SlideShare a Scribd company logo
1 of 25
Download to read offline
PROSPEK
PEMBENTUKAN LEMBAGA
LITBANG DAERAH
KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
Samarinda, 21 Oktober 2015
Perda bermasalah
“keberadaan perda
bermasalah saat ini
sudah sedemikian
masifnya” (Emerson
Yuntho, Peneliti ICW)
Undang-Undang
12/2011
tentang
Pembentukan
Peraturan PerUU
Permendagri Nomor
20/2011 tentang Pedoman
Penelitian dan
Pengembangan di
Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah
Peraturan Gubernur
Kaltim Nomor 7/2012
tentang Penyelenggaraan
Penelitian dan
Pengembangan
Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
“Bagi pemerintah
Kabupaten/Kota untuk
segera membentuk Badan
Penelitian dan
Pengembangan (litbang)
sebagai satuan kerja
perangkat daerah (SKPD)
paling lambat 2 tahun
setelah diundangkannya
peraturan ini”
Keberagaman
lembaga
litbang di
daerah
No Daerah Nomenklatur Litbang
1. Provinsi Kalimantan
Timur
Badan Litbang
2. Kota Samarinda Badan Litbang dan Diklat
3. Kabupaten Kutai
Kartanegara
Badan Litbang
4. Kabupaten Kutai
Timur
Badan Litbang
5. Kota Balikpapan Bidang penelitian (BAPPEDA)
6. Kota Bontang Sub Bidang Penelitian,
Pengembangan dan Evaluasi
(BAPPEDA)
7. Kabupaten Berau Bidang Penelitian dan
Pengembangan (BAPPEDA)
8. Kabupaten Penajam
Paser Utara
Bidang Penelitian, Pelaporan dan
Evaluasi (BAPPEDA)
9. Kabupaten Paser Bidang Monitoring dan Data
(BAPPEDA)
10. Kabupaten Kutai
Barat
Sub Bidang Penelitian dan
Kerjasama Pembangunan
(BAPPEDA)
Permasalahan
1. Bagaimana kesiapan daerah
kabupaten/kota dalam
membentuk lembaga litbang
sebagai SKPD?
2. Faktor-faktor apa saja yang
menjadi hambatan bagi
kabupaten/kota dalam
membentuk lembaga litbang
sebagai SKPD ?
Untuk melihat kesiapan
daerah kabupaten/kota dalam
membentuk lembaga litbang
&
Untuk mengetahui faktor
yang menjadi hambatan bagi
kabupaten/kota dalam
membentuk lembaga litbang
sebagai SKPD
L
O
K
U
S
KERANGKA PIKIR
Perundang-undangan:
1. UU 23/2014
2. PP 41/2007
3. Permendagri 20/2011
4. Pergub Kaltim 7/2012
Kajian Empiris
Peluang :
1. Reformasi Birokrasi
2. MEA
Kendala
Daerah
Kesiapa
n
Daerah
Rekomendasi
Pembentukan
Lembaga
Litbang
Daerah
Metode Penelitian
• Metode kualitatif dengan pendekatan
deskriptif
• Metode analisis Regulatory Impact
Analysis (RIA)
• Pengumpulan data dilakukan dengan 2
cara
1. Wawancara dengan key informan
(Sekda, Asisten, Kepala Bagian
Organisasi serta Kepala Bapeda)
2. Daftar pertanyaan yang disebar ke
seluruh pimpinan SKPD

Sumber: Lakitan (2012)
Kapasitas Lembaga Litbang
Masalah Pembentukan
Lembaga Litbang
 Pemerintah Daerah cenderung
menyerahkan urusan litbang
kepada pihak ketiga
 Belum ada inovasi daerah yang
dihasilkan dari kegiatan litbang
 Belum ada dukungan kebijakan
terkait kelitbangan
 Belum ada kejelasan terkait
penetapan litbang sebagai OPD
 Kuantitas dan Kualitas
SDM
 Minat pegawai menjadi
peneliti masih rendah
 Belum ada TPP untuk
fungsional peneliti
 Jarlitbang belum
terbangun
 Belum ada publikasi
hasil litbang
 Hasil litbang yang belum
termanfaatkan sebagai
bahan pengambilan
kebijakan
Sourcing
capacity
R & D
Capacity
Diseminating
Capacity
Alternatif
Pembentukan Lembaga Litbang
Opsi
Percepatan
(Instant Action)
dalam jangka
pendek
ALTERNATIF
Opsi Perencanaan
Terstrukur
(Organized Action)
dalam jangka
menengah-panjang
Instant Action
(jangka pendek)
Pembentukan
Lembaga Litbang
Input (Sourcing
Capacity) dan
Proses (R & D
Capacity)
Output
(Diseminating
Capacity)
www.themegallery.com
Kota/Kabupaten Manfaat Kerugian
Balikpapan - Pelaksanaan urusan kelitbangan akan lebih fokus
- Terwujudnya 3 misi daerah yang terkait dengan
kelitbangan
- Pegawai akan mengambil kesempatan beralih dari
fungsional umum ke fungsional peneliti
- Membutuhkan personil, anggaran, serta sarana dan prasarana
pendukung yang relatif memadai
- Pelaksanaan tupoksi litbang relatif akan masih kurang optimal
dan cenderung masih akan memanfaatkan kerjasama pihak
ketiga
- Pelaksana kegiatan litbang relatif bukan fungsional peneliti,
sehingga kompetensi dan pelaksanaan litbang akan belum
sesuai dengan standar litbang
Bontang - Pelaksanaan urusan kelitbangan akan lebih fokus
- Volume dan agenda kegiatan litbang akan cukup
banyak
- Minat pegawai untuk beralih menjadi fungsional
peneliti akan muncul
- Tersedia jabatan struktural baru bagi
pengembangan karir pegawai
- Membutuhkan personil, anggaran, serta sarana dan prasarana
pendukung yang relatif memadai
- Pelaksanaan tupoksi litbang relatif akan masih kurang optimal
dan cenderung masih akan memanfaatkan kerjasama pihak
ketiga
- Pelaksana kegiatan litbang relatif bukan fungsional peneliti,
sehingga kompetensi dan pelaksanaan litbang akan belum
sesuai dengan standar litbang
Samarinda - Peran lembaga litbang untuk mengkoordinir urusan
kelitbangan semakin kuat
- Minat pegawai untuk beralih menjadi fungsional
peneliti akan muncul
- Tersedia jabatan struktural baru bagi
pengembangan karir pegawai
- Membutuhkan personil, anggaran, serta sarana dan prasarana
pendukung yang relatif memadai
- Pelaksanaan tupoksi litbang relatif akan masih kurang optimal
dan cenderung masih akan memanfaatkan kerjasama pihak
ketiga
- Pelaksana kegiatan litbang relatif bukan fungsional peneliti,
sehingga kompetensi dan pelaksanaan litbang akan belum
sesuai dengan standar litbang
Berau - Pelaksanaan urusan kelitbangan akan lebih fokus
- Volume dan agenda kegiatan litbang akan cukup
banyak
- Minat pegawai untuk beralih menjadi fungsional
peneliti akan muncul
- Tersedia jabatan struktural baru bagi
pengembangan karir pegawai
- Membutuhkan personil, anggaran, serta sarana dan prasarana
pendukung yang relatif memadai
- Pelaksanaan tupoksi litbang relatif akan masih kurang optimal
dan cenderung masih akan memanfaatkan kerjasama pihak
ketiga
- Pelaksana kegiatan litbang relatif bukan fungsional peneliti,
sehingga kompetensi dan pelaksanaan litbang akan belum
sesuai dengan standar litbang
Kota/Kabupaten Manfaat Kerugian
Paser - Pelaksanaan urusan kelitbangan akan lebih
fokus
- Volume dan agenda kegiatan litbang akan
cukup banyak
- Minat pegawai untuk beralih menjadi
fungsional peneliti akan muncul
- Tersedia jabatan struktural baru bagi
pengembangan karir pegawai
- Membutuhkan personil, anggaran, serta sarana dan
prasarana pendukung yang relatif memadai
- Pelaksanaan tupoksi litbang relatif akan masih kurang
optimal dan cenderung masih akan memanfaatkan
kerjasama pihak ketiga
- Pelaksana kegiatan litbang relatif bukan fungsional
peneliti, sehingga kompetensi dan pelaksanaan litbang
akan belum sesuai dengan standar litbang
PPU - Pelaksanaan urusan kelitbangan akan lebih
fokus
- Mewujudkan program nasional “Sains Park”
- Volume dan agenda kegiatan litbang akan
cukup banyak
- Minat pegawai untuk beralih menjadi
fungsional peneliti akan muncul
- Tersedia jabatan struktural baru bagi
pengembangan karir pegawai
- Membutuhkan personil, anggaran, serta sarana dan
prasarana pendukung yang relatif memadai
- Pelaksanaan tupoksi litbang relatif akan masih kurang
optimal dan cenderung masih akan memanfaatkan
kerjasama pihak ketiga
- Pelaksana kegiatan litbang relatif bukan fungsional
peneliti, sehingga kompetensi dan pelaksanaan litbang
akan belum sesuai dengan standar litbang
Kutai Barat - Pelaksanaan urusan kelitbangan akan lebih
fokus
- Volume dan agenda kegiatan litbang akan
cukup banyak
- Minat pegawai untuk beralih menjadi
fungsional peneliti akan muncul
- Tersedia jabatan struktural baru bagi
pengembangan karir pegawai
- Membutuhkan personil, anggaran, serta sarana dan
prasarana pendukung yang relatif memadai
- Pelaksanaan tupoksi litbang relatif akan masih kurang
optimal dan cenderung masih akan memanfaatkan
kerjasama pihak ketiga
- Pelaksana kegiatan litbang relatif bukan fungsional
peneliti, sehingga kompetensi dan pelaksanaan litbang
akan belum sesuai dengan standar litbang
Organized Action
(jangka menengah-panjang)
www.themegallery.com
Input (Sourcing
Capacity)
Pembentukan
Lembaga Litbang
Proses (R & D
Capacity)
Output
(Diseminatin
g Capacity)
Kota/Kabupaten Manfaat Kerugian
Balikpapan - Unit Litbang mandiri dibentuk dengan
persiapan matang
- Sarana dan prasarana dapat dipersiapkan
- Tupoksi litbang sudah dirancang dengan
akurat
- Ketiga misi daerah yang terkait dengan
kelitbangan pelaksanaannya tidak akan
maksimal
- Minat pegawai untuk beralih ke fungsional
peneliti rendah
Bontang - Unit Litbang mandiri dibentuk dengan
persiapan matang
- Sarana dan prasarana dapat dipersiapkan
- Tupoksi litbang sudah dirancang dengan
akurat
- Waktu pembentukan litbang cukup lama
- Minat pegawai untuk menjadi fungsional
peneliti masih tetap rendah
- Hingga terbentuknya litbang mandiri,
volume kegiatan litbang masih akan cukup
terbatas
Samarinda - Unit Litbang mandiri dibentuk dengan
persiapan matang
- Sarana dan prasarana dapat dipersiapkan
- Tupoksi litbang sudah dirancang dengan
akurat
- Fungsi lembaga litbang dalam
mengkoordinir kegiatan litbang tidak akan
maksimal
Berau - Unit Litbang mandiri dibentuk dengan
persiapan matang
- Sarana dan prasarana dapat dipersiapkan
- Tupoksi litbang sudah dirancang dengan
akurat
- Waktu pembentukan litbang cukup lama
- Minat pegawai untuk menjadi fungsional
peneliti masih tetap rendah
- Hingga terbentuknya litbang mandiri,
volume kegiatan litbang masih akan cukup
terbatas
Kota/Kabupaten Manfaat Kerugian
Paser - Unit Litbang mandiri dibentuk dengan
persiapan matang
- Sarana dan prasarana dapat
dipersiapkan
- Tupoksi litbang sudah dirancang dengan
akurat
- Waktu pembentukan litbang cukup lama
- Minat pegawai untuk menjadi fungsional
peneliti masih tetap rendah
- Hingga terbentuknya litbang mandiri,
volume kegiatan litbang masih akan cukup
terbatas
- Urusan litbang tetap tidak menjadi prioritas
daerah
PPU - Unit Litbang mandiri dibentuk dengan
persiapan matang
- Sarana dan prasarana dapat
dipersiapkan
- Tupoksi litbang sudah dirancang dengan
akurat
- Lembaga litbang sebagai penunjang
program “Sains Park” pembentukannya
cukup lama
- Minat pegawai untuk menjadi fungsional
peneliti masih tetap rendah
- Hingga terbentuknya litbang mandiri,
volume kegiatan litbang masih akan cukup
terbatas
Kutai Barat - Unit Litbang mandiri dibentuk dengan
persiapan matang
- Sarana dan prasarana dapat
dipersiapkan
- Tupoksi litbang sudah dirancang dengan
akurat
- Waktu pembentukan litbang cukup lama
- Minat pegawai untuk menjadi fungsional
peneliti masih tetap rendah
- Hingga terbentuknya litbang mandiri,
volume kegiatan litbang masih akan cukup
terbatas
Kab / Kota
Penyelenggaraa
n kebijakan
Pemda telah
berbasis
kelitbangan
(%)
Urusan
litbang perlu
dilakukan 1
pintu
(%)
Minat
Pegawai
Menjadi
Peneliti
Masih
Sangat
Rendah
(%)
Kepala
Daerah
mendukung
litbang
sebagai
bahan
pengambilan
keputusan
(%)
Perlu
membentuk
lembaga
litbang
(%)
Sebaiknya
lembaga
litbang
dibentuk
1-2 th
(%)
Anggaran
daerah
mencukupi
untuk
mendukung
keberadaan
lembaga
litbang
(%)
Balikpapan 86 95 86 95 95 100 76
Bontang 95 89 83 94 89 95 89
Samarinda 93 93 100 96 96 96 96
Berau 92 96 80 92 96 96 90
Paser 82 88 83 100 94 94 88
PPU 100 91 83 96 87 91 65
Kubar 81 81 86 86 95 95 76
Persepsi SKPD
Strategi Implementasi
Sosialisasi Internal:
- Pemprov melakukan sosialisasi
urgensi pembentukan lemlit di
daerah
- Pemprov melakukan pembinaan
thdp pembentukan lemlit di
daerah
- Pemprov melakukan resouce
sharing kegiatan penelitian
Sosialisasi Eksternal:
- Pemda mendorong perguruan
tinggi, LSM/NGO untuk terlibat
aktif dalam kegiatan litbang di
daerah
- Merangkul perguruan tinggi
lokal, LSM/NGO sebagai bagian
jarlitbang di daerah
a. Resource capacity:
• Pemda mulai
merekrut/mempromosikan jabfung
peneliti
• Menyediakan anggaran diklat formal
maupun non-formal terkait
kelitbangan
• Memberikan TPP yang cukup bagi
peneliti
b. R & D Capacity:
- Mendorong terbentuknya
jarlitbang
- Melakukan kerjasama dalam
bentuk magang penelitian di
universitas terkemuka
- Melakukan pemetaan atau
analisis
c. DiseminatingCapacity:
• Memperbanyak publikasi hasil
kajian
• Memanfaatkan IT dalam
menyebarluaskan hasil litbang
• Mendorong pelaksanaan
lahirnya inovasi daerah
• Mendorong berlakunya
peraturan daerah yang
memaksa daerah untuk
membentuk lemlit
• Memberikan IPTEK
AWARD bagi daerah
yang menghasilkan
inovasi melalui unit
litbang
Sosialisasi
Capacity Building
Reward &
Punishment
Faktor
Pendukung
Kabupaten/Kota
Balikpapan Bontang Samarinda Berau Paser PPU Kubar
Informasi + - + + - - -
SDM - - - - - - -
Dana + + + + + + +
Relevansi - - - + - - -
Kualitas + + + - - - -
Produk - - - - - - -
Publikasi - - - - - - -
Teknologi - - - - - - -
Kebijakan + - + + - + -
Faktor Pendukung
Kesimpulan
• Daerah yang relatif lebih siap dan harus untuk membentuk lembaga litbang dalam jangka
pendek adalah Untuk Kota Balikpapan, Kota Samarinda dan KabKota Samarinda, Kota
Balikpapan, Kabupaten Berau serta Kabupaten Penajam Paser Utara.upaten Berau dapat
membentuk lembaga litbang dalam jangka pendek karena mereka memiliki faktor pendukung
yang lebih banyak jika dibandingkan dengan daerah lainnya, sedangkan Kabupaten PPU karena
terkait dengan Program Nasional Sains Park
• Dari sisi kebijakan, daerah yang masuk kategori jangka pendek sudah memberi perhatian
khusus terhadap urusan litbang, kemudian beberapa hasil kegiatan litbang mereka juga sudah
ada yang termanfaatkan dan relevan dengan perencanaan daerah.
• Kota Bontang, Kabupaten Paser dan Kabupaten Kutai Barat dapat membentuk lembaga
litbang dalam jangka menengah-panjang. Hal tersebut terkait dengan masih sedikitnya faktor
pendukung yang dimiliki oleh daerah tersebut. Walaupun dari pernyataan SKPD diketahui bahwa
kepala daerah sangat mendukung pembentukan lembaga litbang, namun pada kenyataannya
daerah yang masuk dalam jangka menengah-panjang belum memiliki kebijakan yang
menjadikan lembaga litbang menjadi urgen untuk segera dibentuk.
• Faktor pendorong yang paling banyak dimiliki daerah dalam membentuk lembaga litbang adalah
anggaran dan kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah.
• Faktor penghambat yang paling banyak ditemui di lapangan adalah SDM, produk, publikasi, dan
teknologi.
Rekomendasi
• Pemerintah Provinsi perlu melakukan diseminasi dan sosialisasi ke pemerintah
daerah tentang urgensi lembaga litbang memberikan pemahaman pentingnya
SKPD litbang untuk dibentuk. Langkah ini relatif perlu dilaksanakan mengingat
berbagai macam persepsi dan argumen yang perlu disamakan dengan cara
pandang pemerintah provinsi terkait litbang, disamping itu juga perlu dijelaskan
pembagian domain peran litbang di daerah dan peran litbang provinsi.
• Pemikiran lain yang perlu dipertimbangkan adalah dengan memanfaatkan
Balitbangda Provinsi yang relatif cukup memiliki SDM fungsional peneliti untuk
melakukan penelitian secara kerjasama dengan SKPD teknis di daerah, atau
dengan bekerjasama dengan unit litbang pemerintah daerah. Balitbangda
Provinsi cukup meminta masukan kepada unit litbang daerah atau SKPD teknis
daerah terkait kajian yang perlu dilakukan dan selanjutnya bisa melakukan
sharing anggaran pelaksanaan kajian di daerah. Jika hal ini dapat diterapkan,
maka peran Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur juga akan cukup optimal
dalam menunjang kinerja pemerintah daerah di lingkungan Provinsi Kalimantan
Timur.
Rekomendasi
• Pemerintah daerah harus sudah mulai melakukan penguatan fungsi litbang khususnya
melalui rekruitmen fungsional peneliti, baik dari penerimaan umum serta membuka
peluang bagi pegawai yang ingin alih jabatan. Penyusunan anggaran terkait
pengembangan pegawai serta pemberian insentif bagi fungsional peneliti juga sudah harus
dimulai, sehingga minat pegawai untuk memilih jabatan fungsional juga dapat meningkat.
• Pemerintah daerah juga diharapkan dapat membuat kebijakan yang dapat memperkuat
fungsi litbang, seperti pengusulan program strategis SKPD yang harus didasarkan pada
kajian teknis yang dilakukan oleh lembaga litbang.
• Selain sebagai prasyarat perencanaan, tugas besar Litbang ke depan adalah membuat
standarisasi, mulai dari standarisasi perencanaan, standarisasi keuangan, standarisasi
pelaporan, standarisasi monev, dan lain-lain. Jika hal ini dapat diwujudkan, dapat dipastikan
litbang mampu menjadi tumpuan bagi optimalisasi kinerja pemerintah daerah.
• Unit litbang ke depan perlu melibatkan SKPD teknis terkait ruang lingkup kajian yang
dilakukan agar hasil dan output kajian dapat digunakan. Sebab, jika dikerjakan oleh unit
litbang sendiri cenderung hasil kajian kurang dapat dimanfaatkan oleh SKPD teknis terkait.
Keterlibatan pihak ketiga dalam kegiatan litbang dapat secara bertahap dikurangi dengan
cara melibatkan SKPD teknis sebagai bagian dari tim kerja dari kegiatan litbang yang
dilaksanakan.
PROSPEK PEMBENTUKAN LEMBAGA LITBANG DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

More Related Content

Similar to PROSPEK PEMBENTUKAN LEMBAGA LITBANG DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PPT DISKUSI DRAFT LAPORAN ANTARA EPAKSI IRIGASI SUMBAR.pdf
PPT DISKUSI DRAFT LAPORAN ANTARA EPAKSI IRIGASI SUMBAR.pdfPPT DISKUSI DRAFT LAPORAN ANTARA EPAKSI IRIGASI SUMBAR.pdf
PPT DISKUSI DRAFT LAPORAN ANTARA EPAKSI IRIGASI SUMBAR.pdfAnnisaFitrianaDefinn2
 
SOP Subbag Tata Usaha.docx
SOP Subbag Tata Usaha.docxSOP Subbag Tata Usaha.docx
SOP Subbag Tata Usaha.docxRizkhaApriliani
 
Kumpulan TOR / Kerangka Acuan Kerja
Kumpulan TOR / Kerangka Acuan KerjaKumpulan TOR / Kerangka Acuan Kerja
Kumpulan TOR / Kerangka Acuan KerjaMarino Alsangkily
 
282970204 pendekatan-dan-metodologi-rth
282970204 pendekatan-dan-metodologi-rth282970204 pendekatan-dan-metodologi-rth
282970204 pendekatan-dan-metodologi-rthLakodi Muhlis
 
Proposal Proyek perubahan
Proposal Proyek perubahanProposal Proyek perubahan
Proposal Proyek perubahanfian habibie
 
Implementasi Sistem Akuntansi Akrual Untuk Pemerintah
Implementasi Sistem Akuntansi Akrual Untuk PemerintahImplementasi Sistem Akuntansi Akrual Untuk Pemerintah
Implementasi Sistem Akuntansi Akrual Untuk PemerintahHarun1
 
Buku Saku Bidang Kajian Aparatur
Buku Saku Bidang Kajian AparaturBuku Saku Bidang Kajian Aparatur
Buku Saku Bidang Kajian AparaturTri Widodo W. UTOMO
 
1 bahan ajar diklat keudes kebijakan bpkp ok
1 bahan ajar diklat keudes   kebijakan bpkp ok1 bahan ajar diklat keudes   kebijakan bpkp ok
1 bahan ajar diklat keudes kebijakan bpkp oktitisari karuniasih
 
Pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kpd masyara...
Pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kpd masyara...Pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kpd masyara...
Pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kpd masyara...Didit Kurniadi
 
SOP subag keuangan.pdf
SOP subag keuangan.pdfSOP subag keuangan.pdf
SOP subag keuangan.pdffandy51
 
Pengembangan Model Kerjasama antara PT-Pemerintah-BUMN-Swasta.pptx
Pengembangan Model Kerjasama antara PT-Pemerintah-BUMN-Swasta.pptxPengembangan Model Kerjasama antara PT-Pemerintah-BUMN-Swasta.pptx
Pengembangan Model Kerjasama antara PT-Pemerintah-BUMN-Swasta.pptxMuhadir Masrur
 
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BARANG MILIK DAERAH/ASET DAERAH
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BARANG MILIK DAERAH/ASET DAERAHPERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BARANG MILIK DAERAH/ASET DAERAH
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BARANG MILIK DAERAH/ASET DAERAHSiti Sahati
 
Kusnadi, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma., proposal penelitian, mpb, ut, 2017ok
Kusnadi, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma., proposal penelitian, mpb, ut, 2017okKusnadi, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma., proposal penelitian, mpb, ut, 2017ok
Kusnadi, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma., proposal penelitian, mpb, ut, 2017oknh4edy
 

Similar to PROSPEK PEMBENTUKAN LEMBAGA LITBANG DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (20)

PPT DISKUSI DRAFT LAPORAN ANTARA EPAKSI IRIGASI SUMBAR.pdf
PPT DISKUSI DRAFT LAPORAN ANTARA EPAKSI IRIGASI SUMBAR.pdfPPT DISKUSI DRAFT LAPORAN ANTARA EPAKSI IRIGASI SUMBAR.pdf
PPT DISKUSI DRAFT LAPORAN ANTARA EPAKSI IRIGASI SUMBAR.pdf
 
Presentase laporan
Presentase laporanPresentase laporan
Presentase laporan
 
BIMBINGAN TEKNIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
BIMBINGAN TEKNIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDURBIMBINGAN TEKNIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
BIMBINGAN TEKNIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
 
Penyusunan-TOR-Kegiatan.pdf
Penyusunan-TOR-Kegiatan.pdfPenyusunan-TOR-Kegiatan.pdf
Penyusunan-TOR-Kegiatan.pdf
 
SOP Subbag Tata Usaha.docx
SOP Subbag Tata Usaha.docxSOP Subbag Tata Usaha.docx
SOP Subbag Tata Usaha.docx
 
Kumpulan TOR / Kerangka Acuan Kerja
Kumpulan TOR / Kerangka Acuan KerjaKumpulan TOR / Kerangka Acuan Kerja
Kumpulan TOR / Kerangka Acuan Kerja
 
282970204 pendekatan-dan-metodologi-rth
282970204 pendekatan-dan-metodologi-rth282970204 pendekatan-dan-metodologi-rth
282970204 pendekatan-dan-metodologi-rth
 
Proposal Proyek perubahan
Proposal Proyek perubahanProposal Proyek perubahan
Proposal Proyek perubahan
 
Implementasi Sistem Akuntansi Akrual Untuk Pemerintah
Implementasi Sistem Akuntansi Akrual Untuk PemerintahImplementasi Sistem Akuntansi Akrual Untuk Pemerintah
Implementasi Sistem Akuntansi Akrual Untuk Pemerintah
 
Budget
BudgetBudget
Budget
 
Budgeting
BudgetingBudgeting
Budgeting
 
Buku Saku Bidang Kajian Aparatur
Buku Saku Bidang Kajian AparaturBuku Saku Bidang Kajian Aparatur
Buku Saku Bidang Kajian Aparatur
 
1 bahan ajar diklat keudes kebijakan bpkp ok
1 bahan ajar diklat keudes   kebijakan bpkp ok1 bahan ajar diklat keudes   kebijakan bpkp ok
1 bahan ajar diklat keudes kebijakan bpkp ok
 
Pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kpd masyara...
Pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kpd masyara...Pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kpd masyara...
Pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kpd masyara...
 
SOP subag keuangan.pdf
SOP subag keuangan.pdfSOP subag keuangan.pdf
SOP subag keuangan.pdf
 
Pengembangan Model Kerjasama antara PT-Pemerintah-BUMN-Swasta.pptx
Pengembangan Model Kerjasama antara PT-Pemerintah-BUMN-Swasta.pptxPengembangan Model Kerjasama antara PT-Pemerintah-BUMN-Swasta.pptx
Pengembangan Model Kerjasama antara PT-Pemerintah-BUMN-Swasta.pptx
 
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BARANG MILIK DAERAH/ASET DAERAH
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BARANG MILIK DAERAH/ASET DAERAHPERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BARANG MILIK DAERAH/ASET DAERAH
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BARANG MILIK DAERAH/ASET DAERAH
 
Kusnadi, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma., proposal penelitian, mpb, ut, 2017ok
Kusnadi, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma., proposal penelitian, mpb, ut, 2017okKusnadi, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma., proposal penelitian, mpb, ut, 2017ok
Kusnadi, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma., proposal penelitian, mpb, ut, 2017ok
 
Rktm penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran ok
Rktm penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran okRktm penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran ok
Rktm penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran ok
 
Kajian pemetaan kemanfaatan proyek perubahan pasca diklatpim
Kajian pemetaan kemanfaatan proyek perubahan pasca diklatpimKajian pemetaan kemanfaatan proyek perubahan pasca diklatpim
Kajian pemetaan kemanfaatan proyek perubahan pasca diklatpim
 

More from Bidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN

Policy Paper Strategi Kebijakan Penguatan Pelayanan Investasi di Daerah Tahun...
Policy Paper Strategi Kebijakan Penguatan Pelayanan Investasi di Daerah Tahun...Policy Paper Strategi Kebijakan Penguatan Pelayanan Investasi di Daerah Tahun...
Policy Paper Strategi Kebijakan Penguatan Pelayanan Investasi di Daerah Tahun...Bidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
 
Policy Paper: Strategi Kebijakan Pengembangan ASN Daerah Penyangga/ Mitra IKN
Policy Paper: Strategi Kebijakan Pengembangan ASN Daerah Penyangga/ Mitra IKNPolicy Paper: Strategi Kebijakan Pengembangan ASN Daerah Penyangga/ Mitra IKN
Policy Paper: Strategi Kebijakan Pengembangan ASN Daerah Penyangga/ Mitra IKNBidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
 
Buku Policy Brief-Telaah Isu Strategis-Penyederhanaan Birokrasi (final) 2022.pdf
Buku Policy Brief-Telaah Isu Strategis-Penyederhanaan Birokrasi (final) 2022.pdfBuku Policy Brief-Telaah Isu Strategis-Penyederhanaan Birokrasi (final) 2022.pdf
Buku Policy Brief-Telaah Isu Strategis-Penyederhanaan Birokrasi (final) 2022.pdfBidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
 
Konsep Perhitungan Tunjangan Transport atau Tunjangan Mobilitas Kerja Sebagai...
Konsep Perhitungan Tunjangan Transport atau Tunjangan Mobilitas Kerja Sebagai...Konsep Perhitungan Tunjangan Transport atau Tunjangan Mobilitas Kerja Sebagai...
Konsep Perhitungan Tunjangan Transport atau Tunjangan Mobilitas Kerja Sebagai...Bidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
 

More from Bidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN (20)

Policy Paper Strategi Kebijakan Penguatan Pelayanan Investasi di Daerah Tahun...
Policy Paper Strategi Kebijakan Penguatan Pelayanan Investasi di Daerah Tahun...Policy Paper Strategi Kebijakan Penguatan Pelayanan Investasi di Daerah Tahun...
Policy Paper Strategi Kebijakan Penguatan Pelayanan Investasi di Daerah Tahun...
 
Policy Paper: Strategi Kebijakan Pengembangan ASN Daerah Penyangga/ Mitra IKN
Policy Paper: Strategi Kebijakan Pengembangan ASN Daerah Penyangga/ Mitra IKNPolicy Paper: Strategi Kebijakan Pengembangan ASN Daerah Penyangga/ Mitra IKN
Policy Paper: Strategi Kebijakan Pengembangan ASN Daerah Penyangga/ Mitra IKN
 
Buku Policy Brief-Telaah Isu Strategis-Penyederhanaan Birokrasi (final) 2022.pdf
Buku Policy Brief-Telaah Isu Strategis-Penyederhanaan Birokrasi (final) 2022.pdfBuku Policy Brief-Telaah Isu Strategis-Penyederhanaan Birokrasi (final) 2022.pdf
Buku Policy Brief-Telaah Isu Strategis-Penyederhanaan Birokrasi (final) 2022.pdf
 
Penguatan Daerah Penyangga Ibu Kota Negara (IKN)
Penguatan Daerah Penyangga Ibu Kota Negara (IKN)Penguatan Daerah Penyangga Ibu Kota Negara (IKN)
Penguatan Daerah Penyangga Ibu Kota Negara (IKN)
 
Pengenalan Pengelolaan Jurnal Borneo Administrator-2020
Pengenalan Pengelolaan Jurnal Borneo Administrator-2020Pengenalan Pengelolaan Jurnal Borneo Administrator-2020
Pengenalan Pengelolaan Jurnal Borneo Administrator-2020
 
Kajian penguatan daerah penyangga dalam mendukung IKN 2020
Kajian penguatan daerah penyangga dalam mendukung IKN 2020Kajian penguatan daerah penyangga dalam mendukung IKN 2020
Kajian penguatan daerah penyangga dalam mendukung IKN 2020
 
Konsep Perhitungan Tunjangan Transport atau Tunjangan Mobilitas Kerja Sebagai...
Konsep Perhitungan Tunjangan Transport atau Tunjangan Mobilitas Kerja Sebagai...Konsep Perhitungan Tunjangan Transport atau Tunjangan Mobilitas Kerja Sebagai...
Konsep Perhitungan Tunjangan Transport atau Tunjangan Mobilitas Kerja Sebagai...
 
survey kepuasan masyarakat & survey kepuasan pegawai 2020
survey kepuasan masyarakat & survey kepuasan pegawai 2020survey kepuasan masyarakat & survey kepuasan pegawai 2020
survey kepuasan masyarakat & survey kepuasan pegawai 2020
 
Daftar berita inovasi melawan corona (jilid 1)
Daftar berita inovasi melawan corona (jilid 1)Daftar berita inovasi melawan corona (jilid 1)
Daftar berita inovasi melawan corona (jilid 1)
 
Ekspose Kajian Kepemimpinan Kewirausahaan Daerah 2019
Ekspose Kajian Kepemimpinan Kewirausahaan Daerah 2019Ekspose Kajian Kepemimpinan Kewirausahaan Daerah 2019
Ekspose Kajian Kepemimpinan Kewirausahaan Daerah 2019
 
Policy Brief Optimalisasi Pengawasan Netralitas ASN
Policy Brief Optimalisasi Pengawasan Netralitas ASNPolicy Brief Optimalisasi Pengawasan Netralitas ASN
Policy Brief Optimalisasi Pengawasan Netralitas ASN
 
Policy Brief Pelaksanaan Kebijakan Netralitas ASN
Policy Brief Pelaksanaan Kebijakan Netralitas ASNPolicy Brief Pelaksanaan Kebijakan Netralitas ASN
Policy Brief Pelaksanaan Kebijakan Netralitas ASN
 
Kajian aktualisasi revolusi mental-PKP2A III LAN 2017
Kajian aktualisasi revolusi mental-PKP2A III LAN 2017Kajian aktualisasi revolusi mental-PKP2A III LAN 2017
Kajian aktualisasi revolusi mental-PKP2A III LAN 2017
 
Telaahan TPP Kaltim 2016
Telaahan TPP Kaltim 2016Telaahan TPP Kaltim 2016
Telaahan TPP Kaltim 2016
 
Policy Brief 2016 (Diskresi)
Policy Brief 2016 (Diskresi)Policy Brief 2016 (Diskresi)
Policy Brief 2016 (Diskresi)
 
Policy Brief 2016 (Potensi SDM)
Policy Brief 2016 (Potensi SDM)Policy Brief 2016 (Potensi SDM)
Policy Brief 2016 (Potensi SDM)
 
Policy Brief 2016 (Peningkatan Kapasitas Desa)
Policy Brief 2016 (Peningkatan Kapasitas Desa)Policy Brief 2016 (Peningkatan Kapasitas Desa)
Policy Brief 2016 (Peningkatan Kapasitas Desa)
 
Policy Brief 2016 (kapasitas desa)
Policy Brief 2016 (kapasitas desa)Policy Brief 2016 (kapasitas desa)
Policy Brief 2016 (kapasitas desa)
 
Presentasi potensi SDM sebatik/ Perbatasan
Presentasi potensi SDM sebatik/ PerbatasanPresentasi potensi SDM sebatik/ Perbatasan
Presentasi potensi SDM sebatik/ Perbatasan
 
Kajian pengelolaan potensi SDA sebatik
Kajian pengelolaan potensi SDA sebatikKajian pengelolaan potensi SDA sebatik
Kajian pengelolaan potensi SDA sebatik
 

Recently uploaded

Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxBudyHermawan3
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfdrmdbriarren
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxrohiwanto
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (15)

Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 

PROSPEK PEMBENTUKAN LEMBAGA LITBANG DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

  • 1. PROSPEK PEMBENTUKAN LEMBAGA LITBANG DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Samarinda, 21 Oktober 2015
  • 2. Perda bermasalah “keberadaan perda bermasalah saat ini sudah sedemikian masifnya” (Emerson Yuntho, Peneliti ICW) Undang-Undang 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUU
  • 3. Permendagri Nomor 20/2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 7/2012 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur “Bagi pemerintah Kabupaten/Kota untuk segera membentuk Badan Penelitian dan Pengembangan (litbang) sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) paling lambat 2 tahun setelah diundangkannya peraturan ini”
  • 4. Keberagaman lembaga litbang di daerah No Daerah Nomenklatur Litbang 1. Provinsi Kalimantan Timur Badan Litbang 2. Kota Samarinda Badan Litbang dan Diklat 3. Kabupaten Kutai Kartanegara Badan Litbang 4. Kabupaten Kutai Timur Badan Litbang 5. Kota Balikpapan Bidang penelitian (BAPPEDA) 6. Kota Bontang Sub Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi (BAPPEDA) 7. Kabupaten Berau Bidang Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDA) 8. Kabupaten Penajam Paser Utara Bidang Penelitian, Pelaporan dan Evaluasi (BAPPEDA) 9. Kabupaten Paser Bidang Monitoring dan Data (BAPPEDA) 10. Kabupaten Kutai Barat Sub Bidang Penelitian dan Kerjasama Pembangunan (BAPPEDA)
  • 5. Permasalahan 1. Bagaimana kesiapan daerah kabupaten/kota dalam membentuk lembaga litbang sebagai SKPD? 2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan bagi kabupaten/kota dalam membentuk lembaga litbang sebagai SKPD ?
  • 6. Untuk melihat kesiapan daerah kabupaten/kota dalam membentuk lembaga litbang & Untuk mengetahui faktor yang menjadi hambatan bagi kabupaten/kota dalam membentuk lembaga litbang sebagai SKPD
  • 8. KERANGKA PIKIR Perundang-undangan: 1. UU 23/2014 2. PP 41/2007 3. Permendagri 20/2011 4. Pergub Kaltim 7/2012 Kajian Empiris Peluang : 1. Reformasi Birokrasi 2. MEA Kendala Daerah Kesiapa n Daerah Rekomendasi Pembentukan Lembaga Litbang Daerah
  • 9. Metode Penelitian • Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif • Metode analisis Regulatory Impact Analysis (RIA) • Pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara 1. Wawancara dengan key informan (Sekda, Asisten, Kepala Bagian Organisasi serta Kepala Bapeda) 2. Daftar pertanyaan yang disebar ke seluruh pimpinan SKPD
  • 11. Masalah Pembentukan Lembaga Litbang  Pemerintah Daerah cenderung menyerahkan urusan litbang kepada pihak ketiga  Belum ada inovasi daerah yang dihasilkan dari kegiatan litbang  Belum ada dukungan kebijakan terkait kelitbangan  Belum ada kejelasan terkait penetapan litbang sebagai OPD  Kuantitas dan Kualitas SDM  Minat pegawai menjadi peneliti masih rendah  Belum ada TPP untuk fungsional peneliti  Jarlitbang belum terbangun  Belum ada publikasi hasil litbang  Hasil litbang yang belum termanfaatkan sebagai bahan pengambilan kebijakan Sourcing capacity R & D Capacity Diseminating Capacity
  • 12. Alternatif Pembentukan Lembaga Litbang Opsi Percepatan (Instant Action) dalam jangka pendek ALTERNATIF Opsi Perencanaan Terstrukur (Organized Action) dalam jangka menengah-panjang
  • 13. Instant Action (jangka pendek) Pembentukan Lembaga Litbang Input (Sourcing Capacity) dan Proses (R & D Capacity) Output (Diseminating Capacity) www.themegallery.com
  • 14. Kota/Kabupaten Manfaat Kerugian Balikpapan - Pelaksanaan urusan kelitbangan akan lebih fokus - Terwujudnya 3 misi daerah yang terkait dengan kelitbangan - Pegawai akan mengambil kesempatan beralih dari fungsional umum ke fungsional peneliti - Membutuhkan personil, anggaran, serta sarana dan prasarana pendukung yang relatif memadai - Pelaksanaan tupoksi litbang relatif akan masih kurang optimal dan cenderung masih akan memanfaatkan kerjasama pihak ketiga - Pelaksana kegiatan litbang relatif bukan fungsional peneliti, sehingga kompetensi dan pelaksanaan litbang akan belum sesuai dengan standar litbang Bontang - Pelaksanaan urusan kelitbangan akan lebih fokus - Volume dan agenda kegiatan litbang akan cukup banyak - Minat pegawai untuk beralih menjadi fungsional peneliti akan muncul - Tersedia jabatan struktural baru bagi pengembangan karir pegawai - Membutuhkan personil, anggaran, serta sarana dan prasarana pendukung yang relatif memadai - Pelaksanaan tupoksi litbang relatif akan masih kurang optimal dan cenderung masih akan memanfaatkan kerjasama pihak ketiga - Pelaksana kegiatan litbang relatif bukan fungsional peneliti, sehingga kompetensi dan pelaksanaan litbang akan belum sesuai dengan standar litbang Samarinda - Peran lembaga litbang untuk mengkoordinir urusan kelitbangan semakin kuat - Minat pegawai untuk beralih menjadi fungsional peneliti akan muncul - Tersedia jabatan struktural baru bagi pengembangan karir pegawai - Membutuhkan personil, anggaran, serta sarana dan prasarana pendukung yang relatif memadai - Pelaksanaan tupoksi litbang relatif akan masih kurang optimal dan cenderung masih akan memanfaatkan kerjasama pihak ketiga - Pelaksana kegiatan litbang relatif bukan fungsional peneliti, sehingga kompetensi dan pelaksanaan litbang akan belum sesuai dengan standar litbang Berau - Pelaksanaan urusan kelitbangan akan lebih fokus - Volume dan agenda kegiatan litbang akan cukup banyak - Minat pegawai untuk beralih menjadi fungsional peneliti akan muncul - Tersedia jabatan struktural baru bagi pengembangan karir pegawai - Membutuhkan personil, anggaran, serta sarana dan prasarana pendukung yang relatif memadai - Pelaksanaan tupoksi litbang relatif akan masih kurang optimal dan cenderung masih akan memanfaatkan kerjasama pihak ketiga - Pelaksana kegiatan litbang relatif bukan fungsional peneliti, sehingga kompetensi dan pelaksanaan litbang akan belum sesuai dengan standar litbang
  • 15. Kota/Kabupaten Manfaat Kerugian Paser - Pelaksanaan urusan kelitbangan akan lebih fokus - Volume dan agenda kegiatan litbang akan cukup banyak - Minat pegawai untuk beralih menjadi fungsional peneliti akan muncul - Tersedia jabatan struktural baru bagi pengembangan karir pegawai - Membutuhkan personil, anggaran, serta sarana dan prasarana pendukung yang relatif memadai - Pelaksanaan tupoksi litbang relatif akan masih kurang optimal dan cenderung masih akan memanfaatkan kerjasama pihak ketiga - Pelaksana kegiatan litbang relatif bukan fungsional peneliti, sehingga kompetensi dan pelaksanaan litbang akan belum sesuai dengan standar litbang PPU - Pelaksanaan urusan kelitbangan akan lebih fokus - Mewujudkan program nasional “Sains Park” - Volume dan agenda kegiatan litbang akan cukup banyak - Minat pegawai untuk beralih menjadi fungsional peneliti akan muncul - Tersedia jabatan struktural baru bagi pengembangan karir pegawai - Membutuhkan personil, anggaran, serta sarana dan prasarana pendukung yang relatif memadai - Pelaksanaan tupoksi litbang relatif akan masih kurang optimal dan cenderung masih akan memanfaatkan kerjasama pihak ketiga - Pelaksana kegiatan litbang relatif bukan fungsional peneliti, sehingga kompetensi dan pelaksanaan litbang akan belum sesuai dengan standar litbang Kutai Barat - Pelaksanaan urusan kelitbangan akan lebih fokus - Volume dan agenda kegiatan litbang akan cukup banyak - Minat pegawai untuk beralih menjadi fungsional peneliti akan muncul - Tersedia jabatan struktural baru bagi pengembangan karir pegawai - Membutuhkan personil, anggaran, serta sarana dan prasarana pendukung yang relatif memadai - Pelaksanaan tupoksi litbang relatif akan masih kurang optimal dan cenderung masih akan memanfaatkan kerjasama pihak ketiga - Pelaksana kegiatan litbang relatif bukan fungsional peneliti, sehingga kompetensi dan pelaksanaan litbang akan belum sesuai dengan standar litbang
  • 16. Organized Action (jangka menengah-panjang) www.themegallery.com Input (Sourcing Capacity) Pembentukan Lembaga Litbang Proses (R & D Capacity) Output (Diseminatin g Capacity)
  • 17. Kota/Kabupaten Manfaat Kerugian Balikpapan - Unit Litbang mandiri dibentuk dengan persiapan matang - Sarana dan prasarana dapat dipersiapkan - Tupoksi litbang sudah dirancang dengan akurat - Ketiga misi daerah yang terkait dengan kelitbangan pelaksanaannya tidak akan maksimal - Minat pegawai untuk beralih ke fungsional peneliti rendah Bontang - Unit Litbang mandiri dibentuk dengan persiapan matang - Sarana dan prasarana dapat dipersiapkan - Tupoksi litbang sudah dirancang dengan akurat - Waktu pembentukan litbang cukup lama - Minat pegawai untuk menjadi fungsional peneliti masih tetap rendah - Hingga terbentuknya litbang mandiri, volume kegiatan litbang masih akan cukup terbatas Samarinda - Unit Litbang mandiri dibentuk dengan persiapan matang - Sarana dan prasarana dapat dipersiapkan - Tupoksi litbang sudah dirancang dengan akurat - Fungsi lembaga litbang dalam mengkoordinir kegiatan litbang tidak akan maksimal Berau - Unit Litbang mandiri dibentuk dengan persiapan matang - Sarana dan prasarana dapat dipersiapkan - Tupoksi litbang sudah dirancang dengan akurat - Waktu pembentukan litbang cukup lama - Minat pegawai untuk menjadi fungsional peneliti masih tetap rendah - Hingga terbentuknya litbang mandiri, volume kegiatan litbang masih akan cukup terbatas
  • 18. Kota/Kabupaten Manfaat Kerugian Paser - Unit Litbang mandiri dibentuk dengan persiapan matang - Sarana dan prasarana dapat dipersiapkan - Tupoksi litbang sudah dirancang dengan akurat - Waktu pembentukan litbang cukup lama - Minat pegawai untuk menjadi fungsional peneliti masih tetap rendah - Hingga terbentuknya litbang mandiri, volume kegiatan litbang masih akan cukup terbatas - Urusan litbang tetap tidak menjadi prioritas daerah PPU - Unit Litbang mandiri dibentuk dengan persiapan matang - Sarana dan prasarana dapat dipersiapkan - Tupoksi litbang sudah dirancang dengan akurat - Lembaga litbang sebagai penunjang program “Sains Park” pembentukannya cukup lama - Minat pegawai untuk menjadi fungsional peneliti masih tetap rendah - Hingga terbentuknya litbang mandiri, volume kegiatan litbang masih akan cukup terbatas Kutai Barat - Unit Litbang mandiri dibentuk dengan persiapan matang - Sarana dan prasarana dapat dipersiapkan - Tupoksi litbang sudah dirancang dengan akurat - Waktu pembentukan litbang cukup lama - Minat pegawai untuk menjadi fungsional peneliti masih tetap rendah - Hingga terbentuknya litbang mandiri, volume kegiatan litbang masih akan cukup terbatas
  • 19. Kab / Kota Penyelenggaraa n kebijakan Pemda telah berbasis kelitbangan (%) Urusan litbang perlu dilakukan 1 pintu (%) Minat Pegawai Menjadi Peneliti Masih Sangat Rendah (%) Kepala Daerah mendukung litbang sebagai bahan pengambilan keputusan (%) Perlu membentuk lembaga litbang (%) Sebaiknya lembaga litbang dibentuk 1-2 th (%) Anggaran daerah mencukupi untuk mendukung keberadaan lembaga litbang (%) Balikpapan 86 95 86 95 95 100 76 Bontang 95 89 83 94 89 95 89 Samarinda 93 93 100 96 96 96 96 Berau 92 96 80 92 96 96 90 Paser 82 88 83 100 94 94 88 PPU 100 91 83 96 87 91 65 Kubar 81 81 86 86 95 95 76 Persepsi SKPD
  • 20. Strategi Implementasi Sosialisasi Internal: - Pemprov melakukan sosialisasi urgensi pembentukan lemlit di daerah - Pemprov melakukan pembinaan thdp pembentukan lemlit di daerah - Pemprov melakukan resouce sharing kegiatan penelitian Sosialisasi Eksternal: - Pemda mendorong perguruan tinggi, LSM/NGO untuk terlibat aktif dalam kegiatan litbang di daerah - Merangkul perguruan tinggi lokal, LSM/NGO sebagai bagian jarlitbang di daerah a. Resource capacity: • Pemda mulai merekrut/mempromosikan jabfung peneliti • Menyediakan anggaran diklat formal maupun non-formal terkait kelitbangan • Memberikan TPP yang cukup bagi peneliti b. R & D Capacity: - Mendorong terbentuknya jarlitbang - Melakukan kerjasama dalam bentuk magang penelitian di universitas terkemuka - Melakukan pemetaan atau analisis c. DiseminatingCapacity: • Memperbanyak publikasi hasil kajian • Memanfaatkan IT dalam menyebarluaskan hasil litbang • Mendorong pelaksanaan lahirnya inovasi daerah • Mendorong berlakunya peraturan daerah yang memaksa daerah untuk membentuk lemlit • Memberikan IPTEK AWARD bagi daerah yang menghasilkan inovasi melalui unit litbang Sosialisasi Capacity Building Reward & Punishment
  • 21. Faktor Pendukung Kabupaten/Kota Balikpapan Bontang Samarinda Berau Paser PPU Kubar Informasi + - + + - - - SDM - - - - - - - Dana + + + + + + + Relevansi - - - + - - - Kualitas + + + - - - - Produk - - - - - - - Publikasi - - - - - - - Teknologi - - - - - - - Kebijakan + - + + - + - Faktor Pendukung
  • 22. Kesimpulan • Daerah yang relatif lebih siap dan harus untuk membentuk lembaga litbang dalam jangka pendek adalah Untuk Kota Balikpapan, Kota Samarinda dan KabKota Samarinda, Kota Balikpapan, Kabupaten Berau serta Kabupaten Penajam Paser Utara.upaten Berau dapat membentuk lembaga litbang dalam jangka pendek karena mereka memiliki faktor pendukung yang lebih banyak jika dibandingkan dengan daerah lainnya, sedangkan Kabupaten PPU karena terkait dengan Program Nasional Sains Park • Dari sisi kebijakan, daerah yang masuk kategori jangka pendek sudah memberi perhatian khusus terhadap urusan litbang, kemudian beberapa hasil kegiatan litbang mereka juga sudah ada yang termanfaatkan dan relevan dengan perencanaan daerah. • Kota Bontang, Kabupaten Paser dan Kabupaten Kutai Barat dapat membentuk lembaga litbang dalam jangka menengah-panjang. Hal tersebut terkait dengan masih sedikitnya faktor pendukung yang dimiliki oleh daerah tersebut. Walaupun dari pernyataan SKPD diketahui bahwa kepala daerah sangat mendukung pembentukan lembaga litbang, namun pada kenyataannya daerah yang masuk dalam jangka menengah-panjang belum memiliki kebijakan yang menjadikan lembaga litbang menjadi urgen untuk segera dibentuk. • Faktor pendorong yang paling banyak dimiliki daerah dalam membentuk lembaga litbang adalah anggaran dan kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah. • Faktor penghambat yang paling banyak ditemui di lapangan adalah SDM, produk, publikasi, dan teknologi.
  • 23. Rekomendasi • Pemerintah Provinsi perlu melakukan diseminasi dan sosialisasi ke pemerintah daerah tentang urgensi lembaga litbang memberikan pemahaman pentingnya SKPD litbang untuk dibentuk. Langkah ini relatif perlu dilaksanakan mengingat berbagai macam persepsi dan argumen yang perlu disamakan dengan cara pandang pemerintah provinsi terkait litbang, disamping itu juga perlu dijelaskan pembagian domain peran litbang di daerah dan peran litbang provinsi. • Pemikiran lain yang perlu dipertimbangkan adalah dengan memanfaatkan Balitbangda Provinsi yang relatif cukup memiliki SDM fungsional peneliti untuk melakukan penelitian secara kerjasama dengan SKPD teknis di daerah, atau dengan bekerjasama dengan unit litbang pemerintah daerah. Balitbangda Provinsi cukup meminta masukan kepada unit litbang daerah atau SKPD teknis daerah terkait kajian yang perlu dilakukan dan selanjutnya bisa melakukan sharing anggaran pelaksanaan kajian di daerah. Jika hal ini dapat diterapkan, maka peran Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur juga akan cukup optimal dalam menunjang kinerja pemerintah daerah di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur.
  • 24. Rekomendasi • Pemerintah daerah harus sudah mulai melakukan penguatan fungsi litbang khususnya melalui rekruitmen fungsional peneliti, baik dari penerimaan umum serta membuka peluang bagi pegawai yang ingin alih jabatan. Penyusunan anggaran terkait pengembangan pegawai serta pemberian insentif bagi fungsional peneliti juga sudah harus dimulai, sehingga minat pegawai untuk memilih jabatan fungsional juga dapat meningkat. • Pemerintah daerah juga diharapkan dapat membuat kebijakan yang dapat memperkuat fungsi litbang, seperti pengusulan program strategis SKPD yang harus didasarkan pada kajian teknis yang dilakukan oleh lembaga litbang. • Selain sebagai prasyarat perencanaan, tugas besar Litbang ke depan adalah membuat standarisasi, mulai dari standarisasi perencanaan, standarisasi keuangan, standarisasi pelaporan, standarisasi monev, dan lain-lain. Jika hal ini dapat diwujudkan, dapat dipastikan litbang mampu menjadi tumpuan bagi optimalisasi kinerja pemerintah daerah. • Unit litbang ke depan perlu melibatkan SKPD teknis terkait ruang lingkup kajian yang dilakukan agar hasil dan output kajian dapat digunakan. Sebab, jika dikerjakan oleh unit litbang sendiri cenderung hasil kajian kurang dapat dimanfaatkan oleh SKPD teknis terkait. Keterlibatan pihak ketiga dalam kegiatan litbang dapat secara bertahap dikurangi dengan cara melibatkan SKPD teknis sebagai bagian dari tim kerja dari kegiatan litbang yang dilaksanakan.