Describes source of national civil aviation law of Indonesia, including legal liability concept (liability based on fault, presumption of liability and liability without fault/strict liability)

2. Sumber Hukum Udara
Perdata Nasional
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 dan peraturan
pelaksananya
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 77 Tahun 2011
dan KM 92 Nomor 2011

3. Konsep Tanggung Jawab Hukum
(Legal Liability Concept)
Perusahaan penerbangan sebagai pengangkut yang
menyediakan jasa transportasi udara untuk umum
bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh
penumpang dan/atau pengirim barang.
Terjadi pergeseran tanggung jawab dari korban (injured
people) kepada pelaku pengangkut (actor), karena itu
perusahaan penerbangan secara yuridis bertanggung jawab
terhadap penumpang dan/atau pengirim barang.

4. Konsep Tanggung Jawab Hukum
(Legal Liability Concept)
Di samping itu, perusahaan penerbangan yang menyediakan
pengangkutan tidak hanya bertanggung jawab atas
perbuatannya sendiri, tetapi juga harus bertanggung atas
perbuatan karyawan, pegawai, agen atau perwakilannya atau
orang yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan
penerbangan tersebut.

5. Konsep Tanggung Jawab Hukum
(Legal Liability Concept)
Tanggung Jawab Hukum Atas Dasar Kesalahan (Based on
Fault Liability)
Tanggung Jawab Praduga Bersalah
(Presumption of Liability)
Tanggung Jawab Hukum Tanpa Bersalah
(Liability Without Fault)

6. Tanggung Jawab Hukum Atas Dasar
Kesalahan (Based on Fault Liability)
Didasarkan pada pasal 1365 KUHPer:
“Setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan
kerugian terhadap orang lain mewajibkan orang yang karena
perbuatannya menimbulkan kerugian itu mengganti kerugian
(to compensate the damage).”
Berdasarkan ketentuan tersebut setiap orang harus
bertanggung jawab (liable) secara hukum atas perbuatannya
sendiri artinya jika karena perbuatannya mengakibatkan
kerugian kepada orang lain, maka orang tersebut harus
bertanggung jawab (liable) untuk membayar ganti rugi yang
diderita oleh orang tersebut.

7. Unsur-Unsur Tanggung Jawab Hukum Atas
Dasar Kesalahan (Based on Fault Liability)
Ada kesalahan (fault) dan kerugian (damages)
Tanggung jawab berdasarkan kesalahan harus ada
kesalahan dan kerugian.
Beban pembuktian dan besaran ganti rugi
Yang harus membuktikan adalah korban. Perusahaan
penerbangan bertanggung jawab tak terbatas (unlimited
liability) dalam arti berapapun yang diderita oleh penumpang
dan/atau pengirim barang harus dibayar penuh oleh
perusahaan penerbangan yang bersangkutan, kecuali jika
terdapat kesepakatan antara para pihak.
Kedudukan para pihak
Setara; mempunyai kemampuan saling membuktikan
kesalahan pihak yang lain.

8. Tanggung Jawab Praduga Bersalah
(Presumption of Liability)
Mulai diterapkan sejak adanya Konvensi Warsawa 1929.
Perusahaan penerbangan dianggap (presumed) bersalah,
sehingga perusahaan penerbangan demi hukum harus
membayar ganti-rugi yang diderita oleh penumpang dan/atau
pengirim barang tanpa dibuktikan kesalahan lebih dahulu,
kecuali perusahaan penerbangan membuktikan tidak
bersalah.
Penumpang dan/atau pengirim barang tidak perlu
membuktikan adanya kesalahan, cukup memberi tahu adanya
kerugian yang terjadi pada saat kecelakaan. Sebagai
gantinya, perusahaan penerbangan berhak menikmati batas
maksimum (limited liability) ganti rugi yang telah ditetapkan
dalam konvensi atau regulasi.

9. Unsur-Unsur Tanggung Jawab Praduga Bersalah
(Presumption of Liability)
Konsep tanggung-jawab praduga bersalah (presumption of
liability)
Perusahaan dianggap bersalah atas kerugian yang diderita
penumpang.
Beban pembuktian terbalik (shifting burden of proof)
Yang membuktikan adalah perusahaan penerbangan, bahwa
perusahaan penerbangan tersebut tidak bersalah.
Perlindungan hukum (exoneration)
Jika perusahaan penerbangan dapat membuktikan tidak
bersalah, maka perusahaan penerbangan bebas dari
pertanggungjawaban.

10. Shifting burden of proof terjadi
dalam kasus kematian Munir,
Direktur Kontras dalam
Penerbangan Garuda Indonesia
dari Jakarta ke Schippol di
Belanda, Garuda Indonesia demi
hukum tidak bertanggung jawab
(liable) asalkan Garuda Indonesia
dapat membuktikan
ketidakbersalahannya.

11. Ikut bersalah (contributary negligence)
Apabila perusahaan penerbangan bahwa penumpang
dan/atau pengirim barang juga ikut melaksanakan kesalahan
(contributary negligence), maka perusahaan tanggung jawab
tidak sepenuhnya dibebankan kepada perusahaan
penerbangan.
Tanggung jawab terbatas (limited liability)
Tanggung jawab terbatas pada jumlah yang ditetapkan dalam
konvensi atau regulasi. Pengecualian, jika kesalahan yang
dilakukan merupakan kesengajaan (wilful misconduct), maka
tanggung jawab perusahaan penerbangan menjadi tidak
terbatas (unlimited liability).
Unsur-Unsur Tanggung Jawab Praduga Bersalah
(Presumption of Liability)

12. Kesalahan berupa kesengajaan
(wilful misconduct), yang
menyebabkan tanggung jawab
perusahaan penerbangan menjadi
tidak terbatas (unlimited liability),
misalnya perusahaan tidak
menyediakan jake pelampung (life
jacket) yang merupakan no go
item dalam pengoperasian
pesawat udara.

13. Tanggung Jawab Hukum Tanpa Bersalah
(Liability Without Fault)
atau
Tanggung Jawab Hukum Mutlak
(Absolute Liability atau Strict Liability)
Digunakan dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992,
Konvensi Roma 1952, Protokol Guatemala City 1971, the Liability
Convention of 1972 dan Aircraft Product Liability.
Perusahaan penerbangan (air carrier) bertanggung jawab mutlak
terhadap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga*)
yang timbul akibat
kecelakaan pesawat udara atau jatuhnya barang dan/atau orang dari
pesawat udara, tanpa memerlukan adanya pembuktian terlebih
dahulu.
---
*) Pihak ketiga adalah pihak-pihak yang tidak tahu-menahu mengenai penggunaan
pesawat udara tetapi menderita kerugian akibat dampak negatif penggunaan
pesawat udara. Contoh konkret: korban penduduk dan harta benda akibat
kecelakaan Mandala Airlines, kecelakaan Silk Air yang mencemari Sungai Musi
sehingga terpaksa diadakan sanitasi dan disinfektan untuk mencegah wabah
penyakit akibat korban yang meninggal dunia.

14. Tanggung Jawab Hukum (Legal Liability
Concept ) Dalam Hukum Penerbangan
No. Konsep Tanggung
Jawab
Unsur-unsur Tanggung Jawab Keterangan
1. Based on fault
liability
Ada kesalahan, ada kerugian, kerugian
ada hubungannya dengan kesalahan,
tanggung jawab tidak tidak, penggugat
membuktikan kesalahan, kedudukan
para pihak sama tinggi.
Konsep ini
berlaku dalam
kehidupan
sehari-hari
2. Presumption of
liability
Perusahaan dianggap bersalah, demi
hukum bertanggung jawab, tanggung
jawab terbatas, tergugat membuktikan
tidak bersalah, exoneration, wilful
misconduct, kedudukan para pihak
tidak sama tinggi.
Menganut
pembuktian
terbalik (shifting
burden of proof)
3. Liability without
fault (strict
liability)
Tanggung jawab mutlak, tanpa
pembuktian, batas tanggung jawab
tidak dapat dilewati (unbreakable limit)
Konsep ini mulai
digunakan di
Indonesia

15. Konsep Tanggung Jawab Hukum (Legal Liability Concept)
apakah yang digunakan dalam pasal di bawah ini?

16. Konsep Tanggung Jawab Hukum (Legal Liability Concept)
apakah yang digunakan dalam pasal di bawah ini?

17. Konsep Tanggung Jawab Hukum (Legal Liability Concept)
apakah yang digunakan dalam pasal di bawah ini?

18. Konsep Tanggung Jawab Hukum (Legal Liability Concept)
apakah yang digunakan dalam pasal di bawah ini?

19. Konsep Tanggung Jawab Hukum (Legal Liability Concept)
apakah yang digunakan dalam pasal di bawah ini?

20. Konsep Tanggung Jawab Hukum (Legal Liability Concept)
apakah yang digunakan dalam pasal di bawah ini?

21. Konsep Tanggung Jawab Hukum (Legal Liability Concept)
apakah yang digunakan dalam pasal di bawah ini?

22. Konsep Tanggung Jawab Hukum (Legal Liability Concept)
apakah yang digunakan dalam pasal di bawah ini?

23. Peraturan Terbaru tentang Penerbangan
Nasional
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 38 Tahun 2015
tentang Standar Pelayanan Angkutan Udara Dalam Negeri
Peraturan Menteri Perdagangan No. 44 Tahun 2015 tentang
Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 173 (Civil
Aviation Safety Regulation Part 173) Tentang Perancangan
Prosedur Penerbangan (Flight Procedure Design)
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 55 Tahun 2015
tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139
(Civil Aviation Safety Regulations Part 139) tentang Bandar
Udara (Aerodrome)
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2015
tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 175
(Civil Aviation Safety Regulation Part 175) tentang Pelayanan
Informasi Aeronautika (Aeronautical Information Service)

24. Peraturan Terbaru tentang Penerbangan
Nasional
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan No. 29 Tahun 2009
tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 36
Amandemen 1 (Civil Aviation Safety Regulations Part 36 Amendment 1)
tentang Sertifikasi Standar Kebisingan Jenis Pesawat Terbang Dan
Kelaikan Udara (Noise Standards Aircraft Type And Airworthiness
Certifications)
Peraturan Menteri Perhubungan No. 21 Tahun 2015 tentang Standar
Keselamatan Penerbangan
Peraturan Menteri Perhubungan No. 94 Tahun 2015 tentang Peraturan
Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 91 (Civil Aviation Safety
Regulations Part 91) Tentang Pengoperasian Pesawat Udara (General
Operating and Flight Rules)
Peraturan Menteri Perhubungan No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Perhubungan No. 1 Tahun 2014 tentang Lisensi,
Rating, Pelatihan dan Kecapakapan Personel Navigasi Penerbangan

25. Ingin tahu lebih banyak tentang dunia penerbangan nasional?
Kunjungi
Official Website Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
www.hubud.dephub.go.id