Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to PENERIMAAN PAJAK DAN KEWAJIBAN NPWP
Similar to PENERIMAAN PAJAK DAN KEWAJIBAN NPWP (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (16)
PENERIMAAN PAJAK DAN KEWAJIBAN NPWP
- 1. PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DI WILAYAH JAKARTA SELATAN Fitri Yanti 12160020 6H-AKT
- 2. A. Latar Belakang Masalah • Sebagai negara yang berkembang, sebenarnya Indonesia memiliki berbaga i macam potensi untuk menjadi negara yang lebih maju. Akan tetapi pada kenyataannya Indonesia tidak bisa memanfaatkan berbagai potensi itu. Sa lah satunya adalah Indonesia mengalami masalah di sektor ekonomi, untu k mengatasi masalah tersebut maka pajak diharapkan bisa menjadi solusi yang efektif. Hal ini dikarenakan pajak merupakan potensi penerimaan te rbesar dalam negeri. Karena pajak merupakan penerimaan langsung yang bisa diolah guna untuk pembiayaan berbagai macam keperluan negara (Li nstyaningtyas, 2012). Maka dari itu, penerimaan pajak di harapkan dapat dimaksimalkan. • Untuk lebih memaksimalkan penerimaan pajak, pemerintah telah menga mbil langkah-langkah kebijakan agar dapat memancing kesadaran masyar akat untuk mau membayar pajak. Pada tahun 2008 pemerintah melalui Di rektorat Jenderal Pajak mengeluarkan kebijakan berupa sunset policy. Da lam sunset policy, pemerintah secara tidak langsung mewajibkan masyara kat sebagai wajib pajak untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Fitriyani dan Wiwik, 2009:89).
- 3. Bagaimana gambaran kewajiban kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan penagihan pajak terhadap peneri maan pajak? Bagaimana pengaruh kewajiban kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan penagihan pajak terhadap peneri maan pajak? RUMUSAN MASALAH & TUJUAN PENELITIAN Untuk mengetahui gambaran kewajiban kepemilikan N omor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak. Untuk mengetahui pengaruh kewajiban kepemilikan N omor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak.
- 4. Pengertian Pajak Menurut Waluyo (2009:2) pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mend apat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Berdasarkan Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 pajak adalah kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan Imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebasar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 5. Menurut Resmi (2009:26), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Menurut Mardiasmo (2009:23) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai saran a dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksan akan hak dan kewajiban perpajakannya.
- 6. Contoh NPWP 08.516.767.0-823.000, dapat dijabarkan sebagai berikutnya (Tansuria,2010:1) 08 : identitas wajib pajak orang pribadi 516.767 : nomor urut/nomor registrasi 0 : cek digit (sebagai alat pengaman agar tidak terjadi pemalsuan dan kesalahan NPWP) 823 : kode KPP (KPP Pratama Bitung) 000 : kode pusat/suami atau cabang/istri
- 7. Menurut Rahayu (2010:197) pengertian dalam pasal 1 butir 9 Und ang-undang no.19 Tahun 2000 penagihan pajak adalah serangkaia n tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biay a penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melak sanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melak sanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
- 8. H0 = 0, artinya kewajiban kepemilikan NPWP dan pena gihan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan p ajak baik secara parsial maupun simultan di KPP Prat ama di wilayah Jakarta Selatan. H0 ≠ 0, artinya kewajiban kepemilikan NPWP dan pena gihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak baik secara parsial maupun simultan di KPP Pratama di wilayah Jakarta Selatan.
- 9. Populasi dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di wilayah Jakarta Selatan. Dalam penelitian ini terdapat sampel berjumlah 149 sesuai dengan tabel penentuan jumlah sampel dari populasi tertentu yang dikembangka n dari Isaac dan Michael.