SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Dasar Hukum :
Undang-undang No. 28 tahun 2007
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)


Definisi :

NPWP : adalah No Pokok Wajib Pajak yang berguna sebagai
identitas Wajib pajak.
NPPKP : adalah No Pokok Pengusaha Kena Pajak yang berguna
sebagai identitas Wajib Pajak (PKP)


Fungsi
NPWP : Identitas WP, tertib dlm pembayaran dan pengawasan
pajak, untuk keperluan dgn dokumen pajak, memenuhi kewajiban
pajak, mendapatkan pelayanan dari instansi tertentu, dan untuk
keperluan pelaporan SPT Masa dan Tahunan
NPPKP : Identitas, pemenuhan kewajiban PPN dan PPnBm, dan
pengawasan perpajakan



Cara Mendapatkan NPWP dan NPPKP ; mendaftarkan diri ke
kantor DirJen Pajak yang terdekat dengan tempat tinggal WP/PKP
PENGERTIAN & FUNGSI SPT, SKP, STP
KET

SPT

SKP

STP

Definisi

Surat untuk pelaporan
perhitungan dan
pembayaran pajak
terutang

Surat keterangan
berupa SKPKB,
SKPKBT, SKPLB,
SKPN

Surat untuk menagih
pajak dan sanksi adm

Fungsi

Pelaporandan
pertanggungjawaban
perhitungan jml pajak
terutang, pembayaran
sendiri dan dari
pemotong

Alat koreksi, sararna
mengenakan sanksi,
dan alat menagih pajak

Alat koreksi pajak
terutang, sararna
mengenakan sanksi,
dan alat menagih pajak


Jenis SPT



SPT Masa – Untuk masa pajak
SPT tahunan – Tahun pajak





Batas Waktu Penyampaian



20 Hari stlh masa pajak
WP penghasilan pribadi 3 bulan stlh akhir pajak
WP Penghasilan Badan 4 bulan stlh akhir pajak










Sanksi tidak menyampaikan SPT
Rp.50.000 Untuk surat SPT masa PPN
Rp.100.000 SPT masa lainya
Rp.100.000 SPT WP badan
Rp.100.000 SPT Tahunan PPh WP pribadi


Surat Setoran Pajak (SSP) dan pembayaran

Pengertian:
SSP : bukti penyetoran / pembayaran pajak yg telah dilakukan
dengan menggunakan formulir.
Fungsi SSP:
bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor
penerima pembayaran-validasi
Tempat Pembayaran :
^ bank (ditunjuk menkeu)
^ Kantor Pos
SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR (SKPKB)
Pengertian: menentukan jumlah pokok pajak, jml kredit pajak,
jml kekurangan pokok pajak,besarnya sanksi administrasi
Fungsi SKPKB
 Koreksi atas jml yg terutang
 Sarana u/ mengenakan sanksi
 Alat untuk menagih pajak


Jangka waktu penerbitan:
5 tahun pada saat teutangnya pajak atau berakhir masa pajak,
bagian tahun pajak, tahun pajak


Surat Tagihan Pajak (STP)

Pengertian : Tagihan pajak, sanksi administrasi, bunga, denda
Dikeluarkan STP apabila:
 PPh dalam tahun berjalan tidak/kurang bayar
 Kurang bayar akibat salah tulis/salah hitung
 Sanksi adm berupa denda
 Pengusaha kena pajak tidak membuat faktur pajak
 Pengusaha kena pajak tidak melaporkan faktur pajak
Fungsi SPT:
 Sebagai koreksi jumlah pajak terutang
 Sarana pengenaan sanksi administrasi
 Alat untuk menagih pajak


Keberatan dan banding



WP dapat mengajukan keberatan pd direktur jendral pajak
Pengajuan dituangakn dalam bentuk surat keberatan
Dalam hal pengajuan wp wajib melunasi pajak yg harus
dibayar
Syarat pengajuan keberatan dpt dipenuhi dlm 3 bln
Direktorat jendral pajak hrs memberikan keputusan dalam
waktu 1 tahun sejak surat keberatan diterima
Apabila tidak ada keputusan dlm jangka waktu setahun maka
keberatan wp dianggap diterima.
Apabil terbukti kelebihan pajak maka akan dikembalikan dan
ditambah dengan bunga 2%/ bln plng lama setahun.










24.514.323.2-233.000
Supiani
Jl.Margonda raya no.100
Pondok cina
Beji – Depok
Jabar

More Related Content

What's hot

8 ketentuan umum dan tatacara perpajakan
8 ketentuan umum dan tatacara perpajakan8 ketentuan umum dan tatacara perpajakan
8 ketentuan umum dan tatacara perpajakan
natal kristiono
 
Spt tahunan wp orang pribadi
Spt tahunan wp orang pribadiSpt tahunan wp orang pribadi
Spt tahunan wp orang pribadi
Triyani Budianto
 
Metode harga pokok proses (pengantar)
Metode harga pokok proses (pengantar)Metode harga pokok proses (pengantar)
Metode harga pokok proses (pengantar)
jhumanangshare
 
NPWP dan NPPKP
NPWP dan NPPKPNPWP dan NPPKP
NPWP dan NPPKP
Ariza Ekky
 
Spt masa ppn 1111 dm edit 28 okt 2010 pagi
Spt masa ppn 1111 dm edit 28 okt 2010 pagiSpt masa ppn 1111 dm edit 28 okt 2010 pagi
Spt masa ppn 1111 dm edit 28 okt 2010 pagi
KPP Pratama Kepanjen
 

What's hot (20)

SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...
SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...
SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...
 
PPN pengkreditan pajak masukan
PPN   pengkreditan pajak masukanPPN   pengkreditan pajak masukan
PPN pengkreditan pajak masukan
 
8 ketentuan umum dan tatacara perpajakan
8 ketentuan umum dan tatacara perpajakan8 ketentuan umum dan tatacara perpajakan
8 ketentuan umum dan tatacara perpajakan
 
Spt tahunan wp orang pribadi
Spt tahunan wp orang pribadiSpt tahunan wp orang pribadi
Spt tahunan wp orang pribadi
 
PPN Pemungutan PPN
 PPN   Pemungutan PPN PPN   Pemungutan PPN
PPN Pemungutan PPN
 
Metode harga pokok proses (pengantar)
Metode harga pokok proses (pengantar)Metode harga pokok proses (pengantar)
Metode harga pokok proses (pengantar)
 
Pph 22
Pph 22Pph 22
Pph 22
 
Tax Planning
Tax PlanningTax Planning
Tax Planning
 
Bab 21 Management Letter
Bab 21 Management LetterBab 21 Management Letter
Bab 21 Management Letter
 
Psak 16-aset tetap-ias-16-30052012
Psak 16-aset tetap-ias-16-30052012Psak 16-aset tetap-ias-16-30052012
Psak 16-aset tetap-ias-16-30052012
 
PPN Saat & Tempat Terutang
PPN   Saat & Tempat TerutangPPN   Saat & Tempat Terutang
PPN Saat & Tempat Terutang
 
NPWP dan NPPKP
NPWP dan NPPKPNPWP dan NPPKP
NPWP dan NPPKP
 
Sanksi Pajak dan Besarnya Sanksi Pajak
Sanksi Pajak dan Besarnya Sanksi PajakSanksi Pajak dan Besarnya Sanksi Pajak
Sanksi Pajak dan Besarnya Sanksi Pajak
 
Audit Program Cash Opname
Audit Program Cash OpnameAudit Program Cash Opname
Audit Program Cash Opname
 
Akuntansi Aset lainnya - PEMDA
Akuntansi Aset lainnya - PEMDAAkuntansi Aset lainnya - PEMDA
Akuntansi Aset lainnya - PEMDA
 
3revaluasi penurunan-nilai-aset-tetap
3revaluasi penurunan-nilai-aset-tetap3revaluasi penurunan-nilai-aset-tetap
3revaluasi penurunan-nilai-aset-tetap
 
Penagihan pajak
Penagihan pajakPenagihan pajak
Penagihan pajak
 
Hubungan Kantor Pusat dan Cabang Masalah khusus
Hubungan Kantor Pusat dan Cabang Masalah khususHubungan Kantor Pusat dan Cabang Masalah khusus
Hubungan Kantor Pusat dan Cabang Masalah khusus
 
Spt masa ppn 1111 dm edit 28 okt 2010 pagi
Spt masa ppn 1111 dm edit 28 okt 2010 pagiSpt masa ppn 1111 dm edit 28 okt 2010 pagi
Spt masa ppn 1111 dm edit 28 okt 2010 pagi
 
intangible asset
intangible assetintangible asset
intangible asset
 

Viewers also liked

1.Perpajakan umum
1.Perpajakan umum1.Perpajakan umum
1.Perpajakan umum
Bella Tiffa
 
ANALISIS POTENSI PAJAK HOTEL TERHADAP REALISASI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI KAB...
ANALISIS POTENSI PAJAK HOTEL TERHADAP REALISASI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI KAB...ANALISIS POTENSI PAJAK HOTEL TERHADAP REALISASI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI KAB...
ANALISIS POTENSI PAJAK HOTEL TERHADAP REALISASI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI KAB...
yogieardhensa
 
Hak dan Kewajiban Wajib pajak
Hak dan Kewajiban Wajib pajakHak dan Kewajiban Wajib pajak
Hak dan Kewajiban Wajib pajak
eryeryey
 

Viewers also liked (15)

Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
Ketentuan Umum dan Tatacara PerpajakanKetentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
 
Kup 2008
Kup 2008Kup 2008
Kup 2008
 
1.Perpajakan umum
1.Perpajakan umum1.Perpajakan umum
1.Perpajakan umum
 
Bab i
Bab iBab i
Bab i
 
Makalah pajak daerah
Makalah pajak daerahMakalah pajak daerah
Makalah pajak daerah
 
Uuno.28 tahun 2007 tentang kup
Uuno.28 tahun 2007 tentang  kupUuno.28 tahun 2007 tentang  kup
Uuno.28 tahun 2007 tentang kup
 
Dasar Hukum Ketentuan Umum Perpajakan
Dasar Hukum Ketentuan Umum PerpajakanDasar Hukum Ketentuan Umum Perpajakan
Dasar Hukum Ketentuan Umum Perpajakan
 
Analisis Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang
Analisis Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota MalangAnalisis Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang
Analisis Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang
 
Pajak Hotel
Pajak HotelPajak Hotel
Pajak Hotel
 
ANALISIS POTENSI PAJAK HOTEL TERHADAP REALISASI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI KAB...
ANALISIS POTENSI PAJAK HOTEL TERHADAP REALISASI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI KAB...ANALISIS POTENSI PAJAK HOTEL TERHADAP REALISASI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI KAB...
ANALISIS POTENSI PAJAK HOTEL TERHADAP REALISASI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI KAB...
 
Pajak negara dan pajak daerah (Pengantar Perpajakan)
Pajak negara dan pajak daerah (Pengantar Perpajakan)Pajak negara dan pajak daerah (Pengantar Perpajakan)
Pajak negara dan pajak daerah (Pengantar Perpajakan)
 
Presentasi pad
Presentasi padPresentasi pad
Presentasi pad
 
NPWP Dan PPh Bagi WP OP Karyawan 1
NPWP Dan PPh Bagi WP OP Karyawan 1NPWP Dan PPh Bagi WP OP Karyawan 1
NPWP Dan PPh Bagi WP OP Karyawan 1
 
Hak dan Kewajiban Wajib pajak
Hak dan Kewajiban Wajib pajakHak dan Kewajiban Wajib pajak
Hak dan Kewajiban Wajib pajak
 
Perpajakan
PerpajakanPerpajakan
Perpajakan
 

Similar to Pajak bab3 (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)

PENETAPAN PAJAK, KEBERATAN dan BANDING
PENETAPAN PAJAK, KEBERATAN dan BANDINGPENETAPAN PAJAK, KEBERATAN dan BANDING
PENETAPAN PAJAK, KEBERATAN dan BANDING
sischayank
 
Materi setelah uts
Materi setelah utsMateri setelah uts
Materi setelah uts
zasunasu
 
Administrasi perpajakan Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Pengukuhan Pengusaha Kena...
Administrasi perpajakan Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Pengukuhan Pengusaha Kena...Administrasi perpajakan Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Pengukuhan Pengusaha Kena...
Administrasi perpajakan Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Pengukuhan Pengusaha Kena...
Yelddy Smockel
 

Similar to Pajak bab3 (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) (20)

Indonesian Tax
Indonesian Tax Indonesian Tax
Indonesian Tax
 
Bab 1& 2 pengantar perpajakan
Bab 1& 2 pengantar perpajakanBab 1& 2 pengantar perpajakan
Bab 1& 2 pengantar perpajakan
 
Laporan kerja praktek
Laporan kerja praktekLaporan kerja praktek
Laporan kerja praktek
 
Npwp Dan Pph Bagi Wp Op Karyawan
Npwp Dan Pph Bagi Wp Op KaryawanNpwp Dan Pph Bagi Wp Op Karyawan
Npwp Dan Pph Bagi Wp Op Karyawan
 
Sosialisasi pajak copy
Sosialisasi pajak   copySosialisasi pajak   copy
Sosialisasi pajak copy
 
Yulia ramadiana, hapzi ali, sistem informasi manajemen, ut 2017
Yulia ramadiana, hapzi ali, sistem informasi manajemen, ut 2017Yulia ramadiana, hapzi ali, sistem informasi manajemen, ut 2017
Yulia ramadiana, hapzi ali, sistem informasi manajemen, ut 2017
 
PENETAPAN PAJAK, KEBERATAN dan BANDING
PENETAPAN PAJAK, KEBERATAN dan BANDINGPENETAPAN PAJAK, KEBERATAN dan BANDING
PENETAPAN PAJAK, KEBERATAN dan BANDING
 
Materi setelah uts
Materi setelah utsMateri setelah uts
Materi setelah uts
 
Tata cara Pengisian Surat Setoran Pajak dan SPT Pasal 21
Tata cara Pengisian Surat Setoran Pajak dan SPT Pasal 21Tata cara Pengisian Surat Setoran Pajak dan SPT Pasal 21
Tata cara Pengisian Surat Setoran Pajak dan SPT Pasal 21
 
Riyan afiantoro rmk 1
Riyan afiantoro rmk 1Riyan afiantoro rmk 1
Riyan afiantoro rmk 1
 
PPT_PERTEMUAN 2.pdf
PPT_PERTEMUAN 2.pdfPPT_PERTEMUAN 2.pdf
PPT_PERTEMUAN 2.pdf
 
Administrasi perpajakan Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Pengukuhan Pengusaha Kena...
Administrasi perpajakan Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Pengukuhan Pengusaha Kena...Administrasi perpajakan Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Pengukuhan Pengusaha Kena...
Administrasi perpajakan Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Pengukuhan Pengusaha Kena...
 
SURAT TAGIHAN PAJAK
SURAT TAGIHAN PAJAKSURAT TAGIHAN PAJAK
SURAT TAGIHAN PAJAK
 
KUP
KUPKUP
KUP
 
Surat ketetapan pajak
Surat ketetapan pajakSurat ketetapan pajak
Surat ketetapan pajak
 
PPT Perpajakan I [TM2].pdf
PPT Perpajakan I [TM2].pdfPPT Perpajakan I [TM2].pdf
PPT Perpajakan I [TM2].pdf
 
Administrasi pajak (ssp).pptx
Administrasi pajak (ssp).pptxAdministrasi pajak (ssp).pptx
Administrasi pajak (ssp).pptx
 
Npwp&Pkp
Npwp&PkpNpwp&Pkp
Npwp&Pkp
 
01 npwp,pembayaran,SPT Perpajakan Indonesia
01 npwp,pembayaran,SPT Perpajakan Indonesia01 npwp,pembayaran,SPT Perpajakan Indonesia
01 npwp,pembayaran,SPT Perpajakan Indonesia
 
KUP.pptx
KUP.pptxKUP.pptx
KUP.pptx
 

More from Pet-pet

More from Pet-pet (20)

Alat peraga matematika
Alat peraga matematikaAlat peraga matematika
Alat peraga matematika
 
Persebaran Flora&Fauna
Persebaran Flora&FaunaPersebaran Flora&Fauna
Persebaran Flora&Fauna
 
BIROKRASI RASIONAL MAX WEBER
BIROKRASI RASIONAL MAX WEBER BIROKRASI RASIONAL MAX WEBER
BIROKRASI RASIONAL MAX WEBER
 
Mata Kuliah Etika Profesi dari Kelompok 5 ETIKA PROFESI, ETIKA PERGAULAN, ETI...
Mata Kuliah Etika Profesi dari Kelompok 5 ETIKA PROFESI, ETIKA PERGAULAN, ETI...Mata Kuliah Etika Profesi dari Kelompok 5 ETIKA PROFESI, ETIKA PERGAULAN, ETI...
Mata Kuliah Etika Profesi dari Kelompok 5 ETIKA PROFESI, ETIKA PERGAULAN, ETI...
 
Mata Kuliah Etika Profesi dari Kelompok 9 Etika sekretaris
Mata Kuliah Etika Profesi dari Kelompok 9 Etika sekretarisMata Kuliah Etika Profesi dari Kelompok 9 Etika sekretaris
Mata Kuliah Etika Profesi dari Kelompok 9 Etika sekretaris
 
Makul Etika Profesi Kelompok 6 Etika Jamuan
Makul Etika Profesi Kelompok 6 Etika JamuanMakul Etika Profesi Kelompok 6 Etika Jamuan
Makul Etika Profesi Kelompok 6 Etika Jamuan
 
Makul Etika Profesi Kelompok 8 Etika personal kantor
Makul Etika Profesi Kelompok 8 Etika personal kantorMakul Etika Profesi Kelompok 8 Etika personal kantor
Makul Etika Profesi Kelompok 8 Etika personal kantor
 
Makul Etika Profesi Kelompok 3 ETIK,ETIKA,NORMA DAN MORAL
Makul Etika Profesi Kelompok 3 ETIK,ETIKA,NORMA DAN MORALMakul Etika Profesi Kelompok 3 ETIK,ETIKA,NORMA DAN MORAL
Makul Etika Profesi Kelompok 3 ETIK,ETIKA,NORMA DAN MORAL
 
Makul Etika Profesi Kelompok 7 KEPRIBADIAN, KONSEP DIRI, DAN CITRA DIRI
Makul Etika Profesi Kelompok 7 KEPRIBADIAN, KONSEP DIRI, DAN CITRA DIRIMakul Etika Profesi Kelompok 7 KEPRIBADIAN, KONSEP DIRI, DAN CITRA DIRI
Makul Etika Profesi Kelompok 7 KEPRIBADIAN, KONSEP DIRI, DAN CITRA DIRI
 
Makul Etika Profesi Kelompok 4 ETIKA PROFESI DAN ETIKA ADMINISTRASI KANTOR
Makul Etika Profesi Kelompok 4 ETIKA PROFESI DAN ETIKA ADMINISTRASI KANTORMakul Etika Profesi Kelompok 4 ETIKA PROFESI DAN ETIKA ADMINISTRASI KANTOR
Makul Etika Profesi Kelompok 4 ETIKA PROFESI DAN ETIKA ADMINISTRASI KANTOR
 
Makul Etika Profesi dari Kelompok 2 (PROFESI,ORGANISASI PROFESI DAN KODE ETIK...
Makul Etika Profesi dari Kelompok 2 (PROFESI,ORGANISASI PROFESI DAN KODE ETIK...Makul Etika Profesi dari Kelompok 2 (PROFESI,ORGANISASI PROFESI DAN KODE ETIK...
Makul Etika Profesi dari Kelompok 2 (PROFESI,ORGANISASI PROFESI DAN KODE ETIK...
 
Mata Kuliah Etika Profesi dari Kelompok 1 Profesi, profesional dan pekerjaan
Mata Kuliah Etika Profesi dari Kelompok 1 Profesi, profesional dan pekerjaanMata Kuliah Etika Profesi dari Kelompok 1 Profesi, profesional dan pekerjaan
Mata Kuliah Etika Profesi dari Kelompok 1 Profesi, profesional dan pekerjaan
 
Asuransi dalam perkembangan masyarakat m odern
Asuransi dalam perkembangan masyarakat m odernAsuransi dalam perkembangan masyarakat m odern
Asuransi dalam perkembangan masyarakat m odern
 
Agama tentang Amal Sholeh
Agama tentang Amal SholehAgama tentang Amal Sholeh
Agama tentang Amal Sholeh
 
MANAJEMEN PELAYANAN Bureaucracies in US Government (Birokrasi Pemerintahan Am...
MANAJEMEN PELAYANANBureaucracies in US Government(Birokrasi Pemerintahan Am...MANAJEMEN PELAYANANBureaucracies in US Government(Birokrasi Pemerintahan Am...
MANAJEMEN PELAYANAN Bureaucracies in US Government (Birokrasi Pemerintahan Am...
 
SIM (Sistem Informasi Manajemen) klompok
SIM (Sistem Informasi Manajemen) klompokSIM (Sistem Informasi Manajemen) klompok
SIM (Sistem Informasi Manajemen) klompok
 
Administrasi Perkantoran
Administrasi PerkantoranAdministrasi Perkantoran
Administrasi Perkantoran
 
Korespondensi inggris
Korespondensi inggrisKorespondensi inggris
Korespondensi inggris
 
Pendekatan Kepemimpinan
Pendekatan KepemimpinanPendekatan Kepemimpinan
Pendekatan Kepemimpinan
 
Bussiness Letter (Surat Bisnis)
Bussiness Letter (Surat Bisnis)Bussiness Letter (Surat Bisnis)
Bussiness Letter (Surat Bisnis)
 

Recently uploaded

Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
pipinafindraputri1
 
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptxBAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
JuliBriana2
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
ssuser35630b
 
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docxMembuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
NurindahSetyawati1
 
SEJARAH PERKEMBANGAN KEPERAWATAN JIWA dan Trend Issue.ppt
SEJARAH PERKEMBANGAN KEPERAWATAN JIWA dan Trend Issue.pptSEJARAH PERKEMBANGAN KEPERAWATAN JIWA dan Trend Issue.ppt
SEJARAH PERKEMBANGAN KEPERAWATAN JIWA dan Trend Issue.ppt
AlfandoWibowo2
 

Recently uploaded (20)

PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
 
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptx
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptxMateri Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptx
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptx
 
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ikaIntegrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
 
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
 
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptxBab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
 
Stoikiometri kelas 10 kurikulum Merdeka.ppt
Stoikiometri kelas 10 kurikulum Merdeka.pptStoikiometri kelas 10 kurikulum Merdeka.ppt
Stoikiometri kelas 10 kurikulum Merdeka.ppt
 
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptxBAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
 
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx
 
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdfModul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdfMAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
 
Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...
Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...
Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...
 
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docxMembuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
 
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKAKELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
 
SEJARAH PERKEMBANGAN KEPERAWATAN JIWA dan Trend Issue.ppt
SEJARAH PERKEMBANGAN KEPERAWATAN JIWA dan Trend Issue.pptSEJARAH PERKEMBANGAN KEPERAWATAN JIWA dan Trend Issue.ppt
SEJARAH PERKEMBANGAN KEPERAWATAN JIWA dan Trend Issue.ppt
 
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsxvIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
 
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptxPPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
 
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDPPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
 
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxPendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
 

Pajak bab3 (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)

  • 1. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Dasar Hukum : Undang-undang No. 28 tahun 2007
  • 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)  Definisi : NPWP : adalah No Pokok Wajib Pajak yang berguna sebagai identitas Wajib pajak. NPPKP : adalah No Pokok Pengusaha Kena Pajak yang berguna sebagai identitas Wajib Pajak (PKP)  Fungsi NPWP : Identitas WP, tertib dlm pembayaran dan pengawasan pajak, untuk keperluan dgn dokumen pajak, memenuhi kewajiban pajak, mendapatkan pelayanan dari instansi tertentu, dan untuk keperluan pelaporan SPT Masa dan Tahunan NPPKP : Identitas, pemenuhan kewajiban PPN dan PPnBm, dan pengawasan perpajakan  Cara Mendapatkan NPWP dan NPPKP ; mendaftarkan diri ke kantor DirJen Pajak yang terdekat dengan tempat tinggal WP/PKP
  • 3. PENGERTIAN & FUNGSI SPT, SKP, STP KET SPT SKP STP Definisi Surat untuk pelaporan perhitungan dan pembayaran pajak terutang Surat keterangan berupa SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN Surat untuk menagih pajak dan sanksi adm Fungsi Pelaporandan pertanggungjawaban perhitungan jml pajak terutang, pembayaran sendiri dan dari pemotong Alat koreksi, sararna mengenakan sanksi, dan alat menagih pajak Alat koreksi pajak terutang, sararna mengenakan sanksi, dan alat menagih pajak
  • 4.  Jenis SPT  SPT Masa – Untuk masa pajak SPT tahunan – Tahun pajak   Batas Waktu Penyampaian  20 Hari stlh masa pajak WP penghasilan pribadi 3 bulan stlh akhir pajak WP Penghasilan Badan 4 bulan stlh akhir pajak        Sanksi tidak menyampaikan SPT Rp.50.000 Untuk surat SPT masa PPN Rp.100.000 SPT masa lainya Rp.100.000 SPT WP badan Rp.100.000 SPT Tahunan PPh WP pribadi
  • 5.  Surat Setoran Pajak (SSP) dan pembayaran Pengertian: SSP : bukti penyetoran / pembayaran pajak yg telah dilakukan dengan menggunakan formulir. Fungsi SSP: bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran-validasi Tempat Pembayaran : ^ bank (ditunjuk menkeu) ^ Kantor Pos
  • 6. SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR (SKPKB) Pengertian: menentukan jumlah pokok pajak, jml kredit pajak, jml kekurangan pokok pajak,besarnya sanksi administrasi Fungsi SKPKB  Koreksi atas jml yg terutang  Sarana u/ mengenakan sanksi  Alat untuk menagih pajak  Jangka waktu penerbitan: 5 tahun pada saat teutangnya pajak atau berakhir masa pajak, bagian tahun pajak, tahun pajak
  • 7.  Surat Tagihan Pajak (STP) Pengertian : Tagihan pajak, sanksi administrasi, bunga, denda Dikeluarkan STP apabila:  PPh dalam tahun berjalan tidak/kurang bayar  Kurang bayar akibat salah tulis/salah hitung  Sanksi adm berupa denda  Pengusaha kena pajak tidak membuat faktur pajak  Pengusaha kena pajak tidak melaporkan faktur pajak Fungsi SPT:  Sebagai koreksi jumlah pajak terutang  Sarana pengenaan sanksi administrasi  Alat untuk menagih pajak
  • 8.  Keberatan dan banding  WP dapat mengajukan keberatan pd direktur jendral pajak Pengajuan dituangakn dalam bentuk surat keberatan Dalam hal pengajuan wp wajib melunasi pajak yg harus dibayar Syarat pengajuan keberatan dpt dipenuhi dlm 3 bln Direktorat jendral pajak hrs memberikan keputusan dalam waktu 1 tahun sejak surat keberatan diterima Apabila tidak ada keputusan dlm jangka waktu setahun maka keberatan wp dianggap diterima. Apabil terbukti kelebihan pajak maka akan dikembalikan dan ditambah dengan bunga 2%/ bln plng lama setahun.      
  • 9.