SlideShare a Scribd company logo

Manfaat Dana Desa Riau

•
•
Dahlan Tampubolon
Dahlan Tampubolon

[Ringkasan] Laporan ini membahas manfaat Dana Desa di Provinsi Riau berdasarkan data dan informasi dari lima desa, yaitu Desa Tambusai Timur, Desa Pasir Makmur, Desa Tangun, Desa Sejati dan Desa Rambah Tengah Utara. Dana Desa digunakan untuk berbagai program pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat yang berkontribusi pada peningkatan status desa menurut Indeks Desa Membangun.

Economy & Finance
1 of 210
Download to read offline
Data dan Informasi Manfaat Dana Desa di Provinsi Riau
Data dan Informasi Manfaat Dana Desa di Provinsi Riau Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan informasi Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Bekerja Sama dengan Universitas Riau Jakarta 2018
iv Data dan Informasi Manfaat Dana Desa di Provinsi Riau/Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan informasi. Jakarta, 2018. Judul: Data dan Informasi Manfaat Dana Desa di Provinsi Riau/ Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan informasi Copyright @ 2018 Ha Cipta dilindungi oleh Undang-undang All rights reserved Penerbitan ini dimungkinkan atas kerja sama Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan informasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia dengan Universitas Riau
v SEKAPUR SIRIH Puji syukur kehadirat Allahh SWT, karena berkat rahmat dan petunjukNya, laporan antara kegiatan Penyusunan Data Dan Informasi tentang Manfaat Dana Desa Di Provinsi Riau dapat diselesaikan. Dalam laporan akhir ini, disampaikan progress pekerjaan yang telah dilakukan dalam pelaksana kegiatan. Kajian ini merupakan suatu kegiatan yang melalui beberapa tahapan, di mana pada tahap awal adalah mendiskusikan topik serta permasalahan secara intensif, termasuk pula mengkaji konsep dasar. Tahap selanjutnya adalah memfokuskan dan mencari metode yang tepat serta mencari beberapa informasi terkait dengan permasalahan. Tentu saja kerangka berpikir yang tertuang dalam suatu konsep digunakan sebagai acuan utama dari kegiatan ini. Adapun tujuan umum dari kajian ini adalah menganalisis data dan informasi serta dinamika perkembangan status desa bidang pembangunan desa dan Lembaga Ekonomi desa, dan menganalisis data Inovasi Desa dalam meningkatkan pemanfaatan Dana Desa. Laporan akhir diharapkan dapat menjadi masukan berupa komentar, saran, dan kritik dari pihak yang berkepentingan guna pengembangan kajian semacam ini. Kami sampaikan terima kasih kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi Kementerian Desa,
vi Pembangunan Daerah Tertinggal danTransmigrasi. Semoga hasil kajian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran. Pekanbaru Desember 2018 Ketua TIM Kajian Manfaat Dana Desa Provinsi Riau
vii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR v DAFTAR ISI vi DAFTAR TABEL viii BAB I. PENDAHULUAN 1 1.1 Latar Belakang 1 1.2 Kerangka Pikir 4 1.3 Maksud, Tujuan, Hasil, dan Dampak Kegiatan 5 BAB II. GAMBARAN UMUM LOKASI SASARAN 17 2.1 Status Perkembangan Desa 17 2.1.1 Status Perkembangan Desa di Provinsi Riau berdasarkan IDM Riau 2015-2018 17 2.1.2 Status Perkembangan Desa di Kota/ kabupaten Berdasarkan IDM 2015 dan 2018 21 2.2 Alokasi dan Pemanfaatan Dana Desa 22 2.2.1 Status Perkembangan Desa di Provinsi Riau berdasarkan IDM 2015 dan 2018 Perkembangan Rata-rata Skor IDM Riau 2015-2018 22 2.2.2 Alokasi Pemanfaatan Dana Desa di Kabupaten Rokan Hulu 23
viii 2.3 Gambaran Umum Lokasi Sasaran 24 2.3.1 DesaTambusai Timur 24 2.3.2 Desa Pasir Makmur 31 2.3.3 Desa Tangun 41 2.3.4 Desa Sejati 48 2.3.5 Desa Rambah Tengah Utara 55 BAB III. PENGGUNAAN DAN MANFAAT DANA DESA 65 3.1 Penggunaan dan Manfaat Dana Desa di Desa Tambusai Timur 76 3.2 Penggunaan dan Manfaat Dana Desa di Desa Pasir Makmur 91 3.3 Penggunaan dan Manfaat Dana Desa di Desa Tangun 95 3.4 Penggunaan dan Manfaat Dana Desa di Desa Sejati 123 3.5 Penggunaan & Manfaat Dana Desa di Desa Rambah Tengah Utara 140 BAB IV. INOVASI DESA 165 4.1 Inovasi Desa Tambusai Timur 165 4.2 Inovasi Desa Pasir Makmur 169 4.3 Inovasi Desa Tangun 169 4.4 Inovasi Desa Sejati 172 4.5 Inovasi Desa Rambah Tengah Utara 173 BAB V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 177 5.1 Kesimpulan 177 5.2 Rekomendasi 182
ix 1.1 Perkembangan Desamenurut IDM tahun 2014 dan 2018 3 1.2 Nama-nama desa sesuai kategori sangat tertinggal 7 1.3 Nama-nama desa sesuai kategori tertinggal 8 1.4 Nama-nama desa sesuai kategori berkembang 9 1.5 Nama-nama desa sesuai kategori Maju 13 2.1 Rata-rata perbandingan skor IDM tahun 2015 dan tahun 2018 17 2.2 Status Desa di Provinsi Riau berdasarkan IDM 2015 19 2.3 Status Desa di Provinsi Riau berdasarkan IDM 2018 20 2.4 Perubahan Status Desa (Jumlah/Persentase) perkabupaten/kota 21 2.5 Besaran Dana Desa menurut Kabupaten di Provinsi Riau 23 2.6 Alokasi dan Pemanfaatan Dana Desa menurut Bidang di Rohul 24 2.7 Jumlah Penduduk 27 2.8 Sarana dan Prasarana Desa 27 2.9 Jumlah Penduduk 33 2.10 Tingkat Pendidikan 34 2.11 Pekerjaan Penduduk 34 2.12 kepemilikan Ternak 34 2.13 Sarana dan Prasarana Desa 35 2.14 Jumlah Penduduk 43 2.15 Tingkat Pendidikan 43 DAFTAR TABEL
x 2.16 Pekerjaan Penduduk 43 2.17 Kepemilikan Ternak 44 2.18 Jumlah Penduduk 49 2.19 Tingkat Pendidikan 49 2.20 Pekerjaan Penduduk 50 2.21 Jumlah Penduduk 57 2.22 Tingkat Pengajar dan Siswa Sekolah 57 2.23 Pekerjaan 58 2.24 Tataguna Lahan 59 2.25 Sarana dan Prasarana 60 2.26 Jenis Kelembagaan dan Jumlah Pengurus 63 3.1 Penggunaan Dana Desa 76 3.2 Penggunaan Dana Desa Secara Langsung 82 3.3 Kontribusi Dana Desa terhadap Perubahan Status Desa Tangun (IDM) 84 3.4 Penggunaan Dana Desa 91 3.5 Penggunaan Dana Desa menurut Bidang Pembangunan Desa 95 3.6 Kontribusi Dana Desa terhadap Perubahan Status Desa Tangun (IDM) 102 3.7 Peranan Dana Desa pada Dimensi Sosial 110 3.8 Peranan Dana Desa pada Dimensi Ketahan Ekonomi 112 3.9 Penggunaan Dana Desa menurut Bidang Pembangunan Desa 124 3.10 Kontribusi Dana Desa terhadap Perubahan Status Desa sejati (IDM) 129 3.11 Peranan Dana Desa pada Dimensi Sosial 135
xi 3.12 Peranan Dana Desa pada Dimensi Ketahan Ekonomi 137 3.13 Penggunaan Dana Desa menurut Bidang Pembangunan Desa 141 3.14 Kontribusi Dana Desa terhadap Perubahan Status Desa Tangun (IDM) 148 3.15 Peranan Dana Desa pada Dimensi Sosial 153 3.16 Peranan Dana Desa pada Dimensi Ketahan Ekonomi 154 3.17 Peranan Dana Desa pada Dimensi Ketahan Ekologi 155
xii
xiii 1.1 Kerangka Pemikiran 4 3.1 Manfaat Dana Desa dari Sisi Kegiatan Pemberdayaan 98 3.2 Arah Penggunaan Dana Desa Tangun 122 3.3 Manfaat Dana Desa yang Dirasakan Langsung (Keluarga Prasejahtera dan Prasejahtera I) 144 3.4 Arah Penggunaan Dana Desa Rambah Tengah Utara 160 DAFTAR GAMBAR
1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pembagunan Desa, sesuai yang diamanatkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa serta penanggulangan kemiskinan melalui: (1) penyediaan kebutuhan dasar;(2)pembangunansaranadanprasarana;(3)pengembangan potensi ekonomi lokal; dan (4) pemanfaatan SDA-Lingkungan secara keberlanjutan. Untuk mencapai tujuan pembangunan desa dilakukan melalui pendekatan “membangun desa” dan “desa membangun”. Mengingat desa-desa yang ada di Indonesia sangat beragam karakteristik, maka pengklasifikasian atau membuat tipologi desa diperlukan dalam menyusun strategi pembangunan desa sesuai dengan karakteristik desa yang memiliki beberapa kesamaan. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 56 Tahun 2015 tentang Kodedan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, menjelaskan sebanyak 74.754 desa telah memiliki kode wilayah administrasi, sementara jumlah desa menurut data Potensi Desa, BPS (2014) sebanyak 73.707 desa dari total 82.190 desa/kelurahan/UPT. Sedangkan data yang diolah berjumlah 73.707 karena mencakup 71 desa dengan nama lain. Dengan demikian, terdapat 976 desa atau desa dengan nama lain yang tidak ada datanya menurut Podes 2014. Pada tahun
2 2016, jumlah desa yang tercatat sejumlah 74.910 desa, dan pada tahun 2017, menurut Permendagri No. 137/2017 jumlah desa yang tercatat adalah 74.957 desa. Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 dalam konteks agregatmengamanatkansecaramandiriagardesadapatmengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan atas hak asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa dan juga mendapatkan sumber pendapatan (pasal 67). Sedangkan dari sisi masyarakatnya, berhak memperoleh informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, memperoleh pelayanan yang sama dan adil, serta menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksaanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan desa (pasal 680). Kewajiban pada tataran kebijakan sebagaiman RPJMN 2015-2019, tertuang kategori tingkat perkembangan desa dengan 2 (2) jenis klasifikasi, yakni: • Indek Pembangunan Desa (IPD): ada 3 kategori, yaitu 1) Desa Tertinggal 2) Desa Berkembang, dan 3) Desa Mandiri: dan • Indeks Desa Membangun (IDM): ada 5 Kategori, yaitu 1) Sangat Tertinggal, 2) Tetinggal, 3) Berkembang, 4) Maju dan 5) Mandiri
3 Penentuan status desa seyogianya berdasarkan karakteristik dari wilayah pembangunan. Karkteristik kewilayahan secara nasional berdasarkan pada RPJMN 2015-2019, yang tersebar di 33 (tiga puluh tiga) provinsi. Karakteristik masing-masing wilayah pembangunan sebagai dasar untuk menentukan pembobotan dari masing-masing dimensi pembangunan desa. Pembobotan juga dilakukan untuk memantau manfaat Dana Desa sebagai komitmen dan pelaksanaan pembangunan Indonesia dari pinggiran. Provinsi Riau merupakan provinsi yang memiliki 1.591 Desa. Adapun kategori status perkembangan desa menurut IDM tahun 2014 dan 2018 adalah: Tabel 1.1. Perkembangan Desa menurut IDM Tahun 2014 dan 2018 No Kota/Kab Sangat Tertinggal Tertinggal Berkembang Maju Mandiri 2014 2018 2014 2018 2014 2018 2014 2018 2014 2018 1 Bengkalis 33 0 84 48 19 80 0 7 0 1 2 Indragiri Hilir 62 18 111 122 25 54 0 3 0 0 3 Indragiri Hulu 53 16 98 74 27 78 0 10 0 0 4 Kampar 52 21 135 94 48 115 2 11 0 1 5 Kepulauan Meranti 52 7 38 52 6 37 0 0 0 0 6 Kuantan Singingi 75 34 117 133 26 48 0 3 0 0 7 Pelalawan 27 4 64 45 12 51 1 4 0 0 8 Rokan Hilir 37 9 92 78 37 69 1 3 0 0 9 Rokan Hulu 12 4 90 36 43 89 2 10 0 0 10 Siak 25 0 59 1 35 107 3 `12 0 2 Sejak tahun 2015, Kementerian Desa telah memfasilitasi pembangunan desa di setiap provinsi melalui stimulasi Dana Desa. Berbagai jenis intervensi pembangunan desa telah
4 dilakukan, namun masih memerlukan penyusunan data dan informasi tentang terhadap manfaat Dana Desa. Pada tahun 2018 ini, akan dilakukan kegiatan Penyusunan Data dan informasi tentang manfaat Dana Desa: Provinsi Riau, yang diselenggarakan melalui kerja sama anatara Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan Perguruan Tinggi yang berlokasi di Provinsi Riau. 1.2. Kerangka Pikir 1.2. Kerangka Pikir Gambar 1.1. Kerangka pemikiran 1.3. Maksud, Tujuan, dan Hasil 1.3.1.Maksud emberikan data dan informasi serta dinamika perkembangan status desa bidang pembangunan desa dan lembaga ekonomi Desa, dan menganalisis data Inovasi Desa dalam meningkatkan pemanfaatan Dana Desa. 1.3.2.Tujuan 1. Menganalisi data dan informasi serta dinamika perkembangan status desa berdasarkan dimensi Indeks Desa Membangun (IDM) M Kkondisi Ekosistem Kebutuhan Kegiatan Penyusunan Data dan informasi tentang manfaat Dana Desa GOAL 1. Penyediaan Data & Informasi untuk mendukung penyelesaian Target RPJMN & SDGs, seperti 5.000 desa dan 2.000 desa, Indeks Gini Ratio. 2. Penyedian DATIN & Sistem Informasi untuk memfasilitasi desa dalam pemanfaatan produk inovasi (technoware, humanware, infoware, orgaware) melalui jasa layanan Datin dan Sistem Informasi. 3. Penyediaan Datin serta integrasi data untuk meningkatkan kualitas Policy Decision. 1. 1.Minimnya Datin manfaat Dana Desa Terhadap peningkatan IDM, Gini Ratio dan Penanggulangan Kemiskininan 2. 2.Minimnya Datin tentang keterkaitan manfaat Dana Desa dengan Inovasi Desa 1. Perlunya Datin manfaat Dana dengan Inovasi Desa 2. Datin tentang manfaat Dana Desa Terhadap peningkatan IDM, Gini Ratio dan Penanggulangan Kemiskinan Penyusunan Datin tentang manfaat Dana Desa terhadap peningkatan IDM Desa, Gini Ratio dan penanggulangan Kemiskinan serta Inovasi Desa Resources 1. Sumber Daya Manusia (SDM) ASN dan Non ASN yang membantu tata kelola dan tata laksana kegiatan,termasuk tim Persiapan, dan tim pengawasan -Lembaga Perguruan Tinggi sebagai pelaksana -Perguruan Tinggi -Narasumber/Praktisi/Instruktur yang kompeten di bidangnya 2. Mesin & Peralatan serta Bahan 3. Material: Technoware Sistem Informasi; Humanware: SDM; Hardware: ATK,Komputer Supply; infoware: Pengetahuan Data, Informasi’ Orgaware: Yang ditunjuk oleh Kemendesa PDTT 4. Metode  -Swakelola Tipe II, Kontraktual (bahan, Jasa lainnya, Sewa, TA)  -Pengumpulan & analisis data -beragam event: workshop Gambar 1.1. Kerangka pemikiran
5 1.3 Maksud, Tujuan, dan Hasil 1.3.1 Maksud memberikan data dan informasi serta dinamika perkembangan status desa bidang pembangunan desa dan lembaga ekonomi Desa, dan menganalisis data Inovasi Desa dalam meningkatkan pemanfaatan Dana Desa. 1.3.2. Tujuan 1. Menganalisi data dan informasi serta dinamika perkembangan status desa berdasarkan dimensi Indeks Desa Membangun (IDM) 2. Menganalisis data dan informasi proses dan dampak pemanfaatan Dana Desa terkait dengan status perkembangan desa, bidang pembangunan desa dan lembaga ekonomi desa 3. Menganalisis data Inovasi Desa dalam meningkatkan pemanfaatan Dana Desa 4. Menyusun data dan informasi tentang proses bagaimana dan informasi mengapa terwujud kondisi pemanfaatan Dana Desa di Provinsi Riau, yang terkait dengan status perkembangan desa berdasarkan kategori IDM, sekaligus bermanfaat sebagai evidence based kebijakan Inovasi Desa 5. Mengonfirmasi hasil pelaksanaan kegiatan melalui workshop manfaat Dana Desa 6. Menyusun data dan informasi dalam laporan.
6 1.3.3. Hasil 1. Tersedianya data dan informasi tentang proses bagaimana, dan informasi mengapa terwujud kondisi pemanfaatan Dana Desa di Provinsi Riau, yang terkait dengan status perkembangan desa berdasarkan kategori IDM, sekaligus bermanfaat sebagai evidence based kebijakan Inovasi Desa 2. Tesedianya data dan informasi tentang proses dan alasan pemanfaatan Dana Desa untuk pelaksanaan prioritas pembangunan di tingkat desa 3. Sebagai masukan untuk penyusunan bahan kebijakan pengembangan inovasi pembangunan desa 1.4. Pendekatan dan Analisis Data 1.4.1. Pendekatan Kajian dilaksanakan dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, dengan jenis penelitian eksplanatori. Pendekatan kuantitatif untuk mendeskripsikan mengapa terwujud kondisi existing perkembangan desa menurut IDM, serta kebutuhan Inovasi Desa bagi desa yang mengalami penurunan status dan atau desa tidak mengalami perubahan status. Sedangkan pendekatan kualitatif untuk menjelaskan proses dan dampak pemanfaatan Dana Desa terkait dengan status perkembangan desa dalam IDM, bidang pembangunan desa dan pengembangan Lembaga Ekonomi Desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat
7 serta praktek Inovasi Desa yang diterapkan pada desa mengalami kenaikan status. 1.4.2 Penentuan Lokasi A. Provinsi dan Kabupaten Penelitian dilakukan di Provinsi Riau dan diwakili oleh Kabupaten Rohul karena angka IDM rata-rata Kabupaten Rokan Hulu dapat mewakili IDM Provinsi Riau. B. Pemilihan Sampel Desa Dari Kabupaten Rokan Hulu yang mewakili Provinsi Riau dipilihlah 5 desa dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Satu desa sangat tertinggal yang memiliki IDM paling mendekati rata-rata IDM desa Sangat Tertinggal Tabel 1.2. Nama-nama desa sesuai kategori Sangat Tertinggal No Nama Kecamatan Nama Desa Nilai IDM 2018 1 Rokan IV Koto Cipang kiri hulu 0,4529 2 Rokan IV Koto Cipang kiri hilir 0,4516 3 Tambusai Tambusai Timur 0,4659 4 Kepenuhan Kepenuhan Hilir 0,4702 Rerata 0,4601 2 Satu desa tertinggal yang memiliki IDM paling mendekati rata-rata IDM desa Tertinggal
8 Tabel 1.3. Nama-nama desa sesuai kategori Tertinggal No Nama Kecamatan Nama Desa Nilai IDM 2018 1 Rokan IV Koto Lb. Bend timur 0,5051 2 Rokan IV Koto Rokan koto ruang 0,5652 3 Rokan IV Koto Tibawan 0,5818 4 Rokan IV Koto Cipang kanan 0,5818 5 Rokan IV Koto Rokan timur 0,5879 6 Rokan IV Koto Tanjung medan 0,5240 7 Rokan IV Koto Pemandang 0,5771 8 Tambusai Sialang Rindang 0,5425 9 Kepenuhan Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya 0,5511 10 Kepenuhan Kepenuhan Barat Mulya 0,5897 11 Kepenuhan Ulak Patian 0,5056 12 Kepenuhan Rantau Binuang Sakti 0,5025 13 Kunto Darussalam Pasir Luhur 0,5846 14 Rambah Samo Langkitin 0,5597 15 Rambah Samo Sei Kuning 0,5878 16 Rambah Samo Lubuk Napal 0,5162 17 Rambah Samo Karya Mulya 0,5714 18 Rambah Samo Marga Mulya 0,5978 19 Rambah Samo Sungai Salak 0,5316 20 Rambah Samo Lubuk Bilang 0,5410 21 Rambah Samo Pasir Makmur 0,5637 22 Rambah Hilir Rambah Hilir Timur 0,5763 23 Rambah Hilir Serambau Indah 0,5617 24 Rambah Hilir Sungai Dua Indah 0,5803 25 Tambusai Utara Payung Sekaki 0,5959 26 Tandun Tandun 0,5935 27 Tandun Bono Tapung 0,5862
9 No Nama Kecamatan Nama Desa Nilai IDM 2018 28 Tandun Tapung Jaya 0,5608 29 Tandun Puo Raya 0,5916 30 Tandun Sei Kuning 0,5503 31 Tandun Tandun Barat 0,5775 32 Kabun Kota Ranah 0,5182 33 Bonai Darussalam Kasang Padang 0,5814 34 Bonai Darussalam Bonai 0,5910 35 Bonai Darussalam Teluk Sono 0,5967 36 Kepenuhan Hulu Kepayang 0,5605 Rerata 0,5636 3. Dua desa Berkembang yang memiliki IDM paling mendekati rata-rata IDM desa Berkembang. Hal ini dilakukan apabila tidak ada desa Maju di kabupaten tersebut, apabila terdapat desa Maju di kabupaten tersebut maka hanya satu desa Berkembang yang mewakili. Tabel 1.4. Nama-nama desa sesuai kategori Berkembang No Nama kecamatan Nama desa Nilai IDM 2018 1 Ujungbatu Suka Damai 0,6256 2 Ujungbatu Ngaso 0,6871 3 Ujungbatu Ujungbatu Timur 0,6965 4 Ujungbatu Pematang tebih 0,6633 5 Rokan IV Koto Lubuk Betung 0,6900 6 Rokan IV Koto Sikebau Jaya 0,6693 7 Rokan IV Koto Alahan 0,6693 8 Rambah Menaming 0,6357 9 Rambah Rambah Tengah Hulu 0,6099
10 No Nama kecamatan Nama desa Nilai IDM 2018 10 Rambah Rambah Tengah Barat 0,6070 11 Rambah Koto Tinggi 0,6973 12 Rambah Suka Maju 0,6789 13 Rambah Pasir Maju 0,6922 14 Rambah Tanjung Belit 0,6097 15 Rambah Babussalam 0,6956 16 Rambah Pasir Baru 0,6656 17 Tambusai Batas 0,5997 18 Tambusai Talikumain 0,6222 19 Tambusai Tingkok 0,6313 20 Tambusai Sukamaju 0,6816 21 Tambusai Lubuk Soting 0,6221 22 Tambusai Rantau Panjang 0,6033 23 Tambusai Batang Kumu 0,6035 24 Tambusai Tambusai Barat 0,6030 25 Tambusai Sungai Kumango 0,6111 26 Kepenuhan Kepenuhan Barat 0,6235 27 Kepenuhan Kepenuhan Baru 0,6832 28 Kunto Darussalam Kota Intan 0,6548 29 Kunto Darussalam Muara Dilam 0,6179 30 Kunto Darussalam Kota Baru 0,6603 31 Kunto Darussalam Sungai Kuti 0,6041 32 Kunto Darussalam Pasir Indah 0,6581 33 Kunto Darussalam Bukit Intan Makmur 0,6163 34 Kunto Darussalam Bagan Tujuh 0,6325 35 Rambah Samo Rambah Samo Barat 0,6851 36 Rambah Samo Rambah Samo 0,6864 37 Rambah Samo Teluk Aur 0,6941 38 Rambah Samo Rambah Utama 0,6875
11 No Nama kecamatan Nama desa Nilai IDM 2018 39 Rambah Samo Rambah Baru 0,6906 40 Rambah Samo Masda Makmur 0,6219 41 Rambah Hilir Rambah Hilir 0,6756 42 Rambah Hilir Rambah Hilir Tengah 0,6062 43 Rambah Hilir Pasir Utama 0,6916 44 Rambah Hilir Pasir Jaya 0,6641 45 Rambah Hilir Sungai Sitolang 0,6241 46 Rambah Hilir Lubuk Kerapat 0,6124 47 Rambah Hilir Muara Musu 0,6232 48 Rambah Hilir Sejati 0,6473 49 Tambusai Utara Tambusai Utara 0,7040 50 Tambusai Utara Mahato 0,6832 51 Tambusai Utara Bangun Jaya 0,6818 52 Tambusai Utara Simpang Harapan 0,6565 53 Tambusai Utara Pagar Mayang 0,6743 54 Tambusai Utara Mekar Jaya 0,6329 55 Tambusai Utara Tanjung Medan 0,6799 56 Tambusai Utara Suka Damai 0,6676 57 Tambusai Utara Rantau Sakti 0,6846 58 Tambusai Utara Mahato Sakti 0,7014 59 Bangun Purba Pasir Agung 0,7022 60 Bangun Purba Pasir Intan 0,6778 61 Bangun Purba Rambah Jaya 0,6703 62 Bangun Purba Bangun Purba 0,6416 63 Bangun Purba Bangun Purba Timur Jaya 0,6179 64 Bangun Purba Bangun Purba Barat 0,6771 65 Bangun Purba Tangun 0,6473 66 Tandun Kumain 0,6773 67 Tandun Dayo 0,6686
12 No Nama kecamatan Nama desa Nilai IDM 2018 68 Tandun Koto Tandun 0,6067 69 Kabun Kabun 0,6808 70 Kabun Aliantan 0,6173 71 Kabun Boncah Kesuma 0,6624 72 Kabun Batu Langkah Besar 0,6118 73 Kabun Giti 0,6063 74 Bonai Darussalam Rawa Makmur 0,6559 75 Bonai Darussalam Kasang Mungkal 0,5992 76 Bonai Darussalam Sontang 0,6535 77 Bonai Darussalam Pauh 0,6944 78 Pagaran Tapah Darussalam Pagaran Tapah 0,6643 79 Pagaran Tapah Darussalam Kembang Damai 0,6233 80 Pagararan Tapah Darussalam Sangkir Indah 0,6048 81 Kepenuhan Hulu Kepenuhan Hulu 0,6330 82 Kepenuhan Hulu Muara Jaya 0,6333 83 Kepenuhan Hulu Kepenuhan Jaya 0,6163 84 Pendalian IV Koto Bengkolan Salak 0,6046 85 Pendalian IV Koto Suligi 0,6210 86 Pendalian IV Koto Pendalian 0,6008 87 Pendalian IV Koto Sei Kandis 0,6584 88 Pendalian IV Koto Air Panas 0,6454 Rerata 0,6497
13 4. Satu desa Maju yang memiliki IDM paling mendekati rata- rata IDM desa maju. Tabel 1.5. Nama-nama desa sesuai kategori Maju No Nama Kecamatan Nama Desa Nilai IDM 2018 1 Rokan IV Koto L.B. Bendahara 0,7741 2 Rambah Sialang Jaya 0,7289 3 Rambah Rambah Tengah Utara 0,7599 4 Rambah Pematang Berangan 0,8019 5 Rambah Rambah Tengah Hilir 0,7708 6 Kepenuhan Kepenuhan Raya 0,7095 7 Kunto Darussalam Kota Raya 0,7129 8 Rambah Hilir Rambah Muda 0,7657 9 Rambah Hilir Rambah 0,8064 10 Kepenuhan Hulu Pekan Tebih 0,7143 Rerata 0,7544 Berdasarkan data tabel di atas maka didapat desa yang mewakili penelitian adalah sebagai berikut: 1. Desa Tambusai Timur Mewakili Desa Sangat Tertinggal 2. Desa Pasir Makmur Mewakili Desa Tertinggal 3. Desa Sejati dan Desa Tangun Mewakili Desa Berkembang 4. Desa Rambah Tengah Utara Mewakili Desa Maju
14 1.4.3 Data A. Sumber Data Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut, data primer, yaitu data yang diperoleh dengan melakukan wawancara terstruktur kepada pemanfaat Dana Desa, dan wawancara mendalam kepada informan di antara tokoh masyarakat, perangkat desa dan aparat pemda; dan data sekunder, berupa notulensi hasil MUSDes, APBDes, RKPDes, RPJMDes, dan dokumen pembangunan lainnya di tingkat desa dan kabupaten. B. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data secara kuantitatif dilaksanakan melalui survei dengan menggunakan kuesioner. Teknik pengumpulan data kualitatif berupa wawancara mendalam, pengamatan, dan analisis dokumen C. Instrumen Penelitian Instrumen penelitian ialah kuesioner, panduan wawancara mendalam, panduan pengamatan, dan panduan analisisi dokumen, Instrumen disiapkan dan dilatihkan kepada pelaksanan kegiatan lapangan D. Teknik Analisis Data Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif berupa statistika inferensial dan statistika deskriptif, dan analisis kualitatif berupa data reduction, data
15 display dan drawing conclusion/verification melalui narasi, diagram, dan matriks. 1.4.4 Metode Pelaksanaan A. Metodologi pelaksanaan kegiatan secara umum akan dilakukan secara swakelola. Adapun ada beberapa aktivitas dilakukan dengan mengundang pihak ketiga melalui jasa lainnya, yaitu pelaksanaan workshop. Selain itu, untuk mendukung tercapainya tujuan kegiatan, akan dibantu dengan tenaga penunjang. B. Metode analisis yang digunakan adalah: 1. Analisis Kualitatif 2. Analisis Kualitatif 3. Analisis Dampak, untuk melihat dampak pemanfaatan Dana Desa terhadap status perkembangan desa
16
17 BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI SASARAN 2.1. Status Perkembangan Desa 2.1.1. Status Perkembangan Desa di Provinsi Riau berdasarkan IDM 2015 dan 2018 Perkembangan Rata-rata Skor IDM Riau 2015-2018 Pemberian dan pengelolaan Dana Desa kepada seluruh desa yang ada di Provinsi Riau secara tidak langsung akan berdampak pada adanya perubahan nilai dimensi dalam IDM. Untuk mengetahui pengaruh Dana Desa terhadap perubahan nilai IDM Provinsi Riau, dapat dilihat perbandingan dari tahun 2015 ke 2018 (tabel berikut). Tabel 2.1. Rata-rata Perbandingan Skor IDM tahun 2015 dan Tahun 2018 No. Dimensi Rata-Rata Skor Indikator IDM Provinsi     Tahun 2015 Tahun 2018 1.         Ketahanan Sosial 0,6000 0,6816 Sarana Kesehatan 2,7200 4,4842 Sarana Pendidikan 2,6400 1,6426 Modal Sosial 3,4100 3,4833 Permukiman 3,4000 4,5893 2. Ketahanan Ekonomi 0,4200 0,4892
18             Keragaman Produksi 2,4400 4,4054 Pusat layanan perdagangan 1,8100 1,9128 Akses distribusi logistic 0,3300 - Akses ke lembaga keuangan dan perkreditan 0,5500 1,0170 Lembaga ekonomi 2,1200 3,1760 Keterbukaan wilayah 2,8700 3,5935 3.     Ketahanan Ekologi 0,5700 0,6100 Kualitas Lingkungan 0,9200 4,8033 Potensi Rawan Bencana dan Tanggap Bencana 0,5300 2,4956 Tabel di atas memperlihatkan bahwa dari tiga dimensi penilaian IDM, secara umum mengalami peningkatan dari tahun 2015 ke 2018. Pada dimensi ketahanan sosial tahun 2015 memiliki skor IDM 0,6000 dan tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 0,6816, dimensi ketahanana ekonomi tahun 2015 memiliki nilai IDM 0,4200 mengalami peningkatan menjadi 0,4892 di tahun 2018. Sedangkan dimensi ketahanan ekologi dari 0,5700 menjadi 0,6100 pada tahun 2018. Peningkatan ketiga dimensi ini tidak terlepas dari adanya peranan Dana Desa. Rata-rata kenaikan skor dimensi IDM Provinsi Riau pada tahun 2018 merupakan kumulatif dari semua nilai IDM per masing-masing kabupaten, untuk mengetahui gambaran nilai IDM pada tahun 2015 dan 2018 pada masing-masing kabupaten/kota, dapat dilihat pada tabel berikut.
19 Tabel 2.2. Status Desa di Provinsi Riau Berdasarkan IDM 2015 No. Kabupaten/ kota Jum lah Sangat Ter tinggal % Ter ting gal % Ber kem bang % Ma ju % Man diri % 1 Pelalawan 104 27 25,96 64 61,54 12 11,54 1 0,96 0 0,00 2 Bengkalis 136 33 24,26 84 61,76 19 13,97 0 0,00 0 0,00 3 Indragiri hilir 198 62 31,31 111 56,06 25 12,63 0 0,00 0 0,00 4 Indragiri hulu 178 53 29,78 98 55,06 27 15,17 0 0,00 0 0,00 5 Kampar 237 52 21,94 135 56,96 48 20,25 2 0,84 0 0,00 6 Kepulauan meranti 96 52 54,17 38 39,58 6 6,25 0 0,00 0 0,00 7 Kuantan singing 218 75 34,40 117 53,67 26 11.93 0 0,00 0 0.00 8 Rokan hilir 167 37 22,16 92 55,09 37 22,16 1 0,60 0 0.00 9 Rokan hulu 147 12 8,16 90 61,22 43 29,25 2 1,36 0 0.00 10 S i a k 122 25 20,49 59 48,36 35 28,69 3 2,46 0 0.00 Riau 1603 428 26,70 888 55,40 278 17,34 9 0,56 0 0.00 Tabel diatas memperlihatkan bahwa pada tahun 2015 secara umum desa-desa yang ada di ProVinsi Riau dominan pada kondisi tertinggal sebesar 55,40%, dan Provinsi Riau tidak memiliki desa yang memiliki status mandiri sebesar 0 %. Pembagian desa menurut kriteria pada kabupaten/kota terdiri dari 1) Kabupaten Kepulauan Meranti, merupakan kabupaten yang memiliki persentase desa sangat tertinggal tertinggi (di Provinsi Riau, 2) Kabupaten Bengkalis, merupakan kabupaten yang memiliki desa tertinggal terbanyak, 3) Kabupaten Rokan Hulu, merupakan kabupaten yang memiliki status desa
20 berkembang terbanyak di Provinsi Riau, dan 4) Kabupaten Siak, merupakan kabupaten yang memiliki kriteria desa termaju terbanyak di Provinsi Riau. Kondisi perkembangan status desa dari tahun 2015 ke 2018 sudah mengalami perubahan pada tahun 2018, untuk mengetahui perubahan status desa dari tahun 2015 ke 2018 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.3. Status Desa di Provinsi Riau Berdasarkan IDM 2018 No. Kabupaten/kota Jum lah Sangat Tertinggal % Ter- tinggal % Ber- kembang % Ma ju % Man diri % 1 Pelalawan 104 2 1,92 42 40,38 55 52,88 5 4,81 0 0,00 2 Bengkalis 136 0 0,00 48 35,29 80 58,82 7 5,15 1 0,74 3 Indragiri hilir 197 18 9,14 122 61,93 54 27,41 3 1,52 0 0,00 4 Indragiri hulu 178 16 8,99 74 41,57 78 43,82 10 5,62 0 0,00 5 Kampar 242 21 8,68 94 38,84 115 47,52 11 4,55 1 0,41 6 Kepulauan meranti 96 7 7,29 52 54,17 37 38,54 0 0,00 0 0,00 7 Kuantan singing 218 34 15,60 134 61,47 47 21,56 3 1,38 0 0,00 8 Rokan hilir 159 9 5,66 78 49,06 69 43,40 3 1,89 0 0,00 9 Rokan hulu 139 4 2,88 36 25,90 89 64,03 10 7,19 0 0,00 10 Siak 122 0 0,00 1 0,82 107 87,70 12 9,84 2 1,64 Riau 1591 111 6,98 681 42,80 731 45,95 64 4,02 4 0,25 Tabel diatas memperlihatkan dominan status desa tahun 2018 berada pada kondisi desa berkembang (45,95%) dan telah memiliki desa yang berstatus mandiri. Kondisi ini sudah mengalami perubahan yang cukup baik, karena dominan
21 status desa pada tahun 2015 secara umum berada pada status Tertinggal. Pembagian desa menurut kriteria pada kabupaten/ kota terdiri dari 1) Kabupaten Kuantan Sengingi, merupakan kabupaten yang memiliki persentase desa Sangat Tertinggal dan Tertinggal tertinggi di Provinsi Riau, 2) Kabupaten Kampar, merupakan kabupaten yang memiliki status desa Berkembang terbanyak di Provinsi Riau, dan 3) Kabupaten Siak merupakan kabupaten yang memiliki kriteria desa Termaju dan Termaju terbanyak di Provinsi Riau. Kondisi tidak terlepas dari peranan Dana Desa yang telah diberikan oleh pemerintah. 2.1.2. Status Perkembangan Desa di Kota/Kabupaten berdasarkan IDM 2015 dan 2018 Tujuan utama pemberian Dana Desa adalah adalah untuk memberikan dampak positif kepada masyarakat. Perubahan status desa merupakan salah satu indikator kesuksesan dalam pengelolaan Dana Desa. Untuk mengetahui proses perubahan status desa pada masing-masing kabupaten dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.4. Perubahan Status Desa (Jumlah/Persentase) per Kabupaten/Kota No. Kabupaten Perubahan Status Desa (Jumlah/Persentase) Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Bengkalis 23 0 36 21 1 8 0 0 2 91 2 Indragiri hilir 53 9 28 74 2 18 0 0 13 197 3 Indragiri hulu 38 15 52 45 5 20 0 0 3 178
22 4 Kampar 21 31 84 49 8 34 0 2 8 237 5 Kepulauan meranti 45 4 20 15 0 4 0 0 5 93 6 Kuantan singing 59 15 33 61 1 13 0 0 30 212 7 Pelalawan 21 2 33 19 0 9 0 0 5 89 8 Rokan hilir 26 4 40 41 0 22 0 0 16 149 9 Rokan hulu 9 3 56 19 6 31 0 0 18 142 10 Siak 25 0 59 0 9 26 0 2 1 122 Riau 321 85 444 348 37 191 7 12 101 1510 Tabel di atas memperlihatkan bahwa dalam kabupaten/kota yang memiliki perubahan status desa yang terbanyak adalah Kabupaten Kampar, dan kabupaten yang memiliki perubahan status terburuk adalah Kabupaten Pelalawan. Adanya desa-desa yang mengalami kenaikan status desa yang ada di kabupaten/ kota menunjukkan tingkat kesuksesan dalam pengelolaan Dana Desa yang telah diberikan oleh pemerintah. 2.2. Alokasi dan Pemanfaatan Dana Desa 2.2.1. Alokasi dan Pemanfaatan Dana Desa di Provinsi Riau Dana desa yang telah dikucurkan oleh pemerintah pusat ke daerah diharapkan memberikan perubahan yang berarti pada ekonomi dan pembangunan di desa. Untuk mengetahui perkembangan Dana Desa di Provinsi Riau dari tahun 2015- 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.
23 Tabel 2.5. Besaran Dana Desa Menurut Kabupaten di Provinsi Riau Tabel menyatakan bahwa alokasi pemanfatan Dana Desa pada Provinsi Riau dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 mengalami peningkatan yang cukup baik, akan tetapi pada tahun 2018 mengalami penurunan. 2.2.2. Alokasi dan Pemanfaatan Dana Desa di Kabupaten Rokan Hulu Penggunaan Dana Desa dapat dimanfaatkan dan dikelola untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dalam masyarakat. Adapun peruntukan Dana Desa adalah 1) Bidang Pembangunan Desa, 2) Bidang Pembangunan Ekonomi, 3) Bidang Pembangunan Sosial, dan 4) Bidang Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat. Untuk mengetahui alokasi dan pemanfaatan Dana Desa menurut bidang di Kabupaten Rokan Hulu (jutaan) dapat dilihat pada tabel berikut.
24 Tabel 2.6. Alokasi dan Pemanfaatan Dana Desa menurut Bidang di Kabupaten Rokan Hulu (Jutaan) No Kriteria Desa Realisasi Tahun 2015 2016 Rp % Rp % 1 Pemerintahan desa 379.752.799 1,05 - - 2 Pembangunan desa 32.440.191.697 89,72 79.956.942.579 97,14 3 Pembinaan Masyarakat - - - - 4 Pemberdayaan Masyarakat 3.338.877.627 9,23 2.288.023.203 2,86 Jumlah 36.158.822.123 100,00 82.244.965.782 100,00 Sumber: Data Kemendes, 2018 Tabel memperlihatkan bahwa penggunaan Dana Desa dominan di bidang pembangunan fisik sebesar 89,72% pada tahun 2015, dan 97,14% pada tahun 2017, sedangkan untuk penggunaan pemberdayaan masyarakat sebesar 9,23% pada tahun 2015 dan 2,86% pada tahun 2016. Hal ini menyatakan bahwa desa dalam pengelolaan Dana Desa infrastruktur, sehingga program Inovasi Desa tidak terlalu menjadi skala prioritas. 2.3. Gambaran Umum Lokasi Sasaran 2.3.1. Desa Tambusai Timur 2.3.1.1. Sejarah desa Kecamatan Tambusai berasal dari nama Kerajaan Tambusai pada masa kolonial Belanda. Di masa Kerajaan Tambusai yang
25 diperintahkan oleh raja ke-14, yakni Sri Sultan Ibrahim, yang diberi gelar Duli yang Dipertuan Besar. Kecamatan Tambusai merupakan kecamatan induk sebelum pemekaran dengan Kecamatan Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai yang terdiri dari dua belas desa yaitu: 1.   Desa Tambusai Barat 7.   Desa Sialang Rindang 2.   Desa Sungai Kumango 8. Desa Tambusai Timur 3.   Desa Batas 9. Desa Suka Maju 4.   Desa Tali Kumain 10. Desa Batang Kumu 5.   Desa Tambusai Tengah 11. Desa Tingkok 6.   Desa Rantau Panjang 12. Desa Lubuk Soting Sejak itulah Desa Tambusai Timur termasuk dalam wilayah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu hingga sekarang. 2.3.1.2. Demografi Desa Tambusai Timur merupakan salah satu desa dari Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu di Provinsi Riau, dengan luas wilayah 70,14 km2 berjarak 20 km dengan ibukota kecamatan dan berjarak 49 km dengan ibukota kabupaten, 39 dpl dengan topografi dataran tinggi. Kecamatan Tambusai Timur, Kabupaten Rokan Hulu berbatasan dengan: 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tambusai Utara
26 2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kepenuhan 3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Rambah Hilir dan Kecamatan Bangun Purba 4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sosah Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara Luas wilayah Desa Tambusai Timur adalah 70,14 km2 di mana 90% berupa daratan, dimanfaatkan sebagai lahan pertanian untuk persawahan, perkebunan karet, dan sawit, serta untuk perumahan masyarakat desa. Iklim Desa Tambusai Timur, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia, mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut berpengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Tambusai Timur, Kecamatan Rambah Samo. 2.3.1.3 Keadaan Sosial Penduduk Desa Tambusai Timur didominasi oleh penduduk yang bersuku Jawa. Sehingga kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Desa Tambusai Timur. Desa Tambusai Timur mempuyai jumlah penduduk 6.052 jiwa, yang terdiri dari laki-laki: 3.053 jiwa, perempuan: 2.999 jiwa dan 1.267 KK, dengan rincian sebagai berikut:
27 Tabel 2.7. Jumlah Penduduk Keterangan Laki-laki (orang) Perempuan (orang) Jumlah Jiwa 3.053 2.999 6.052 KK - - 1.267 Kepadatan (jiwa/Km2) - - 86 Kondisi sarana dan prasarana umum Desa Tambusai Timur secara garis besar adalah sebagai berikut: Tabel 2.8. Sarana danPrasarana Desa NO Sarana/Prasarana Jumlah/Volume 1 Balai desa/Kantor Desa 1 Unit 2 Pustu 1 Unit 3 Praktek Bidan 2 Unit 4 Poskesdes 2 Unit 5 Posyandu 5 Unit 6 Mesjid 7 Unit 7 Surau 2 Unit 8 TK 3 Unit 9 SD 3 Unit 10 SMP 2 Unit 11 SMA 1 Unit 12 KUD 3 Unit 13 Tempat Wisata 1 Unit
28 2.3.1.4. Keadaan Ekonomi Kondisi ekonomi masyarakat Desa Tambusai Timur secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara Rumah Tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karna mata pencahariannya di sektor-sektor usaha yang berbeda-beda pula, keterbatasan kemampuan baik SDM maupun SDA menyebabkan adanya penduduk desa tambusai timur bekerja sebagai buruh tani/kebun dan ada juga yang menjadi tenaga sukarela pada lembaga sosial lainnya, akibat kurangnya kesempatan bekerja. 2.3.1.5. Kondisi Pemerintahan Desa 2.3.1.5.1. Pembagian Wilayah Desa Pemberian Wilayah Desa Tambusai Timur dibagi menjadi 2 (dua) Dusun, yaitu Dusun I dan Dusun II, dan setiap dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun (Kadus). 2.3.1.5.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa (SOPD) Struktur Organisasi Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai terdiri dari sistem pemerintahan desa, sistem badan permusyawaratan desa, dan sistem kelembagaan desa. Pemerintahan yang meliputi antara lain: 1 (satu) orang kepala Desa 1 (satu) orang Sekretaris Desa 3 (empat) orang Kepala Urusan 3 (tiga) orang Kepala Seksi
29 2 (dua) orang Kepala Dusun Badan Permusyawaratan Desa meliputi antara lain: 1 (satu) orang Ketua BPD 1 (satu) orang Wakil Ketua BPD 2 (tiga) orang Anggota BPD 1 (satu) orang Sekretaris BPD Kelembagaan Desa yang meliputi antara lain: a. Lembaga Pemasyarakatan Desa (LPM) yang terdiri dari 8 orang pengurus b. Ketua Rukun Tetangga ( RT ) yang terdiri dari16 orang pengurus c. Ketua Rukun Warga ( RW ) yang terdiri dari 7 orang pengurus d. Karang Taruna yang terdiri dari 10 orang pengurus e. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahtraan Keluarga (PKK) yang terdiri dari 25 orang pengurus 2.3.1.6. Potensi Desa Potensiadalahsegalasumberdayayangadadidesayangdapatdigunakan untuk membantu pemecahan masalah-masalah yang dihadapi oleh desa baik potensi sudah ada maupun potensi yang belum tergarap. a. Potensi Sumber daya Alam 1. Pertanian
30 2. Perkebunan Karet 3. Perkebunan Sawit 4. Peternakan b. Potensi Sumber Daya Manusia 1. Aparatur Desa 2. BPD 3. Kelembagaan Desa 4. Kader Posyandu 5. Kader PKK 6. Pendamping Desa 7. Tenaga Pendidik 8. Tokoh Agama dan Tokoh Adat 9. Aparat Keamanan (Linmas) 10. Pemuda c. Sumber Daya Sosial 1. Majlis Ta’lim 2. Wirid Yassin 3. Guru-guru Agama (Ustadz/zah) 4. Fasilitas Pendidikan Agama 5. Masjid dan Mushalla 6. Fasilitas Pendidikan Umum
31 7. Peringatan Hari Besar Islam d. Sumber Daya Ekonomi 1. Lahan Perkebunan 2. BUMDes 3. Lembaga Dana Bergulir 4. Pedagang dan swasta 5. Home Industri 6. Sarana produksi lainnya 2.3.2. Desa Pasir Makmur 2.3.2.1. Sejarah Desa Tahun 1980 pemerintah pusat mengadakan program transmigrasi yang gunanya untuk pemerataan jumlah penduduk dan pembangunan di Indonesia pada umumnya dengan sasaran swasembada pangan. Desa Pasir Makmur sebelumnya bernama UPT IV SKPA yang dipimpin oleh UPT menjadi desa binaan selama 3 tahun. Pada tahun 1983 Desa Pasir Makmur menjadi desa definitif dengan pimpinan oleh kepala desa yang memilihnya dengan cara demokrasi dan resmi menjadi Desa Pasir Makmur, Kecamatan Rambah, Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Kemudian dengan adanya pemekaran wilayah,Kabupaten Kampar terbagi dua dengan Kabupaten Rokan Hulu, dan tidak lama berselang waktu kemudian dengan adanya pemekaran
32 kecamatan, Kecamatan Rambah Samo terdiri dari empat belas desa yang terdiri dari: 1. Desa Rambah Samo 8. Desa Sungai Salak 2. Desa Rambah Samo Barat 9. Desa Sungai Kuning 3. Desa Langkitin 10. Desa Masda Makmur 4. Desa Marga Mulya 11. Desa Lubuk Bilang 5. Desa Rambah Baru 12. Desa Teluk Aur 6. Desa Rambah Utama 13. Desa Lubuk Napal 7. Desa Karya Mulya 14. Desa Pasir Makmur Sejak itu Desa Pasir Makmur termasuk dalam wilayah Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu sejak tahun 2001 hingga sekarang. 2.3.2.2. Demografi Desa Pasir Makmur merupakan salah satu desa dari Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu di Provinsi Riau dengan luas wilayah 10.250 km², dengan topografi dataran. Desa Pasir Makmur terletak di Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau yang berbatasan dengan: a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Karya Mulya, Kecamatan Rambah Samo b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Karya Mulya c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Karya Mulya, Kecamatan Rambah Samo
33 d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Rambah Utama dan Desa Rambah Samo Barat, Kecamatan Rambah Samo Luas wilayah Desa Pasir Makmur adalah 10.250 km2 di mana 99% berupa daratan, yang dimanfaatkan sebagai lahan pertanian untuk persawahan, perkebunan karet dan sawit serta lahan tidur, dan 6 % (60 ha) untuk perumahan masyarakat desa. Iklim Desa Pasir Makmur, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempuyai iklim kemarau dan penghujan. Hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Pasir Makmur, Kecamatan Rambah Samo. 2.3.2.3. Keadaan Sosial Penduduk Desa Pasir Makmur didominasi oleh penduduk yang bersuku Jawa. Sehingga kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Desa Pasir Makmur. Desa Pasir Makmur mempunyai jumlah penduduk 1.297 jiwa, yang terdiri dari laki-laki: 651 jiwa, perempuan: 646 jiwa dan 409 KK, yang terbagi dalam 2 (dua) wilayah dusun, dengan rincian sebagai berikut: Tabel 2.9. Jumlah Penduduk Keterangan Dusun I Dusun II Jiwa 777 520 KK 246 163
34 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Pasir Makmur sebagai berikut: Tabel 2.10. Tingkat Pendidikan Pra Sekolah SD SMP SMA Sarjana (S-I) 169 Orang 735 Orang 174 Orang 163 Orang 15 Orang Desa Pasir Makmur merupakan desa pertanian, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Selengkapnya sebagai berikut: Tabel 2.11. Pekerjaan Penduduk Petani Peternakan Pedagang Usaha Kecil Pns Buruh 377 Orang 3 Orang 15 Orang 9 Orang 10 Orang 97 Orang Penggunaan tanah di Desa Pasir Makmur sebagai besar di peruntukan tanah pertanian sawah dan perkebunan karet dan sawit. Selebihnya tanah kering yang merupakan bangunan. Oleh penduduk Desa Pasir Makmur Kecamatan Rambah Samo dipakai adalah sebagai berikut: Tabel 2.12. Kepemilikan Ternak Ayam/Itik Kambing Sapi Kerbau Lain-Lain 478 Ekor 42 Ekor 153 Ekor - - Kondisi sarana dan prasarana umum Desa Pasir Makmur secara garis besar sebagai berikut:
35 Tabel 2.13. Sarana dan Prasarana Desa No Sarana/Prasarana Jumlah/Volume 1 Balai desa / Kantor Desa 1 Unit 2 Pustu 1 Unit 3 Masjid 2 Unit 4 Pos Kamling 6 Unit 5 Mushola 5 Unit 6 SD Negri 016 1 Unit 7 Mesin Giling Padi 5 Unit 8 Mesin Perontok Padi 7 Unit 9 Tempat Pemakaman Umum 1 Lokasi 10 Jalan Tanah 13 KM 11 Jalan Poros / Hot Mix 5 KM 12 Sumur Gali 250 Unit 13 Mesin Handraktor 17 Unit 14 Motor Dinas Kades 1 Unit 15 Alat Prasmanan / Pesta 1 Paket 16 Alat Kesenian 3 Paket 17 Rumah Dinas sekolah 1 Unit
36 2.3.2.4. Keadaan Ekonomi Kondisi ekonomi masyarakat Desa Pasir Makmur secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara rumah tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan mata pencahariannya di sektor-sektor usaha yang berbeda-beda pula, sebagian besar di sektor nonformal seperti petani, pedagang, buruh tani, dan di sektor formal seperti PNS pemda, honorer, guru, tenaga medis. 2.3.2.5. Kondisi Pemerintahan Desa 2.3.2.5.1. Pembagian Wilayah Desa Pemberian Wilayah Desa Pasir Makmur dibagi menjadi 2 (dua) Dusun, yaitu Dusun I Purwodadi dan Dusun II Kampung Bukit. Setiap dusun ada yang mempunyai wilayah pertanian dan perkebunan, sementara pusat desa berada di dusun I, dan setiap dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun (Kadus). 2.3.2.5.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa (SOPD) Struktur Organisasi Desa Pasir Makmur Kecamatan Rambah Samo terdiri dari Sistem Pemerintahan Desa, sistem badan Permusyawaratan Desa, dan sistem Kelembagaan Desa. Pemerintahan Desa Pasir Makmur meliputi antara lain: 1 (satu) orang kepala Desa 1 (satu) orang Sekretaris Desa 3 (empat) orang Kepala Urusan
37 3 (tiga) orang Kepala Seksi 2 (dua) orang Kepala Dusun Badan Permusyawaratan Desa Pasir Makmur yang meliputi antara lain: 1 (satu) orang Ketua BPD 1 (satu) orang Wakil Ketua BPD 3 (tiga) orang Anggota BPD 1 (satu) orang Sekretaris BPD Kelembagaan Desa yang meliputi antara lain: a. Lembaga Pemasyarakatan Desa (LPM) yang terdiri dari 10 orang pengurus b. Ketua Rukun Tetangga (RT) yang terdiri dari 12 orang pengurus c. Ketua Rukun Warga (RW) yang terdiri dari 4 orang pengurus d. Karang Taruna yang terdiri dari 11 orang pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahtraan Keluarga (PKK) yang terdiri dari 35 orang pengurus Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Pasir Makmur Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, Nama- Nama Perangkat Desa: Kepala desa : Slamet Riadi Sekretaris Desa : Irfan Setiawan
38 Kepala Urusan Keuangan : Rulis Rahayu Kepala Urusan Umum : Sri Rohmatun Wasi’ah Kepala Urusan Perencanaan : Lusiawati Kepala Seksi Pemerintahan : Nanda Hari Sejati Kepala Seksi Kesejahteraan : Devi Silvia Saputri Kepala Seksi Pelayanan : Susanto Kepala Dusun 1. Dusun I : - 2. Dusun II : Nuryanto Susunan Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Pasir Makmur Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, nama-nama anggota badan permusyawaratan desa (bpd) Ketua : Parngadi Wakil Ketua : Suryadi Sekretaris : Lilik Naharin Anggota : 1. Murni 2. Sukadi
39 2.3.2.6. Potensi Desa Potensiadalahsegalasumberdayayangadadidesayangdapatdigunakan untuk membantu pemecahan masalah-masalah yang dihadapi oleh desa, baikpotensisudahadamaupunpotensiyangbelumtergarap.Berikutini adalah potensi yang dimiliki oleh Pasir Makmur. a. Potensi Sumber daya Alam 1. Pertanian 2. Perkebunan Karet 3. Perkebunan Sawit 4. Peternakan b. Potensi Sumber Daya Manusia 1. Aparatur Desa 2. BPD 3. Kelembagaan Desa 4. Kader Desa 5. Kader Posyandu 6. Kader PKK 7. Pendamping Desa 8. Tenaga Pendidik 9. Tokoh Agama dan Tokoh Adat 10. Penyuluh Pertanian, Perkebunan, Perikanan, perternakan dll
40 11. Aparat Keamanan (Linmas) 12. Pemuda 13. Klub-Klub Olahraga c. Sumber Daya Sosial 1. Majlis Ta’lim 2. Wirid Yassin 3. Guru-guru Agama (Ustadz/zah) 4. Fasilitas Pendidikan Agama 5. Masjid dan Mushalla 6. Fasilitas Pendidikan Umum 7. Peringatan Hari Besar Islam d. Sumber Daya Ekonomi 1. Lahan Perkebunan 2. Kolam Ikan 3. BUMDes 4. Lembaga Dana Bergulir 5. Pedagang dan swasta 6. Home Industri 7. Sarana produksi lainnya
41 2.3.3 Desa Tangun 2.3.3.1. Sejarah Desa Sebelum menjadi desa secara definitif pada tahun 2009, selama 2 tahun Desa Tangun merupakan desa persiapan dari pemekaran Desa Bangun Purba, dan berada dalam wilayah dusun III Desa Bangun Purba. Dalam perkembangannya, pada tahun 2015, sesuai dengan Peraturan Daerah Rokan Hulu No. 1 Tahun 2015, Desa Tangun ditetapkan sebagai desa adat. Masyarakat Desa Tangun berada di sepanjang sungai batang lubuh dan salah satu huta (kampung) di dalam tujuh huta kesatuan adat Mandailing. Struktur kepengurusan huta pada saat itu dikepalai oleh kepala suku dengan gelar Sutan Silindung yang membawahi wilayah Tangun. Perubahan status desa dari desa persiapan menuju desa definif Tangun adalah berdasarkan keinginan masyarakat Desa Tangun untuk berkembang dari Desa Bangun Purba. Pemilihan kepala desa untuk pertama kali dilaksanakan secara demokratis pada tahun 2009, yang diikuti oleh 2 calon untuk masa bakti 5 tahun 2009-2014. Pemilihan Kepala Desa kedua dilaksanakan pada tahun 2016, yang diikuti 2 calon juga untuk masa bakti Tahun 2017-2022 Masyarakat Tangun tidak ubahnya dengan masyarakat desa lain yang berada di sepanjang Sungai Batang Tubuh merupakan pengikut Tuanku Tambusai dan Tuanku Imam Bonjol yang berimigrasi dari daerah Rao karena terjadi Perang Padri, dan menetap di sepanjang Batang Lubuh. Dalam hal pertahanan, kearifan lokal masyarakat
42 Desa Tangun masih berjalan dan dipegang teguh oleh semua masyarakat. Budaya masyarakat Tangun yang merupakan asimilasi antara budaya lokal dengan unsur Islam, dalam memecahkan persoalan masyarakat masih memakai hukum adat yang bersifat interpersonal seperti perkawinan, kelahiran, dan lain sebagainya, yang mengatur tata cara kehidupan bermasyarakat. 2.3.3.2. Demografi Desa Tangun merupakan salah satu desa di Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu di Provinsi Riau, dengan luas wilayah 6.800 hektar, dengan topografi daratan. Desa Tangun terletak di Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau yang berbatasan dengan: 1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Mondang Kumango 2. Sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat 3. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Bangun Purba Barat 4. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Bangun Purba Luas wilayah Desa Tangun terdiri dari 500 hektar pemukiman masyarakat, 5.200 hektar lahan pertanian dan perkebunan, 664 hektar ladang/tegalan, 219 hektar hutan dan 30 hektar sisanya merupakan fasilitas umum. Iklim Desa Tangun, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia, mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam
43 pada lahan pertanian yang ada di Desa Tangun, Kecamatan Bangun Purba. 2.3.3.3. Keadaan Sosial­ Desa Tangun memiliki jumlah penduduk sebesar 1.996 jiwa yang terdiri dari 989 jiwa laki-laki dan 1.007 jiwa perempuan dengan 472 KK, terbagi dalam 3 wilayah (dusun) dengan rincian sebagai berikut: Tabel 2.14. Jumlah Penduduk Keterangan Laki-laki Perempuan Jumlah Jiwa 989 1.007 1.996 KK - - 472 Tabel 2.15. Tingkat Pendidikan Putus Sekolah SD SMP SMA Sarjana (S-I) 27 Orang 581 Orang 746 Orang 572 Orang 70 Orang Penduduk di Desa Tangun sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai petani, untuk selengkapnya sebagai berikut: Tabel 2.16. Pekerjaan Penduduk No Jenis Pekerjaan Jumlah (Orang) 1 Petani 981 2 Pedagang 14 3 PNS 20
44 4 Tukang 15 5 TNI/POLRI 1 6 Pensiunan 5 7 Supir/Angkutan 7 8 Buruh 25 9 Jasa Persewaan 4 10 Swasta 18 Penggunaan tanah di Desa Tangun sebagai besar di peruntukkan tanah pertanian sawah dan perkebunan karet dan sawit, sedangkan sisanya untuk tanah kering yang merupakan bangunan, oleh penduduk Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba. Tabel 2.17. Kepemilikan Ternak Kambing Sapi Ayam Potong Itik Burung 45 Ekor 50 Ekor 3.000 Ekor 70 Ekor 50 Ekor Kondisi sarana dan prasarana umum Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba secara garis besar adalah sebagai berikut: 2.3.3.4. Keadaan Ekonomi Kondisi ekonomi masyarakat Desa Tangun secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara rumah tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan mata pencahariannya di sektor-sektor usaha yang
45 berbeda-beda pula, sebagian besar di sektor nonformal seperti petani, pedagang, buruh tani, dan di sektor formal seperti PNS pemda, honorer, guru, tenaga medis. 2.3.3.5. Kondisi Pemerintahan Desa 2.3.3.5.1. Pembagian Wilayah Desa Pembagian wilayah Desa Tangun terbagi menjadi 3 wilayah (dusun) yaitu Dusun I, Dusun II, dan Dusun III, masing-masing dusun dipimpin oleh satu orang Kepala Dusun (Kadus). 2.3.3.5.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa (SOPD) Struktur Organisasi Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba terdiri dari Sistem Pemerintahan Desa, sistem Badan Permusyawaratan Desa, dan sistem Kelembagaan Desa. Pemerintahan Desa Tangun yang meliputi antara lain: Kepala Desa : 1 Orang Sekretaris Desa : 1 Orang Perangkat Desa (KAUR) : 4 Orang Badan Permusyawaratan Desa Tangun yang meliputi antara lain: 1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD): 5 Orang Kelembagaan Desa yang meliputi antara lain: 1. LPM : 1 Kelompok 2. PKK : 1 Kelompok
46 3. Posyandu : 2 Kelompok 4. Pengajian : 10 Kelompok 5. Simpan Pinjam : 3 Kelompok 6. Kelompok Tani : 2 Kelompok 7. Gapoktan : 1 Kelompok 8. Karang Taruna : 1 Kelompok 9. Ormas/LSM : 2 Kelompok Susunan Organisasi Pemerintahan DesaTangun Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu 1. Nama-nama Aparat Desa Kepala Desa : H. Haliman Sekretaris Desa : Yasrizal Akmal Kepala Urusan Pemerintahan : Rina Astuti Kepala Urusan Umum : Elza Lestari Kepala Urusan Pembangunan : Desman Kepala Urusan Keuangan : Jaya Nst Kepala Dusun (3) Orang 1. Kepala Dusun I : Safar 2. Kepala Dusun Ii : Jasman 3. Kepala Dusun Iii : M. Isa Ketua RW (06) Orang
47 1. Ketua RW01 : Asmadan 2. Ketua RW02 : Marahuddin 3. Ketua RW03 : Pangihutan 4. Ketua RW04 : M. Nur Nasution 5. Ketua RW05 : Mahmud Harahap 6. Ketua RW06 : Sani Bako Ketua RT (12) Orang 1. Ketua RT01/01 : Marjohan 2. Ketua RT02/01 : Rinto Harahap 3. Ketua RT02/02 : Tamrin 4. Ketua RT02/02 : Resky Abadi 5. Ketua RT02/03 : Sudirman 6. Ketua RT02/03 : Bustami 7. Ketua RT02/04 : Ahmad Salam 8. Ketua RT02/04 : Parlin 9. Ketua RT02/05 : Sudarmin 10. Ketua RT02/05 : Jonres 11. Ketua RT02/06 : Pendi 12. Ketua RT02/06 : Atas
48 2. Susunan Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tangun Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu Ketua : Ediswan Wakil Ketua : Andi Saputra Sekretaris : Sabar Maulana Anggota : 1. Mansar 2. Idam Khalid 2.3.4. Desa Sejati 2.3.4.1. Geografis Desa Sejati merupakan salah satu desa di Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, dengan luas wilayah 7,02 km². Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau yang berbatasan dengan: a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Muara Musu b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Rambah Muda c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Rambah Hilir d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Rambah Hilir Luas wilayah Desa Sejati adalah 7,02 km². Sembilan puluh persen berupa daratan, dimanfaatkan sebagai lahan pertanian
49 yang dimanfaatkan untuk persawahan, perkebunan karet dan sawit, serta untuk perumahan masyarakat desa. Desa Sejati, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia, mempunyai iklim kemarau dan penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Maret-Agustus dan musim hujan terjadi pada bulan September-Maret. 2.3.4.2. Keadaan Sosial Desa Sejati memiliki jumlah penduduk sebesar 2.758 jiwa yang terbagi 1.482 jiwa penduduk laki-laki dan 1.276 jiwa penduduk perempuan, dengan 481 kepala keluarga (KK), secara rinci sebagai berikut: Tabel 2.18. Jumlah Penduduk Keterangan Laki-laki Perempuan Jumlah Jiwa 1482 1276 2.758 KK - - 481 Tingkat pendidikan masyarakat Desa Sejati dengan beberapa tingkat pendidikan sebagai berikut: Tabel 2.19. Tingkat Pendidikan No Tingkat Pendidikan Jumlah (Orang) 1 Putus Sekolah 15 2 SD 754 3 SMP 481
50 4 SMA 307 5 D-1 31 6 D-2 36 7 D-3 26 8 S-1 20 9 S-2 1 10 S-3 2 Desa Sejati merupakan desa yang terletak pada geografis daerah lahan pertanian, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di sektor pertanian. Selengkapnya sebagai berikut: Tabel 2.20. Pekerjaan Penduduk No Jenis Pekerjaan Jumlah (Orang) 1. Buruh Tani 27 2. Pemilik Usaha Tani 404 3. Buruh Perkebunan 435 4. Pemilik Usaha Perkebunan 5 5. Pemilik Usaha Peternakan 15 6. Montir 4 7. Tukang Kayu 3 8. Tukang Jahit 5 9. Tukang Kue 4
51 10. Karyawan Perusahaan Swasta 8 11. Karyawan Perusahaan Pemerintah 3 12. PNS 20 13. Guru Swasta 30 14. PRT 2 15. Sopir 10 16. Wiraswasta 60 17. Tidak Punya Pekerjaan Tetap 400 18. Jasa Penyewaan Peralatan Pesta 3 2.3.4.3. Keadaan Ekonomi Kondisi ekonomi masyarakat Desa Sejati secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara rumah tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan mata pencahariannya di sektor-sektor usaha yang berbeda-beda. Sebagian besar di sektor nonformal, seperti buruh tani, buruh perkebunan, hingga tidak mempunyai pekerjaan tetap dan di sektor formal seperti PNS, TNI dan Polri. 2.3.4.4. Kondisi Pemerintahan Desa 2.3.4.4.1. Pembagian Wilayah Desa Pembagian Wilayah Desa Sejati dibagi menjadi 2 (dua) Dusun, yaitu Dusun I dan Dusun II, setiap dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun (Kadus).
52 2.3.4.4.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa (SOPD) Struktur organisasi Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir terdiri dari pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan kelembagaan desa. Pemerintahan Desa Sejati antara lain: 1 (satu) orang kepala Desa 1 (satu) orang Sekretaris Desa 3 (tiga) orang Kepala Urusan 3 (tiga) orang Kepala Seksi 2 (dua) orang Kepala Dusun Badan Permusyawaratan Desa Sejati yang meliputi antara lain: 1 (satu) orang Ketua BPD 1 (satu) orang Wakil Ketua BPD 2 (tiga) orang Anggota BPD 1 (satu) orang Sekretaris BPD Kelembagaan Desa antara lain: a. Lembaga Pemasyarakatan Desa (LPM) yang terdiri dari 8 orang pengurus b. Ketua Rukun Tetangga (RT) yang terdiri dari 10 orang pengurus c. Ketua Rukun Warga (RW) yang terdiri dari 3 orang pengurus
53 d. Karang Taruna yang terdiri dari 7 orang pengurus e. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang terdiri dari 25 orang pengurus 2.3.4.5. Potensi Desa Potensiadalahsegalasumberdayayangadadidesayangdapatdigunakan untuk membantu pemecahan masalah-masalah yang dihadapi oleh desa, baik potensi yang sudah ada maupun potensi yang belum tergarap. a. Potensi Sumber daya Alam • Pertanian •Perkebunan Kelapa •Perkebunan Karet •Perkebunan Sawit •Peternakan b. Potensi Sumber Daya Manusia •Aparatur Desa •BPD •Kelembagaan Desa •Kader Desa •Kader Posyandu •Kader PKK •Pendamping Desa
54 •Tenaga Pendidik •Tokoh Agama danTokoh Adat •Penyuluh pertanian, perkebunan, perikanan, perternakan •Aparat keamanan (Linmas) •Pemuda c. Sumber Daya Sosial •Majlis Ta’lim •Wirid Yassin •Guru-guru Agama (Ustadz/zah) •Fasilitas Pendidikan Agama •Masjid dan Mushalla •Fasilitas Pendidikan Umum •Peringatan Hari Besar Islam d. Sumber Daya Ekonomi •Lahan Perkebunan •Kolam ikan •BUMDes •Lembaga Dana Bergulir •Pedagang dan swasta •Home Industri •Sarana produksi lainnya
55 2.3.5. Desa Rambah Tengah Utara 2.3.5.1. Sejarah Desa Desa Rambah Tengah Utara merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau Indonesia. Berdasarkan sejarah, nama Rambah terbentuk karena pada masa penjajahan Belanda di Kabupaten Rokan Hulu terdapat 5 kerajaan yang terdiri dari Kerajaan Tambusai ibu negerinya Dalu-dalu, Kerajaan Rambah ibu negerinya Pasir Pengaraian, Kerajaan Kepenuhan ibu negerinya Koto Tongah, Kerajaan Rokan IV Koto ibu negerinya Rokan, Kerajaan Kunto Darussalam ibu negerinya Koto Lamo. Berawal dari situlah terbentuknya nama Rambah, karena pada masa penjajahan dahulu ada sebuah Kerajaan Rambah yang berdomisili di Kabupaten Rokan Hulu, dengan ibu kotanya Pasir Pengaraian. Kemudian dengan adanya pemekaran wilayah, Kabupaten Kampar terbagi dua dengan Kabupaten Rokan Hulu dan tidak lama berselang, dengan adanya pemekaran kecamatan, Kecamatan Rambah terdiri dari empat belas desa yang terdiri dari: 1. Kelurahan Pasir Pengaraian 8. Desa Sialang Jaya 2. Desa Rambah Tengah Utara 9. Desa Tanjung Belit 3. Desa Rambah Tengah Hilir 10. Desa Babussalam 4. Desa Rambah Tengah Hulu 11. Desa Pematang Berangan 5. Desa Rambah Tengah Barat 12. Desa Suka Maju 6. Desa Menaming 13. Desa Koto Tinggi
56 7. Desa Pasir Baru 14. Desa Pasir Maju Sejak itulah Desa Rambah Tengah Utara termasuk dalam wilayah Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu sejak tahun 1977 hingga sekarang. 2.3.5.2. Demografi Desa Rambah Tengah Utara merupakan salah satu desa dari Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, di Provinsi Riau dengan luas wilayah 15,58 km2 , lahan terdiri dari permukiman, fasilitas umum, sekolah, perkebunan, hutan dan perikanan. Desa Rambah Tengah Utara terletak di Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau yang berbatasan dengan: a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pasir Utama, Desa Pasir Agung dan Desa Pematang Berangan b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pematang Berangan c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Babussalam d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Babussalam, Desa Tanjung Belit dan Desa Pasir Agung Luas wilayah Desa Rambah Tengah Utara adalah 15,58 km2 , % berupa daratan, yang dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, untuk perladangan, perkebunan karet dan sawit serta untuk perumahan masyarakat. Iklim Desa Rambah Tengah Utara, sebagaimana desa- desa lain di wilayah Indonesia, mempuyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempuyai pengaruh langsung terhadap
57 pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Rambah Tengah Utara, Kecamatan Rambah. 2.3.5.3. Keadaan Sosial Penduduk Desa Rambah Tengah Utara didominasi oleh penduduk bersuku Melayu, sehingga kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Desa Rambah Tengah Utara. Desa Rambah Tengah Utara mempuyai jumlah penduduk 3.469 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 1.766 jiwa, perempuan 1.703 jiwa dan 1.134 KK, yang terbagi dalam 2 (dua) wilayah Dusun, dengan rincian sebagai berikut: Tabel. 2.21. Jumlah Penduduk Keterangan Laki-laki (orang) Perempuan (orang) Jumlah Jiwa 1.766 1.703 3.469 KK - - 1.134 Kepadatan (jiwa/Km2) - - 222 Berikut ini akan dijelaskan tentang jenis sekolah, jumlah pengajar, dan siswa sekolah di Desa Rambah Tengah Utara sebagai berikut:
58 Tabel 2.22. Pengajar dan Siswa Sekolah Tingkatan/Jenis Sekolah Jumlah Pengajar (orang) Jumlah Siswa (orang) TK 17 172 SD 62 792 SMP 17 45 Desa Rambah Tengah Utara merupakan desa pertanian, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai wiraswasta dan pertanian. Berikut ini gambaran tentang pekerjaan penduduk Desa Rambah Tengah Utara: Tabel 2.23. Pekerjaan Jenis Pekerjaan Laki-laki (orang) Perempuan (orang) Jumlah (orang) PNS 171 100 271 Wiraswasta/ Pertanian 652 120 772 Belum Bekerja 538 500 1.038 Ibu Rumah Tangga - 1.134 1.134 Jumlah Total (orang) 1.361 1.854 3.215 Penggunaan tanah di Desa Rambah Tengah Utara sebagai besar diperuntukkan tanah pertanian sawah/ladang dan perkebunan karet dan sawit, sedangkan sisanya untuk tanah kering yang
59 merupakan bangunan penduduk, berikut merupakan tataguna lahan di Desa Rambah Tengah Utara, Kecamatan Rambah: Tabel 2.24. Tataguna Lahan No Tataguna Lahan Luas Wilayah (Ha) 1 Sawah 21 2 Tegal/Ladang 578 3 Pemukiman 98 4 Pekarangan 35 5 Tanah Rawa 28 6 Situ/Waduk 2 7 Perkebunan 736 8 Tanah Kas Desa 5 9 Fasilitas Umum 28 10 Hutan 27 Jumlah Luas Wilayah 1.558 Kondisi sarana dan prasarana umum Desa Rambah Tengah Utara secara garis besar adalah sebagai berikut:
60 Tabel 2.25. Sarana dan Prasarana Desa No Sarana/prasarana Jumlah/volume 1 Balai desa / Kantor Desa 1 Unit 2 Rumas Sakit Umum 1 Unit 3 Apotik 8 Unit 4 Posyandu 3 Unit 5 Kantor Praktek Dokter 3 Unit 6 SMP 1 Gedung 7 SD 3 Gedung 8 TK 4 Gedung 9 Sarana dan Prasarana Pendidikan 1 Gedung 10 Masjid 4 Unit 11 Mushola 3 Unit 12 Sumur Gali 695 Unit 13 Tangki Air Bersih 74 Unit 14 MCK Umum 2 Unit 15 Lapangan Sepak Bola 2 Unit 16 Lapangan Bulu Tangkis 3 Unit 17 Lapangan Voli 2 Unit
61 2.3.5.4. Keadaan Ekonomi Kondisi ekonomi masyarakat Desa Rambah Tengah Utara secara kasat mata terlihat jelas perbedaan antara rumah tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang, dan kaya. Hal ini disebabkan mata pencahariannya di sektor-sektor usaha yang berbeda-beda pula, sebagian besar di sektor nonformal seperti petani, pedagang, buruh tani, dan di sektor formal seperti ASN dan sebagainya. 2.3.5.5. Kondisi Pemerintahan Desa 2.3.5.5.1. Pembagian Wilayah Desa Pembagian Wilayah Desa Rambah Tengah Utara dibagi menjadi 3 (tiga) Dusun, yaitu Dusun I (satu), Dusun II (dua) dan Dusun III (tiga), setiap dusun ada yang mempuyai wilayah pertanian dan perkebunan, dan setiap dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun (Kadus). 2.3.5.5.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa (SOPD) Struktur Organisasi Desa Rambah Tengah Utara, Kecamatan Rambah terdiri dari Sistem Pemerintahan Desa, sistem Badan Permusyawaratan Desa, dan sistem Kelembagaan Desa. Pemerintahan Desa Rambah Tengah Utara: 1 (satu) orang kepala Desa 1 (satu) orang Sekretaris Desa 1 (satu) orang Bendahara Desa
62 4 (empat) orang Kepala Urusan 3 (tiga) orang Kepala Dusun Badan Permusyawaratan Desa Rambah Tengah Utara: 1 (satu) orang Ketua BPD 1 (satu) orang Wakil Ketua BPD 1 (satu) orang Bendahara BPD 3 (tiga) orang Anggota BPD Kelembagaan Desa yang meliputi antara lain: a. Lembaga Pemasyarakatan Desa (LPMD) yang terdiri dari 13 orang pengurus b. Ketua Rukun Tetangga ( RT ) yang terdiri dari 17 orang pengurus c. Ketua Rukun Warga ( RW ) yang terdiri dari 6 orang pengurus d. Karang Taruna yang terdiri dari 7 orang pengurus e. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahtraan Keluarga ( PKK ) yang terdiri dari 30 orang pengurus f. Lembaga Adat yang terdiri dari 13 orang pengurus g. Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang terdiri dari 6 orang pengurus
63 Tabel 2.26. Jenis Kelembagaan dan Jumlah Pengurus di Desa Rambah Tengah Utara Jenis Lembaga Jumlah Pengurus (orang) Jenis Kegiatan LPMD/LPMK 1 13 1 PKK 1 30 4 Rukun Warga (RW) 6 6 1 Rukun Tetangga (RT) 17 17 1 Karang Taruna 1 7 1 Lembaga Adat 1 13 1 Badan Usaha Milik Desa 1 6 1 Jumlah 28 92 10
64
65 BAB III PENGGUNAAN DAN MANFAAT DANA DESA Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota, dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Landasan Hukum dan Ketentuan Umum dalam Prioritas Penggunan Dana Desa tahun 2018 tertuang dalam Permendesa No. 19 tahun 2017. Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018, disebutkan alasan terbitnya Permendesa tentang Prioritas Penggunan Dana Desa tahun 2018 ini, yaitu untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.22Tahun2015tentangPerubahanatasPeraturanPemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.
66 Pasal 21 1. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran. 2. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa. 3. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, Menteri, Menteri Dalam Negeri, dan menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian. Selanjutnya Penetapan Peraturan Menteri tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun tersebut harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Pedoman Teknis Kegiatan yang didanai dari Dana Dana Desa oleh bupati/walikota di tingkat kabupaten dan kota. Pasal 22, Bupati/walikota dapat membuat pedoman teknis kegiatan yang didanai dari Dana Desa sesuai pedoman umum kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2). Permendesa No. 19 tahun 2017 tentang Prioritas Penggunan Dana Desa tahun 2018 Landasan Hukum Permendesa No. 19 tahun 2017 tentang Prioritas Penggunan Dana Desa tahun 2018:
67 1. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 2. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5717); 3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No. 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5864); 4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2015 tentang Organisasi
68 Kementerian dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 463); 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No. 300); 6. Peraturan Menteri Keuangan No. 49/PMK 07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No. 478); Ketentuan-ketentuan Umum dalam Permendesa No. 19 tahun 2017 tentang Prioritas Penggunan Dana Desa tahun 2018. Dalam Permendesa No. 19 tahun 2017 tentang Prioritas Penggunan Dana Desa tahun 2018, yang dimaksud dengan: 1. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan
69 Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 3. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. 4. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa. 5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
70 8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 9. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun. 12. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun. 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
71 14. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa. 15. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Desa). 16. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. 17. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. 18. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. 19. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
72 20. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. 21. Produk Unggulan Desa dan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan adalah upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar- Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa. 22. J aring Komunitas Wira Desa adalah suatu upaya mengarusutamakan penguatan kapasitas dan kapabilitas manusia sebagai intisari pembangunan Desa sehingga masyarakat Desa menjadi subjek yang berdaulat atas pilihan- pilihan yang diputuskan secara mandiri. 23. Lumbung Ekonomi Desa adalah upaya mengoptimalkan sumber daya Desa secara mandiri dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Desa. 24. Lingkar Budaya Desa adalah proses pembangunan Desa sebagai bagian dari kerja budaya swadaya, gotong royong yang berdasarkan pada semangat kebersamaan, persaudaraan dan kesadaran melakukan perubahan dengan berdasarkan pada nilai, norma, dan semangat Pancasila. 25. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan
73 perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebutUUDesa)memandatkanDesaadalahkesatuanmasyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal- usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, menggambarkan bahwa desa merupakan subjek hukum. Posisi desa sebagai subjek hukum menjadikan desa memiliki hak dan kewajiban terhadap aset/sumber daya yang menjadi miliknya. Karenanya, Dana Desa sebagai bagian pendapatan desa pada dasarnya merupakan milik desa, sehingga penetapan penggunaan Dana Desa merupakan kewenangan desa. Namun demikian, UU Desa juga memandatkan bahwa desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus dimaksud menggambarkan desa sebagai unit pemerintahan. Kewenangan desa diatur berdasarkan aturan hukum yang ditetapkan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi daripada Peraturan Desa. Berjalannya penggabungan fungsi desa sebagai subjek hukum dan desa sebagai unit pemerintahan dapat dipastikan apabila kewenangan desa sudah dipastikan terlebih dahulu. Lebih-lebih dalam Pasal 5 UU Desa disebutkan bahwa desa berkedudukan
74 di wilayah Kabupaten/Kota.Pengaturan Pasal 5 UU Desa ini memastikan bahwa desa merupakan komunitas yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda mengikuti sejarah desa itu sendiri. Tata kelola desa yang satu dengan desa lainnya berbeda- beda karena desa sejatinya komunitas yang unik/khas. Desa dimandatkan oleh UU Desa untuk dikelola secara demokratis dan berkeadilan sosial. Masyarakat desa secara demokratis memilih Kepala Desa dan anggota BPD yang selanjutnya akan bertanggung jawab dalam mengelola pemerintahan desa. Kepala desa menjadi pimpinan pemerintah desa, sedangkan BPD menjadi lembaga penyeimbang bagi kepala desa dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan urusan masyarakat. UU Desa juga memandatkan bahwa terkait hal-hal strategis di desa, harus dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD. Hasil musyawarah desa wajib dipedomani oleh kepala desa untuk merumuskan kebijakan Pemerintah Desa. UU Desa memandatkan penggabungan demokrasi perwakilan yang diwujudkan melalui pemilihan kepala desa dan pemilihan anggota BPD dengan demokrasi musyawarah mufakat yang diwujudkan dengan penyelenggaraan musyawarah desa. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dikelola berdasarkan tata kelola desa yang demokratis dan berkeadilan sosial. Karenanya, penetapan prioritas penggunaan Dana Desa akan dilaksanakan secara terbuka, partisipatif, dan memberi manfaat bagi masyarakat desa dengan syarat kepala desa, BPD dan seluruh masyarakat desa berhasil menghadirkan tata kelola desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
75 Pedoman umum penetapan prioritas penggunaan Dana Desa 2017 sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Desa untuk mengelola penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dengan berdasarkan tata kelola desa yang demokratis dan berkeadilan sosial. Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah: 1. Prioritas Berdasarkan Kemanfaatan artinya Penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat yang sebesar besarnya dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa 2. Prioritas Berdasarkan Partisipasi Masyarakat, artinya mengikutsertakan masyarakat desa dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa 3. P rioritas Berdasarkan Keberlanjutan, artinya memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus memiliki rencana pengelolaan dalam pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan, dan pelestariannya 4. Prioritas Berdasarkan Kepastian adanya Pengawasan, artinya masyarakat desa harus memiliki peluang sebesar-besarnya untuk mengawasi penggunaan Dana Desa. Berikut ini akan dijelaskan tentang penggunaan dan manfaat Dana Desa di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, pada
76 lima desa, yaitu Desa Tambusai Timur, Desa Pasir Makmur, Desa Tangun, Desa Rambah Tengah Utara, dan Desa Sejati. 3.1. Penggunaan dan Manfaat Dana Desa di Desa Tambusai Timur 3.1.1. Penggunaan Dana Desa Menurut Bidang Pembangunan Prioritas berdasarkan sumber daya dan tipologi desa, artinya pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam desa dengan mengutamakan mekanisme swakelola, swadaya, dan gotong royong masyarakat. Perencanaan kegiatan desa dapat mempertimbangkan tipologi desa. Tipologi desa merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas, keadaan terkini di desa, maupun keadaan yang berubah, berkembang, dan diharapkan akan terjadi di masa depan. Untuk mengetahui penggunaan Dana Desa dari tahun 2015-2018 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 3.1. Penggunaan Dana Desa menurut Bidang Pembangunan Desa (Jutaan) No Kriteria Desa Realisasi Tahun 2015 2016 2017 2018 Rp % Rp % Rp % Rp % 1 Pemerintaha n desa 2 Pembangun an desa 290.228.00 0 93,55 481.429.45 0 87,78 1.125.914.83 5 94,60 1.215.333.30 6 95,56 3 Pembinaan Masyarakat 4 Pemberdaya an Masyarakat 20.000.000 6,45 67.000.000 12,22 64.329.000 5,40 56.416.694 4,44 Jumlah 310.228.00 0 100,00 548.429.45 0 100,00 1.190.243.83 5 100,0 0 1.271.750.00 0 100,0 0
77 Tabel memperlihatkan bahwa perkembangan penggunaan Dana Desa dari tahun 2015-2018 mengalami peningkatan, hal menyatakan bahwa dalam pengelolaan Dana Desa sudah mulai menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan yang bukan hanya sarana fisik tapi juga sumber daya manusia. 3.1.2. Penggunaan Dana Desa untuk Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa di Tambusai Timur Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan, guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Lebih lanjut, UU 6/2014 Pasal 87 UU menyatakan bahwa BUMDes dapat dibentuk oleh Pemerintah Desa yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai lembaga ekonomi resmi desa belum berhasil mewadahi aspirasi dan melibatkan kelompok miskin dan rentan dalam kegiatannya. Sedangkan lembaga ekonomi lokal lain yang menjadi bagian dari masyarakat miskin dan rentan, seperti lumbung pangan
78 dan koperasi tak, mendapat ruang yang cukup dalam tata rencana pembangunan desa. Padahal lembaga ekonomi lokal ini bisa menjadi saluran bagi tersampaikannya aspirasi masyarakat miskin dan rentan, dan memastikan terpenuhinya kebutuhan mereka dalam pembangunan desa. Penting menciptakan tata kelola lembaga ekonomi desa yang demokratis, di mana masyarakat miskin dan kelompok rentan dapat ambil peran dalam pembangunan desa. Tata kelola lembaga ekonomi yang demokratis akan mampu mengakomodasi semua kepentingan masyarakat, termasuk masyarakat miskin dan kelompok rentan. Ini juga akan berkontribusi terhadap upaya pengurangan ketimpangan sosial- ekonomi yang terjadi di perdesaan sehingga sumber-sumber penghidupan tidak hanya dikuasai oleh kelompok menengah ke atas saja. Dengan adanya Dana Desa bisa diupayakan untuk meningkatkan partisipasi kelompok terpinggirkan dalam proses perencanaan desa melalui lembaga ekonomi lokal dan mendorong peningkatan nilai kemanfaatan lembaga tersebut bagi kelompok miskin dan terpinggirkan di Desa TambusaiTimur. Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, Desa Tambusai Timur, Kecamatan Tambusai  memaksimalkan eksistensi dan potensi BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Amanah. BUMDes Amanah berdiri pada tanggal 15 Maret 2013, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tambusai Timur.
79 Saat masih bernama UED SP Amanah yang merupakan Prorgam Pemberdayaan Desa (PPD), Pemerintah Kabupaten Rohul mengalokasi anggaran tahun 2009 dengan dana awal sebesar R 270.000.000. Pada Desember 2016 telah memberikan pinjaman kepada 410 orang yang mengelola berbagai jenis usaha, sehingga perkembangan BUMDes Amanah ini per Desember 2017 sebesar Rp2.605.900.000. Total laba atau Sisa Hasil Usaha (SHU) BUMDes Amanah ini dapat menyumbangkan Pendapatan Asli Desa (PASDes) sebesar Rp3.236.000, dan untuk pembagian Dana Sosial Rp5.664.000 dengan rincian Anak Yatim Rp1.260.000 untuk 21 orang, Fakir Miskin Rp1.000.000 diberikan untuk lima kaum fakir miskin dalam bentuk hewan peliharaan ayam, Bantuan Masjid untuk 4 (empat) dusun Rp2.804.000, untuk santunan kemalangan Rp300.000, dan bantuan kegiatan pemuda Rp300.000. Diharapkan BUMDes Amanah ini dapat berjalan lebih baik lagi ke depannya, bagi masyarakat sebagai pemanfaat dimohon untuk membayarkan tepat waktu agar tidak diberikan sanksi, karena ini untuk kepentingan kita bersama, begitu juga pengelola BUMDes Amanah ini harus transaparan dan jujur antarsesama pengelola dan masyarakat, karena ini sebagai tolak ukur perjalanan BUMDes ke depannya. pPndapatan BUMDes Amanah tahun 2017 mengalami penurun, selain disebabkan tunggakan dari pemanfaat, juga disebabkan faktor harga komoditi hasil pertanian masyarakat turun, Tapi ke depannya, Pemerintah Desa Tambusai Timur akan selalu berinovasi untuk membuat unit usaha baru sebagai eksistensi BUMDes Amanah dalam menopang perekonomian masyarakat.
80 Tahun 2018 ini, akan memaksimalkan BUMDes Amanah dengan melakukan terobosan-terobosan dengan membuat unit usaha baru dengan adanya penyertaan modal lewat Dana Desa (DD). Pemerintah meminta BUMDes sebagai distributor, termasuk nantinya akan mengembangkan jenis usaha yang ada dalam BUMDes Amanah ini. Eksistensi BUMDes Amanah sebagai bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa dan merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi, bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui ... BUMDes sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi ini dengan harapan dapat meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaaan potensi ekonomi desa, serta mengembangkan rencana kerjasama usaha antardesa atau pihak ketiga. 3.1.3. Penggunaan Dana Desa untuk Keluarga Prasejah- tera dan Prasejahtera I Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) dijangkakan mampu mendorong pembangunan yang lebih partisipatif dan menciptakan sistem ekonomi-politik yang lebih demokratis di tingkat lokal. Namun, hingga kini, harapan itu masih belum terwujud sebab partisipasi dan kontrol masyarakat miskin dan kelompok rentan dalam proses pembangunan dan tata kelola ekonomi desa masih rendah.
81 Rendahnya keterlibatan masyarakat miskin dan rentan yang berpengaruh pada mandeknya upaya pemerataan pembangunan di desa, turut pula dipicu oleh lemahnya kapasitas dan tata kelola lembaga ekonomi di desa. Keluarga Prasejahtera memperoleh manfaat langsung dari Dana Desa melalui insentif kader Posyandu, pemberdayaan PKK, pelatihan kelompok tani dan penyuluhan kesehatan. Program-program pemberdayaan tersebut memberikan manfaat bagi keluarga Prasejahtera yang memiliki balita, ibu hamil dan menyusui, ibu-ibu yang memerlukan tambahan keterampilan, dan mereka yang berkerja di sektor pertanian. Selain itu program padat karya, pelaksanaannya dilakukan dengan prinsip swakelola dan ditujukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat desa yang secara ekonomi masuk dalam kelompok masyarakat miskin. Prinsip swakelola menekankan pada perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan secara mandiri oleh desa. Berikut menyerap aspirasi sebanyak-banyaknya tenaga kerja setempat, dan minimal 30% Dana Desa di bidang pembangunan digunakan untuk pembayaran upah. Selain itu mengoptimalkan bahan baku lokal. Sementara untuk sasaran program padat karya tunai adalah rumah tangga miskin, penerima PKH, dan setiap anggota masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan dan atau sedang mencari pekerjaan. Pemanfaatan Dana Desa melalui skema cash for work diharapkan menjadi solusi untuk mempercepat penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat.
82 Dana Desa berperan strategis untuk pemerataan pembangunan di wilayahnya. Dana Desa memprioritaskan tenaga kerja dari Desa Tambusai Timur, bahan baku, dan swakelola. Program Padat Karya Tunai (PKT) membawa dampak perluasan tenaga kerja. Jenis kegiatan usaha di Desa Tambusai Timur di dalam peningkatan prasarana bersifat padat karya. Melalui program Padat Karya Tunai (PKT), jumlah pengangguran di desa akan berkurang. Program PKT yang sudah berhasil di antaranya pembuatan jalan antardusun di Desa Tambusai Timur. Kegiatan lainnya yang dilakukan dalam bentuk padat karya, seperti pembangunan drainase, gorong-gorong, semenisasi jalan, penimbunan, dan perkerasan jalan. Tabel 3.2. Penggunaan Dana Desa secara langsung Kegiatan Pembangunan Pagar Kuburan / Makam 51,286,000 Kegiatan Pembangunan Sarana Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan 233,298,320 Kegiatan Pembangunan Jalan Desa 437,574,084 Kegiatan Pembangunan Gapura dan Tanda Batas Desa 4,559,000 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Kantor 168,927,431 Kegiatan Pembangunan Turap Jalan Desa 230,270,000 Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK 15,000,000
83 Kegiatan Pembinaan Kader Posyandu 5,000,000 Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani dan Nelayan 10,087,000 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat 10,087,000 Pemberdayaan Lembaga Kerapatan Adat (LKA) 10,000,000 Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam 14,155,000 3.1.4. Kontribusi Dana Desa terhadap Perubahan Status Desa Tambusai Timur menurut Dimensi IDM Parameter penentuan status IDM adalah 1) Dimensi Ketahanan Sosial (Sarana Kesehatan, Sarana Pendidikan, Modal Sosial, Pemukiman), 2) Dimensi Ketahanan Ekonomi (Ekonomi), dan 3) Dimensi ketahanan Ekologi/Lingkungan (Ekologi). Desa Tambusai Timur merupakan desa yang mengalami penurunan setatus dari Tertinggal pada tahun 2014 menjadi Sangat Tertinggal. Untuk mengetahui peranan Dana Desa dalam parameter penentuan status desa dapat dilihat pada pembahasan tabel berikut.
84 Tabel3.3.KontribusiDanaDesaterhadapPerubahanStatusDesaTambusaiTimurmenurutDimensiIDM NOPARAMETERINDIKATOR SKORIDM* MENGAPATERJADI PERUBAHAN** KONTRIBUSI DANADESA** PENDORONG KONTRIBUSI DANADESA** KENDALAKONTRIBUSIDANADESA** 20152018 1DIMENSIKETAHANANSOSIAL aSaranaKesehatan Pelayanan Kesehatan Waktutempuhkeprasarana kesehatan<30menit 55 DanaDesa Berkontribusi dalam pembangunan Saranadan Prasarana KesehatanMis: Pembangunan Posyandu Kebutuhan Mendasar Masyarakat akanPelayanan Kesehatan. (2)Tingkat kesejahteraan Kader Posyandu.(3) Kebutuhan mendasar masyarakat.(4) Tingkat kesejahteraan Kader Posyandu. (1)MasihBanyakPengalihan PenggunaanDDkearahPembangunan Infrastrukturseperti:Jalan,Drainase, Gorong2,pembukaanJalanProduksi kekebunmasyarakat.(2)Untuk KegiatanPosyaduberadapadapos ataurekeningpembinaan,sedangkan DanaDesadiperioritaskanuntuk pembangunandanpemberdayaan. (3)DanaDesaBelummampu mengcoverkeseluruhankebutuhan saranaprasaranatersebut.(4)Untuk KegiatanPosyaduberadapadapos ataurekeningpembinaan,sedangkan DanaDesadiperioritaskanuntuk pembangunandanpemberdayaan. Tersediatenagakesehatan bidan 5 10 Tersediatenagakesehatan dokter 0 Tersediatenagakesehatan lainnya 0 Keberdayaan Masyarakat untuk Kesehatan AkseskePoskesdesdan Polindes 5 5 Meningkatkan ataumembangun saranaJalanyang lebihbaikdi lingkungan menujuakses Poskesdes, Polindesdan Posyandu AkseskePosyandu5 TingkataktivitasPosyandu 55 DanaDesa memberikan bantuaninsentif kaderposyandu, Pemberian Makanan PendampingAsi. (makanan tambahan)
85 NOPARAMETERINDIKATOR SKORIDM* MENGAPATERJADI PERUBAHAN** KONTRIBUSI DANADESA** PENDORONG KONTRIBUSI DANADESA** KENDALAKONTRIBUSIDANADESA** 20152018 Jaminan Kesehatan TingkatkepesertaanBPJS 01 Karenabanyakmasyarakat sudahsadarpadapentingnya kebutuhanjaminankesehatan bSaranaPendidikan Akses Pendidikan Dasardan Menengah AkseskependidikanSD/MI <3Km 55 (1)MengadakanBantuanuntuktigkat SDbukankewenanganDanaDesa(SD masukdalamKewenanganDinas Pendidikan).(2)MengadakanBantuan untuktigkatSMPbukankewenangan DanaDesa(SMPmasukdalam KewenanganDinasPendidikan).(3) MengadakanBantuanuntuktigkat SMAbukankewenanganDanaDesa (SMAmasukdalamKewenanganDinas Pendidikan) AkseskeSMP/MTS<6km55 AkseskeSMU<6Km5 5 AkseskeSMK<6Km5 Kegiatanpemberantasan butaaksara 0 KegiatanPAUD50 KegiatanPKBM/PaketABC 00 Karenabanyakmasyarakat sudahsadarpadapentingnya kebutuhanPendidikan Akseskepusatketerampilan/ kursus00 MinatMasyarakatakan mempunyaikehliankhusus dibidangnyamakintinggi Akseske pengetahuan TamanBacaanMasyarakat 00minatbacamakintinggi cModalSosial Memiliki Solidaritas Sosial Kebiasaangotongroyong 510 Meningkatnyakesadaran masyarakatdesaakan kebersamaandalamgotong royong Wargabelummenganggapkegiatan olahragadansarananyasebagai prioritasdalamAPBDes.Masih mengutamakanjalanantardusun Keberadaanruangpublik terbukabagiwargayang tidakberbayar 11 Ketersediaanfasilitasatau lapanganolahraga32 Karenatidakdirawatdantidak termanfaatkandenganbaik hinggatidakberfungsi. Terdapatkelompokkegiatan olahraga 42 BerubahnyaTrend Pemuda/pemudidariaktifitas olahragakekegiatanseperti games(gaget)danlapangan sudahtidakbaguslagi Wargadesaterdiridari beberapasukuatauetnis 51 Padakuisionerterakhir2017 angka1merupakanketerangan
86 NOPARAMETERINDIKATOR SKORIDM* MENGAPATERJADI PERUBAHAN** KONTRIBUSI DANADESA** PENDORONG KONTRIBUSI DANADESA** KENDALAKONTRIBUSIDANADESA** 20152018 IYA.Untuk2015ketangka5 tidaktahu Wargadesaberkomunikasi sehari-harimenggunakan bahasayangberbeda 51 terakhir2017angka1 merupakanketeranganIYA. Untuk2015ketangka5tidak tahu. Terdapatkeragamanagama didesa 55 Wargadesamembangun pemeliharaanposkamling lingkungan 15Kesadaran Partisipasiwarga mengadakansiskamling 15Wargasemakinseringberjaga Tingkatkriminalitasyang terjadididesa 5 Tingkatkonflikyangterjadidi desa 5Kerukunanwargasemakintinggi Upayapenyelesaiankonflik yangterjadididesa 5 Tingkatkesadaranakan penyelesaaiankonfliksecara kekeluargaansemakin meningkat. Kesejahteraan Sosial TerdapatakseskeSekolah LuarBiasa15 Kemungkinanterjadiperubahan padaanalisapenghitunganskor kuisioner TerdapatPenyandang KesejahteraanSosial(anak jalanan,pekerjaseks komersialdanpengemis) 45 Kemungkinanterjadiperubahan padaanalisapenghitunganskor kuisioner. Terdapatpendudukyang bunuhdiri dPemukiman Aksesair bersihdanair minumlayak Mayoritaspendudukdesa memilikisumberairminum yanglayak 44 Membangun saranaairbersih bersamaprogram Pamsimas Peningkatan kebutuhanair bersih
87 NOPARAMETERINDIKATOR SKORIDM* MENGAPATERJADI PERUBAHAN** KONTRIBUSI DANADESA** PENDORONG KONTRIBUSI DANADESA** KENDALAKONTRIBUSIDANADESA** 20152018 Aksespendudukdesa memilikiairuntukmandidan mencuci 24 Sumberairmakinbaikdanakses kesungaimakincepat Akseske sanitasi Mayoritaspendudukdesa memilikijamban54 Masihbanyakyang menggunakansungaisebagai MCK Terdapattempat pembuangansampah 31 Belumadatempatsampah secarakhusus Akseske listrik Jumlahkeluargayangtelah memilikialiranlistrik 44 Akses Informasidan Komunikasi Pendudukdesamemiliki teleponselulardansinyal yangkuat 55 Terdapatsiarantelevisilokal, nasional,danasing 4 Terdapataksesinternet01Jaringanselulermakinbaik AksesInternetdiKantorDesa5 KantorDesamemasangjaringan internet 2DIMENSIKETAHANANEKONOMI aEkonomi Keragaman Produksi Terdapatlebihdarisatujenis kegiatanekonomipenduduk 11 RagamJenisMatapencaharian Masyarakat(kebun,PNS,Guru, Swasta,BuruhKebun,Buruh Pabrik,dll) Kebutuhan Masyarakat Pusatlayanan perdagangan TerdapatPasarDesa1 Sudahadapasardibangundi sekitarRT4 Aksespendudukkepusat perdagangan(pertokoan) 1 1 AksesSaranaJalansemakinbaik. DanaDesa mengalokasikan Danautuk pembangunan aksesjalanbaik Rabatbeton maupun PerkerasanJalan Aksespendudukkepusat perdagangan(pasar permanendansemi 1 KesalahanPengisianKuisioner( SkorSeharusnyasamadengan diatas)
88 NOPARAMETERINDIKATOR SKORIDM* MENGAPATERJADI PERUBAHAN** KONTRIBUSI DANADESA** PENDORONG KONTRIBUSI DANADESA** KENDALAKONTRIBUSIDANADESA** 20152018 permanen) Terdapatsectorperdagangan dipermukiman(warung)2 5 Semakinbanyaknyamasyarakat memilikiusahawarungatau kedaikecil. Terdapatsectorperdagangan dipermukiman(minimarket)0 Semakinbanyaknyamasyarakat memilikiusahawarungatau kedaikecil. Terdapatusahakedai makanan1 3 Kemungkinanterjadikesalahan pengisiankuisionerpadatahun 2015 Terdapatusaharestoran 1 Kemungkinanterjadikesalahan pengisiankuisionerpadatahun 2015 Terdapatusahahotel 1 Kemungkinanterjadikesalahan pengisiankuisionerpadatahun 2015 Terdapatusahapenginapan 1 Kemungkinanterjadikesalahan pengisiankuisionerpadatahun 2015 Akses distribusi logistic Terdapatkantorpos0 0 Terdapatjasalogistic0 Akseske lembaga keuangandan perkreditan Tersedialembagaperbankan umum(pemerintahdan swasta) 0 0 TersediaBPR Aksespendudukkekredit 31 TunggakankreditdiBUMDes menyebabkankreditke masyarakatdikurangi Lembaga ekonomi Tersedianyalembaga ekonomirakyat(koperasi) 13 KoperasidanBUMDesberfunsgi sebagailembagakredit Keterbukaan wilayah Terdapatmodatransportasi umum 0 1 Jalanaspalhinggakebatasdesa, namunbelumadatrayekumum Terdapattrayekregular modatransportasiumum 0 Terdapatjamoperasimoda transportasiumum 0
89 NOPARAMETERINDIKATOR SKORIDM* MENGAPATERJADI PERUBAHAN** KONTRIBUSI DANADESA** PENDORONG KONTRIBUSI DANADESA** KENDALAKONTRIBUSIDANADESA** 20152018 Jalanyangdapatdilaluioleh kendaraanbermotorroda empatataulebih(sepanjang tahunkecualimusimhujan, saattertentu)(Keterbukaan wilayah) 55 Pembangunan/RehapJalan DistirbusiatauJalan Permukiman Kualitasjalandesa(jalan terluasdidesadenganaspal, kerikil,dantanah) 44 Pembangunan/RehapJalan DistirbusiatauJalan Permukiman 3 DIMENSIKETAHANAN EKOLOGI/LINGKUNGAN aEkologi Kualitas lingkungan Adaatautidakadanya pencemaranair 0 0 Pada2018 sudah dianggarkan kegiatan Kegiatan Penanggulangan BencanaAlam bersumberdari DD Adaatautidakadanya pencemarantanah 0 Adaatautidakadanya pencemaranudara 1 Terdapatsungaiyang terkenalimbah 0 Kualitaslingkungan4 Potensirawan bencanadan tanggap bencana Bencanaalam4 RawanBencana1 Kejadianbencanaalam (longsor) 0 4 Kejadianbencanaalam (banjir) 1 Kejadianbencanaalam (banjirbandang) 0 Kejadianbencanaalam (kebakaranhutan) 0 Upaya/tindakanterhadap potensibencanaalam (tanggapbencana) 3 0 Tidakadanyakepeduliandalam pelestarianjalurevakuasi bencana Upaya/tindakanterhadap potensibencanaalam(jalur 0 Tidakadanyakepeduliandalam pelestarianjalurevakuasi
90 NOPARAMETERINDIKATOR SKORIDM* MENGAPATERJADI PERUBAHAN** KONTRIBUSI DANADESA** PENDORONG KONTRIBUSI DANADESA** KENDALAKONTRIBUSIDANADESA** 20152018 evakuasi)bencana Upaya/tindakanterhadap potensibencanaalam (peringatandini) 1 Tidakadanyakepeduliandalam pelestarianjalurevakuasi bencana Upaya/tindakanterhadap potensibencanaalam (ketersediaanperalatan penangananbencana) 0 Tidakadanyakepeduliandalam pelestarianjalurevakuasi bencana NilaiIDM
91 3.2. Penggunaan dan Manfaat Dana Desa di Desa Pasir Makmur Penggunaan Dana Desa di Desa Pasir Makmur pada awalnya (tahun 2015) seluruhnya untuk kegiatan pembangunan desa. Belum dipahaminya pemanfaatan dan masih lemahnya perencanaan menyebabkan program-program lain belum berjalan. Kegiatan yang dijalankan seperti lanjutan Program PNPM Mandiri dengan kegiatan utama berupa pembangunan gorong-gorong, pengerasan jalan lingkungan menggunakan pasir dan kerikil. Bahkan Dana Desa dimanfaatkan untuk hal yang tidak ada disebutkan dalam petunjuk, seperti pembangunan pagar kantor desa. Tabel 3.4. Penggunaan Dana Desa menurut Bidang Pembangunan Desa (Jutaan) Pemanfaatan Dana Desa di tahun pertama juga jauh dari upaya penyerapan tenaga kerja tempatan melalui program padat karya. Untuk kegiatan pengerasan jalan, pihak desa menyewa alat berat greder dan mesin bomag (vibro), artinya kurang memanfaatkan potensi tenaga kerja yang ada. No Kriteria Desa Realisasi Tahun 2015 2016 2017 2018 Rp % Rp % Rp % Rp % 1 Pemerintahan desa 2 Pembangunan desa 272.746.600 100,00 596.003.000 100,00 717.495.600 99,23 667.340.000 98,15 3 Pembinaan Masyarakat 4 Pemberdayaan Masyarakat 5.573.400 0,67 12.549.000 1,85 Jumlah 272.746.600 100,00 596.003.000 100,00 723.069.000 100 679.889.000 100,00
Manfaat Dana Desa Riau
Manfaat Dana Desa Riau
Manfaat Dana Desa Riau
Manfaat Dana Desa Riau
Manfaat Dana Desa Riau
Manfaat Dana Desa Riau
Manfaat Dana Desa Riau
Manfaat Dana Desa Riau
Manfaat Dana Desa Riau
Manfaat Dana Desa Riau
Manfaat Dana Desa Riau
Manfaat Dana Desa Riau
Manfaat Dana Desa Riau
Manfaat Dana Desa Riau
Manfaat Dana Desa Riau
Manfaat Dana Desa Riau
Manfaat Dana Desa Riau
Manfaat Dana Desa Riau
Manfaat Dana Desa Riau
Manfaat Dana Desa Riau
Manfaat Dana Desa Riau
Manfaat Dana Desa Riau
Manfaat Dana Desa Riau
Manfaat Dana Desa Riau
Manfaat Dana Desa Riau
Manfaat Dana Desa Riau
Manfaat Dana Desa Riau
Manfaat Dana Desa Riau
Manfaat Dana Desa Riau
Manfaat Dana Desa Riau
Manfaat Dana Desa Riau
Manfaat Dana Desa Riau
Manfaat Dana Desa Riau
Manfaat Dana Desa Riau
Manfaat Dana Desa Riau
Manfaat Dana Desa Riau
Manfaat Dana Desa Riau
Manfaat Dana Desa Riau
Manfaat Dana Desa Riau
Manfaat Dana Desa Riau
Manfaat Dana Desa Riau
Manfaat Dana Desa Riau
Manfaat Dana Desa Riau
Manfaat Dana Desa Riau
Manfaat Dana Desa Riau
Manfaat Dana Desa Riau
Manfaat Dana Desa Riau
Manfaat Dana Desa Riau
Manfaat Dana Desa Riau
Manfaat Dana Desa Riau
Manfaat Dana Desa Riau
Manfaat Dana Desa Riau
Manfaat Dana Desa Riau
Manfaat Dana Desa Riau
Manfaat Dana Desa Riau
Manfaat Dana Desa Riau
Manfaat Dana Desa Riau
Manfaat Dana Desa Riau
Manfaat Dana Desa Riau
Manfaat Dana Desa Riau
Manfaat Dana Desa Riau
Manfaat Dana Desa Riau
Manfaat Dana Desa Riau
Manfaat Dana Desa Riau
Manfaat Dana Desa Riau
Manfaat Dana Desa Riau
Manfaat Dana Desa Riau
Manfaat Dana Desa Riau
Manfaat Dana Desa Riau
Manfaat Dana Desa Riau
Manfaat Dana Desa Riau
Manfaat Dana Desa Riau
Manfaat Dana Desa Riau
Manfaat Dana Desa Riau
Manfaat Dana Desa Riau
Manfaat Dana Desa Riau
Manfaat Dana Desa Riau
Manfaat Dana Desa Riau
Manfaat Dana Desa Riau
Manfaat Dana Desa Riau
Manfaat Dana Desa Riau
Manfaat Dana Desa Riau
Manfaat Dana Desa Riau
Manfaat Dana Desa Riau
Manfaat Dana Desa Riau
Manfaat Dana Desa Riau
Manfaat Dana Desa Riau
Manfaat Dana Desa Riau
Manfaat Dana Desa Riau
Manfaat Dana Desa Riau
Manfaat Dana Desa Riau
Manfaat Dana Desa Riau
Manfaat Dana Desa Riau
Manfaat Dana Desa Riau
Manfaat Dana Desa Riau
Manfaat Dana Desa Riau
Manfaat Dana Desa Riau
Manfaat Dana Desa Riau
Manfaat Dana Desa Riau
Manfaat Dana Desa Riau
Manfaat Dana Desa Riau
Manfaat Dana Desa Riau
Manfaat Dana Desa Riau
Manfaat Dana Desa Riau
Manfaat Dana Desa Riau

Recommended

Aspek – aspek pelayanan dasar dalam ipp dan spm desa
Aspek – aspek pelayanan dasar dalam ipp dan spm desaAspek – aspek pelayanan dasar dalam ipp dan spm desa
Aspek – aspek pelayanan dasar dalam ipp dan spm desaGedhe Foundation
 
Kumpulan Makalah tentang Perencanaan Kota
Kumpulan Makalah tentang Perencanaan KotaKumpulan Makalah tentang Perencanaan Kota
Kumpulan Makalah tentang Perencanaan KotaFitri Indra Wardhono
 
tahapan perencanaan apbdesa
tahapan perencanaan apbdesatahapan perencanaan apbdesa
tahapan perencanaan apbdesaFormasi Org
 
15 drainase bawah permukaan
15 drainase bawah permukaan15 drainase bawah permukaan
15 drainase bawah permukaanKharistya Amaru
 
Beberapa analisis dalam ekonomi regional
Beberapa analisis dalam ekonomi regionalBeberapa analisis dalam ekonomi regional
Beberapa analisis dalam ekonomi regionalSugeng Budiharsono
 
Pembangunan infrastruktur desa
Pembangunan infrastruktur desaPembangunan infrastruktur desa
Pembangunan infrastruktur desaEka Saputra
 
Perencanaan Pembangunan dengan Aplikasi Data Spasial
Perencanaan Pembangunan dengan Aplikasi Data Spasial Perencanaan Pembangunan dengan Aplikasi Data Spasial
Perencanaan Pembangunan dengan Aplikasi Data Spasial Dadang Solihin
 
PEMBANGUNAN PERUMAHAN MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH TERJANGKAU MELALUI KEM...
PEMBANGUNAN PERUMAHAN MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH TERJANGKAU MELALUI KEM...PEMBANGUNAN PERUMAHAN MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH TERJANGKAU MELALUI KEM...
PEMBANGUNAN PERUMAHAN MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH TERJANGKAU MELALUI KEM...Latifah Tio
 

Recommended

Aspek – aspek pelayanan dasar dalam ipp dan spm desa
Aspek – aspek pelayanan dasar dalam ipp dan spm desaAspek – aspek pelayanan dasar dalam ipp dan spm desa
Aspek – aspek pelayanan dasar dalam ipp dan spm desaGedhe Foundation
 
Kumpulan Makalah tentang Perencanaan Kota
Kumpulan Makalah tentang Perencanaan KotaKumpulan Makalah tentang Perencanaan Kota
Kumpulan Makalah tentang Perencanaan KotaFitri Indra Wardhono
 
tahapan perencanaan apbdesa
tahapan perencanaan apbdesatahapan perencanaan apbdesa
tahapan perencanaan apbdesaFormasi Org
 
15 drainase bawah permukaan
15 drainase bawah permukaan15 drainase bawah permukaan
15 drainase bawah permukaanKharistya Amaru
 
Beberapa analisis dalam ekonomi regional
Beberapa analisis dalam ekonomi regionalBeberapa analisis dalam ekonomi regional
Beberapa analisis dalam ekonomi regionalSugeng Budiharsono
 
Pembangunan infrastruktur desa
Pembangunan infrastruktur desaPembangunan infrastruktur desa
Pembangunan infrastruktur desaEka Saputra
 
Perencanaan Pembangunan dengan Aplikasi Data Spasial
Perencanaan Pembangunan dengan Aplikasi Data Spasial Perencanaan Pembangunan dengan Aplikasi Data Spasial
Perencanaan Pembangunan dengan Aplikasi Data Spasial Dadang Solihin
 
PEMBANGUNAN PERUMAHAN MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH TERJANGKAU MELALUI KEM...
PEMBANGUNAN PERUMAHAN MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH TERJANGKAU MELALUI KEM...PEMBANGUNAN PERUMAHAN MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH TERJANGKAU MELALUI KEM...
PEMBANGUNAN PERUMAHAN MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH TERJANGKAU MELALUI KEM...Latifah Tio
 
Presentasi musrenbang
Presentasi musrenbangPresentasi musrenbang
Presentasi musrenbangReins Tangkowit
 
Potensi desa &amp; perkembangan desa kota
Potensi desa &amp; perkembangan desa kotaPotensi desa &amp; perkembangan desa kota
Potensi desa &amp; perkembangan desa kotaAyuu Ebbol
 
Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan Proses
Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan ProsesPerencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan Proses
Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan ProsesDadang Solihin
 
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNANKOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN93220872
 
Best Practice NUSP-2 Kelurahan Kemang Agung Kota Palembang
Best Practice NUSP-2 Kelurahan Kemang Agung Kota PalembangBest Practice NUSP-2 Kelurahan Kemang Agung Kota Palembang
Best Practice NUSP-2 Kelurahan Kemang Agung Kota PalembangBagus ardian
 
Pembangunan desa terpadu
Pembangunan desa terpaduPembangunan desa terpadu
Pembangunan desa terpaduKeonk Hawk
 
Kebijakan, Program dan Capaian Pembangunan Infrastruktur Jalan
Kebijakan, Program dan Capaian Pembangunan Infrastruktur JalanKebijakan, Program dan Capaian Pembangunan Infrastruktur Jalan
Kebijakan, Program dan Capaian Pembangunan Infrastruktur Jalaninfosanitasi
 
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...TV Desa
 
Indek perkembangan kawasan perdesaan
Indek perkembangan kawasan perdesaanIndek perkembangan kawasan perdesaan
Indek perkembangan kawasan perdesaanEkoWahyudi107
 
Analisis Diskriminan: Tipologi Kemajuan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015
Analisis Diskriminan: Tipologi Kemajuan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015Analisis Diskriminan: Tipologi Kemajuan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015
Analisis Diskriminan: Tipologi Kemajuan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015Sally Indah N
 
Rencana Urban Desain Kawasan Koridor Ir. H. Soekarno (Middle East Ring Road) ...
Rencana Urban Desain Kawasan Koridor Ir. H. Soekarno (Middle East Ring Road) ...Rencana Urban Desain Kawasan Koridor Ir. H. Soekarno (Middle East Ring Road) ...
Rencana Urban Desain Kawasan Koridor Ir. H. Soekarno (Middle East Ring Road) ...Himpunan Mahasiswa Planologi ITS
 
Pertumbuhan dan Perkembangan Kota Surakarta
Pertumbuhan dan Perkembangan Kota SurakartaPertumbuhan dan Perkembangan Kota Surakarta
Pertumbuhan dan Perkembangan Kota SurakartaGrace Jusuf
 
Model Inovasi Desa Untuk Optimalisasi Dana Desa
Model Inovasi Desa Untuk Optimalisasi Dana DesaModel Inovasi Desa Untuk Optimalisasi Dana Desa
Model Inovasi Desa Untuk Optimalisasi Dana DesaTri Widodo W. UTOMO
 
Perencanaan Pembangunan Partisipatif
Perencanaan Pembangunan PartisipatifPerencanaan Pembangunan Partisipatif
Perencanaan Pembangunan PartisipatifBagus ardian
 
Substansi studio perencanaan wilayah
Substansi studio perencanaan wilayahSubstansi studio perencanaan wilayah
Substansi studio perencanaan wilayahAgus Dwi Wicaksono
 
Sistem perencanaan pembangunan dan anggaran daerah
Sistem perencanaan pembangunan dan anggaran daerahSistem perencanaan pembangunan dan anggaran daerah
Sistem perencanaan pembangunan dan anggaran daerahrizqialfadly
 
PEDOMAN PENANAMAN POHON PADA SISTEM JARINGAN JALAN
PEDOMAN PENANAMAN POHON PADA SISTEM JARINGAN JALANPEDOMAN PENANAMAN POHON PADA SISTEM JARINGAN JALAN
PEDOMAN PENANAMAN POHON PADA SISTEM JARINGAN JALANVim Via
 
Struktur ruang
Struktur ruangStruktur ruang
Struktur ruangAgus Dwi Wicaksono
 
Materi Paparan pada FGD Penanggulangan Kemiskinan Kab. Kulon Progo 2019
Materi Paparan pada FGD Penanggulangan Kemiskinan Kab. Kulon Progo 2019Materi Paparan pada FGD Penanggulangan Kemiskinan Kab. Kulon Progo 2019
Materi Paparan pada FGD Penanggulangan Kemiskinan Kab. Kulon Progo 2019Rusman R. Manik
 
Peta draft RTRW Jakarta
Peta draft RTRW JakartaPeta draft RTRW Jakarta
Peta draft RTRW JakartaElisa Sutanudjaja
 
BAHAN-kawasan-kota-banda-aceh-MISRIANI.pptx
BAHAN-kawasan-kota-banda-aceh-MISRIANI.pptxBAHAN-kawasan-kota-banda-aceh-MISRIANI.pptx
BAHAN-kawasan-kota-banda-aceh-MISRIANI.pptxberesdigitaltec
 
Laporan akhir kkn izza fix
Laporan akhir kkn izza fixLaporan akhir kkn izza fix
Laporan akhir kkn izza fixIzzatulMarifah1
 

More Related Content

What's hot

Potensi desa &amp; perkembangan desa kota
Potensi desa &amp; perkembangan desa kotaPotensi desa &amp; perkembangan desa kota
Potensi desa &amp; perkembangan desa kotaAyuu Ebbol
 
Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan Proses
Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan ProsesPerencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan Proses
Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan ProsesDadang Solihin
 
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNANKOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN93220872
 
Best Practice NUSP-2 Kelurahan Kemang Agung Kota Palembang
Best Practice NUSP-2 Kelurahan Kemang Agung Kota PalembangBest Practice NUSP-2 Kelurahan Kemang Agung Kota Palembang
Best Practice NUSP-2 Kelurahan Kemang Agung Kota PalembangBagus ardian
 
Pembangunan desa terpadu
Pembangunan desa terpaduPembangunan desa terpadu
Pembangunan desa terpaduKeonk Hawk
 
Kebijakan, Program dan Capaian Pembangunan Infrastruktur Jalan
Kebijakan, Program dan Capaian Pembangunan Infrastruktur JalanKebijakan, Program dan Capaian Pembangunan Infrastruktur Jalan
Kebijakan, Program dan Capaian Pembangunan Infrastruktur Jalaninfosanitasi
 
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...TV Desa
 
Indek perkembangan kawasan perdesaan
Indek perkembangan kawasan perdesaanIndek perkembangan kawasan perdesaan
Indek perkembangan kawasan perdesaanEkoWahyudi107
 
Analisis Diskriminan: Tipologi Kemajuan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015
Analisis Diskriminan: Tipologi Kemajuan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015Analisis Diskriminan: Tipologi Kemajuan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015
Analisis Diskriminan: Tipologi Kemajuan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015Sally Indah N
 
Rencana Urban Desain Kawasan Koridor Ir. H. Soekarno (Middle East Ring Road) ...
Rencana Urban Desain Kawasan Koridor Ir. H. Soekarno (Middle East Ring Road) ...Rencana Urban Desain Kawasan Koridor Ir. H. Soekarno (Middle East Ring Road) ...
Rencana Urban Desain Kawasan Koridor Ir. H. Soekarno (Middle East Ring Road) ...Himpunan Mahasiswa Planologi ITS
 
Pertumbuhan dan Perkembangan Kota Surakarta
Pertumbuhan dan Perkembangan Kota SurakartaPertumbuhan dan Perkembangan Kota Surakarta
Pertumbuhan dan Perkembangan Kota SurakartaGrace Jusuf
 
Model Inovasi Desa Untuk Optimalisasi Dana Desa
Model Inovasi Desa Untuk Optimalisasi Dana DesaModel Inovasi Desa Untuk Optimalisasi Dana Desa
Model Inovasi Desa Untuk Optimalisasi Dana DesaTri Widodo W. UTOMO
 
Perencanaan Pembangunan Partisipatif
Perencanaan Pembangunan PartisipatifPerencanaan Pembangunan Partisipatif
Perencanaan Pembangunan PartisipatifBagus ardian
 
Substansi studio perencanaan wilayah
Substansi studio perencanaan wilayahSubstansi studio perencanaan wilayah
Substansi studio perencanaan wilayahAgus Dwi Wicaksono
 
Sistem perencanaan pembangunan dan anggaran daerah
Sistem perencanaan pembangunan dan anggaran daerahSistem perencanaan pembangunan dan anggaran daerah
Sistem perencanaan pembangunan dan anggaran daerahrizqialfadly
 
PEDOMAN PENANAMAN POHON PADA SISTEM JARINGAN JALAN
PEDOMAN PENANAMAN POHON PADA SISTEM JARINGAN JALANPEDOMAN PENANAMAN POHON PADA SISTEM JARINGAN JALAN
PEDOMAN PENANAMAN POHON PADA SISTEM JARINGAN JALANVim Via
 
Materi Paparan pada FGD Penanggulangan Kemiskinan Kab. Kulon Progo 2019
Materi Paparan pada FGD Penanggulangan Kemiskinan Kab. Kulon Progo 2019Materi Paparan pada FGD Penanggulangan Kemiskinan Kab. Kulon Progo 2019
Materi Paparan pada FGD Penanggulangan Kemiskinan Kab. Kulon Progo 2019Rusman R. Manik
 

What's hot (20)

Presentasi musrenbang
Presentasi musrenbangPresentasi musrenbang
Presentasi musrenbang
 
Potensi desa &amp; perkembangan desa kota
Potensi desa &amp; perkembangan desa kotaPotensi desa &amp; perkembangan desa kota
Potensi desa &amp; perkembangan desa kota
 
Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan Proses
Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan ProsesPerencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan Proses
Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan Proses
 
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNANKOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 
Best Practice NUSP-2 Kelurahan Kemang Agung Kota Palembang
Best Practice NUSP-2 Kelurahan Kemang Agung Kota PalembangBest Practice NUSP-2 Kelurahan Kemang Agung Kota Palembang
Best Practice NUSP-2 Kelurahan Kemang Agung Kota Palembang
 
Pembangunan desa terpadu
Pembangunan desa terpaduPembangunan desa terpadu
Pembangunan desa terpadu
 
Kebijakan, Program dan Capaian Pembangunan Infrastruktur Jalan
Kebijakan, Program dan Capaian Pembangunan Infrastruktur JalanKebijakan, Program dan Capaian Pembangunan Infrastruktur Jalan
Kebijakan, Program dan Capaian Pembangunan Infrastruktur Jalan
 
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...
 
Indek perkembangan kawasan perdesaan
Indek perkembangan kawasan perdesaanIndek perkembangan kawasan perdesaan
Indek perkembangan kawasan perdesaan
 
Analisis Diskriminan: Tipologi Kemajuan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015
Analisis Diskriminan: Tipologi Kemajuan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015Analisis Diskriminan: Tipologi Kemajuan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015
Analisis Diskriminan: Tipologi Kemajuan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015
 
Rencana Urban Desain Kawasan Koridor Ir. H. Soekarno (Middle East Ring Road) ...
Rencana Urban Desain Kawasan Koridor Ir. H. Soekarno (Middle East Ring Road) ...Rencana Urban Desain Kawasan Koridor Ir. H. Soekarno (Middle East Ring Road) ...
Rencana Urban Desain Kawasan Koridor Ir. H. Soekarno (Middle East Ring Road) ...
 
Pertumbuhan dan Perkembangan Kota Surakarta
Pertumbuhan dan Perkembangan Kota SurakartaPertumbuhan dan Perkembangan Kota Surakarta
Pertumbuhan dan Perkembangan Kota Surakarta
 
Model Inovasi Desa Untuk Optimalisasi Dana Desa
Model Inovasi Desa Untuk Optimalisasi Dana DesaModel Inovasi Desa Untuk Optimalisasi Dana Desa
Model Inovasi Desa Untuk Optimalisasi Dana Desa
 
Perencanaan Pembangunan Partisipatif
Perencanaan Pembangunan PartisipatifPerencanaan Pembangunan Partisipatif
Perencanaan Pembangunan Partisipatif
 
Substansi studio perencanaan wilayah
Substansi studio perencanaan wilayahSubstansi studio perencanaan wilayah
Substansi studio perencanaan wilayah
 
Sistem perencanaan pembangunan dan anggaran daerah
Sistem perencanaan pembangunan dan anggaran daerahSistem perencanaan pembangunan dan anggaran daerah
Sistem perencanaan pembangunan dan anggaran daerah
 
PEDOMAN PENANAMAN POHON PADA SISTEM JARINGAN JALAN
PEDOMAN PENANAMAN POHON PADA SISTEM JARINGAN JALANPEDOMAN PENANAMAN POHON PADA SISTEM JARINGAN JALAN
PEDOMAN PENANAMAN POHON PADA SISTEM JARINGAN JALAN
 
Struktur ruang
Struktur ruangStruktur ruang
Struktur ruang
 
Materi Paparan pada FGD Penanggulangan Kemiskinan Kab. Kulon Progo 2019
Materi Paparan pada FGD Penanggulangan Kemiskinan Kab. Kulon Progo 2019Materi Paparan pada FGD Penanggulangan Kemiskinan Kab. Kulon Progo 2019
Materi Paparan pada FGD Penanggulangan Kemiskinan Kab. Kulon Progo 2019
 
Peta draft RTRW Jakarta
Peta draft RTRW JakartaPeta draft RTRW Jakarta
Peta draft RTRW Jakarta
 

Similar to Manfaat Dana Desa Riau

BAHAN-kawasan-kota-banda-aceh-MISRIANI.pptx
BAHAN-kawasan-kota-banda-aceh-MISRIANI.pptxBAHAN-kawasan-kota-banda-aceh-MISRIANI.pptx
BAHAN-kawasan-kota-banda-aceh-MISRIANI.pptxberesdigitaltec
 
Laporan akhir kkn izza fix
Laporan akhir kkn izza fixLaporan akhir kkn izza fix
Laporan akhir kkn izza fixIzzatulMarifah1
 
Laporan Akhir KKN UNUSIDA Berdaya Tahun 2020
Laporan Akhir KKN UNUSIDA Berdaya Tahun 2020Laporan Akhir KKN UNUSIDA Berdaya Tahun 2020
Laporan Akhir KKN UNUSIDA Berdaya Tahun 2020ImroatutThoyyibah
 
LAPORAN AKHIR PROGRAM KKN UNUSIDA
LAPORAN AKHIR PROGRAM KKN UNUSIDALAPORAN AKHIR PROGRAM KKN UNUSIDA
LAPORAN AKHIR PROGRAM KKN UNUSIDAjohanrudi2
 
Dokumen RKPDes 2015 desa wlahar wetan (review september 2014)
Dokumen RKPDes 2015 desa wlahar wetan (review september 2014)Dokumen RKPDes 2015 desa wlahar wetan (review september 2014)
Dokumen RKPDes 2015 desa wlahar wetan (review september 2014)Pemdes Wlahar Wetan
 
Paparan harmonisasi kebijakan peningkatan kesra
Paparan harmonisasi kebijakan peningkatan kesraPaparan harmonisasi kebijakan peningkatan kesra
Paparan harmonisasi kebijakan peningkatan kesraGedhe Foundation
 
4. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.docx
4. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.docx4. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.docx
4. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.docxHendriIrawan28
 
BAB IV LAPORAN IUT FIKS.docx
BAB IV LAPORAN IUT FIKS.docxBAB IV LAPORAN IUT FIKS.docx
BAB IV LAPORAN IUT FIKS.docxTantriArisagita
 
RPJMDes Cilayung
RPJMDes CilayungRPJMDes Cilayung
RPJMDes CilayungAbdul Kohar
 
Laporan KKN UNUSIDA Berdaya 2020 Desa Gelang Kecamatan Tulangan Kabupaten Sid...
Laporan KKN UNUSIDA Berdaya 2020 Desa Gelang Kecamatan Tulangan Kabupaten Sid...Laporan KKN UNUSIDA Berdaya 2020 Desa Gelang Kecamatan Tulangan Kabupaten Sid...
Laporan KKN UNUSIDA Berdaya 2020 Desa Gelang Kecamatan Tulangan Kabupaten Sid...AchmadFauzi150
 
Pendamping Desa Konperensi Pers 16 Feberuasi 2021
Pendamping Desa Konperensi Pers 16 Feberuasi 2021Pendamping Desa Konperensi Pers 16 Feberuasi 2021
Pendamping Desa Konperensi Pers 16 Feberuasi 2021TV Desa
 
Perencanaan pembangunan desa
Perencanaan pembangunan desaPerencanaan pembangunan desa
Perencanaan pembangunan desaPerigi Tua
 
anaslisis pengembangan potensi desa berbasis indeks desa membangun
anaslisis pengembangan potensi desa berbasis indeks desa membangunanaslisis pengembangan potensi desa berbasis indeks desa membangun
anaslisis pengembangan potensi desa berbasis indeks desa membangunDebbyPuspitaSari1
 
Permendesa pdtt nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa ta...
Permendesa pdtt nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa ta...Permendesa pdtt nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa ta...
Permendesa pdtt nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa ta...KantorHukum1
 
2.PaparanSosialisasiSIPD2023-DPRD.pdf
2.PaparanSosialisasiSIPD2023-DPRD.pdf2.PaparanSosialisasiSIPD2023-DPRD.pdf
2.PaparanSosialisasiSIPD2023-DPRD.pdfhasanuddin50
 
LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LKPPD) TAHUN 2022
LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LKPPD) TAHUN 2022LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LKPPD) TAHUN 2022
LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LKPPD) TAHUN 2022Pemdes Wonoyoso
 
Review rpjm des paling update1
Review rpjm des paling update1Review rpjm des paling update1
Review rpjm des paling update1Budi Satrio
 
Tugas Pokok Pendamping Desa-1.pdf
Tugas Pokok Pendamping Desa-1.pdfTugas Pokok Pendamping Desa-1.pdf
Tugas Pokok Pendamping Desa-1.pdfAhmadRemik
 
Dokumen RPJMDesa Wlahar Wetan Tahun 2013-2019 (Review Oktober 2014)
Dokumen RPJMDesa Wlahar Wetan Tahun 2013-2019 (Review Oktober 2014)Dokumen RPJMDesa Wlahar Wetan Tahun 2013-2019 (Review Oktober 2014)
Dokumen RPJMDesa Wlahar Wetan Tahun 2013-2019 (Review Oktober 2014)Pemdes Wlahar Wetan
 

Similar to Manfaat Dana Desa Riau (20)

BAHAN-kawasan-kota-banda-aceh-MISRIANI.pptx
BAHAN-kawasan-kota-banda-aceh-MISRIANI.pptxBAHAN-kawasan-kota-banda-aceh-MISRIANI.pptx
BAHAN-kawasan-kota-banda-aceh-MISRIANI.pptx
 
Laporan akhir kkn izza fix
Laporan akhir kkn izza fixLaporan akhir kkn izza fix
Laporan akhir kkn izza fix
 
Laporan Akhir KKN UNUSIDA Berdaya Tahun 2020
Laporan Akhir KKN UNUSIDA Berdaya Tahun 2020Laporan Akhir KKN UNUSIDA Berdaya Tahun 2020
Laporan Akhir KKN UNUSIDA Berdaya Tahun 2020
 
LAPORAN AKHIR PROGRAM KKN UNUSIDA
LAPORAN AKHIR PROGRAM KKN UNUSIDALAPORAN AKHIR PROGRAM KKN UNUSIDA
LAPORAN AKHIR PROGRAM KKN UNUSIDA
 
Dokumen RKPDes 2015 desa wlahar wetan (review september 2014)
Dokumen RKPDes 2015 desa wlahar wetan (review september 2014)Dokumen RKPDes 2015 desa wlahar wetan (review september 2014)
Dokumen RKPDes 2015 desa wlahar wetan (review september 2014)
 
Paparan harmonisasi kebijakan peningkatan kesra
Paparan harmonisasi kebijakan peningkatan kesraPaparan harmonisasi kebijakan peningkatan kesra
Paparan harmonisasi kebijakan peningkatan kesra
 
4. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.docx
4. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.docx4. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.docx
4. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.docx
 
BAB IV LAPORAN IUT FIKS.docx
BAB IV LAPORAN IUT FIKS.docxBAB IV LAPORAN IUT FIKS.docx
BAB IV LAPORAN IUT FIKS.docx
 
RPJMDes Cilayung
RPJMDes CilayungRPJMDes Cilayung
RPJMDes Cilayung
 
Laporan KKN UNUSIDA Berdaya 2020 Desa Gelang Kecamatan Tulangan Kabupaten Sid...
Laporan KKN UNUSIDA Berdaya 2020 Desa Gelang Kecamatan Tulangan Kabupaten Sid...Laporan KKN UNUSIDA Berdaya 2020 Desa Gelang Kecamatan Tulangan Kabupaten Sid...
Laporan KKN UNUSIDA Berdaya 2020 Desa Gelang Kecamatan Tulangan Kabupaten Sid...
 
Pendamping Desa Konperensi Pers 16 Feberuasi 2021
Pendamping Desa Konperensi Pers 16 Feberuasi 2021Pendamping Desa Konperensi Pers 16 Feberuasi 2021
Pendamping Desa Konperensi Pers 16 Feberuasi 2021
 
Perencanaan pembangunan desa
Perencanaan pembangunan desaPerencanaan pembangunan desa
Perencanaan pembangunan desa
 
anaslisis pengembangan potensi desa berbasis indeks desa membangun
anaslisis pengembangan potensi desa berbasis indeks desa membangunanaslisis pengembangan potensi desa berbasis indeks desa membangun
anaslisis pengembangan potensi desa berbasis indeks desa membangun
 
Permendesa pdtt nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa ta...
Permendesa pdtt nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa ta...Permendesa pdtt nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa ta...
Permendesa pdtt nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa ta...
 
2.PaparanSosialisasiSIPD2023-DPRD.pdf
2.PaparanSosialisasiSIPD2023-DPRD.pdf2.PaparanSosialisasiSIPD2023-DPRD.pdf
2.PaparanSosialisasiSIPD2023-DPRD.pdf
 
LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LKPPD) TAHUN 2022
LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LKPPD) TAHUN 2022LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LKPPD) TAHUN 2022
LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LKPPD) TAHUN 2022
 
Review rpjm des paling update1
Review rpjm des paling update1Review rpjm des paling update1
Review rpjm des paling update1
 
Rkpd kab. sikka 2015
Rkpd kab. sikka 2015Rkpd kab. sikka 2015
Rkpd kab. sikka 2015
 
Tugas Pokok Pendamping Desa-1.pdf
Tugas Pokok Pendamping Desa-1.pdfTugas Pokok Pendamping Desa-1.pdf
Tugas Pokok Pendamping Desa-1.pdf
 
Dokumen RPJMDesa Wlahar Wetan Tahun 2013-2019 (Review Oktober 2014)
Dokumen RPJMDesa Wlahar Wetan Tahun 2013-2019 (Review Oktober 2014)Dokumen RPJMDesa Wlahar Wetan Tahun 2013-2019 (Review Oktober 2014)
Dokumen RPJMDesa Wlahar Wetan Tahun 2013-2019 (Review Oktober 2014)
 

More from Dahlan Tampubolon

Infrastuktur dan belanja infrastruktur Pemerintah Provinsi Riau
Infrastuktur dan belanja infrastruktur Pemerintah Provinsi RiauInfrastuktur dan belanja infrastruktur Pemerintah Provinsi Riau
Infrastuktur dan belanja infrastruktur Pemerintah Provinsi RiauDahlan Tampubolon
 
TRANSFORMASI STRUKTURAL PEREKONOMIAN INDONESIA.pptx
TRANSFORMASI STRUKTURAL PEREKONOMIAN INDONESIA.pptxTRANSFORMASI STRUKTURAL PEREKONOMIAN INDONESIA.pptx
TRANSFORMASI STRUKTURAL PEREKONOMIAN INDONESIA.pptxDahlan Tampubolon
 
Politik Anggaran Di Tengah Pandemi.pptx
Politik Anggaran Di Tengah Pandemi.pptxPolitik Anggaran Di Tengah Pandemi.pptx
Politik Anggaran Di Tengah Pandemi.pptxDahlan Tampubolon
 
Environmental Carrying Capacity Assessment of Industrial Growth Center Region
Environmental Carrying Capacity Assessment of Industrial Growth Center RegionEnvironmental Carrying Capacity Assessment of Industrial Growth Center Region
Environmental Carrying Capacity Assessment of Industrial Growth Center RegionDahlan Tampubolon
 
Green campus universitas riau potensi ekonomi kampus binawidya universitas ri...
Green campus universitas riau potensi ekonomi kampus binawidya universitas ri...Green campus universitas riau potensi ekonomi kampus binawidya universitas ri...
Green campus universitas riau potensi ekonomi kampus binawidya universitas ri...Dahlan Tampubolon
 
PARTISIPASI PETANI KE LEMBAGA KEUANGAN PEDESAAN
PARTISIPASI PETANI KE LEMBAGA KEUANGAN PEDESAANPARTISIPASI PETANI KE LEMBAGA KEUANGAN PEDESAAN
PARTISIPASI PETANI KE LEMBAGA KEUANGAN PEDESAANDahlan Tampubolon
 
Pembangunan dan ketimpangan wilayah pantai barat dan pantai timur sumatera utara
Pembangunan dan ketimpangan wilayah pantai barat dan pantai timur sumatera utaraPembangunan dan ketimpangan wilayah pantai barat dan pantai timur sumatera utara
Pembangunan dan ketimpangan wilayah pantai barat dan pantai timur sumatera utaraDahlan Tampubolon
 
Economic Session Bank BRI Wilayah Riau Kepri
Economic Session Bank BRI Wilayah Riau KepriEconomic Session Bank BRI Wilayah Riau Kepri
Economic Session Bank BRI Wilayah Riau KepriDahlan Tampubolon
 
Hubungan keuangan antar pemerintah
Hubungan keuangan antar pemerintahHubungan keuangan antar pemerintah
Hubungan keuangan antar pemerintahDahlan Tampubolon
 
Review Ekonomi Riau Terkini, Regional Economist Kemenkeu Wilayah Riau
Review Ekonomi Riau Terkini, Regional Economist Kemenkeu Wilayah RiauReview Ekonomi Riau Terkini, Regional Economist Kemenkeu Wilayah Riau
Review Ekonomi Riau Terkini, Regional Economist Kemenkeu Wilayah RiauDahlan Tampubolon
 
Analisis potensi Ekonomi Regional
Analisis potensi Ekonomi RegionalAnalisis potensi Ekonomi Regional
Analisis potensi Ekonomi RegionalDahlan Tampubolon
 
Analisis ekonomi dan fiskal riau
Analisis ekonomi dan fiskal riauAnalisis ekonomi dan fiskal riau
Analisis ekonomi dan fiskal riauDahlan Tampubolon
 
PERKEMBANGAN EKONOMI TERKINI DAN KEADAAN FISKAL DI RIAU
PERKEMBANGAN EKONOMI TERKINI DAN KEADAAN FISKAL DI RIAUPERKEMBANGAN EKONOMI TERKINI DAN KEADAAN FISKAL DI RIAU
PERKEMBANGAN EKONOMI TERKINI DAN KEADAAN FISKAL DI RIAUDahlan Tampubolon
 

More from Dahlan Tampubolon (15)

Infrastuktur dan belanja infrastruktur Pemerintah Provinsi Riau
Infrastuktur dan belanja infrastruktur Pemerintah Provinsi RiauInfrastuktur dan belanja infrastruktur Pemerintah Provinsi Riau
Infrastuktur dan belanja infrastruktur Pemerintah Provinsi Riau
 
TRANSFORMASI STRUKTURAL PEREKONOMIAN INDONESIA.pptx
TRANSFORMASI STRUKTURAL PEREKONOMIAN INDONESIA.pptxTRANSFORMASI STRUKTURAL PEREKONOMIAN INDONESIA.pptx
TRANSFORMASI STRUKTURAL PEREKONOMIAN INDONESIA.pptx
 
Politik Anggaran Di Tengah Pandemi.pptx
Politik Anggaran Di Tengah Pandemi.pptxPolitik Anggaran Di Tengah Pandemi.pptx
Politik Anggaran Di Tengah Pandemi.pptx
 
Bahan Ringkas Dahlan.pptx
Bahan Ringkas Dahlan.pptxBahan Ringkas Dahlan.pptx
Bahan Ringkas Dahlan.pptx
 
Environmental Carrying Capacity Assessment of Industrial Growth Center Region
Environmental Carrying Capacity Assessment of Industrial Growth Center RegionEnvironmental Carrying Capacity Assessment of Industrial Growth Center Region
Environmental Carrying Capacity Assessment of Industrial Growth Center Region
 
Green campus universitas riau potensi ekonomi kampus binawidya universitas ri...
Green campus universitas riau potensi ekonomi kampus binawidya universitas ri...Green campus universitas riau potensi ekonomi kampus binawidya universitas ri...
Green campus universitas riau potensi ekonomi kampus binawidya universitas ri...
 
PARTISIPASI PETANI KE LEMBAGA KEUANGAN PEDESAAN
PARTISIPASI PETANI KE LEMBAGA KEUANGAN PEDESAANPARTISIPASI PETANI KE LEMBAGA KEUANGAN PEDESAAN
PARTISIPASI PETANI KE LEMBAGA KEUANGAN PEDESAAN
 
Pembangunan dan ketimpangan wilayah pantai barat dan pantai timur sumatera utara
Pembangunan dan ketimpangan wilayah pantai barat dan pantai timur sumatera utaraPembangunan dan ketimpangan wilayah pantai barat dan pantai timur sumatera utara
Pembangunan dan ketimpangan wilayah pantai barat dan pantai timur sumatera utara
 
Economic Session Bank BRI Wilayah Riau Kepri
Economic Session Bank BRI Wilayah Riau KepriEconomic Session Bank BRI Wilayah Riau Kepri
Economic Session Bank BRI Wilayah Riau Kepri
 
Pembiayaan daerah
Pembiayaan daerahPembiayaan daerah
Pembiayaan daerah
 
Hubungan keuangan antar pemerintah
Hubungan keuangan antar pemerintahHubungan keuangan antar pemerintah
Hubungan keuangan antar pemerintah
 
Review Ekonomi Riau Terkini, Regional Economist Kemenkeu Wilayah Riau
Review Ekonomi Riau Terkini, Regional Economist Kemenkeu Wilayah RiauReview Ekonomi Riau Terkini, Regional Economist Kemenkeu Wilayah Riau
Review Ekonomi Riau Terkini, Regional Economist Kemenkeu Wilayah Riau
 
Analisis potensi Ekonomi Regional
Analisis potensi Ekonomi RegionalAnalisis potensi Ekonomi Regional
Analisis potensi Ekonomi Regional
 
Analisis ekonomi dan fiskal riau
Analisis ekonomi dan fiskal riauAnalisis ekonomi dan fiskal riau
Analisis ekonomi dan fiskal riau
 
PERKEMBANGAN EKONOMI TERKINI DAN KEADAAN FISKAL DI RIAU
PERKEMBANGAN EKONOMI TERKINI DAN KEADAAN FISKAL DI RIAUPERKEMBANGAN EKONOMI TERKINI DAN KEADAAN FISKAL DI RIAU
PERKEMBANGAN EKONOMI TERKINI DAN KEADAAN FISKAL DI RIAU
 

Recently uploaded

KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIAKONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIAAchmadHasanHafidzi
 
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategik
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen StrategikKonsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategik
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategikmonikabudiman19
 
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptxPPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptximamfadilah24062003
 
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahKeseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelBab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelAdhiliaMegaC1
 
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.pptsantikalakita
 
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYAKREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYARirilMardiana
 
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal KerjaPengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerjamonikabudiman19
 
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN IPIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN IAccIblock
 
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptxBAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptxTheresiaSimamora1
 
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.pptkonsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.pptAchmadHasanHafidzi
 
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.pptKonsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.pptAchmadHasanHafidzi
 
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptxfitriamutia
 
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdfKESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdfNizeAckerman
 
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.pptPengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.pptAchmadHasanHafidzi
 

Recently uploaded (16)

KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIAKONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
 
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategik
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen StrategikKonsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategik
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategik
 
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptxPPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
 
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahKeseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
 
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelBab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
 
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
 
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYAKREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
 
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal KerjaPengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
 
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN IPIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
 
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptxBAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
 
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.pptkonsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
 
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.pptKonsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
 
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
 
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
 
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdfKESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
 
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.pptPengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
 

Manfaat Dana Desa Riau

  • 1.
  • 2. Data dan Informasi Manfaat Dana Desa di Provinsi Riau
  • 3. Data dan Informasi Manfaat Dana Desa di Provinsi Riau Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan informasi Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Bekerja Sama dengan Universitas Riau Jakarta 2018
  • 4. iv Data dan Informasi Manfaat Dana Desa di Provinsi Riau/Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan informasi. Jakarta, 2018. Judul: Data dan Informasi Manfaat Dana Desa di Provinsi Riau/ Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan informasi Copyright @ 2018 Ha Cipta dilindungi oleh Undang-undang All rights reserved Penerbitan ini dimungkinkan atas kerja sama Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan informasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia dengan Universitas Riau
  • 5. v SEKAPUR SIRIH Puji syukur kehadirat Allahh SWT, karena berkat rahmat dan petunjukNya, laporan antara kegiatan Penyusunan Data Dan Informasi tentang Manfaat Dana Desa Di Provinsi Riau dapat diselesaikan. Dalam laporan akhir ini, disampaikan progress pekerjaan yang telah dilakukan dalam pelaksana kegiatan. Kajian ini merupakan suatu kegiatan yang melalui beberapa tahapan, di mana pada tahap awal adalah mendiskusikan topik serta permasalahan secara intensif, termasuk pula mengkaji konsep dasar. Tahap selanjutnya adalah memfokuskan dan mencari metode yang tepat serta mencari beberapa informasi terkait dengan permasalahan. Tentu saja kerangka berpikir yang tertuang dalam suatu konsep digunakan sebagai acuan utama dari kegiatan ini. Adapun tujuan umum dari kajian ini adalah menganalisis data dan informasi serta dinamika perkembangan status desa bidang pembangunan desa dan Lembaga Ekonomi desa, dan menganalisis data Inovasi Desa dalam meningkatkan pemanfaatan Dana Desa. Laporan akhir diharapkan dapat menjadi masukan berupa komentar, saran, dan kritik dari pihak yang berkepentingan guna pengembangan kajian semacam ini. Kami sampaikan terima kasih kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi Kementerian Desa,
  • 6. vi Pembangunan Daerah Tertinggal danTransmigrasi. Semoga hasil kajian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran. Pekanbaru Desember 2018 Ketua TIM Kajian Manfaat Dana Desa Provinsi Riau
  • 7. vii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR v DAFTAR ISI vi DAFTAR TABEL viii BAB I. PENDAHULUAN 1 1.1 Latar Belakang 1 1.2 Kerangka Pikir 4 1.3 Maksud, Tujuan, Hasil, dan Dampak Kegiatan 5 BAB II. GAMBARAN UMUM LOKASI SASARAN 17 2.1 Status Perkembangan Desa 17 2.1.1 Status Perkembangan Desa di Provinsi Riau berdasarkan IDM Riau 2015-2018 17 2.1.2 Status Perkembangan Desa di Kota/ kabupaten Berdasarkan IDM 2015 dan 2018 21 2.2 Alokasi dan Pemanfaatan Dana Desa 22 2.2.1 Status Perkembangan Desa di Provinsi Riau berdasarkan IDM 2015 dan 2018 Perkembangan Rata-rata Skor IDM Riau 2015-2018 22 2.2.2 Alokasi Pemanfaatan Dana Desa di Kabupaten Rokan Hulu 23
  • 8. viii 2.3 Gambaran Umum Lokasi Sasaran 24 2.3.1 DesaTambusai Timur 24 2.3.2 Desa Pasir Makmur 31 2.3.3 Desa Tangun 41 2.3.4 Desa Sejati 48 2.3.5 Desa Rambah Tengah Utara 55 BAB III. PENGGUNAAN DAN MANFAAT DANA DESA 65 3.1 Penggunaan dan Manfaat Dana Desa di Desa Tambusai Timur 76 3.2 Penggunaan dan Manfaat Dana Desa di Desa Pasir Makmur 91 3.3 Penggunaan dan Manfaat Dana Desa di Desa Tangun 95 3.4 Penggunaan dan Manfaat Dana Desa di Desa Sejati 123 3.5 Penggunaan & Manfaat Dana Desa di Desa Rambah Tengah Utara 140 BAB IV. INOVASI DESA 165 4.1 Inovasi Desa Tambusai Timur 165 4.2 Inovasi Desa Pasir Makmur 169 4.3 Inovasi Desa Tangun 169 4.4 Inovasi Desa Sejati 172 4.5 Inovasi Desa Rambah Tengah Utara 173 BAB V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 177 5.1 Kesimpulan 177 5.2 Rekomendasi 182
  • 9. ix 1.1 Perkembangan Desamenurut IDM tahun 2014 dan 2018 3 1.2 Nama-nama desa sesuai kategori sangat tertinggal 7 1.3 Nama-nama desa sesuai kategori tertinggal 8 1.4 Nama-nama desa sesuai kategori berkembang 9 1.5 Nama-nama desa sesuai kategori Maju 13 2.1 Rata-rata perbandingan skor IDM tahun 2015 dan tahun 2018 17 2.2 Status Desa di Provinsi Riau berdasarkan IDM 2015 19 2.3 Status Desa di Provinsi Riau berdasarkan IDM 2018 20 2.4 Perubahan Status Desa (Jumlah/Persentase) perkabupaten/kota 21 2.5 Besaran Dana Desa menurut Kabupaten di Provinsi Riau 23 2.6 Alokasi dan Pemanfaatan Dana Desa menurut Bidang di Rohul 24 2.7 Jumlah Penduduk 27 2.8 Sarana dan Prasarana Desa 27 2.9 Jumlah Penduduk 33 2.10 Tingkat Pendidikan 34 2.11 Pekerjaan Penduduk 34 2.12 kepemilikan Ternak 34 2.13 Sarana dan Prasarana Desa 35 2.14 Jumlah Penduduk 43 2.15 Tingkat Pendidikan 43 DAFTAR TABEL
  • 10. x 2.16 Pekerjaan Penduduk 43 2.17 Kepemilikan Ternak 44 2.18 Jumlah Penduduk 49 2.19 Tingkat Pendidikan 49 2.20 Pekerjaan Penduduk 50 2.21 Jumlah Penduduk 57 2.22 Tingkat Pengajar dan Siswa Sekolah 57 2.23 Pekerjaan 58 2.24 Tataguna Lahan 59 2.25 Sarana dan Prasarana 60 2.26 Jenis Kelembagaan dan Jumlah Pengurus 63 3.1 Penggunaan Dana Desa 76 3.2 Penggunaan Dana Desa Secara Langsung 82 3.3 Kontribusi Dana Desa terhadap Perubahan Status Desa Tangun (IDM) 84 3.4 Penggunaan Dana Desa 91 3.5 Penggunaan Dana Desa menurut Bidang Pembangunan Desa 95 3.6 Kontribusi Dana Desa terhadap Perubahan Status Desa Tangun (IDM) 102 3.7 Peranan Dana Desa pada Dimensi Sosial 110 3.8 Peranan Dana Desa pada Dimensi Ketahan Ekonomi 112 3.9 Penggunaan Dana Desa menurut Bidang Pembangunan Desa 124 3.10 Kontribusi Dana Desa terhadap Perubahan Status Desa sejati (IDM) 129 3.11 Peranan Dana Desa pada Dimensi Sosial 135
  • 11. xi 3.12 Peranan Dana Desa pada Dimensi Ketahan Ekonomi 137 3.13 Penggunaan Dana Desa menurut Bidang Pembangunan Desa 141 3.14 Kontribusi Dana Desa terhadap Perubahan Status Desa Tangun (IDM) 148 3.15 Peranan Dana Desa pada Dimensi Sosial 153 3.16 Peranan Dana Desa pada Dimensi Ketahan Ekonomi 154 3.17 Peranan Dana Desa pada Dimensi Ketahan Ekologi 155
  • 12. xii
  • 13. xiii 1.1 Kerangka Pemikiran 4 3.1 Manfaat Dana Desa dari Sisi Kegiatan Pemberdayaan 98 3.2 Arah Penggunaan Dana Desa Tangun 122 3.3 Manfaat Dana Desa yang Dirasakan Langsung (Keluarga Prasejahtera dan Prasejahtera I) 144 3.4 Arah Penggunaan Dana Desa Rambah Tengah Utara 160 DAFTAR GAMBAR
  • 14.
  • 15. 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pembagunan Desa, sesuai yang diamanatkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa serta penanggulangan kemiskinan melalui: (1) penyediaan kebutuhan dasar;(2)pembangunansaranadanprasarana;(3)pengembangan potensi ekonomi lokal; dan (4) pemanfaatan SDA-Lingkungan secara keberlanjutan. Untuk mencapai tujuan pembangunan desa dilakukan melalui pendekatan “membangun desa” dan “desa membangun”. Mengingat desa-desa yang ada di Indonesia sangat beragam karakteristik, maka pengklasifikasian atau membuat tipologi desa diperlukan dalam menyusun strategi pembangunan desa sesuai dengan karakteristik desa yang memiliki beberapa kesamaan. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 56 Tahun 2015 tentang Kodedan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, menjelaskan sebanyak 74.754 desa telah memiliki kode wilayah administrasi, sementara jumlah desa menurut data Potensi Desa, BPS (2014) sebanyak 73.707 desa dari total 82.190 desa/kelurahan/UPT. Sedangkan data yang diolah berjumlah 73.707 karena mencakup 71 desa dengan nama lain. Dengan demikian, terdapat 976 desa atau desa dengan nama lain yang tidak ada datanya menurut Podes 2014. Pada tahun
  • 16. 2 2016, jumlah desa yang tercatat sejumlah 74.910 desa, dan pada tahun 2017, menurut Permendagri No. 137/2017 jumlah desa yang tercatat adalah 74.957 desa. Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 dalam konteks agregatmengamanatkansecaramandiriagardesadapatmengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan atas hak asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa dan juga mendapatkan sumber pendapatan (pasal 67). Sedangkan dari sisi masyarakatnya, berhak memperoleh informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, memperoleh pelayanan yang sama dan adil, serta menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksaanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan desa (pasal 680). Kewajiban pada tataran kebijakan sebagaiman RPJMN 2015-2019, tertuang kategori tingkat perkembangan desa dengan 2 (2) jenis klasifikasi, yakni: • Indek Pembangunan Desa (IPD): ada 3 kategori, yaitu 1) Desa Tertinggal 2) Desa Berkembang, dan 3) Desa Mandiri: dan • Indeks Desa Membangun (IDM): ada 5 Kategori, yaitu 1) Sangat Tertinggal, 2) Tetinggal, 3) Berkembang, 4) Maju dan 5) Mandiri
  • 17. 3 Penentuan status desa seyogianya berdasarkan karakteristik dari wilayah pembangunan. Karkteristik kewilayahan secara nasional berdasarkan pada RPJMN 2015-2019, yang tersebar di 33 (tiga puluh tiga) provinsi. Karakteristik masing-masing wilayah pembangunan sebagai dasar untuk menentukan pembobotan dari masing-masing dimensi pembangunan desa. Pembobotan juga dilakukan untuk memantau manfaat Dana Desa sebagai komitmen dan pelaksanaan pembangunan Indonesia dari pinggiran. Provinsi Riau merupakan provinsi yang memiliki 1.591 Desa. Adapun kategori status perkembangan desa menurut IDM tahun 2014 dan 2018 adalah: Tabel 1.1. Perkembangan Desa menurut IDM Tahun 2014 dan 2018 No Kota/Kab Sangat Tertinggal Tertinggal Berkembang Maju Mandiri 2014 2018 2014 2018 2014 2018 2014 2018 2014 2018 1 Bengkalis 33 0 84 48 19 80 0 7 0 1 2 Indragiri Hilir 62 18 111 122 25 54 0 3 0 0 3 Indragiri Hulu 53 16 98 74 27 78 0 10 0 0 4 Kampar 52 21 135 94 48 115 2 11 0 1 5 Kepulauan Meranti 52 7 38 52 6 37 0 0 0 0 6 Kuantan Singingi 75 34 117 133 26 48 0 3 0 0 7 Pelalawan 27 4 64 45 12 51 1 4 0 0 8 Rokan Hilir 37 9 92 78 37 69 1 3 0 0 9 Rokan Hulu 12 4 90 36 43 89 2 10 0 0 10 Siak 25 0 59 1 35 107 3 `12 0 2 Sejak tahun 2015, Kementerian Desa telah memfasilitasi pembangunan desa di setiap provinsi melalui stimulasi Dana Desa. Berbagai jenis intervensi pembangunan desa telah
  • 18. 4 dilakukan, namun masih memerlukan penyusunan data dan informasi tentang terhadap manfaat Dana Desa. Pada tahun 2018 ini, akan dilakukan kegiatan Penyusunan Data dan informasi tentang manfaat Dana Desa: Provinsi Riau, yang diselenggarakan melalui kerja sama anatara Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan Perguruan Tinggi yang berlokasi di Provinsi Riau. 1.2. Kerangka Pikir 1.2. Kerangka Pikir Gambar 1.1. Kerangka pemikiran 1.3. Maksud, Tujuan, dan Hasil 1.3.1.Maksud emberikan data dan informasi serta dinamika perkembangan status desa bidang pembangunan desa dan lembaga ekonomi Desa, dan menganalisis data Inovasi Desa dalam meningkatkan pemanfaatan Dana Desa. 1.3.2.Tujuan 1. Menganalisi data dan informasi serta dinamika perkembangan status desa berdasarkan dimensi Indeks Desa Membangun (IDM) M Kkondisi Ekosistem Kebutuhan Kegiatan Penyusunan Data dan informasi tentang manfaat Dana Desa GOAL 1. Penyediaan Data & Informasi untuk mendukung penyelesaian Target RPJMN & SDGs, seperti 5.000 desa dan 2.000 desa, Indeks Gini Ratio. 2. Penyedian DATIN & Sistem Informasi untuk memfasilitasi desa dalam pemanfaatan produk inovasi (technoware, humanware, infoware, orgaware) melalui jasa layanan Datin dan Sistem Informasi. 3. Penyediaan Datin serta integrasi data untuk meningkatkan kualitas Policy Decision. 1. 1.Minimnya Datin manfaat Dana Desa Terhadap peningkatan IDM, Gini Ratio dan Penanggulangan Kemiskininan 2. 2.Minimnya Datin tentang keterkaitan manfaat Dana Desa dengan Inovasi Desa 1. Perlunya Datin manfaat Dana dengan Inovasi Desa 2. Datin tentang manfaat Dana Desa Terhadap peningkatan IDM, Gini Ratio dan Penanggulangan Kemiskinan Penyusunan Datin tentang manfaat Dana Desa terhadap peningkatan IDM Desa, Gini Ratio dan penanggulangan Kemiskinan serta Inovasi Desa Resources 1. Sumber Daya Manusia (SDM) ASN dan Non ASN yang membantu tata kelola dan tata laksana kegiatan,termasuk tim Persiapan, dan tim pengawasan -Lembaga Perguruan Tinggi sebagai pelaksana -Perguruan Tinggi -Narasumber/Praktisi/Instruktur yang kompeten di bidangnya 2. Mesin & Peralatan serta Bahan 3. Material: Technoware Sistem Informasi; Humanware: SDM; Hardware: ATK,Komputer Supply; infoware: Pengetahuan Data, Informasi’ Orgaware: Yang ditunjuk oleh Kemendesa PDTT 4. Metode  -Swakelola Tipe II, Kontraktual (bahan, Jasa lainnya, Sewa, TA)  -Pengumpulan & analisis data -beragam event: workshop Gambar 1.1. Kerangka pemikiran
  • 19. 5 1.3 Maksud, Tujuan, dan Hasil 1.3.1 Maksud memberikan data dan informasi serta dinamika perkembangan status desa bidang pembangunan desa dan lembaga ekonomi Desa, dan menganalisis data Inovasi Desa dalam meningkatkan pemanfaatan Dana Desa. 1.3.2. Tujuan 1. Menganalisi data dan informasi serta dinamika perkembangan status desa berdasarkan dimensi Indeks Desa Membangun (IDM) 2. Menganalisis data dan informasi proses dan dampak pemanfaatan Dana Desa terkait dengan status perkembangan desa, bidang pembangunan desa dan lembaga ekonomi desa 3. Menganalisis data Inovasi Desa dalam meningkatkan pemanfaatan Dana Desa 4. Menyusun data dan informasi tentang proses bagaimana dan informasi mengapa terwujud kondisi pemanfaatan Dana Desa di Provinsi Riau, yang terkait dengan status perkembangan desa berdasarkan kategori IDM, sekaligus bermanfaat sebagai evidence based kebijakan Inovasi Desa 5. Mengonfirmasi hasil pelaksanaan kegiatan melalui workshop manfaat Dana Desa 6. Menyusun data dan informasi dalam laporan.
  • 20. 6 1.3.3. Hasil 1. Tersedianya data dan informasi tentang proses bagaimana, dan informasi mengapa terwujud kondisi pemanfaatan Dana Desa di Provinsi Riau, yang terkait dengan status perkembangan desa berdasarkan kategori IDM, sekaligus bermanfaat sebagai evidence based kebijakan Inovasi Desa 2. Tesedianya data dan informasi tentang proses dan alasan pemanfaatan Dana Desa untuk pelaksanaan prioritas pembangunan di tingkat desa 3. Sebagai masukan untuk penyusunan bahan kebijakan pengembangan inovasi pembangunan desa 1.4. Pendekatan dan Analisis Data 1.4.1. Pendekatan Kajian dilaksanakan dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, dengan jenis penelitian eksplanatori. Pendekatan kuantitatif untuk mendeskripsikan mengapa terwujud kondisi existing perkembangan desa menurut IDM, serta kebutuhan Inovasi Desa bagi desa yang mengalami penurunan status dan atau desa tidak mengalami perubahan status. Sedangkan pendekatan kualitatif untuk menjelaskan proses dan dampak pemanfaatan Dana Desa terkait dengan status perkembangan desa dalam IDM, bidang pembangunan desa dan pengembangan Lembaga Ekonomi Desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat
  • 21. 7 serta praktek Inovasi Desa yang diterapkan pada desa mengalami kenaikan status. 1.4.2 Penentuan Lokasi A. Provinsi dan Kabupaten Penelitian dilakukan di Provinsi Riau dan diwakili oleh Kabupaten Rohul karena angka IDM rata-rata Kabupaten Rokan Hulu dapat mewakili IDM Provinsi Riau. B. Pemilihan Sampel Desa Dari Kabupaten Rokan Hulu yang mewakili Provinsi Riau dipilihlah 5 desa dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Satu desa sangat tertinggal yang memiliki IDM paling mendekati rata-rata IDM desa Sangat Tertinggal Tabel 1.2. Nama-nama desa sesuai kategori Sangat Tertinggal No Nama Kecamatan Nama Desa Nilai IDM 2018 1 Rokan IV Koto Cipang kiri hulu 0,4529 2 Rokan IV Koto Cipang kiri hilir 0,4516 3 Tambusai Tambusai Timur 0,4659 4 Kepenuhan Kepenuhan Hilir 0,4702 Rerata 0,4601 2 Satu desa tertinggal yang memiliki IDM paling mendekati rata-rata IDM desa Tertinggal
  • 22. 8 Tabel 1.3. Nama-nama desa sesuai kategori Tertinggal No Nama Kecamatan Nama Desa Nilai IDM 2018 1 Rokan IV Koto Lb. Bend timur 0,5051 2 Rokan IV Koto Rokan koto ruang 0,5652 3 Rokan IV Koto Tibawan 0,5818 4 Rokan IV Koto Cipang kanan 0,5818 5 Rokan IV Koto Rokan timur 0,5879 6 Rokan IV Koto Tanjung medan 0,5240 7 Rokan IV Koto Pemandang 0,5771 8 Tambusai Sialang Rindang 0,5425 9 Kepenuhan Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya 0,5511 10 Kepenuhan Kepenuhan Barat Mulya 0,5897 11 Kepenuhan Ulak Patian 0,5056 12 Kepenuhan Rantau Binuang Sakti 0,5025 13 Kunto Darussalam Pasir Luhur 0,5846 14 Rambah Samo Langkitin 0,5597 15 Rambah Samo Sei Kuning 0,5878 16 Rambah Samo Lubuk Napal 0,5162 17 Rambah Samo Karya Mulya 0,5714 18 Rambah Samo Marga Mulya 0,5978 19 Rambah Samo Sungai Salak 0,5316 20 Rambah Samo Lubuk Bilang 0,5410 21 Rambah Samo Pasir Makmur 0,5637 22 Rambah Hilir Rambah Hilir Timur 0,5763 23 Rambah Hilir Serambau Indah 0,5617 24 Rambah Hilir Sungai Dua Indah 0,5803 25 Tambusai Utara Payung Sekaki 0,5959 26 Tandun Tandun 0,5935 27 Tandun Bono Tapung 0,5862
  • 23. 9 No Nama Kecamatan Nama Desa Nilai IDM 2018 28 Tandun Tapung Jaya 0,5608 29 Tandun Puo Raya 0,5916 30 Tandun Sei Kuning 0,5503 31 Tandun Tandun Barat 0,5775 32 Kabun Kota Ranah 0,5182 33 Bonai Darussalam Kasang Padang 0,5814 34 Bonai Darussalam Bonai 0,5910 35 Bonai Darussalam Teluk Sono 0,5967 36 Kepenuhan Hulu Kepayang 0,5605 Rerata 0,5636 3. Dua desa Berkembang yang memiliki IDM paling mendekati rata-rata IDM desa Berkembang. Hal ini dilakukan apabila tidak ada desa Maju di kabupaten tersebut, apabila terdapat desa Maju di kabupaten tersebut maka hanya satu desa Berkembang yang mewakili. Tabel 1.4. Nama-nama desa sesuai kategori Berkembang No Nama kecamatan Nama desa Nilai IDM 2018 1 Ujungbatu Suka Damai 0,6256 2 Ujungbatu Ngaso 0,6871 3 Ujungbatu Ujungbatu Timur 0,6965 4 Ujungbatu Pematang tebih 0,6633 5 Rokan IV Koto Lubuk Betung 0,6900 6 Rokan IV Koto Sikebau Jaya 0,6693 7 Rokan IV Koto Alahan 0,6693 8 Rambah Menaming 0,6357 9 Rambah Rambah Tengah Hulu 0,6099
  • 24. 10 No Nama kecamatan Nama desa Nilai IDM 2018 10 Rambah Rambah Tengah Barat 0,6070 11 Rambah Koto Tinggi 0,6973 12 Rambah Suka Maju 0,6789 13 Rambah Pasir Maju 0,6922 14 Rambah Tanjung Belit 0,6097 15 Rambah Babussalam 0,6956 16 Rambah Pasir Baru 0,6656 17 Tambusai Batas 0,5997 18 Tambusai Talikumain 0,6222 19 Tambusai Tingkok 0,6313 20 Tambusai Sukamaju 0,6816 21 Tambusai Lubuk Soting 0,6221 22 Tambusai Rantau Panjang 0,6033 23 Tambusai Batang Kumu 0,6035 24 Tambusai Tambusai Barat 0,6030 25 Tambusai Sungai Kumango 0,6111 26 Kepenuhan Kepenuhan Barat 0,6235 27 Kepenuhan Kepenuhan Baru 0,6832 28 Kunto Darussalam Kota Intan 0,6548 29 Kunto Darussalam Muara Dilam 0,6179 30 Kunto Darussalam Kota Baru 0,6603 31 Kunto Darussalam Sungai Kuti 0,6041 32 Kunto Darussalam Pasir Indah 0,6581 33 Kunto Darussalam Bukit Intan Makmur 0,6163 34 Kunto Darussalam Bagan Tujuh 0,6325 35 Rambah Samo Rambah Samo Barat 0,6851 36 Rambah Samo Rambah Samo 0,6864 37 Rambah Samo Teluk Aur 0,6941 38 Rambah Samo Rambah Utama 0,6875
  • 25. 11 No Nama kecamatan Nama desa Nilai IDM 2018 39 Rambah Samo Rambah Baru 0,6906 40 Rambah Samo Masda Makmur 0,6219 41 Rambah Hilir Rambah Hilir 0,6756 42 Rambah Hilir Rambah Hilir Tengah 0,6062 43 Rambah Hilir Pasir Utama 0,6916 44 Rambah Hilir Pasir Jaya 0,6641 45 Rambah Hilir Sungai Sitolang 0,6241 46 Rambah Hilir Lubuk Kerapat 0,6124 47 Rambah Hilir Muara Musu 0,6232 48 Rambah Hilir Sejati 0,6473 49 Tambusai Utara Tambusai Utara 0,7040 50 Tambusai Utara Mahato 0,6832 51 Tambusai Utara Bangun Jaya 0,6818 52 Tambusai Utara Simpang Harapan 0,6565 53 Tambusai Utara Pagar Mayang 0,6743 54 Tambusai Utara Mekar Jaya 0,6329 55 Tambusai Utara Tanjung Medan 0,6799 56 Tambusai Utara Suka Damai 0,6676 57 Tambusai Utara Rantau Sakti 0,6846 58 Tambusai Utara Mahato Sakti 0,7014 59 Bangun Purba Pasir Agung 0,7022 60 Bangun Purba Pasir Intan 0,6778 61 Bangun Purba Rambah Jaya 0,6703 62 Bangun Purba Bangun Purba 0,6416 63 Bangun Purba Bangun Purba Timur Jaya 0,6179 64 Bangun Purba Bangun Purba Barat 0,6771 65 Bangun Purba Tangun 0,6473 66 Tandun Kumain 0,6773 67 Tandun Dayo 0,6686
  • 26. 12 No Nama kecamatan Nama desa Nilai IDM 2018 68 Tandun Koto Tandun 0,6067 69 Kabun Kabun 0,6808 70 Kabun Aliantan 0,6173 71 Kabun Boncah Kesuma 0,6624 72 Kabun Batu Langkah Besar 0,6118 73 Kabun Giti 0,6063 74 Bonai Darussalam Rawa Makmur 0,6559 75 Bonai Darussalam Kasang Mungkal 0,5992 76 Bonai Darussalam Sontang 0,6535 77 Bonai Darussalam Pauh 0,6944 78 Pagaran Tapah Darussalam Pagaran Tapah 0,6643 79 Pagaran Tapah Darussalam Kembang Damai 0,6233 80 Pagararan Tapah Darussalam Sangkir Indah 0,6048 81 Kepenuhan Hulu Kepenuhan Hulu 0,6330 82 Kepenuhan Hulu Muara Jaya 0,6333 83 Kepenuhan Hulu Kepenuhan Jaya 0,6163 84 Pendalian IV Koto Bengkolan Salak 0,6046 85 Pendalian IV Koto Suligi 0,6210 86 Pendalian IV Koto Pendalian 0,6008 87 Pendalian IV Koto Sei Kandis 0,6584 88 Pendalian IV Koto Air Panas 0,6454 Rerata 0,6497
  • 27. 13 4. Satu desa Maju yang memiliki IDM paling mendekati rata- rata IDM desa maju. Tabel 1.5. Nama-nama desa sesuai kategori Maju No Nama Kecamatan Nama Desa Nilai IDM 2018 1 Rokan IV Koto L.B. Bendahara 0,7741 2 Rambah Sialang Jaya 0,7289 3 Rambah Rambah Tengah Utara 0,7599 4 Rambah Pematang Berangan 0,8019 5 Rambah Rambah Tengah Hilir 0,7708 6 Kepenuhan Kepenuhan Raya 0,7095 7 Kunto Darussalam Kota Raya 0,7129 8 Rambah Hilir Rambah Muda 0,7657 9 Rambah Hilir Rambah 0,8064 10 Kepenuhan Hulu Pekan Tebih 0,7143 Rerata 0,7544 Berdasarkan data tabel di atas maka didapat desa yang mewakili penelitian adalah sebagai berikut: 1. Desa Tambusai Timur Mewakili Desa Sangat Tertinggal 2. Desa Pasir Makmur Mewakili Desa Tertinggal 3. Desa Sejati dan Desa Tangun Mewakili Desa Berkembang 4. Desa Rambah Tengah Utara Mewakili Desa Maju
  • 28. 14 1.4.3 Data A. Sumber Data Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut, data primer, yaitu data yang diperoleh dengan melakukan wawancara terstruktur kepada pemanfaat Dana Desa, dan wawancara mendalam kepada informan di antara tokoh masyarakat, perangkat desa dan aparat pemda; dan data sekunder, berupa notulensi hasil MUSDes, APBDes, RKPDes, RPJMDes, dan dokumen pembangunan lainnya di tingkat desa dan kabupaten. B. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data secara kuantitatif dilaksanakan melalui survei dengan menggunakan kuesioner. Teknik pengumpulan data kualitatif berupa wawancara mendalam, pengamatan, dan analisis dokumen C. Instrumen Penelitian Instrumen penelitian ialah kuesioner, panduan wawancara mendalam, panduan pengamatan, dan panduan analisisi dokumen, Instrumen disiapkan dan dilatihkan kepada pelaksanan kegiatan lapangan D. Teknik Analisis Data Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif berupa statistika inferensial dan statistika deskriptif, dan analisis kualitatif berupa data reduction, data
  • 29. 15 display dan drawing conclusion/verification melalui narasi, diagram, dan matriks. 1.4.4 Metode Pelaksanaan A. Metodologi pelaksanaan kegiatan secara umum akan dilakukan secara swakelola. Adapun ada beberapa aktivitas dilakukan dengan mengundang pihak ketiga melalui jasa lainnya, yaitu pelaksanaan workshop. Selain itu, untuk mendukung tercapainya tujuan kegiatan, akan dibantu dengan tenaga penunjang. B. Metode analisis yang digunakan adalah: 1. Analisis Kualitatif 2. Analisis Kualitatif 3. Analisis Dampak, untuk melihat dampak pemanfaatan Dana Desa terhadap status perkembangan desa
  • 30. 16
  • 31. 17 BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI SASARAN 2.1. Status Perkembangan Desa 2.1.1. Status Perkembangan Desa di Provinsi Riau berdasarkan IDM 2015 dan 2018 Perkembangan Rata-rata Skor IDM Riau 2015-2018 Pemberian dan pengelolaan Dana Desa kepada seluruh desa yang ada di Provinsi Riau secara tidak langsung akan berdampak pada adanya perubahan nilai dimensi dalam IDM. Untuk mengetahui pengaruh Dana Desa terhadap perubahan nilai IDM Provinsi Riau, dapat dilihat perbandingan dari tahun 2015 ke 2018 (tabel berikut). Tabel 2.1. Rata-rata Perbandingan Skor IDM tahun 2015 dan Tahun 2018 No. Dimensi Rata-Rata Skor Indikator IDM Provinsi     Tahun 2015 Tahun 2018 1.         Ketahanan Sosial 0,6000 0,6816 Sarana Kesehatan 2,7200 4,4842 Sarana Pendidikan 2,6400 1,6426 Modal Sosial 3,4100 3,4833 Permukiman 3,4000 4,5893 2. Ketahanan Ekonomi 0,4200 0,4892
  • 32. 18             Keragaman Produksi 2,4400 4,4054 Pusat layanan perdagangan 1,8100 1,9128 Akses distribusi logistic 0,3300 - Akses ke lembaga keuangan dan perkreditan 0,5500 1,0170 Lembaga ekonomi 2,1200 3,1760 Keterbukaan wilayah 2,8700 3,5935 3.     Ketahanan Ekologi 0,5700 0,6100 Kualitas Lingkungan 0,9200 4,8033 Potensi Rawan Bencana dan Tanggap Bencana 0,5300 2,4956 Tabel di atas memperlihatkan bahwa dari tiga dimensi penilaian IDM, secara umum mengalami peningkatan dari tahun 2015 ke 2018. Pada dimensi ketahanan sosial tahun 2015 memiliki skor IDM 0,6000 dan tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 0,6816, dimensi ketahanana ekonomi tahun 2015 memiliki nilai IDM 0,4200 mengalami peningkatan menjadi 0,4892 di tahun 2018. Sedangkan dimensi ketahanan ekologi dari 0,5700 menjadi 0,6100 pada tahun 2018. Peningkatan ketiga dimensi ini tidak terlepas dari adanya peranan Dana Desa. Rata-rata kenaikan skor dimensi IDM Provinsi Riau pada tahun 2018 merupakan kumulatif dari semua nilai IDM per masing-masing kabupaten, untuk mengetahui gambaran nilai IDM pada tahun 2015 dan 2018 pada masing-masing kabupaten/kota, dapat dilihat pada tabel berikut.
  • 33. 19 Tabel 2.2. Status Desa di Provinsi Riau Berdasarkan IDM 2015 No. Kabupaten/ kota Jum lah Sangat Ter tinggal % Ter ting gal % Ber kem bang % Ma ju % Man diri % 1 Pelalawan 104 27 25,96 64 61,54 12 11,54 1 0,96 0 0,00 2 Bengkalis 136 33 24,26 84 61,76 19 13,97 0 0,00 0 0,00 3 Indragiri hilir 198 62 31,31 111 56,06 25 12,63 0 0,00 0 0,00 4 Indragiri hulu 178 53 29,78 98 55,06 27 15,17 0 0,00 0 0,00 5 Kampar 237 52 21,94 135 56,96 48 20,25 2 0,84 0 0,00 6 Kepulauan meranti 96 52 54,17 38 39,58 6 6,25 0 0,00 0 0,00 7 Kuantan singing 218 75 34,40 117 53,67 26 11.93 0 0,00 0 0.00 8 Rokan hilir 167 37 22,16 92 55,09 37 22,16 1 0,60 0 0.00 9 Rokan hulu 147 12 8,16 90 61,22 43 29,25 2 1,36 0 0.00 10 S i a k 122 25 20,49 59 48,36 35 28,69 3 2,46 0 0.00 Riau 1603 428 26,70 888 55,40 278 17,34 9 0,56 0 0.00 Tabel diatas memperlihatkan bahwa pada tahun 2015 secara umum desa-desa yang ada di ProVinsi Riau dominan pada kondisi tertinggal sebesar 55,40%, dan Provinsi Riau tidak memiliki desa yang memiliki status mandiri sebesar 0 %. Pembagian desa menurut kriteria pada kabupaten/kota terdiri dari 1) Kabupaten Kepulauan Meranti, merupakan kabupaten yang memiliki persentase desa sangat tertinggal tertinggi (di Provinsi Riau, 2) Kabupaten Bengkalis, merupakan kabupaten yang memiliki desa tertinggal terbanyak, 3) Kabupaten Rokan Hulu, merupakan kabupaten yang memiliki status desa
  • 34. 20 berkembang terbanyak di Provinsi Riau, dan 4) Kabupaten Siak, merupakan kabupaten yang memiliki kriteria desa termaju terbanyak di Provinsi Riau. Kondisi perkembangan status desa dari tahun 2015 ke 2018 sudah mengalami perubahan pada tahun 2018, untuk mengetahui perubahan status desa dari tahun 2015 ke 2018 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.3. Status Desa di Provinsi Riau Berdasarkan IDM 2018 No. Kabupaten/kota Jum lah Sangat Tertinggal % Ter- tinggal % Ber- kembang % Ma ju % Man diri % 1 Pelalawan 104 2 1,92 42 40,38 55 52,88 5 4,81 0 0,00 2 Bengkalis 136 0 0,00 48 35,29 80 58,82 7 5,15 1 0,74 3 Indragiri hilir 197 18 9,14 122 61,93 54 27,41 3 1,52 0 0,00 4 Indragiri hulu 178 16 8,99 74 41,57 78 43,82 10 5,62 0 0,00 5 Kampar 242 21 8,68 94 38,84 115 47,52 11 4,55 1 0,41 6 Kepulauan meranti 96 7 7,29 52 54,17 37 38,54 0 0,00 0 0,00 7 Kuantan singing 218 34 15,60 134 61,47 47 21,56 3 1,38 0 0,00 8 Rokan hilir 159 9 5,66 78 49,06 69 43,40 3 1,89 0 0,00 9 Rokan hulu 139 4 2,88 36 25,90 89 64,03 10 7,19 0 0,00 10 Siak 122 0 0,00 1 0,82 107 87,70 12 9,84 2 1,64 Riau 1591 111 6,98 681 42,80 731 45,95 64 4,02 4 0,25 Tabel diatas memperlihatkan dominan status desa tahun 2018 berada pada kondisi desa berkembang (45,95%) dan telah memiliki desa yang berstatus mandiri. Kondisi ini sudah mengalami perubahan yang cukup baik, karena dominan
  • 35. 21 status desa pada tahun 2015 secara umum berada pada status Tertinggal. Pembagian desa menurut kriteria pada kabupaten/ kota terdiri dari 1) Kabupaten Kuantan Sengingi, merupakan kabupaten yang memiliki persentase desa Sangat Tertinggal dan Tertinggal tertinggi di Provinsi Riau, 2) Kabupaten Kampar, merupakan kabupaten yang memiliki status desa Berkembang terbanyak di Provinsi Riau, dan 3) Kabupaten Siak merupakan kabupaten yang memiliki kriteria desa Termaju dan Termaju terbanyak di Provinsi Riau. Kondisi tidak terlepas dari peranan Dana Desa yang telah diberikan oleh pemerintah. 2.1.2. Status Perkembangan Desa di Kota/Kabupaten berdasarkan IDM 2015 dan 2018 Tujuan utama pemberian Dana Desa adalah adalah untuk memberikan dampak positif kepada masyarakat. Perubahan status desa merupakan salah satu indikator kesuksesan dalam pengelolaan Dana Desa. Untuk mengetahui proses perubahan status desa pada masing-masing kabupaten dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.4. Perubahan Status Desa (Jumlah/Persentase) per Kabupaten/Kota No. Kabupaten Perubahan Status Desa (Jumlah/Persentase) Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Bengkalis 23 0 36 21 1 8 0 0 2 91 2 Indragiri hilir 53 9 28 74 2 18 0 0 13 197 3 Indragiri hulu 38 15 52 45 5 20 0 0 3 178
  • 36. 22 4 Kampar 21 31 84 49 8 34 0 2 8 237 5 Kepulauan meranti 45 4 20 15 0 4 0 0 5 93 6 Kuantan singing 59 15 33 61 1 13 0 0 30 212 7 Pelalawan 21 2 33 19 0 9 0 0 5 89 8 Rokan hilir 26 4 40 41 0 22 0 0 16 149 9 Rokan hulu 9 3 56 19 6 31 0 0 18 142 10 Siak 25 0 59 0 9 26 0 2 1 122 Riau 321 85 444 348 37 191 7 12 101 1510 Tabel di atas memperlihatkan bahwa dalam kabupaten/kota yang memiliki perubahan status desa yang terbanyak adalah Kabupaten Kampar, dan kabupaten yang memiliki perubahan status terburuk adalah Kabupaten Pelalawan. Adanya desa-desa yang mengalami kenaikan status desa yang ada di kabupaten/ kota menunjukkan tingkat kesuksesan dalam pengelolaan Dana Desa yang telah diberikan oleh pemerintah. 2.2. Alokasi dan Pemanfaatan Dana Desa 2.2.1. Alokasi dan Pemanfaatan Dana Desa di Provinsi Riau Dana desa yang telah dikucurkan oleh pemerintah pusat ke daerah diharapkan memberikan perubahan yang berarti pada ekonomi dan pembangunan di desa. Untuk mengetahui perkembangan Dana Desa di Provinsi Riau dari tahun 2015- 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.
  • 37. 23 Tabel 2.5. Besaran Dana Desa Menurut Kabupaten di Provinsi Riau Tabel menyatakan bahwa alokasi pemanfatan Dana Desa pada Provinsi Riau dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 mengalami peningkatan yang cukup baik, akan tetapi pada tahun 2018 mengalami penurunan. 2.2.2. Alokasi dan Pemanfaatan Dana Desa di Kabupaten Rokan Hulu Penggunaan Dana Desa dapat dimanfaatkan dan dikelola untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dalam masyarakat. Adapun peruntukan Dana Desa adalah 1) Bidang Pembangunan Desa, 2) Bidang Pembangunan Ekonomi, 3) Bidang Pembangunan Sosial, dan 4) Bidang Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat. Untuk mengetahui alokasi dan pemanfaatan Dana Desa menurut bidang di Kabupaten Rokan Hulu (jutaan) dapat dilihat pada tabel berikut.
  • 38. 24 Tabel 2.6. Alokasi dan Pemanfaatan Dana Desa menurut Bidang di Kabupaten Rokan Hulu (Jutaan) No Kriteria Desa Realisasi Tahun 2015 2016 Rp % Rp % 1 Pemerintahan desa 379.752.799 1,05 - - 2 Pembangunan desa 32.440.191.697 89,72 79.956.942.579 97,14 3 Pembinaan Masyarakat - - - - 4 Pemberdayaan Masyarakat 3.338.877.627 9,23 2.288.023.203 2,86 Jumlah 36.158.822.123 100,00 82.244.965.782 100,00 Sumber: Data Kemendes, 2018 Tabel memperlihatkan bahwa penggunaan Dana Desa dominan di bidang pembangunan fisik sebesar 89,72% pada tahun 2015, dan 97,14% pada tahun 2017, sedangkan untuk penggunaan pemberdayaan masyarakat sebesar 9,23% pada tahun 2015 dan 2,86% pada tahun 2016. Hal ini menyatakan bahwa desa dalam pengelolaan Dana Desa infrastruktur, sehingga program Inovasi Desa tidak terlalu menjadi skala prioritas. 2.3. Gambaran Umum Lokasi Sasaran 2.3.1. Desa Tambusai Timur 2.3.1.1. Sejarah desa Kecamatan Tambusai berasal dari nama Kerajaan Tambusai pada masa kolonial Belanda. Di masa Kerajaan Tambusai yang
  • 39. 25 diperintahkan oleh raja ke-14, yakni Sri Sultan Ibrahim, yang diberi gelar Duli yang Dipertuan Besar. Kecamatan Tambusai merupakan kecamatan induk sebelum pemekaran dengan Kecamatan Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai yang terdiri dari dua belas desa yaitu: 1.   Desa Tambusai Barat 7.   Desa Sialang Rindang 2.   Desa Sungai Kumango 8. Desa Tambusai Timur 3.   Desa Batas 9. Desa Suka Maju 4.   Desa Tali Kumain 10. Desa Batang Kumu 5.   Desa Tambusai Tengah 11. Desa Tingkok 6.   Desa Rantau Panjang 12. Desa Lubuk Soting Sejak itulah Desa Tambusai Timur termasuk dalam wilayah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu hingga sekarang. 2.3.1.2. Demografi Desa Tambusai Timur merupakan salah satu desa dari Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu di Provinsi Riau, dengan luas wilayah 70,14 km2 berjarak 20 km dengan ibukota kecamatan dan berjarak 49 km dengan ibukota kabupaten, 39 dpl dengan topografi dataran tinggi. Kecamatan Tambusai Timur, Kabupaten Rokan Hulu berbatasan dengan: 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tambusai Utara
  • 40. 26 2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kepenuhan 3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Rambah Hilir dan Kecamatan Bangun Purba 4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sosah Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara Luas wilayah Desa Tambusai Timur adalah 70,14 km2 di mana 90% berupa daratan, dimanfaatkan sebagai lahan pertanian untuk persawahan, perkebunan karet, dan sawit, serta untuk perumahan masyarakat desa. Iklim Desa Tambusai Timur, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia, mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut berpengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Tambusai Timur, Kecamatan Rambah Samo. 2.3.1.3 Keadaan Sosial Penduduk Desa Tambusai Timur didominasi oleh penduduk yang bersuku Jawa. Sehingga kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Desa Tambusai Timur. Desa Tambusai Timur mempuyai jumlah penduduk 6.052 jiwa, yang terdiri dari laki-laki: 3.053 jiwa, perempuan: 2.999 jiwa dan 1.267 KK, dengan rincian sebagai berikut:
  • 41. 27 Tabel 2.7. Jumlah Penduduk Keterangan Laki-laki (orang) Perempuan (orang) Jumlah Jiwa 3.053 2.999 6.052 KK - - 1.267 Kepadatan (jiwa/Km2) - - 86 Kondisi sarana dan prasarana umum Desa Tambusai Timur secara garis besar adalah sebagai berikut: Tabel 2.8. Sarana danPrasarana Desa NO Sarana/Prasarana Jumlah/Volume 1 Balai desa/Kantor Desa 1 Unit 2 Pustu 1 Unit 3 Praktek Bidan 2 Unit 4 Poskesdes 2 Unit 5 Posyandu 5 Unit 6 Mesjid 7 Unit 7 Surau 2 Unit 8 TK 3 Unit 9 SD 3 Unit 10 SMP 2 Unit 11 SMA 1 Unit 12 KUD 3 Unit 13 Tempat Wisata 1 Unit
  • 42. 28 2.3.1.4. Keadaan Ekonomi Kondisi ekonomi masyarakat Desa Tambusai Timur secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara Rumah Tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karna mata pencahariannya di sektor-sektor usaha yang berbeda-beda pula, keterbatasan kemampuan baik SDM maupun SDA menyebabkan adanya penduduk desa tambusai timur bekerja sebagai buruh tani/kebun dan ada juga yang menjadi tenaga sukarela pada lembaga sosial lainnya, akibat kurangnya kesempatan bekerja. 2.3.1.5. Kondisi Pemerintahan Desa 2.3.1.5.1. Pembagian Wilayah Desa Pemberian Wilayah Desa Tambusai Timur dibagi menjadi 2 (dua) Dusun, yaitu Dusun I dan Dusun II, dan setiap dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun (Kadus). 2.3.1.5.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa (SOPD) Struktur Organisasi Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai terdiri dari sistem pemerintahan desa, sistem badan permusyawaratan desa, dan sistem kelembagaan desa. Pemerintahan yang meliputi antara lain: 1 (satu) orang kepala Desa 1 (satu) orang Sekretaris Desa 3 (empat) orang Kepala Urusan 3 (tiga) orang Kepala Seksi
  • 43. 29 2 (dua) orang Kepala Dusun Badan Permusyawaratan Desa meliputi antara lain: 1 (satu) orang Ketua BPD 1 (satu) orang Wakil Ketua BPD 2 (tiga) orang Anggota BPD 1 (satu) orang Sekretaris BPD Kelembagaan Desa yang meliputi antara lain: a. Lembaga Pemasyarakatan Desa (LPM) yang terdiri dari 8 orang pengurus b. Ketua Rukun Tetangga ( RT ) yang terdiri dari16 orang pengurus c. Ketua Rukun Warga ( RW ) yang terdiri dari 7 orang pengurus d. Karang Taruna yang terdiri dari 10 orang pengurus e. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahtraan Keluarga (PKK) yang terdiri dari 25 orang pengurus 2.3.1.6. Potensi Desa Potensiadalahsegalasumberdayayangadadidesayangdapatdigunakan untuk membantu pemecahan masalah-masalah yang dihadapi oleh desa baik potensi sudah ada maupun potensi yang belum tergarap. a. Potensi Sumber daya Alam 1. Pertanian
  • 44. 30 2. Perkebunan Karet 3. Perkebunan Sawit 4. Peternakan b. Potensi Sumber Daya Manusia 1. Aparatur Desa 2. BPD 3. Kelembagaan Desa 4. Kader Posyandu 5. Kader PKK 6. Pendamping Desa 7. Tenaga Pendidik 8. Tokoh Agama dan Tokoh Adat 9. Aparat Keamanan (Linmas) 10. Pemuda c. Sumber Daya Sosial 1. Majlis Ta’lim 2. Wirid Yassin 3. Guru-guru Agama (Ustadz/zah) 4. Fasilitas Pendidikan Agama 5. Masjid dan Mushalla 6. Fasilitas Pendidikan Umum
  • 45. 31 7. Peringatan Hari Besar Islam d. Sumber Daya Ekonomi 1. Lahan Perkebunan 2. BUMDes 3. Lembaga Dana Bergulir 4. Pedagang dan swasta 5. Home Industri 6. Sarana produksi lainnya 2.3.2. Desa Pasir Makmur 2.3.2.1. Sejarah Desa Tahun 1980 pemerintah pusat mengadakan program transmigrasi yang gunanya untuk pemerataan jumlah penduduk dan pembangunan di Indonesia pada umumnya dengan sasaran swasembada pangan. Desa Pasir Makmur sebelumnya bernama UPT IV SKPA yang dipimpin oleh UPT menjadi desa binaan selama 3 tahun. Pada tahun 1983 Desa Pasir Makmur menjadi desa definitif dengan pimpinan oleh kepala desa yang memilihnya dengan cara demokrasi dan resmi menjadi Desa Pasir Makmur, Kecamatan Rambah, Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Kemudian dengan adanya pemekaran wilayah,Kabupaten Kampar terbagi dua dengan Kabupaten Rokan Hulu, dan tidak lama berselang waktu kemudian dengan adanya pemekaran
  • 46. 32 kecamatan, Kecamatan Rambah Samo terdiri dari empat belas desa yang terdiri dari: 1. Desa Rambah Samo 8. Desa Sungai Salak 2. Desa Rambah Samo Barat 9. Desa Sungai Kuning 3. Desa Langkitin 10. Desa Masda Makmur 4. Desa Marga Mulya 11. Desa Lubuk Bilang 5. Desa Rambah Baru 12. Desa Teluk Aur 6. Desa Rambah Utama 13. Desa Lubuk Napal 7. Desa Karya Mulya 14. Desa Pasir Makmur Sejak itu Desa Pasir Makmur termasuk dalam wilayah Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu sejak tahun 2001 hingga sekarang. 2.3.2.2. Demografi Desa Pasir Makmur merupakan salah satu desa dari Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu di Provinsi Riau dengan luas wilayah 10.250 km², dengan topografi dataran. Desa Pasir Makmur terletak di Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau yang berbatasan dengan: a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Karya Mulya, Kecamatan Rambah Samo b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Karya Mulya c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Karya Mulya, Kecamatan Rambah Samo
  • 47. 33 d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Rambah Utama dan Desa Rambah Samo Barat, Kecamatan Rambah Samo Luas wilayah Desa Pasir Makmur adalah 10.250 km2 di mana 99% berupa daratan, yang dimanfaatkan sebagai lahan pertanian untuk persawahan, perkebunan karet dan sawit serta lahan tidur, dan 6 % (60 ha) untuk perumahan masyarakat desa. Iklim Desa Pasir Makmur, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempuyai iklim kemarau dan penghujan. Hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Pasir Makmur, Kecamatan Rambah Samo. 2.3.2.3. Keadaan Sosial Penduduk Desa Pasir Makmur didominasi oleh penduduk yang bersuku Jawa. Sehingga kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Desa Pasir Makmur. Desa Pasir Makmur mempunyai jumlah penduduk 1.297 jiwa, yang terdiri dari laki-laki: 651 jiwa, perempuan: 646 jiwa dan 409 KK, yang terbagi dalam 2 (dua) wilayah dusun, dengan rincian sebagai berikut: Tabel 2.9. Jumlah Penduduk Keterangan Dusun I Dusun II Jiwa 777 520 KK 246 163
  • 48. 34 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Pasir Makmur sebagai berikut: Tabel 2.10. Tingkat Pendidikan Pra Sekolah SD SMP SMA Sarjana (S-I) 169 Orang 735 Orang 174 Orang 163 Orang 15 Orang Desa Pasir Makmur merupakan desa pertanian, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Selengkapnya sebagai berikut: Tabel 2.11. Pekerjaan Penduduk Petani Peternakan Pedagang Usaha Kecil Pns Buruh 377 Orang 3 Orang 15 Orang 9 Orang 10 Orang 97 Orang Penggunaan tanah di Desa Pasir Makmur sebagai besar di peruntukan tanah pertanian sawah dan perkebunan karet dan sawit. Selebihnya tanah kering yang merupakan bangunan. Oleh penduduk Desa Pasir Makmur Kecamatan Rambah Samo dipakai adalah sebagai berikut: Tabel 2.12. Kepemilikan Ternak Ayam/Itik Kambing Sapi Kerbau Lain-Lain 478 Ekor 42 Ekor 153 Ekor - - Kondisi sarana dan prasarana umum Desa Pasir Makmur secara garis besar sebagai berikut:
  • 49. 35 Tabel 2.13. Sarana dan Prasarana Desa No Sarana/Prasarana Jumlah/Volume 1 Balai desa / Kantor Desa 1 Unit 2 Pustu 1 Unit 3 Masjid 2 Unit 4 Pos Kamling 6 Unit 5 Mushola 5 Unit 6 SD Negri 016 1 Unit 7 Mesin Giling Padi 5 Unit 8 Mesin Perontok Padi 7 Unit 9 Tempat Pemakaman Umum 1 Lokasi 10 Jalan Tanah 13 KM 11 Jalan Poros / Hot Mix 5 KM 12 Sumur Gali 250 Unit 13 Mesin Handraktor 17 Unit 14 Motor Dinas Kades 1 Unit 15 Alat Prasmanan / Pesta 1 Paket 16 Alat Kesenian 3 Paket 17 Rumah Dinas sekolah 1 Unit
  • 50. 36 2.3.2.4. Keadaan Ekonomi Kondisi ekonomi masyarakat Desa Pasir Makmur secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara rumah tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan mata pencahariannya di sektor-sektor usaha yang berbeda-beda pula, sebagian besar di sektor nonformal seperti petani, pedagang, buruh tani, dan di sektor formal seperti PNS pemda, honorer, guru, tenaga medis. 2.3.2.5. Kondisi Pemerintahan Desa 2.3.2.5.1. Pembagian Wilayah Desa Pemberian Wilayah Desa Pasir Makmur dibagi menjadi 2 (dua) Dusun, yaitu Dusun I Purwodadi dan Dusun II Kampung Bukit. Setiap dusun ada yang mempunyai wilayah pertanian dan perkebunan, sementara pusat desa berada di dusun I, dan setiap dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun (Kadus). 2.3.2.5.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa (SOPD) Struktur Organisasi Desa Pasir Makmur Kecamatan Rambah Samo terdiri dari Sistem Pemerintahan Desa, sistem badan Permusyawaratan Desa, dan sistem Kelembagaan Desa. Pemerintahan Desa Pasir Makmur meliputi antara lain: 1 (satu) orang kepala Desa 1 (satu) orang Sekretaris Desa 3 (empat) orang Kepala Urusan
  • 51. 37 3 (tiga) orang Kepala Seksi 2 (dua) orang Kepala Dusun Badan Permusyawaratan Desa Pasir Makmur yang meliputi antara lain: 1 (satu) orang Ketua BPD 1 (satu) orang Wakil Ketua BPD 3 (tiga) orang Anggota BPD 1 (satu) orang Sekretaris BPD Kelembagaan Desa yang meliputi antara lain: a. Lembaga Pemasyarakatan Desa (LPM) yang terdiri dari 10 orang pengurus b. Ketua Rukun Tetangga (RT) yang terdiri dari 12 orang pengurus c. Ketua Rukun Warga (RW) yang terdiri dari 4 orang pengurus d. Karang Taruna yang terdiri dari 11 orang pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahtraan Keluarga (PKK) yang terdiri dari 35 orang pengurus Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Pasir Makmur Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, Nama- Nama Perangkat Desa: Kepala desa : Slamet Riadi Sekretaris Desa : Irfan Setiawan
  • 52. 38 Kepala Urusan Keuangan : Rulis Rahayu Kepala Urusan Umum : Sri Rohmatun Wasi’ah Kepala Urusan Perencanaan : Lusiawati Kepala Seksi Pemerintahan : Nanda Hari Sejati Kepala Seksi Kesejahteraan : Devi Silvia Saputri Kepala Seksi Pelayanan : Susanto Kepala Dusun 1. Dusun I : - 2. Dusun II : Nuryanto Susunan Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Pasir Makmur Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, nama-nama anggota badan permusyawaratan desa (bpd) Ketua : Parngadi Wakil Ketua : Suryadi Sekretaris : Lilik Naharin Anggota : 1. Murni 2. Sukadi
  • 53. 39 2.3.2.6. Potensi Desa Potensiadalahsegalasumberdayayangadadidesayangdapatdigunakan untuk membantu pemecahan masalah-masalah yang dihadapi oleh desa, baikpotensisudahadamaupunpotensiyangbelumtergarap.Berikutini adalah potensi yang dimiliki oleh Pasir Makmur. a. Potensi Sumber daya Alam 1. Pertanian 2. Perkebunan Karet 3. Perkebunan Sawit 4. Peternakan b. Potensi Sumber Daya Manusia 1. Aparatur Desa 2. BPD 3. Kelembagaan Desa 4. Kader Desa 5. Kader Posyandu 6. Kader PKK 7. Pendamping Desa 8. Tenaga Pendidik 9. Tokoh Agama dan Tokoh Adat 10. Penyuluh Pertanian, Perkebunan, Perikanan, perternakan dll
  • 54. 40 11. Aparat Keamanan (Linmas) 12. Pemuda 13. Klub-Klub Olahraga c. Sumber Daya Sosial 1. Majlis Ta’lim 2. Wirid Yassin 3. Guru-guru Agama (Ustadz/zah) 4. Fasilitas Pendidikan Agama 5. Masjid dan Mushalla 6. Fasilitas Pendidikan Umum 7. Peringatan Hari Besar Islam d. Sumber Daya Ekonomi 1. Lahan Perkebunan 2. Kolam Ikan 3. BUMDes 4. Lembaga Dana Bergulir 5. Pedagang dan swasta 6. Home Industri 7. Sarana produksi lainnya
  • 55. 41 2.3.3 Desa Tangun 2.3.3.1. Sejarah Desa Sebelum menjadi desa secara definitif pada tahun 2009, selama 2 tahun Desa Tangun merupakan desa persiapan dari pemekaran Desa Bangun Purba, dan berada dalam wilayah dusun III Desa Bangun Purba. Dalam perkembangannya, pada tahun 2015, sesuai dengan Peraturan Daerah Rokan Hulu No. 1 Tahun 2015, Desa Tangun ditetapkan sebagai desa adat. Masyarakat Desa Tangun berada di sepanjang sungai batang lubuh dan salah satu huta (kampung) di dalam tujuh huta kesatuan adat Mandailing. Struktur kepengurusan huta pada saat itu dikepalai oleh kepala suku dengan gelar Sutan Silindung yang membawahi wilayah Tangun. Perubahan status desa dari desa persiapan menuju desa definif Tangun adalah berdasarkan keinginan masyarakat Desa Tangun untuk berkembang dari Desa Bangun Purba. Pemilihan kepala desa untuk pertama kali dilaksanakan secara demokratis pada tahun 2009, yang diikuti oleh 2 calon untuk masa bakti 5 tahun 2009-2014. Pemilihan Kepala Desa kedua dilaksanakan pada tahun 2016, yang diikuti 2 calon juga untuk masa bakti Tahun 2017-2022 Masyarakat Tangun tidak ubahnya dengan masyarakat desa lain yang berada di sepanjang Sungai Batang Tubuh merupakan pengikut Tuanku Tambusai dan Tuanku Imam Bonjol yang berimigrasi dari daerah Rao karena terjadi Perang Padri, dan menetap di sepanjang Batang Lubuh. Dalam hal pertahanan, kearifan lokal masyarakat
  • 56. 42 Desa Tangun masih berjalan dan dipegang teguh oleh semua masyarakat. Budaya masyarakat Tangun yang merupakan asimilasi antara budaya lokal dengan unsur Islam, dalam memecahkan persoalan masyarakat masih memakai hukum adat yang bersifat interpersonal seperti perkawinan, kelahiran, dan lain sebagainya, yang mengatur tata cara kehidupan bermasyarakat. 2.3.3.2. Demografi Desa Tangun merupakan salah satu desa di Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu di Provinsi Riau, dengan luas wilayah 6.800 hektar, dengan topografi daratan. Desa Tangun terletak di Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau yang berbatasan dengan: 1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Mondang Kumango 2. Sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat 3. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Bangun Purba Barat 4. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Bangun Purba Luas wilayah Desa Tangun terdiri dari 500 hektar pemukiman masyarakat, 5.200 hektar lahan pertanian dan perkebunan, 664 hektar ladang/tegalan, 219 hektar hutan dan 30 hektar sisanya merupakan fasilitas umum. Iklim Desa Tangun, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia, mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam
  • 57. 43 pada lahan pertanian yang ada di Desa Tangun, Kecamatan Bangun Purba. 2.3.3.3. Keadaan Sosial­ Desa Tangun memiliki jumlah penduduk sebesar 1.996 jiwa yang terdiri dari 989 jiwa laki-laki dan 1.007 jiwa perempuan dengan 472 KK, terbagi dalam 3 wilayah (dusun) dengan rincian sebagai berikut: Tabel 2.14. Jumlah Penduduk Keterangan Laki-laki Perempuan Jumlah Jiwa 989 1.007 1.996 KK - - 472 Tabel 2.15. Tingkat Pendidikan Putus Sekolah SD SMP SMA Sarjana (S-I) 27 Orang 581 Orang 746 Orang 572 Orang 70 Orang Penduduk di Desa Tangun sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai petani, untuk selengkapnya sebagai berikut: Tabel 2.16. Pekerjaan Penduduk No Jenis Pekerjaan Jumlah (Orang) 1 Petani 981 2 Pedagang 14 3 PNS 20
  • 58. 44 4 Tukang 15 5 TNI/POLRI 1 6 Pensiunan 5 7 Supir/Angkutan 7 8 Buruh 25 9 Jasa Persewaan 4 10 Swasta 18 Penggunaan tanah di Desa Tangun sebagai besar di peruntukkan tanah pertanian sawah dan perkebunan karet dan sawit, sedangkan sisanya untuk tanah kering yang merupakan bangunan, oleh penduduk Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba. Tabel 2.17. Kepemilikan Ternak Kambing Sapi Ayam Potong Itik Burung 45 Ekor 50 Ekor 3.000 Ekor 70 Ekor 50 Ekor Kondisi sarana dan prasarana umum Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba secara garis besar adalah sebagai berikut: 2.3.3.4. Keadaan Ekonomi Kondisi ekonomi masyarakat Desa Tangun secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara rumah tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan mata pencahariannya di sektor-sektor usaha yang
  • 59. 45 berbeda-beda pula, sebagian besar di sektor nonformal seperti petani, pedagang, buruh tani, dan di sektor formal seperti PNS pemda, honorer, guru, tenaga medis. 2.3.3.5. Kondisi Pemerintahan Desa 2.3.3.5.1. Pembagian Wilayah Desa Pembagian wilayah Desa Tangun terbagi menjadi 3 wilayah (dusun) yaitu Dusun I, Dusun II, dan Dusun III, masing-masing dusun dipimpin oleh satu orang Kepala Dusun (Kadus). 2.3.3.5.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa (SOPD) Struktur Organisasi Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba terdiri dari Sistem Pemerintahan Desa, sistem Badan Permusyawaratan Desa, dan sistem Kelembagaan Desa. Pemerintahan Desa Tangun yang meliputi antara lain: Kepala Desa : 1 Orang Sekretaris Desa : 1 Orang Perangkat Desa (KAUR) : 4 Orang Badan Permusyawaratan Desa Tangun yang meliputi antara lain: 1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD): 5 Orang Kelembagaan Desa yang meliputi antara lain: 1. LPM : 1 Kelompok 2. PKK : 1 Kelompok
  • 60. 46 3. Posyandu : 2 Kelompok 4. Pengajian : 10 Kelompok 5. Simpan Pinjam : 3 Kelompok 6. Kelompok Tani : 2 Kelompok 7. Gapoktan : 1 Kelompok 8. Karang Taruna : 1 Kelompok 9. Ormas/LSM : 2 Kelompok Susunan Organisasi Pemerintahan DesaTangun Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu 1. Nama-nama Aparat Desa Kepala Desa : H. Haliman Sekretaris Desa : Yasrizal Akmal Kepala Urusan Pemerintahan : Rina Astuti Kepala Urusan Umum : Elza Lestari Kepala Urusan Pembangunan : Desman Kepala Urusan Keuangan : Jaya Nst Kepala Dusun (3) Orang 1. Kepala Dusun I : Safar 2. Kepala Dusun Ii : Jasman 3. Kepala Dusun Iii : M. Isa Ketua RW (06) Orang
  • 61. 47 1. Ketua RW01 : Asmadan 2. Ketua RW02 : Marahuddin 3. Ketua RW03 : Pangihutan 4. Ketua RW04 : M. Nur Nasution 5. Ketua RW05 : Mahmud Harahap 6. Ketua RW06 : Sani Bako Ketua RT (12) Orang 1. Ketua RT01/01 : Marjohan 2. Ketua RT02/01 : Rinto Harahap 3. Ketua RT02/02 : Tamrin 4. Ketua RT02/02 : Resky Abadi 5. Ketua RT02/03 : Sudirman 6. Ketua RT02/03 : Bustami 7. Ketua RT02/04 : Ahmad Salam 8. Ketua RT02/04 : Parlin 9. Ketua RT02/05 : Sudarmin 10. Ketua RT02/05 : Jonres 11. Ketua RT02/06 : Pendi 12. Ketua RT02/06 : Atas
  • 62. 48 2. Susunan Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tangun Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu Ketua : Ediswan Wakil Ketua : Andi Saputra Sekretaris : Sabar Maulana Anggota : 1. Mansar 2. Idam Khalid 2.3.4. Desa Sejati 2.3.4.1. Geografis Desa Sejati merupakan salah satu desa di Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, dengan luas wilayah 7,02 km². Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau yang berbatasan dengan: a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Muara Musu b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Rambah Muda c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Rambah Hilir d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Rambah Hilir Luas wilayah Desa Sejati adalah 7,02 km². Sembilan puluh persen berupa daratan, dimanfaatkan sebagai lahan pertanian
  • 63. 49 yang dimanfaatkan untuk persawahan, perkebunan karet dan sawit, serta untuk perumahan masyarakat desa. Desa Sejati, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia, mempunyai iklim kemarau dan penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Maret-Agustus dan musim hujan terjadi pada bulan September-Maret. 2.3.4.2. Keadaan Sosial Desa Sejati memiliki jumlah penduduk sebesar 2.758 jiwa yang terbagi 1.482 jiwa penduduk laki-laki dan 1.276 jiwa penduduk perempuan, dengan 481 kepala keluarga (KK), secara rinci sebagai berikut: Tabel 2.18. Jumlah Penduduk Keterangan Laki-laki Perempuan Jumlah Jiwa 1482 1276 2.758 KK - - 481 Tingkat pendidikan masyarakat Desa Sejati dengan beberapa tingkat pendidikan sebagai berikut: Tabel 2.19. Tingkat Pendidikan No Tingkat Pendidikan Jumlah (Orang) 1 Putus Sekolah 15 2 SD 754 3 SMP 481
  • 64. 50 4 SMA 307 5 D-1 31 6 D-2 36 7 D-3 26 8 S-1 20 9 S-2 1 10 S-3 2 Desa Sejati merupakan desa yang terletak pada geografis daerah lahan pertanian, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di sektor pertanian. Selengkapnya sebagai berikut: Tabel 2.20. Pekerjaan Penduduk No Jenis Pekerjaan Jumlah (Orang) 1. Buruh Tani 27 2. Pemilik Usaha Tani 404 3. Buruh Perkebunan 435 4. Pemilik Usaha Perkebunan 5 5. Pemilik Usaha Peternakan 15 6. Montir 4 7. Tukang Kayu 3 8. Tukang Jahit 5 9. Tukang Kue 4
  • 65. 51 10. Karyawan Perusahaan Swasta 8 11. Karyawan Perusahaan Pemerintah 3 12. PNS 20 13. Guru Swasta 30 14. PRT 2 15. Sopir 10 16. Wiraswasta 60 17. Tidak Punya Pekerjaan Tetap 400 18. Jasa Penyewaan Peralatan Pesta 3 2.3.4.3. Keadaan Ekonomi Kondisi ekonomi masyarakat Desa Sejati secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara rumah tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan mata pencahariannya di sektor-sektor usaha yang berbeda-beda. Sebagian besar di sektor nonformal, seperti buruh tani, buruh perkebunan, hingga tidak mempunyai pekerjaan tetap dan di sektor formal seperti PNS, TNI dan Polri. 2.3.4.4. Kondisi Pemerintahan Desa 2.3.4.4.1. Pembagian Wilayah Desa Pembagian Wilayah Desa Sejati dibagi menjadi 2 (dua) Dusun, yaitu Dusun I dan Dusun II, setiap dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun (Kadus).
  • 66. 52 2.3.4.4.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa (SOPD) Struktur organisasi Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir terdiri dari pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan kelembagaan desa. Pemerintahan Desa Sejati antara lain: 1 (satu) orang kepala Desa 1 (satu) orang Sekretaris Desa 3 (tiga) orang Kepala Urusan 3 (tiga) orang Kepala Seksi 2 (dua) orang Kepala Dusun Badan Permusyawaratan Desa Sejati yang meliputi antara lain: 1 (satu) orang Ketua BPD 1 (satu) orang Wakil Ketua BPD 2 (tiga) orang Anggota BPD 1 (satu) orang Sekretaris BPD Kelembagaan Desa antara lain: a. Lembaga Pemasyarakatan Desa (LPM) yang terdiri dari 8 orang pengurus b. Ketua Rukun Tetangga (RT) yang terdiri dari 10 orang pengurus c. Ketua Rukun Warga (RW) yang terdiri dari 3 orang pengurus
  • 67. 53 d. Karang Taruna yang terdiri dari 7 orang pengurus e. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang terdiri dari 25 orang pengurus 2.3.4.5. Potensi Desa Potensiadalahsegalasumberdayayangadadidesayangdapatdigunakan untuk membantu pemecahan masalah-masalah yang dihadapi oleh desa, baik potensi yang sudah ada maupun potensi yang belum tergarap. a. Potensi Sumber daya Alam • Pertanian •Perkebunan Kelapa •Perkebunan Karet •Perkebunan Sawit •Peternakan b. Potensi Sumber Daya Manusia •Aparatur Desa •BPD •Kelembagaan Desa •Kader Desa •Kader Posyandu •Kader PKK •Pendamping Desa
  • 68. 54 •Tenaga Pendidik •Tokoh Agama danTokoh Adat •Penyuluh pertanian, perkebunan, perikanan, perternakan •Aparat keamanan (Linmas) •Pemuda c. Sumber Daya Sosial •Majlis Ta’lim •Wirid Yassin •Guru-guru Agama (Ustadz/zah) •Fasilitas Pendidikan Agama •Masjid dan Mushalla •Fasilitas Pendidikan Umum •Peringatan Hari Besar Islam d. Sumber Daya Ekonomi •Lahan Perkebunan •Kolam ikan •BUMDes •Lembaga Dana Bergulir •Pedagang dan swasta •Home Industri •Sarana produksi lainnya
  • 69. 55 2.3.5. Desa Rambah Tengah Utara 2.3.5.1. Sejarah Desa Desa Rambah Tengah Utara merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau Indonesia. Berdasarkan sejarah, nama Rambah terbentuk karena pada masa penjajahan Belanda di Kabupaten Rokan Hulu terdapat 5 kerajaan yang terdiri dari Kerajaan Tambusai ibu negerinya Dalu-dalu, Kerajaan Rambah ibu negerinya Pasir Pengaraian, Kerajaan Kepenuhan ibu negerinya Koto Tongah, Kerajaan Rokan IV Koto ibu negerinya Rokan, Kerajaan Kunto Darussalam ibu negerinya Koto Lamo. Berawal dari situlah terbentuknya nama Rambah, karena pada masa penjajahan dahulu ada sebuah Kerajaan Rambah yang berdomisili di Kabupaten Rokan Hulu, dengan ibu kotanya Pasir Pengaraian. Kemudian dengan adanya pemekaran wilayah, Kabupaten Kampar terbagi dua dengan Kabupaten Rokan Hulu dan tidak lama berselang, dengan adanya pemekaran kecamatan, Kecamatan Rambah terdiri dari empat belas desa yang terdiri dari: 1. Kelurahan Pasir Pengaraian 8. Desa Sialang Jaya 2. Desa Rambah Tengah Utara 9. Desa Tanjung Belit 3. Desa Rambah Tengah Hilir 10. Desa Babussalam 4. Desa Rambah Tengah Hulu 11. Desa Pematang Berangan 5. Desa Rambah Tengah Barat 12. Desa Suka Maju 6. Desa Menaming 13. Desa Koto Tinggi
  • 70. 56 7. Desa Pasir Baru 14. Desa Pasir Maju Sejak itulah Desa Rambah Tengah Utara termasuk dalam wilayah Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu sejak tahun 1977 hingga sekarang. 2.3.5.2. Demografi Desa Rambah Tengah Utara merupakan salah satu desa dari Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, di Provinsi Riau dengan luas wilayah 15,58 km2 , lahan terdiri dari permukiman, fasilitas umum, sekolah, perkebunan, hutan dan perikanan. Desa Rambah Tengah Utara terletak di Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau yang berbatasan dengan: a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pasir Utama, Desa Pasir Agung dan Desa Pematang Berangan b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pematang Berangan c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Babussalam d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Babussalam, Desa Tanjung Belit dan Desa Pasir Agung Luas wilayah Desa Rambah Tengah Utara adalah 15,58 km2 , % berupa daratan, yang dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, untuk perladangan, perkebunan karet dan sawit serta untuk perumahan masyarakat. Iklim Desa Rambah Tengah Utara, sebagaimana desa- desa lain di wilayah Indonesia, mempuyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempuyai pengaruh langsung terhadap
  • 71. 57 pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Rambah Tengah Utara, Kecamatan Rambah. 2.3.5.3. Keadaan Sosial Penduduk Desa Rambah Tengah Utara didominasi oleh penduduk bersuku Melayu, sehingga kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Desa Rambah Tengah Utara. Desa Rambah Tengah Utara mempuyai jumlah penduduk 3.469 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 1.766 jiwa, perempuan 1.703 jiwa dan 1.134 KK, yang terbagi dalam 2 (dua) wilayah Dusun, dengan rincian sebagai berikut: Tabel. 2.21. Jumlah Penduduk Keterangan Laki-laki (orang) Perempuan (orang) Jumlah Jiwa 1.766 1.703 3.469 KK - - 1.134 Kepadatan (jiwa/Km2) - - 222 Berikut ini akan dijelaskan tentang jenis sekolah, jumlah pengajar, dan siswa sekolah di Desa Rambah Tengah Utara sebagai berikut:
  • 72. 58 Tabel 2.22. Pengajar dan Siswa Sekolah Tingkatan/Jenis Sekolah Jumlah Pengajar (orang) Jumlah Siswa (orang) TK 17 172 SD 62 792 SMP 17 45 Desa Rambah Tengah Utara merupakan desa pertanian, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai wiraswasta dan pertanian. Berikut ini gambaran tentang pekerjaan penduduk Desa Rambah Tengah Utara: Tabel 2.23. Pekerjaan Jenis Pekerjaan Laki-laki (orang) Perempuan (orang) Jumlah (orang) PNS 171 100 271 Wiraswasta/ Pertanian 652 120 772 Belum Bekerja 538 500 1.038 Ibu Rumah Tangga - 1.134 1.134 Jumlah Total (orang) 1.361 1.854 3.215 Penggunaan tanah di Desa Rambah Tengah Utara sebagai besar diperuntukkan tanah pertanian sawah/ladang dan perkebunan karet dan sawit, sedangkan sisanya untuk tanah kering yang
  • 73. 59 merupakan bangunan penduduk, berikut merupakan tataguna lahan di Desa Rambah Tengah Utara, Kecamatan Rambah: Tabel 2.24. Tataguna Lahan No Tataguna Lahan Luas Wilayah (Ha) 1 Sawah 21 2 Tegal/Ladang 578 3 Pemukiman 98 4 Pekarangan 35 5 Tanah Rawa 28 6 Situ/Waduk 2 7 Perkebunan 736 8 Tanah Kas Desa 5 9 Fasilitas Umum 28 10 Hutan 27 Jumlah Luas Wilayah 1.558 Kondisi sarana dan prasarana umum Desa Rambah Tengah Utara secara garis besar adalah sebagai berikut:
  • 74. 60 Tabel 2.25. Sarana dan Prasarana Desa No Sarana/prasarana Jumlah/volume 1 Balai desa / Kantor Desa 1 Unit 2 Rumas Sakit Umum 1 Unit 3 Apotik 8 Unit 4 Posyandu 3 Unit 5 Kantor Praktek Dokter 3 Unit 6 SMP 1 Gedung 7 SD 3 Gedung 8 TK 4 Gedung 9 Sarana dan Prasarana Pendidikan 1 Gedung 10 Masjid 4 Unit 11 Mushola 3 Unit 12 Sumur Gali 695 Unit 13 Tangki Air Bersih 74 Unit 14 MCK Umum 2 Unit 15 Lapangan Sepak Bola 2 Unit 16 Lapangan Bulu Tangkis 3 Unit 17 Lapangan Voli 2 Unit
  • 75. 61 2.3.5.4. Keadaan Ekonomi Kondisi ekonomi masyarakat Desa Rambah Tengah Utara secara kasat mata terlihat jelas perbedaan antara rumah tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang, dan kaya. Hal ini disebabkan mata pencahariannya di sektor-sektor usaha yang berbeda-beda pula, sebagian besar di sektor nonformal seperti petani, pedagang, buruh tani, dan di sektor formal seperti ASN dan sebagainya. 2.3.5.5. Kondisi Pemerintahan Desa 2.3.5.5.1. Pembagian Wilayah Desa Pembagian Wilayah Desa Rambah Tengah Utara dibagi menjadi 3 (tiga) Dusun, yaitu Dusun I (satu), Dusun II (dua) dan Dusun III (tiga), setiap dusun ada yang mempuyai wilayah pertanian dan perkebunan, dan setiap dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun (Kadus). 2.3.5.5.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa (SOPD) Struktur Organisasi Desa Rambah Tengah Utara, Kecamatan Rambah terdiri dari Sistem Pemerintahan Desa, sistem Badan Permusyawaratan Desa, dan sistem Kelembagaan Desa. Pemerintahan Desa Rambah Tengah Utara: 1 (satu) orang kepala Desa 1 (satu) orang Sekretaris Desa 1 (satu) orang Bendahara Desa
  • 76. 62 4 (empat) orang Kepala Urusan 3 (tiga) orang Kepala Dusun Badan Permusyawaratan Desa Rambah Tengah Utara: 1 (satu) orang Ketua BPD 1 (satu) orang Wakil Ketua BPD 1 (satu) orang Bendahara BPD 3 (tiga) orang Anggota BPD Kelembagaan Desa yang meliputi antara lain: a. Lembaga Pemasyarakatan Desa (LPMD) yang terdiri dari 13 orang pengurus b. Ketua Rukun Tetangga ( RT ) yang terdiri dari 17 orang pengurus c. Ketua Rukun Warga ( RW ) yang terdiri dari 6 orang pengurus d. Karang Taruna yang terdiri dari 7 orang pengurus e. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahtraan Keluarga ( PKK ) yang terdiri dari 30 orang pengurus f. Lembaga Adat yang terdiri dari 13 orang pengurus g. Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang terdiri dari 6 orang pengurus
  • 77. 63 Tabel 2.26. Jenis Kelembagaan dan Jumlah Pengurus di Desa Rambah Tengah Utara Jenis Lembaga Jumlah Pengurus (orang) Jenis Kegiatan LPMD/LPMK 1 13 1 PKK 1 30 4 Rukun Warga (RW) 6 6 1 Rukun Tetangga (RT) 17 17 1 Karang Taruna 1 7 1 Lembaga Adat 1 13 1 Badan Usaha Milik Desa 1 6 1 Jumlah 28 92 10
  • 78. 64
  • 79. 65 BAB III PENGGUNAAN DAN MANFAAT DANA DESA Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota, dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Landasan Hukum dan Ketentuan Umum dalam Prioritas Penggunan Dana Desa tahun 2018 tertuang dalam Permendesa No. 19 tahun 2017. Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018, disebutkan alasan terbitnya Permendesa tentang Prioritas Penggunan Dana Desa tahun 2018 ini, yaitu untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.22Tahun2015tentangPerubahanatasPeraturanPemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.
  • 80. 66 Pasal 21 1. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran. 2. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa. 3. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, Menteri, Menteri Dalam Negeri, dan menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian. Selanjutnya Penetapan Peraturan Menteri tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun tersebut harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Pedoman Teknis Kegiatan yang didanai dari Dana Dana Desa oleh bupati/walikota di tingkat kabupaten dan kota. Pasal 22, Bupati/walikota dapat membuat pedoman teknis kegiatan yang didanai dari Dana Desa sesuai pedoman umum kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2). Permendesa No. 19 tahun 2017 tentang Prioritas Penggunan Dana Desa tahun 2018 Landasan Hukum Permendesa No. 19 tahun 2017 tentang Prioritas Penggunan Dana Desa tahun 2018:
  • 81. 67 1. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 2. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5717); 3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No. 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5864); 4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2015 tentang Organisasi
  • 82. 68 Kementerian dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 463); 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No. 300); 6. Peraturan Menteri Keuangan No. 49/PMK 07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No. 478); Ketentuan-ketentuan Umum dalam Permendesa No. 19 tahun 2017 tentang Prioritas Penggunan Dana Desa tahun 2018. Dalam Permendesa No. 19 tahun 2017 tentang Prioritas Penggunan Dana Desa tahun 2018, yang dimaksud dengan: 1. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan
  • 83. 69 Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 3. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. 4. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa. 5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  • 84. 70 8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 9. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun. 12. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun. 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
  • 85. 71 14. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa. 15. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Desa). 16. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. 17. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. 18. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. 19. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
  • 86. 72 20. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. 21. Produk Unggulan Desa dan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan adalah upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar- Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa. 22. J aring Komunitas Wira Desa adalah suatu upaya mengarusutamakan penguatan kapasitas dan kapabilitas manusia sebagai intisari pembangunan Desa sehingga masyarakat Desa menjadi subjek yang berdaulat atas pilihan- pilihan yang diputuskan secara mandiri. 23. Lumbung Ekonomi Desa adalah upaya mengoptimalkan sumber daya Desa secara mandiri dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Desa. 24. Lingkar Budaya Desa adalah proses pembangunan Desa sebagai bagian dari kerja budaya swadaya, gotong royong yang berdasarkan pada semangat kebersamaan, persaudaraan dan kesadaran melakukan perubahan dengan berdasarkan pada nilai, norma, dan semangat Pancasila. 25. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan
  • 87. 73 perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebutUUDesa)memandatkanDesaadalahkesatuanmasyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal- usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, menggambarkan bahwa desa merupakan subjek hukum. Posisi desa sebagai subjek hukum menjadikan desa memiliki hak dan kewajiban terhadap aset/sumber daya yang menjadi miliknya. Karenanya, Dana Desa sebagai bagian pendapatan desa pada dasarnya merupakan milik desa, sehingga penetapan penggunaan Dana Desa merupakan kewenangan desa. Namun demikian, UU Desa juga memandatkan bahwa desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus dimaksud menggambarkan desa sebagai unit pemerintahan. Kewenangan desa diatur berdasarkan aturan hukum yang ditetapkan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi daripada Peraturan Desa. Berjalannya penggabungan fungsi desa sebagai subjek hukum dan desa sebagai unit pemerintahan dapat dipastikan apabila kewenangan desa sudah dipastikan terlebih dahulu. Lebih-lebih dalam Pasal 5 UU Desa disebutkan bahwa desa berkedudukan
  • 88. 74 di wilayah Kabupaten/Kota.Pengaturan Pasal 5 UU Desa ini memastikan bahwa desa merupakan komunitas yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda mengikuti sejarah desa itu sendiri. Tata kelola desa yang satu dengan desa lainnya berbeda- beda karena desa sejatinya komunitas yang unik/khas. Desa dimandatkan oleh UU Desa untuk dikelola secara demokratis dan berkeadilan sosial. Masyarakat desa secara demokratis memilih Kepala Desa dan anggota BPD yang selanjutnya akan bertanggung jawab dalam mengelola pemerintahan desa. Kepala desa menjadi pimpinan pemerintah desa, sedangkan BPD menjadi lembaga penyeimbang bagi kepala desa dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan urusan masyarakat. UU Desa juga memandatkan bahwa terkait hal-hal strategis di desa, harus dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD. Hasil musyawarah desa wajib dipedomani oleh kepala desa untuk merumuskan kebijakan Pemerintah Desa. UU Desa memandatkan penggabungan demokrasi perwakilan yang diwujudkan melalui pemilihan kepala desa dan pemilihan anggota BPD dengan demokrasi musyawarah mufakat yang diwujudkan dengan penyelenggaraan musyawarah desa. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dikelola berdasarkan tata kelola desa yang demokratis dan berkeadilan sosial. Karenanya, penetapan prioritas penggunaan Dana Desa akan dilaksanakan secara terbuka, partisipatif, dan memberi manfaat bagi masyarakat desa dengan syarat kepala desa, BPD dan seluruh masyarakat desa berhasil menghadirkan tata kelola desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
  • 89. 75 Pedoman umum penetapan prioritas penggunaan Dana Desa 2017 sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Desa untuk mengelola penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dengan berdasarkan tata kelola desa yang demokratis dan berkeadilan sosial. Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah: 1. Prioritas Berdasarkan Kemanfaatan artinya Penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat yang sebesar besarnya dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa 2. Prioritas Berdasarkan Partisipasi Masyarakat, artinya mengikutsertakan masyarakat desa dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa 3. P rioritas Berdasarkan Keberlanjutan, artinya memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus memiliki rencana pengelolaan dalam pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan, dan pelestariannya 4. Prioritas Berdasarkan Kepastian adanya Pengawasan, artinya masyarakat desa harus memiliki peluang sebesar-besarnya untuk mengawasi penggunaan Dana Desa. Berikut ini akan dijelaskan tentang penggunaan dan manfaat Dana Desa di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, pada
  • 90. 76 lima desa, yaitu Desa Tambusai Timur, Desa Pasir Makmur, Desa Tangun, Desa Rambah Tengah Utara, dan Desa Sejati. 3.1. Penggunaan dan Manfaat Dana Desa di Desa Tambusai Timur 3.1.1. Penggunaan Dana Desa Menurut Bidang Pembangunan Prioritas berdasarkan sumber daya dan tipologi desa, artinya pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam desa dengan mengutamakan mekanisme swakelola, swadaya, dan gotong royong masyarakat. Perencanaan kegiatan desa dapat mempertimbangkan tipologi desa. Tipologi desa merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas, keadaan terkini di desa, maupun keadaan yang berubah, berkembang, dan diharapkan akan terjadi di masa depan. Untuk mengetahui penggunaan Dana Desa dari tahun 2015-2018 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 3.1. Penggunaan Dana Desa menurut Bidang Pembangunan Desa (Jutaan) No Kriteria Desa Realisasi Tahun 2015 2016 2017 2018 Rp % Rp % Rp % Rp % 1 Pemerintaha n desa 2 Pembangun an desa 290.228.00 0 93,55 481.429.45 0 87,78 1.125.914.83 5 94,60 1.215.333.30 6 95,56 3 Pembinaan Masyarakat 4 Pemberdaya an Masyarakat 20.000.000 6,45 67.000.000 12,22 64.329.000 5,40 56.416.694 4,44 Jumlah 310.228.00 0 100,00 548.429.45 0 100,00 1.190.243.83 5 100,0 0 1.271.750.00 0 100,0 0
  • 91. 77 Tabel memperlihatkan bahwa perkembangan penggunaan Dana Desa dari tahun 2015-2018 mengalami peningkatan, hal menyatakan bahwa dalam pengelolaan Dana Desa sudah mulai menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan yang bukan hanya sarana fisik tapi juga sumber daya manusia. 3.1.2. Penggunaan Dana Desa untuk Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa di Tambusai Timur Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan, guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Lebih lanjut, UU 6/2014 Pasal 87 UU menyatakan bahwa BUMDes dapat dibentuk oleh Pemerintah Desa yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai lembaga ekonomi resmi desa belum berhasil mewadahi aspirasi dan melibatkan kelompok miskin dan rentan dalam kegiatannya. Sedangkan lembaga ekonomi lokal lain yang menjadi bagian dari masyarakat miskin dan rentan, seperti lumbung pangan
  • 92. 78 dan koperasi tak, mendapat ruang yang cukup dalam tata rencana pembangunan desa. Padahal lembaga ekonomi lokal ini bisa menjadi saluran bagi tersampaikannya aspirasi masyarakat miskin dan rentan, dan memastikan terpenuhinya kebutuhan mereka dalam pembangunan desa. Penting menciptakan tata kelola lembaga ekonomi desa yang demokratis, di mana masyarakat miskin dan kelompok rentan dapat ambil peran dalam pembangunan desa. Tata kelola lembaga ekonomi yang demokratis akan mampu mengakomodasi semua kepentingan masyarakat, termasuk masyarakat miskin dan kelompok rentan. Ini juga akan berkontribusi terhadap upaya pengurangan ketimpangan sosial- ekonomi yang terjadi di perdesaan sehingga sumber-sumber penghidupan tidak hanya dikuasai oleh kelompok menengah ke atas saja. Dengan adanya Dana Desa bisa diupayakan untuk meningkatkan partisipasi kelompok terpinggirkan dalam proses perencanaan desa melalui lembaga ekonomi lokal dan mendorong peningkatan nilai kemanfaatan lembaga tersebut bagi kelompok miskin dan terpinggirkan di Desa TambusaiTimur. Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, Desa Tambusai Timur, Kecamatan Tambusai  memaksimalkan eksistensi dan potensi BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Amanah. BUMDes Amanah berdiri pada tanggal 15 Maret 2013, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tambusai Timur.
  • 93. 79 Saat masih bernama UED SP Amanah yang merupakan Prorgam Pemberdayaan Desa (PPD), Pemerintah Kabupaten Rohul mengalokasi anggaran tahun 2009 dengan dana awal sebesar R 270.000.000. Pada Desember 2016 telah memberikan pinjaman kepada 410 orang yang mengelola berbagai jenis usaha, sehingga perkembangan BUMDes Amanah ini per Desember 2017 sebesar Rp2.605.900.000. Total laba atau Sisa Hasil Usaha (SHU) BUMDes Amanah ini dapat menyumbangkan Pendapatan Asli Desa (PASDes) sebesar Rp3.236.000, dan untuk pembagian Dana Sosial Rp5.664.000 dengan rincian Anak Yatim Rp1.260.000 untuk 21 orang, Fakir Miskin Rp1.000.000 diberikan untuk lima kaum fakir miskin dalam bentuk hewan peliharaan ayam, Bantuan Masjid untuk 4 (empat) dusun Rp2.804.000, untuk santunan kemalangan Rp300.000, dan bantuan kegiatan pemuda Rp300.000. Diharapkan BUMDes Amanah ini dapat berjalan lebih baik lagi ke depannya, bagi masyarakat sebagai pemanfaat dimohon untuk membayarkan tepat waktu agar tidak diberikan sanksi, karena ini untuk kepentingan kita bersama, begitu juga pengelola BUMDes Amanah ini harus transaparan dan jujur antarsesama pengelola dan masyarakat, karena ini sebagai tolak ukur perjalanan BUMDes ke depannya. pPndapatan BUMDes Amanah tahun 2017 mengalami penurun, selain disebabkan tunggakan dari pemanfaat, juga disebabkan faktor harga komoditi hasil pertanian masyarakat turun, Tapi ke depannya, Pemerintah Desa Tambusai Timur akan selalu berinovasi untuk membuat unit usaha baru sebagai eksistensi BUMDes Amanah dalam menopang perekonomian masyarakat.
  • 94. 80 Tahun 2018 ini, akan memaksimalkan BUMDes Amanah dengan melakukan terobosan-terobosan dengan membuat unit usaha baru dengan adanya penyertaan modal lewat Dana Desa (DD). Pemerintah meminta BUMDes sebagai distributor, termasuk nantinya akan mengembangkan jenis usaha yang ada dalam BUMDes Amanah ini. Eksistensi BUMDes Amanah sebagai bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa dan merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi, bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui ... BUMDes sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi ini dengan harapan dapat meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaaan potensi ekonomi desa, serta mengembangkan rencana kerjasama usaha antardesa atau pihak ketiga. 3.1.3. Penggunaan Dana Desa untuk Keluarga Prasejah- tera dan Prasejahtera I Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) dijangkakan mampu mendorong pembangunan yang lebih partisipatif dan menciptakan sistem ekonomi-politik yang lebih demokratis di tingkat lokal. Namun, hingga kini, harapan itu masih belum terwujud sebab partisipasi dan kontrol masyarakat miskin dan kelompok rentan dalam proses pembangunan dan tata kelola ekonomi desa masih rendah.
  • 95. 81 Rendahnya keterlibatan masyarakat miskin dan rentan yang berpengaruh pada mandeknya upaya pemerataan pembangunan di desa, turut pula dipicu oleh lemahnya kapasitas dan tata kelola lembaga ekonomi di desa. Keluarga Prasejahtera memperoleh manfaat langsung dari Dana Desa melalui insentif kader Posyandu, pemberdayaan PKK, pelatihan kelompok tani dan penyuluhan kesehatan. Program-program pemberdayaan tersebut memberikan manfaat bagi keluarga Prasejahtera yang memiliki balita, ibu hamil dan menyusui, ibu-ibu yang memerlukan tambahan keterampilan, dan mereka yang berkerja di sektor pertanian. Selain itu program padat karya, pelaksanaannya dilakukan dengan prinsip swakelola dan ditujukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat desa yang secara ekonomi masuk dalam kelompok masyarakat miskin. Prinsip swakelola menekankan pada perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan secara mandiri oleh desa. Berikut menyerap aspirasi sebanyak-banyaknya tenaga kerja setempat, dan minimal 30% Dana Desa di bidang pembangunan digunakan untuk pembayaran upah. Selain itu mengoptimalkan bahan baku lokal. Sementara untuk sasaran program padat karya tunai adalah rumah tangga miskin, penerima PKH, dan setiap anggota masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan dan atau sedang mencari pekerjaan. Pemanfaatan Dana Desa melalui skema cash for work diharapkan menjadi solusi untuk mempercepat penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat.
  • 96. 82 Dana Desa berperan strategis untuk pemerataan pembangunan di wilayahnya. Dana Desa memprioritaskan tenaga kerja dari Desa Tambusai Timur, bahan baku, dan swakelola. Program Padat Karya Tunai (PKT) membawa dampak perluasan tenaga kerja. Jenis kegiatan usaha di Desa Tambusai Timur di dalam peningkatan prasarana bersifat padat karya. Melalui program Padat Karya Tunai (PKT), jumlah pengangguran di desa akan berkurang. Program PKT yang sudah berhasil di antaranya pembuatan jalan antardusun di Desa Tambusai Timur. Kegiatan lainnya yang dilakukan dalam bentuk padat karya, seperti pembangunan drainase, gorong-gorong, semenisasi jalan, penimbunan, dan perkerasan jalan. Tabel 3.2. Penggunaan Dana Desa secara langsung Kegiatan Pembangunan Pagar Kuburan / Makam 51,286,000 Kegiatan Pembangunan Sarana Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan 233,298,320 Kegiatan Pembangunan Jalan Desa 437,574,084 Kegiatan Pembangunan Gapura dan Tanda Batas Desa 4,559,000 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Kantor 168,927,431 Kegiatan Pembangunan Turap Jalan Desa 230,270,000 Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK 15,000,000
  • 97. 83 Kegiatan Pembinaan Kader Posyandu 5,000,000 Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani dan Nelayan 10,087,000 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat 10,087,000 Pemberdayaan Lembaga Kerapatan Adat (LKA) 10,000,000 Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam 14,155,000 3.1.4. Kontribusi Dana Desa terhadap Perubahan Status Desa Tambusai Timur menurut Dimensi IDM Parameter penentuan status IDM adalah 1) Dimensi Ketahanan Sosial (Sarana Kesehatan, Sarana Pendidikan, Modal Sosial, Pemukiman), 2) Dimensi Ketahanan Ekonomi (Ekonomi), dan 3) Dimensi ketahanan Ekologi/Lingkungan (Ekologi). Desa Tambusai Timur merupakan desa yang mengalami penurunan setatus dari Tertinggal pada tahun 2014 menjadi Sangat Tertinggal. Untuk mengetahui peranan Dana Desa dalam parameter penentuan status desa dapat dilihat pada pembahasan tabel berikut.
  • 98. 84 Tabel3.3.KontribusiDanaDesaterhadapPerubahanStatusDesaTambusaiTimurmenurutDimensiIDM NOPARAMETERINDIKATOR SKORIDM* MENGAPATERJADI PERUBAHAN** KONTRIBUSI DANADESA** PENDORONG KONTRIBUSI DANADESA** KENDALAKONTRIBUSIDANADESA** 20152018 1DIMENSIKETAHANANSOSIAL aSaranaKesehatan Pelayanan Kesehatan Waktutempuhkeprasarana kesehatan<30menit 55 DanaDesa Berkontribusi dalam pembangunan Saranadan Prasarana KesehatanMis: Pembangunan Posyandu Kebutuhan Mendasar Masyarakat akanPelayanan Kesehatan. (2)Tingkat kesejahteraan Kader Posyandu.(3) Kebutuhan mendasar masyarakat.(4) Tingkat kesejahteraan Kader Posyandu. (1)MasihBanyakPengalihan PenggunaanDDkearahPembangunan Infrastrukturseperti:Jalan,Drainase, Gorong2,pembukaanJalanProduksi kekebunmasyarakat.(2)Untuk KegiatanPosyaduberadapadapos ataurekeningpembinaan,sedangkan DanaDesadiperioritaskanuntuk pembangunandanpemberdayaan. (3)DanaDesaBelummampu mengcoverkeseluruhankebutuhan saranaprasaranatersebut.(4)Untuk KegiatanPosyaduberadapadapos ataurekeningpembinaan,sedangkan DanaDesadiperioritaskanuntuk pembangunandanpemberdayaan. Tersediatenagakesehatan bidan 5 10 Tersediatenagakesehatan dokter 0 Tersediatenagakesehatan lainnya 0 Keberdayaan Masyarakat untuk Kesehatan AkseskePoskesdesdan Polindes 5 5 Meningkatkan ataumembangun saranaJalanyang lebihbaikdi lingkungan menujuakses Poskesdes, Polindesdan Posyandu AkseskePosyandu5 TingkataktivitasPosyandu 55 DanaDesa memberikan bantuaninsentif kaderposyandu, Pemberian Makanan PendampingAsi. (makanan tambahan)
  • 99. 85 NOPARAMETERINDIKATOR SKORIDM* MENGAPATERJADI PERUBAHAN** KONTRIBUSI DANADESA** PENDORONG KONTRIBUSI DANADESA** KENDALAKONTRIBUSIDANADESA** 20152018 Jaminan Kesehatan TingkatkepesertaanBPJS 01 Karenabanyakmasyarakat sudahsadarpadapentingnya kebutuhanjaminankesehatan bSaranaPendidikan Akses Pendidikan Dasardan Menengah AkseskependidikanSD/MI <3Km 55 (1)MengadakanBantuanuntuktigkat SDbukankewenanganDanaDesa(SD masukdalamKewenanganDinas Pendidikan).(2)MengadakanBantuan untuktigkatSMPbukankewenangan DanaDesa(SMPmasukdalam KewenanganDinasPendidikan).(3) MengadakanBantuanuntuktigkat SMAbukankewenanganDanaDesa (SMAmasukdalamKewenanganDinas Pendidikan) AkseskeSMP/MTS<6km55 AkseskeSMU<6Km5 5 AkseskeSMK<6Km5 Kegiatanpemberantasan butaaksara 0 KegiatanPAUD50 KegiatanPKBM/PaketABC 00 Karenabanyakmasyarakat sudahsadarpadapentingnya kebutuhanPendidikan Akseskepusatketerampilan/ kursus00 MinatMasyarakatakan mempunyaikehliankhusus dibidangnyamakintinggi Akseske pengetahuan TamanBacaanMasyarakat 00minatbacamakintinggi cModalSosial Memiliki Solidaritas Sosial Kebiasaangotongroyong 510 Meningkatnyakesadaran masyarakatdesaakan kebersamaandalamgotong royong Wargabelummenganggapkegiatan olahragadansarananyasebagai prioritasdalamAPBDes.Masih mengutamakanjalanantardusun Keberadaanruangpublik terbukabagiwargayang tidakberbayar 11 Ketersediaanfasilitasatau lapanganolahraga32 Karenatidakdirawatdantidak termanfaatkandenganbaik hinggatidakberfungsi. Terdapatkelompokkegiatan olahraga 42 BerubahnyaTrend Pemuda/pemudidariaktifitas olahragakekegiatanseperti games(gaget)danlapangan sudahtidakbaguslagi Wargadesaterdiridari beberapasukuatauetnis 51 Padakuisionerterakhir2017 angka1merupakanketerangan
  • 100. 86 NOPARAMETERINDIKATOR SKORIDM* MENGAPATERJADI PERUBAHAN** KONTRIBUSI DANADESA** PENDORONG KONTRIBUSI DANADESA** KENDALAKONTRIBUSIDANADESA** 20152018 IYA.Untuk2015ketangka5 tidaktahu Wargadesaberkomunikasi sehari-harimenggunakan bahasayangberbeda 51 terakhir2017angka1 merupakanketeranganIYA. Untuk2015ketangka5tidak tahu. Terdapatkeragamanagama didesa 55 Wargadesamembangun pemeliharaanposkamling lingkungan 15Kesadaran Partisipasiwarga mengadakansiskamling 15Wargasemakinseringberjaga Tingkatkriminalitasyang terjadididesa 5 Tingkatkonflikyangterjadidi desa 5Kerukunanwargasemakintinggi Upayapenyelesaiankonflik yangterjadididesa 5 Tingkatkesadaranakan penyelesaaiankonfliksecara kekeluargaansemakin meningkat. Kesejahteraan Sosial TerdapatakseskeSekolah LuarBiasa15 Kemungkinanterjadiperubahan padaanalisapenghitunganskor kuisioner TerdapatPenyandang KesejahteraanSosial(anak jalanan,pekerjaseks komersialdanpengemis) 45 Kemungkinanterjadiperubahan padaanalisapenghitunganskor kuisioner. Terdapatpendudukyang bunuhdiri dPemukiman Aksesair bersihdanair minumlayak Mayoritaspendudukdesa memilikisumberairminum yanglayak 44 Membangun saranaairbersih bersamaprogram Pamsimas Peningkatan kebutuhanair bersih
  • 101. 87 NOPARAMETERINDIKATOR SKORIDM* MENGAPATERJADI PERUBAHAN** KONTRIBUSI DANADESA** PENDORONG KONTRIBUSI DANADESA** KENDALAKONTRIBUSIDANADESA** 20152018 Aksespendudukdesa memilikiairuntukmandidan mencuci 24 Sumberairmakinbaikdanakses kesungaimakincepat Akseske sanitasi Mayoritaspendudukdesa memilikijamban54 Masihbanyakyang menggunakansungaisebagai MCK Terdapattempat pembuangansampah 31 Belumadatempatsampah secarakhusus Akseske listrik Jumlahkeluargayangtelah memilikialiranlistrik 44 Akses Informasidan Komunikasi Pendudukdesamemiliki teleponselulardansinyal yangkuat 55 Terdapatsiarantelevisilokal, nasional,danasing 4 Terdapataksesinternet01Jaringanselulermakinbaik AksesInternetdiKantorDesa5 KantorDesamemasangjaringan internet 2DIMENSIKETAHANANEKONOMI aEkonomi Keragaman Produksi Terdapatlebihdarisatujenis kegiatanekonomipenduduk 11 RagamJenisMatapencaharian Masyarakat(kebun,PNS,Guru, Swasta,BuruhKebun,Buruh Pabrik,dll) Kebutuhan Masyarakat Pusatlayanan perdagangan TerdapatPasarDesa1 Sudahadapasardibangundi sekitarRT4 Aksespendudukkepusat perdagangan(pertokoan) 1 1 AksesSaranaJalansemakinbaik. DanaDesa mengalokasikan Danautuk pembangunan aksesjalanbaik Rabatbeton maupun PerkerasanJalan Aksespendudukkepusat perdagangan(pasar permanendansemi 1 KesalahanPengisianKuisioner( SkorSeharusnyasamadengan diatas)
  • 102. 88 NOPARAMETERINDIKATOR SKORIDM* MENGAPATERJADI PERUBAHAN** KONTRIBUSI DANADESA** PENDORONG KONTRIBUSI DANADESA** KENDALAKONTRIBUSIDANADESA** 20152018 permanen) Terdapatsectorperdagangan dipermukiman(warung)2 5 Semakinbanyaknyamasyarakat memilikiusahawarungatau kedaikecil. Terdapatsectorperdagangan dipermukiman(minimarket)0 Semakinbanyaknyamasyarakat memilikiusahawarungatau kedaikecil. Terdapatusahakedai makanan1 3 Kemungkinanterjadikesalahan pengisiankuisionerpadatahun 2015 Terdapatusaharestoran 1 Kemungkinanterjadikesalahan pengisiankuisionerpadatahun 2015 Terdapatusahahotel 1 Kemungkinanterjadikesalahan pengisiankuisionerpadatahun 2015 Terdapatusahapenginapan 1 Kemungkinanterjadikesalahan pengisiankuisionerpadatahun 2015 Akses distribusi logistic Terdapatkantorpos0 0 Terdapatjasalogistic0 Akseske lembaga keuangandan perkreditan Tersedialembagaperbankan umum(pemerintahdan swasta) 0 0 TersediaBPR Aksespendudukkekredit 31 TunggakankreditdiBUMDes menyebabkankreditke masyarakatdikurangi Lembaga ekonomi Tersedianyalembaga ekonomirakyat(koperasi) 13 KoperasidanBUMDesberfunsgi sebagailembagakredit Keterbukaan wilayah Terdapatmodatransportasi umum 0 1 Jalanaspalhinggakebatasdesa, namunbelumadatrayekumum Terdapattrayekregular modatransportasiumum 0 Terdapatjamoperasimoda transportasiumum 0
  • 103. 89 NOPARAMETERINDIKATOR SKORIDM* MENGAPATERJADI PERUBAHAN** KONTRIBUSI DANADESA** PENDORONG KONTRIBUSI DANADESA** KENDALAKONTRIBUSIDANADESA** 20152018 Jalanyangdapatdilaluioleh kendaraanbermotorroda empatataulebih(sepanjang tahunkecualimusimhujan, saattertentu)(Keterbukaan wilayah) 55 Pembangunan/RehapJalan DistirbusiatauJalan Permukiman Kualitasjalandesa(jalan terluasdidesadenganaspal, kerikil,dantanah) 44 Pembangunan/RehapJalan DistirbusiatauJalan Permukiman 3 DIMENSIKETAHANAN EKOLOGI/LINGKUNGAN aEkologi Kualitas lingkungan Adaatautidakadanya pencemaranair 0 0 Pada2018 sudah dianggarkan kegiatan Kegiatan Penanggulangan BencanaAlam bersumberdari DD Adaatautidakadanya pencemarantanah 0 Adaatautidakadanya pencemaranudara 1 Terdapatsungaiyang terkenalimbah 0 Kualitaslingkungan4 Potensirawan bencanadan tanggap bencana Bencanaalam4 RawanBencana1 Kejadianbencanaalam (longsor) 0 4 Kejadianbencanaalam (banjir) 1 Kejadianbencanaalam (banjirbandang) 0 Kejadianbencanaalam (kebakaranhutan) 0 Upaya/tindakanterhadap potensibencanaalam (tanggapbencana) 3 0 Tidakadanyakepeduliandalam pelestarianjalurevakuasi bencana Upaya/tindakanterhadap potensibencanaalam(jalur 0 Tidakadanyakepeduliandalam pelestarianjalurevakuasi
  • 105. 91 3.2. Penggunaan dan Manfaat Dana Desa di Desa Pasir Makmur Penggunaan Dana Desa di Desa Pasir Makmur pada awalnya (tahun 2015) seluruhnya untuk kegiatan pembangunan desa. Belum dipahaminya pemanfaatan dan masih lemahnya perencanaan menyebabkan program-program lain belum berjalan. Kegiatan yang dijalankan seperti lanjutan Program PNPM Mandiri dengan kegiatan utama berupa pembangunan gorong-gorong, pengerasan jalan lingkungan menggunakan pasir dan kerikil. Bahkan Dana Desa dimanfaatkan untuk hal yang tidak ada disebutkan dalam petunjuk, seperti pembangunan pagar kantor desa. Tabel 3.4. Penggunaan Dana Desa menurut Bidang Pembangunan Desa (Jutaan) Pemanfaatan Dana Desa di tahun pertama juga jauh dari upaya penyerapan tenaga kerja tempatan melalui program padat karya. Untuk kegiatan pengerasan jalan, pihak desa menyewa alat berat greder dan mesin bomag (vibro), artinya kurang memanfaatkan potensi tenaga kerja yang ada. No Kriteria Desa Realisasi Tahun 2015 2016 2017 2018 Rp % Rp % Rp % Rp % 1 Pemerintahan desa 2 Pembangunan desa 272.746.600 100,00 596.003.000 100,00 717.495.600 99,23 667.340.000 98,15 3 Pembinaan Masyarakat 4 Pemberdayaan Masyarakat 5.573.400 0,67 12.549.000 1,85 Jumlah 272.746.600 100,00 596.003.000 100,00 723.069.000 100 679.889.000 100,00