Dokumen tersebut membahas tentang peraturan pemerintah mengenai program jaminan kompensasi PHK yang melindungi hak pegawai ketika di-PHK. RPP ini membentuk kerangka hukum untuk pencadangan dana kompensasi PHK agar hak pegawai terpenuhi dan meningkatkan kepastian pembayaran. RPP juga mengatur cakupan dana kompensasi PHK dan contoh kasus perhitungan kompensasinya.

1. C O N R A D R U B E N W A L D E M A R
C P M P E N S A T I O N M A N A G E M E N T M B 4 0 1 5
I N D U S T R I A L E N G I N E E R I N G 1 3 4 0 7 0 5 1
2 0 0 1 2
LAW AND LEGAL ASPECTS IN COMPENSATION
MANAGEMENT
PHK PROGRAM IN KPK

2. DEFINITION OF COMPENSATION
 Kompensasi acapkali disebut sebagai penghargaan
dan dapat di definisikan sebagai setiap bentuk
penghargaan yang di berikan pada pegawai sebagai
balas jasa atas kontribusi yang mereka berikan
kepada organisasi. Garry Dessler mendefinisikan
kompensasi sebagai berikut :
 “Employee compensastionnis all forms of
pay rewards going to employee and arising
from their employment.”

3. WHAT COMPENSATION AFFECTS
Bagi organisasi /perusahaan, kompensasi memiliki arti
penting karena kompensasi mencerminkan upaya
organisasi dalam mempertahankan dan meningkatkan
kesejahteraan pegawainya.
Pengalaman menunjukkan bahwa kompensasi yang tidak
memadai dapat menurunkan prestasi kerja, motivasi
kerja, dan kepuasan kerja pegawai, bahkan dapat
menyebabkan pegawai yang potensial keluar dari
organisasi

4. COMPENSATION TYPES
 1. Pembayaran secara langsung (direct
financial payment) dalam bentuk
upah, gaji, insentif, dan bonus.
 2. Pembayaran tidak langsung (indirect
payment) dalam bentuk tunjangan seperti :
asuransi dan liburan atas dana organisasi.
 3. Ganjaran nonfinansial (nonfinancial
rewards) seperti hal-hal yang tidak mudah
dikuantifikasi, yaitu ganjaran-ganjaran seperti :
pekerjaan yang lebih menantang, jam kerja yang
lebih luwes, dan kantor yang lebih bergengsi

5. ASPEK LEGAL
 Peraturan Pemerintah (disingkat PP)
 adalah Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan
Undang-Undang sebagaimana mestinya. Materi muatan
Peraturan Pemerintah adalah materi untuk menjalankan
Undang-Undang sebagaimana mestinya.di dalam UU
No.10 Tahun 2004 tentang teknik pembuatan undang-
undang, bahwa Peraturan Pemrintah sebagai aturan
organik daripada Undang-Undang menururt hirarkinya
tidak boleh tumpangtindih atau bertolak belakang
 Peraturan Pemerintah ditandatangani oleh Presiden.

6. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 63 TAHUN 2005
TENTANG
SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA
MANUSIA KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI

7. Pasal 15
 Kompensasi diberikan kepada pegawai sebagai
penghargaan atas kontribusi positif dan/atau
jasanya, meliputi:
 gaji;
 tunjangan; dan
 insentif berdasarkan prestasi kerja tertentu.
 Gaji pegawai Komisi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan
kompetensi dan kinerja sesuai kontribusi pegawai
kepada Komisi.

8.  Gaji Pegawai Negeri yang dipekerjakan pada Komisi
diperhitungkan dengan mengurangi besarnya gaji dan
tunjangan dari instansi asal.
 Pajak Penghasilan atas kompensasi ditanggung oleh
masing-masing pegawai.
 Besaran kompensasi pegawai Komisi ditetapkan melalui
Peraturan Komisi.
 Jumlah pegawai dan kebutuhan belanja, pegawai Komisi
ditetapkan tidak melampaui pagu belanja pegawai pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang
dialokasikan kepada Komisi.

9. Pasal 24
 Tim Penasihat Komisi diberi kompensasi sebagai
penghargaan atas kontribusi positif dan/atau
jasanya yang meliputi:
 gaji;
 tunjangan; dan
 insentif berdasarkan prestasi kerja tertentu.
 Pajak Penghasilan atas kompensasi yang diberikan
ditanggung oleh masing-masing anggota Tim
Penasihat Komisi.

10. KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
 Komisi Pemberantasan Korupsi, atau disingkat menjadi
KPK, adalah komisi di Indonesia yang dibentuk pada
tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan
memberantas korupsi di Indonesia.
 Pada periode 2006-2011 KPK dipimpin bersama oleh 4
orang wakil ketuanya, yakni Chandra Marta
Hamzah, Bibit Samad Rianto, Mochammad Jasin, dan
Hayono Umar, setelah Perpu Plt. KPK ditolak oleh DPR.
Pada 25 November 2010, M. Busyro Muqoddas terpilih
menjadi ketua KPK setelah melalui proses pemungutan
suara oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dilanjutkan lagi
oleh Abraham Samad sejak 2011.

11. Nasional Ketenagakerjaan -
Implementasi Peraturan
Pemerintah tentang PROGRAM
JAMINAN
KOMPENSASI PHK

12. THE LAW
 UU TK No.13/2003 memang mengatur hak pekerja atas
uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang
penggantian hak, tetapi tidak mewajibkan
pengusaha/perusahaan untuk melakukan pencadangan
dana secara berkala.
 UU No.3 tahun 1992 tentang jamsostek,
 UU No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian,
 UU No.11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun, dan
 UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
 Pembayaran jaminan kompensasi PHK dilakukan sesuai
dengan ketentuan pasal 156 s/d 172 UU No.13 Tahun
2003.

13. BACKGROUND
 1) banyak kasus PHK yang tidak tuntas karena tidak
ada dana pembayaran,
 2) UU TK No.13/2003 memang mengatur hak
pekerja atas uang pesangon, uang penghargaan masa
kerja dan uang penggantian hak, tetapi tidak
mewajibkan pengusaha/perusahaan untuk
melakukan pencadangan dana secara berkala.

14. WHAT RPP IS FOR
 1) membentuk payung hukum sistem pencadangan
dana kompensasi PHK,
 2) meningkatkan kepastian pembayaran hak pekerja
dalam PHK,
 3) menciptakan sistem yang efektif dalam
penyelesaian permasalahan hubungan
industrial dan,
 4) meringankan perusahaan atas pembayaran
kompensasi PHK (tax deductable, hasil
pengembangan, dan pajak hasil pengembangan)

15. WHAT PHK COMPENSATION COVERS:
 1) dana cadangan dilakukan dengan pemupukan
dana
 2) Untuk menfaat meninggal dunia atau cacat
karena sakit berkepanjangan dilakukan dengan
asuransi

16. CASE STUDY

17. COMPENSATION CALCULATION

18. ANALYSIS
 RPP tidak mengatur perusahaan-perusahaan yang sudah
memiliki pencadangan dana termasuk pencadangan
melalui dana pensiun pemberi kerja (DPPK) sepanjang
manfaatnya lebih baik dari ketentuan yang ditetapkan
oleh Pemerintah.
 Pemerintah lebih menitik beratkan kepada perusahaan-
perusahaan yang belum melaksanakan pencadangan
dana sebagai kepastian pembayaran hak pekerja dalam
hal PHK yang seringkali terjadi dimana penyelesaian
hubungan industrial tidak/belum berakhir dengan baik.
 Program AKDHK yang diatur melalui PERDA DKI yang
dipermasalahkan Depnaker dalam pengurusan proses
dokumentasi ketenakerjaan oleh perusahaan akan
direview ulang oleh Mahkamah Agung.

19. CRITICS
Salah satu fungsi tradisional manajemen suber daya manusia
adalah penentuan kompensasi para karyawannya.
Sedangkan sistem hukum yang mengatur kompensasi dalam
sistem PHK dalam organisasi kepemerintahan menjamin
kelayakan hidup dari pegawai yang diberhentikan kerjanya.
Hal ini diatur untuk menjaga hak-hak yang layak diterima
oleh karyawannya dan mencegah hal-hal semacam demo dari
para pegawai terjadi, sehingga produktivitas kerja dari
organisasi tetaplah terjaga dengan baik. Peraturan ini sudah
baik dan jelas, akan tetapi perlu diperluas ke banyak sektor
organisasi kepemerintahan sehingga keadilan dalam sistem
pemberian kompensasi tetap terjaga.