Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Cilegon No 5 Tahun 2001 tentang pelanggaran kesusilaan, minuman keras, perjudian, penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Dokumen tersebut membahas implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Cilegon No 5 Tahun 2001 tentang pelanggaran sosial. 2. Kebijakan tersebut berupaya menindak pel

1. IMPLEMENTASI & FORMULASI KEBIJAKAN PUBLIK
Implementasi Kebijakan Peraturan daerah Kota Cilegon No 5 Tahun 2001 tentang
pelanggaran kesusilaan, minuman keras, perjudian, penyalahgunaan narkotika,
psikotropika dan zat adiktif
Dosen:
DR. AGUS SJAFARI, M.Si
LEO AGUSTINO, P.hd
Di Susun Oleh:
FIRMAN KHAIRUL HAKIM
7775143385
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK (MAP)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA (UNTIRTA)
SERANG 2015

2. I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Seiring dengan perubahan jaman perubahan sosial semakin banyak terjadi. Kemajuan
zaman yang syarat dengan tehnologi, pada satu segi diyakini telah membawa perubahan yang
positif dalam pembangunan fisik. Namun seiring dengan perubahan positif yang ada perubahan
negatif pun menyertainya. Tidak dapat dihindarkan ekses dari kemajuan fisik, membawa
pengaruh terhadap perubahan pola budaya, struktur dan stratifikasi masyarakat, keyakinan
masyarakat, pola dan gaya hidup. Ditambah pula dengan tekanan ekonomi, keadaan psikologis
masyarakat di tengah perubahan telah memicu dan menimbulkan penyakit-penyakit sosial di
kalangan masyarakat.
Sebagai Kota yang menjadi jalur utama masuk Pulau Jawa dari Pulau Sumatera, Kota
Cilegon memiliki masyarakat yang majemuk sehingga dibutuhkan peraturan-peraturan daerah
yang tetap memperhatikan hak-hak masyarakat Kota Cilegon itu sendiri. Kemajemukan
masyarakat Kota Cilegon menyebabkan keanekaragaman perilaku masyarakat, baik berprilaku
positif maupun negatif yang berpotensi mengganggu ketertiban di kehidupan bermasyarakat.
Keberadaan minuman keras dan tempat portitusi di Kota Cilegon itu sendiri sangat
mudah ditemukan dan keberadaan penjual minuman keras sering ditemukan di warung-warung
pinggir jalan, sedangkan potitusi sering dijumpai ditempat hiburan malam seperti tempat karaoke
salon dan lain sebagainya, Selain tempat hiburan malam, warung-warung disekitar pasar lama,
Krenceng pun menjual minuman keras. Sedangkan warung-warung yang berbaris sepanjang
jalan menuju pelabuhan Merak dan anyer, terutama di daerah Jalan Cikuasa atas menjual
beberapa jenis minuman keras. Kebanyakan bangunan tersebut digunakan untuk tempat usaha.
Mulai dari rumah makan hingga warung kopi, tetapi minuman keras berkadar diatas 10%
diperjualbelikan diwarung tersebut.
Perlindungan secara hukum terhadap warga negara merupakan hal yang wajib dilakukan
bagi sebuah negara baik secara jasmani maupun rohani sebagaimana yang tertera pada alinea ke
4 (empat) pada Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi melindungi segenap Bangsa

3. Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Komitmen pemerintah Kota Cilegon
melindungi warganya dengan melalui terbitnya Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang
Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika
dan Zat Adiktif Lainnya di Kota Cilegon Provinsi Banten
B. Perumusan Masalah
Rumusan masalah penelitian yaitu :
1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Perda No 5 Tahun 2001 tentang pelanggaran kesusilaan,
minuman keras, perjudian, penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif di Kota
Cilegon Provinsi Banten?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menindak peredaran
minuman keras dan Tempat Portitusi kota Cilegon Provinsi Banten?.
C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian yaitu :
1. Untuk mengetahui sejauhmana Implementasi Kebijakan Perda No 5 Tahun 2001 tentang
Pelanggaran kesusilaan, minuman keras, perjudian, penyalahgunaan narkotika, psikotropika
dan zat adiktif di kota Cilegon Provinsi Banten.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menindak
peredaran minuman keras dan Tempat Portitusi di kota Cilegon.
D. Manfaat penelitian
a. Manfaat Teoritis
Mengetahui konsep-konsep kebijakan publik dan implementasi dari suatu kebijakan publik.
b. Manfaat Praktis
Dapat dijadikan bahan masukan pemerintah daerah dalam melakukan penertiban pengedaran
minuman keras dan portitusi.

4. II. Landasan Teori
Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti
pelaksaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang
dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.
Kamus Webster, merumuskan bahwa to implement (mengimplementasikan) berarti to
provide the means for carryingout (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), to give
practicia effect to (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut
mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertakan sarana yang
mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu.
Pengertian implemntasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa
sebenarnya kebijakan itu hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti
undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi
sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau
tujuan yang diinginkan.
Kebijakan publik adalah apa pun juga yang dipilih oleh pemerintah, apakah mengerjakan
sesuatu itu atau tidak mengerjakan sesuatu itu. kebijakan publik. Kebijakan Publik sebagai
suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang saling berkaitan yang
mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat“1
a. Konsep Implementasi
Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Browne dan
Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2004:7) mengemukakan bahwa:
“implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”
Implementasi melibatkan usaha dari policy makers untuk memengaruhi apa yang
oleh Lipsky disebut “street level bureaucrats” untuk memberikan pelayanan atau
mengatur prilaku kelompok sasaran (target group).
Untuk kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang
berfungsi sebagai implementor, misalnya, kebijakan komite sekolah untuk mengubah
metode pengajaran guru dikelas. Sebaliknya untuk kebijakan makro, misalnya, kebijakan
1 Wahab, Solichin Abdul. 2005. Analisis Kebijakan : dari Formulasi ke Implementasi
Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 4

5. pengurangan kemiskinan di pedesaan, maka usaha-usaha implementasi akan melibatkan
berbagai institusi, seperti birokrasi kabupaten, kecamatan, pemerintah desa.
Pelaksanaan suatu kebijakan, menurut Grindle (1980:8-12) sangat ditentukan oleh isi
kebijakan dan konteks kebijakan. Isi kebijakan mencakup :
1. kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.
2. jenis manfaat yang akan dihasilkan
3. derajat perubahan yang akan diinginkan.
4. kedudukan pembuat kebijakan.
5. siapa pelaksana program.
6. sumberdaya yang dikerahkan.
Sedang konteks kebijakan mencakup :
1. kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat.
2. karakteristik lembaga dan penguasa.
3. kepatuhan serta daya tangkap pelaksana terhadap kebijakan. Di sini kebijakan
yang menyangkut banyak kepentingan yang berbeda akan lebih sulit
diimplementasikan dibanding yang menyangkut sedikit kepentingan. Oleh
karenanya tinggi-rendahnya intensitas keterlibatan berbagai pihak (politisi,
pengusaha, masyarakat, kelompok sasaran dan sebagainya) dalam implementasi
kebijakan akan berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan.
Proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur yang penting dan
mutlak, seperti dikemukakan oleh Syukur Abdullah (1987;11), yaitu:
a. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan;
b. Target groups, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan
dapat menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan;
c. Unsur pelaksana (implementor), baik organisasi atau perorangan, yang
bertanggungjawab dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan dari proses
implementasi tersebut.
Adapun makna Implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979)
sebagaimana dikutip dalam buku Solichin Abdul Wahab (2008; 65 ), mengatakan bahwa ,yaitu:

6. “Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program
dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi
kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah
disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-
usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata
pada masyarakat atau kejadian kejadian”.
Dari pandangan kedua ahli diatas dapat dikatakan bahwa suatu proses implementasi
kebijaksanaan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif
yang bertanggung jawab untuk melaksanakan suatu program yang telah ditetapkan serta
menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan
kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang secara langsung maupun tidak langsung dapat
mempengaruhi segala pihak yang terlibat, sekalipun dalam hal ini dampak yang diharapkan
ataupun yang tidak diharapkan.
Sementara Budi Winarno (2002), yang mengatakan bahwa:
“implementasi kebijakan dibatasi sebagai menjangkau tindakan-tindakan yang dilakukan
oleh individu-individu pemerintah dan individu-individu swasta (kelompok-kelompok)
yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-
keputusan kebijaksanaan sebelumnya”.
Model proses implementasi kebijakan
1. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan
2. Sumber-sumber kebijakan
3. Karakteristik badan-badan pelaksana
4. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial, dan politik :
5. Kecendrungan pelaksana (implementors)
6. Kaitan antara komponen-komponen model
7. Masalah kapasitas.

7. b. Teori Merilee S. Grindle (1980 )
Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle ( 1980 ) dipengaruhi oleh dua
variabel besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi.variabel isi kebijakan ini
mencakup:
1. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan.
2. Jenis manfaat yang diterima oleh target group.
3. Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan.
4. Apakah letak sebuah program sudah tepat.
5. Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan
6. Apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.
Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup:
1. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang
terlibat dalam implementasi kebijakan.
2. Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa.
3. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.
Untuk memperlancar implementasi kebijakan, perlu dilakukan diseminasi dengan baik.
Syarat pengelolaan diseminasi kebijakan ada empat, yakni: (1) adanya respek anggota
masyarakat terhadap otoritas pemerintah untuk menjelaskan perlunya secara moral mematuhi
undang-undang yang dibuat oleh pihak berwenang; (2) adanya kesadaran untuk menerima
kebijakan. Kesadaran dan kemauan menerima dan melaksanakan kebijakan terwujud manakala
kebijakan dianggap logis; (3) keyakinan bahwa kebijakan dibuat secara sah; (4) awalnya suatu
kebijakan dianggap kontroversial, namun dengan berjalannya waktu maka kebijakan tersebut
dianggap sebagai sesuatu yang wajar.

8. III. Metodologi Penelitian
Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan
data tentang Implementasi Kebijakan Perda no 5 tahun 2001 Di Kota Cilegon yang sesuai
dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka dalam penelitian menggunakan
metode deskripsi kualitatif.
a. Teknik pengumpulan data
Observasi Pendahuluan; Observasi Lapangan, berpartisipasi (participant observation);
wawancara; Internet, dan Studi dokumentasi.
b. Teknik Analisis Data
Proses analisis data dilakukan melaliu Transkrip Data; Penyimpulan Sederhana; Triangulasi;
Penyimpulan Akhir data.
c. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian dilakukan dikota Cilegon.
IV. Pembahasan
a. Gambaran Umum
Kota Cilegon adalah sebuah kota di Provinsi Banten, Indonesia. Cilegon berada di ujung
barat laut pulau Jawa, di tepi Selat Sunda. Kota ini dulunya merupakan bagian dari wilayah
Kabupaten Serang, kemudian ditingkatkan statusnya menjadi kota administratif, dan sejak
tanggal 20 April 1999 ditetapkan sebagai kotamadya (sebutan kotamadya diganti dengan kota
sejak tahun 2001). Cilegon dikenal sebagai kota industri, dan menjadi pusat industri di kawasan
Banten bagian barat. Kota Cilegon dilintasi jalan negara lintas Jakarta-Merak, dan dilalui jalur
kereta api Jakarta-Merak. Kota Cilegon terdiri atas 8 kecamatan yang dibagi lagi atas sejumlah
kelurahan.2
b. Implementasi Perda No 5 Tahun 2001 di Kota Cilegon
Penyakit masyarakat adalah hal-hal atau perbuatan yang terjadi ditengah-tengah
masyarakat yang tidak menyenangkan masyarakat atau meresahkari masyarakat yang tidak
sesuai dengan aturan agama dan adat serta tatakrama kesopanan sedangkan akibat hukumnya
2 http://www.kotacilegon.com/2011/06/sejarah-kota-cilegon.html, diakses pada tanggal 26 Juni 2015.

9. bagi sipelaku ada yang belum terjangkau oleh ketentuan perundang-undangan yang ada, dan
dapat disimpulkan bahwa penyakit masyarakat adalah perilaku atau kebiasaan-kebiasaan buruk
anggota masyarakat yang telah membudaya, dimana kebiasaan tersebut melanggar norma, adat
dan hukum yang berlaku.
Prostitusi disini bukanlah semata-mata merupakan gejala pelanggaran moral tetapi
merupakan suatu kegiatan perdagangan. Kegiatan prostitusi ini berlangsung cukup lama, hal ini
mungkin di sebabkan karena dalam prakteknya kegiatan tersebut berlangsung karena banyaknya
permintaan dari konsumen terhadap jasa pelayanan kegiatan seksual tersebut oleh sebab itu
semakin banyak pula tingkat penawaran yang di tawarkan. Di negara-negara lain istilah
prostitusi dianggap mengandung pengertian yang negatif. Di Indonesia, para pelakunya diberi
sebutan Pekerja Seks Komersial (PSK). Ini artinya bahwa para perempuan itu adalah orang yang
tidak bermoral karena melakukan suatu pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai
kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat. Karena pandangan semacam ini, para pekerja seks
mendapatkan cap buruk (stigma) sebagai orang yang kotor, hina, dan tidak bermartabat. Tetapi
orang-orang yang mempekerjakan mereka dan mendapatkan keuntungan besar dari kegiatan ini
tidak mendapatkan cap demikian.
Beberapa faktor yang menjadikan PSK menjadi pelacur adalah: 1) para pekerja seks itu
terpaksa menjalani pekerjaannya sebagai PSK karena tekanan ekonomi, 2) ingin membantu
keluarga yang miskin, 3) ditelantarkan suaminya sementara anak-anaknya harus tetap makan, 4)
ingin membiayai pengobatan orang tuanya, 5) ada juga yang terpaksa disetujui suaminya karena
benar-benar hidup amat miskin. Perlu untuk diketahui bahwa sebenarnya jika mereka boleh
memilih, mereka tidak ingin jadi PSK, tetapi apa daya, mereka tidak punya kepandaian atau
keterampilan. Karena itulah mereka tetap mempertahan diri menjadi pelacur hanya demi sesuap
nasi. Akibat dari mempertahankan diri dalam jangka yang lama tersebut secara tidak langsung
perilaku itu menjadi bagian dari kehidupannya.
Miras adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan
konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Apabiila dikonsumsi berlebihan, minuman
beralkohol dapat menimbulkan ganggguan mental organik (GMO), yaitu gangguan dalam fungsi
berpikir, merasakan, dan berprilaku. Timbulnya GMO itu disebabkan reaksi langsung alkohol
pada sel-sel saraf pusat. Karena sifat adiktif alkohol itu, orang yang meminumnya lama-
kelamaan tanpa sadar akan menambah takaran/dosis sampai pada dosis keracunan atau mabuk.

10. Ditinjau dari segi sisi negatifnya mengkonsumsi miras dapat memberikan efek yang negatif pada
pelaku, keluarga, dan masyarakat atau negara. Kemudian belum ada batasan dari para ahli
tentang batasan yang tepat baik dari segi umur maupun kondisi atau situasi, atau dari segi jenis
kelamin laki-laki atau perempuan untuk mengkonsumsi miras. Pada dasarnya semua berpendapat
bahwa miras merugikan bagi manusia.
Miras yang biasa dikonsumsi para remaja, laki-laki dan perempuan, sebenarnya tidak ada
kaitannya dengan masalah krisis ekonomi, tetapi hal ini lebih diakibatkan oleh adanya istilah
gaya hidup dan pergaulan remaja. Banyak dikalangan remaja yang mengkonsumsi miras atau
ganja misalnya, karena pergaulan di antara mereka menyebabkan mereka harus mengikuti
kebiasaan teman-temanya yang lagi dianggap trend. Jika tidak mabuk tidak dianggap hebat, jika
tidak bertato tidak disebut jantan, dan berbagai istilah dan simbol-simbol lainnya yang cukup
menyesatkan.
Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras,
Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon
yang melarang minuman beralkohol diatas 0%. Pelaksana Program merupakan bagian yang
terpenting yang harus disukseskan. Keberhasilan suatu kebijakan tentunya harus didukung
adanya pelaksanaan yang sinergis dan selaras antara pihak terkait, sehingga tujuan bisa tercapai
seutuhnya. Kordinasi yang terjalin hendaknya memiliki kesamaan tujuan dengan baik dan
seimbang. Dalam pemberantasan pengedaran minuman keras telah terjalin koordinasi dengan
baik antar 3 instansi yang terkait dengan implementasi Peraturan Daerah yaitu Satuan Polisi
Pamong Praja sebagai pelaksana teknis kebijakan dengan Pihak kepolisian, TNI, Kodim, dan
Polisi Militer terkait dengan kegiatan penertiban seperti razia.
Pelanggaran Kesusilaan adalah meliputi portitusi, perbuatan yang membangkitkan
syahwat, baik perbuatan asusila maupun dengan cara memperdengarkan lagu, menempelkan
gambar-gambar maupun tulisan atau perbuatan lainnya yang bertentangand engan agama, adat
istiadat dan kebudayaan.
Portitusi adalah pertukaran hubungan seksual diluar ikatan perkawinan dengan imbalan
uang atau hadiah-hadiah tau imbalan lainnya.
Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis
maupun bukan sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan

11. rasa, dan menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke
dalam golongan-golongan sebagaimana di atur dalam undang-undang No 22 Tahun 1997.
Pada bab 2 Pasal 4 dijelaskan bahwa pemilik rumah atau bangunan apapun bentuknya,
dilarang membiarkan rumah dan/atau bangunan miliknya tersebut, baik dipakai sendiri atau
dikontrakan atau dikuasakan pemakainnya kepada orang lain, padahal ia mengetahui digunakan
sebagai tempat portitusi.
Kota Cilegon yang dikenal sebagai kota santri dan Kiai, hiburan malam bak cendawan di
musim penghujan. Bahkan sejumlah tempat hiburan malam yang tak hanya melanggar jam
operasi, tapi juga menyediakan minuman keras dan penjajah sex komersial (PSK). Hal itu
terungkap dari surat rekomendasi komisi II kepada Ketua DPRD Kota Cilegon dengan nomor
420/26/komisi II. Surat tersebut merupakan rekomendasi hasil sidak komisi II ke sejumlah
tempat hiburan malam pada 19 Desember 2014 lalu.3
Dari data yang dihimpun terdapat delapan tempat hiburan yang direkomendasikan agar
ditindaklanjuti oleh Pemkot Cilegon. Ketujuh tempat hiburan tersebut yakn Inul Vista, Evan
Karoke, Amigos, LM/Modern, Grand Krakatau/New Saiki, Regent dan Dinastsy, kedelapan
tempat inilah yang selama ini masih menjajahkan Portitusi dan Miras dilingkungan Kota Cilegon
Provinsi Banten.
Dalam segi penertiban lokasi tersebut diatas, masih banyak kekurangan baik kurang
tegasnya aparat yang ditugaskan, Penjual dan konsumen minuman keras, dan terdapat beberapa
oknum dari penegak pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang mengambil keuntungan dari
terbitnya perda no 5 tahun 2001 di kota cilegon, seperti adanya pungutan liar yang dilakukan
oleh aparat sehingga membiarkan tempat tersebut terus beroperasi seperti biasa, dan dalam
aturan sangksi kepada pelaku perdaran miras, hukuman yang diatur dalam Perda cuma denda
Rp750 ribu atau kurungan tiga bulan. Kondisi itulah yang salah satunya menyebabkan timbul
keberanian dari penjual maupun konsumen.
3 http://wongbanten.com/wow-hiburan-malam-di-kota-cilegon-sediakan-psk/, diakses pada tanggal 26 Juni
2015.

12. V. Kesimpulan dan Saran
a. Kesimpulan
Kebijakan pemerintah daerah dalam menindak peredaran minuman keras dan portitusi
di kota Cilegon belum maksimal, karena sudah di jelaskan pada Peraturan Daerah No 5
Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan
Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. Akan tetatapi untuk menegakkan peraturan
daerah tersebut masih di temukan banyak kendala seperti kurangnya personil keamanan yang
mempunyai komitmen, karena masih banyak aparat yang menerima suap dari pengedar, serta
kurang tegasnya pemerintah kota cilegon dalam memberantas minuman keras dan portitusi,
sehingga masih banyak warung-warung dan tempat hiburan malam yang menyediakan
minuman keras dan wanita penghibur.
b. Saran
Setiap pemakai minuman keras setelah terjaring perlu diadakan pembinaan dan
pendidikan terhadap penjual minuman keras berserta konsumen maupun Pelaku Portitusi.
Pembinaan tersebut bisa berupa pemberian pendidikan keterampilan, sehingga setelah
terjaring razia para penjual mampu untuk membuka usaha lain dan mencari pekerjaan lain.
Pelaksanaan penertiban perlu dilakukan secara terencana dan mungkin juga tidak
terencana, dan perlu di adakannya punishment (hukuman) bagi pelaku baik sanksi sosial
dan materi,. Kemudian perlu dilakukan pembinaan secara mental dan pemberian ganjaran
bagi aparat penertiban yang ikut terlibat dalam pungutan dana dan atau dalam bentuk
apapaun yang menyebabkan aparat terlibat secara langsung dalam membentengi pengedar
maupun pemakai minuman keras maupun kegiatan portitusi.

13. DAFTAR PUSTAKA
Abdul Wahab, Solichin, 2008, Analisis kebijakan dari Formulasi ke Implementasi
Kebijaksanaan Negara, Edisi Kedua, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Abdullah, Syukur, 1987. Kumpulan Makalah “Study Imlementasi Latar Belakang Konsep
Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan”, Persadi, Ujung Pandang.
Amirudin, Dr. Suwaib M.Si, Kebijakan Pemerintah Derah Dalam Mnertibkan Peredaran
Minuman Keras Di Kota Cilegon Provinsi Banten, Serang:Fisip untirta.
Dr. Haedar Akib, M.Si & Dr. Antonius Tarigan, Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan
Perspektif, Model dan kriteria Pengukurannya. STIA-LAN dan UNISMUH Makassar.
Grindle, Merile S. 1980, Politic and Apolicy Implementation in the Third World, New jersey:
Princetown University Pers.
Winarno, Budi. (2002). Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta:Media Pressindo.
Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman
Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota
Cilegon.
Website;
http://www.bantenraya.com/metropolis/metro-cilegon/2330-nu-minta-pemkot-tegas
http://andiainundzariah.blogspot.com/
http://wongbanten.com/wow-hiburan-malam-di-kota-cilegon-sediakan-psk/