SlideShare a Scribd company logo
1 of 29
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN DIREKTORAT DANA PERIMBANGAN Prinsip-prinsip Transferke Daerah Disampaikanpada Forum SilaturahmiMahasiswa UNDIP & DJPK, 6 Mei 2010 Surabaya, 27 April 2010
DasarHukum ,[object Object]
PP 55/2005 tentang Dana Perimbangan
PMK 21/2009 tentangPelaksanaandanPertanggungjawabanAnggaran Transfer ke Daerah,[object Object]
SDA
DBH
DAU
DAKDana Perimbangan Transfer ke Daerah Dana Otsus Penyelenggaraan Desentralisasi (Masuk APBD) Dana Penyesuaian
Dana APBN ke Daerah Instansi Vertikal Transfer kedaerah Dana Bantuan Dana Subsidi Dekon dan TP
SumberPenerimaan APBD ,[object Object]
Transfer ke Daerah
Lain-lain Pendapatan,[object Object]
Penyaluran danaTransfer ke Daerah dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
Menteri Keuangan menunjuk Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai Kuasa Pengguna  Anggaran (KPA),[object Object]
Perubahan Pola Pelaksanaan Transfer Ke Daerah 2008 (PMK 04/2008)  2007 dan tahun2 sebelumnya 2009 (PMK 21/2009)  2010 (PMK ……../2010)  Pemda SPM DJPK SPM KPPN DJPbn SP2D SP2D Rek Kas Umum Negara Rek Kas Negara RKUD (Pemda) RKUD (Pemda)
PolaPenyaluranBelanjaKe Daerahs.d. 2007 SPM 467 178 SP2D KPPN daerah kppn KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN 9
new design Transfer ke Daerah 2008 = 484 daerah pusat 10 2009 = 510 daerah 2010 = 524 daerah
Prinsip-prinsip Transfer ,[object Object]
Jadwal Tertentu
Pengisian Kas
Satu Rekening & Informatif
Mendorong Koordinasi,[object Object],[object Object]
Pengisian Kas - DBH Pajak - DBH Cukai - DBH SDA  - DAU DAK ,[object Object]
Tidak terkait dengan kinerja penyerapan di DaerahBlock Grant ,[object Object], Terkait dengan kinerja penyerapan di Kas Daerah ,[object Object],Specific Grant
Satu Rekening & Informatif ,[object Object]
Disediakan layanan tertulis berupa “Lembar Konfirmasi/Kuitansi”
Disediakan layanan informasi transfer secara elektronik berbasis web,[object Object]
Pengelola Kas Daerah wajib menginformasikan tersedianya dana DAK kepada SKPD,[object Object]
DokumenPelaksanaanAnggaranTransferke Daerah DokumenKPA (Ditjen PK) - DIPA - SPAT - SPP - SPM DokumenPemda(Penerima Transfer) - Nota Kredit - LembarKonfirmasi DokumenAkuntansi & Pelaporan - SPM - SP2D - LembarKonfirmasi Dokumen BUN (DitjenPerbendaharaan) - SP2D

More Related Content

What's hot

Kebijakan Umum Penyusunan RPJPD
Kebijakan Umum Penyusunan RPJPD Kebijakan Umum Penyusunan RPJPD
Kebijakan Umum Penyusunan RPJPD Dadang Solihin
 
KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN 2022 Mendukung Percepatan Pencegahan Stun...
KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN 2022 Mendukung Percepatan Pencegahan Stun...KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN 2022 Mendukung Percepatan Pencegahan Stun...
KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN 2022 Mendukung Percepatan Pencegahan Stun...RizkieDani
 
FINAL PEMAPARAN PERMENDAGRI NO. 77 TAHUN 2020_pelaksanaan dan penatausahaan k...
FINAL PEMAPARAN PERMENDAGRI NO. 77 TAHUN 2020_pelaksanaan dan penatausahaan k...FINAL PEMAPARAN PERMENDAGRI NO. 77 TAHUN 2020_pelaksanaan dan penatausahaan k...
FINAL PEMAPARAN PERMENDAGRI NO. 77 TAHUN 2020_pelaksanaan dan penatausahaan k...fisika putra
 
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Joy Irman
 
Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017
Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017
Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017Rusman R. Manik
 
Bahan sosialisasi pp 12 tahun 2019 kab oi
Bahan sosialisasi pp 12 tahun 2019 kab oiBahan sosialisasi pp 12 tahun 2019 kab oi
Bahan sosialisasi pp 12 tahun 2019 kab oihoyin rizmu
 
Mekanisme Hibah Daerah untuk Sanitasi
Mekanisme Hibah Daerah untuk SanitasiMekanisme Hibah Daerah untuk Sanitasi
Mekanisme Hibah Daerah untuk Sanitasiinfosanitasi
 
Perencanaan Pembangunan dengan Aplikasi Data Spasial
Perencanaan Pembangunan dengan Aplikasi Data Spasial Perencanaan Pembangunan dengan Aplikasi Data Spasial
Perencanaan Pembangunan dengan Aplikasi Data Spasial Dadang Solihin
 
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daerahaRian Saifulloh
 
Bahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdf
Bahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdfBahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdf
Bahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdfmuzakir tombolotutu
 
Sosialisasi Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
Sosialisasi Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/LembagaSosialisasi Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
Sosialisasi Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/LembagaNachan
 
Akuntabilitas Keuangan Daerah. (Local Finance Accountability)
Akuntabilitas Keuangan Daerah. (Local Finance Accountability)Akuntabilitas Keuangan Daerah. (Local Finance Accountability)
Akuntabilitas Keuangan Daerah. (Local Finance Accountability)Deddy Supriady Bratakusumah
 
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah MTEF: Medium Term Expenditure Framework
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah MTEF: Medium Term Expenditure FrameworkKerangka Pengeluaran Jangka Menengah MTEF: Medium Term Expenditure Framework
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah MTEF: Medium Term Expenditure FrameworkDadang Solihin
 
tata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisna
tata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisnatata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisna
tata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisnaBappedaLampungUtara
 
Makalah PROSES PERENCANAAN
Makalah PROSES PERENCANAAN Makalah PROSES PERENCANAAN
Makalah PROSES PERENCANAAN febi diostovel
 
struktur dan penyusunan APBN.pptx
struktur dan penyusunan APBN.pptxstruktur dan penyusunan APBN.pptx
struktur dan penyusunan APBN.pptxRikiWahyudi19
 
Bab 3 PPT Pengelolaan Keuangan Daerah (Bagian 1).pptx
Bab 3 PPT Pengelolaan Keuangan Daerah (Bagian 1).pptxBab 3 PPT Pengelolaan Keuangan Daerah (Bagian 1).pptx
Bab 3 PPT Pengelolaan Keuangan Daerah (Bagian 1).pptxSriHandayani283423
 
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahSujatmiko Wibowo
 
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem MeritPengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem MeritRidho Fitrah Hyzkia
 

What's hot (20)

Kebijakan Umum Penyusunan RPJPD
Kebijakan Umum Penyusunan RPJPD Kebijakan Umum Penyusunan RPJPD
Kebijakan Umum Penyusunan RPJPD
 
KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN 2022 Mendukung Percepatan Pencegahan Stun...
KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN 2022 Mendukung Percepatan Pencegahan Stun...KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN 2022 Mendukung Percepatan Pencegahan Stun...
KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN 2022 Mendukung Percepatan Pencegahan Stun...
 
FINAL PEMAPARAN PERMENDAGRI NO. 77 TAHUN 2020_pelaksanaan dan penatausahaan k...
FINAL PEMAPARAN PERMENDAGRI NO. 77 TAHUN 2020_pelaksanaan dan penatausahaan k...FINAL PEMAPARAN PERMENDAGRI NO. 77 TAHUN 2020_pelaksanaan dan penatausahaan k...
FINAL PEMAPARAN PERMENDAGRI NO. 77 TAHUN 2020_pelaksanaan dan penatausahaan k...
 
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
 
Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017
Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017
Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017
 
Bahan sosialisasi pp 12 tahun 2019 kab oi
Bahan sosialisasi pp 12 tahun 2019 kab oiBahan sosialisasi pp 12 tahun 2019 kab oi
Bahan sosialisasi pp 12 tahun 2019 kab oi
 
Mekanisme Hibah Daerah untuk Sanitasi
Mekanisme Hibah Daerah untuk SanitasiMekanisme Hibah Daerah untuk Sanitasi
Mekanisme Hibah Daerah untuk Sanitasi
 
Perencanaan Pembangunan dengan Aplikasi Data Spasial
Perencanaan Pembangunan dengan Aplikasi Data Spasial Perencanaan Pembangunan dengan Aplikasi Data Spasial
Perencanaan Pembangunan dengan Aplikasi Data Spasial
 
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
 
Bahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdf
Bahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdfBahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdf
Bahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdf
 
6PENYU~2 (1).pptx
6PENYU~2 (1).pptx6PENYU~2 (1).pptx
6PENYU~2 (1).pptx
 
Sosialisasi Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
Sosialisasi Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/LembagaSosialisasi Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
Sosialisasi Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
 
Akuntabilitas Keuangan Daerah. (Local Finance Accountability)
Akuntabilitas Keuangan Daerah. (Local Finance Accountability)Akuntabilitas Keuangan Daerah. (Local Finance Accountability)
Akuntabilitas Keuangan Daerah. (Local Finance Accountability)
 
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah MTEF: Medium Term Expenditure Framework
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah MTEF: Medium Term Expenditure FrameworkKerangka Pengeluaran Jangka Menengah MTEF: Medium Term Expenditure Framework
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah MTEF: Medium Term Expenditure Framework
 
tata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisna
tata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisnatata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisna
tata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisna
 
Makalah PROSES PERENCANAAN
Makalah PROSES PERENCANAAN Makalah PROSES PERENCANAAN
Makalah PROSES PERENCANAAN
 
struktur dan penyusunan APBN.pptx
struktur dan penyusunan APBN.pptxstruktur dan penyusunan APBN.pptx
struktur dan penyusunan APBN.pptx
 
Bab 3 PPT Pengelolaan Keuangan Daerah (Bagian 1).pptx
Bab 3 PPT Pengelolaan Keuangan Daerah (Bagian 1).pptxBab 3 PPT Pengelolaan Keuangan Daerah (Bagian 1).pptx
Bab 3 PPT Pengelolaan Keuangan Daerah (Bagian 1).pptx
 
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah
 
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem MeritPengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
 

Similar to Prinsip2 transfer ke daerah

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 21/PMK.07/2009
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 21/PMK.07/2009PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 21/PMK.07/2009
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 21/PMK.07/2009abeyraffley
 
2018-04-11 (08) Ditjen Perbendaharaan - Mekanisme Penyaluran DAK Fisik dan Da...
2018-04-11 (08) Ditjen Perbendaharaan - Mekanisme Penyaluran DAK Fisik dan Da...2018-04-11 (08) Ditjen Perbendaharaan - Mekanisme Penyaluran DAK Fisik dan Da...
2018-04-11 (08) Ditjen Perbendaharaan - Mekanisme Penyaluran DAK Fisik dan Da...Ahmad Abdul Haq
 
BAHAN_AJAR_DEPUTI_IV_MS2003.ppt
BAHAN_AJAR_DEPUTI_IV_MS2003.pptBAHAN_AJAR_DEPUTI_IV_MS2003.ppt
BAHAN_AJAR_DEPUTI_IV_MS2003.ppternis aisyah
 
2017-08-14 Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
2017-08-14 Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa2017-08-14 Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
2017-08-14 Penyaluran DAK Fisik dan Dana DesaAhmad Abdul Haq
 
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...Ahmad Abdul Haq
 
Kemendagri kebijakan pengelolaan dak perdagangan dlm apbd jan 2012
Kemendagri   kebijakan pengelolaan dak perdagangan dlm apbd jan 2012Kemendagri   kebijakan pengelolaan dak perdagangan dlm apbd jan 2012
Kemendagri kebijakan pengelolaan dak perdagangan dlm apbd jan 2012Operator Warnet Vast Raha
 
S-54 Lengkap.pptx
S-54 Lengkap.pptxS-54 Lengkap.pptx
S-54 Lengkap.pptxLukiBas
 
PMK 204_2022 - BOK - 18 Januari 2022 (net).pdf
PMK 204_2022 - BOK - 18 Januari 2022 (net).pdfPMK 204_2022 - BOK - 18 Januari 2022 (net).pdf
PMK 204_2022 - BOK - 18 Januari 2022 (net).pdfirmanurfitroh
 
Bahan Pengantar Sosialisasi Billing Perbendaharaan updated 23 Des 2021_fix (1...
Bahan Pengantar Sosialisasi Billing Perbendaharaan updated 23 Des 2021_fix (1...Bahan Pengantar Sosialisasi Billing Perbendaharaan updated 23 Des 2021_fix (1...
Bahan Pengantar Sosialisasi Billing Perbendaharaan updated 23 Des 2021_fix (1...PDMSBaubau
 
Materi Pak Dwinanto.pptx
Materi Pak Dwinanto.pptxMateri Pak Dwinanto.pptx
Materi Pak Dwinanto.pptxMetaAmida2
 
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPNAhmad Abdul Haq
 
#1 Kebijakan Penyaluran DF DD.pdf
#1 Kebijakan Penyaluran DF DD.pdf#1 Kebijakan Penyaluran DF DD.pdf
#1 Kebijakan Penyaluran DF DD.pdfErickTanalepy
 
Wajajakkmannajiajakajakqkmmmmmmmmmmm.ppt
Wajajakkmannajiajakajakqkmmmmmmmmmmm.pptWajajakkmannajiajakajakqkmmmmmmmmmmm.ppt
Wajajakkmannajiajakajakqkmmmmmmmmmmm.pptTito Franky
 
Kebijakan dana-alokasi-umum-2021
Kebijakan dana-alokasi-umum-2021Kebijakan dana-alokasi-umum-2021
Kebijakan dana-alokasi-umum-2021BappedaLampungUtara
 
Ung Implementasi Blu 010210
Ung Implementasi Blu 010210Ung Implementasi Blu 010210
Ung Implementasi Blu 010210Arbyn Dungga
 
Slide Materi Perdirjen KKP Domestik_Net 01112022.pptx
Slide Materi Perdirjen KKP Domestik_Net 01112022.pptxSlide Materi Perdirjen KKP Domestik_Net 01112022.pptx
Slide Materi Perdirjen KKP Domestik_Net 01112022.pptxElisaNurCholis1
 
[1 1] hamdani - paparan pp 12 2019
[1 1] hamdani - paparan pp 12 2019[1 1] hamdani - paparan pp 12 2019
[1 1] hamdani - paparan pp 12 2019Ayu U.
 

Similar to Prinsip2 transfer ke daerah (20)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 21/PMK.07/2009
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 21/PMK.07/2009PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 21/PMK.07/2009
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 21/PMK.07/2009
 
2018-04-11 (08) Ditjen Perbendaharaan - Mekanisme Penyaluran DAK Fisik dan Da...
2018-04-11 (08) Ditjen Perbendaharaan - Mekanisme Penyaluran DAK Fisik dan Da...2018-04-11 (08) Ditjen Perbendaharaan - Mekanisme Penyaluran DAK Fisik dan Da...
2018-04-11 (08) Ditjen Perbendaharaan - Mekanisme Penyaluran DAK Fisik dan Da...
 
Kebijakan dana-bagi-hasil-2021
Kebijakan dana-bagi-hasil-2021Kebijakan dana-bagi-hasil-2021
Kebijakan dana-bagi-hasil-2021
 
BAHAN_AJAR_DEPUTI_IV_MS2003.ppt
BAHAN_AJAR_DEPUTI_IV_MS2003.pptBAHAN_AJAR_DEPUTI_IV_MS2003.ppt
BAHAN_AJAR_DEPUTI_IV_MS2003.ppt
 
2017-08-14 Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
2017-08-14 Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa2017-08-14 Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
2017-08-14 Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
 
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
 
Kemendagri kebijakan pengelolaan dak perdagangan dlm apbd jan 2012
Kemendagri   kebijakan pengelolaan dak perdagangan dlm apbd jan 2012Kemendagri   kebijakan pengelolaan dak perdagangan dlm apbd jan 2012
Kemendagri kebijakan pengelolaan dak perdagangan dlm apbd jan 2012
 
S-54 Lengkap.pptx
S-54 Lengkap.pptxS-54 Lengkap.pptx
S-54 Lengkap.pptx
 
PMK 204_2022 - BOK - 18 Januari 2022 (net).pdf
PMK 204_2022 - BOK - 18 Januari 2022 (net).pdfPMK 204_2022 - BOK - 18 Januari 2022 (net).pdf
PMK 204_2022 - BOK - 18 Januari 2022 (net).pdf
 
Bahan Pengantar Sosialisasi Billing Perbendaharaan updated 23 Des 2021_fix (1...
Bahan Pengantar Sosialisasi Billing Perbendaharaan updated 23 Des 2021_fix (1...Bahan Pengantar Sosialisasi Billing Perbendaharaan updated 23 Des 2021_fix (1...
Bahan Pengantar Sosialisasi Billing Perbendaharaan updated 23 Des 2021_fix (1...
 
Materi Pak Dwinanto.pptx
Materi Pak Dwinanto.pptxMateri Pak Dwinanto.pptx
Materi Pak Dwinanto.pptx
 
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
 
#1 Kebijakan Penyaluran DF DD.pdf
#1 Kebijakan Penyaluran DF DD.pdf#1 Kebijakan Penyaluran DF DD.pdf
#1 Kebijakan Penyaluran DF DD.pdf
 
Wajajakkmannajiajakajakqkmmmmmmmmmmm.ppt
Wajajakkmannajiajakajakqkmmmmmmmmmmm.pptWajajakkmannajiajakajakqkmmmmmmmmmmm.ppt
Wajajakkmannajiajakajakqkmmmmmmmmmmm.ppt
 
Kebijakan dana-alokasi-umum-2021
Kebijakan dana-alokasi-umum-2021Kebijakan dana-alokasi-umum-2021
Kebijakan dana-alokasi-umum-2021
 
Presentasi dak
Presentasi dakPresentasi dak
Presentasi dak
 
Ung Implementasi Blu 010210
Ung Implementasi Blu 010210Ung Implementasi Blu 010210
Ung Implementasi Blu 010210
 
Kebijakan dana alokasi umum 2021
Kebijakan dana alokasi umum 2021Kebijakan dana alokasi umum 2021
Kebijakan dana alokasi umum 2021
 
Slide Materi Perdirjen KKP Domestik_Net 01112022.pptx
Slide Materi Perdirjen KKP Domestik_Net 01112022.pptxSlide Materi Perdirjen KKP Domestik_Net 01112022.pptx
Slide Materi Perdirjen KKP Domestik_Net 01112022.pptx
 
[1 1] hamdani - paparan pp 12 2019
[1 1] hamdani - paparan pp 12 2019[1 1] hamdani - paparan pp 12 2019
[1 1] hamdani - paparan pp 12 2019
 

More from Herry Prananto

Kajian mapping keuangan daerah
Kajian mapping keuangan daerahKajian mapping keuangan daerah
Kajian mapping keuangan daerahHerry Prananto
 
Kajian sinkronisasi pungutan pusat dan daerah
Kajian sinkronisasi pungutan pusat dan daerahKajian sinkronisasi pungutan pusat dan daerah
Kajian sinkronisasi pungutan pusat dan daerahHerry Prananto
 
Kajian pengalihan dana dekon & tp
Kajian pengalihan dana dekon & tpKajian pengalihan dana dekon & tp
Kajian pengalihan dana dekon & tpHerry Prananto
 
Kajian pemekaran daerah
Kajian pemekaran daerahKajian pemekaran daerah
Kajian pemekaran daerahHerry Prananto
 
Kajian formula rating daerah
Kajian formula rating daerahKajian formula rating daerah
Kajian formula rating daerahHerry Prananto
 
Pmk 165 th 2012 pengalokasian anggaran transfer ke daerah
Pmk 165 th 2012 pengalokasian anggaran transfer ke daerahPmk 165 th 2012 pengalokasian anggaran transfer ke daerah
Pmk 165 th 2012 pengalokasian anggaran transfer ke daerahHerry Prananto
 
Japan’s development experience edited
Japan’s development experience editedJapan’s development experience edited
Japan’s development experience editedHerry Prananto
 
Seto city introduction
Seto city introductionSeto city introduction
Seto city introductionHerry Prananto
 
Good governance theory and practice08
Good governance theory and practice08Good governance theory and practice08
Good governance theory and practice08Herry Prananto
 
Aichi financial standing
Aichi financial standingAichi financial standing
Aichi financial standingHerry Prananto
 
Sosialisasi samarinda 2011
Sosialisasi samarinda 2011Sosialisasi samarinda 2011
Sosialisasi samarinda 2011Herry Prananto
 
Assessment Center DJPK
Assessment Center DJPKAssessment Center DJPK
Assessment Center DJPKHerry Prananto
 

More from Herry Prananto (15)

Kajian mapping keuangan daerah
Kajian mapping keuangan daerahKajian mapping keuangan daerah
Kajian mapping keuangan daerah
 
Kajian sinkronisasi pungutan pusat dan daerah
Kajian sinkronisasi pungutan pusat dan daerahKajian sinkronisasi pungutan pusat dan daerah
Kajian sinkronisasi pungutan pusat dan daerah
 
Kajian pengalihan dana dekon & tp
Kajian pengalihan dana dekon & tpKajian pengalihan dana dekon & tp
Kajian pengalihan dana dekon & tp
 
Kajian pemekaran daerah
Kajian pemekaran daerahKajian pemekaran daerah
Kajian pemekaran daerah
 
Kajian formula rating daerah
Kajian formula rating daerahKajian formula rating daerah
Kajian formula rating daerah
 
Konsolidasi 2011
Konsolidasi 2011Konsolidasi 2011
Konsolidasi 2011
 
Buletin defis 02 djpk
Buletin defis 02   djpkBuletin defis 02   djpk
Buletin defis 02 djpk
 
Pmk 165 th 2012 pengalokasian anggaran transfer ke daerah
Pmk 165 th 2012 pengalokasian anggaran transfer ke daerahPmk 165 th 2012 pengalokasian anggaran transfer ke daerah
Pmk 165 th 2012 pengalokasian anggaran transfer ke daerah
 
Japan’s development experience edited
Japan’s development experience editedJapan’s development experience edited
Japan’s development experience edited
 
Ombusman
OmbusmanOmbusman
Ombusman
 
Seto city introduction
Seto city introductionSeto city introduction
Seto city introduction
 
Good governance theory and practice08
Good governance theory and practice08Good governance theory and practice08
Good governance theory and practice08
 
Aichi financial standing
Aichi financial standingAichi financial standing
Aichi financial standing
 
Sosialisasi samarinda 2011
Sosialisasi samarinda 2011Sosialisasi samarinda 2011
Sosialisasi samarinda 2011
 
Assessment Center DJPK
Assessment Center DJPKAssessment Center DJPK
Assessment Center DJPK
 

Recently uploaded

KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYAKREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYARirilMardiana
 
Arah Kebijakan IKPA tahun 2023 fokus tentang capaian output
Arah Kebijakan IKPA tahun 2023  fokus tentang capaian outputArah Kebijakan IKPA tahun 2023  fokus tentang capaian output
Arah Kebijakan IKPA tahun 2023 fokus tentang capaian outputjafarismail7
 
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptxPPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptximamfadilah24062003
 
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.pptkonsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.pptAchmadHasanHafidzi
 
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptxBAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptxTheresiaSimamora1
 
SIKLUS Akuntansi Perusahaan Dagang (1).ppt
SIKLUS Akuntansi Perusahaan Dagang (1).pptSIKLUS Akuntansi Perusahaan Dagang (1).ppt
SIKLUS Akuntansi Perusahaan Dagang (1).pptDenzbaguseNugroho
 
MATERI PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN.pptx
MATERI PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN.pptxMATERI PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN.pptx
MATERI PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN.pptxDenzbaguseNugroho
 
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIAKONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIAAchmadHasanHafidzi
 
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptx
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptxV5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptx
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptxBayuUtaminingtyas
 
Menganalisis Pasar Konsumen dan Pasar Bisnis
Menganalisis Pasar Konsumen dan Pasar BisnisMenganalisis Pasar Konsumen dan Pasar Bisnis
Menganalisis Pasar Konsumen dan Pasar BisnisGallynDityaManggala
 
BAB 1 Pengantar_e-commerce dalam peekonomian indonesia
BAB 1 Pengantar_e-commerce dalam peekonomian indonesiaBAB 1 Pengantar_e-commerce dalam peekonomian indonesia
BAB 1 Pengantar_e-commerce dalam peekonomian indonesiaTriskaDP
 
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahKeseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.pptKonsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.pptAchmadHasanHafidzi
 
MENCIPTAKAN HUBUNGAN DAN NILAI PELANGGAN
MENCIPTAKAN HUBUNGAN DAN NILAI PELANGGANMENCIPTAKAN HUBUNGAN DAN NILAI PELANGGAN
MENCIPTAKAN HUBUNGAN DAN NILAI PELANGGANGallynDityaManggala
 
power point tentang koperasi simpan pinjam di indonesia
power point tentang koperasi simpan pinjam di indonesiapower point tentang koperasi simpan pinjam di indonesia
power point tentang koperasi simpan pinjam di indonesiaMukhamadMuslim
 

Recently uploaded (16)

KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYAKREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
 
Arah Kebijakan IKPA tahun 2023 fokus tentang capaian output
Arah Kebijakan IKPA tahun 2023  fokus tentang capaian outputArah Kebijakan IKPA tahun 2023  fokus tentang capaian output
Arah Kebijakan IKPA tahun 2023 fokus tentang capaian output
 
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptxPPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
 
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.pptkonsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
 
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptxBAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
 
SIKLUS Akuntansi Perusahaan Dagang (1).ppt
SIKLUS Akuntansi Perusahaan Dagang (1).pptSIKLUS Akuntansi Perusahaan Dagang (1).ppt
SIKLUS Akuntansi Perusahaan Dagang (1).ppt
 
MATERI PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN.pptx
MATERI PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN.pptxMATERI PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN.pptx
MATERI PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN.pptx
 
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIAKONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
 
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptx
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptxV5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptx
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptx
 
Menganalisis Pasar Konsumen dan Pasar Bisnis
Menganalisis Pasar Konsumen dan Pasar BisnisMenganalisis Pasar Konsumen dan Pasar Bisnis
Menganalisis Pasar Konsumen dan Pasar Bisnis
 
BAB 1 Pengantar_e-commerce dalam peekonomian indonesia
BAB 1 Pengantar_e-commerce dalam peekonomian indonesiaBAB 1 Pengantar_e-commerce dalam peekonomian indonesia
BAB 1 Pengantar_e-commerce dalam peekonomian indonesia
 
ANALISIS SENSITIVITAS METODE GRAFIK.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS METODE GRAFIK.pptxANALISIS SENSITIVITAS METODE GRAFIK.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS METODE GRAFIK.pptx
 
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahKeseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
 
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.pptKonsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
 
MENCIPTAKAN HUBUNGAN DAN NILAI PELANGGAN
MENCIPTAKAN HUBUNGAN DAN NILAI PELANGGANMENCIPTAKAN HUBUNGAN DAN NILAI PELANGGAN
MENCIPTAKAN HUBUNGAN DAN NILAI PELANGGAN
 
power point tentang koperasi simpan pinjam di indonesia
power point tentang koperasi simpan pinjam di indonesiapower point tentang koperasi simpan pinjam di indonesia
power point tentang koperasi simpan pinjam di indonesia
 

Prinsip2 transfer ke daerah

  • 1. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN DIREKTORAT DANA PERIMBANGAN Prinsip-prinsip Transferke Daerah Disampaikanpada Forum SilaturahmiMahasiswa UNDIP & DJPK, 6 Mei 2010 Surabaya, 27 April 2010
  • 2.
  • 3. PP 55/2005 tentang Dana Perimbangan
  • 4.
  • 5. SDA
  • 6. DBH
  • 7. DAU
  • 8. DAKDana Perimbangan Transfer ke Daerah Dana Otsus Penyelenggaraan Desentralisasi (Masuk APBD) Dana Penyesuaian
  • 9. Dana APBN ke Daerah Instansi Vertikal Transfer kedaerah Dana Bantuan Dana Subsidi Dekon dan TP
  • 10.
  • 12.
  • 13. Penyaluran danaTransfer ke Daerah dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
  • 14.
  • 15. Perubahan Pola Pelaksanaan Transfer Ke Daerah 2008 (PMK 04/2008) 2007 dan tahun2 sebelumnya 2009 (PMK 21/2009) 2010 (PMK ……../2010) Pemda SPM DJPK SPM KPPN DJPbn SP2D SP2D Rek Kas Umum Negara Rek Kas Negara RKUD (Pemda) RKUD (Pemda)
  • 16. PolaPenyaluranBelanjaKe Daerahs.d. 2007 SPM 467 178 SP2D KPPN daerah kppn KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN 9
  • 17. new design Transfer ke Daerah 2008 = 484 daerah pusat 10 2009 = 510 daerah 2010 = 524 daerah
  • 18.
  • 21. Satu Rekening & Informatif
  • 22.
  • 23.
  • 24.
  • 25.
  • 26. Disediakan layanan tertulis berupa “Lembar Konfirmasi/Kuitansi”
  • 27.
  • 28.
  • 29. DokumenPelaksanaanAnggaranTransferke Daerah DokumenKPA (Ditjen PK) - DIPA - SPAT - SPP - SPM DokumenPemda(Penerima Transfer) - Nota Kredit - LembarKonfirmasi DokumenAkuntansi & Pelaporan - SPM - SP2D - LembarKonfirmasi Dokumen BUN (DitjenPerbendaharaan) - SP2D
  • 30. DBH PBB Bagian Pusat yang dikembalikan secara merata kepada Kab/Kota PENYALURAN DBH PBB November Agustus April 50% 25% Alokasi Definitif minus Penyaluran Tahap 1 & 2 Tahap 3 Tahap 1 Tahap 2 Dari perkiraan alokasi pada Bulan April dari perkiraan alokasi dari perkiraan alokasi
  • 31. PENYALURAN DBH PBB DBH PBB Bagian Pusat yang dikembalikan sebagaiinsentif kepada Kab/Kota November DiberikankepadaKab/Kota yang mencapai target PBB sektorPedesaan/ Perkotaan TA sebelumnya. DisalurkanbersamaandenganTahap 3
  • 32. DBH BPHTB Bagian Pusat yang dikembalikan secara merata kepada Kab/Kota PENYALURAN DBH BPHTB November Agustus April 25% 25% Alokasi Definitif minus Penyaluran Tahap 1 & 2 Tahap 3 Tahap 1 Tahap 2 Dari perkiraan alokasi pada Bulan April dari perkiraan alokasi dari perkiraan alokasi
  • 33.
  • 34. Hari Rabu untuk DBH BPHTB, dan Hari Jum’at untuk DBH PBB Bagian Daerah
  • 35.
  • 36. Penyaluran DBH CHT 20% Tahap 1 30% Tahap 2 30% Tahap 3 Dari alokasi sementara Tahap 4 Selisih antara alokasi definitif dengan jumlah penyaluran Triwulan I, II, III.
  • 37. PENYALURAN DBH SDA 1 20% Tw - I 2 PMK Alokasi 3 4 20% Tw - II 5 PMK Alokasi 6 7 Realisasi PNBP hasil rekonsiliasi dikalikan porsi DBH dikurangi penyaluran Tw I dan Tw II Tw - III 8 9 10 Realisasi PNBP hasil rekonsiliasi dikalikan porsi DBH dikurangi penyaluran Tw I s/d Tw III 11 Tw - IV 12
  • 38.
  • 39.
  • 40. POLA PENYALURAN DANA OTONOMI KHUSUS dan DANA PENYESUAIAN Penyaluran Dana OtsusdilaksanakansetelahmendapatpertimbangandariMenteriDalamNegeri. Dicairkandalam 3 tahapanyaituTahap I (Maret) (30%),Tahap II (Juli) 45%, danTahap III (Oktober) 25%. PenyaluranDana Penyesuaiandilaksanakansesuaiperaturan yang berlaku
  • 41. KementerianKeuanganRI - 2010 Sekian dan TerimaKasih DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN RI Jl. Dr Wahidin No. 1 GedungSutiknoSlamet (Gdg D) Lt. 16 Jakarta 10710 Telepon : (021) 3509442, 3509445 Fax : (021) 3506218 Website : www.djpk.depkeu.go.id