1. LEARNING JOURNAL
Program Pelatihan : Pelatihan Kepemimpinan Administrator
Angkatan : Angkatan I Tahun 2020
Nama Mata Pelatihan : Hubungan Kelembagaan
Nama Peserta : Murliadi Palham, S.T., M.Eng
Nomor Daftar Hadir : 34
Lembaga Penyelenggara : Pusbangkom PIMNAS dan Manajerial ASN
Lembaga Administrasi Negara RI
A. Pokok Pikiran
1. Kerja Sama Daerah dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan
rakyat. Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada
pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling
menguntungkan. Kerja Sama Daerah dapat dilakukan dengan daerah
lain, pihak ketiga, dan pemerintah daerah atau lembaga di luar negeri.
2. Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah juga dimaksudkan sebagai sarana
untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu
dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik
Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah, menyinergikan potensi
antardaerah, daerah dengan pihak ketiga, dan daerah dengan
pemerintah daerah atau lembaga di luar negeri, serta meningkatkan
pertukaran pengetahuan, teknologi, dan kapasitas fiskal daerah.
3. Kerja Sama Daerah diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antar-
daerah dalam penyediaan pelayanan publik khususnya yang ada di
wilayah terpencil, daerah yang berbatasan, dan daerah tertinggal.
4. Kerja Sama Daerah dapat dibentuk antara:
Suatu Daerah dengan Daerah lain (KSDD),
Suatu Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK),
Suatu Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri (KSDPL),
Suatu Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri (KSDLL).
5. Tantangan dalam praktek hubungan kelembagaan diantaranya:
Kapasitas atau kemampuan masing-masing lembaga beserta Sumber
Daya Manusianya untuk menjalankan kerjasama,
Nilai dan Budaya yang dianut oleh masing-masing lembaga,
Gaya kepemimpinan pada masing-masing lembaga.
6. Beberapa ketentuan dalam kerja sama daerah (KSDD) diantaranya:
KSDD berakhir karena salah satu hal berikut: 1) berakhirnya jangka
waktu KSDD; 2) tujuan KSDD telah tercapai; 3) terdapat kesepakatan
para pihak untuk mengakhiri kerja sama; 4) terjadi perubahan
kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang mengakibatkan KSDD tidak dapat dilaksanakan; dan/atau,
5) objek KSDD hilang atau musnah.
KSDD tidak dapat berakhir meskipun terjadi pergantian kepemim-
pinan di daerah yang bekerja sama;
2. 7. Faktor situasional yang diindikasikan dapat berpengaruh terhadap
keefektifan kerja sama lembaga yaitu:
Kepemimpinan (leadersship),
Komunikasi (comunication),
Kepercayaan (trust), dan
Komitmen (commitmen).
B. Penerapan
Bidang Perindustrian, Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota
Tarakan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksa-
naan kebijakan; menyusun perencanaan dan pelaksanaan pembangunan,
pengembangan, dan pembinaan; serta evaluasi dan pelaporan di bidang
Perindustrian sesuai kewenangan Daerah.
Lembaga-lembaga (daerah, provinsi, pusat, instansi vertikal, BUMN,
BUMD, dan Perusahaan Swasta) yang terkait dengan tugas tersebut
diantaranya:
NO. LEMBAGA POTENSI KERJASAMA
1 Dinas Perdagkop dan UKM
Kota Tarakan
Pembinaan Industri/Usaha Kecil dan
Menengah (IKM/UKM), Sharing Data,
pemasaran produk IKM/UKM
2 Dinas Kesehatan Penerbitan PIRT Produk IKM
3 Dinas Lingkungan Hidup Pemantauan bersama limbah industri
4 DPRD, Bappeda dan
BPKAD, Bidang Ekonomi
Perencanaan dan penganggaran dalam
rangka pembinaan dan pengembangan IKM
5 Kecamatan dan Kelurahan Pendataan IKM
6 Dinas PM dan PTSP Perizinan usaha industri
7 BI, PT Telkom, PT PLN,
Pertamina, Pegadaian,
Medco E&P
CSR untuk peningkatan SDM dan kualitas
produk IKM (sertifikasi halal)
8 LP POM MUI dan Dep.
Agama
Sertifikasi halal produk IKM
9 BUMD Aneka Usaha Pengembangan Sentra IKM dan Rumah
Kemasan
10 UPT Mamin Jawa Timur Peningkatan kompetensi SDM Rumah
Kemasan
11 Dinas Perindagkop dan
UKM Prov. Kaltara
Penyediaan anggaran dan bantuan dalam
rangka Pembinaan dan Pengembangan IKM,
sharing data, pelaporan (monev).
12 Kemenperin RI Penyediaan anggaran dan bantuan dalam
rangka Pembinaan dan Pengembangan IKM,
sharing data, pelaporan (monev).
