1. Administrasi Perpajakan
Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak
Disusun oleh :
Yeldi okta saputra
1201121748
Jurusana Administrasi Bisnis
Fakultas Ilmu Sosial Politik
Universita Riau
1
2. KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat ALLAH SWT yang maha kuasa yang telah memberikan
rahmat dan hidayah Nya, sehingga paper ini yang berisi tentang “ NOMOR POKOK
WAJIP PAJAK DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK “ telah
diselesaikan sebagai salah satu tugas kulaih Administ rasi Perpajakan.
Saya juga mengucapkan terimakasih kepada :
o ibu Sri Zuliarni, S,sos, MBA., selaku dosen mata kulaih Administrasi Perpajakan
yang telah memberi bimbingannya kepada saya dalam proses penyusunan paper
ini.
o orang tua saya yang slalu memanjatkan doanya untuk kebaikan saya dan
o teman saya Jai Rahmandani yang memberikan dorongan dan motivasi untuk saya
hingga terselesaikannya paper ini.
Saya menyadari dalam penyusunan paper ini masih terdapat banyak
kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, Saya juga mohon maaf apabila dalam
penulisan paper ini terdapat kesalahan pengetikan dan kekeliruan sehingga
membingungkan pembaca dalam memahami maksud penulis.
Pekanbaru 21 oktober 2013
penulis
2
3. DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ......................................................................................................... 2
DAFTAR ISI ...................................................................................................................... 3
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah ...................................................................................... 4
1.2. Rumusan Masalah .................................................................................................4
BAB II URAIAN
2.1. Pengertian Umum NPWP Dan NPPKP ....................................................... 5
2.2. Pengertian NPWP ................................................................................................5
BAB III PENUTUP ........................................................................................................... 10
Kesimpulan
Saran
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................................ 11
3
4. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pajak adalah iyuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak)
untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat
ditunjuk secara langsung.
menurut bebetapa ahli :
1.Prof Dr Adriani
pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh wajibpajak
membayarnya menurut peraturan derngan tidak mendapat imbalan kembali yang dapat ditunjuk
secara langsung.
2. Prof. DR. Rachmat Sumitro,SH
pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari kas rakyat ke sector
pemerintah berdasarkan undang-undang)
(dapat dipaksakan
dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi)yang langsung dapat
ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.
Lima unsur pokok dalam defenisi pajak
Iuran / pungutan
Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
Pajak dapat dipaksakan
Tidak menerima kontra prestasi
Untuk membiayai pengeluaran umun pemerintah
1.2 Rumusan Masalah
1. Pengertian Umum NPWP Dan NPPKP
2. Pengertian NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
4
5. BAB II
URAIAN
Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
1. Pengertian Umum NPWP Dan NPPKP
Dalam perpajakan yang menganut self assessment system setiap Wajib Pajak dipercaya untuk
melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu menghitung, membayar, atau menyetor, dan melapor sendiri
tanpa menungguadanya surat ketetapan pajak (Pasal 12 ayat (1) KUP). Manakala kewajiban perpajakan tersebut timbul
secara insidentil, misalnya timbulnya penghasilankarena penjualan harta tidak bergerak berupa tanah dan atau
bangunan sebagaihasil warisan mungkin tidak begitu bermasalah dalam pengadministrasiannya,namun
apabila kewajiban perpajakan tersebut merupakan kewajiban rutin yang harus dijalankan maka perlu wadah di
dalam pengadministrasiannya.
Pengertian wadah tersebut adalah Subyek Pajak yang pada dirinya timbul obyek pajak dimaksud yang
harus diadministrasikan. Apabila menggunakan nama maka akan timbul masalah yaitu berapa ratus atau ribu
orang yang namanya sama, oleh karena itu satu-satunya cara pencatatan Subyek Pajak adalah dengan
menggunakan nomor yang disebut sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak. Apabila sistem kependudukan
nasional telah memiliki sistempenomoran penduduk yang baku yang tidak mungkin dua orang
memilikinomor yang sama, dapat saja administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak tidak diperlukan lagi.
2. Pengertian NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai
sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau
identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
Nomor Pokok Wajib Pajak terdiri dari 15 digit dengan penjelasan sebagai berikut :
Dua digit pertama menunjukkan jenis wajib pajak,
Antara lain :
- kode 01, 02, 21, 31 adalah menunjukan Wajib Pajak Badan
- kode 00, 20 adalah menunjukan Wajib Pajak Bendahara
- kode 04, 05, 06, 07, 08, 24, 25, 26, 31, 34 , 35, 36, 47, 48,49, 57, 58, 67, 67, 77, 78, 79,
87, 88, 89, 97 adalah menunjukan Wajib Pajak Orang Pribadi
5
6. Tujuh digit selanjutnya menunjukkan nomor tertentu yang dikeluarkan oleh kantor pajak
Tiga digit selanjutnya menunjukan kode Kantor Pelayanan Pajak contoh 521 untuk KPP
Pratama Purwokerto
Tiga digit berikutnya menunjukan kode cabang contoh 001 berarti cabang pertama, 000
berarti sebagai wajib pajak pusat
Contoh : 01. 123. 456. 7 -521.000
Artinya : Wajib Pajak Badan pusat di KPP Pratama Purwokerto
Nomor
pokok wajib pajak tersebut merupakan suatu sarana dalam administrasi
perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Oleh
karena itu, kepada setiap ajib pajak hanya di berikan satu Nomor Pokok Waib Pajak. Selain
itu Nomor Pokok Wajib Pajak juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam
pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dalam hal berhubungan
dengan dokumen perpajakan, wajib pajak di wajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib
Pajak yang dimilikinya. Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan
Nomor Pokok Wajib Pajak dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan. Apabila Wajib Pajak Pindah Alamat harus melakukan perubahan data alamat atau
update alamat ke Kantor Pajak tempat terdaftarnya Wajib Pajak, apabila pindah alamatnya diluar
Wilayah Kantor Pajak semula, maka dilakukan permohonan pindah kantor pajak
Pasal 1 angka 5 KUP menyebutkan bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan
kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalamadministrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal
diri atauidentitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.Dari pengertian
sebagaimana dikandung dalam ketentuan dimaksud maka dapatdikatakan bahwa fungsi dari Nomor Pokok
Wajib Pajak adalah:
a.Tanda Pengenal diri atau identitycard
;b.Menjaga ketertiban administrasi dalam pembayaran pajak;
c.Sarana pengawasan dalam administrasi pajak;
d.Nomor yang harus dicantumkan dalam dokumen perusahaan.
6
7. Jadi seseorang atau badan pada saat diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak bukanlah berarti
bahwa mulai saat itu dia menjadi Wajib Pajak. Dalam hal ini tidak ada hubungan secara langsung antara
pemberian NPWP dengan timbulnya kewajiban perpajakan Masalah kapan seseorang atau badan menjadi
Wajib Pajak adalah kapan saat timbulnya obyek pajak pada subyek pajak, bukankapan saat pemberian
NPWP atau pada saat pendaftaran dilakukan. Dapat saja terjadi suatu Subyek Pajak dalam dirinya
telah melekat obyek pajak, namun oleh karena suatu sebab mereka tidak mendaftarkan diri untuk
diberikanNPWP dan keadaan ini berlangsung berlarut-larut, dan keadaan yang demikian ini juga tidak
diketahui oleh kantor Direktorat Jenderal Pajak. Kondisi sepertiini bukan berarti kewajiban perpajakan subyek
pajak selama belum terdaftartersebut menjadi hilang.
Kewajiban perpajakan tidak hangus dan kewajiban membayar pajak tetap harus dilaksanakan sampai
dengan masa daluwarsa pajak yangterutangtibaPengertian Nomor Pokok Pengukuhan Pengusaha Kena
Pajak sendiri didalam pengertian umum peraturan perundang-undangan KUP tidak
dijelaskan,namun dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 KUP dikatakan bahwa:
“Pengusaha Kena Pajak Pengusaha yang melakukan penyerahan barang Kena Pajak atau melakukan
penyerahan jasa Kena Pajak yang dikenakan Pajak berdasarkan Undanga-UNdang Pajak Prtambahan nilai
1984 dan perubahannya tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan
Menteri Keuangan, kecualiuntuk dikukuhkan menjadi PengusahaKenaPajak.
Secara administrasi maka ada dua macambentuk Pengusahan Kena Pajak yaitu:
a. Pengusaha yang secara yuridis otomatis sebagai Pengusaha Kena Pajak,yaitu Pengusaha non Pengusaha
Kecil maksudnya pengusaha yang terutangPajak Pertambahan Nilai, sekalipun belum dikukuhkan
(diberi Nomor Pokok P e ngusaha k e n a Pajak) serta belum dapat melakukan mekanisme
pemungutanpajak sebagai pajak keluarannya dan demikian pula terhadap pajak yang telahdipungut pun
dari perolehan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak tidak dapat dilakukan pengkreditan.
b. Pengusaha yang menjadi Pengusaha Kena Pajak karena pilihannya, yaituPengusaha Kecil yang memilih
menjadi Pengusaha Kena Pajak. Dengan kata lain kewajiban Pajak Pertambahan Nilai baru timbul
apabila dia memilihmenjadi Pengusaha Kena Pajak dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha KenaPajak
7
8. Dalam Pajak Penghasilan kewajiban perpajakan timbul sejak suatu subyek pajak pada dirinya melekat
obyek pajak, sedangkan pada Pajak Pertambahan Nilai utang pajak timbul sejak terjadinya penyerahan
barang kenapajak atau jasa kena pajak oleh pengusaha sebagaimana dimaksud dalam UUPPN, namun
kewajiban perpajakan timbul setelah pengusaha sebagaimana dimaksud dalam UU PPN 1984
tersebut dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Pertanyaannya, bagaimana seorang
pengusaha di kukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak? Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) KUP
dikatakan bahwa: “ Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada kantor pelayanan Pajak yang wilayah
kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberian Nomor Pokok
Wajib Pajak”. Dan di ayat (2) bahwa: Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena
Pajak: “Setiap wajib Pajak sebagai pengusaha yang dikenakan Pajak pertambahan nilai
sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang PPN dan perubahannya. Wajib
melaporkan usahanya pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi
tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha, di lakukan untuk
dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak”.
Jadi tidak hanya kewajiban menghitung, memperhitungkan, membayaratau menyetor serta melapor,
namun setiap Wajib Pajak pun oleh undang-undang diwajibkan untuk melakukan pendaftaran diri,
demikian pula bagipengusaha sebagaimana dimaksud dalam UU PPN juga wajib melaporkanusahanya untuk
dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
8
9. Dari ketentuan tersebut dimuka maka dapat disimpulkan bahwa:.
a. Timbulnya Wajib Pajak adalah mendahului timbulnya NPWP, artinya pengertian Wajib
Pajak timbul sejak adanya subyek pajak yang padanya melekat obyek pajak, bukan pada saat
mendaftarkan diri untuk diberikanNomor Pokok Wajib Pajak, atau dengan kata lain ketentuan Pasal 12
ayat(1) KUP yaitu kewajiban bagi setiap Wajib Pajak untuk membayar pajak tanpa menunggu adanya
surat ketetapan pajak tidak terikat akan adanyaNomor Pokok Wajib Pajak atau tidak;
b. Pengertian Wajib Pajak disini adalah Wajib Pajak menurut ketentuan hukum formal, yakni termasuk para
Bendahara Pemerintah, artinya yang wajib mendaftarkan diri tidak hanya Wajib Pajak sebagaimana
tersebut dalam butir (a) dimuka, akan tetapi juga mereka yang menurut ketentuan formal perpajakan
ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan sekalipun mereka sebenarnya adalah bukan
Wajib Pajak menurut ketentuan material perpajakan.
c. Bahwa kewajiban mendaftarkan diri yang dibebankan kepada Wajib Pajak menimbulkan kewajiban
sebaliknya yaitu untuk melayani pendaftaran dengan diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak.
d. Ada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pendaftaran sekaligusmelaporkan usahanya untuk
dikukuhkan sebagai PKP; atau
e. Ada yang mengajukan permohonan pendaftaran NPWP saja; atau
f. Ada yang melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP sedangkanNPWP nya telah lama di
miliki.
9
10. BAB III
PENUT UP
a.
Kesimpulan
Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai
sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau
identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
Dalam Pajak Penghasilan kewajiban perpajakan timbul sejak suatu subyek pajak pada dirinya melekat
obyek pajak, sedangkan pada Pajak Pertambahan Nilai utang pajak timbul sejak terjadinya
penyerahan barang kenapajak atau jasa kena pajak oleh pengusaha sebagaimana dimaksud dalam
UUPPN, namun kewajiban perpajakan timbul setelah pengusaha sebagaimana dimaksud
dalam UU PPN 1984 tersebut dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
b.
Saran
Menurut penulis pemerintah harus lebih mensosialisasikan tentang pajak sebagai iyuran
masyarakat untuk khas Negara, dan mempermudah pelaksanaannya dengan menyediakan
wadah yang tidak membingungkan masyarakat.
10
