas dan
wewenang sebagai mitra
PEMDES belum optimal
· Tidak ada honor
prasarana
Struktur pengurus
lengkap
SDM
5. LKMD · Formasi pengurus kurang
lengkap
· Belum optimalnya
penyerapan perencanaan
pembangunan desa
· Tidak ada honor
Pertemuan
lembaga
SDM
6. RT · Administrasi belum optimal
· Kegiatan belum optimal
· Kesadaran berorganisasi
kurang
· Keterpaksaan menjadi
pengurus
· Tidak ada honor
SDM
Warga
Struktur
kepengurusan
Iuran
Siskamling
7. RW · Formasi pengurus kurang
lengkap
· Tidak ada honor
Pertemuan
lembaga
8. LINMAS · Tidak ada kegiatan
· Personil linmas/hansip sudah
usia lanjut
· Keterwakilan Hansip tiap RT
belum maksimal
· Tidak ada honor
Seragam lengkap
9. PKD · Gedung yang ada tidak
terpakai
· Bidan praktek dirumah
· Pendataan kelahiran kurang
optimal
Gedung PKD
Bidan
Sarana dan
prasarana
[Type text]

10. KARANG
TARUNA
· Tidak ada kegiatan
· Kepengurusan kurang aktif
· Regenerasi kepengurusan
tidak berjalan
· Anggota kurang aktif
· Kelompok remaja masjid yang
aktif hanya ketua
· Kegiatan rutin belum ada
Pemuda-pemudi
11. KPD
(Kader
Pembangunan
Desa)
· Kepengurus belum optimal
dalam
perencanaan/pelaksanaan
pembangunan
· Tidak ada pertemuan
SDM
12. Lembaga BKD
(Badan Kredit
Desa)
· Pengelolaan administrasi
masih manual dan rawan
kesalahan
· Tidak ada informasi neraca
tahunan kepada publik
· Laba yang belum maksimal
masuk ke alokasi
pendapatan desa
Struktur pengurus
lengkap
13. KELOMPOK
TANI
· Kegiatan yang dibuat tidak
sepenuhnya dilaksanakan
anggotanya
· kurang kompak/aktif
anggotanya di dalam
menjalankan program
· Kurangnya sarana/prasarana
pengendalian hama
Struktur pengurus
lengkap
Petani
Pertemuan rutin
14. P3A · Yang aktif hanya ketua
· Keterlibatan pengurus lain
kurang
· Tidak ada pertemuan
Struktur pengurus
lengkap
15. Lembaga PAUD
dan TK
· Masih rendahnya kepatuhan
penyelengaraan
administrasi barang dan
Guru
[Type text]

keuangan serta penyusunan
SPJ
· Penunjang sarana dan
prasarana belum optimal
· Honor Pengajar/Guru masih
belum optimal
16. TPA/TPQ/Madra
sah/TK
· Penunjang operasional belum
ada
· Rehabilitasi sarana dan
prasarana belum maksimal
· Belum Tersedia Gedung
kegiatan mengajar TK
Sarana dan
prasarana
17. KOMITE
SEKOLAH
· Yang aktif hanya ketua
· Kurang respon kepada wali
murid
Struktur pengurus
lengkap
Guru
Wali murid
[Type text]

BAB IV
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
Dari sejarah perkembangan Desa Wlahar Wetan serta kondisi masyarakat
yang ada sekarang ini dengan didukung potensi dan masalah yang ada di Desa
Wlahar Wetan maka harapan dan pengembangan desa kedepan perlu adanya visi
dan misi untuk mengatasi masalah dan mengelola potensi yang ada dalam menuju
kesejahteraan masyarakat.
4.1. Visi dan Misi
4.1.1. Visi
Berdasarkan kondisi Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten
Banyumas saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 6 (Enam) tahun mendatang
dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh Desa Wlahar Wetan dan
amanat pembangunan yang tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Visi dalam RPJM Nasional dan RPJMD
Provinsi Jawa Tengah maka visi pembangunan Desa Wlahar Wetan tahun
2013–2019 adalah:
“Menuju Pemerintah Desa Wlahar Wetan Yang Mampu Menyelenggarakan
Pelayanan Cepat Dan Prima Dalam Mendukung Terwujudnya Wlahar Wetan Yang
Sejahtera dan Berbudaya Menuju Kemandirian Kelembagaan Kemasyarakatan
Desa Serta Tercapainya Pemerintahan Yang Baik (good Local Governance) dan
Pemerintahan Yang Bersih (Clean Government)”
4.1.2. Misi
Visi Pembangunan Desa Wlahar Wetan ke depan diharapkan mampu
mewujudkan kebutuhan dan amanat masyarakat dengan tetap mengacu pada
maksud otonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah yaitu daerah yang mempunyai kemandirian, daya
saing dan mampu memberikan pelayanan publik dalam rangka pencapaian tujuan
[Type text]

nasional seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar
Tahun 1945. Disamping itu Visi Desa Wlahar Wetan tidak lepas dari Visi dalam RPJM
Nasional dan RPJM Provinsi Jawa Tengah dan RPJM Kabupaten Banyumas disusun
dengan memperhatikan RPJM Nasional, RPJM Provinsi dan RPJM Kabupaten
Banyumas.
Visi Pembangunan harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat
berbudaya dan kesejahteraan yang ingin dicapai. “Sejahtera” mengandung
maksud membangun masyarakat sejahtera untuk tingkat perekonomian
masyarakat diharapkan pada tahun-tahun mendatang bisa mendapatkan
program-program pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis agrobisnis,
pertanian, perkebunan dan hortikultura dengan kondisi sosial budaya yang
berbasis kearifan lokal. “Berbudaya” mengandung maksud masyarakat yang
berakhlak mulia, bermoral, beretika dan beradab serta mandiri berdasarkan
falsafah Pancasila. Hal tersebut yang ditandai dengan adanya jati diri dan karakter
masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan
hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama, melaksanakan
interaksi antar budaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur
budaya desa dan memiliki kebanggaan sebagai masyarakat Desa Wlahar Wetan
sebagai bagian dari daerah Indonesia dalam rangka memantapkan landasan
spiritual, moral dan etika pembangunan desa pada khususnya dan pembangunan
daerah pada umumnya.
Kemandirian adalah hakikat dari kemerdekaan yaitu hak setiap masyarakat
untuk menentukan nasibnya sendiri dan mengubah yang terbaik bagi daerahnya
dalam kerangka negara Kesatuan RI. Oleh karena itu, pembangunan desa sebagai
usaha untuk mengisi kemerdekaan haruslah pula merupakan upaya membangun
kemandirian. Kemandirian merupakan konsep yang dinamis karena mengenali
bahwa kehidupan dan kondisi saling ketergantungan senantiasa berubah baik
konstelasinya, perimbangannya maupun nilai-nilai yang mendasari dan
mempengaruhinya. Desa mandiri adalah desa yang mampu mewujudkan
kehidupan sejajar dan sederajat dengan desa lain yang telah maju dengan
[Type text]

mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Oleh karena itu, untuk
membangun kemandirian, mutlak harus dibangun kemajuan ekonomi dan
kelembagaan. Kemampuan untuk berdaya saing menjadi kunci untuk mencapai
kemajuan sekaligus kemandirian. Kemandirian suatu desa tercermin antara lain
pada ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas yang mampu memenuhi
tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya serta kemandirian aparatur
Pemerintah Desa dalam menjalankan tugasnya, tidak menjadi ketergantungan
pembiayaan pembangunan yang bersumber dari pendapatan desa dan penguatan
lembaga-lembaga desa yang diwarnai dengan partisipasi aktif dari masyarakatnya.
Apabila sumber daya alam tidak lagi memungkinkan, kelemahan itu diimbangi
dengan keunggulan lain sehingga tidak membuat ketergantungan dan kerawanan
serta mempunyai daya tahan tinggi terhadap perkembangan dan gejolak ekonomi.
“Kesejahteraan“ terdiri dari dan mengandung maksud bentuk dana tingkat
kemajuan desa, rasa keadilan dan kemakmurannya.
Tingkat kemajuan suatu Desa dinilai berdasarkan berbagai ukuran. Ditinjau
dari indikator sosial tingkat kemajuan suatu negara diukur dari kualitas sumber
daya manusianya. Suatu daerah dikatakan makin maju apabila sumber daya
manusianya memiliki kepribadian tangguh, ber-akhlak mulia dan pendidikan yang
berkualitas. Tingginya kualitas pendidikan penduduknya ditandai oleh makin
menurunnya tingkat pendidikan terendah serta meningkatnya partisipasi
pendidikan dan jumlah tenaga ahli serta profesional yang dihasilkan oleh sistem
pendidikan. Kemajuan suatu desa juga diukur berdasarkan indikator
kependudukan, luas wilayah, ada kaitan yang erat antara kemajuan suatu desa
dengan laju pertumbuhan penduduk termasuk derajat kesehatan. Desa yang
sudah maju ditandai dengan laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil, angka
harapan hidup yang lebih tinggi dan kualitas pelayanan sosial yang lebih baik.
Secara keseluruhan kualitas sumber daya manusia yang makin baik tercermin
dalam produktivitas yang makin tinggi. Ditinjau dari tingkat perkembangan
ekonomi, kemajuan suatu desa diukur dari tingkat kemakmurannya yang tercermin
pada tingkat pendapatan. Selain itu, dalam proses produksi berkembang
[Type text]

keterpaduan antarsektor, terutama sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan
rakyat serta sektor-sektor jasa juga pemanfaatan sumber alam secara efsien dan
berwawasan lingkungan.
Desa yang maju umumnya adalah desa yang perekonomiannya stabil.
Gejolak yang berasal dari dalam maupun luar desa dapat diredam oleh ketahanan
ekonominya. Selain memiliki berbagai indikator sosial ekonomi yang lebih baik.
Dalam mewujudkan visi pembangunan desa tersebut ditempuh melalui 8 (delapan)
misi Desa Wlahar Wetan sebagai berikut:
1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional serta sikap responsif
aparatur desa sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan
peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu didukung oleh aparatur desa
yang profesional, serta responsif terhadap permasalahan–permasalahan yang
timbul di masyarakat.
2. Menyelenggarakan pelayanan masyarakat yang cepat dan prima dengan di
dukung oleh sarana dan prasarana serta sumber daya yang terampil dan
berteknologi, Mengembangkan sistem informasi desa dan tata kelola desa yang
senantiasa dimutakhirkan sesuai perkembangan keadaan sebagai upaya
mempromosikan desa dan kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan
masyarakat serta perkembangan sarana komunikasi yang semakin dinamis dan
canggih.
3. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya,
dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila adalah memperkuat jati diri dan
karakter bangsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara
kerukunan internal dan antar umat beragama, melaksanakan interaksi antar
budaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya
daerah, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dalam rangka
memantapkan landasan spiritual, moral dan etika pembangunan desa serta
daerah dengan melaksanakan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dengan
pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya seperti
bidang kesehatan, pendidikan, pemuda dan adat istiadat.
[Type text]

4. Pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi secara
berkelanjutan. Mengedepankan pembangunan sumber daya manusia
berkualitas dan berdaya saing, meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan
iptek melalui pelatihan-pelatihan serta menambah ketrampilan di masyarakat
dengan bekerjasama Perguruan Tinggi/institusi terkait serta satuan-satuan
kerja pemerintah daerah guna memperkuat perekonomian domestik berbasis
keunggulan desa menuju keunggulan kompetitif dengan membangun
keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan
jasa. SDM yang memiliki kompetensi tinggi tanpa diskriminasi karena hanya
SDM yang berkompetenlah yang dapat berkontribusi secara optimal dalam
proses peningkatan kesejahteraan rakyat. Upaya ini lebih diarahkan pada
peningkatan kesehatan fsik dan mental masyarakat, peningkatan pendidikan
dan ketrampilan masyarakat serta ketahanan keluarga.
5. Pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis agrobisnis, pertanian, perkebunan
dan hortikultura dengan kondisi sosial budaya yang berbasis kearifan lokal.
Pembangunan ekonomi masyarakat berbasiskan ekonomi kerakyatan dan
ditopang oleh sektor pertanian yang maju, sektor UMK yang tangguh dan
industri rumah tangga yang kuat. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat
merupakan prioritas utama serta memelihara dan merevitalisasi budaya yang
berakar pada kearifan lokal. Menjadikan Desa Wlahar Wetan sebagai “Desa
Mandiri” sebagai penunjang kekuatan pembangunan daerah dengan
keberadaan, kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap
menjaga fungsi, daya dukung dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa
kini dan masa depan melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara
penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi dan upaya
konservasi, meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan
lingkungan yang berkesinambungan, memperbaiki pengelolaan sumber daya
alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan, memberikan
keindahan dan kenyamanan kehidupan bermasyarakat serta meningkatkan
pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar
pembangunan desa.
[Type text]

6. Memperkuat tatanan serta struktur lembaga kemasyarakatan desa, lembaga
pertanian, peternakan, pendidikan, sosial, ekonomi dan budaya agar maksimal
membantu dan berperan aktif sejalan dengan apa yang di programkan oleh
Pemerintah Desa, pembentukan dan sistem manajemen Badan Usaha Milik
Desa yang nantinya bisa menambah pendapatan asli desa, melaksanakan
pendekatan pembangunan partisipatif dalam upaya mempercepat dan
meningkatkan pembangunan kawasan perdesaan, pemanfaatan dan
pendayagunaan aset desa sehingga memberikan nilai kesejahteraaan bagi
masyarakat dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa serta
pengembangan kerjasama antar desa.
7. Mewujudkan pemerataan pembangunan desa dan berkeadilan adalah
meningkatkan pembangunan desa melalui pembangunan dan pengembangan
usaha-usaha pedesaan, mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh,
keberpihakan kepada masyarakat, menanggulangi kemiskinan dan
pengangguran, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap
berbagai pelayanan umum, pendampingan teknis kegiatan pengelolaan
ekonomi serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk
gender.
8. Peningkatan perwujudan pembangunan fsik dan infrastruktur. Peningkatan
perwujudan pembangunan fsik dan infrastruktur lebih diarahkan kepada
sasaran-sasaran yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan kelancaran roda
kegiatan ekonomi dengan memperhatikan aspek kelestarian alam dan
lingkungan hidup serta tata ruang dan tata wilayah daerah sesuai prinsip
pembangunan kawasan perdesaan.
4.2. Kebijakan Pembangunan
Adanya sinergisitas antara desa, kabupaten, provinsi dan negara haruslah
dimulai sejak sekarang ini agar kegiatan pembangunan tidak saling tumpang tindih
dan terencana dengan baik. Kebijakan pembangunan desa tidak lepas dari
kebijakan pembangunan nasional yaitu pembangunan yang berkelanjutan
merupakan proses pembangunan yang berprinsip untuk memenuhi kebutuhan
[Type text]

sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan.
Untuk mencapai keberlanjutan yang menyeluruh diperlukan keterpaduan antara
tiga pilar pembangunan yaitu kesinambungan dalam aspek sosial, ekonomi dan
lingkungan. Tiga pilar utama tersebut yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan saling
berintegrasi dan saling memperkuat satu dengan yang lain. Untuk itu 3 (tiga)
aspek tersebut harus diintegrasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan agar tercapai pembangunan berkelanjutan yang selain dapat
menjaga lingkungan hidup/ekologi dari kehancuran atau penurunan kualitas juga
dapat menjaga keadilan sosial dengan tidak mengorbankan kebutuhan
pembangunan ekonomi.
Prediksi perekonomian pada tahun-tahun mendatang diharapkan akan lebih
baik dibandingkan tahun sebelumnya, dimana rencana program-program
diarahkan pada kegiatan yang langsung menyentuh pada masyarakat yang
bersifat produktif dan merupakan upaya konkrit dalam rangka mendorong
perkembangan sektor riil. Pada akhirnya hal-hal tersebut diharapkan dapat
mendukung peningkatan kinerja perekonomian masyarakat desa, Kabupaten
Banyumas pada khususnya dan Jawa Tengah serta negara secara utuh.
Faktor-faktor internal yang masih perlu diantisipasi, antara lain semakin
terbatasnya sumber-sumber pendapatan desa karena banyaknya aturan yang
terkadang tidak sesuai dengan kondisi lapangan yang ada. Seperti penggunaan
ADD yang masih lebih banyak dipergunakan untuk pembangunan fsik dan
terbatasnya untuk kegiatan pengembangan di sektor riil. Di sisi lain program
penanggulangan bencana dan penanggulangan berbagai penyakit, masih sangat
sedikit dana juga tuntutan adanya honor atau insentif bagi para lembaga
masyarakat seperti pengurus BPD, LKD/LKMD, RT dan RW, Linmas, PAUD dan TK
sehingga memberikan beban biaya APBDesa yang cukup berat, serta penurunan
daya beli masyarakat pada saat banyaknya hajatan secara tidak langsung akan
mempengaruhi kinerja sektor riil disamping upah tenaga kerja yang terus
mengalami kenaikan. Sedangkan faktor eksternal antara lain dampak terjadinya
[Type text]

perubahan ekonomi global khususnya pasar bebas, fluktuasi perekonomian
negara-negara maju dan perubahan harga minyak dunia yang belum stabil.
Tantangan ke depan pembangunan ekonomi adalah meningkatkan
pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas yang mampu meningkatkan
pendapatan per kapita dan mengurangi pengangguran sehingga dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Wlahar Wetan. Kebijakan
pembangunan Desa Wlahar Wetan secara umum ditujukan dalam rangka
percepatan dan prioritas sasaran, yaitu:
1. Memaksimalkan pengembangan potensi SDM aparatur yang telah dimiliki di
segala bidang, berkompeten dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok
dan fungsinya yang diarahkan kepada pelayanan serta peningkatan
kemampuan masyarakat yang mandiri dan bermanfaat, meningkatkan fungsi
koordinasi serta penegakan prinsip-prinsip good local governance;
2. Memantapkan administrasi pemerintahan dengan penerapan Information
Communication and Technology (ICT) melalui electronic government di
lingkungan Pemerintahan Desa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan
kebebasan akses informasi bagi masyarakat;
3. Mewujudkan masyarakat yang berdaya berkemampuan (empowered) dan
berdaya-saing (competitive) yang mengarah kepada kemandirian, melalui
peran aktif pemerintah, swasta dan masyarakat dengan didasari keimanan dan
ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
4. Memaksimalkan peran lembaga-lembaga kemasyarakatan, lembaga perencana
pembangunan, organisasi pertanian, kepemudaan, keagamaan dan sosial
dalam mewujudkan peran aktif, pemberdayaan, akhlak dan moral umat
(akhlaqul kharimah);
5. Mengembangkan kawasan usaha ekonomi mandiri berbasis ketrampilan
masyarakat dan keluarga guna mendukung percepatan pembangunan kawasan
perdesaan;
6. Mengembangkan kelompok usaha produktif, Badan Usaha Milik Desa dan
Lembaga Keuangan Mikro melalui kemitraan bisnis (Program Kemitraan dan
Bina Lingkungan oleh BUMN/BUMD dan Corporate Social Responsibility/CSR
oleh Swasta);
[Type text]

7. Pemanfaatan potensi sumber daya alam secara bijaksana melalui
pendampingan, pengelolaan dan penerapan teknologi tepat guna;
8. Meningkatkan peran lembaga keuangan dalam mendukung permodalan dan
penciptaan iklim kondusif bagi tumbuhnya ekonomi kerakyatan yang
dikonsentrasikan pada bidang pertanian dan UMK serta memacu
berkembangnya potensi ekonomi rakyat;
9. Memanfaatkan secara optimal sumber daya alam maupun buatan sesuai
dengan RTRW Kabupaten Banyumas dan Provinsi Jawa Tengah, hasil penelitian
serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna yang
melibatkan kalangan perguruan tinggi, untuk pengurangan resiko bencana dan
mendorong terwujudnya kesejahteraan rakyat yang lebih baik;
10.Memanfaatkan potensi budaya dan kearifan lokal dalam memperkuat sistem
sosial masyarakat serta pengembangan dan promosi budaya;
11.Penyempurnaan produk-produk rencana tata ruang dan menjadikannya sebagai
acuan dalam pelaksanaan pembangunan serta pengembangan sarana dan
prasarana (infrastruktur) guna mendukung tumbuhnya perekonomian dan aset
desa;
12.Penyusunan produk-poduk hukum desa disertai dengan upaya sosialisasi,
penerapan dan penegakan secara konsisten dan konsekuen guna menjamin
adanya kepastian hukum serta terciptanya rasa aman dan tenteram bagi
masyarakat.
4.3. Arah Kebijakan Pembangunan
Arah kebijakan nasional ditekankan pada upaya memberikan perlindungan
sosial dan keberpihakan terhadap masyarakat miskin serta peningkatkan akses
dan mutu pelayanan dasar (SEB Menteri Negara, PPN/Kepala Bappenas dan
Menteri Keuangan Nomor 0081/M.PPN/04/2008 dan Nomor SE 57/MK/2008 tentang
pagu Indikatif RKP Tahun 2009). Arah kebijakan Pembangunan Desa lebih
menitikberatkan didalam upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia
yang ditujukan untuk meningkatkan aksesbilitas dan kualitas pelayanan kesehatan
dan pendidikan, pembangunan infrastruktur strategis, revitalisasi pertanian,
perdagangan, jasa dan industri pengolahan yang berdaya saing, rehabilitasi dan
[Type text]

pemanfaatan sumber daya alam dan koservasi lingkungan secara berkelanjutan,
pengembangan potensi ekonomi lokal serta penataan struktur kepemerintahan.
Untuk pencapaian visi dan misi pemerintahan Desa Wlahar Wetan untuk
menyiapkan kemandirian masyarakat Desa Wlahar Wetan maka arah kebijakan
pembangunan dijabarkan sebagai berikut:
4.3.1. Arah Kebijakan Ekonomi
Arah kebijakan dalam bidang ekonomi adalah:
a. Memanfaatkan potensi ekonomi lokal melalui kerjasama lokal, regional dan
antar wilayah dalam mendukung pengembangan ekonomi desa, daerah dan
provinsi guna meningkatkan daya tarik investasi. Sasarannya adalah:
1) Terbentuknya jejaring kerjasama antar desa dan antar lembaga yang
semakin mantap dan sinergis dalam bidang-bidang yang memberikan
peluang kepada masyarakat untuk mengembangkan perekonomian desa
dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara
berkelanjutan;
2) Meningkatnya ketahanan pangan melalui sistem kewaspadaan pangan dan
gizi, lumbung pangan dan desa mandiri pangan;
3) Meningkatnya produktivitas pertanian melalui pertanian terpadu, benih
bermutu, pengendalian hama terpadu, optimalisasi pupuk organik dan
penerapan teknologi tepat guna;
4) Meningkatnya kualitas manajemen badan usaha milik desa yang
mendukung pengembangan usaha potensi ekonomi dan akses permodalan;
5) Berkembangnya potensi ekonomi lokal melalui pendekatan klaster dan
kawasan, khususnya pertanian, hortikultura, industri dan pariwisata.
b. Membangun dan mengembangkan jaringan bisnis ekonomi lokal melalui Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang diarahkan pada pengelolaan usaha
oleh pelaku bisnis dan masyarakat secara mandiri. Sasarannya adalah:
1) Terwujudnya masyarakat yang pro aktif dan tanggap dalam mengantisipasi
peluang yang tersedia;
2) Tersusunnya peraturan/regulasi dan SOP Unit-Unit Usaha Milik Desa yang
mendukung pemberdayaan masyarakat;
[Type text]

3) Pengembangan UMKM dengan mempermudah akses permodalan,
mekanisme kinerja kelembagaan UMKM, pendampingan teknis, akses ke
pasar, serta sistem perlindungan yang memadai;
4) Berkembangnya daerah penyangga bahan baku bagi UMKM, melalui
pemanfaatan teknologi tepat guna;
5) Berkembangnya pasar produk yang dikelola lembaga Unit-Unit Usaha Milik
Desa serta menjaga kesinambungan pasar yang sudah ada.
4.3.2. Arah Kebijakan Peningkatan Sumber Daya Manusia
Arah kebijakan dalam peningkatan sumber daya manusia adalah:
a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di segala bidang dengan didasari
keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sasarannya adalah:
1) Meningkatnya kesadaran beragama dimulai sejak usia dini serta sarana
peribadatan;
2) Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat dan kemudahan akses dalam
menempuh pendidikan tanpa diskriminasi usia kelompok dan jenis kelamin;
3) Meningkatnya penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni di
kalangan masyarakat, melalui pelatihan ketrampilan di bidang ilmu
pengetahuan, teknologi serta eksplorasi di bidang kesenian;
4) Meningkatnya prestasi olah raga;
5) Meningkatnya pembangunan gender;
6) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
7) Meningkatnya Keluarga Kecil Berkualitas dan Sejahtera.
b. Terwujudnya masyarakat yang berkemampuan (empowered), berdaya saing
(competitive) yang mengarah kepada kemandirian, melalui peran aktif
pemerintah, swasta dan masyarakat dengan sasarannya adalah:
1) Meningkatnya ketrampilan masyarakat melalui pelatihan;
2) Menguatnya kelembagaan masyarakat sebagai wadah partisipasi
masyarakat;
3) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan
keputusan.
c. Meningkatkan kemampuan, kompetensi dan profesionalisme aparatur
Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang
diarahkan kepada pelayanan masyarakat serta peningkatan penyelenggaraan
[Type text]

pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dengan
sasarannya adalah:
1) Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintah desa melalui pendidikan
dan pelatihan;
2) Terwujudnya sistem kerja perangkat desa yang mantap, teruji dan
meningkatnya kesejahteraan perangkat desa.
d. Meningkatnya kepercayaan kepada pemerintahan desa serta dapat
membangkitkan gairah masyarakat dalam berkarya membangun bangsa
melalui:
1) Penyusunan produk-produk hukum desa;
2) Sosialisasi, penerapan dan penegakan produk hukum secara konsisten dan
konsekuen.
e. Memantapkan administrasi dan tata kelola desa dengan penerapan Information
Communication and Technology (ICT) melalui electronic government di
lingkungan Pemerintahan Desa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan
kebebasan akses informasi bagi masyarakat. Sasarannya adalah:
1) Semakin mantapnya sistem administrasi pemerintahan;
2) Semakin mantapnya sistem pelayanan kepada masyarakat oleh
pemerintah;
3) Berkembangnya penggunaan sistem ICT dalam tata laksana pemerintahan
di desa;
4) Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan
pemerintahan;
5) Aparatur pemerintah yang membuka peluang terhadap partisipasi
masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.
4.3.3. Arah Kebijakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Secara Berkelanjutan
Arah kebijakan pembangunan dibidang sumber daya alam dan lingkungan
hidup adalah memanfaatkan secara optimal sumber daya alam maupun buatan
sesuai dengan RTRW Desa Wlahar Wetan. Sasarannya adalah:
1. Terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam secara optimal tanpa
mengganggu keseimbangan dan kelestarian alam itu sendiri;
2. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang memungkinkan
pemanfaatan sumber daya alam secara lestari;
[Type text]

3. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian alam;
4. Berkurangnya resiko bencana.
4.3.4. Arah Kebijakan Keuangan Desa
4.3.4.1. Arah Kebijakan Pendapatan Desa
Dasar penentuan arah kebijakan keuangan desa adalah Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa.
Dalam peraturan tersebut jenis-jenis pendapatan desa dirinci menurut jenis
pendapatan desa selanjutnya untuk jenis pungutan desa telah diatur dalam
peraturan desa. Diharapkan pada tahun-tahun kedepan Pendapatan Asli Desa dan
Alokasi Dana Desa baik dari APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota dan
bantuan-bantuan dalam bentuk hibah, bansos, dana bergulir akan senantiasa
bertambah mengingat akan kebutuhan yang semakin meningkat. Komponen
pendapatan yang meliputi Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Perimbangan, dan
bantuan baik dari Pemerintah Kabupaten Banyumas, Pemerintah Propinsi Jawa
Tengah maupun bantuan dari Pemerintah, bantuan dari pihak ketiga serta lain-lain
pendapatan yang sah, yaitu:
a) Pendapatan Asli Desa
• Tanah Kas Desa,
• Tanah Suksara Desa,
• Pungutan Desa,
• Kekayaan Desa lainnya.
b) Dana Bantuan dari Pemerintah Kabupaten Banyumas
• Alokasi Dana Desa,
• Bantuan Instruksi Bupati,
• Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah,
• Program Pemerintah Daerah yang berbasis desa,
• Bantuan lain-lain.
c) Dana Bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
• Program Pemerintah Provinsi yang berbasis desa,
• Bantuan kegiatan dana bergulir,
d) Dana Bantuan dari Pemerintah
• Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat,
• Program Pemerintah Pusat yang berbasis desa,
• Bantuan hibah dan sosial,
[Type text]

e) Dana Bantuan dari Pihak Ketiga
• Bantuan dari Lembaga Swadaya Masyarakat,
• Bantuan lainnya yang tidak mengikat.
f) Dana Tidak Terduga
4.3.4.2. Arah Kebijakan Belanja Desa
Belanja desa diproyeksikan untuk belanja aparatur dan belanja publik. Arah
kebijakan belanja desa lebih diutamakan dalam upaya-upaya pemberdayaan
masyarakat menuju kemandirian desa dan pembangunan infrastruktur yang
meliputi:
a) Belanja Tidak Langsung
Adalah belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh ada tidaknya
program dan kegiatan desa yang dipengaruhi kontribusinya terhadap prestasi
kerja sukar diukur. Adapun arah kebijakan belanja tidak langsung meliputi:
• Belanja penghasilan tetap perangkat desa;
• Belanja tunjangan perangkat desa;
• Belanja bantuan keuangan bagi lembaga-lembaga desa;
• Belanja tidak terduga yang meliputi biaya penanggulangan bencana.
b) Belanja Langsung
Adalah belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh program kegiatan desa
yang kontribusinya terhadap pencapaian prestasi kerja dapat diukur. Adapun
arah kebijakan untuk belanja langsung meliputi:
• Belanja kegiatan pembangunan infrastruktur;
• Belanja kegiatan pemberdayaan teknis;
• Belanja penambahan modal lembaga-lembaga desa.
4.3.5. Program Pembangunan Desa
Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan dan langkah-langkah,
sasaran prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman serta kerangka berfkir yang
melatarbelakangi upaya pencapaian visi dan misi yang akan dilakukan. Untuk
mencapai visi dan misi maka strategi pembangunan digunakan sebagai dasar
penyusunan program dan kegiatan pembangunan.
Penyusunan Program Pembangunan Desa Wlahar Wetan Kecamatan
Kalibagor Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2019 berdasarkan PP No. 38 Tahun
[Type text]

2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota; Permendagri No 13 Tahun
2006 jo Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah. Program-program pembangunan dalam RPJM-Desa ini juga mengacu
program nasional yang terdapat dalam RPJP Nasional (UU No. 17 Tahun 2007) dan
RPJM Nasional (Perpres No. 7 Tahun 2004) dan tahapan pembangunan lima
tahunan RPJPD Provinsi Jawa Tengah (Perda No. 3 Tahun 2008) dan RPJMD
Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah serta RPJP 2005-2025.
Selain peraturan perundangan di atas, program pembangunan dalam RPJM
Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2019
mendasarkan pada Perda No. 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Jawa Tengah; Peraturan Gubernur No. 88 Tahun 2008 tentang Rencana Aksi
Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RADPRB) Provinsi Jawa Tengah. Program
pembangunan dalam RPJM Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten
Banyumas Tahun 2013-2019 meliputi Program Kewenangan Urusan Wajib, Program
Kewenangan Urusan Pilihan, Pelaksanaan Tugas Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan serta Pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan.
a) Kewenangan Urusan Wajib Kelompok program kewenangan urusan wajib,
meliputi 23 kewenangan urusan, rincian program masing-masing kewenangan
urusan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Pendidikan
Pemerintah Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas
di dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia akan terus berupaya
untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan bidang pendidikan
melalui:
1) Peningkatan pemerataan dan layanan akses pendidikan;
2) Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan;
3) Peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik
penyelenggaraan pendidikan;
4) Peningkatan dan rehabilitasi Ruang Kelas Pos PAUD/ TK dan SD;
5) Peningkatkan Penyelenggaraan kesetaraan (Paket A, B dan C);
[Type text]

6) Peningkatkan partisipasi masyarakat serta kualitas Komite Sekolah
dan pencitraan publik dalam penyelenggaraan pendidikan;
7) Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan peningkatan
kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga
kependidikan Kelompok Bermain/PAUD dan TK;
8) Peningkatan sarana dan prasarana Pos Pendidikan Anak Usia Dini
Kelompok Bermain/PAUD dan TK;
9) Pembangunan sarana penunjang gedung Pendidikan Anak Usia Dini
dan TK;
10) Penyelenggaraan perpustakaan online sekolah;
11) Peningkatan pengadaan buku dan sarana pendidikan SD;
12) Pembinaan dan peningkatan kemampuan pemuda dalam
berolahraga;
13) Peningkatan kelembagaan Karang Taruna dan peran serta dalam
pembangunan.
2. Pembangunan Bidang Agama
Untuk pencapaian sasaran pembangunan, program yang akan ditempuh
adalah:
1) Meningkatkan jumlah sarana dan prasarana masjid dan mushola;
2) Meningkatnya pendidikan keagamaan sejak usia dini;
3) Rehabilitasi sarana Madrasah Diniyah;
4) Rehabilitasi Masjid dan Mushola;
5) Kegiatan TPQ/TPA;
6) Kegiatan pengajian dan peringatan hari besar keagamaan;
7) Penyediaan sarana peribadatan;
8) Pembinaan tenaga keagamaan dan peningkatan kualitas tenaga
keagamaan.
3. Pemerintahan Umum
Rencana kerja dalam bidang ini meliputi:
1) Penyusunan produk hukum desa yang mendorong pencapaian
akuntabilitas dan kondusiftas penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan, penyusunan peraturan desa, pengawasan produk
hukum, sosialisasi produk-produk hukum, peningkatan pelayanan
[Type text]

penyelesaian sengketa hukum, penghormatan HAM serta koordinasi
antar lembaga dalam bidang bantuan hukum;
2) Peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaran pemerintahan
dan pembangunan, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
3) Peningkatan efsiensi dan efektivitas penyelenggaraan tata kelola
pemerintahan desa yang mendukung penyelenggaraan otonomi desa
dan daerah serta meningkatnya sinergitas antara pusat, desa dan
daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah;
4) Peningkatan sinkronisasi pelaksanaan bidang administrasi keuangan,
meningkatnya tertib administrasi keuangan desa dalam
mengefektifkan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan desa,
memantapkan tertib administrasi kepemerintahan dalam rangka
peningkatan kapasitas birokrasi dan profesionalisme aparat dengan
menekankan pada perubahan sikap dan perilaku aparat pemerintah
desa yang efektif, efsien, responsif, transparan dan akuntabel;
5) Optimalisasi manajemen pengelolaan aset desa yang diprioritaskan
pada pengamanan aset-aset desa dan tersedianya data aset yang
ditatausahakan secara tertib serta aset desa yang berupa kekayaan
milik desa yang berupa aset tanah yang disertifkasikan atas nama
Pemerintah Desa;
6) Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi (IT Desa);
7) Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD);
8) Peningkatan peran dan fungsi Badan Permusyawarahan Desa;
9) Penyusunan Standar Operasional Pelayanan (SOP);
10) Peningkatan kualitas pengawasan fungsional, pengawasan
melekat dan pengawasan masyarakat sebagai bagian integral proses
pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.
4. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
Rencana kerja pembangunan urusan kesehatan meliputi:
1) Peningkatan peran dan fungsi PKD;
2) Peningkatan sarana dan prasarana PKD;
3) Peningkatan pemberdayaan dalam rangka perilaku hidup bersih dan
sehat;
4) Peningkatan lingkungan hidup yang sehat;
[Type text]

5) Pencegahan dan Penanggulangan penyakit fokus kegiatan surveilans,
pencegahan, pengendalian dan penanggulangan penyakit menular
termasuk Kejadian Luar Biasa (KLB)/bencana dan penyakit tidak
menular;
6) Meningkatnya pengetahuan pemahaman masyarakat tentang
perumahan dan lingkungan yang sehat, nyaman serta aman;
7) Peningkatan pelayanan posyandu balita dan posyandu lansia;
8) Meningkatkan peserta program KB.
5. Pembangunan sumber daya alam
Rencana kerja pembangunan urusan sumber daya alam dan lingkungan
hidup meliputi:
1) Meningkatkan pelestarian hutan dan sumber daya air;
2) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sumber
daya alam air;
3) Meningkatkan kawasan konservasi serta daerah aliran sungai;
4) Meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan air
tanah bersama masyarakat.
6. Ekonomi
Rencana kerja pembangunan urusan ekonomi meliputi:
1) Meningkatkan kemampuan lembaga ekonomi desa;
2) Penyelenggaraan pembinaan kelompok masyarakat melalui berbagai
unit-unit usaha masyarakat;
3) Meningkatkan pelayanan dan kemudahan-kemudahan masyarakat
dalam memperoleh kredit permodalan dari unit-unit lembaga/badan
usaha milik desa;
4) Pendampingan teknis dan akses pasar mendorong perkembangan
BUMDesa;
5) Memprioritaskan BUMDesa dalam pengelolaan sumber daya alam di
desa.
7. Sarana dan Prasarana
Urusan Wajib kegiatan sarana dan prasarana meliputi 3 (tiga) bidang, yaitu:
1) Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan;
2) Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air;
3) Bidang Prasarana Perdesaan Bangunan.
[Type text]

Urusan Wajib Rencana kerja pembangunan meliputi:
a. Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan adalah:
1) Pembangunan, rehabilitasi/pemeliharaan jalan desa;
2) Peningkatan akses jalan pembangunan dan perbaikan jalan desa
Wlahar Wetan sebagai alternatif untuk menuju kecamatan dan
kabupaten;
3) Pembangunan drainase dan talud jalan desa;
4) Pemeliharaan Jembatan penghubung jalan desa;
5) Rehabilitasi jalan setapak di wilayah RT dan RW.
b. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air adalah:
1) Pembangunan bendung dan irigasi, meliputi:
· Pemeliharaan jembatan, jalan usaha tani dan irigasi desa.
· Pemeliharaan saluran pembuangan air sawah.
2) Pembangunan talud;
3) Pembangunan pengadaan air bersih.
c. Bidang Prasarana Perdesaan Bangunan, meliputi:
1) Pembangunan balai desa;
2) Pembangunan gedung serbaguna/terpadu;
3) Rehabilitasi lapangan desa;
4) Rehabilitasi lumbung desa, PKD dan sarana olahraga lainnya;
5) Pembangunan pusat kegiatan kelompok seni, budaya dan
pertanian/peternakan;
6) Pembangunan sarana instalasi air bersih.
8. Penataan Ruang
Rencana kerja pembangunan Penataan Ruang, meliputi:
1) Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Desa;
2) Penyediaan rencana rinci pengembangan kawasan ekonomi, pertanian,
hortikultura dan agrobisnis;
3) Peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dan pengendalian
serta pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya bagi
masyarakat terhadap pemanfaatan akses jalan desa, jalan usaha tani
dan jalan setapak tiap-tiap RT;
4) Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dan lahan
pertanian pangan berkelanjutan.
9. Perencanaan Pembangunan
Rencana kerja urusan perencanaan pembangunan adalah:
[Type text]

1) Peningkatan kerjasama antara desa dan dalam perencanaan
pembangunan;
2) Mendorong kelembagaan BKAD untuk lebih berperan dalam
perencanaan pembangunan tingkat desa;
3) Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan, penelitian dan
pengembangan pembangunan desa;
4) Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan desa;
5) Penerapan pembangunan kawasan perdesaan dalam upaya
mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan pembangunan
partisipatif.
10.Lingkungan Hidup
Sasaran rencana kerja pembangunan urusan lingkungan hidup adalah:
1) Terkendalinya beban pencemaran lingkungan pada usaha peternakan
serta berkurangnya resiko pencemaran bahan-bahan berbahaya dan
beracun (produk yang mengandung B-3 maupun limbah B-3);
2) Peningkatan kedisiplinan masyarakat maupun pelaku usaha terhadap
peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
3) Peningkatan kearifan lokal/tradisional masyarakat dan sumber daya
aparatur dalam pencegahan bencana dan pelestarian lingkungan hidup;
4) Peningkatan penanganan kawasan lahan kritis dengan komoditas
perkebunan berupa tanaman keras atau tanaman tahunan dan tanaman
penutup tanah;
5) Peningkatan pengelolaan lahan, teknik budidaya, manajemen usaha tani
dan kualitas hasil;
6) Peningkatan dan pemulihan daya dukung lingkungan pada kawasan
lindung, cadangan sumber daya alam serta lahan di ekosistem Daerah
Aliran Sungai (DAS/sub DAS);
7) Peningkatan kapasitas aparat, masyarakat dan warga dalam
pencegahan pencemaran, perusakan, serta pengembangan teknologi
ramah lingkungan;
[Type text]

8) Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam fokus kegiatan
identifkasi permasalahan dan fasilitasi penanganan kawasan lindung
serta keanekaragaman hayati, pemberian penghargaan kepada
masyarakat yang berjasa dan penanganan masyarakat yang bermasalah
dibidang lingkungan.
11.Pertanahan
Sasaran rencana kerja pembangunan urusan pertanahan adalah:
1) Pengembangan cakupan dan penerapan penatagunaan pertanahan
yang mendasar pada RTRW dalam rangka meningkatkan efsiensi dan
efektiftas pemanfaatan lahan;
2) Pengendalian konversi lahan pertanian ke non pertanian;
3) Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan peran serta
masyarakat dalam konservasi SDA yang mempunyai potensi fungsi
sebagai kawasan lindung dan tanah lahan pertanian pangan
berkelanjutan serta meningkatkan partisipasi dalam pemanfaatan
pertanahan;
4) Peningkatan penyusunan database pertanahan.
12.Kependudukan dan Catatan Sipil
Sasaran rencana Urusan Kependudukan dan catatan Sipil adalah:
1) Peningkatan pelayanan dalam pembuatan administrasi kependudukan;
2) Peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat;
3) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti penting dokumen
kependudukan dan pencatatan sipil;
4) Terwujudnya penyelenggaraan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan (SIAK).
13.Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sasaran rencana kerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak adalah:
[Type text]

1) Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak di bidang pendidikan,
ilmu pengetahuan dan teknologi, kesehatan, lingkungan hidup, ekonomi,
ketenagakerjaan, politik, SDM, aparatur dan pengurangan kekerasan
terhadap perempuan dan anak;
2) Peningkatan pemahaman dan komitmen tentang kesetaraan dan
keadilan gender pada seluruh pembangunan dalam rangka mewujudkan
penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender serta
mengoptimalkan perlindungan anak secara luas melalui penguatan
kelembagaan pengarusutamaan anak;
3) Peningkatan kualitas hidup serta perlindungan perempuan dan anak
melalui upaya-upaya membuka dan memperluas akses pelayanan
kesehatan dan pendidikan, membuka akses dan kontrol perempuan
pada sumberdaya ekonomi, mewujudkan perlindungan dari rasa aman,
mengurangi kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak,
melindungi perempuan dan anak terhadap faktor–faktor sosial, budaya,
ekonomi, lingkungan dan kearifan lokal yang kurang mendukung kualitas
hidup perempuan dan anak, mewujudkan penegakan hukum dan
perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta peningkatan
cakupan kepemilikan akte kelahiran;
4) Peningkatan pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar bagi perempuan
dan anak, peningkatan kualitas perlindungan reproduksi sehat bagi
perempuan, remaja dan anak, peningkatan kemampuan dan akses
berusaha bagi perempuan pada sumber daya ekonomi, penanganan dan
pencegahan kekerasan berbasis gender dan anak termasuk tindak
pidana perdagangan orang (trafficking), peningkatan kualitas hidup
perempuan dan anak di segala bidang pembangunan, advokasi dan
fasilitasi peningkatan peran dan posisi perempuan dalam proses
pengambilan keputusan serta perlindungan perempuan kelompok
rentan.
14.Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
[Type text]

Sasaran rencana kerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak adalah:
1) Pelayanan Keluarga Berencana fokus kegiatan peningkatan dan
perluasan cakupan, jangkauan serta kualitas sarana prasarana
pelayanan KB, peningkatan peran serta masyarakat dan lembaga
masyarakat dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui KB,
fasilitasi advokasi dan supervise peningkatan partisipasi masyarakat
dalam penggerakkan program keluarga berencana;
2) Peningkatan kualitas penduduk melalui pengendalian kelahiran,
memperkecil angka kematian, peningkatan kualitas program keluarga
berencana dan keluarga sejahtera, menurunkan angka kelahiran melalui
turunnya angka Total Fertility Rate (TFR) dan Unmetneed;
3) Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) Fokus kegiatan
peningkatan peran kelompok Pengelolaan Informasi dan Konsultasi
Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK KRR) untuk meningkatkan kualitas
remaja dalam memahami kesehatan reproduksi, peningkatan
pencegahan dan penanggulangan NAPZA, PMS dan HIV/AIDS di sekolah
dan masyarakat.
4) Peningkatan kualitas BKB, Posyandu dan Pos PAUD, lembaga masyarakat
dalam ber KB dan KS;
5) Peningkatan peran kelompok Bina Lingkungan Keluarga, Bina Keluarga
Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia;
6) Peningkatan kualitas PPKBD.
7) Peningkatan dan pembinaan kader-kader KB dan kelompok masyarakat
peduli KB.
15.Sosial
Sasaran yang akan dicapai dalam urusan sosial masyarakat, meliputi:
1) Berkurangnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
2) Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial;
3) Peningkatan kapasitas kelembagaan kesejahteraan sosial;
[Type text]

4) Peningkatan pelayanan dan penyantunan masalah keluarga rawan sosial
ekonomi dan wanita rawan sosial ekonomi;
5) Peningkatan pendapatan masyarakat miskin dan bantuan pangan
(Raskin);
6) Terpenuhinya kebutuhan masyarakat RTM akan rumah yang layak huni;
7) Penyediaan program untuk peningkatan ketrampilan bagi penyandang
masalah sosial.
8) Penyediaan lapangan pekerjaan dan menyiapkan tenaga kerja melalui
pengikutan ke program-program pelatihan di BLK.
9) Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha (Corporate Social
Responsibility).
16.Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan BUMDesa
Sasaran rencana kerja pembangunan urusan Koperasi, UKM dan BUMDesa
adalah:
1) Peningkatan kapasitas kelembagaan yang berkualitas sesuai dengan
jatidiri koperasi;
2) Pengembangan diversifkasi usaha dan peningkatan daya saing serta
perluasan pangsa pasar produk dari BUMDesa;
3) Meningkatnya akses permodalan bagi BUMDesa;
4) Meningkatkan produktivitas BUMDesa melalui pemanfaatan teknologi
dan pemenuhan sarana dan prasarana;
5) Penyediaan tenaga terampil yang memiliki kompetensi di bidang teknis
dan managerial serta tumbuhnya wirausaha baru melalui perkuatan
lembaga pendidikan pelatihan BUMDesa.
17.Kebudayaan
Menurut petunjuk Presiden diharapkan agar Bangsa Indonesia dapat
mempertahankan nilai-nilai budaya leluhur dan masa lalu yang baik serta
meninggalkan budaya yang lemah dan negatif. Akan tetapi kondisi saat ini
masih rendahnya apresiasi masyarakat terhadap budaya daerah dan
[Type text]

Dokumen RPJMDesa Wlahar Wetan Tahun 2013-2019 (Review Oktober 2014)

Dokumen RPJMDesa Wlahar Wetan Tahun 2013-2019 (Review Oktober 2014)

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Similar to Dokumen RPJMDesa Wlahar Wetan Tahun 2013-2019 (Review Oktober 2014)

Similar to Dokumen RPJMDesa Wlahar Wetan Tahun 2013-2019 (Review Oktober 2014) (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (13)

Dokumen RPJMDesa Wlahar Wetan Tahun 2013-2019 (Review Oktober 2014)