Dokumen tersebut membahas tentang efektifitas sistem pengendalian intern pemerintah pada organisasi perangkat daerah untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. Beberapa poin penting yang diangkat adalah peran Inspektorat Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, evaluasi sistem pengendalian intern, serta strategi untuk meningkatkan efektifitasnya melalui pengawasan berkelanjutan dan keterlibatan semua pi
2. LATAR BELAKANG
Pembinaan dan pengawasan Kepala Daerah
terhadap Perangkat Daerah dilakukan oleh
Inspektorat Daerah dengan fokus:
1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.
Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan
urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah dilakukan dalam
bentuk:
a. Pemeriksaan ketaatan terhadap
ketentuan peraturan perundang-undangan
termasuk prosedur dan kriteria yang ditetapkan
3. oleh pemerintah pusat.
b. Pemeriksaan Kinerja
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
yang bersumber dari APBD
a. Review dokumen perencanaan
pembangunan dan rencana keuangan
daerah.
4. b. Pemeriksaan pengelolaan
keuangan daerah
c. Review laporan keuangan
d. Kegiatan pengawasan lainnya
3. Penguatan tata kelola pemerintahan
dan peningkatan integritas
4. Peningkatan kapabilitas pengawas
intern pemerintah.
5. VISI DAN MISI DALAM RPJMD
Inspektorat Daerah mengemban Misi KSB Baik
dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan publik dengan tujuan mewujudkan
tata kelola pemerintahan yang baik, bersih,
transparan, dan akuntable.
6. SASARAN YANG INGIN DICAPAI
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas
penyelenggaran pemerintahan dengan indikator:
1. Nilai SAKIP (61,32 predikat B)
2. Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan
(WTP 7 kali berturut-turut)
3. Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah) berada pada level 3
(terdefinisi)
4. Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik) dengan nilai 2,68 predikat baik.
7. IDENTIFIKASI MASALAH
1. Berdasarkan laporan hasil evaluasi sistem
akuntabilitas kinerja pemerintah yang dilakukan
oleh inspektorat bahwa Inspektorat Daerah
berada diurutan ke 34 dari 38 jumlah OPD
dengan kategori cc.
2. Opini BPK dengan predikat WTP namun masih
terdapat temuan yang berulang-ulang setiap
tahunnya, misalnya pada belanja perjalanan
dinas dan kekurangan volume pekerjaan.
8. 3. Level Maturitas SPIP terdefinisi dengan
baik, pengendalian intern telah
dilaksanakan namun efektifitas
pengendalian belum dievaluasi secara
berkala dan terdokumentasi.
4. Indeks SPBE mengalami peningkatan
dari tahun sebelumnya sehingga hal ini
perlu dipertahankan.
9. RUMUSAN MASALAH
Kurang optimalnya peran dan fungsi Inpektorat
Daerah dalam melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap efektifitas pengendalian
internal pada organisasi perangkat daerah.
10. TUJUAN
Tujuan penulisan makalah ini diharapkan agar
peran dan fungsi Inspektorat Daerah dapat
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
efektifitas pengendalian intern pada organisasi
perangkat daerah dapat terwujud menuju KSB
baik dalam penyelenggaraan, pemerintahan dan
pelayanan publik.
11. PEMBAHASAN
SPIP adalah proses terintegrasi pada tindakan
dan kegiatan yang dilakukan secara terus
menerus oleh pimpinan OPD dan seluruh
pegawai untuk memberikan keyakinan memadai
atas tercapainya tujuan organisasi melalui
kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan
pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan
ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan.
Pengawasan intern harus membantu organisasi
12. dalam memelihara pengendalian intern yang
efektif dengan mengevaluasi efektifitas dan
efisiensinya, serta mendorong perbaikan
yang berkelanjutan.
Pengawasan intern harus mengevaluasi
kecukupan dan efektifitas pengendalian
dalam merespon resiko tata kelola,
operasi, dan sistem informasi organisasi
yang berkaitan dengan:
13. a. Pencapaian tujuan organisasi
b. Keandalan dan integritas informasi
keuangan dan operasional
c. Efektifitas dan efisiensi operasi dan
program
d. Pengamanan aset
Pengawasan intern yang dilakukan oleh
APIP masih bersifat post audit, sehingga
15. STRATEGI PEMECAHAN
MASALAH
Inspektorat Daerah (APIP) perlu melakukan
pengawasan/audit pada tahun berjalan.
Pengawasan/Audit dilakukan dalam bentuk
review, monitoring dan evaluasi, audit kinerja
dan audit dengan tujuan tertentu.
Pengawasan dilakukan dengan menilai SPIP
secara berkelanjutan.
16. Rekomendasi hasil pengawasan/audit harus
bersifat memperbaiki sistem pengendalian intern
dan menghilangkan akibat dari
ketidaktercapaian tujuan organisasi/kerugian
negara/daerah.
Pemantauan atas tindaklanjut hasil pengawasan
dilakukan secara berkala dan harus dapat
memastikan terlaksananya perbaikan sistem
pengendalian intern dan hilangnya kerugian
negara.
17. Perlu didukung dengan SDM yang kompeten.
Komitmen yang tinggi dari pimpinan organisasi.
Perlu koordinasi yang kuat antara perencana,
penyusun laporan dan evaluator.
18. FRAMEWORK PENILAIAN PENYELENGGARAN SPIP
PENCAPAIAN TUJUAN SPI
STRUKTUR DAN PROSES
PENETAPAN
TUJUAN
MANAJEMEN KUALITAS SEKTOR PUBLIK
Penilaian Kualitas
Perencanaan
Efektivitas dan Efisiensi
Keandalan Pelaporan
Keuangan
Pengamanan Aset Negara
Ketaatan Terhadap
Peraturan Perundang-
undangan
Sasaran Strategis
K/L/D
Strategi
Pencapaian
Sasaran Strategis
MANAJEMEN RISIKO INDEKS
NILAI MATURITAS SPIP
INFORMASI
DAN
KOMUNIKASI
KEGIATAN
PENGENDALIA
N
PEMANTAUAN
LINGKUNGAN
PENGENDALIA
N
PENILAIAN
RISIKO
INFORMASI
DAN
KOMUNIKASI
Penilaian Struktur dan Proses (Unsur SPIP) Penilaian Capaian 4 Tujuan SPIP
19. Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan
strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, dengan
struktur dan proses pengendalian telah efektif untuk memastikan
pencapaian tujuan organisasi, serta adaptif terhadap perubahan
lingkungan organisasi.
OPTIMUM
(Level 5)
Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan
strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi,
struktur dan proses pengendalian telah efektif namun belum adaptif
terhadap perubahan lingkungan organisasi.
TERKELOLA
DAN
TERUKUR
(Level 4)
Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan
strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta
pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif.
TERDEFINIS
I (Level 3)
Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik,
namun strategi pencapaian kinerjanya masih belum relevan serta
pelaksanaan pengendalian masih sebatas pemenuhan.
BERKEMBAN
G
(Level 2)
Organisasi belum mampu mendefinisikan kinerjanya, termasuk
strategi pencapaian kinerja dan pengendaliannya.
RINTISAN
(Level 1)
KARAKTERISTIK LEVEL MATURITAS SPIP
21. KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat
diambil kesimpulan sbb:
Efektifitas sistem pengendalian intern
pemerintah pada organisasi perangkata daerah
dapat diwujudkan melalui peran Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang
kompeten dan didukung oleh kesiapan
anggaran serta komitmen pimpinan organisasi
dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.
22. SARAN/TINDAK LANJUT
Berdasarkan kesimpulan diatas diharapkan
pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan
terhadap sistem pengendalian intern pemerintah
sehingga level maturiti 4 dapat dicapai.