kerjasama derah

1. KAJIAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN PERENCANAAN
KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

2. MAKSUD DAN TUJUAN
• Maksud: Untuk mendapatkan Kajian Penyusunan Kebijakan Perencanaan Kerjasama Daerah
dengan Pihak Ketiga yang dapat dijadikan bahan panduan perangkat daerah dalam
merencanakan dan melaksanakan kerjasama kebijakan pemerintah daerah dengan Pihak
Ketiga
• Tujuan dari kegiatan Penyusunan Kebijakan Perencanaan Kerjasama Daerah dengan
Pihak Ketiga ini adalah sebagai berikut:
• Untuk memberikan arahan ataupun panduan praktis bagi Perangkat daerah di Kabupaten
Bandung Barat untuk melaksanakan ataupun mengembangkan kerjasama daerah dengan
Pihak Ketiga.
• Tersedianya acuan tata cara pelaksanaan kerjasama daerah dengan Pihak Ketiga bagi
perangkat daerah di Kabupaten Bandung Barat.
• Meningkatnya pemahaman perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pelaksanaan
kerjasama daerah dengan Pihak Ketiga di Kabupaten Bandung Barat.
• Meningkatnya intensitas pelaksanaan kerjasama daerah dengan Pihak Ketiga oleh
perangkat daerah di Kabupaten Bandung Barat

3. RUANG LINGKUP KEGIATAN
• ruang lingkup kegiatan Penyusunan Kebijakan Perencanaan Kerjasama
Daerah dengan Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:
• Menyusun kajian mengenai bidang-bidang dan/atau sektor-sektor yang dapat
dilakukan kerjasama daerah Kabupaten Bandung Barat dengan Pihak Ketiga;
• Menyusun kajian mengenai bentuk-bentuk Kerjasama Daerah dengan Pihak
Ketiga yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat daerah di Kabupaten Bandung
Barat;
• Penyusunan Sistematika kerangka acuan/kajian/studi kelayakan Kerjasama
Daerah Kabupaten Bandung Barat dengan Pihak Ketiga

4. DASAR HUKUM
• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
• Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2020 Tentang Tata Cara
Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan
Pihak Ketiga;
• Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-
2023;
• Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2020 Tentang
Kerja Sama Daerah
• Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Kerja Sama Daerah

5. PEMBAHASAN UTAMA
• Bidang-bidang dan/atau sektor-sektor yang dapat
dilakukan kerjasama daerah Kabupaten Bandung Barat
dengan Pihak Ketiga;
• Bentuk-bentuk Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga
yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat daerah di
Kabupaten Bandung Barat;
• Penyusunan Sistematika kerangka acuan/kajian/studi
kelayakan Kerjasama Daerah Kabupaten Bandung Barat
dengan Pihak Ketiga

6. KERJA SAMA DAERAH
DENGAN PIHAK KETIGA
• Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (KSDPK) adalah usaha bersama
yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka
penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah
dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan
pemenuhan pelayanan public
• Pihak Ketiga adalah mitra kerja sama pemerintah daerah yang terdiri
dari perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, organisasi
kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan
hokum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. BIDANG-BIDANG DAN/ATAU SEKTOR-SEKTOR YANG DAPAT
DILAKUKAN KERJA SAMA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DENGAN PIHAK KETIGA (OBJEK KERJA SAMA)
• Objek KSDPK meliputi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam
rangka efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
• Daerah menetapkan prioritas objek KSDPK berdasarkan perencanaan pembangunan
Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Daerah dapat melaksanakan KSDPK yang objeknya belum tercantum dalam
perencanaan pembangunan Daerah dengan ketentuan untuk:
• mengatasi kondisi darurat;
• mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau
• melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.
• Objek dan pelaksanaan KSDPK tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan,
ketertiban umum, kepentingan nasional, budaya, dan/atau ketentuan peraturan
perundang-undangan.

8. BENTUK-BENTUK KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK
KETIGA YANG DAPAT DILAKSANAKAN OLEH
PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN BANDUNG BARAT
• Jenis KSDPK meliputi:
• kerja sama dalam penyediaan pelayanan publiK  dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan Perda No. 1 Tahun 2020 tentang KSD
• kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang
memberikan pendapatan bagi daerah  dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan
• kerja sama investasi  dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
• kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan  dapat berupa:
• kerja sama dengan badan usaha berbadan hukum dalam penyediaan
infrastruktur; atau
• kerja sama pengadaan barang dan jasa, yang dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. STUDI KELAYAKAN
• Prakarsa KSDPK berasal dari Daerah, Bupati melakukan:
• pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi, karakteristik, dan kebutuhan daerah 
urusan yang akan dikerjasamakan dibuat dalam daftar rencana kerja sama setiap tahun
dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati
• penyusunan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
• Prakarsa KSDPK berasal dari pihak ketiga, KSDPK harus memenuhi kriteria:
• terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
• layak secara ekonomi dan finansial; dan
• pihak ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan yang memadai
untuk membiayai pelaksanaan kerja sama.
• Pihak ketiga yang menjadi pemrakarsa harus menyusun studi kelayakan kerja sama
yang diusulkan.

10. STUDI KELAYAKAN
• Studi kelayakan paling sedikit memuat:
• Latar belakang
• Dasar hukum
• Maksud dan tujuan
• Objek kerja sama
• Kegiatan yang akan dilaksanakan
• Jangka waktu
• Analisis manfaat dan biaya
• Kesimpulan dan rekomendasi

11. TAHAPAN DAN DOKUMEN KERJA SAMA
• Tahapan dan dokumen kerja sama: sama seperti KSDD
• Khusus dokumen kerja sama yang berupa kontrak/perjanjian kerja sama
paling sedikit memuat:
• hak dan kewajiban para pihak;
• jangka waktu kerja sama;
• penyelesaian perselisihan; dan
• sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.

12. TAHAPAN KERJA SAMA
• Penyelenggaraan KSDPK dilakukan melalui tahapan:
• Persiapan
• Penawaran
• Penyusunan Kesepakatan Bersama
• Penandatanganan Kesepakatan Bersama
• Persetujuan DPRD
• Penyusunan Kontrak atau PKS
• Penandatanganan Kontrak atau PKS
• Pelaksanaan
• Penatausahaan
• Pelaporan

18. PELAKSANAAN
• Pelaksanaan dilakukan oleh para pihak sesuai komitmen yang diatur dalam
kontrak atau PKS KSDPK.
• Para pihak dapat melakukan perubahan atas materi kontrak atau PKS KSDPK
berdasarkan kesepakatan para pihak.
• Perubahan atas materi kontrak atau PKS KSDPK dapat berupa mengurangi
dan/atau menambah/addendum materi kontrak atau PKS.
• Materi perubahan disiapkan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama
dan berkoordinasi dengan TKKSD.
• Dalam hal materi perubahan menyebabkan atau mengakibatkan
penambahan pembebanan kepada masyarakat dan daerah, perubahan harus
mendapatkan persetujuan DPRD.

19. PENATAUSAHAAN
• Penatausahaan dilakukan oleh TKKSD melalui fasilitasi penyusunan,
pembahasan dan penandatanganan dokumen KSDPK.
• Sekretariat TKKSD menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah
KSDPK.

20. HASIL KSDPK
• Hasil KSDPK dapat berupa uang dan/atau barang.
• Hasil KSDPK yang menjadi hak Daerah berupa uang disetorkan ke kas
Daerah sebagai pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
• Hasil KSDPK yang menjadi hak Daerah berupa barang dicatat sebagai
asset Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

21. PENYELESAIAN PERSELISIHAN
• Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDPK,
penyelesaiannya dilaksanakan dengan mengutamakan musyawarah
mufakat dan sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam
kontrak/perjanjian kerja sama serta tidak bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

22. BERAKHIRNYA KERJA SAMA
• Ketentuan mengenai berakhirnya kerja sama: sama dengan ketentuan
terkait KSDD.
• Selain berdasarkan ketentuan KSDD, KSDPK berakhir karena:
• putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
• pihak ketiga dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

23. BERAKHIRNYA KERJA SAMA
• KSDPK berakhir karena:
• Berakhirnya jangka waktu KSDPK
• Tujuan KSDPK telah tercapai;
• Terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerja sama;
• Terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengakibatkan KSDPK tidak dapat dilaksanakan;
• Objek KSDPK musnah;
• Putusan pengadilan yang telah memeperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
• Pihak ketiga dinyatakan pailit sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
• KSDPK tidak dapat berakhir meskipun terjadi pergantian kepemimpinan di
Daerah

24. PELAPORAN
• Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDPK menyampaikan kepada Bupati mengenai Pelaporan pelaksanaan KSDPK setiap
semester.
• Bupati menyampaikan pelaporan Perangkat Daerah pemrakarsa kepada Gubernur.
• Laporan paling sedikit memuat :
• judul KSDPK;
• bentuk naskah KSDPK;
• para pihak;
• maksud dan tujuan;
• objek;
• jangka waktu;
• permasalahan;
• upaya penyelesaian permasalahan; dan
• hal lainnya yang disepakati

26. TIM KOORDINASI KERJASAMA DAERAH
• Pemerintah Daerah membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah
(TKKSD) untuk menyiapkan Kerja Sama Daerah.
• Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah mempunyai tugas berpedoman
kepada ketentuan peraturan perundang- undangan.
• Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah dalam melaksanakan tugas dapat
dibantu oleh Tim Teknis dan/atau ahli.

27. TIM KOORDINASI KERJASAMA DAERAH
• Untuk melaksanakan KSDD, KSDPK, Sinergi, KSDPL dan KSDLL, Bupati membentuk
TKKSD. Pembentukan TKKSD ditetapkan dengan keputusan Bupati. TKKSD bertugas:
• menyiapkan dan mengkoordinasikan Kerja Sama Daerah.
• menyusun Pemetaan KSDD, KSDPK, Sinergi, KSDPL dan KSDLL;
• memberikan saran terhadap proses KSDD, KSDPK, Sinergi, KSDPL dan KSDLL;
• mengkoordinasikan penyiapan:
• proposal/kerangka acuan kerja KSDD, KSDPK dan Sinergi; dan
• kajian, rencana kerja sama, rencana kegiatan tahunan dan laporan hasil kerja sama
KSDPL dan KSDLL;

28. TIM KOORDINASI KERJASAMA DAERAH
• melakukan penilaian terhadap:
• proposal/kerangka acuan kerja/studi kelayakan KSDD, KSDPK dan Sinergi; dan
• kajian, rencana kerja sama, rencana kegiatan tahunan dan laporan hasil kerja sama KSDPL
dan KSDLL;
• menyiapkan naskah:
• Kesepakatan Bersama dan PKS KSDD
• Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak Kerja Sama dan dokumen KSDPK lainnya;
• Nota Kesepakatan Sinergi dan Rencana Kerja;
• pernyataan kehendak Kerja Sama serta naskah kerja Sama KSDPL dan KSDLL

29. TIM KOORDINASI KERJASAMA DAERAH
• memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk menandatangani:
• Kesepakatan Bersama dan PKS KSDD
• Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak Kerja Sama dan dokumen KSDPK
lainnya;
• Nota Kesepakatan Sinergi danRencana Kerja;
• Pernyataan kehendak Kerja Sama serta naskah kerja Sama KSDPL dan KSDLL
• mengkoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja
sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa
yang timbul dalam pelaksanaan KSDD, KSDPK, Sinergi, KSDPL dan
KSDLL;

30. TIM KOORDINASI KERJASAMA DAERAH
• mengkoordinasikan proses persetujuan DPRD terhadap rencana KSDD,
KSDPK serta Sinergi yang membebani masyarakat dan daerah;
• mengkoordinasikan proses persetujuan DPRD terhadap rencana
KSPL dan KSDLL; dan
• menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan KSDD,
KSDPK, Sinergi, KSDPL dan KSDLL.
• Laporan disampaikan kepada Bupati dan dilaporkan secara berjenjang
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

31. TIM KOORDINASI KERJASAMA DAERAH
TKKSD beranggotakan:
• 1 (satu) orang Ketua, yang secara ex-officio
dijabat oleh Sekretaris Daerah;
• 1 (satu) orang Wakil Ketua, yang secara ex-
officio dijabat oleh Asisten Sekretaris Daerah
yang membidangi Kerja Sama Daerah;
• 1 (satu) orang Sekretaris, yang secara ex-officio
dijabat oleh Kepala Bagian pada Sekretariat
daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah;
dan
• Anggota tetap yang terdiri dari:
• Kepala Perangkat Daerah yang membidangi
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah;
• Kepala Perangkat Daerah yang membidangi
pengelolaan Barang Milik Daerah;
• Kepala Perangkat Daerah yang membidangi
Penanaman Modal;
• Kepala Bagian pada Sekretariat daerah yang
membidangi Hukum; dan
• Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah yang
membidangi Kerja Sama Daerah.
• Anggota tidak tetap yang terdiri dari:
• Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama;
dan
• Kepala Perangkat Daerah yang terkait dengan Kerja
Sama.
• Dalam hal diperlukan TKKSD dapat melibatkan
tenaga teknis dan tenaga profesional.

32. TIM KOORDINASI KERJASAMA DAERAH
• TKKSD dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan rapat pleno dan rapat teknis.
• Rapat pleno merupakan forum tertinggi TKKSD, yang dilaksanakan paling sedikit 1
(satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
• Rapat pleno dilaksanakan untuk:
• menetapkan rencana kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan dan/atau
pelaksanaan kerja sama daerah;
• menetapkan program kerja TKKSD; dan
• memberikan rekomendasi kepada Bupati yang berkaitan dengan perencanaan,
pelaksanaan, serta penyelesaian permasalahan dan/atau perselisihan kerja sama daerah.
• Rapat pleno dipimpin oleh Ketua TKKSD.
• Apabila Ketua TKKSD berhalangan, rapat pleno dipimpin oleh Wakil Ketua TKKSD.

33. TIM KOORDINASI KERJASAMA DAERAH
• Rapat teknis merupakan forum TKKSD yang bersifat rutin untuk membahas rencana kerja sama daerah, penyusunan
dan perancangan dokumen kerja sama daerah, dan penyelesaian permasalahan teknis dalam pelaksanaan kerja sama
daerah.
• Rapat teknis dapat dilaksanakan setiap saat sesuai dengan kebutuhan.
• Rapat teknis dilaksanakan untuk:
• melaksanakan pembahasan, penyusunan dan perancangan dokumen kerja sama daerah, meliputi Kesepakatan Bersama,
PKS, Kontrak Kerja Sama, dan dokumen Kerja Sama Daerah lainnva:
• menyusun program kerja TKKSD;
• memberikan rekomendasi kepada rapat pleno melalui Sekretaris TKKSD, mengenai substansi yang akan dibahas dalam rapat
pleno; dan
• memberikan rekomendasi kepada Ketua TKKSD terkait naskah Kesepakatan Bersama, PKS, Kontrak Kerja Sama, dan
dokumen Kerja Sama Daerah lainnya yang akan ditandatangani oleh Bupati dan/atau pejabat lainnya berdasarkan Surat Kuasa
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Rapat teknis dipimpin oleh Sekretaris TKKSD dan dihadiri oleh seluruh anggota.
• Apabila Sekretaris TKKSD berhalangan, rapat teknis dipimpin oleh salah seorang anggota tetap.

34. PEMBAHASAN UTAMA
• Bidang-bidang dan/atau sektor-sektor yang dapat
dilakukan kerjasama daerah Kabupaten Bandung Barat
dengan Pihak Ketiga;
• Bentuk-bentuk Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga
yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat daerah di
Kabupaten Bandung Barat;
• Penyusunan Sistematika kerangka acuan/kajian/studi
kelayakan Kerjasama Daerah Kabupaten Bandung Barat
dengan Pihak Ketiga

35. OBJEK KSDPK:
URUSAN PEMERINTAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
DAL AM MENINGKATKAN KESE JAHTERAAN MASYARAKAT DAN
PERCEPATAN PEMENUHAN PEL AYANAN PUBLIC
• Urusan Pemerintahan wajib yang
berkaitan dengan Pelayanan Dasar,
meliputi:
• pendidikan;
• kesehatan;
• pekerjaan umum dan penataan ruang;
• perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
• ketenteraman, ketertiban umum, dan
pelindungan masyarakat; dan
• sosial.
• Urusan Pemerintahan wajib yang tidak
berkaitan dengan pelayanan dasar,
meliputi:
• tenaga kerja;
• pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak;
• pangan;
• pertanahan;
• lingkungan hidup;
• administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
• pemberdayaan masyarakat dan Desa;
• pengendalian penduduk dan keluarga
berencana;
• perhubungan;

36. OBJEK KSDPK:
URUSAN PEMERINTAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
DAL AM MENINGKATKAN KESE JAHTERAAN MASYARAKAT DAN
PERCEPATAN PEMENUHAN PEL AYANAN PUBLIC
• komunikasi dan informatika;
• koperasi, usaha kecil, dan menengah;
• penanaman modal;
• kepemudaan dan olah raga;
• statistik;
• persandian;
• kebudayaan;
• perpustakaan; dan
• kearsipan.
• Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi:
• kelautan dan perikanan;
• pariwisata;
• pertanian;
• kehutanan;
• energi dan sumber daya mineral;
• perdagangan;
• perindustrian; dan
• transmigrasi.

37. BENTUK-BENTUK KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK
KETIGA YANG DAPAT DILAKSANAKAN OLEH
PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN BANDUNG BARAT
• KSDPK meliputi:
• Kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;
• Kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang
memberikan pendapatan bagi daerah;
• Kerja sama investasi; dan
• Kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan:
• kerja sama dengan badan usaha berbadan hukum dalam penyediaan
infrastruktur; atau
• kerja sama pengadaan barang dan jasa, yang dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturaan perundang-undangan.

38. Sistematika Studi Kelayakan
• Studi kelayakan paling sedikit memuat :
• a. latar belakang;
• b. dasar hukum;
• c. maksud dan tujuan;
• d. objek kerja sama;
• e. kegiatan yang akan dilaksanakan;
• f. jangka waktu;
• g. analisis manfaat dan biaya; dan
• h. kesimpulan dan rekomendasi.