peraturan sewa tanah aset

1. PROSEDUR PEMANFAATAN PERTANAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
BIDANGPERTANAHANDANKAWASANPERMUKIMAN
Tahun 2017

2. PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 89 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PROBOLINGGO
Ditetapkan dan diundangkan pada 24 November 2016
1
2
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 37 TAHUN 2012
TENTANG PROSEDUR PENGELOLAAN SEWA TANAH PERTANIAN ASET KOTA PROBOLINGGO
Ditetapkan dan diundangkan pada 18 Desember 2016
3
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
Ditetapkan pada 05 September 2014 dan diundangkan pada 08 September 2014

3. KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN
PROGRAM DAN
KEUANGAN
SUB BAGIAN
TATA USAHA
UNIT PELAKSANA TEKNIS
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
BIDAH PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN
SEKSI PENYEDIAAN
PERUMAHAN
SEKSI PRASARANA,
SARANA DAN UTILITAS
UMUM PERUMAHAN
DAN PERMUKIMAN
SEKSI PERUMAHAN KUMUH
DAN PERMUKIMAN KUMUH
BIDANG PERTANAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
SEKSI PERENCANAAN
PERTANAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
SEKSI PENGENDALIAN
KAWASAN PERMUKIMAN
SEKSI
FASILITASI PERTANAHAN
STUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

4. TUGAS DAN FUNGSI
BIDANG PERTANAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, perumusan, penyusunan,
pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang pertahanan dan kawasan permukiman yang meliputi
perencanaan pertanahan dan kawasan permukiman, fasilitasi pertanahan serta pengendalian kawasan permukiman
TUGAS
a. Perumusan rencana kerja dibidang pertahanan yang meliputi perencanaan pertanahan dan kawasan permukiman,
fasilitasi pertanahan serta pengendalian kawasan permukiman;
b. Perumusan kebijakan teknis dibidang pertahanan yang meliputi perencanaan pertanahan dan kawasan
permukiman, fasilitasi pertanahan serta pengendalian kawasan permukiman;
c. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas dibidang pertahanan yang meliputi perencanaan
pertanahan dan kawasan permukiman, fasilitasi pertanahan serta pengendalian kawasan permukiman;
d. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pertahanan yang meliputi
perencanaan pertanahan dan kawasan permukiman, fasilitasi pertanahan serta pengendalian kawasan
permukiman;
e. Pelaksanaan teknis rekomendasi izin sesuai dengan bidangnya; dan
f. Pelaksanaan tugas dinas lainnya yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
FUNGSI

5. PERENCANAAN PERTANAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 Memberikan rekomendasi izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah;
 Melaksanakan penetapan subyek dan obyek retribusi tanah, serta
ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee
dalam Daerah;
 Melaksanakan rekomendasi izin membuka tanah;
 Melaksanakan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya
dalam kota.

6. FASILITASI PERTANAHAN
 Melaksanakan penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah;
 Melaksanakan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan
tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah;
 Melaksanakan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam
Daerah;
 Melaksanakan penyelesaian masalah tanah kosong dalam Daerah

7. PENGENDALIAN KAWASAN PERMUKIMAN
 Melaksanakan rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan
perumahan dan kawasan permukiman;
 Melaksanakan pemberian rekomendasi sertifikat dan registrasi bagi
orang dan badan hukum untuk perencanaan dan perancangan
rumah dan prasarana sarana dan utilitas tingkat kemampuan kecil;
 Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana
pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan
permukiman daerah (RP3KPD).

8. UU Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman
Pasal 105 tentang Penyediaan Tanah
1) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya
bertanggung jawab atas ketersediaan tanah untuk pembangunan
perumahan dan kawasan permukiman.
2) Ketersediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk
penetapannya di dalam rencana tata ruang wilayah merupakan
tanggung jawab pemerintahan daerah.

9. Perwali Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sewa Tanah
Pertanian Aset Pemerintah Kota Probolinggo
PROSEDUR PENGAJUAN SEWA, MASA SEWA DAN LUAS LAHAN YANG
DISEWA :
 Pengajuan permohonan sewa tanah pertanian aset Pemerintah Kota Probolinggo
disampaikan kepada Walikota Probolinggo.
 Surat permohonan sewa dilampiri dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk
(KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
 Masa sewa tanah pertanian aset Pemerintah Kota Probolinggo dibatasi paling
lama selama 3 (tiga) tahun dengan perpanjangan sewa tiap tahun.
 Batasan tanah pertanian aset Pemerintah Kota Probolinggo yang dapat disewa
oleh setiap petani adalah seluas ± 7.000 M² (2 iring).

10. Perwali Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sewa Tanah
Pertanian Aset Pemerintah Kota Probolinggo
LARANGAN SEWA TANAH ASET:
 Penyewa dilarang mengalihkan sewa secara sepihak kepada pihak
lain tanpa persetujuan seijin Walikota.
 Penyewa dilarang merubah fungsi tanah pertanian yang disewa
untuk kegiatan lain selain pertanian.
 Penyewa dilarang merubah bentuk lahan pertanian yang disewa
dengan alasan apapun tanpa persetujuan dari Walikota Probolinggo.

11. Perwali Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sewa Tanah
Pertanian Aset Pemerintah Kota Probolinggo
DENDA ATAS KETERLAMBATAN SEWA TANAH ASET:
 Denda atas keterlambatan pembayaran sewa dikenakan sebesar 2 %
(dua persen) setiap bulan dari retribusi yang dikenakan setelah
diberikan peringatan sebanyak 2 (dua) kali dalam kurun waktu 1
(satu) kali masa tanam jagung dan padi (4 bulan).

12. Perwali Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sewa Tanah
Pertanian Aset Pemerintah Kota Probolinggo
SANKSI ADMINISTRATIF SEWA TANAH ASET:
 Masa sewa yang diberikan Pemerintah Kota Probolinggo dalam kurun waktu 3
(tiga) tahun tesebut, apabila penyewa tidak dapat melaksanakan kewajibannya
untuk membayar retribusi sewa secara tertib dan tepat waktu, maka sewa dapat
dicabut dan tidak diperpanjang lagi untuk tahun berikutnya.
 Apabila dalam kurun waktu sewa, penyewa mengalihkan sewa kepada pihak lain
tanpa seizin Walikota Probolinggo, setelah masa sewa habis setelah kurun waktu
1 (satu) tahun, maka sewa akan diputus dan tidak diperpanjang lagi serta lahan
tersebut akan disewakan kepada orang lain.

13. Perda Nomor 11 Tahun2014 Tentang Retribusi Jasa Usaha
DAFTAR TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH ASET KOTA PROBOLINGGO
Pemakaian Tanah untuk Pertanian/Perikanan :
1) Tanah Sawah 750,- m2/tahun
2) Tanah Tegalan 600,-m2/tahun
3) Tanah Tambak 550,-m2/tahun

14. Penanganan Sengketa Tanah Garapan
1. Menerima laporan pengaduan sengketa tanah garapan.
2. Melakukan penelitian terhadap subyek dan obyek sengketa.
3. Melakukan Koordinasi dengan instansi yang terkait untuk
menetapkan langkah-langkah penanganannya;
4. Memfasilitasi musyawarah antara para pihak yang bersengketa
untuk mendapat kesepakatan para pihak.
5. Melaporkan hasil penyelesaian sengketa tanah garapan kepada
Walikota.

15. TERIMA KASIH

16. 1. Rendahnya akses MBR terhadap
pelayanan prasarana perumahan dan
kawasan permukiman yang layak.
2. Terbatasnya pendanaan dan
pembiayaan PKP
8. Belum optimalnya pemanfaatan
dan pengelolaan aset.
6. Alih fungsi lahan yang tidak terkendali dan tingginya
urbanisasi menyebabkan terjadinya penurunan daya
dukung lingkungan.
5. Rendahnya kualitas tata kelola
penyelenggaraan pembangunan.
4. Rendahnya kapasitas
kelembagaan dan sumber daya
manusia di daerah
3. Kurangnya dukungan peraturan
perundang-undangan dan prosedur baku
penyelenggaraan pembangunan PKP
7. Masih tingginya Backlog Perumahan.
BACKLOG
R T L H
dan KUMUH
ISU DAN TANTANGAN BIDANG PERTANAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
9. Rendahnya partisipasi masyarakat
dan badan usaha dalam penyediaan
perumahan dan kawasan
permukiman

17. Strategi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh
1. Penegakan terhadap kesesuaian perizinan
dengan kesesuaian Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW)
2. Penyediaan Lahan Perumahan yang
terjangkau
3. Program Perbaikan Lingkungan Perumahan
4. Bantuan Pembangunan dan Perolehan Rumah
bagi MBR (Masyarakat Berpenghasilan
Rendah)

18. Dalam perwali 22 Tahun 2016 Setiap pemanfaatan lahan untuk
Perumahan dan Kawasan Permukiman harus dilengkapi dengan
penyediaan lahan untuk prasarana, sarana dan utilitas umum
antara lain :
a. Jaringan jalan beserta bangunan pelengkap lainnya;
b. Jaringan saluran pembuangan air limbah (sanitasi);
c. Jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); dan
d. Tempat penampungan/pengelolaan sampah (persampahan).

19. Definisi Perumahan dan Permukiman
 Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari
permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi
dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya
pemenuhan rumah yang layak huni.
 Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang
terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai
prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang
kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan

20. Ketentuan mengenai penyediaan jaringan jalan ditetapkan sebagai berikut :
a. Pemanfaatan lahan untuk perumahan dan permukiman dengan luas 1.000 m2
(seribu meter persegi) sampai dengan 2.000 m2 (dua ribu meter persegi) wajib
menyediakan prasarana jalan dengan lebar minimal 6 (enam) meter
b. Pemanfaatan lahan untuk perumahan dan permukiman dengan luas di atas
2.000 m2 (dua ribu meter persegi) sampai dengan 10.000 m2 (sepuluh ribu meter
persegi) wajib menyediakan prasarana jalan utama dengan lebar minimal 7
(tujuh) meter dan jalan lingkungan dengan lebar paling kurang 6 (enam) meter;
c. Pemanfaatan lahan untuk perumahan dan permukiman dengan luas di atas
10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi) wajib menyediakan prasarana jalan
utama dengan lebar paling kurang 8 (delapan) meter dan jalan lingkungan
dengan lebar paling kurang 6 (enam) meter.