1. Oleh : KEPALA BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN KEHUTANAN 22-23 NOVEMBER 2011
2.
3. PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemda Provinsi, dan Pemkab/Kota. Bid Kehutanan PP No. 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan Permenhut No. P. 70 Tahun 2008 Jo Nomor P. 26 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis RHL Permenkeu No. 216 Tahun 2010 tentang Penetapan Alokasi dan Perkiraan Umum DAK Tahun 2011 Permenhut No. 03/Menhut-II/2011 tentang Juknis DAK Bidang Kehutanan Tahun 2011
4. DAU DBH DAK Alat Pemerataan kemampuan keuangan daerah horizontal fiscal imbalance Sumber daya alam dan sumber daya lainnya , untuk di- share sebagian dengan daerah lainnya sebagai wujud kepedulian nasional vertical fiscal imbalance Bantuan keuangan daerah untuk memperbaiki infrastruktur, dan mendorong percepatan pembangunan daerah
11. PROPORSI PENGGUNAAN ANGGARAN DAK BIDANG KEHUTANAN 2012 Keterangan : 1. Kab/Kota di wilayah Provinsi Sumut, Riau, Kepri, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Sulsel, pengadaan sarpras pamhut diarahkan untuk kegiatan pengendalian kebakaran hutan 2. Bagi Kab/Kota yang wilayahnya memiliki hutan mangrove, dana DAK Bidang Kehutanan terutama untuk kegiatan RHL diarahkan untuk pembangunan hutan mangrove No Wilayah Prosentase (%) RHL Sarpras Pamhut Sarpras KPH Sarpras Penyuluhan 1 Provinsi/Tahura ≥ 50 ≤ 45 - 5 2 Kabupaten/Kota ≥ 75 ≤ 20 - 5 3 Kabupaten/Kota yang memiliki lembaga KPH ≥ 50 ≤ 20 ≤ 25 5