Dokumen tersebut membahas tentang kerangka hukum kerjasama antar daerah menurut UU No. 23/2014. UU baru ini memperjelas kelembagaan, kewenangan, dan pendanaan kerjasama antar daerah untuk meningkatkan pelaksanaan urusan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Ada dua jenis kerjasama yaitu wajib dan sukarela, dengan kerjasama wajib mengatur kerjasama antar daerah tertentu.

1. ASPEK LEGAL REGIONAL
MANAGEMENT DALAM SISTEM
PEMERINTAHAN DAERAH
MENURUT UU NO. 23/2014
Enny Nurbaningsih
(Badan Pembinaan Hukum Nasional)

2. Regional Management (RM)
• Istilah RM tidak dikenal dalam UU Pemda, tetapi esensinya yang
berkaitan dengan managemen pengelolaan kerjasama antardaerah
untuk beberapa hal diatur dalam UU No. 22/1999, UU 32/2004, dan
UU 23/2014 (terbaru)
• Potensi masing-masing daerah akan semakin dapat dikembangkan jika
masing-masing daerah baik yang berdekatan maupun tdk, menjalin
kerjasama. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan
mencegah ketimpangan antardaerah.
• Managemen pengelolaan kerjasama dalam praktik masih
diperdebatkan, terutama terkait: kelembagaan, kewenangan, dan
keuangan.
• UU 23/2014 memperjelas fungsi dan kedudukan kelembagaan
kerjasama agar tujuan kerjasama tercapai  kesejahteraan masyarakat

3. KERJASAMA DAERAH
Dasar pertimbangan kerjasama antardaerah:
• efisiensi dan efektivitas pelayanan publik
• Salingmenguntungkan.
Daerah dapat bekerja sama dengan:
 Daerah lain;
 Pihak ketiga; dan/atau
 Lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Jenis Kerjasama
Kerjasama Wajib
Kerjasama sukarela
Penjenisan ini didasarkan pada
pembagian urusan daerah dan
optimalisasi layanan dalam pelaksanaan
urusan tersebut.

5. KERJASAMA WAJIB
Kerja sama antardaerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan:
 yang memiliki eksternalitas lintas daerah; dan
 penyediaan layanan publik menjadi lebih efisien
a. kerja sama antardaerah provinsi;
b. kerja sama antara daerah provinsi dan
daerah kab/kota dalam wilayah provinsi;
c. kerja sama antara daerah provinsi dan
daerah kab/kota dari provinsi yang
berbeda
d. kerja sama antardaerah kab/kota dari
provinsi yang berbeda
kerja sama antardaerah
kabupaten/kota dalam satu
provinsi
Jika tdk dilaksanakan diambil alih Pusat
jika tdk dilaksanakan diambil alih
provinsi
Beban tetap pada APBD masing-masing

6. Sekretariat bersama (sekber atau nama lain)
Tugas Sekber:
Fasilitasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan
kerja sama antardaerah yang bersifat KERJASAMA WAJIB.
• Pendanaan Sekber dibebankan pada APBD masing-masing.
• Daerah dapat membentuk asosiasi untuk mendukung kerja
sama antardaerah.
• Pemerintah Pusat dapat memberikan bantuan dana untuk
melaksanakan kerja sama wajib antardaerah melalui APBN.

7. KERJASAMA SUKARELA
•Kerja sama sukarela dilaksanakan oleh
daerah yang berbatasan atau tidak
berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah
•Tujuan kerjasama: efektivitas dan efisien

8. KERJASAMA PIHAK KETIGA
• kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;
• kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan
nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi Daerah;
• kerja sama investasi; dan
• kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
 DITUANGKAN DALAM KONTRAK SETELAH DILAKUKAN
STUDY KELAYAKAN (FS)

9. Kerjasama Daerah dengan Lembaga/Pemerintah Daerah
• pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
• pertukaran budaya;
• peningkatan kemampuan teknis dan manajemen
pemerintahan;
• promosi potensi Daerah; dan
• kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
• dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Pemerintah
Pusat.

10. Monev
• Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan
MONEV terhadap kerja sama yang dilakukan daerah
Kabupaten/Kota.
•Menteri melakukan Monev terhadap kerja sama
antardaerah provinsi, antara daerah provinsi dan
daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang sama,
serta antara daerah provinsi dan daerah kab/kota di
luar wilayahnya

11. Dampak perubahan pengaturan
• Penekanan kerjasama antardaerah dalam UU No. 23/2014
bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan urusan daerah
(wajib dan pilihan)
• Memperjelas kelembagaan yang mengelola kerjasama
• Memperjelas alokasi budget
• Memberikan sanksi bagi kepala daerah yang tidak mampu
melaksanakan urusan daerah.
• Memperkuat peran gubernur sebagai wakil pemerintah
pusat dalam mengawasi pelaksanaan kerjasama daerah.