20. DEFINISI
BERDASARKAN SAP, PERALATAN DAN MESIN MENCAKUP MESIN-MESIN DAN KENDARAAN
BERMOTOR, ALAT ELEKTRONIK, INVENTARIS KANTOR, DAN PERALATAN LAINNYA YANG NILAINYA
SIGNIFIKAN DAN MASA MANFAATNYA LEBIH DARI 12 (DUA BELAS) BULAN DAN DALAM KONDISI
SIAP PAKAI.
KLASIFIKASI
PERALATAN DAN MESIN DAPAT DIKLASIFIKASIKAN SESUAI DENGAN JENISNYA, SEPERTI ALAT
PERKANTORAN, KOMPUTER, ALAT ANGKUTAN (DARAT, AIR, DAN UDARA), ALAT KOMUNIKASI, ALAT
KEDOKTERAN, ALAT-ALAT BERAT, ALAT BENGKEL, ALAT OLAH RAGA, DAN RAMBU-RAMBU
21. DEFINISI
SAP MENYATAKAN BAHWA “GEDUNG DAN BANGUNAN MENCAKUP SELURUH GEDUNG
DAN BANGUNAN YANG DIPEROLEH DENGAN MAKSUD UNTUK DIPAKAI DALAM KEGIATAN
OPERASIONAL PEMERINTAH DESA DAN DALAM KONDISI SIAP DIPAKAI.”
KLASIFIKASI
GEDUNG DAN BANGUNAN DAPAT DIKLASIFIKASIKAN MENURUT JENISNYA, SEPERTI
GEDUNG PERKANTORAN, RUMAH DINAS, BANGUNAN TEMPAT IBADAH, MENARA,
MONUMEN/BANGUNAN BERSEJARAH, GUDANG, GEDUNG MUSEUM.
22. DEFINISI
SAP MENYATAKAN BAHWA: “JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN MENCAKUP JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN
YANG DIBANGUN OLEH PEMERINTAH SERTA DIMILIKI DAN/ATAU DIKUASAI OLEH PEMERINTAH DESA DAN
DALAM KONDISI SIAP DIPAKAI.” SELAIN DIGUNAKAN DALAM KEGIATAN PEMERINTAH DESA JUGA
DIMANFAATKAN OLEH MASYARAKAT UMUM.
KLASIFIKASI
DALAM KLASIFIKASI JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN ADALAH JALAN RAYA, JEMBATAN, BANGUNAN AIR,
INSTALASI AIR BERSIH, INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK, JARINGAN AIR MINUM, JARINGAN LISTRIK, DAN
JARINGAN TELEPON.
JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN INI TIDAK MENCAKUP TANAH YANG DIPEROLEH UNTUK PEMBANGUNAN
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN. TANAH YANG DIPEROLEH UNTUK KEPERLUAN DIMAKSUD DIMASUKKAN
DALAM KELOMPOK TANAH.
23. DEFINISI
ASET TETAP LAINNYA MENCAKUP ASET TETAP YANG TIDAK DAPAT DIKELOMPOKKAN KE DALAM
KELOMPOK ASET TETAP TANAH, ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN, ASET TETAP GEDUNG DAN
BANGUNAN, ASET TETAP JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN, YANG DIPEROLEH DAN DIMANFAATKAN UNTUK
KEGIATAN OPERASIONAL PEMERINTAH DESA DAN DALAM KONDISI SIAP DIPAKAI.
KLASIFIKASI
ASET TETAP LAINNYA ADALAH KOLEKSI PERPUSTAKAAN/BUKU DAN NON BUKU, BARANG BERCORAK
KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAH RAGA, HEWAN, IKAN, DAN TANAMAN.
TERMASUK DALAM KATEGORI ASET TETAP LAINNYA ADALAH RENOVASI, YAITU BIAYA RENOVASI ATAS
ASET TETAP YANG BUKAN MILIKNYA, DAN BIAYA PARTISI SUATU RUANGAN KANTOR YANG BUKAN
MILIKNYA
24. DEFINISI
KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN MENCAKUP PERALATAN DAN MESIN, GEDUNG DAN
BANGUNAN, JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN, SERTA ASET TETAP LAINNYA YANG PROSES
PEROLEHANNYA DAN/ATAU PEMBANGUNANNYA MEMBUTUHKAN SUATU PERIODE
WAKTU TERTENTU DAN BELUM SELESAI PADA SAAT AKHIR TAHUN ANGGARAN.
25. DEFINISI
BERDASARKAN SAP, ASET TIDAK BERWUJUD ADALAH ASET NON-MONETER YANG DAPAT
DIIDENTIFIKASI TANPA WUJUD FISIK.
ASET INI DIMILIKI UNTUK DIGUNAKAN DALAM MENGHASILKAN ATAU MENYERAHKAN BARANG ATAU
JASA, DISEWAKAN KEPADA PIHAK LAIN, ATAU UNTUK TUJUAN ADMINISTRATIF. ASET TETAP TIDAK
BERWUJUD DIAKUI JIKA DAN HANYA JIKA:
A. KEMUNGKINAN BESAR PEMERINTAH AKAN MEMPEROLEH MANFAAT EKONOMIS MASA DEPAN DARI
AKTIVA TERSEBUT, DAN
B. BIAYA PEROLEHAN ASET TERSEBUT DAPAT DIUKUR SECARA ANDAL.
KLASIFIKASI
ASET YANG TERMASUK DALAM KLASIFIKASI ASET TAK BERWUJUD ADALAH PIRANTI LUNAK
KOMPUTER, WEBSITE, HAK CIPTA DAN PATEN
26.
27. ADALAH TAHAPAN KEGIATAN
SECARA SISTEMATIS UNTUK
MERUMUSKAN BERBAGAI
RINCIAN KEBUTUHAN BARANG
MILIK DESA.
• Analisis Kebutuhan di Desa :
- Jumlah atau volume dari aset
dimaksud
- Speksifikasi yang sesuai
dengan keadaan dan
kebutuhan desa
• Memasukkan rencana
pengadaan dalam dokumen
perencanaan di desa yaitu
RPJMDes, RKPDes, dan APBDes
28.
29. (pasal 1 (8) Permendagri 1/2016)
Pengadaan barang adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.
(pasal 9 (1) Permendagri 1/2016)
Pengadaan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan
berdasarkan prinsip-prinsip
efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan
akuntabel.
30. (pasal 1 (28) Permendagri 1/2016)
Kodefikasi adalah pemberian kode barang pada aset Desa dalam rangka
pengamanan dan kepastian status kepemilikan.
X . XX . XX . XX
GOLONGAN
(8)
BIDANG
(29)
KELOMPOK
(99)
SUB KELOMPOK
(495)
NAMA BANTU (4.029 NAMA BARANG)
(pasal 28 (2) Permendagri 1/2016)
Kodefikasi diatur dalam pedoman umum mengenai kodefikasi aset desa
31. PROSES, CARA PERBUATAN MENGAMANKAN ASET DESA DALAM BENTUK FISIK, HUKUM, DAN
ADMINISTRATIF
32. Kode Register merupakan identitas barang yang dipergunakan sebagai tanda pengenal yang dilekatkan
pada barang yang bersangkutan
Kode Register adalah kombinasi angka terdiri dari 10 (sepuluh) angka/digit kode lokasi ditambah 1
(satu) digit kode belanja bidang sesuai kewenangan Desa dan ditambah 4 (empat) angka/digit tahun
perolehan barang serta 7 (tujuh) angka/digit kode barang ditambah 6 (lima) angka/digit nomor urut
pendaftaran
XXXXXXXXXX. X . XXXX
KODE DESA BELANJA BIDANG TAHUN PEROLEHAN
X . XX . XX . XX . XXXXXX
GOLONGAN
BIDANG
KELOMPOK
SUB KELOMPOK
NOMOR URUT P[ENDAFTARAN
33. (pasal 1 Permendagri 1/2016)
Kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam menggunakan aset Desa yang sesuai
dengan tugas dan fungsi
SK PENGGUNAAN ASET DESA
SK PENUNJUKAN ASET DESA
DAFTAR PENGGUNAAN
ASET DESA
STATUS PENGEMBALIAN
(pasal 10 Permendagri 1/2016)
(1) Penggunaan aset Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 huruf c,
ditetapkan dalam rangka mendukung
penyelenggaraan Pemerintahan
Desa.
(2) Status penggunaan aset Desa
ditetapkan setiap tahun dengan
Keputusan Kepala Desa.
36. Sewa adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan
uang tunai.
(pasal 1(11) Permendagri 1/2016)
(pasal 11(3) dan 12 Permendagri 1/2016)
1. ditetapkan dalam Peraturan Desa (pasal 11(3) Permendagri 1/2016)
2. tidak merubah status kepemilikan aset desa
3. Jangka waktu sewa paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang
4. Sewa aset desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
a) para pihak yang terikat dalam perjanjian
b) objek perjanjian sewa
c) jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu
d) tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa
e) hak dan kewajiban para pihak
f) keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
g) persyaratan lain yang di anggap perlu (di atur dalam Perbup/ Perwal)
KETENTUAN:
37. 1. Pinjam pakai aset desa dikecualikan untuk tanah, bangunan dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor
2. Jangka waktu pinjam pakai aset desa paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang
3. Pinjam pakai aset desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang –kurangnya memuat:
a) para pihak yang terikat dalam perjanjian
b) objek perjanjian sewa
c) jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu
d) tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa
e) hak dan kewajiban para pihak
f) keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
g) persyaratan lain yang di anggap perlu (di atur dalam Perbup/ Perwal)
KETENTUAN:
(pasal 13 Permendagri 1/2016)
Pinjam pakai adalah pemanfaatan aset Desa antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lain serta Lembaga
Kemasyarakatan Desa di Desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan
(pasal 1(12) Permendagri 1/2016)
38. 1. Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, berupa tanah dan/atau
bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:
a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset desa;dan
b. meningkatkan pendapatan desa
2. Jangka waktu pinjam pakai aset desa paling lama 15 (lima belas) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan
dapat diperpanjang
3. Kerjasama pemanfaatan aset desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang –kurangnya
memuat:
a) para pihak yang terikat dalam perjanjian
b) objek perjanjian sewa
c) jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu
d) tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa
e) hak dan kewajiban para pihak
f) keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
g) persyaratan lain yang di anggap perlu (di atur dalam Perbup/ Perwal)
KETENTUAN:
(pasal 14 Permendagri 1/2016)
Kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam
rangka meningkatkan pendapatan Desa
(pasal 1(13) Permendagri 1/2016)
39. (pasal 1(14) Permendagri 1/2016)
Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara
mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain
tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah
beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu
Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara
mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan
kepada Pemerintahan Desa untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati
(pasal 1(15) Permendagri 1/2016)
40. 1. Bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf d berupa
tanah
2. membayar kontribusi ke rekening kas Desa setiap tahun
3. Jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna paling lama 20 tahun (dua puluh tahun) dan
dapat diperpanjang
4. Kerjasama pemanfaatan aset desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang –kurangnya
memuat:
a) para pihak yang terikat dalam perjanjian
b) objek perjanjian sewa
c) jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu
d) tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa
e) hak dan kewajiban para pihak
f) keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
g) persyaratan lain yang di anggap perlu (di atur dalam Perbup/ Perwal)
KETENTUAN:
(pasal 15 Permendagri 1/2016)
41. Penghapusan adalah kegiatan menghapus/meniadakan aset Desa dari buku data inventaris desa dengan
keputusan kepala desa untuk membebaskan Pengelolaan Barang, Pengguna Barang, dan/ atau kuasa
pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam pengguasaannya
(pasal 1(18) Permendagri 1/2016)
(pasal 21 Permendagri 1/2016)
Penghapusan aset desa, antara lain:
a. beralih kepemilikan;
• pemindahtanganan atas aset desa kepada pihak lain;
• putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
b. pemusnahan;
berupa aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak memiliki nilai ekonomis
c. sebab lain:
hilang; b. kecurian; dan c. terbakar
