1. Tim peneliti PKP2A III LAN melakukan kajian terhadap implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kabupaten Kutai Kartanegara. 2. Hasil analisis menunjukkan bahwa penyelenggaraan unsur Lingkungan Pengendalian sudah cukup memadai meskipun masih perlu peningkatan pada beberapa elemen. 3. Rekomendasi untuk meningkatkan penerapan PP 60 Tahun 2008 antara lain melakukan pengkajian terhadap

2. TIM PENELITI PKP2A III LAN
• MARIMAN DARTO
• KEMAL HIDAYAH
• MARIA A.P SARI
• RUSTAN AMARULLAH
• FANI HERU WISMONO
• TRI NOOR AZIZA
• MAYAHAYATI KUSUMANINGRUM

3. LATAR BELAKANG
1.APBD terbesar di Provinsi KalimantanTimur.
2.Kabupaten Kutai Kartanegara dituntut untuk lebih meningkatkan
pengendalian terhadap pengelolaan anggarannya.
3.Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan di Kabupaten Kutai
Kartanegara telah dibuktikan dengan diberikannya Opini WTP oleh
BPK Terhadap LKPD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2012 dan
2013.

4. LATAR BELAKANG
323 330
31
118 111
13 15
34
341 349
67
113
267
48
26
100
8 4
121
2008 2009 2010 2011 2012
31
Perkembangan Opini LKPD Tahun
2008 s.d 2012
WTP WDP TW TMP

5. LATAR BELAKANG
44%
36%
20%
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
Kelemahan Sistem Pengendalian
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja
Kelemahan Sistem Pengendalian
Akuntansi dan pelaporan
Kelemahan Struktur pengendlian
Intern

7. Asesmen
Organisasi Saat
Ini
Redefinisi Visi ,
Misi ,Strategi
dan Sasaran
Organisasi
Restrukturisasi
Organisasi
Standar Kinerja
Organisasi
Analisis Beban
Kerja
Analisis
Jabatan
Perbaikan
Tatalaksana /
Proses Bisnis
Perbaikan SOP
Penyusunan
IKU
Penguatan
Unit Kerja
Pelayanan
Perencanaan
Pegawai
Pendidikan dan
Pelatihan
Berbasis
Kompetensi
Rekrutmen dan
Seleksi
Evaluasi
Jabatan
Pemeringkatan
Jabatan
Penetapan
Tunjangan
Kinerja
Pengembangan
Model
Kompetensi
Penilaian
Kinerja
Pegawai
Pemberian
Tunjangan
Kinerja
Asesmen
Kompetensi
Individu
Pengembangan
Karir
Penguatan
Unit Kerja
Organisasi
Database
Kepegawaian
Perbaikan
Kewenangan /
Fungsi
Pengembangan
e-Office dan e-
Government
Pengembangan
Standar
Kompetensi
Jabatan
Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah
Profil Birokrasi
KUKAR
2020
Penetapan Standar Pelayanan
Target Kinerja Layanan
Pengembangan
Indikator
Kinerja Jabatan
MANAJEMEN PERUBAHAN PENATAAN PERUBAHAN UU PENGUATAN PENGAWASAN INTERNAL
QUICK WINS

8. TUJUAN
PENGENDALIAN
- Efektivitas dan Efisiensi Operasional
- Pengamanan Aset
- Pelaporan Keuangan
- Ketaatan

9. DASAR HUKUM SPIP
Pasal 55 ayat (4) : Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN
telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan
akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintah (SAP).
Pasal 58 ayat (1) dan (2) : Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintah
mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan
pemerintah secaramenyeluruh. SPI ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

10. SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
I. KETENTUAN UMUM
II. UNSUR-UNSUR SPIP
III. PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SPIP
IV. KETENTUAN PENUTUP

11. PERSPEKTIF SPIP

12. 12
SPIP
Identifikasi Risiko
Analisis Risiko
Sarana Komunikasi
Sistem Informasi
Pemantauan Berkelanjutan
Evaluasi Terpisah
Tindak Lanjut
Ps. 4
Lingkungan
Pengendalian
Penilaian
Risiko
Ps. 13
Ps. 18
Kegiatan
Pengendalian
Ps. 41
Informasi &
Komunikasi
Pemantauan
Pengendalian
Intern
Ps. 43
8 Lingkungan Pengendalian
11 Kegiatan Pengendalian

13. RUMUSAN MASALAH
1.Bagaimana implementasi penerapan PP 60 Tahun 2008
Tentang SPIP di lingkungan Kabupaten Kutai
Kartanegara
2.Tantangan apa yang dihadapi dalam penerapan PP 60
Tahun 2008
3.Langkah apa saja yang diperlukan untuk meningkatkan
optimalisasi penerapan PP 60 Tahun 2008

14. METODE PENELITIAN
1.TEKNIK PENGUMPULAN DATA
a.Data Primer  Kuisioner
b.Data Sekunder  Kajian Sebelumnya, Jurnal, Data lain yang Terkait
2.PENDEKATAN  Mix Methodology
3.ALAT ANALISIS MENGGUNAKAN ANALISIS  Sesuai PP
Nomor 60 Tahun 2008 Tentang SPIP
4.PEMILIHAN SAMPEL SKPD DAN RESPONDEN 
Purposive Sampling

15. SAMPEL PENELITIAN
1.SKPD KATEGORI BAIK : BADAN KB; DISPAR; BADAN
KETAHANAN PANGAN
2.SKPD KATEGORI SEDANG : BP2T; BPBD; DISPERINDAG
3.SKPD KATEGORI KURANG : DISDUKCAPIL; BAPEMASDES;
DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
4.SKPD RANDOM : INSPEKTORAT

16. BATASAN PENELITIAN
Lima unsur dalam PP No 60 Tahun 2008 Tentang SPIP :
1.LINGKUNGAN PENGENDALIAN
2.Penilaian Resiko
3. Kegiatan Pengendalian
4.Informassi dan Komunikasi
5. Pemantauan Pengendalian Intern

17. BATASAN PENELITIAN
• LINGKUNGAN PENGENDALIAN TERDIRI ATAS :
1. Penegakan Integritas
2. Komitmen Terhadap Kompetensi
3. Kepemimpinan yang Kondusif
4. Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai Dengan Kebutuhan
5. Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat
6. Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat Tentang Pembinaan Sumber
Daya Manusia
7. Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Efektif
8. Hubungan Kerja yang Baik Dengan Instansi Pemerintah Terkait

18. HASIL DAN TEMUAN
1.SKPD Kategori Baik
Dari delapan sub unsur yang menjadi pertanyaan terkait kondisi Lingkungan
Pengendalian, hanya sub unsur Perwujudan Peran Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah Yang Efektif yang memiliki
hasil penilaian kurang memadai, sedangkan tujuh sub unsur lainnya
berada pada nilai cukup memadai. Jika dilihat lebih dalam lagi, sebenarnya
masing-masing penilain pada elemen yang terdapat dalam sub unsur sangat
variatif dari memadai sampai dengan tidak memadai.

19. HASIL DAN TEMUAN
2.SKPD Kategori Sedang
Dari delapan sub unsur yang menjadi pertanyaan terkait kondisi Lingkungan
Pengendalian, ada tiga sub unsur yang mendapat penilaian memadai yaitu,
Pendelegasian Wewenang Dan Tanggung Jawab Yang Tepat, Perwujudan
Peran Parat Pengawasan Intern Pemerintah Yang Efektif Serta, Hubungan
Kerja Yang Baik Dengan Instansi Pemerintah Terkait. Selanjutnya sub unsur
yang mendapat penilaian cukup memadai adalah Komitmen Terhadap
Kompetensi, Kepemimpinan Yang Kondusif Serta, Pembentukan Struktur
Organisasi Yang Sesuai Dengan Kebutuhan. Sedangkan dua sub unsur lainnya
yaitu Penegakan Integritas Dan Nilai Etika serta, Penyusunan Dan Penerapan
Kebijakan Yang Sehat Tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia mendapat
nilai cukup memadai dan tidak memadai.

20. HASIL DAN TEMUAN
3.SKPD Random
Dari delapan sub unsur yang menjadi pertanyaan terkait kondisi Lingkungan
Pengendalian, terdapat 8 sub unsur yang kesemuanya menunjukkan hasil
penilaian cukupmemadai.

21. HASIL DAN TEMUAN
4.SKPD Kategori Rendah
Dari delapan sub unsur yang menjadi pertanyaan terkait kondisi Lingkungan
Pengendalian, ada enam sub unsur yang mendapat penilaian cukup
memadai yaitu, Penegakan Integritas, Komitmen Terhadap Kompetensi,
Kepemimpinan Yang Kondusif, Pembentukan Struktur Organisasi Yang Sesuai
Dengan Kebutuhan, Pendelegasian Wewenang Dan Tanggung Jawab Yang
Tepat, dan Hubungan Kerja Yang Baik Dengan Instansi Pemerintah Terkait.
Selanjutnya sub unsur yang mendapat penilaian tidak memadai adalah
Penyusunan Dan Penerapan Kebijakan Yang Sehat Tentang Pembinaan
Sumber Daya Manusia, sedangkan sub unsur lainnya yaitu, Perwujudan
Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Yang Efektif mendapat nilai
kurang memadai.

22. 1. Penegakan Integritas dan Nilai Etika

23. 2. Komitmen Terhadap Kompetensi

24. 3. Kepemimpinan Yang Kondusif

25. 4. Pembentukan Struktur Organisasi Yang Sesuai Dengan Kebutuhan

26. 5. Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat

27. 6. Penyusunan dan Penerapan Kebijakan
yang Sehat Tentang Pembinaan Sumber
Daya Manusia

28. 7. Perwujudan Peran Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah yang Efektif

29. 8. Hubungan Kerja yang Baik dengan
Instansi Pemerintah Terkait

30. HASIL ANALISIS
No Elemen Lingkungan Pengendalian Hasil Penilaian Umum
1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 3 (Cukup Memadai)
2 Komitmen Terhadap Kompetensi 3 (Cukup Memadai)
3 Kepemimpinan Yang Kondusif 3 (Cukup Memadai)
4
Pembentukan Struktur Organisasi Yang Sesuai Dengan
Kebutuhan
3 (Cukup Memadai)
5
Pendelegasian Wewenang Dan Tanggung Jawab Yang
Tepat
3 (Cukup Memadai)
6
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan Yang Sehat
Tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia
2 (Kurang Memadai)
7
Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah Yang Efektif
3 (Cukup Memadai)
8
Hubungan Kerja Yang Baik Dengan Instansi Pemerintah
Terkait
3 (Cukup Memadai)
Total Penyelenggaraan Lingkungan Pengendalian 3 (Cukup Memadai)
Sumber; Data diolah Tim Kajian, 2014

31. KESIMPULAN
1.Penyelenggaraan unsur Lingkungan Pengendalian
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sudah cukup
memadai
2.Tantangan yang dihadapi adalah penilaian secara utuh
penerapan SPIP pada unsur yang lain masih perlu
dilakukan sehingga dapat dilihat secara menyeluruh
efektivitas penerapan SPIP oleh Pemkab Kukar

32. KESIMPULAN
3. Langkah–langkah yang diperlukan untuk meningkatkan
optimalisasi penerapan PP 60 Tahun 2008, diantaranya:

33. REKOMENDASI
1.Melakukan pengkajian atas penilaian pada 4
unsur yang lainnya
2.Penilaian unsur SPIP perlu dilakukan secara
menyeluruh untuk seluruh SKPD
3.Mendorong pembenahan elemen Lingkungan
Pengendalian yang masih lemah

34. Bidang Kajian Kebijakan dan
Inovasi Administrasi Negara
Terima Kasih…
Semoga
Bermanfaat
-- PKP2A III LAN --