1. BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG MASALAH
Pembiayaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan
pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan
ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di
Indonesia, yaitu mulai tanggal 1 Januari 2001. Dengan adanya otonomi daerah dipacu untuk
dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan
pengeluaran daerah. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh
daerah, Undang Undang tentang Pemerintahan Daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah
menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat
dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Pajak dan retribusi daerah
sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD), pada tataran pelaksanaannya
ternyata menjadi sebuah bentuk perlombaan antara daerah satu dengan daerah lainnya untuk
menciptakan berbagai jenis pajak dan retribusi daerah demipemasukan PAD yang besar.
Implikasi dari kreasi mencari sumber PAD melalui pajak dan retribusi daerah salah satunya,
adalah menghambat investor untuk berinvestasi di daerahnya, (Marihot, 2010)
Sebagai daerah otonomi, daerah dituntut untuk dapat mengembangkan dan
mengoptimalkan semua potensi daerah, yang digali dari dalam wilayah daerah yang yang
bersumber dari PAD tersebut (Mulyadi, 2011). Beberapa komponen Pendapatan asli Daerah
(PAD) adalah: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan.
Tiga komponen sumber PAD tersebut khususnya pajak daerah dan retribusi daerah
diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif untuk peningkatan PAD. Pernyataan

2. tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Marteen, et all (2001) dan Robert
(2002), yang menjelaskan bahwa peranan sektor pajak daerah dan retribusi daerah yang
paling besar kontribusinya terhadap PAD, yang dimana pengelolaannya diserahkan kepada
Pemerintah Daerah itu sendiri. Dalam menyelenggarakan pembangunan di daerahnya, faktor
sumber pendapatan daerah dan retribusi daerah sangat menentukan terlaksananya
pembangunan daerah itu sendiri (Magdalena, 2010).
Dasar pertimbangan peraturan daerah kota Jayapura nomor 1 tahun 2014. Tentang Pajak
Daerah, adalah:
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah merupakan jenis
Pajak Kota yang pemungutannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk
Peraturan Daerah Kota Jayapura tentang Pajak Daerah.
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi sebuah negara yang
dibayar oleh masyarakat dan sebagai iuran pemungutan yang dapat dipaksakan oleh
pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan serta sebagai
perwujudan peran serta masyarakat atau wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-
sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan
pembangunan nasional.
Berdasarkan kewenangan yang memungut atau lembaga pemungutnya maka pajak dapat
dikelompokkan menjadi pajak negara (pajak pusat) dan pajak daerah.Pajak negara antara lain
meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah (PPnBM), Bea Meterai, sedangkan pajak daerah menurut Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, meliputi 5 (lima) jenis Pajak Provinsi dan 11 (sebelas) jenis

3. Pajak Kabupaten atau Kota. Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan,
dan Pajak Rokok sedangkan Pajak Kabupaten atau Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak
Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi
dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
Menurut, Wartini, (2010) Setiap daerah di Indonesia melalui Dinas Pendapatan
Daerah mempunyai kewenangan untuk memungut pajak atas semua objek pajak di
daerahnya, demikian pula halnya dengan Kota Jayapura, yang pembangunannya semakin
berkembang dan maju secara pesat seiring dengan berlakunya otonomi daerah bagi Provinsi
Papua dan masuknya para investor baik dari dalam maupun luar negeri. Sehingga perlu ada
pemungutan pajak yang lebih efesien untuk mencapai Pendapatan Asli Daerah yang mampu
mendobrak roda pembangunan kota Jayapura.
Retribusi adalah pembayaran dari penduduk kepada Negara karena adanyajasa
tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan.Sementara itu
menurut Pasal 1 angka 64 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah yang dimaksud Retribusi daerah adalah: Pungutan daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan
oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau orang. Salah satu contoh retribusi
adalah retribusi pelayanan parkir yang disediakan oleh pemerintah dan dikelola oleh
pemerintah. Beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di
Indonesia adalah sebagai berikut :
1. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang – undang dan
peraturan daerah yang berkenaan.
2. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintahan daerah.

4. 3. Pihak yang membayar retribusi mendapat kontra prestasi (balas jasa) secaralangsung
dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
4. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah
yang dinikmati oleh orang atau badan.
5. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak
membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yangdiselenggarakan oleh
Pemerintah Daerah.
Namun selama ini kekayaan alam Papua ternyata tidak menjadikan rakyat Papua
menikmati kemakmuran hidup yang sebanding dengan kekayaan alam itu. Kenyataan yang
ada menunjukan betapa terbaliknya antara kekayaan dan kehidupan rill rakyat Papua yang
miskin dan terbelakang, khususnya di daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh sistem
trasnportasi modern. Mobilitas horisontal dan vertikal juga mengalami hambatan yang
menjadikan sulit untuk lepas dari kemiskinan yang bersifat struktural. Konteks diatas terlihat
di kota Jayapura sebagai bagian dari Propinsi Papua tentunya memerlukan dana yang cukup
besar dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan daerah di berbagai sektor. Dana
pembangunan tersebut diusahakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah dan bersumber dari
penerimaan pemerintah daerah Kota Jayapura itu sendiri. Sumber pembiayaan kebutuhan
pemerintah yang mana biasa dikenal dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari
pengolahan sumber daya yang dimiliki daerah di samping penerimaan dari pemerintah
provinsi, pemerintah pusat serta penerimaan daerah lainnya. Sejalan dengan upaya untuk
mengingkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah, maka Pemerintah Daerah
Kota Jayapura berusaha secara aktif untuk meningkatkan serta menggali sumber-sumber
penerimaan daerah terutama penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Hal ini perlu
dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat
dalam pembiayaan pembangunan daerah. Jenis-jenis Pajak Daerah yang ditetapkan dan dapat

5. dipungut oleh Pemerintah Kota Jayapura dalam upaya menghimpun dana guna meningkatkan
kualitas maupun kuantitas pembangunan daerah saat ini terdiri dari beberapa Pajak Daerah
(Dispenda Kota Jayapura), antara lain Pajak Penginapan dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak
Reklame atau iklan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air
Permukaan, dan Pajak Parkir. Untuk dapat memungut pajak tersebut pemerintah
menggunakan sistem pemungutan melalui Self assessment system, official assessment system
dan Joint collection system. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam
rangka meningkatkan (PAD) kota Jayapura, namun fakta di lapangan berdasarkan research
awal oleh penulis menunjukkan bahwa, implementasi pajak dan restribusi kecenderungan
tidak meningkat akibat (1) kurangnya konsistensi pememerintah dalam
mengimplementasikan kebijakan program, (2) pengelolaan manajemen pajak dan restribusi
masih lemah dan kurang efektif, (3) kuarangnya sosialisasi, (4) kurangnya kesadaran
masyarakat dalam membayar pajak dan retibusi daerah.
Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik melakukan kajian mendalam tentang
“Implementasi Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jayapura”

6. 1.2. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang di atas dapat merumuskan beberapa permasalahan sebagai
berikut:
1. .Bagaimana Implementas Retribusi Daerah berpengaruh signifikan positif
terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura ?
2. Bagaimana Implementasi Pajak Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap
Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura ?
3. Bagaimana Implementas retribusi daerah dan pajak daerah secara bersama-sama
berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura
4. Bagaimana hasil pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pembangunan Kota
Jayapura
1.3. TUJUAN PENELITIAN
1.3.1 Tujun Umum
Untuk mengetahui Pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama
berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura.
1.3.2 Tujuan Khusus
1. Mengetahui Implementasi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota
Jayapura ?
2. Mengetahui implementasi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah Kota Jayapura
?
3. Untuk mengetahui upaya-upaya mengatasi hambatan guna meningkatkan efektifitas
pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura
4. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam peningkatan pajak daerah
dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura.

7. 1.4 MANFAAT PENELITIAN
Manfaat penelitian dapat dibagi menjadi tiga yaitu:
1.4.1 Manfaat Kebijakan
PP, nomor 69 tahun 2010, tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan
daerah, Pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah, diantaranya dengan
menetapkan UU No.28 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No.34 Tahun 2000 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan
retribusi daerah, diharapkan dapat lebih mendorong Pemerintah Daerah terus berupaya untuk
mengoptimalkan PAD, khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah.
1.4.2 Manfaat Praktis
a. PengembanganImplementasi Pemungutan pajak dan Retribusi daerah pada
pendapatan asli daerah.
b. Memberikan masukan kepada para pembuat kebijakan di tingkat Kabupaten,
Kotamadyadan Provinsi dalam menetapkan sistem pengelolaan manajamen
perpajakan dan retribusi daerah di Kota Jayapura.
1.4.3 Manfaat Teoritis
a. Bagi Jurusan Ilmu Ekonomi, khususnya bidang akuntansi untuk menambah
pengetahuan dalam dunia ekonomi khususnya mengenai Pengaruh Pemungutan Pajak
Dan Retribusi Daerah Pada Pendapatan Asli Daerah.
b. Memberikan bahan untuk penelitian ilmiah selanjutnya
c. Sebagai masukan (input) bagi pihak Dinas PAD untuk mengevaluasi serta
mengimplentasikan strategi perbaikan peningkatan PAD di Kota Jayapura.