Dokumen tersebut membahas tentang hubungan internasional dan perjanjian internasional dalam 8 kalimat. Secara ringkas, dokumen tersebut membahas tentang pengertian hubungan internasional, arti pentingnya bagi suatu negara, serta tahap-tahap perjanjian internasional.

2. Waktu : 8 x 45 MenitWaktu : 8 x 45 Menit
(Keseluruhan KD)(Keseluruhan KD)
StandarStandar
KompetensiKompetensi
::
4.4. MenganalisisMenganalisis
hubunganhubungan
InternasionalInternasional
dandan
OrganisasiOrganisasi
InternasionalInternasional
Kompetensi Dasar :Kompetensi Dasar :
4.1.4.1. MendeskripsikanMendeskripsikan pengertian,pengertian,
penting-nya, dan sarana-saranapenting-nya, dan sarana-sarana
hubungan internasional bagi suatuhubungan internasional bagi suatu
negara.negara.
4.2.4.2. Menjelaskan tahap-tahap perjanjianMenjelaskan tahap-tahap perjanjian
internasionalinternasional ..
4.3. Menganalisis fungsi Perwakilan4.3. Menganalisis fungsi Perwakilan
Diplomatik.Diplomatik.
4.4. Mengkaji peranan organisasi4.4. Mengkaji peranan organisasi
interna-sional (ASEAN, AA, PBB)interna-sional (ASEAN, AA, PBB)
dalam me-ningkatkan hubungandalam me-ningkatkan hubungan
internasional.internasional.
4.5. Menghargai kerja sama dan4.5. Menghargai kerja sama dan
perjanjian internasional yangperjanjian internasional yang

3. Waktu : 4 x 45 MenitWaktu : 4 x 45 Menit
Standar Kompetensi :Standar Kompetensi :
Menganalisis hubungan Internasional danMenganalisis hubungan Internasional dan
Organisasi InternasionalOrganisasi Internasional
Kompetensi Dasar :Kompetensi Dasar :
4.1.4.1. MendeskripsikanMendeskripsikan pengertian, penting-pengertian, penting-
nya, dan sarana-sarana hubungannya, dan sarana-sarana hubungan
internasional bagi suatu negara.internasional bagi suatu negara.
4.2. Menjelaskan tahap-tahap perjanjian4.2. Menjelaskan tahap-tahap perjanjian
internasional.internasional.

4. (Indikator)(Indikator)
Hasil Yang Diharapkan :Hasil Yang Diharapkan :
 Menguraikan pengertian hubungan internasional.Menguraikan pengertian hubungan internasional.
 Mendeskripsikan artiMendeskripsikan arti penting dan sarana-saranapenting dan sarana-sarana
hubungan internasional bagi suatu negarahubungan internasional bagi suatu negara..
 Menguraikan pengertian perjanjian internasional.Menguraikan pengertian perjanjian internasional.
 Mengklasifikasikan penggolongan, istilah-istilah,Mengklasifikasikan penggolongan, istilah-istilah,
tahap-tahap dan hal-hal penting dalam pembuatantahap-tahap dan hal-hal penting dalam pembuatan
perjanjian internasional.perjanjian internasional.
 Menjelaskan berlaku dan berakhirnya perjanjianMenjelaskan berlaku dan berakhirnya perjanjian
internasional serta jenis-jenis perjanjianinternasional serta jenis-jenis perjanjian
internasional.internasional.

5. Pengertian Hub.Pengertian Hub.
InternasionalInternasional
Perjanjian Internasional (Penggolongan, Istilah-Perjanjian Internasional (Penggolongan, Istilah-
istilah, Tahap-tahap, Hal-hal penting, Berlakuistilah, Tahap-tahap, Hal-hal penting, Berlaku
dan berakhirnya, serta Jenis-jenisnya).dan berakhirnya, serta Jenis-jenisnya).
HUBUNGAN DANHUBUNGAN DAN
PERJANJIANPERJANJIAN
INTERNASIONALINTERNASIONAL
Renstra RIRenstra RI
Para AhliPara Ahli
HubunganHubungan
InternasionalInternasional
Arti PentingArti Penting
Sarana-saranaSarana-sarana
Pengertian Hub.Pengertian Hub.
InternasionalInternasional
Umum danUmum dan
Para AhliPara Ahli

6. 1.1. Hubungan InternasionalHubungan Internasional
a.a. PengertiaPengertia
nn
Renstra, hubungan internasional adalah hubungan antar
bangsa dalam segala aspeknya yang dilakukan oleh suatu
negara untuk mencapai kepentingan nasional negara
tersebut.
Komponen-komponen yang harus ada dalam hubunganKomponen-komponen yang harus ada dalam hubungan
internasional, antara lain :internasional, antara lain :
• Politik internasional (Politik internasional (International PoliticsInternational Politics).).
• Studi tentang peristiwa internasional (Studi tentang peristiwa internasional (The Studi ofThe Studi of
Forcight AffairForcight Affair).).
• Hukum Internasional (Hukum Internasional (International LawInternational Law).).
• Organisasi Administrasi Internasional (Organisasi Administrasi Internasional (InternationalInternational
Organitation of AdministrationOrganitation of Administration).).

7. Beberapa pengertian menurut para ahli :Beberapa pengertian menurut para ahli :
1.1. Charles A. MC. ClellandCharles A. MC. Clelland, hubungan internasional, hubungan internasional
adalah studi tentang keadaan-keadaan relevan yangadalah studi tentang keadaan-keadaan relevan yang
mengelilingi interaksi.mengelilingi interaksi.
2.2. Warsito SunaryoWarsito Sunaryo, hubungan internasional, merupakan, hubungan internasional, merupakan
studi tentang interaksi antara jenis kesatuan-kesatuanstudi tentang interaksi antara jenis kesatuan-kesatuan
sosial tertentu (sosial tertentu (negara, bangsa maupun organisasinegara, bangsa maupun organisasi
negara sepanjang hubungan bersifat internasional)negara sepanjang hubungan bersifat internasional),,
termasuk studi tentang keadaan relevan yangtermasuk studi tentang keadaan relevan yang
mengelilingi interaksi.mengelilingi interaksi.
3.3. Tygve NathiessenTygve Nathiessen, hubungan internasional mrp bagian, hubungan internasional mrp bagian
dari ilmu politik dan karena itu komponen-komponendari ilmu politik dan karena itu komponen-komponen
hubungan internasional meliputi politik internasional,hubungan internasional meliputi politik internasional,
organisasi dan administrsi internasional dan hukumorganisasi dan administrsi internasional dan hukum
internasional.internasional.

8. b.b. Arti Penting HubunganArti Penting Hubungan
InternasionalInternasional
Hubungan antarHubungan antar
negara, mrp salahnegara, mrp salah
satu hubungansatu hubungan
kerjasama yangkerjasama yang
mutlak diperlukan,mutlak diperlukan,
karena tidak adakarena tidak ada
satu negarapun disatu negarapun di
dunia yang tidakdunia yang tidak
bergantung kepadabergantung kepada
negara lain.negara lain.
 Faktor internal,Faktor internal,
kekhawatiran terancamkekhawatiran terancam
kelangsungan hidupnya.kelangsungan hidupnya.
 Faktor eksternal ,Faktor eksternal ,
a.a. Suatu negara tidakSuatu negara tidak
dapat berdiri sendiri.dapat berdiri sendiri.
b.b. Untuk membangunUntuk membangun
komunikasi lintaskomunikasi lintas
bangsa dan negara.bangsa dan negara.
c.c. Mewujudkan tatananMewujudkan tatanan
dunia baru yang damaidunia baru yang damai
dan sejahtera.dan sejahtera.

9. PerluPerlu
melakukanmelakukan
hubungan danhubungan dan
kerjasamakerjasama
internasionalinternasional
Lanjutan ………….
Didasari atas sikap salingDidasari atas sikap saling
meng-meng-
hormati & menguntungkan,hormati & menguntungkan,
dengan tujuan :dengan tujuan :
1.1. Memacu pertumbuhan eko-Memacu pertumbuhan eko-
nomi setiap negara.nomi setiap negara.
2.2. Menciptakan saling penger-Menciptakan saling penger-
tian antar bangsa dalamtian antar bangsa dalam
membina dan menegakkanmembina dan menegakkan
perdamaian dunia.perdamaian dunia.
3.3. Menciptakan keadilan danMenciptakan keadilan dan
kesejahteraan sosial bagikesejahteraan sosial bagi
seluruh rakyatnya.seluruh rakyatnya.
Setiap negaraSetiap negara
memilikimemiliki
kelebihan,kelebihan,
kekurangan &kekurangan &
kepentingankepentingan
berbedaberbeda

10. Sarana penting dalam membangun hubunganSarana penting dalam membangun hubungan
internasionalinternasional
Lanjutan ………….
Asas-AsasAsas-Asas ::
 Asas TeritorialAsas Teritorial
 Asas KebangsaanAsas Kebangsaan
 Asas KepentinganAsas Kepentingan
UmumUmum
Faktor-faktor penentu :Faktor-faktor penentu :
• Kekuatan NasionalKekuatan Nasional
• Jumlah Penduduk,Jumlah Penduduk,
• Sumber Daya, danSumber Daya, dan
• Letak Geografis.Letak Geografis.

11. Semakin majunya perkembangan teknologi
informasi dan komunikasi yang cepat, hampir
semua negara berkembang maupun negara maju
telah mengadakan hubungan kerja sama dengan
negara lain
Lanjutan ………….
NEGARA
MAJU
NEGARA
BERKEMBANG
NEGARA
TERBELAKANG
BBAA
CC

12. Lanjutan ………….
Bagi bangsa Indonesia hubungan kerjasama antarBagi bangsa Indonesia hubungan kerjasama antar
negara merupakan jalinan antar negara yang mengacunegara merupakan jalinan antar negara yang mengacu
pada beberapa landasan hukumpada beberapa landasan hukum ::
 Pembukaan UUD 1945 alenia IVPembukaan UUD 1945 alenia IV
 Pasal 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)Pasal 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
 Perjanjian internasional (traktat =Perjanjian internasional (traktat = treatytreaty))
 Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 yang diakuiDeklarasi Juanda 13 Desember 1957 yang diakui
PBB pada tanggal 10 Desember 1982 dan disahkanPBB pada tanggal 10 Desember 1982 dan disahkan
oleh pemerintah Indonesia dengan Undang-oleh pemerintah Indonesia dengan Undang-
Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Hukum Laut.Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Hukum Laut.

13. 2.2. Tahap-tahap Perjanjian InternasionalTahap-tahap Perjanjian Internasional
Hubungan internasional mrp hubungan antar negara,Hubungan internasional mrp hubungan antar negara,
pada dasarnya adalah ”hubungan hukum”. Dalampada dasarnya adalah ”hubungan hukum”. Dalam
hubungan internasional telah melahirkan hak danhubungan internasional telah melahirkan hak dan
kewajiban antar subyek hukum (negara) yang salingkewajiban antar subyek hukum (negara) yang saling
berhubungan.berhubungan.
a.a. PengertiaPengertia
nn
Menurut Pasal 38 ayat (1) Statuta MahkamahMenurut Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah
Internasional, ”Internasional, ”Perjanjian internasional merupakanPerjanjian internasional merupakan
sumber utama dari sumber-sumber hukumsumber utama dari sumber-sumber hukum
internasional lainnyainternasional lainnya”.”.

14. Lanjutan ………….
Beberapa pengertian yan dikemukakan oleh para ahli :Beberapa pengertian yan dikemukakan oleh para ahli :
 Prof Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH. LL.MProf Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH. LL.M., perjanjian., perjanjian
internasional adalah perjanjian yang diadakan antar bangsainternasional adalah perjanjian yang diadakan antar bangsa
yang bertujuan untuk menciptakan akibat-akibat hukum tertentu.yang bertujuan untuk menciptakan akibat-akibat hukum tertentu.
 Oppenheimer-LauterpachtOppenheimer-Lauterpacht, perjanjian internasional adalah suatu, perjanjian internasional adalah suatu
persetujuan antar negara yang menimbulkan hak dan kewajibanpersetujuan antar negara yang menimbulkan hak dan kewajiban
di antara pihak-pihak yang mengadakannya.di antara pihak-pihak yang mengadakannya.
 G. SchwarzenbergerG. Schwarzenberger, perjanjian internasional adalah suatu, perjanjian internasional adalah suatu
persetujuan antara subjek-subjek hukum internasional yangpersetujuan antara subjek-subjek hukum internasional yang
menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukummenimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum
internasional. Perjanjian internasional dapat berbentuk bilateralinternasional. Perjanjian internasional dapat berbentuk bilateral
maupun multirateral. Subjek-subjek hukum dalam hal ini selainmaupun multirateral. Subjek-subjek hukum dalam hal ini selain
lembaga-lembaga internasional, juga negara-negara.lembaga-lembaga internasional, juga negara-negara.

15. Lanjutan ………….
 Konferensi Wina tahun 1969Konferensi Wina tahun 1969, perjanjian internasional, perjanjian internasional
adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atauadalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau
lebih, yang bertujuan untuk mengadakan akibat-akibatlebih, yang bertujuan untuk mengadakan akibat-akibat
hukum tertentu.hukum tertentu.
Dalam arti etis normatif, setiap subjek pembuatDalam arti etis normatif, setiap subjek pembuat
perjanjian hendaknya secara moral dan hukum benar-perjanjian hendaknya secara moral dan hukum benar-
benar bertanggungjawab terhadap apa yang telahbenar bertanggungjawab terhadap apa yang telah
dilakukannya.dilakukannya.
 Pendapat Accademy of Sciences of USSRPendapat Accademy of Sciences of USSR, suatu per-, suatu per-
janjian Internasional adalah suatu persetujuan yangjanjian Internasional adalah suatu persetujuan yang
dinyatakan secara formal antara dua atau lebihdinyatakan secara formal antara dua atau lebih
negara-negara mengenai pemantapan, perubahannegara-negara mengenai pemantapan, perubahan
atau pembatasan dari pada hak-hak dan kewajibanatau pembatasan dari pada hak-hak dan kewajiban
mereka secara timbal balik.mereka secara timbal balik.

16. b.b. Penggolongan PerjanjianPenggolongan Perjanjian
InternasionalInternasional
KLASIFIKASIKLASIFIKASI
PERJANJIANPERJANJIAN
INTERNASIONAINTERNASIONA
LL
MenurutMenurut
SubjeknyaSubjeknya
MenurutMenurut
IsinyaIsinya
MenurutMenurut
ProsesnyaProsesnya
MenurutMenurut
FungsinyaFungsinya

17. c.c. Istilah-istilah Lain PerjanjianIstilah-istilah Lain Perjanjian
InternasionalInternasional
NoNo NamaNama UraianUraian KeteranganKeterangan
1. Traktat
(Treaty)
Yaitu, perjanjian paling formal
yang merupakan persetujuan
dari dua negara atau lebih.
Perjanjian ini khusus
mencakup bidang poli-
tik & bidang ekonomi.
2. Konvensi
(Conven-
tion)
Yaitu persetujuan formal yang
bersifat multilateral, dan tidak
berurusan dengan kebijaksanaan
tingkat tinggi (high policy).
Persetujuan ini harus
dilegalisasi oleh wakil-
wakil berkuasa penuh
(plaenipotentiones).
3. Protokol
(Protocol)
Yaitu persetujuan yang tidak
resmi dan pada umumnya tidak
dibuat oleh kepala negara.
Mengatur masalah tam-
bahan penafsiran
klausal-klausal ttn.
4. Persetujuan
(Agree-
ment)
Yaitu prjanjian yang berifat
teknis atau admistratif
Agrement tidak dirati-
fikasi karena sifatnya
tidak seresmi traktat
atau konvensi.

18. 5. Perikatan
(Arrange-
ment)
Yaitu istilah yg digunakan untuk
transaksi-transaksi yang bersifat
sementara.
Perikatan tidak seresmi
traktat dan konvensi.
6. Proses
Verbal
Yaitu catatan-catatan atau ke-
simpulan konferensi diplomatik,
atau suatu permufakatan.
Proses verbal tidak
diratifikasi.
7. Piagam
(Statute)
Yaitu himpunan peraturan yang
ditetapkan oleh persetujuan
internasional baik mengenai
pekerjaan maupun kesatuan-
kesatuan tertentu seperti
pengawasan internasional yang
mencakup tentang minyak atau
mengenai lapangan kerja
lembaga-lembaga internaional.
Piagam itu dapat digu-
nakan sebagai alat
tambahan untuk
pelaksanaan suatu
konvensi (seperti
piagam kebebasan
transit).
Lanjutan ………….

19. 8. Deklarasi
(Declara-
tion)
Yaitu perjanjian internasional
yg berbentuk traktat, dan
dokumen tidak resmi. Deklarasi
sebagai traktat bila menerang-
kan suatu judul dr batang tubuh
ketentuan traktat, dan sebagai
dokumen tidak resmi apabila
merupakan lampiran pd
traktat /konvensi.
Deklarasi sebagai per-
setujuan tidak resmi
bila mengatur hal-hal
yang kurang penting.
9. Modus
Vivendi
Yaitu dokumen untuk mencatat
persetujuan internasional yang
bersifat sementara, sampai ber-
hasil diwujudkan perjumpaan
yang lebih permanen, terinci,
dan sistematis serta tidak me-
merlukan ratifikasi.
Lanjutan ………….

20. 10. Pertukaran
Nota
Yaitu metode yang tidak resmi,
tetapi akhir-akhir ini banyak
digunakan. Biasanya, pertuka-
ran nota dilakukan oleh wakil-
wakil militer dan negara serta
dapat bersifat multilateral.
Akibat pertukaran nota
ini timbul kewajiban
yang menyangkut
mereka.
11. Ketentuan
Penutup
(Final Act)
Yaitu ringkasan hasil konvensi
yang menyebutkan negara
peserta, nama utusan yang turut
diundang, serta masalah yang
disetujui konferensi dan tidak
memerlukan ratifikasi.
12. Ketentuan
Umum
(General
Act),
Yaitu traktat yang dapat
bersifat resmi dan tidak resmi.
LBB menggunakan ke-
tentuan umum arbitrasi
untuk menyelesaikan
scr damai pertikaian
internasional th. 1928.
Lanjutan ………….

21. 13. Charter Yaitu istilah yang dipakai dalam
perjanjian internasional untuk
pendirian badan yang
melakukan fungsi administratif.
Misalnya, Atlantic
Charter.
14. Pakta
(Pact)
Yaitu istilah yang menunjukkan
suatu persetujuan yang lebih
khusus (Pakta Warsawa).
Pakta membutuhkan
ratifikasi.
15. Covenant Yaitu anggaran dasar LBB (Liga
Bangsa-Bangsa).
Lanjutan ………….

22. d.d. Tahap-tahap Pembuatan PerjanjianTahap-tahap Pembuatan Perjanjian
InternasionalInternasional
Tahap-tahap menurut konvensi Wina tahun 1969 :Tahap-tahap menurut konvensi Wina tahun 1969 :
 PerundinganPerundingan
 PenandatangananPenandatanganan
 RatifikasiRatifikasi
1.1. Ratifikasi oleh badan eksekutif (biasa dilakukanRatifikasi oleh badan eksekutif (biasa dilakukan
oleh raja-raja absolut dan pemerintahan otoriter).oleh raja-raja absolut dan pemerintahan otoriter).
2.2. Ratifikasi oleh badan legislatif (jarang digunakan).Ratifikasi oleh badan legislatif (jarang digunakan).
3.3. Ratifikasi campuran DPR dan Pemerintah (Ratifikasi campuran DPR dan Pemerintah ( palingpaling
banyak digunakan karena peranan legislatif danbanyak digunakan karena peranan legislatif dan
ekse-kutif sama-sama menentukan dalam prosesekse-kutif sama-sama menentukan dalam proses
ratifikasi.ratifikasi.

23. Konvensi Wina (tahun 1969) pasal 24Konvensi Wina (tahun 1969) pasal 24
menyebutkanmenyebutkan
bahwa mulai berlakunya sebuah Perjanjianbahwa mulai berlakunya sebuah Perjanjian
Internasional adalah sebagai berikut:Internasional adalah sebagai berikut:
• Pada saat sesuai dengan yang ditentukan dalamPada saat sesuai dengan yang ditentukan dalam
naskah perjanjian tersebut.naskah perjanjian tersebut.
• Pada saat peserta perjanjian mengikat diri padaPada saat peserta perjanjian mengikat diri pada
perjanjian itu bila dalam naskah tidak disebutperjanjian itu bila dalam naskah tidak disebut
saat berlakunya.saat berlakunya.
Lanjutan ………….
Persetujuan untuk mengikatkan diri, sangat tergantung padaPersetujuan untuk mengikatkan diri, sangat tergantung pada
persetujuan mereka. Misalnya, dengan penandatangan,persetujuan mereka. Misalnya, dengan penandatangan,
ratifikasi, pernyataan turut serta (ratifikasi, pernyataan turut serta (accession),accession), ataupunataupun
pernyataan menerima (pernyataan menerima (acceptance)acceptance) dan dapat juga dengan caradan dapat juga dengan cara
pertukaran naskah yang sudah ditandatangani.pertukaran naskah yang sudah ditandatangani.

24. e.e. Hal-hal Penting dalam ProsesHal-hal Penting dalam Proses
Pembuatan Perjanjian InternasionalPembuatan Perjanjian Internasional
Unsur-unsur penting dalam persyaratan adalah :Unsur-unsur penting dalam persyaratan adalah :
• Harus dinyatakan secara formal/ resmi, danHarus dinyatakan secara formal/ resmi, dan
• Bermaksud untuk membatasi, meniadakan, atauBermaksud untuk membatasi, meniadakan, atau
mengubah akibat hukum dari ketentuan-ketentuanmengubah akibat hukum dari ketentuan-ketentuan
yang terdapat dalam perjanjian itu.yang terdapat dalam perjanjian itu.
Jika suatu negara mengajukan persyaratan, tidak berartiJika suatu negara mengajukan persyaratan, tidak berarti
mengundurkan diri dari perjanjian (multilateral). Negaramengundurkan diri dari perjanjian (multilateral). Negara
tersebut masih tetap sebagai peserta dalam perjanjian, tetapitersebut masih tetap sebagai peserta dalam perjanjian, tetapi
dengan syarat hanya terikat pada bagian-bagian tertentu yangdengan syarat hanya terikat pada bagian-bagian tertentu yang
dianggap membawa keuntungan bagi kepentinganya.dianggap membawa keuntungan bagi kepentinganya.

25. Teori yang cukup berkembang dalam persyaratanTeori yang cukup berkembang dalam persyaratan
perjanjian internasional :perjanjian internasional :
 Teori Kebulatan Suara (Teori Kebulatan Suara ( Unanimity Principle).Unanimity Principle).
Persyaratan itu hanya sah atau berlaku bagiPersyaratan itu hanya sah atau berlaku bagi
yang mengajukan persyaratan jika persyaratanyang mengajukan persyaratan jika persyaratan
ini diterima oleh seluruh peserta dari perjanjian.ini diterima oleh seluruh peserta dari perjanjian.
 Teori Pan Amerika.Teori Pan Amerika. Setiap perjanjian ituSetiap perjanjian itu
mengikat negara yang mengajukan persyaratanmengikat negara yang mengajukan persyaratan
dengan negara yang menerima persyaratan.dengan negara yang menerima persyaratan.
Teori ini biasanya dianut oleh organisasi-Teori ini biasanya dianut oleh organisasi-
organisasi negara Amerika.organisasi negara Amerika.
Lanjutan ………….

26. f.f. Berlaku dan Berakhirnya PerjanjianBerlaku dan Berakhirnya Perjanjian
InternasionalInternasional
Berlakunya Perjanjian Internasional :Berlakunya Perjanjian Internasional :
• Perjanjian internasional berlaku pada saat peristiwaPerjanjian internasional berlaku pada saat peristiwa
berikut ini.berikut ini.
• Mulai berlaku sejak tanggal yang ditentukan atau menurutMulai berlaku sejak tanggal yang ditentukan atau menurut
yang disetujui oleh negara perunding.yang disetujui oleh negara perunding.
• Jika tidak ada ketentuan atau persetujuan, perjanjianJika tidak ada ketentuan atau persetujuan, perjanjian
mulai berlaku segera setelah persetujuan diikat danmulai berlaku segera setelah persetujuan diikat dan
dinyatakan oleh semua negara perunding.dinyatakan oleh semua negara perunding.
• Bila persetujuan suatu negara untuk diikat oleh perjanjianBila persetujuan suatu negara untuk diikat oleh perjanjian
timbul setelah perjanjian itu berlaku, maka perjanjiantimbul setelah perjanjian itu berlaku, maka perjanjian
mulai berlaku bagi negara itu pada tanggal tsb, kecualimulai berlaku bagi negara itu pada tanggal tsb, kecuali
bila perjanjian menentukan lain.bila perjanjian menentukan lain.
• Ketentuan-ketentuan perjanjian yang mengaturKetentuan-ketentuan perjanjian yang mengatur
pengesahan teksnya, pernyataan persetujuan suatupengesahan teksnya, pernyataan persetujuan suatu
negara untuk diikat oleh suatu perjanjian, cara dannegara untuk diikat oleh suatu perjanjian, cara dan
tanggal berlakunya, persyaratan, fungsi-fungsitanggal berlakunya, persyaratan, fungsi-fungsi
penyimpanan, dan masalah-masalah lain yang timbulpenyimpanan, dan masalah-masalah lain yang timbul

27. Lanjutan ………….
Berakhirnya Perjanjian IntenasionalBerakhirnya Perjanjian Intenasional
Prof. DR. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., mengatakan bahwaProf. DR. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., mengatakan bahwa
suatu perjanjian berakhir karena :suatu perjanjian berakhir karena :
1.1. Telah tercapai tujuan dari perjanjian internasional itu.Telah tercapai tujuan dari perjanjian internasional itu.
2.2. Masa beraku perjanjian internasional itu sudah habis.Masa beraku perjanjian internasional itu sudah habis.
3.3. Salah satu pihak peserta perjanjian menghilang atau punahnyaSalah satu pihak peserta perjanjian menghilang atau punahnya
objek perjanjian itu.objek perjanjian itu.
4.4. Adanya persetujuan dari peserta-peserta untuk mengakhiriAdanya persetujuan dari peserta-peserta untuk mengakhiri
perjanjian itu.perjanjian itu.
5.5. Adanya perjanjian baru antara peserta yang kemudianAdanya perjanjian baru antara peserta yang kemudian
meniadakan perjanjian yang terdahulu.meniadakan perjanjian yang terdahulu.
6.6. Syarat-syarat tentang pengakhiran perjanjian sesuai denganSyarat-syarat tentang pengakhiran perjanjian sesuai dengan
ketentuan perjanjian itu sudah dipenuhi.ketentuan perjanjian itu sudah dipenuhi.
7.7. Perjanjian secara sepihak diakhiri oleh salah satu peserta danPerjanjian secara sepihak diakhiri oleh salah satu peserta dan
pengakhiran itu diterima oleh pihak lain.pengakhiran itu diterima oleh pihak lain.

28. Lanjutan ………….
Pelaksanaan Perjanjian Internasional :Pelaksanaan Perjanjian Internasional :
 Ketaatan Terhadap PerjanjianKetaatan Terhadap Perjanjian
a.a. Perjanjian harus dipatuhi (Perjanjian harus dipatuhi (pacta sunt servada).pacta sunt servada).
b.b. Kesadaran hukum nasional.Kesadaran hukum nasional.
 Penerapan PerjanjianPenerapan Perjanjian
a.a. Daya berlaku surut (Daya berlaku surut (retroactivity).retroactivity).
b.b. Wilayah penerapan (Wilayah penerapan (teritorial scope).teritorial scope).
c.c. Perjanjian penyusul (Perjanjian penyusul (successive treaty).successive treaty).

29. Lanjutan ………….
Penafsiran Ketentuan Perjanjian,Penafsiran Ketentuan Perjanjian, dalam prakteknyadalam prakteknya
dilakukan dengan menggunakan tiga metode :dilakukan dengan menggunakan tiga metode :
1.1. Metode dari aliran yang berpegang pada kehendakMetode dari aliran yang berpegang pada kehendak
penyusun perjanjian dengan memanfaatkanpenyusun perjanjian dengan memanfaatkan
pekerjaan persiapan.pekerjaan persiapan.
2.2. Metode dari aliran yang berpegang pada naskahMetode dari aliran yang berpegang pada naskah
perjanjian, dengan penafsiran menurut ahli yangperjanjian, dengan penafsiran menurut ahli yang
umum dari kosa-katanya.umum dari kosa-katanya.
3.3. Metode dari aliran yang berpegang pada objek danMetode dari aliran yang berpegang pada objek dan
tujuan perjanjian.tujuan perjanjian.

30. Lanjutan ………….
Kedudukan Negara Bukan PesertaKedudukan Negara Bukan Peserta
Negara bukan peserta pada hakikatnya tidakNegara bukan peserta pada hakikatnya tidak
memiliki hak dan kewajiban untukmemiliki hak dan kewajiban untuk
mematuhinya.mematuhinya.
Akan tetapi, bila perjanjian itu bersifat multila-Akan tetapi, bila perjanjian itu bersifat multila-
teral (PBB) atau objeknya besar (Terusanteral (PBB) atau objeknya besar (Terusan
Suez,Suez,
Panama, Selat Malaka dan lain-lain), merekaPanama, Selat Malaka dan lain-lain), mereka
dapat juga terikat, apabila:dapat juga terikat, apabila:
• Negara tersebut menyatakan diri terikatNegara tersebut menyatakan diri terikat
terhadap perjanjian itu, danterhadap perjanjian itu, dan
• Negara tersebut dikehendaki oleh paraNegara tersebut dikehendaki oleh para
peserta.peserta.

31. Lanjutan ………….
Pembatalan Perjanjian Internasional,Pembatalan Perjanjian Internasional, Berdasarkan KonvensiBerdasarkan Konvensi
Wina tahun 1969, karena berbagai alasan, suatu perjanjianWina tahun 1969, karena berbagai alasan, suatu perjanjian
internasional dapat batal, antara lain :internasional dapat batal, antara lain :
• Negara peserta atau wakil kuasa penih melanggarNegara peserta atau wakil kuasa penih melanggar
ketentuan-ketentuan hukum nasionalnya.ketentuan-ketentuan hukum nasionalnya.
• Adanya unsur kesalahn (Adanya unsur kesalahn (error)error) pada saat perjanjian dibuat.pada saat perjanjian dibuat.
• Adanya unsur penipuan dari negara peserta tertentuAdanya unsur penipuan dari negara peserta tertentu
terhadap negara peserta lain waktu pembentukanterhadap negara peserta lain waktu pembentukan
perjanjian.perjanjian.
• Terdapat penyalahgunaan atauTerdapat penyalahgunaan atau kecurangan (corruption),kecurangan (corruption),
baik melalui kelicikan atau penyuapan.baik melalui kelicikan atau penyuapan.
• Adanya unsur paksaan terhadap wakil suatu negara peserta.Adanya unsur paksaan terhadap wakil suatu negara peserta.
Paksaan tersebut baik dengan ancaman maupunPaksaan tersebut baik dengan ancaman maupun
penggunaan kekuatan.penggunaan kekuatan.
• Bertentangan dengan suatu kaidah dasar hukumBertentangan dengan suatu kaidah dasar hukum
internasional umum.internasional umum.

32. g.g. Jenis-jenis PerjanjianJenis-jenis Perjanjian
InternasionalInternasional
Perjanjian Bilateral, bersifat khusus (treaty contract) dan
tertutup, ada beberapa contoh :
1.1. Perjanjian antara Republik Indonesia dengan RRCPerjanjian antara Republik Indonesia dengan RRC
(Republika Rakyat Cina) pada tahun 1955 tentang(Republika Rakyat Cina) pada tahun 1955 tentang
penyelesaian “dwikewarganegaraan”.penyelesaian “dwikewarganegaraan”.
2.2. Perjanjian antara Indonesia dengan Muangthai tentangPerjanjian antara Indonesia dengan Muangthai tentang
“Garis Batas Laut Andaman” di sebalah utara Selat“Garis Batas Laut Andaman” di sebalah utara Selat
Malaka pada tahun 1971.Malaka pada tahun 1971.
3.3. Perjanjian “ekstradisi” antara Republik Indonesia danPerjanjian “ekstradisi” antara Republik Indonesia dan
Malaysia pada tahun 1974.Malaysia pada tahun 1974.
4.4. Perjanjian antara Republik Indonesia dan AustraliaPerjanjian antara Republik Indonesia dan Australia
mengenai pertahanan dan keamanan wilayah keduamengenai pertahanan dan keamanan wilayah kedua
negara pada tanggal 16 Desember 1995.negara pada tanggal 16 Desember 1995.

33. Lanjutan ………….
Perjanjian Multilateral, sering disebut sebagaiPerjanjian Multilateral, sering disebut sebagai lawlaw
making treatiesmaking treaties karena biasanya mengatur hal-halkarena biasanya mengatur hal-hal
yang menyangkut kepentingan umum dan bersifatyang menyangkut kepentingan umum dan bersifat
“terbuka.”“terbuka.”
Ada beberapa contoh :Ada beberapa contoh :
• Konvensi Jenewa, tahun 1949 tentangKonvensi Jenewa, tahun 1949 tentang
“Perlindungan Korban Perang”.“Perlindungan Korban Perang”.
• Konvensi Wina, tahun 1961, tentang “HubunganKonvensi Wina, tahun 1961, tentang “Hubungan
Diplomatik”.Diplomatik”.
• Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982
tentang “Laut Teritorial, Zona Bersebelahan, Zonatentang “Laut Teritorial, Zona Bersebelahan, Zona
Ekonomi Eksklusif, dan Landas Benua”.Ekonomi Eksklusif, dan Landas Benua”.

34. INQUIRI (TUGAS KELOMPOK)INQUIRI (TUGAS KELOMPOK)
Carilah referensi dari berbagai sumber untuk mengkaji
ulang tentang hubungan antara negara-negara ASEAN
(berikut gambar-gambar pendukungnya) yang berkaitan
dengan kerja sama bidang ekonomi, sosial dan
kebudayaan !
1. Pahami kembali tentang latar belakang berdiri dan
tujuan kerja sama negara-negara ASEAN, dan buatlah
tulisan wujud implementasinya hingga dewasa ini !
2. Carilah topik-topik dari berbagai sumber (mass media
cetak atau elektronik dan internet) sekitar arti penting
ASEAN bagi Indonesia,
3. Kemudian lakukan presentasi di dalam kelas !