SlideShare a Scribd company logo
1 of 23
EFEKTIFITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH MENUJU KSB BAIK
SRI AYU IDAYANI, SE.,M.M
LATAR BELAKANG
 Pembinaan dan pengawasan Kepala Daerah
terhadap Perangkat Daerah dilakukan oleh
Inspektorat Daerah dengan fokus:
1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.
Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan
urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah dilakukan dalam
bentuk:
a. Pemeriksaan ketaatan terhadap
ketentuan peraturan perundang-undangan
termasuk prosedur dan kriteria yang ditetapkan
oleh pemerintah pusat.
b. Pemeriksaan Kinerja
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
yang bersumber dari APBD
a. Review dokumen perencanaan
pembangunan dan rencana keuangan
daerah.
b. Pemeriksaan pengelolaan
keuangan daerah
c. Review laporan keuangan
d. Kegiatan pengawasan lainnya
3. Penguatan tata kelola pemerintahan
dan peningkatan integritas
4. Peningkatan kapabilitas pengawas
intern pemerintah.
VISI DAN MISI DALAM RPJMD
 Inspektorat Daerah mengemban Misi KSB Baik
dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan publik dengan tujuan mewujudkan
tata kelola pemerintahan yang baik, bersih,
transparan, dan akuntable.
SASARAN YANG INGIN DICAPAI
 Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas
penyelenggaran pemerintahan dengan indikator:
1. Nilai SAKIP (61,32 predikat B)
2. Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan
(WTP 7 kali berturut-turut)
3. Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah) berada pada level 3
(terdefinisi)
4. Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik) dengan nilai 2,68 predikat baik.
IDENTIFIKASI MASALAH
1. Berdasarkan laporan hasil evaluasi sistem
akuntabilitas kinerja pemerintah yang dilakukan
oleh inspektorat bahwa Inspektorat Daerah
berada diurutan ke 34 dari 38 jumlah OPD
dengan kategori cc.
2. Opini BPK dengan predikat WTP namun masih
terdapat temuan yang berulang-ulang setiap
tahunnya, misalnya pada belanja perjalanan
dinas dan kekurangan volume pekerjaan.
3. Level Maturitas SPIP terdefinisi dengan
baik, pengendalian intern telah
dilaksanakan namun efektifitas
pengendalian belum dievaluasi secara
berkala dan terdokumentasi.
4. Indeks SPBE mengalami peningkatan
dari tahun sebelumnya sehingga hal ini
perlu dipertahankan.
RUMUSAN MASALAH
Kurang optimalnya peran dan fungsi Inpektorat
Daerah dalam melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap efektifitas pengendalian
internal pada organisasi perangkat daerah.
TUJUAN
Tujuan penulisan makalah ini diharapkan agar
peran dan fungsi Inspektorat Daerah dapat
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
efektifitas pengendalian intern pada organisasi
perangkat daerah dapat terwujud menuju KSB
baik dalam penyelenggaraan, pemerintahan dan
pelayanan publik.
PEMBAHASAN
 SPIP adalah proses terintegrasi pada tindakan
dan kegiatan yang dilakukan secara terus
menerus oleh pimpinan OPD dan seluruh
pegawai untuk memberikan keyakinan memadai
atas tercapainya tujuan organisasi melalui
kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan
pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan
ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan.
 Pengawasan intern harus membantu organisasi
dalam memelihara pengendalian intern yang
efektif dengan mengevaluasi efektifitas dan
efisiensinya, serta mendorong perbaikan
yang berkelanjutan.
Pengawasan intern harus mengevaluasi
kecukupan dan efektifitas pengendalian
dalam merespon resiko tata kelola,
operasi, dan sistem informasi organisasi
yang berkaitan dengan:
a. Pencapaian tujuan organisasi
b. Keandalan dan integritas informasi
keuangan dan operasional
c. Efektifitas dan efisiensi operasi dan
program
d. Pengamanan aset
Pengawasan intern yang dilakukan oleh
APIP masih bersifat post audit, sehingga
Kurang efektif membantu organisasi perangkat
daerah dalam pencapaian tujuan.
STRATEGI PEMECAHAN
MASALAH
 Inspektorat Daerah (APIP) perlu melakukan
pengawasan/audit pada tahun berjalan.
 Pengawasan/Audit dilakukan dalam bentuk
review, monitoring dan evaluasi, audit kinerja
dan audit dengan tujuan tertentu.
 Pengawasan dilakukan dengan menilai SPIP
secara berkelanjutan.
 Rekomendasi hasil pengawasan/audit harus
bersifat memperbaiki sistem pengendalian intern
dan menghilangkan akibat dari
ketidaktercapaian tujuan organisasi/kerugian
negara/daerah.
 Pemantauan atas tindaklanjut hasil pengawasan
dilakukan secara berkala dan harus dapat
memastikan terlaksananya perbaikan sistem
pengendalian intern dan hilangnya kerugian
negara.
 Perlu didukung dengan SDM yang kompeten.
 Komitmen yang tinggi dari pimpinan organisasi.
 Perlu koordinasi yang kuat antara perencana,
penyusun laporan dan evaluator.
FRAMEWORK PENILAIAN PENYELENGGARAN SPIP
PENCAPAIAN TUJUAN SPI
STRUKTUR DAN PROSES
PENETAPAN
TUJUAN
MANAJEMEN KUALITAS SEKTOR PUBLIK
Penilaian Kualitas
Perencanaan
Efektivitas dan Efisiensi
Keandalan Pelaporan
Keuangan
Pengamanan Aset Negara
Ketaatan Terhadap
Peraturan Perundang-
undangan
Sasaran Strategis
K/L/D
Strategi
Pencapaian
Sasaran Strategis
MANAJEMEN RISIKO INDEKS
NILAI MATURITAS SPIP
INFORMASI
DAN
KOMUNIKASI
KEGIATAN
PENGENDALIA
N
PEMANTAUAN
LINGKUNGAN
PENGENDALIA
N
PENILAIAN
RISIKO
INFORMASI
DAN
KOMUNIKASI
Penilaian Struktur dan Proses (Unsur SPIP) Penilaian Capaian 4 Tujuan SPIP
Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan
strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, dengan
struktur dan proses pengendalian telah efektif untuk memastikan
pencapaian tujuan organisasi, serta adaptif terhadap perubahan
lingkungan organisasi.
OPTIMUM
(Level 5)
Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan
strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi,
struktur dan proses pengendalian telah efektif namun belum adaptif
terhadap perubahan lingkungan organisasi.
TERKELOLA
DAN
TERUKUR
(Level 4)
Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan
strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta
pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif.
TERDEFINIS
I (Level 3)
Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik,
namun strategi pencapaian kinerjanya masih belum relevan serta
pelaksanaan pengendalian masih sebatas pemenuhan.
BERKEMBAN
G
(Level 2)
Organisasi belum mampu mendefinisikan kinerjanya, termasuk
strategi pencapaian kinerja dan pengendaliannya.
RINTISAN
(Level 1)
KARAKTERISTIK LEVEL MATURITAS SPIP
2
3
4
5
1
LEVEL
KAKARAKTERIS
TIK
Menyusun
Perencanaan
Kinerja
Strategi
Pencapaian
Relevan
dan Terintegrasi
Struktur dan
Proses
Pengendalian
Telah
Dilaksanakan
Struktur dan
Proses
Pengendalian
Efektif
Adaptif
Terhadap
Perubahan
KARAKTERISTIK LEVEL MATURITAS
Mampu
Mendefinisikan
Kinerja
Desain dan
Kebijakan
Pengendalian
KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat
diambil kesimpulan sbb:
 Efektifitas sistem pengendalian intern
pemerintah pada organisasi perangkata daerah
dapat diwujudkan melalui peran Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang
kompeten dan didukung oleh kesiapan
anggaran serta komitmen pimpinan organisasi
dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.
SARAN/TINDAK LANJUT
Berdasarkan kesimpulan diatas diharapkan
pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan
terhadap sistem pengendalian intern pemerintah
sehingga level maturiti 4 dapat dicapai.
Terimakasih…

More Related Content

Similar to EFEKTIFITAS SPI

Materi_Pengawasan_Pengelolaan_Keuangan_Desa_2018.ppt
Materi_Pengawasan_Pengelolaan_Keuangan_Desa_2018.pptMateri_Pengawasan_Pengelolaan_Keuangan_Desa_2018.ppt
Materi_Pengawasan_Pengelolaan_Keuangan_Desa_2018.pptswanggie
 
Standar Internal Audit
Standar Internal AuditStandar Internal Audit
Standar Internal Auditrifqir
 
Materi pengenalan penilaian.pptx
Materi pengenalan penilaian.pptxMateri pengenalan penilaian.pptx
Materi pengenalan penilaian.pptxssuser36d1c0
 
Materi Microlearning Gambaran Umum PKSPI Korporasi.pdf
Materi Microlearning Gambaran Umum PKSPI Korporasi.pdfMateri Microlearning Gambaran Umum PKSPI Korporasi.pdf
Materi Microlearning Gambaran Umum PKSPI Korporasi.pdfInovLakiah
 
PENGENALAN MATERI SPIP (SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH) DI UPT. KESMAS...
PENGENALAN MATERI SPIP (SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH) DI UPT. KESMAS...PENGENALAN MATERI SPIP (SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH) DI UPT. KESMAS...
PENGENALAN MATERI SPIP (SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH) DI UPT. KESMAS...Dayu Agung Dewi Sawitri
 
Lakip dan Kinerja SKPD Gresik 12 Agustus 2014
Lakip dan Kinerja SKPD Gresik 12 Agustus 2014Lakip dan Kinerja SKPD Gresik 12 Agustus 2014
Lakip dan Kinerja SKPD Gresik 12 Agustus 2014M Handoko
 
Pedoman Pengendalian Internal Pemerintahan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Pedoman Pengendalian Internal Pemerintahan dan Evaluasi Pembangunan DaerahPedoman Pengendalian Internal Pemerintahan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Pedoman Pengendalian Internal Pemerintahan dan Evaluasi Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
overview spip perban 5 2021_oke11_4_23.pptx
overview spip perban 5 2021_oke11_4_23.pptxoverview spip perban 5 2021_oke11_4_23.pptx
overview spip perban 5 2021_oke11_4_23.pptxirfanwihardianto1
 
Presentasi Refobir Wilayah I
Presentasi Refobir Wilayah IPresentasi Refobir Wilayah I
Presentasi Refobir Wilayah IGunawan Ari N
 
TATA CARA PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI.ppt
TATA CARA PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI.pptTATA CARA PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI.ppt
TATA CARA PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI.pptSawaluddinTumanggor
 
Kel-5. akuntabilitas kinerja organisasi.pdf
Kel-5. akuntabilitas kinerja organisasi.pdfKel-5. akuntabilitas kinerja organisasi.pdf
Kel-5. akuntabilitas kinerja organisasi.pdfImanMaman
 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Sistem Pengendalian Intern PemerintahSistem Pengendalian Intern Pemerintah
Sistem Pengendalian Intern PemerintahDadang Solihin
 
Paparan SAKIP Inspektorat 2023.pptx
Paparan SAKIP Inspektorat 2023.pptxPaparan SAKIP Inspektorat 2023.pptx
Paparan SAKIP Inspektorat 2023.pptxAhmadIchsanSakhrul1
 

Similar to EFEKTIFITAS SPI (20)

Materi_Pengawasan_Pengelolaan_Keuangan_Desa_2018.ppt
Materi_Pengawasan_Pengelolaan_Keuangan_Desa_2018.pptMateri_Pengawasan_Pengelolaan_Keuangan_Desa_2018.ppt
Materi_Pengawasan_Pengelolaan_Keuangan_Desa_2018.ppt
 
Standar Internal Audit
Standar Internal AuditStandar Internal Audit
Standar Internal Audit
 
Renja 2015
Renja 2015Renja 2015
Renja 2015
 
lakip-bab-i-iv-inspektorat-2014
lakip-bab-i-iv-inspektorat-2014lakip-bab-i-iv-inspektorat-2014
lakip-bab-i-iv-inspektorat-2014
 
Materi pengenalan penilaian.pptx
Materi pengenalan penilaian.pptxMateri pengenalan penilaian.pptx
Materi pengenalan penilaian.pptx
 
Isi lakip bab i iv inspektorat 2015
Isi lakip bab i iv inspektorat 2015Isi lakip bab i iv inspektorat 2015
Isi lakip bab i iv inspektorat 2015
 
Materi Microlearning Gambaran Umum PKSPI Korporasi.pdf
Materi Microlearning Gambaran Umum PKSPI Korporasi.pdfMateri Microlearning Gambaran Umum PKSPI Korporasi.pdf
Materi Microlearning Gambaran Umum PKSPI Korporasi.pdf
 
PENGENALAN MATERI SPIP (SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH) DI UPT. KESMAS...
PENGENALAN MATERI SPIP (SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH) DI UPT. KESMAS...PENGENALAN MATERI SPIP (SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH) DI UPT. KESMAS...
PENGENALAN MATERI SPIP (SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH) DI UPT. KESMAS...
 
Lakip dan Kinerja SKPD Gresik 12 Agustus 2014
Lakip dan Kinerja SKPD Gresik 12 Agustus 2014Lakip dan Kinerja SKPD Gresik 12 Agustus 2014
Lakip dan Kinerja SKPD Gresik 12 Agustus 2014
 
Pedoman Pengendalian Internal Pemerintahan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Pedoman Pengendalian Internal Pemerintahan dan Evaluasi Pembangunan DaerahPedoman Pengendalian Internal Pemerintahan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Pedoman Pengendalian Internal Pemerintahan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 
overview spip perban 5 2021_oke11_4_23.pptx
overview spip perban 5 2021_oke11_4_23.pptxoverview spip perban 5 2021_oke11_4_23.pptx
overview spip perban 5 2021_oke11_4_23.pptx
 
Presentasi Refobir Wilayah I
Presentasi Refobir Wilayah IPresentasi Refobir Wilayah I
Presentasi Refobir Wilayah I
 
Audit internal
Audit internalAudit internal
Audit internal
 
TATA CARA PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI.ppt
TATA CARA PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI.pptTATA CARA PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI.ppt
TATA CARA PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI.ppt
 
An effective internal
An effective internal An effective internal
An effective internal
 
Kel-5. akuntabilitas kinerja organisasi.pdf
Kel-5. akuntabilitas kinerja organisasi.pdfKel-5. akuntabilitas kinerja organisasi.pdf
Kel-5. akuntabilitas kinerja organisasi.pdf
 
Renja 2016 inspektorat
Renja 2016 inspektoratRenja 2016 inspektorat
Renja 2016 inspektorat
 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Sistem Pengendalian Intern PemerintahSistem Pengendalian Intern Pemerintah
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
 
Paparan SAKIP Inspektorat 2023.pptx
Paparan SAKIP Inspektorat 2023.pptxPaparan SAKIP Inspektorat 2023.pptx
Paparan SAKIP Inspektorat 2023.pptx
 
Kajian SPIP Kabupaten Kukar 4 nopember 2014
Kajian SPIP Kabupaten Kukar 4 nopember 2014Kajian SPIP Kabupaten Kukar 4 nopember 2014
Kajian SPIP Kabupaten Kukar 4 nopember 2014
 

Recently uploaded

Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (9)

Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
 

EFEKTIFITAS SPI

  • 1. EFEKTIFITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH MENUJU KSB BAIK SRI AYU IDAYANI, SE.,M.M
  • 2. LATAR BELAKANG  Pembinaan dan pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah dengan fokus: 1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk: a. Pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk prosedur dan kriteria yang ditetapkan
  • 3. oleh pemerintah pusat. b. Pemeriksaan Kinerja 2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari APBD a. Review dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah.
  • 4. b. Pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah c. Review laporan keuangan d. Kegiatan pengawasan lainnya 3. Penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan integritas 4. Peningkatan kapabilitas pengawas intern pemerintah.
  • 5. VISI DAN MISI DALAM RPJMD  Inspektorat Daerah mengemban Misi KSB Baik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntable.
  • 6. SASARAN YANG INGIN DICAPAI  Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaran pemerintahan dengan indikator: 1. Nilai SAKIP (61,32 predikat B) 2. Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan (WTP 7 kali berturut-turut) 3. Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) berada pada level 3 (terdefinisi) 4. Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dengan nilai 2,68 predikat baik.
  • 7. IDENTIFIKASI MASALAH 1. Berdasarkan laporan hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang dilakukan oleh inspektorat bahwa Inspektorat Daerah berada diurutan ke 34 dari 38 jumlah OPD dengan kategori cc. 2. Opini BPK dengan predikat WTP namun masih terdapat temuan yang berulang-ulang setiap tahunnya, misalnya pada belanja perjalanan dinas dan kekurangan volume pekerjaan.
  • 8. 3. Level Maturitas SPIP terdefinisi dengan baik, pengendalian intern telah dilaksanakan namun efektifitas pengendalian belum dievaluasi secara berkala dan terdokumentasi. 4. Indeks SPBE mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sehingga hal ini perlu dipertahankan.
  • 9. RUMUSAN MASALAH Kurang optimalnya peran dan fungsi Inpektorat Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap efektifitas pengendalian internal pada organisasi perangkat daerah.
  • 10. TUJUAN Tujuan penulisan makalah ini diharapkan agar peran dan fungsi Inspektorat Daerah dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap efektifitas pengendalian intern pada organisasi perangkat daerah dapat terwujud menuju KSB baik dalam penyelenggaraan, pemerintahan dan pelayanan publik.
  • 11. PEMBAHASAN  SPIP adalah proses terintegrasi pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan OPD dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan.  Pengawasan intern harus membantu organisasi
  • 12. dalam memelihara pengendalian intern yang efektif dengan mengevaluasi efektifitas dan efisiensinya, serta mendorong perbaikan yang berkelanjutan. Pengawasan intern harus mengevaluasi kecukupan dan efektifitas pengendalian dalam merespon resiko tata kelola, operasi, dan sistem informasi organisasi yang berkaitan dengan:
  • 13. a. Pencapaian tujuan organisasi b. Keandalan dan integritas informasi keuangan dan operasional c. Efektifitas dan efisiensi operasi dan program d. Pengamanan aset Pengawasan intern yang dilakukan oleh APIP masih bersifat post audit, sehingga
  • 14. Kurang efektif membantu organisasi perangkat daerah dalam pencapaian tujuan.
  • 15. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH  Inspektorat Daerah (APIP) perlu melakukan pengawasan/audit pada tahun berjalan.  Pengawasan/Audit dilakukan dalam bentuk review, monitoring dan evaluasi, audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu.  Pengawasan dilakukan dengan menilai SPIP secara berkelanjutan.
  • 16.  Rekomendasi hasil pengawasan/audit harus bersifat memperbaiki sistem pengendalian intern dan menghilangkan akibat dari ketidaktercapaian tujuan organisasi/kerugian negara/daerah.  Pemantauan atas tindaklanjut hasil pengawasan dilakukan secara berkala dan harus dapat memastikan terlaksananya perbaikan sistem pengendalian intern dan hilangnya kerugian negara.
  • 17.  Perlu didukung dengan SDM yang kompeten.  Komitmen yang tinggi dari pimpinan organisasi.  Perlu koordinasi yang kuat antara perencana, penyusun laporan dan evaluator.
  • 18. FRAMEWORK PENILAIAN PENYELENGGARAN SPIP PENCAPAIAN TUJUAN SPI STRUKTUR DAN PROSES PENETAPAN TUJUAN MANAJEMEN KUALITAS SEKTOR PUBLIK Penilaian Kualitas Perencanaan Efektivitas dan Efisiensi Keandalan Pelaporan Keuangan Pengamanan Aset Negara Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang- undangan Sasaran Strategis K/L/D Strategi Pencapaian Sasaran Strategis MANAJEMEN RISIKO INDEKS NILAI MATURITAS SPIP INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEGIATAN PENGENDALIA N PEMANTAUAN LINGKUNGAN PENGENDALIA N PENILAIAN RISIKO INFORMASI DAN KOMUNIKASI Penilaian Struktur dan Proses (Unsur SPIP) Penilaian Capaian 4 Tujuan SPIP
  • 19. Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, dengan struktur dan proses pengendalian telah efektif untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi, serta adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi. OPTIMUM (Level 5) Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, struktur dan proses pengendalian telah efektif namun belum adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi. TERKELOLA DAN TERUKUR (Level 4) Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif. TERDEFINIS I (Level 3) Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik, namun strategi pencapaian kinerjanya masih belum relevan serta pelaksanaan pengendalian masih sebatas pemenuhan. BERKEMBAN G (Level 2) Organisasi belum mampu mendefinisikan kinerjanya, termasuk strategi pencapaian kinerja dan pengendaliannya. RINTISAN (Level 1) KARAKTERISTIK LEVEL MATURITAS SPIP
  • 20. 2 3 4 5 1 LEVEL KAKARAKTERIS TIK Menyusun Perencanaan Kinerja Strategi Pencapaian Relevan dan Terintegrasi Struktur dan Proses Pengendalian Telah Dilaksanakan Struktur dan Proses Pengendalian Efektif Adaptif Terhadap Perubahan KARAKTERISTIK LEVEL MATURITAS Mampu Mendefinisikan Kinerja Desain dan Kebijakan Pengendalian
  • 21. KESIMPULAN Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat diambil kesimpulan sbb:  Efektifitas sistem pengendalian intern pemerintah pada organisasi perangkata daerah dapat diwujudkan melalui peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang kompeten dan didukung oleh kesiapan anggaran serta komitmen pimpinan organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.
  • 22. SARAN/TINDAK LANJUT Berdasarkan kesimpulan diatas diharapkan pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan terhadap sistem pengendalian intern pemerintah sehingga level maturiti 4 dapat dicapai.