Prosedur pemberian izin usaha pertambangan dinas pertambangan dan energi provinsi sumatera utara

PROSEDUR PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KERTAS KERJA WAJIB

Oleh :

Nama Mahasiswa : ENDILO KRYSTI KARO-KARO
NIM : 551109 / A
Jurusan : TEKNIK UMUM
Prodi : KEINSPEKTURAN
Diploma : I (SATU)

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
BADANPENDIDIKANDANPELATIHANENERGI DANSUMBERDAYAMINERAL
PERGURUAN TINGGI KEDINASAN AKADEMI MINYAK DAN GAS BUMI-STEM
PTK AKAMIGAS-STEM

Cepu, 2012

1

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala rahmat dan
berkat-Nya penulis dapat menyelesaikan Kertas Kerja Wajib yang berjudul
“PROSEDUR PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DINAS
PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI SUMATERA UTARA” sebagai
salah satu syarat kelulusan program diploma I pada program studi Keinspekturan I
PTK Akamigas – STEM Cepu.
Kertas Kerja Wajib (KKW) ini dapat diselesaikan atas dorongan, saran,
bantuan dan pemikiran berbagai pihak. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis
mengucapkan terima kasih yang besar - besarnya kepada :
1. Bapak Ir. Toegas S. Soegiarto, MT. selaku direktur PTK AKAMIGAS
– STEM Cepu;
2. Bapak Ir. Untungta Kaban, M.App.Sc. selaku Kepala Dinas
Pertambangan Energi dan SDM Provinsi Sumatera Utara beserta
seluruh staf;
3. Bapak Ir. Zubaidi selaku Kepala Bidang Pertambangan dan Ir. Dharma
K Purba selaku Kepala Seksi Peizinan Dinas Pertambangan dan Energi
Provinsi Sumatera Utara;
4. Bapak Drs. L. Riyatno, MM. selaku ketua program studi
Keinspekturan I;
5. Bapak Dr. Sabardi Musliki. selaku dosen pembimbing Kertas Kerja
Wajib;
6. Bapak dan Ibu dosen PTK AKAMIGAS – STEM Cepu;
7. Rekan-rekan di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera
Utara yang banyak membantu di lapangan.
8. Orangtua dan pacar saya yang selama ini membimbing saya dan
mensupport setiap pekerjaan dan kuliah saya.
9. Teman-teman seperjuangan di Program Studi Keinspekturan.
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Kertas Kerja Wajib ini masih
terdapat kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu, penulis mohon masukan
ataupun saran dari pembaca untuk melakukan perbaikan di masa yang akan
datang. Semoga apa yang dituangkan dalam Kertas Kerja Wajib ini bermanfaat
untuk pembaca dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Cepu, 2012
Penulis

ENDILO KRYSTI KARO-KARO
NIM. 551109 /A

i

INTISARI

Bahan galian adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang
memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau
gabungannya yang membentuk batuan, logam, non logam, maupun radio aktif
serta endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari
sisa-sisa tumbuh-tumbuhan. Di Provinsi Sumatera Utara bahan galian cukup
berpotensi untuk bisa diusahakan. Dengan berlakunya Otonomi Daerah untuk
pengembangan dan pemanfaatan bahan galian harus dioptimalkan untuk
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, demi menunjang jalannya
pembangunan daerah. Perizinan merupakan hal yang sangat penting yang
harus dipenuhi dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan bahan galian.
Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Utara merupakan Instansi
yang menangani masalah pertambangan, termasuk teknis perizinan usaha
pertambangan bahan galian. Izin Usaha Pertambangan bahan galian Batuan
diterbitkan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) yang merupakan Izin Usaha
Pertambangan (IUP). Izin Usaha Pertambangan dapat diperoleh dengan
mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur Sumatera Utara
dengan melengkapi berbagai persyaratan yang telah ditentukan melalui Badan
Pelayanan Perijinan Terpadu. Izin Usaha Pertambangan diterbitkan paling
lambat1 (satu) sampai 3 (tiga) bulan sejak diajukannya permohonan yang telah
disetujui, dan berlaku selama lima tahun dengan kewajiban daftar ulang setiap
satu tahun sekali. Gubernur dapat mengabulkan atau menolak permohonan
izin setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Dinas Pertambangan, dan
Energi yang telah melakukan peninjauan lokasi. Setelah Izin Usaha
Pertambangan diterbitkan, pemegang Izin Usaha Pertambangan harus
melaksanakan kewajiban-kewajiban yang tertera di Izin Usaha Pertambangan
dan apabila tidak dilaksanakan maka izin akan dicabut. Perizinan
pertambangan di Provinsi Sumatera Utara belum dapat ditangani secara
maksimal karena Mungkin karena bahan galian yang terdapat di lintas
Kabupaten/Kota termasuk dalam komoditi logam mulia dan luasnya wilayah
administrasi hingga ada beberapa daerah yang belum sempat di kunjungi
untuk dilaksanakan sosialisasi dalam bidang pertambangan lebih khusus
mengenai perizinan, dan belum adanya Peraturan Daerah tentang
pertambangan bahan galian. Hal tersebut juga mengakibatkan lemahnya
pengawasan-pengawasan di lapangan sehingga banyak terjadi beberapa
pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.

ii

DAFTAR ISI
Halaman

KATA PENGANTAR ................................................................................. i
INTISARI .................................................................................................... ii
DAFTAR ISI ............................................................................................... iii
DAFTAR GAMBAR ................................................................................... iv
DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................... v

I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penulisan ................................................................ 1
1.2 Tujuan Penulisan ............................................................................. 2
1.3 Batasan Masalah .............................................................................. 2
1.4 Sistematika Penulisan ...................................................................... 3

II. ORIENTASI UMUM
2.1 Sejarah Singkat Provinsi Sumatera Utara ....................................... 5
2.2 Lambang Daerah Provinsi Sumatera Utara...................................... 6
2.3 Letak Geografis Provinsi Sumatera Utara........................................ 8
2.4 Keadaan Lingkungan ....................................................................... 9
2.5 Struktur Organisasi Dinas Pertambangan Energi dan SDM
Provinsi Sumatera Utara.................................................................. 14
2.6 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pertambagan ............................... 16
2.7 Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Perizinan dan Pengawasan ............ 20

III. TINJAUAN PUSTAKA
3.1 Bahan Galian ................................................................................... 22
3.2 Cadangan ......................................................................................... 24
3.3 Pertambangan .................................................................................. 24
3.4 Izin Usaha Pertambangan ................................................................ 32
3.5 Dasar Hukum ................................................................................... 38

IV. PEMBAHASAN
4.1 Geologi Provinsi Sumatera Utara ................................................... 40
4.2 Potensi Bahan Galian di Provinsi Sumatera Utara.......................... 42
4.3 Kegiatan Pertambangan saat ini ..................................................... 51
4.4 Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pertambangan .......................... 52
4.5 Kewajiban Pemegang Izin ............................................................... 58
4.6 Pencabutan Izin Usaha Pertambangan ............................................. 60

V. PENUTUP
5.1 Kesimpulan ...................................................................................... 61
5.2 Saran ................................................................................................ 62

DAFTAR PUSTAKA

iii

DAFTAR GAMBAR
Gambar.2.1 Lambang Provinsi Sumatera Utara ........................................ 6
Gambar.2.2 Istana Maimun ........................................................................ 10
Gambar.2.3 Candi Bahal ............................................................................ 11
Gambar.2.4 Danau Toba............................................................................. 11
Gambar.2.5 Air Terjun Sipiso-piso............................................................. 12
Gambar.2.6 Mejan di Kab. Pakpak Bharat.................................................. 13
Gambar.2.7 Stuktur Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi
Provinsi Sumatera Utara.......................................................... 15

iv

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A. Lokasi Wilayah Provinsi Sumatera Utara
Lampiran B. Peta Potensi Tambang Logam Sumatera Utara
Lampiran C. Peta Potensi Tambang Non Logam Sumatera Utara
Lampiran D. Bagan alir proses permohonan IUP Eksplorasi
Lampiran E. Bagan alir proses permohonan IUP Operasi Produksi

v

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penulisan

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu Provinsi di pulau sumatera.

Mata pencaharian sebagian besar penduduk Provinsi Sumatera Utara adalah

sebagai petani dan nelayan .Provinsi Sumatera Utara kaya akan sumber daya alam

berupa gas alam di daerah Tandam, Binjai dan minyak bumi di Pangkalan

Brandan, Kabupaten Langkat yang telah dieksplorasi sejak zaman Hindia

Belanda.Selain itu di Kuala Tanjung, Kabupaten Asahan juga terdapat PT

Inalum yang bergerak dibidang penambangan bijih dan peleburan aluminium yang

merupakan satu-satunya di Asia Tenggara.Sungai-sungai yang berhulu di

pegunungan sekitar Danau Toba juga merupakan sumber daya alam yang cukup

berpotensi untuk dieksploitasi menjadi sumber daya pembangkit listrik tenaga

air. PLTA Asahan yang merupakan PLTA terbesar di Sumatra terdapat

di Kabupaten Toba Samosir. Selain itu, di kawasan pegunungan terdapat banyak

sekali titik-titik panas geotermal yang sangat berpotensi dikembangkan sebagai

sumber energi panas maupun uap yang selanjutnya dapat ditransformasikan

menjadi energi listrik. Selain potensi tersebut Provinsi Sumatera Utara juga

memiliki potensi tambang yang besar dimana dapat dilihat telah adanya tiga

perusahaan tambang terkemuka di Sumatra Utara yaitu Sorikmas Mining (SMM),

Newmont Horas Nauli (PTNHN), Dairi Prima Mineral (DPM).

Penulis ingin mengetahui tentang bagaimana tata cara mendapatkan izin

usaha pertambangan serta masalah-masalah yang terkait dengan perizinan

1

tersebut, sehingga penulis dapat memberikan saran dan masukan untuk mengatasi

masalah – masalah tersebut.

1.2 Tujuan Penulisan

Tujuan utama dari penulisan Kertas Kerja Wajib ini adalah sebagai salah

satu syarat kelulusan program diploma I pada program studi Keinspekturan PTK

AKAMIGAS - STEM. Selain itu, penulisan Kertas Kerja Wajib ini bertujuan

untuk :

a. Laporan atau tulisan tentang penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh

selama kuliah dengan praktek di lapangan.

b. Mempelajari tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Pertambagan Energi dan

SDM Provinsi Sumatera Utara di bidang perijinan, pengawasan dan

pengusahaan pertambangan.

c. Mengetahui tentang tata cara permohonan dan pemberian Izin Usaha

Pertambangan di Provinsi Sumatera Utara.

d. Mengetahui masalah – masalah yang terkait dengan perizinan pertambangan

Minerba di Provinsi Sumatera Utara dan memberikan saran untuk mengatasi

masalah tersebut.

1.3 Batasan Masalah.

Pembahasan pada Kertas Kerja Wajib ini dibatasi pada hal-hal yang

berkaitan dengan prosedur pemberian izin usaha pertambangan di Provinsi

Sumatera Utara yang meliputi bentuk – bentuk Izin Usaha Pertambangan,

kewenangan pemberian izin, persyaratan memperoleh izin, batas waktu izin yang

2

diberikan, kewajiban para pemegang Izin Usaha Pertambangan, dan juga hal – hal

yang dapat mengakibatkan izin tersebut dapat dicabut dan kendala – kendala yang

dihadapi serta saran – saran yang diberikan untuk mengatasinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Kertas Kerja Wajib ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika sebagai

berikut :

Bab I. Pendahuluan

Menjelaskan mengenai latar belakang penulisan, tujuan penulisan, batasan

masalah yang dibahas di dalam Kertas Kerja Wajib dan sistematika penulisan.

Bab II. Orientasi Umum

Mengulas tentang Sejarah Singkat Provinsi Sumatera Utara, Lambang Daerah

Provinsi Sumatera Utara, Letak Geografis, Keadaan Lingkungan, Struktur

Organisasi Dinas Pertambangan Energi dan SDM Provinsi Sumatera Utara, Tugas

Pokok dan Fungsi Bidang Pertambangan, Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Perijinan

dan pengawasan.

Bab III. Dasar Teori

Memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Bahan Galian,

Cadangan, Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan dan Landasan Hukumnya.

Bab IV. Pembahasan

Menguraikan segala sesuatu tentang Potensi Bahan Galian Logam dan Non

Logam di Provinsi Sumatera Utara, Kegiatan Pertambangan saat ini, Kewenangan

pemberian Izin Usaha Pertambangan, Tata cara permohonan Izin Usaha

Pertambangan bahan galian di Provinsi Sumatera Utara meliputi Persyaratan

3

administrasi, teknis, lingkungan dan finansial, Kewajiban pemegang izin,

Pencabutan Izin Usaha Pertambangan, Permasalahan dan penaggulangannya.

Bab V. Penutup

Berisi tentang kesimpulan dari tulisan dan saran – saran untuk pemecahan

masalah yang dapat digunakan sebagai usaha – usaha perbaikan di Pemerintah

Provinsi Sumatera Utara dalam bidang perizinan pertambangan minerba.

4

II. ORIENTASI UMUM

2.1 Sejarah Singkat Provinsi Sumatera Utara

Pada jaman pemerintahan Belanda, Sumatera Utara merupakan suatu

pemerintahan yang bernama Gouvernement Van Sumatera yang meliputi seluruh

Sumatera yang dikepalai oleh seorang Gubernur berkedudukan di Medan.

Sumatera Utara terdiri dari daerah-daerah administratif yang dinamakan

keresidenan. Pada Sidang I Komite Nasional Daerah (KND) Provinsi Sumatera

diputuskan untuk dibagi menjadi 3 sub Provinsi yaitu sub Provinsi Sumatera

Utara (yang terdiri dari Keresidenan Aceh, Keresidenan Sumatera Timur dan

Keresidenan Tapanuli), sub Provinsi Sumatera Tengah dan sub Provinsi Sumatera

Selatan.

Melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948 tanggal 15 April 1948

pemerintah menetapkan Sumatera menjadi 3 Provinsi yang masing-masing berhak

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yaitu Sumatera Utara, Sumatera

Tengah dan Provinsi Sumatera Selatan dan pada tanggal 15 selanjutnya ditetapkan

menjadi hari jadi Provinsi Sumatera Utara.

Awal tahun 1949 diadakan reorganisasi pemerintahan di Sumatera.

Dengan keputusan Pemerintah Darurat RI tanggal 17 Mei 1949 Nomor

22/Pem/PDRI jabatan Gubernur Sumatera Utara ditiadakan, selanjutnya dengan

ketetapan Pemerintah Darurat RI tanggal 17 Desember 1949 dibentuk Provinsi

Aceh dan Provinsi Tapanuli/Sumatera Timur yang kemudian dengan peraturan

pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 tanggal 14 Agustus

1950, ketetapan ini dicabut dan kembali dibentuk Provinsi Sumatera Utara.

5

Tanggal 7 Desember 1956 diundangkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun

1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan perubahan

peraturan pembentukan Provinsi Sumatera Utara yang intinya Provinsi Sumatera

Utara wilayahnya dikurangi dengan bagian-bagian yang terbentuk sebagai Daerah

Otonomi Provinsi Aceh.

2.2 Lambang Daerah Provinsi Sumatera Utara

Lambang Daerah Provinsi Sumatera Utara ditetapkan melalui Peraturan

Daerah Nomor 19 Tahun 2009 yang merupakan Perubahan atas Peraturan Daerah

Provinsi Sumatera Utara No. 3 tahun 2007 tentang Bentuk dan Penggunaan

Lambang Daerah Provinsi Sumatera Utara. Peraturan daerah tersebut ditetapkan

di Ratahan pada tanggal 3 Agustus 2009. Rancangan Lambang Daerah Provinsi

Sumatera Utara dibuat oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan hasil

sayembara.

Gambar.2.1 Lambang Provinsi Sumatera Utara

6

Setiap unsur, bentuk, dan corak pada Lambang Daerah Provinsi Sumatera Utara

yang ditetapkan sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1 yang mengandung

makna dan arti filosofi yaitu :

1. Kepalan tangan yang diacungkan ke atas dengan menggenggam

rantai beserta perisainya, adalah lambang kebulatan tekad perjuangan

rakyat Provinsi Sumatera Utara melawan imperialisme, kolonialisme,

feodalisme dan komunisme.

2. Batang bersudut lima, perisai dan rantai, melambangkan kesatuan

masyarakat di dalam membela dan mempertahankan Pancasila.

3. Pabrik, pelabuhan, pohon karet, pohon sawit, daun tembakau, ikan.

daun padi dan tulisan “SUMATERA UTARA”, melambangkan daerah

yang indah permai, mashur dengan kekakayaan alamnya yang berlimpah-

limpah.

4. Tujuh belas, kuntum kapas, delapan sudut sarang laba-laba

dan empat puluh lima butir padi, menggambarkan tanggal, bulan dan

tahun kemerdekaan RI.

5. Tongkat di bawah kepalan tangan, melambangkan watak

kebudayaan yang mencerminkan kebesaran bangsa, patriotisme,

pencinta dan pembela keadilan.

6. Bukit barisan yang berpuncak lima, melambangkan tata

kemasyarakatan yang berkepribadian luhur, bersemangat persatuan,

kegotong-royongan yang dinamis.

Motto Daerah , adalah Tekun Berkarya, Hidup Sejahtera, Mulia Berbudaya.

7

2.3 Letak Geografis Sumatera Utara

Wilayah Provinsi Sumatera Utara terletak pada 0º 50' LS - 4º 40' LU dan

96º 40' - 100º 50' BT. Luas daratan Provinsi Sumatera Utara 71.680 km² dan total

luas wilayah keseluruhan 72.981,23 km2.

Terdapat 419 pulau di propisi Sumatera Utara. Pulau-pulau terluar adalah

pulau Simuk (kepulauan Nias), dan pulau Berhala di selat Sumatera (Malaka).

Kepulauan Nias terdiri dari pulau Nias sebagai pulau utama dan pulau-pulau kecil

lain di sekitarnya. Kepulauan Nias terletak di lepas pantai pesisir barat

di Samudera Hindia. Pusat pemerintahan terletak di Gunung Sitoli. Kepulauan

Batu terdiri dari 51 pulau dengan 4 pulau besar: Sibuasi, Pini, Tanahbala,

Tanahmasa. Pusat pemerintahan di Pulautelo di pulau Sibuasi. Kepulauan Batu

terletak di tenggara kepulauan Nias. Pulau-pulau lain di Sumatera Utara adalah

Imanna, Pasu, Bawa, Hamutaia, Batumakalele, Lego, Masa, Bau, Simaleh,

Makole, Jake, dan Sigata, Wunga.

Sumatera Utara dibagi kepada 25 kabupaten, 8 kota (dahulu kotamadya),

325 kecamatan, dan 5.456 kelurahan/desa.

Batas adminstratif dari Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

Sebelah Utara : Provinsi Aceh dan Selat Malaka.

Sebelah Timur : Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Barat, dan Samudera

Indonesia

Sebelah Selatan : Provinsi Aceh dan Samudera Indonesia

Sebelah Barat : Selat Malaka

8

2.4 Keadaan Lingkungan

2.4.1 Keadaan Sosial, Ekonomi dan Budaya

Sumatera Utara merupakan provinsi keempat terbesar jumlah penduduknya

di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Menurut hasil

pencacahan lengkap Sensus Penduduk (SP) 1990, penduduk Sumatera Utara

berjumlah 10,81 juta jiwa, dan pada tahun 2010 jumlah penduduk Sumatera Utara

telah meningkat menjadi 12,98 juta jiwa. Kepadatan penduduk Sumatera Utara

pada tahun 1990 adalah 143 jiwa per km² dan pada tahun 2010 meningkat menjadi

178 jiwa per km².

Kadar Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Sumatera Utara setiap tahunnya

tidak tetap. Pada tahun 2000 TPAK di daerah ini sebesar 57,34 persen, tahun 2001

naik menjadi 57,70 persen, tahun 2002 naik lagi menjadi 69,45 persen.

Mata pencaharian penduduk di Provinsi Sumatera Utara mayoritas adalah di

bidang pertanian. Sebagian kecil lainnya bekerja sebagai TNI, Pegawai Negeri

Sipil dan Swasta.

Provinsi Suamtera Utara memiliki keanekaragaman baik dalam hal agama,

budaya, dan suku. Dimana terdapat beberapa agama diantaranya Islam, Kristen

Protestan, Khatolik, Hindu, Budha, Konghucu, Parmalim, dan Aminisme. Suku

Batak mendominasi diantaranya Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun,

Batak Pakpak, Batak Angkola, Batak Mandailing lalu Suku Melayu , Suku Nias,

Suku Minangkabau, Suku Tionghoa, Suku Tamil, Suku Jawa, dan Suku Aceh.

Walau beranekaragam, kehidupan sosial di Provinsi Sumatera Utara khususnya

kota Medan sebagai ibukota provinsi tentram dan damai.

9

Beberapa daerah wisata dan peninggalan terdapat di sumatera utara

diantaranya:

1. Istana Maimun

Suku melayu sangat dominan keberadaannya di Kota Medan, dikarenakan

berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Suku melayu juga berpartisipasi dalam

menghadapi penjajah, ini ditandai dengan adanya Istana Raja Melayu di kota

Medan yaitu Istana Maimun.

Gambar.2.2 Istana Maimun.

2. Candi Bahal

Selain Kerajaan Melayu, Sumatera Utara juga memiliki peninggalan Candi yang

terletak di daerah Padang Lawas. Dengan adanya peninggalan Candi, dapat kita

artikan kerajaan Hindu maupun Budha juga berperan dalam melawan penjajah di

Sumatera Utara.

10

Gambar. 2.3 Candi Bahal

3. Danau Toba

Danau yang terbentuk akibat dari vuklakisme, dan termasuk dalam

danau terbesar se-Asia, dimana dikelilingi oleh 7 Kabupaten

diantaranya Tanah Karo, Simalungun, Dairi, Humbahas, Samosir,

Toba Samosir,Tapanuli Utara.

Gambar.2.4 Danau Toba

4. Air terjun Sipiso-piso

Merupakan air terjun terbesar di Sumatera Utara dan berada di

Kecamatan Merek, Kabupaten Tanah Karo.

11

Gambar.2.5 Air Terjun Sipiso-piso

5. Mejan

Mejan adalah patung batu, merupakan kebanggaan dan kemasyuran

Suku Pakpak yang mengandung nilai budaya yang sangat tinggi .

Mejan juga merupakan lambang kebesaran suku / marga Pakpak.

Jaman dahulu fungsi mejan dijadikan sebagai benteng pertahanan

terhadap musuh yang akan masuk ke suatu daerah atau kampung.

Konon pada jaman dahulu Mejan dapat bersuara apabila musuh datang

memasuki kampung . Mejan juga bersuara apabila suatu kampung

akan mengalami suatu kejadian. Mengapa mejan bisa bersuara ?

Karena Mejan pada jaman dahulu diyakini ada Nanggurunya (

Pengian / Pengisi batu mejan ) . Nangguru yang tinggal di batu

Mejan itu adalah Roh Nenek Moyang yang dipanggil melalui suatu

ritual. Membuat mejan membutuhkan waktu yang sangat lama ,biaya

yang sangat besar dan syarat-syarat spritual . Mejan sangat diyakini

suku Pakpak dan dapat dibuktikan hasyatnya. Kampung yang memiliki

12

mejan terbukti tidak mudah dimasuki musuh. Contohnya seseorang

yang akan masuk suatu kampung yang memiliki Mejan dan

mempunyai maksud yang tidak baik dapat berkeliling kampung tanpa

tahu arah dan tujuan .

Gambar.2.6 Mejan di Kab. Pakpak Bharat

2.4.2 Status, Fungsi dan Tata guna Lahan

Jenis batuan yang ada di Sumatera Utara jika dilihat Dari Peta Geologi dan

Potensi Bahan Galian Sulawesi Utara (Dep. Pertambangan dan Energi, Tahun

1995) berdasarkan faktor Lithologi, wilayah Sumatera Utara terdiri dari jenis

batuan: Alluvium, Basalt, Tefra, Andesit.

Di Sumatera Utara saat ini terdapat dua taman nasional, yakni Taman

Nasional Gunung Leuser dan Taman Nasional Batang Gadis. Menurut Keputusan

Menteri Kehutanan, Nomor 44 Tahun 2005, luas hutan di Sumatera Utara saat ini

3.742.120 hektare (ha). Yang terdiri dari Kawasan Suaka Alam/Kawasan

Pelestarian Alam seluas 477.070 ha, Hutan Lindung 1.297.330 ha, Hutan Produksi

Terbatas 879.270 ha, Hutan Produksi Tetap 1.035.690 ha dan Hutan Produksi

yang dapat dikonversi seluas 52.760 ha.

13

Sektor pertanian Sumatera Utara dapat dideskripsikan menjadi 5 (lima) sub

sektor, yakni

 sub sektor tanaman pangan,

 sub sektor perkebunan,

 sub sektor kehutanan,

 sub sektor peternakan, dan sub sektor perikanan.

2.5 Struktur Organisasi Dinas Pertambagan dan Energi Provinsi Sumatera

Utara.

Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh seorang Gubernur dan Wakil

Gubernur yang dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari dibantu oleh aparatur

Pemerintah Daerah meliputi Sekretariat Daerah (Setda), Dinas Instansi serta

Perangkat Daerah lainnya. Kantor Setda Provinsi sebagai pusat pemerintahan

terletak di Jalan Diponegoro No.31 Medan.

Dinas Pertambagan dan Energi Provinsi dipimpin oleh seorang Kepala

Dinas yang bertanggung jawab sepenuhnya atas jalannya kegiatan operasional

disektor pertambangan, energi dan SDM. Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan

tanggung jawab demi kelancaran pelaksanaan tugas, maka Dinas Pertambagan

Energi dan SDM membentuk 4 (empat) Bidang yang dipimpin seorang Kepala

Bidang yang membidangi tugas dan fungsinya masing – masing yaitu :

1. Bidang Pertambangan Umum

2. Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral

3. Bidang Listrik dan Pemanfaatan Energi

4. Bidang Minyak dan Gas Bumi

14

Gambar.2.7 Struktur Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi
Provinsi Sumatera Utara.

15

2.6 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pertambangan

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pertambangan Umum

sebagaimana terdapat pada Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2011 Tentang

Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pertambangan dan Energi

Provinsi Sumatera Utara, pada Bagian Ketiga Pasal 5 Ayat 1 s/d 4 yaitu:

1) Kepala Bidang Pertambangan Umum menyelenggarakan urusan

Pemerintah di bidang pelayanan perijinan, pembinaan usaha dan

pengawasan pertambangan umum dan panas bumi.

2) Kepala Bidang Pertambangan Umum menyelenggarakan fungsi :

a. Penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup Bidang Pertambangan

Umum;

b. Penyelenggaraan arahan bimbingan kepada pejabat struktural pada lingkup

Bidang Pertambangan Umum;

c. Penyelenggaraan instruksi pelaksanaan tugas lingkup Bidang

Pertambangan Umum;

d. Penyelenggaraan penyusunan program kegiatan lingkup Bidang

Pertambangan Umum;

e. Penyelenggaraan pelaksanaan perijinan, pembinaan usaha dan pengawasan

pertambangan umum panas bumi;

f. Penyelenggaraan pengelolaan data dan informasi mineral, batubara dan

panas bumi serta pengusahaan sistem informasi geografis wilayah kerja

pertambangan;

16

g. Penyelenggaraan evaluasi pelayanan perijinan, pembinaan usaha dan

pengawasan pertambangan umum dan panas bumi;

h. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesusai

bidang tugas dan fungsinya;

i. Penyelengraan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Dinas,

sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

j. Penyelenggaraan pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas

dan fungsinya, sesuai Stadar yang ditetapkan.

3) Kepala Bidang Pertambangan Umum, mempunyai uraian tugas:

a. Menyelenggarakan penyusunan kebijakan di bidang mineral, batubara dan

panas bumi;

b. Menyelenggarakan penyusunan data dan informasi usaha pertambangan

mineral dan batubara serta panas bumi lintas Kabupaten/Kota;

c. Menyelenggarakan pemberian ijin usaha pertambangan mineral, batubara

dan panas bumi pada wilayah lintas Kabupaten/Kota dan paling jauh 12

(dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke

arah perairan kepulauan;

d. Menyelenggarakan pemberian ijin usaha pertambangan mineral, batubara

untuk produk yang berdampak lingkungan langsung lintas

Kabupaten/Kota dan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis

pantai kearah laut lepas dan/atau kearah perairan kepulauan;

e. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ijin usaha

pertambangan mineral, batubara dan panas bumi pada wilayah lintas

17

Kabupaten/Koata dan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis

pantai kearah laut lepas dan/atau kearah perairan kepulauan;

f. Menyelenggarakan pemberian ijin badan usaha jasa pertambangan

mineral, batubara dan panas bumi dalam rangka PMA dan PMDN lintas

Kabupaten/Kota;

g. Menyelenggarakan pengelolaan, pembinaan dan pengawasan keselamatan

dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi dan

pasca tambang konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha

pertambangan mineral, batubara dan panas bumi pada wilayah

Kabupaten/Kota atau yang berdampak regional;

h. Menyelenggarakan pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan

ijin usaha jasa pertambangan mineral, baubara dan panas bumi dalam

rangka penanaman modal lintas Kabupaten/Kota;

i. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pengusahaan KP ( Kuasa

Pertambangan) lintas Kabupaten/Kota;

j. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan keselamatan dan

kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi dan pasca

tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap KP lintas

Kabupaten/Kota;

k. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ijin usaha

pertambangan mineral dan batubara untuk operasi produksi, serta yang

berdampak lingkungan langsung lintas Kabupaten/Kota;

18

l. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi mineral, batubara dan
panas bumi serta pengusahaan dan SIG wilayah kerja pertambangan di
wilayah provinsi;

m. Menyelenggarakan penetapan potensi panaas bumi serta neraca sumber
daya dan cadangan mineral dan batubara di wilayah provinsi;

n. Menyelenggarakan pengangkatan dan pembinaan Inspektur Tambang serta
pembinaan jabatan fungsional;

o. Menyelenggarakan evaluasi rencana pengelolaan lingkungan dan rencana
pemantauan lingkungan serta analisa mengenai dampak lingkungan;

p. Menyelenggarakan pengkoordinasian perijinan dan pengawasan
penggunaan bahan peledak di wilayah tambang sesuai dengan
kewenangannya;

q. Menyelenggarakan pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi
terhadap pemegang IUP, IPR, atau IPK lintas Kabupaten/Kota;

r. Menyelenggarakan proses pengesahan Kepala Teknik Tambang yang
diangkat oleh perusahaan sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap
semua kegiatan dilapangan;

s. Menyelenggarakan proses pemberian ijin Kartu Ijin Meledakkan (KIM);

t. Menyelenggarakan proses perijinan gudang bahan peledak untuk kegiatan
usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi.

4) Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),
dan ayat (3) Kepala Bidang Pertambangan Umum dibantu oleh :

a. Seksi perijinan;

b. Seksi Pembinaan Usaha;

c. Seksi Pertambangan Umum.

19

2.7 Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Perizinan Dan Pengawasan

A. Seksi Perijinan mempunyai tugas :

a. Melaksanakan pembinaan pegawai pada lingkup Seksi Perijinan;

b. Melaksanakan arahan dan bimbingan kepada pegawai pada lingkp

Seksi Perijinan;

c. Melaksanakan Instruksi pelaksanaan tugas lingkuo Seksi perijinan;

d. Melaksanakan penyusunan dan peyempurnaan standard

Operasional Prosedur (SOP);

e. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data

informasi usaha pertambangan mineral dan batubara serta panas

bumi lintas Kabupaten/Kota;

f. Melaksanakan pengkajian dan pemeriksaan berkas, dan koordinasi

dalam rangka pemberian ijin usaha pertambangan mineral,

batubara dan panas bumi pada wilayah lintas Kabupaten/Kota

paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai kearah

laut lepas;

g. Melaksanakan pengkajian dan pemeriksaan berkas, evaluasi

standar nasional pengolahan lingkungan, pengkoordinasian,

pemberian ijin usaha pertambangan mineral dan batubara untuk

operasi produksi, yang berdampak lingkungan langsung lintas

Kabupaten/Kota;

h. Melaksanakan pengkajian dan pemeriksaan berkas,

pengkoordinasian, pemberian ijin badan usaha jasa pertambangan

20

mineral, batubara dan panas bumi dalam rangka PMA dan PMDN

lintas Kabupaten/Kota;

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Pertambangan Umum, sesuai dengan bidang tugasnya;

j. Melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala

Bidang Pertambangan Umum, seusai dengan bidang tugasnya;

k. Melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas

pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Bidang

Pertambangan Umum, sesuai standar yang ditetapkan.

B. Seksi Pengawasan mempunyai tugas ;

a. Membantu dan bertangung jawab kepada Kepala Bidang;

b. Melakukan Pengawasan dan Pembinaan terhadap semua kegiatan

yang dikenakan Pajak dan Retribusi dibidang Pertambangan,

Energi dan Sumber Daya Mineral;

c. Melakukan Pengawasan dan Pembinaan terhadap Usaha

Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral;

21

III. TINJAUAN PUSTAKA

3.1 Bahan Galian

3.1.1 Pengertian Bahan Galian

Bahan galian adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang

memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serrta susunan kristal teratur atau

gabungannya yang membentuk batuan, logam, non logam, maupun radio aktif

serta endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa-

sisa tumbuh-tumbuhan. Bahan galian merupakan sumber daya alam yang tidak

dapat diperbaharui. Hal tersebut dikarenakan proses pembentukan yang

membutuhkan waktu yang sangat lama dan untuk memperolehnya pun

membutuhkan ilmu dan cara khusus. Bahan galian terjadi dan dapat ditemukan di

dalam kerak bumi atau lapisan – lapisan batuan yang dimensi dan penyebarannya

tidak teratur dan tidak mengenal batas wilayah administratif. Pengelolaan dan

pemanfaatan bahan galian terutama dalam proses pengambilannya beresiko tinggi

dan dapat merusak lingkungan apabila cara dan teknologi yang digunakan tidak

tepat. Akan tetapi, karena mempunyai nilai ekonomi yang cukup menjanjikan

maka penambangan bahan galian tetap berlangsung.

3.1.2 Penggolongan Bahan Galian

Dalam Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan

mineral dan batubara. yang dijabarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 23

tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan

Batubara, bahwa Komoditas Tambang dibagi dalam 5 (lima) golongan yaitu;

22

a. Mineral Radio Aktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan

galian radio aktif lainya;

b. Mineral Logam Meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas,

tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangaan, platina, bismut,

molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit,

antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yitrium, magnetit, besi,

galena, alumina, niobium, zirkonnium, ilmenit, khorm, erbium, ytterbium,

dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodymium, hafnium,

scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium,

selenium, telluride, stronium, germanium, dan zenotin;

c. Mineral Bukan Logam meliputi intan, korondum, grafit, arsen, pasir kuarsa,

fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika,

magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar,

bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit,

tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu clay, dan batu gamping untuk semen;

d. Batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome,

tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit,

basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert

cristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkesikan, gamet, giok, agat, diorit,

topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai ayak

tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan

timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu

gamping, onik, pasir laut,dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral

23

logam atau usur mineral bukan logam dalam jumlah yang berati ditinjau dari

segi ekonomi pertambangan dan;

e. Batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut

3.2 Cadangan

Cadangan adalah jumlah berat atau volume endapan mineral atau batubara

yang mempunyai nilai ekonamis untuk ditambang.

Istilah cadangan pada pertambangan antara lain :

a) Cadangan hipotetik adalah cadangan yang belum ditemukan tetapi

beralasan untuk ditemukan pada suatu wilayah pertambangan.

b) Cadangan terkira adalah cadangan yang secara geologi keberadaannya

mempunyai tingkat kayakinan rendah.

c) Cadangan terduga adalah cadangan hasil penafsiran berdasarkan sebagian

besar dari informasi geologi dilengkapi dengan beberapa contoh singkapan

secara kuantitatif.

d) Cadangan tertambang adalah bagian cadangan mineral atau batubara yang

layak ditambang dengan teknologi saat ini.

3.3 Pertambangan

3.3.1 Pengertian Pertambangan

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam

rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang

meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, study kelayakan, konstruksi,

24

penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta

kegiatan pasca tambang.

Wilayah Pertarnbangan adalah wilayah yang memiliki potensi mineral atau

batubara dan tidak terikat dengan, batasan administrasi pemerintahan yang

merupakan bagian dari tata ruang nasional.

Wilayah Pertambangan ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan

pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia. Penetapan Wilayah Pertambangan dilaksanakan dengan:

a. Secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab;

b. Secara terpadu dengan rnemperhatikan pendapat dari Instansi Pemerintah

terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan

sosial budaya, serta berwawasan lingkungan; dan

c. Dengan rnemperhatikan aspirasi daerah. Pemerintah pusat dan pemerintah

daerah wajib melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka

penyiapan Wilayah Pertambangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai batas, luas, dan rnekanisme penetapan Wilayah

Penambangan diatur dengan peraturan pemerintah.

Wilayah Pertambangan terdiri atas:

a. WUP (Wilayah Usaha Pertambangan).

b. WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat).

c. WPN (Wilayah Pencadangan Negara).

25

3.3.2 Tahapan kegiatan dalam Pertambangan

Tahapan kegiatan pertambangan meliputi kegiatan Penyelidikan umum,

Eksplorasi, Studi Kelayakan, Konstruksi, Penambangan, Pengolahan/Pemurnian,

Pengangkutan, Penjualan dan Reklamasi serta Kegiatan Pascatambang.

 Penyelidikan Umum adalah penyelidikan secara geologi umum atau geofisika,

di daratan, perairan dan foto udara terhadap segala sesuatu yang ada di bumi

dengan maksud untuk membuat peta geologi secara umum atau untuk

menetapkan tanda-tanda adanya kandungan bahan galian di suatu wilyah,

penyelidikan umum dilaksankan dengan cara ; sumur uji, pemboran uji, parit

uji, mendulang dan foto udara. Data yang diperoleh dari penyelidikan umum

masih kasar yang meliputi ; lokasi endapan, jenis endapan, nama endapan dan

taksiran kualitas atau kadar.

 Eksplorasi adalah segala penyelidikan pertambangan untuk mengetahui secara

teliti tentang penyebaran endapan bahan galian, besar cadangan dan nilai

cadangan, eksplorasi dilaksanakan dengan cara ; pemboran, sumur uji,

trowongan dan shaft, data yang diperoleh antara lain ; kualitas atau kadar,

penyebaran kadar, bentuk dan letak serta ukuran dan sifat cadangan.

 Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk

memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk

menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk

analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatamnbang.

26

 Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan

pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian

dampak lingkungan.

 Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk

memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya, ada dua

sistem penambangan yaitu :

a) sistem tambang terbuka dan ;

b) sistem tambang bawah tanah.

 Pengolahan/Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk

meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan

memperoleh mineral ikutan, ada beberapa cara dalam melakukan

pengolahan/pemurnian antara lain :

a) Commminution adalah penghancuran atau pengecilan ukuran, alat yang

digunakan : Crusher dan Grainder.

b) Sizing adalah proses pemisahan mineral berdasarkan ukuran butir, sizing

dilakukan dengan cara : Screening dan Classifying.

c) Concetration dilakukan dengan cara : pemisahan dengan pencucian,

pemisahan berdasarkan perbedaan berat isi, Pemisahan berdasarkan sifat

fisik permukaan butiran, Pemisahan berdasarkan sifat magnit mineral,

electrostatik Separator.

d) Dewatering adalah proses pengurangan air dari hasil konsentrasi,

prosesnya dilakukan dengan cara : pengentalan, penyaringan dan

pengeringan.

27

 Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan

mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan

dan pemurnian sampai tempat penyerahan atau dipasarkan,

a) pengangkutan laut menggunakan : tug boat dan tongkang serta kapal laut.

b) pengangkutan didarat memnggunakan : Dump truck dan belt conveyor.

c) Pengankutan udara menggunakan : pesawat udara.

 Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil

pertambangan mineral atau batubara baik di dalam negeri atau di luar negeri.

 Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha

pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas

lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

 Kegiatan Pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah

kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau

seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan

alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah

penambangan.

3.3.3 Wilayah Usaha Pertambangan.

Wilayah Usaha Pertambangan adalah bagian dari Wilayah Pertambangan

yang telah memiliki ketersediaan data potensi, atau informasi geologi. Wilayah

Pertambangan sebagai bagian dari tata ruang nasional merupakan landasan bagi

penetapan kegiatan pertambangan.

Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan dilakukan oleh Pemerintah

setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan disampaikan secara tertulis

28

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan berkoordinasi

dengan pemerintah daerah yang bersangkutan berdasarkan data dan informasi

yang dimiliki Pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah dapat melimpahkan

sebagian kewenangannya dalam penetapan Wilayah Usaha Pertambangan kepada

pemerintah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Wilayah Izin Usaha Pertambangan adalah wilayah yang diberikan kepada

pemegang Izin Usaha Pertambangan.

Satu Wilayah Usaha Pertambangan terdiri atas satu atau beberapa Wilayah Izin

Usaha Pertambangan yang berada pada lintas wilayah provinsi, lintas wilayah

kabupaten / kota atau dalam satu wilayah kabupaten atau kota.

Luas dan batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral logam dan batubara

ditetapkan oleh Pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah berdasarkan

kriteria yang dimiliki oleh Pemerintah. Kriteria untuk menetapkan satu atau

beberapa Wilayah Izin Usaha Pertambangan dalam satu Wilayah Usaha

Pertambangan adalah sebagai berikut:

a. Letak geografis;

b. Kaidah konservasi;

c. Daya dukung lindungan lingkungan;

d. Optimalisasi sumber daya mineral atau batubara;

e. Tingkat kepadatan penduduk.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan batas dan luas Wilayah Izin

Usaha Pertambangan diatur dengan peraturan pemerintah.

29

3.3.4 Wilayah Pertambangan Rakyat.

Wilayah Pertambangan Rakyat adalah bagian dari Wilayah Pertambangan

tempat di lakukan kegiatan.

Usaha Pertambangan Rakyat kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam

suatu Wilayah Pertambangan Rakyat. Wilayah Pertambangan Rakyat ditetapkan

oleh Bupati / walikota setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah kabupaten / kota.

Kriteria untuk menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat adalah. sebagai

berikut:

a. Mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan / atau di

antara tepi dan tepi sungai.

b. Mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal

2l5 meter.

c. Endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba.

d. Luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 hektare.

e. Menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang.

f. Merupakan wilayah atau tempat kegiatan tarnbang rakyat yang sudah dikerjakan

sekurang – kurangnya 15 tahun.

Dalam menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat Bupati / Walikota

berkewajiban melakukan pengumuman mengenai rencana Wilayah Pertambangan

Rakyat kepada masyarakat secara terbuka. Wilayah atau tempat kegiatan tambang

rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai Wilayah

30

Pertambangan Rakyat diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai Wilayah

Pertambangan Rakyat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman, prosedur, dan penetapan Wilayah

Pertambangan Rakyat diatur dengan peraturan pemerintah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan mekanisme penetapan Wilayah

Pertambangan Rakyat diatur dengan peraturan daerah kabupaten / kota.

3.3.5 Wilayah Pencadangan Negara

Wilayah Pencadangan Negara adalah bagian dari Wilayah Pertambangan

yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional. Untuk kepentingan

strategis nasional, Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia dan dengan memperhatikan aspirasi daerah menetapkan

Wilayah Pencadangan Nasional sebagai daerah yang dicadangkan untuk

komoditas tertentu dan daerah konservasi dalam rangka menjaga keseimbangan

ekosistem dan lingkungan.

Wilayah Pencadangan Nasional yang ditetapkan untuk komoditas tertentu dapat

diusahakan sebagian luas wilayahnya dengan persetujuan Dewan Perwakilan

Rakyat Republik Indonesia.

Wilayah Pencadangan Nasional yang ditetapkan untuk konservasi ditentukan

batasan waktu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Wilayah yang akan diusahakan menjadi Wilayah Percadangan Nasional harus

berubah statusnya menjadi Wilayah Usaha Pertambangan Khusus.

31

Perubahan status Wilayah Pencadangan Nasional menjadi Wilayah Usaha

Pertambangan Khusus, dapat dilakukan dengan mempertimbangkan:

a. Pemenuhan bahan baku industri dan energi dalam negeri.

b. Sumber devisa Negara.

c. Kondisi wilayah didasarkan pada keterbatasan sarana dan prasarana.

d. Berpotensi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

e. Daya dukung lingkungan.

f. Penggunaan teknologi tinggi dan modal investasi yang besar.

3.4 Izin Usaha Pertambangan

3.4.1 Pengertian Izin Usaha Pertambangan

Izin usaha pertambangan adalah pemberian izin untuk melakukan usaha

pertambangan kepada orang pribadi atau badan yang diberikan oleh Pemerintah

Daerah. Izin Usaha Pertambangan diberikan dalam bentuk surat keputusan Izin

Usaha Pertambangan.

Izin Usaha Pertambangan terdiri atas dua tahap:

1. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan

umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.

2. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi meliputi kegiatan

konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta

pengangkutan dan penjualan.

Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan pemegang Izin Usaha

Pertambangan Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruhnya.

32

Izin Usaha Pertambangan diberikan oleh:

1. Bupati / Walikota apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan berada di

dalam satu wilayah kabupaten / kota;

2. Gubernur apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan berada pada lintas

wilayah kabupaten / kota dalam 1 provinsi setelah mendapatkan

rekomendasi dari Bupati / Walikota setempat sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang – undangan.

3. Menteri apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan berada pada lintas

wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan

Bupati / Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang – undangan.

Izin Usaha Pertambangan diberikan kepada:

a. Badan usaha.

b. Koperasi.

c. Perseorangan.

Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi meliputi kegiatan Penyelidikan

umum, Eksplorasi, dan Study kelayakan wajib memuat ketentuan sekurang

kurangnya:

a. Nama perusahaan.

b. Lokasi dan luas wilayah.

c. Rencana umum tata ruang.

d. Jaminan kesungguhan.

e. Modal investasi.

33

f. Perpanjangan waktu tahap kegiatan.

g. Hak dan kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan.

h. Jangka waktu berlakunya tahap kegiatan.

i. Jenis usaha yang diberikan.

j. Rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar

wilayah pertambangan.

k. Perpajakan.

l. Penyelesaian perselisihan.

m. Iuran tetap dan iuran eksplorasi.

n. Amdal.

Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi meliputi kegiatan Konstruksi,

Penambangan, Pengolahan dan Pemurnian wajib memuat ketentuan sekurang –

kurangnya.

a. Nama perusahaan.

b. Luas wilayah.

c. Lokasi penambangan.

d. Lokasi pengolahan dan pemurnian.

e. Pengangkutan dan penjualan.

f. Modal investasi.

g. Jangka waktu berlakunya Izin Usaha Pertambangan.

h. Jangka waktu tahap kegiatan.

i. Penyelesaian masalah pertanahan.

j. Lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang.

34

k. Dana jaminan reklamasi dan pasca tambang.

i. Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan.

l. Hak dan kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan.

m. Rencana pengembangan dan pernberdayaan masyarakat di sekitar

wilayah pertambangan.

n. Perpajakan.

o. Penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan

iuran produksi.

p. Penyelesaian perselisihan.

q. Keselamatan dan kesehatan kerja.

r. Konservasi mineral atau batubara.

s. Pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam negeri.

t. Penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan

yang baik.

u. Pengembangan tenaga kerja Indonesia.

v. Pengelolaan data mineral atau batubara.

w. Penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi

pertambangan mineral atau batubara.

Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi meliputi kegiatan Penyelidikan

umum, Eksplorasi, dan Study kelayakan Izin Usaha Pertambangan diberikan

untuk satu jenis mineral atau batubara.

Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi meliputi kegiatan

Penyelidikan umum, Eksplorasi, dan Study kelayakan Izin Usaha Pertambangan

35

menemukan mineral lain di dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang

dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.

Pemegang Izin Usaha Pertambangan mengusahakan mineral adalah Izin

Usaha Pertambangan Operasi Produksi meliputi kegiatan Konstruksi,

Penambangan, wajib mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan baru

kepada Menteri, Gubernur, dan Bupati / Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi meliputi kegiatan

Konstruksi, Penambangan, dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan

mineral lain yang ditemukan tersebut.

Pemegang Izin Usaha Pertambangan yang tidak berminat untuk

mengusahakan mineral lain yang ditemukan wajib menjaga mineral lain tersebut

agar tidak dimanfaatkan pihak lain.

Izin Usaha Pertambangan untuk mineral lain dapat diberikan kepada

pihak lain oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati / Walikota sesuai dengan

kewenangannya.

3.4.2 Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi.

Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam

dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama delapan tahun.

Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan

logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu tiga tahun dan mineral

bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama tujuh

tahun.

36

Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat

diberikan dalam jangka waktu paling lama tiga tahun.

Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk pertambangan batubara dapat

diberikan dalam jangka waktu paling lama tujuh tahun.

Dalam hal kegiatan Eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang

Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara

yang tergali wajib melaporkan kepada pemberi Izin Usaha Pertambangan.

Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang ingin menjual

mineral atau batubara wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan

pengangkutan dan penjualan Izin sementara yang diberikan oleh Menteri,

Gubernur, atau Bupati / Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Mineral atau batubara yang tergali dalam hal kegiatan ekpolorasi dan

kegiatan study kelayakan, pemegang Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi yang

mendapatkan mineral atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepeda

pemberi Izin Usaha Pertambangan dikenai iuran produksi.

3.4.3 Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi.

Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi adalah izin usaha yang

diberikan setelah selesai pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk

melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.

Setiap pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dijamin untuk

memperoleh Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sebagai kelanjutan

kegiatan usaha pertambangannya.

37

Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dapat diberikan kepada badan usaha,

koperasi, atau perseorangan atas hasil pelelangan.

Pertambangan Tanpa Izin adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh

perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang

dalam operasinya tidak memiliki Izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan

perundang – undangan yang berlaku. Dengan demikian, izin, rekomendasi, atau

surat berbentuk apapun yang diberikan kepada perseorangan, sekelompok orang,

perusahaan atau yayasan oleh instansi pemerintah di luar ketentuan peraturan

perundang – undangan yang berlaku, dapat dikategorikan sebagai Pertambangan

Tanpa Izin.

Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin

untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat

dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

3.5 Dasar Hukum

Dasar hukum perizinan usaha pertambangan bahan galian Batuan di

Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33

ayat 3

”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh

negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan

Batubara (LN Tahun 1999 Nomor 4, TLN 4959).

38

c) Peraturan pemerintah republik indonesia Nomor 23 tahun 2010 Tentang

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

d) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2011 Tentang

Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perijinan Kepada Badan Pelayanan

Perijinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara.

39

IV. PEMBAHASAN

4.1 Geologi Provinsi Sumatera Utara

4.1.1 Morfologi Sumatera Utara

Satuan morfologi Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 3 satuan morfologi

antara lain :

 Satuan morfologi daratan, dimana terdapat dua pesisir daratan yaitu

timur dan barat, dimana timur adalah pesisir mulai dari langkat sampai

dengan Labuhan Batu, sedangkan pesisir barat .

 Satuan morfologi perbukitan yang berjajar di bagian tengah Sumatera

Utara, yang kita kenal dengan Bukit Barisan.

 Satuan morfologi pegunungan yang meliputi gunung Sinabung,

Sibayak, Pusu Buhit dan lainnya.

4.1.2 Stratigrafi Sumatera Utara

Pola geologi dan tatanan stratigrafi regional cekungan Sumatra Utara

secara umum telah banyak diketahui berkat hasil aktivitas eksplorasi minyak dan

gas alam serta pemetaan bersistem pulau Sumatra dalam skala 1:250.000. Keith

(1981)dalam google.co.id cekungan sumatera membuat pembagian stratigrafi

Tersier Cekungan Sumatra Utara menjadi tiga kelompok yaitu Kelompok I

sebagai fase tektonik, pengangkatan dan pengerosian, berumur Eosen hingga

Oligosen Awal. Kelompok II merupakan fase genang laut yang dimulai dengan

pembentukan formasi-formasi dari tua ke muda yaitu Formasi Butar, Rampong,

Bruksah, Bampo, Peutu dan Formasi Baong. Kelompok III adalah perioda regresif

dengan pembentukan kelompok Lhoksukon.

40

Satuan formasi yang ada di Cekungan Sumatera Utara dari yang tua ke

yang paling muda yaitu:

1. Formasi Butar, pembawa endapan bitumen padat, berumur Oligosen akhir

hingga miosen awal, mengandung 3 lapisan pembawa endapan bitumen

padat, berada disekitar daerah Tigabinanga.

2. Formasi Rampong, selaras dengan formasi Butar pembawa endapan bitumen

padat, juga berada di sekitar tigabinanga.

3. Formasi Bruksah, terutama terdiri dari batupasir dan konglomerat basal

berumur Oligosen. Perkiraan ketebalan sekitar 500m dan berada sekitar

2000m dibawah permukaan dasar laut.

4. Formasi Bampo (Tib), terdiri atas batulu mpur berwarna hitam dan

engandung pirit berumur Oligosen akhir sampai Miosen Awal menindih

selaras Formasi Bruksah, diperkirakan mempunyai ketebalam 1000

sampai 1200m dan berada pada kedalaman 500 sampai 2000 m di bawah

permukaan laut

5. Formasi Peutu, didominasi oleh batupasir berumur Miosen Awal sampai

Miosen Tengah, berada di sekitar cekungan.

6. Formasi Baong, terdiri dari batulumpur gampingan berumur Miosen

Tengah berada sekitar cekungan.

4.1.3 Struktur Geologi Sumatera Utara

Secara litologi Sumatera Utara berada pada jalur sesar semangko, dimana

jalur sesar tersebut masuk pada tiga sekmen patahan yakni sekmen patahan Renun

41

melalui Kabupaten Dairi, Pakpak Bharat, Karo, Langkat, Tobasa, dan Humbang

Hasudutan. Kemudian sekmen patahan Toru yakni melintasi Kabupaten Tapanuli

Utara dan Tapanuli Tengah dan sekmen yang ketiga adalah patahan Angkola

meliputi Kabupaten Tapanuli Selatan dan Madina.

Akibat dari keadaan diatas Sumatera Utara termasuk dalam daerah rawan

gempa terutama daerah Sumatera Utara bagian barat dari utara ke selatan. Patahan

tersebut diatas juga dapat memicu aktivitas kegiatan vulkanisme, karena sebagian

besar daerah yang dilalui jalur patahan tersebut adalah daerah pegunungan.

4.2 Potensi Bahan Galian di Provinsi Sumatera Utara

Dalam Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral

dan batubara. yang dijabarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010

tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa

Komoditas Tambang dibagi dalam 5 (lima) golongan yaitu Radio Aktif, Mineral

Logam, Mineral Non Logam, Batuan dan Batubara, untuk Provinsi Sumatera

Utara sendiri hanya terdapat 3 (tiga) potensi bahan galian yaitu Batuan, Logam

dan Non Logam. Tidak menutup kemungkinan dikemudian hari ditemukan

potensi komoditas tambang selain ketiga potensi yang ada. Adapun potensi bahan

galian yang ada di Provinsi Sumatera Utara antara lain :

1. Potensi bahan galian Batuan yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara

meliputi :

a. Batu Gamping

Batu gamping merupakan batuan sedimen karbonat yang terdapat di alam

dengan rumus kimia CaCO3. Ciri khas dari batugamping yaitu bila ditetesi

42

dengan larutan HCl akan berbuih karena terjadi reaksi dan mengakibatkan

keluarnya gas CO2. Batu gamping banyak dimanfaatkan sebagai bahan

bangunan, industri kertas, bahan baku industri semen, keramik dan industri

gula. Batu gamping yang ada di Provinsi Sumatera Utara terdapat di

Kecamatan Barus (Cadangan hipotetik 900.000.000 Ton) dan Kecamatan

Sitahuis (cadangan hipotetik 18.000.000 Ton) Kabupaten Tapanuli Tengah,

Desa Siraisan ( cadangan hipotetik 6.250.000), Kecamatan Batang toru

(cadangan hipotetik 125.000.000 Ton) dan Kecamatan Batang Onan

(cadangan hipotetik 300.000.000 Ton) Kabupaten Tapanuli Selatan, di Desa

Tanjunh Naman (cadangan tereka 58.000.000 Ton) dan Desa Bukit Lawang

(cadangan hipotetik 58.000.000 Ton) Kecamatan Bahorok Kabupaten

Langkat, Kecamatan Lintong Nihuta( cadangan hipotetik 493.853.800 Ton),

Kecamatan Sipoholon (cadangan tereka 5.000.000 Ton), Kecamatan Tarutung

(cadangan tereka 5.700.000 Ton) Kabupaten Tapanuli Utara, Kecamatan

Payung ( cadangan terunjuk 9.293.000 Ton), Kecamatan Kuta Buluh

(cadangan tereka 1.522.233 Ton) Kabupaten Karo, Desa Penen Kabupaten

Deli Serdang (cadangan hipotetik 5.000.000 Ton), Kecamatan Balige

Kabupaten Tobasa (cadangan tereka 5.400.000 Ton).

b. Pasir Kwarsa

Terjadi sebagai rombakan batuan asam seperti granit, granodiorit sebagai

endapan sedimen lepas. Manfaat dari pasir kuarsa adalah sebagai komponen

alat listrik, gelas, kaca, pengeboran, pengolahan asbes, keramik, dll.

Keberadaan pasir kuarsa di provinsi Sumatera Utara berada di Kecamatan

43

Belige Kabupaten Tobasa ( cadangan hipotetik 318.000.000 Ton), Kecamatan

Sorkam Barat (cadangan hipotetik 47.240.000 Ton), Kecamatan Mela

(cadangan hipotetik 49.000.000 Ton), Kecamatan Lumut (cadangan hipotetik

400.000 Ton), Kecamatan Sibuluan (cadangan hipotetik 300.000 Ton)

Kabupaten Tapanuli Tengah, Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan

( cadangan hipotetik 464.000.000 Ton).

c. Batu Apung

Batu apung ialah istilah tekstural untuk batuan vulkanik yang merupakan lava

berbuih terpadatkan yang tersusun atas piroklastik kaca yang amat

mikrovesikular dengan dinding batuan beku gunung berapi ekstrusif yang

bergelembung, amat tipis dan tembus cahaya. Batu apung adalah produk

umum letusan gunung (pembentukan Plinius dann ignimbrit) dan umumnya

membentuk zona-zona di bagian atas lava silikat. Batu apung bervariasi

dalam hal kepadatannya menurut ketebalan bahan padat antar gelombang;

yang berada di Provinsi Sumatera Utara berada di kecamatan Sidempuan

Timur Kabupaten Tapanuli Selatan ( cadangan hipotetik 12.800.000 Ton),

Kecamatan Onan Ganjang (cadangan hipotetik 41.385.000 Ton) Kecamatan

Parmonangan ( cadangan Hipotetik 1.094.000 Ton) Kabupaten Tapanuli

Utara.

d. Lempung/ Tanah liat

Lempung merupakan hasil rombakan batuan yang lebih tua dengan butiran

halus dan kandungan mineral pengotor yang bervariasi. Tanah liat digunakan

sebagai bahan dasar pembuatan genteng dan batu bata. Bahan galian lempung

44

yang ada di Provinsi Sumatera Utara menyebar di Kecamatan Sipirok (

cadangan hipotetik 22.790.000 Ton), Kecamatan Sitahuis ( cadangan hipotetik

4.000.000 Ton), Kecamatan Sorkam Barat ( cadangan hipotetik 5.5-0.000

Ton) Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamtan Sibuluan ( cadangan hipotetik

7.000.000 Ton), Kecamatan Lumut ( cadangan hipotetik 1.000.000 Ton),

Kecamatan Sihaporas ( cadangan hipotetik 3.000.000 Ton), Kecamatan

Sitahuis ( cadangan hipotetik 2.500.000 Ton) Kabupaten Tapanuli Tengah,

Kecamatan Onan Ganjang Kabupaten Humbahas ( cadangan hipotetik

22.310.000 Ton), Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Utara (cadangan

hipotetik 2.300.000 Ton).

e. Trass

Trass merupakan hasil pelapukan endapan vulkanik sebagian besar

mengandung silica, besi dan alumina dengan ikatan gugus oksida. Sifat Trass

mempunyai warna putih kemerahan, kecoklatan, kehitaman, kelabu, kekuning

– kuningan, coklat tua, coklat muda, abu-abu. Dalam keadaan sendiri tidak

mempunyai sifat mengeras, bila ditambah kapur tohor dan air akan memiliki

masa seperti semen dan tidak larut dalam air. Hal ini disebabkan karena

senyawa silica aktif dan senyawa alumina reaktif. Trass yang ada di Provinsi

Sumatera Utara menyebar di Kecamatan Sidempuan Timur ( cadangan

hipotetik 34.000.000 Ton), Kecamatan Sosopan ( cadangan 20.000.000 Ton),

Kecamatan Sipirok( 8.300.000 Ton), Kecamatan Batang Angkola ( cadangan

hipotetik 3.750.000 Ton), Kecamatan P.Bolak ( cadangan hipotetik 7.000.000

Ton) Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sitahuis ( cadangan hipotetik

45

10.100.000 Ton), Kecamatan Sosor Godang (cadangan hipotetik 7.500.000

Ton) Kabupaten Tapanuli Tengah.

f. Andesit

Andesit termasuk jenis batuan beku kategori menengah sebagai hasil bentukan

lelehan magma diorit. Nama andesit sendiri diambil berdasarkan tempat

ditemukan, yaitu di daerah Pegunungan Andes, Amerika Selatan. Peranan

bahan galian ini penting sekali di sektor konstruksi, terutama dalam

pembangunan infrastruktur, seperti jalan raya, gedung, jembatan, saluran

air/irigasi dan lainnya. Dalam pemanfaatannya dapat berbentuk batu belah,

split dan abu batu. Sebagai negara yang sedang membangun, Indonesia

membutuhkan bahan galian ini setiap tahun. Andesit yang berada di Provinsi

Sumatera Utara terdapat di Kecamatan Sitahuis (cadangan hipotetik

28.000.000 Ton), Kecamatan Kolang ( cadangan hipotetik 55.000.000 Ton)

Kabupaten Tapanuli Tengah, Kecamatan Sipirok Kabupaten Padang Lawas

Utara ( cadangan hipotetik 11.250.000 Ton).

g. Granit

Terjadi dari proses pembekuan magma bersifat asam. Warna batuan beraneka

ragam tergantung komposisi meneral pembentuknya. Warnanya antara lain

warna merah hati, merah bata, abu-abu, dan putih keabuabuan. Manfaat dari

Granit adalah sebagai bahan bangunan, tegel, ornament, dll. Granit di wilayah

Provinsi Sumatera Utara terdapat di Kecamatan Batang Toru ( cadangan

hipotetik 47.000.000 Ton), Kecamatan Sipirok ( cadangan hipotetik 1.800.000

Ton), Kecamatan Batang Angkola ( cadangan hipotetik 320.000 Ton)

46

Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Bonan Dolok ( cadangan hipotetik

410.000.000 Ton), Kecamatan Sihaporas Batang (cadangan hipotetik 67.000

Ton) Kabupaten Tapanuli Tengah.

h. Diatomea

Berada di Kecamatan Pangururuan (cadangan hipotetik 130.694.000 ton),

Kecamatan Siminindo (cadangan tereka 2.000.000 ton), Kecamtan Pagaran

(cadangan hipotetik 2.000.000 ton) Kabupaten Samosir.

i. Marmer

Terjadi karena proses metamorfosa dari batu gamping, bermanfaat untuk

bahan bangunan, tegel, ornamen dll. Berada di Kecamatan Kuta Buluh

Kabupaten Karo dengan jumlah cadangan hipotetik 4.191.000 ton.

j. Obsidian

Berada di Kecamatan Tarutung dan Muara Kabupaten Tapanuli Utara denga

jumlah cadangan hipotetik 120.750 ton.

2. Potensi bahan galian Logam yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara

meliputi :

a. Emas

Emas merupakan jenis logam yang bersifat lunak dan mudah ditempa,

kekerasannya berkisar antara 2,3 – 5 skala Mohs, serta berat jenisnya

tergantung pada jenis dan kandungan logam lain yang berpadu dengannya.

Emas terbentuk dari proses magmatisme atau pengkonsentrasian di

permukaan. Beberapa endapan terbentuk karena proses metasomatisme

kontak dan larutan hidrotermal, sedangkan pengkosentrasian secara mekanis

47

menghasilkan endapan letakan atau placer. Kegunaan Emas sebagai standar

keuangan di banyak negara dan juga digunakan sebagai perhiasan dan

elektronik. Emas yang ada di Provinsi Sumatera Utara terdapat di dua

Kabupaten, yaitu Kabupaten Madina dimana sedang dilakukan eksplorasi

adapun cadangan terukur sekitar 57.420 ton, dan Kabupaten Tapanuli Selatan

juga sedang dilakukan eksplorasi.

b. Tembaga

Erat hubungannya dengan batuan vulkanis, kapur, dan intrusi batuan asam.

Mineral tembaga berada pada urat kuarsa berasosiasi dengan magnetit

(Fe2O3) dan hematit (Fe3O4) dapat dimanfaatkan untuk kabel listrik, pabrik

accu, perkakas, campuran logam untuk perhiasan. Menurut keterdapatannya

berada di Kota Nopan dengan cadangan terukur 865.000 ton dan di

Kecamatan M. Sipongi cadangan terukur sekitar 25.420 ton, ada beberapa

kabupaten yang diperkirakan adanya keterdapatan tembaga diantaranya

Kabupaten Labuhan Batu, Humbahas, dan Tapanuli Tengah.

c. Bauksit

Terjadi dari proses pelapukan (laterisasi) batuan induk yang mengandung

alumunium seperti granit. Sehingga keterdapatannya sangat erat dengan

batuan granit.Bermanfaat untuk bahan baku alumina untuk menghasilkan

aluminium, bata tahan api. Berada di Kecamatan Kota Pinang Kabupaten

Labuhan Batu dengan jumlah cadangan tereka 27.647.399 ton, di perkirakan

terdapat bauksit putih dan merah muda.

48

d. Timbal

Keterdapatan logam ini berdampingan dengan seng, di Sumatera Utara ada

beberapa lokasi diantaranya di Kecamatan Silima Pungga-pungga dan

Tigalingga Kabupaten Dairi, Kecamatan Kota Nopan ( cadangan terukur

800.000 ton), Muara Sipongi, Panyabungan Kabupaten Madina.

e. Mangan

Keterdapatannya berada di sekitar pantai timur Sumatera Utara ( Asahan dan

Labuhan Batu), dan juga perpotongan jalan Natal 23 Km barat daya

Kecamatan Natal Kabupaten Madina.

f. Timah

Keterdapatannya berada di lokasi 25Km barat laut Rantau Prapat dimana

dijumpai konsentrat dulang, sedangkan di desa Aek labil kecamatan Sibolga

Kabupaten Tapanuli Tengah Wolframit dijumpai dalam test pit.

3. Potensi bahan galian non Logam yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara

meliputi :

a. Bentonit

Bentonit adalah istilah pada lempung yang mengandung monmorillonit dalam

dunia perdagangan dan termasuk kelompok dioktohedral. Penamaan jenis

lempung tergantung dari penemu atau peneliti, misal ahli geologi, mineralogi,

mineral industri dan lain-lain. Bentonit dapat dibagi menjadi dua golongan

berdasarkan kandungan alu-munium silikat hydrous, yaitu activated clay dan

fuller's Earth. Activated clay adalah lempung yang kurang memiliki daya

pemucat, tetapi daya pemucatnya dapat ditingkatkan melalui pengolahan

49

tertentu. Sementara itu, fuller's earth digunakan di dalam fulling atau

pembersih bahan wool dari lemak. Bentonit yang ada di Kabupaten Minhasa

Tenggara tersebar di wilayah Kecamatan Sidempuan Timur (cadangan

hipotetik 25.000.000 Ton), Kecamatan Batang Angkola (cadangan hipotetik

20.000 Ton) Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Tarutung Kabupaten

Tapanuli Utara (cadangan hipotetik 2.000.000 Ton).

b. Belerang

Belerang atau sulfur adalah mineral yang dihasilkan oleh proses vulkanisme,

sifat fisik belerang antara lain ; mempunyai kristal berwarna kuning, kuning

kegelapan dan kehitam – hitaman, karena pengaruh unsur pengotornya dan

kekerasan dari belerang berkisar antara 1,5 – 2,5 skala Mohs. Penggunaan

belerang banyak digunakan di industri pupuk, kertas, cat, plastik, bahan

sintetis, industri karet dan ban dan lain – lain. Belerang yang ada di Provinsi

Sumatera Utara terdapat di sekitar kawah gunung Sinabung (banyaknya

cadangan belum teliti) dan Gunung Sibayak(cadangan tereka1.000.000 Ton)

Kabupaten Karo, Gunung Sorik Merapi Kabupaten Tapanuli Selatan

(cadangan tereka 220.000 Ton), Kecamatan Sibaganding Kabupaten Tapanuli

Utara (cadangan tereka 106.835 Ton), Kecamatan Pangururan Kabupaten

Samosir (cadangan tereka 330.000 Ton).

c. Feldspar

Terbentuk bersamaan dg terbentuknya batuan beku yang umumnya berasosiasi

dengan batuan asam, dapat dimanfaatkan menjadi Keramik, porselen, industri

kaca lembaran, gelas berwarna. Berada di Kecamatan G. Sipayan Bolon

50

(cadangan tereka 390.000.000 ton), Kecamatan Raya (cadangan tereka

257.400.000 ton) Kabupaten Simalungun, Kecamatan Sianjur Mula-mula

Kabupaten Samosir (cadangan tereka 487.500.000 ton), Kecamatan Parbuluan

( cadangan tereka 234.000.000 ton), Kecamatan Sumbul (cadangan tereka

416.000.000 ton) Kabupaten Dairi, Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbahas

(cadangan tereka 87.500.000 ton), Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Tobasa

(cadangan tereka 124.800.000 ton).

d. Kaolin

Dapat terjadi karena proses sedimentasi dari endapan yang mengandung

feldsfar, granit, tufa dll. Bisa dimanfaatkan untuk pembuatan keramik, glassier,

semen, kapur tulis, industri ban, kertas, kosmetika, obat-obatan, pestisida.

Berada di Kecamatan Tarutung(cadangan tereka 2.300.000 ton), Kecamatan

Pahae Julu (cadangan tereka 5.720.000 ton) Kabupaten Tapanuli Utara,

Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan ( cadangan tereka 1.500.000 ton).

4.3 Kegiatan Pertambangan saat ini

Kegiatan pertambangan bahan galian yang ada di Provinsi Sumatera Utara

saat ini, antara lain ;

Bahan galian logam :

1. Jenis : Emas

Lokasi : Kabupaten Mandailing Natal

Status : Eksplorasi oleh PT. Sorikmas Minning

(Kontrak Karya)

51

2. Jenis : Emas

Lokasi : Kabupaten Tapanuli Selatan

Status : Eksplorasi PT. Agincourt Resource

(Kontrak Karya)

3. Jenis : Timbal

Lokasi : Kabupaten Dairi

Status : Eksplorasi oleh PT. Prima Dairi Mineral

(Kontrak Karya)

4.4 Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pertambangan

4.4.1 Persyaratan Permohonan Izin.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam permohonan Izin Usaha

Pertambangan di Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

a. Administratif;

b. Teknis;

c. Lingkungan; dan

d. Finansial.

A. Persyaratan administratif

1. Untuk badan usaha untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi

 Mineral logam dan batubara:

a. Surat permohonan;

b. Susunan Direksi dan daftar pemegang saham;

c. Surat keterangan domisili.

52

 Mineral bukan logam dan batuan :


b. Profil badan usaha;

c. Akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang

telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;

d. Nomor pokok wajib pajak;

e. Susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan

f. Surat keterangan domisili.

2. Untuk koperasi untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi



b. Surat susunan pengurus;


 Mineral bukan logam dan batuan meliputi:


b. Profil koperasi;

c. Akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang

telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;


e. Susunan pengurus; dan


3. Untuk perseorangan untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi


53


b. Surat keterangan domisili.



b. Kartu tanda penduduk;

c. Nomor pokok wajib pajak; dan

d. Surat keterangan domisili.

4. Untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer untuk IUP Eksplorasi dan

IUP Operasi Produksi



b. Susunan pengurus dan daftar pemegang saham;




b. Profil perusahaan;

c. Akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan;


e. Susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan


B. Persyaratan teknis meliputi:

1. IUP eksplorasi ;

54

a. Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau

geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;

b. Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur

sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.

2. IUP operasi produksi ;

a. Peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur

sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;

b. Laporan lengkap eksplorasi;

c. Laporan studi kelayakan;

d. Rencana reklamasi dan pascatambang;

e. Rencana kerja dan anggaran biaya;

f. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi

produksi; dan

g. Tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman

paling sedikit 3 (tiga) tahun.

C. Persyaratan lingkungan meliputi:

1. Untuk IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup.

2. IUP Operasi Produksi ;

a. Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang –

undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan

55

b. Persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang – undangan.

D. Persyaratan finansial meliputi:

1. IUP Eksplorasi ;

a. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi; dan

b. Bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP

mineral logam atau batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti

pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP

mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah.

2. IUP Operasi Produksi ;

a. Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;

b. Bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir; dan

c. Bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang

bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir.

4.4.2 Tahap-tahap Permohonan Izin Usaha Pertambangan di Provinsi

Sumatera Utara.

Tahap-tahap yang dilalui dalam permohonan Izin Usaha Pertambangan di

Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara

Nomor 37 tahun 2011Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perijinan

Kepada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu sampai diterbitkannya IUP tersebut

adalah :

56

1. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur Sumatera

Utara melalui Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dengan melampirkan

syarat-syarat yang telah ditetapkan.

2. Setelah permohonan tertulis diterima oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

maka Badan Pelayanan Perijinan Terpadu mengundang tim teknis Dinas

Pertambangan dan Energi dan beberapa tim teknis dari Dinas Pekerjaan

Umum, Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup yang tergabung di

dalamnya, untuk rapat dan kemudian akan melakukan peninjauan lokasi

pertambangan untuk memastikan keadaan di lokasi tersebut layak atau tidak

layak untuk melakukan usaha pertambangan.

3. Kemudian izin akan segera diolah / diproses dan dapat diterbitkan selambat –

lambatnya 1 (satu) sampai 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan.

4. Gubernur melalui Badan Pelayanan Perijinan terpadu dapat mengabulkan atau

menolak permohonan izin setelah mendapatkan pertimbangan dari Tim dari

Dinas Pertambangan dan Energi serta beberapa tim teknis dari Dinas

Pekerjaan Umum, Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi

Sumatera Utara yang telah melakukan peninjauan lokasi.

Izin diterbitkan berupa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara dan tidak

dapat dipindah tangankan kepada pihak lain.

4.4.3 Jangka Waktu Izin Usaha Pertambangan

Izin Usaha Pertambangan di Provinsi Sumatera Utara sesuai Undang-

undang nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara untuk

IUP Eksplorasi pertambangan untuk mineral logam dapat diberikan dalam jangka

57

waktu paling lama 8 (delapan) tahun, untuk mineral bukan logam diberikan dalam

jangka waktu 3(tiga) tahun, sedangkan mineral bukan logam tertentu dalam

jangka waktu 7(tujuh) tahun, untuk batuan dapat diberikan dalam jangka waktu

paling lama 3 (tiga) tahun.

Sedangkan IUP Operasi Produksi pertambangan untuk mineral logam

diterbitkan dan berlaku selama sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, dan dapat

diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun, untuk mineral bukan

logam berlaku selama 10 (sepuluh) tahun dan diperpanjang 2 (dua) kali masing-

masing 5 (lima) tahun, sedangkan untuk bukan logam jenis tertentu diberikan

waktu sama dengan logam, dan untuk batuan diterbitkan dan berlaku selama

sampai dengan 5 (lima) tahun diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima)

tahun dengan kewajiban daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali dan apabila

selama dalam jangka waktu diperkirakan lahan masih berpotensi pemohonan

harus mengajukan permohonan diperpanjang paling lambat dalam jangka waktu 6

(enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP

4.5 Kewajiban Pemegang Izin.

Sesuai yang tercantum di dalam Izin Usaha Pertambangan bahan galian

Provinsi Sumatera Utara, maka pemegang izin dalam melaksanakan kegiatan

penambangan bahan galian diwajibkan :

1. Menyampaikan laporan produksi setiap bulan tentang pelaksanaan kegiatan

usaha penambangan bahan galian batuan. jika selama 3(tiga) bulan terhitung

sejak terbitnya IUP ini tidak melakukan kegiatan dan tidak melapor, maka

IUP ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

58

2. Setiap bulan membayar pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian.

3. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak

tanggal ditetapkan keputusan ini, sudah melaksanakan pematokan batas-batas

wilayah izin untuk melakukan usaha penambangan bahan galian batuan.

4. Memberikan keluasan memakai jalan tambang yang sudah ada termasuk

pembuatan jalan tambang baru bagi pemegang IUP pada lokasi berikutnya.

5. Penambangan tidak diperkenankan dibantaran sungai melainkan hanya pada

palung sungai sedalam maksimal 1 (satu) meter.

6. Mereklamasikan bantaran sungai yang sudah terganggu.

7. Mengamankan, melestarikan fungsi sungai dan lingkunganya termasuk

bangunan-bangunan pengairan dan bangunan – bangunan umum lainnya yang

ada disekitarnya.

8. Memperhatikan morfologi sungai, bantaran sungai, palung sungai, tebing

sebagai akibat penggalian bahan galian batuan yang dapat menimbulkan

gangguan bagi masyarakat.

9. Mencegah terjadinya pencemaran/erosi sebagai akibat penggalian bahan

galian batuan yang dapat menimbulkan gangguan bagi masyarakat.

10. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

11. Menaati semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya

sungai serta lahan kiri kanan sungai. Mencegah terjadinya pencemaran/erosi

berkaitan dengan bidang Pertambangan dan Energi.

59

4.6 Pencabutan Izin Usaha Pertambangan

Izin Usaha Pertambangan secara otomatis tidak berlaku apabila masa

berlakunya habis dan tidak diperpanjang lagi. Akan tetapi, Gubernur Sumatera

Utara dapat mencabut Izin Usaha Pertambangan bahan Galian apabila ditemukan

pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan usaha pertambangan. Pelanggaran-

pelanggaran tersebut antara lain :

- Pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang tertera di

dalam Izin Usaha Pertambangan.

- Apabila dalam kegiatan evaluasi pertambangan yang dilakukan Tim

Pertambangan menemukan bahwa kegiatan pertambangan yang lebih lanjut

akan mengakibatkan dampak kerusakan lingkungan yang fatal.

- Terjadi kecurangan atau pemalsuan data tentang hasil produksi pertambangan

yang berkaitan dengan pembayaran pajak dan royalti kepada pemerintah.

- Pemegang izin tidak mentaati dan melaksanakan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku.

60

V. PENUTUP

5.1 Simpulan

Dari hasil pembahasan – pembahasan di atas maka diperoleh kesimpulan

sebagai berikut :

a. Izin Usaha Pertambangan bahan galian batuan di Provinsi Sumatera Utara

diterbitkan dalam bentuk surat Keputusan Gubernur Tentang Izin Usaha

Pertambangan.

b. Pelaksana teknis yang menangani masalah pertambangan khususnya perizinan

usaha tambang adalah Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera

Utara pada Bidang Pertambagan lebih khusus pada Seksi Perizinan dan

Pengawasan dan dikeluarkan/diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perijinan

Terpadu.

c. Orang atau badan usaha yang mempunyai usaha tambang dapat memperoleh

Izin Usaha Pertambangan dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis

kepada Gubernur Sumatera Utara melalui Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

dan direkomendasikan ke Dinas Pertambangan, Energi dan SDM, dan

memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan.

d. Masih banyak terjadi penambangan liar di Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara

61

5.2 Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi

Sumatera Utara kepada Dinas Pertambangan dan Energi adalah sebagai berikut :

a. Melakukan pembinaan dan penyuluhan tentang pentingnya masalah izin

pertambangan terutama yang berhubungan dengan dampak lingkungan serta

memberikan sosialisasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja dalam

melaksanakan kegiatan usaha pertambangan.

b. Melakukan pengawasan dan penertiban terhadap usaha pertambangan yang

tidak mempunyai izin dan menghimbau agar segera mendapatkan Izin Usaha

Pertambangan.

c. Perlunya membuat Peraturan Daerah khusus tetang Pertambangan yang

menjadi wewenang Provinsi Sumatera Utara.

d. Perlu penempatan/diperbantukan staf dari Dinas Pertambangan dan Energi ke

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu untuk menciptakan pelayanan yang lebih

prima.

62

DAFTAR PUSTAKA

1. ..........., 1995,” www.google.co.id/cekungan sumatera

2. ..........., 2009,” Undang - undang nomor 4. Tentang Pertambangan Mineral

dan Batubara

3. .........., 2010,” Peraturan Pemerintah nomor 23. Tentang Pelaksanaan Kegiatan

Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

4. .........., 2011,” Peraturan Gubernur Sumatera Utara nomor 37. Tentang

Pendelegasian Kewenangan kepada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

Provinsi Sumatera Utara.

5. Apud Djadjuli, 2011,” Teknik Tambang Minerba, Diktat Kuliah PTK

Akamigas-STEM, Cepu.

6. Sabardi Musliki, 2011,” Geologi Lapangan, Diktat Kuliah PTK Akamigas-

STEM, Cepu.

Lampiran A

LOKASI WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Lampiran D

Bagan alir proses permohonan IUP Eksplorasi

Permohonan diajukan
.

Persyaratan lengkap

START

BPPT
merekomendasikan ke
DISTAMBEN

Pindah lokasi Pemohon
Ya
Peninjauan lokasi

Ya Ada masalah

Tidak
IUP dikabulkan

STOP

Lampiran E

Bagan alir proses permohonan IUP Operasi Produksi

Permohonan
Diajukan

1. Laporan eksplorasi

2. Laporan study kelayakan

3. Amdal/UKL, UPL
Persyaratan lengkap Lengkapi
4. Rekom. Pertanahan persyaratan

5. Rekomendasi kehutanan
(wilayah hutan) Tidak
6. Rekomendasi PU
(wilayah sungai)

7. Persyaratan lain sesuai
peraturan yang berlaku START

Ya
Pemohon
Peninjauan lokasi
(tim terpadu)

Pindah lokasi

Ya
Ada masalah

Tidak

IUP dikabulkan

STOP

Prosedur pemberian izin usaha pertambangan dinas pertambangan dan energi provinsi sumatera utara

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (6)

Similar to Prosedur pemberian izin usaha pertambangan dinas pertambangan dan energi provinsi sumatera utara

Similar to Prosedur pemberian izin usaha pertambangan dinas pertambangan dan energi provinsi sumatera utara (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Prosedur pemberian izin usaha pertambangan dinas pertambangan dan energi provinsi sumatera utara