3. Pembangunan yang pesat menjadikan suatu kota
harus berkembang sesuai dengan perkembangan
zaman. Perkembangan harus dilakukan dalam
berbagai hal, misalnya pada sektor keuangan
daerah.
Dalam Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang
pemerintahan daerah dan Undang-undang No 33
Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara
pemerintah pusat dan daerah, kesemua undang-
undang ini mengatur tentang jalannya keuangan
daerah yang dilakukan oleh pemerintah pusat agar
pemerintah daerah mempunyai kemampuan untuk
membiayai pembangunan daerahnya sesuai
dengan prinsip otonomi.
4. Salah satu sumber pendapatan yang
paling berpengaruh pada keuangan
daerah adalah PAD (Pendapatan Asli
Daerah). Bertujuan untuk
menyelenggarakan pemerintahan dan
pembangunan daerah.
Pajak merupakan bagian dari PAD,
pajak pun terdiri dari berbagai jenis dan
salah satunya adalah pajak restoran.
5.
6. Pengenaan tarif pajak restoran yang hanya
10%, menyebabkan pajak restoran tidak
terlalu besar dalam menyumbangkan
dana dalam penerimaan PAD.
Dengan banyaknya restoran yang ada
dikota Palembang baik restoran Tradisional
maupun restoran Modern. Nantinya akan
menambahkan penerimaan pendapatan
PAD.
Penerimaan perlu ditingkatkan dengan
tujuan untuk memperlancar pembangunan
dan memajukan daerah.
7. Apakah sudah efektif pemungutan
Pajak Restoran di Kota Palembang oleh
Dinas Pendapatan Daerah?
Seberapa besar pengaruh Pajak
Restoran terhadap Pendapatan Asli
Daerah (PAD) di Kota Palembang
selama periode tahun 2012?
8. EFEKTIFITAS
Pengertian efektifitas secara umum menunjukkan seberapa
jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan.
Atmosoeprapto (2002)
Atmosoeprapto (2002:139) menyatakan Efektifitas adalah
melakukan hal yang benar, sedangkan efisiensi adalah
melakukan hal secara benar, atau efektifitas adalah sejauh
mana kita mencapai sasaran dan efisiensi adalah bagaimana
kita mencampur segala sumber daya secara cermat.
Efektifitas = Output Aktual/ Output Target >= 1
Jika Output aktual berbanding output yang ditargetkan lebih
besar akan sama dengan 1 (satu), maka akan tercapai
efektifitas.
Jika Output aktual berbanding output yang ditargetkan kurang
daripada 1 (satu) maka efektifitas tidak tercapai.
9. Tahun Target Realisasi %
2009 14.600.000.000,00 16.095.416.841,00 110,24
2010 17.285.835.800,00 19.226.002.354,00 111,22
2011 22.479.450.500,00 24.303.405.188,50 108,11
2012 27.500.000.000,00 31.594.733.209,30 114,89
Tabel 1.1
Target dan Realisasi penerimaan Pajak Restoran dari
Tahun 2009-2012.
Sumber: Dinas Pendapatan Asli Daerah, Kota Palembang
10. PAJAK
Pajak merupakan pungutan dari
masyarakat oleh negara (pemerintah)
berdasarkan undang-undang yang bersifat
dapat dipaksakan dan terutama oleh yang
wajib membayarnya dengan tidak
mendapatkan prestasi kembali
(kontraprestasi/balas jasa) secara langsung,
yang hasilnya digunakan untuk membiayai
pengeluaran negara dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan (Marihot
2005:7).
11. PAJAK DAERAH
Ditetapkan dengan Perda setelah
mendapat persetujuan DPRD dan tidak boleh
bertentangan dengan kebijakan pemerintah
pusat. Hal ini dilakukan untuk menghindari
adanya pemungutan pajak ganda pada
Objek Pajak yang sama. UU yang mengatur
adalah UU No 34 Tahun 2000 tentang pajak
daerah dan retribusi daerah.
PAJAK RESTORAN
Pajak Restoran adalah pajak atas
pelayanan yang diberikan oleh restoran.
12. 1. berdasarkan teori pemungutan pajak salah satunya, teori
asuransi, yang mana didalamnya bicara bahwa negara
menjadi penjamin kesejahteraan rakyatnya artinya para
wajib pajak diharuskan membayarkan pajaknya dengan
tujuan untuk kesejahteraan rakyat sendiri. Sedangkan
mengenai ke efektifan dari pemungutan pajak yang ada di
Dinas Pendapatan Daerah dapat terlihat dari besaran nilai
pajak yang didapatkan setiap tahunnya yang selalu
melebihi dari yang ditargetkan. Dapat dilihat pada tahun
2012 saja realisasi melebihi dari target yang sudah
ditentukan. Meskipun demikian masih banyak hal-hal yang
perlu dibenahi baik dari segi pelayanan atau dari segi yang
lainnya. Dan juga diperlukannya kesadaran dari masyarakat
untuk membayarkan pajaknya kepada daerah dengan
demikian pemungutan pajak, terutama pajak restoran dapat
lebih bermanfaat bagi daerah.
13. 2. Pajak restoran terhadap PAD 2012
Tabel 1.2
Realisasi Penerimaan Pajak Restoran terhadap PAD Tahun 2012
Target Realisasi % Total Penerimaan PAD
27.500.000.000,00 31.594.733.209,30 114,89 2.241.242.778.950,50
Berdasarkan tabel data yang diperoleh dari Dinas
Pendapatan Daerah kota Palembang, dapat dilihat
realisasi dari penerimaan Pajak Restoran pada tahun 2012
melebihi target yang ingin dicapai, hal itu membuktikan
bahwa pendapatan dari sektor pajak restoran sangat
berpengaruh dan sangat penting bagi setiap daerah
masing-masing.
14. Berdasarkan hasil dari penelitian menunjukkan bahwa
adanya Pajak Restoran sangat memberi pengaruh
terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota
Palembang, meskipun hanya ditarik sejumlah 10% tapi
cukup untuk menambahkan jumlah nilai PAD kota
Palembang. Selain itu banyaknya faktor yang
menghambat masuknya Pendapatan Asli Daerah dengan
baik adalah kurangnya kerjasama dari para wajib pajak
dalam membayar kewajibannya dan kebanyakan hanya
mengandalkan petugas pajak saja. Pentingnya PAD bagi
daerah adalah untuk kemajuan dari daerah itu sendiri
terutama untuk membiayai keperluan pembangunan dari
daerah tersebut. Artinya semakin besar PAD dari suatu
daerah maka akan semakin sejahtera juga daerah
tersebut.
15. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan
tentang “Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran kota
Palembang” dan juga hasil wawancara serta penelitian
secara langsung maka peneliti memberikan saran
senagai masukan kepada Dinas Pendapatan Daerah
(DISPENDA) kota Palembang yaitu, perlunya mengadakan
peningkatan efektifitas dala hal mengenai pemungutan
pajak restoran dengan meningkatkan atau menambah
sarana dan prasarana penunjang kegiatan agar
menjadikan DISPENDA lebih mudah lagi dalam mengurus
pekerjaannya. Juga diperlukannya pendataan ulang
terhadap wajib pajak restoran secara rinci hingga
memberikan penerimaan yang maksimal terhadap PAD.
