prasarana sarana utilitas umum

1. PRASARANA,
SARANA DAN
UTILITAS UMUM
ACEP HIDAYAT, ST
PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS TATA RUANG
PRASARANA
UTILITAS
UMUM
SARANA

2. PP 21 Tahun 2021 ttg Penyelenggaraan Penataan Ruang
PP 14 tahun 2016 ttg Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
(diubah dengan PP 12 Tahun 2021)
 Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar
kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan,
yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan
hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan
penghidupan.
 Lingkungan Hunian adalah bagian dari Kawasan Permukiman yang
terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.
 Permukiman adalah bagian dari Lingkungan Hunian yang terdiri atas
lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana,
utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di
kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
 Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari Permukiman,
baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana,
sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang
layak huni.

4. DIBANGUN DENGAN PERENCANAAN BERDASARKAN SITE PLAN

5. DIBANGUN TIDAK DENGAN PERENCANAAN
BERDASARKAN SITE PLAN

6. JENIS
 RUMAH KOMERSIAL
 RUMAH UMUM
 RUMAH SWADAYA
 RUMAH KHUSUS
 RUMAH NEGARA
BENTUK
 RUMAH TUNGGAL
 RUMAH DERET
 RUMAH SUSUN
PP 14 tahun 2016 ttg Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
(diubah dengan PP 12 Tahun 2021)
 Kawasan Siap Bangun yang selanjutnya disebut Kasiba adalah sebidang tanah yang fisiknya
serta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan
Lingkungan Hunian skala besar sesuai dengan rencana tata ruang.Lingkungan Hunian adalah
bagian dari Kawasan Permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.
 Lingkungan Siap Bangun yang selanjutnya disebut Lisiba adalah sebidang tanah yang
fisiknya serta prasarana, Sarana, dan Utilitai Umumnya telah dipersiapkan untuk
pembangunan Perumahan dengan batas-batas kaveling yang jelas dan merupakan bagian dari
Kasiba sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
 Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri, selanjutnya disebut Lisiba yang Berdiri
Sendiri, adalah Lisiba yang bukan merupakan bagian dari Kasiba, yang dikelilingi oleh
lingkungan perumahan yang sudah terbangun atau dikelilingi oleh kawasan dengan fungsi-
fungsi lain.

7. PP 14 tahun 2016 ttg Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
(diubah dengan PP 12 Tahun 2021)
JENIS
 RUMAH KOMERSIAL
 RUMAH UMUM
 RUMAH SWADAYA
 RUMAH KHUSUS
 RUMAH NEGARA
BENTUK
 RUMAH TUNGGAL
 RUMAH DERET
 RUMAH SUSUN
Prasarana
• Jaringan jalan
• Jaringan drainase
• Jaringan air limbah
• Tempat pembuangan sampah
Utilitas Umum
• Jaringan air bersih (PDAM)
• Jaringan listrik (PLN)
• Jaringan telepon (Telkom)
• Jaringan gas (PN Gas)
• Jaringan transportasi
• Pemadam Kebakaran
• Sarana Penerangan jasa Umum
Sarana
• Perniagaan/Perbelanjaan
• Pelayanan Umum dan Pemerintahan
• Pendidikan
• Kesehatan
• Pemakaman
• Pertamanan dan ruang terbuka hijau
• Rekreasi dan olah raga
• Parkir
Diserah terimakan
kepada Pemerintah
Daerah
Tujuannya Serah Terima
• Menjamin Keberlanjutan
pemeliharaan dan
pengelolaan PSU
perumahan dan
permukiman
• Memberikan kepastian
hukum dalam
memanfaatkan PSU bagi
masyarakat, Pemerintah
dan Pengembang
• Menjamin keberadaan
PSU sesuai dengan fungsi
dan peruntukannya

8. Menurut Permendagri No.9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan
Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman
Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan
lingkungan perumahan dan permukiman dapat berfungsi sebagaimana
mestinya.
Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan
pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya.
Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan .
Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat
tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan
utilitas.
Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung,
baik yang
berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai
lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang
mendukung perikehidupan dan penghidupan.
Perumahan dan Permukiman terdiri atas :
- Perumahan tidak bersusun; dan
- Rumah susun.

10. 1. Undang-Undang No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman dan telah diubah dengan Undang-Undang
No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan
Perumahan dan kawasan Permukiman dan telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
3. Permendagri No 9 tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan
Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman
4. Peraturan Daerah No 05 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan
Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.
5. Peraturan
6. Wali Kota Bekasi No 74 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis
Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.

11. 1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah
2. Pengusaha dan Masyarakat
1. PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH
Prasarana
• Jaringan jalan
• Jaringan drainase
• Jaringan air limbah
• Tempat pembuangan sampah
Sarana
• Perniagaan/Perbelanjaan
• Pelayanan Umum dan Pemerintahan
• Pendidikan
• Kesehatan
• Pemakaman
• Pertamanan dan ruang terbuka hijau
• Rekreasi dan olah raga
• Parkir
Utilitas Umum
• Jaringan air bersih (PDAM)
• Jaringan listrik (PLN)
• Jaringan telepon (Telkom)
• Jaringan gas (PN Gas)
• Jaringan transportasi
• Pemadam Kebakaran
• Sarana Penerangan jasa Umum
1. PENGUSAHA DAN/ATAU MASYARAKAT
Prasarana
• Jaringan jalan
• Jaringan drainase
• Jaringan air limbah
• Tempat pembuangan sampah
Sarana
• Perniagaan/perbelanjaan
• Pelayanan Umum dan Pemerintahan
• Pendidikan
• Kesehatan
• Peribadatan
• Pemakaman
• Pertamanan dan ruang terbuka hijau
• Rekreasi dan olah raga
• Parkir
Utilitas Umum
• Jaringan air bersih (PDAM)
• Jaringan listrik (PLN)
• Jaringan telepon (Telkom)
• Jaringan gas (PN Gas)
• Jaringan transportasi
• Pemadam Kebakaran
• Sarana Penerangan jasa Umum

12. 1. Menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan Pengelolaan PSU
2. Adanya kepastian hukum dalam penyediaan PSU di lingkungan perumahan
dan permukiman sesuai dengan standar dan kebutuhan masyarakat.
3. Menjamin keberadaan dan ketersediaan PSU sesuai dengan fungsi dan
peruntukannya.
1. Penyerahan PSU paling lambat 1 tahun setelah masa pemeliharaan
2. Sesuai dengan Rencana Tapak yang telah disetujui Pemda
3. Diserahkan secara bertahap untuk pembangunan yang dilakukan bertahap
4. Sekaligus untuk pembangunan yang dilakukan tidak bertahap.
5. Prasarana dan Utilitas pada perumahan tidak bersusun diserahkan dalam
bentuk tanah dan bangunan.
6. Sarana pada perumahan tidak bersusun diserahkan dalam bentuk tanah siap
bangun
7. PSU pada rumah susun diserahkan dalam bentuk tanah siap bangun
8. Tanah siap bangun pada Rumah Susun berada di satu lokasi dan di luar hak
milik atas satuan rumah susun

13. 1. PERSYARATAN UMUM
• Lokasi PSU sesuai dengan Rencana Tapak yang telah disetujui Pemda
• Sesuai dengan dokumen perijinan dan spesifikasi teknis bangunan
2. PERSYARATAN TEKNIS
• Harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundnag-undangan terkait dengan pembangunan perumahan dan
permukiman
3. PERSYARATAN ADMINISTRASI
• Memiliki dokumen Rencana Tapak yang telah disetujui
• Memiliki Ijin Mendirikan Bangunan ( Persetujuan Bangunan Gedung)
• Memiliki Ijin Penggunaan Bangunan ( Sertifat Laik Fungsi)
• Memiliki surat pelepasan hak atas tanah dari pengembang kepada pemerintah daerah
Penyerahan PSU terlebih dahulu harus melalui Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Kepala Daerah (Wali Kota)
Pembentukan Tim Verifikasi sesuai dengan Kebutuhan Daerah minimal terdiri dari unsur :
1. Sekretaris Daerah (ketua)
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Badan Pertanahan Nasional
4. Perangkat Daerah Teknis terkait
5. Camat dan
6. Lurah
Tugas Tim Verifikasi terdiri dari :
1. melakukan inventarisasi prasarana, sarana, dan utilitas yang dibangun oleh pengembang di wilayah kerjanya secara berkala;
2. melakukan inventarisasi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai permohonan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas oleh
pengembang;
3. menyusun jadwal kerja;
4. melakukan verifikasi permohonan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas oleh pengembang;
5. menyusun berita acara pemeriksaan;
6. menyusun berita acara serah terima;
7. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas; dan
8. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian prasarana, sarana, dan utilitas secara berkala
kepada Walikota.
9. Melakukan penilaian kebenaran atau penyimpangan antara PSU yang telah ditetapkan dengan kenyataan dilapangan
10. Melakukan penilaian kesesuaian persyaratan teknis PSU yang diserahkan dengan persyaratan yang telah ditetapkan

14. PENDEKATAN PENYEDIAAN PSU
1. Jumlah penduduk
2. Ketersedian lahan
3. Kondisi alam
4. Luasan area yang akan dibangun
5. Kondisi sosial budaya masyarakat
6. Hierarki pelayanan

18. 1. Lahan yang dimanfaatkan bagi peruntukan PSU maksimal 65% dari luas lahan yang disetujui untuk PSU
2. Lahan untuk Membangun sarana lingkungan minimal 15 % luas lahan yang disetujui untuk Psu
3. Lahan untuk pertamanan minimal 20 % dari luas laan yang disetujui untuk PSU
4. Proporsi RTH minimal 15% dari luas lahan keseluruhan
1. PERSYARATAN UMUM
• Lokasi PSU sesuai dengan Rencana Tapak yang telah disetujui Pemda
• Sesuai dengan dokumen perijinan dan spesifikasi teknis bangunan
2. PERSYARATAN TEKNIS
• Harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundnag-undangan terkait dengan pembangunan perumahan dan
permukiman
3. PERSYARATAN ADMINISTRASI
• Memiliki dokumen Rencana Tapak yang telah disetujui
• Memiliki Ijin Mendirikan Bangunan ( Persetujuan Bangunan Gedung)
• Memiliki Ijin Penggunaan Bangunan ( Sertifat Laik Fungsi)
• Memiliki surat pelepasan hak atas tanah dari pengembang kepada pemerintah daerah
Perda Kota Bekasi No.05 Tahun 2021 ttg Penyediaan dan Penyerahan PSU
1. Pembangunan Pusat Bisnis lebi atau sama dengan % Ha wajib menyediakan PSU dengan proporsi 40 %
dari luas lahan
2. Pembangunan pusat bisnis 0,5 Ha hingga 5 Ha wajib menyediakan PSU 20 %
3. Pembangunan kegiatan usaha perdagangan dengan luas kurang dari 0,5 hektar di wajibkan memenuhi
persyaratan bangunan sesuai dengan undang-undang
4. Proporsi RTH pada lokasi perdagangan dan Jasa minimal 20 % dari luas lahan keseluruhan

19. 1. PSU Yang Harus Disediakan Minimal 30 % Dari Luas Lahan Keseluruhan
2. Lahan untuk RTH minimal 20 % dari luas lahan PSU yang ada
1. PERSYARATAN UMUM
• Lokasi PSU sesuai dengan Rencana Tapak yang telah disetujui Pemda
• Sesuai dengan dokumen perijinan dan spesifikasi teknis bangunan
2. PERSYARATAN TEKNIS
• Harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundnag-undangan terkait dengan pembangunan perumahan dan
permukiman
3. PERSYARATAN ADMINISTRASI
• Memiliki dokumen Rencana Tapak yang telah disetujui
• Memiliki Ijin Mendirikan Bangunan ( Persetujuan Bangunan Gedung)
• Memiliki Ijin Penggunaan Bangunan ( Sertifat Laik Fungsi)
• Memiliki surat pelepasan hak atas tanah dari pengembang kepada pemerintah daerah
Perda Kota Bekasi No.05 Tahun 2021 ttg Penyediaan dan Penyerahan PSU
1. PSU yang harus disediakan minIMAL 40 % DARI SELURUH LUAS LAHAN
2. PSU yang disediakan harus sesuai dengan standar pelayanan minimum dan proyeksi jumlah penduduk
atau unit satuan ruamh susun yang direncanakan

20. 1. Sudah Diatur Dalam Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan
Penyerahan PSU dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 74 Tahun 2021 tentang
Petunjuk Teknis Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.
2. Ketentuan yang sudah diatur dalam Perda dan Perwal mengenai penentuan lokasi
pengalihan lokasi PSU baru sebatas pada lokasi TPU sementara untuk penentuan
lokasi PSU lainnya belum diatur lebih lanjut. Sehingga perlu dibuatkan pedoman
untuk penentuan pengalihan lokasi PSU yang lainnya.
3. Penyediaan Sarana di luar lokasi pembangunan yang masuk dalam perhitungan
Rencana Tapak meliputi :
a. Sarana pelayanan umum dan Pemerintahan
b. Sarana Pendidikan
c. Sarana Kesehatan
d. Sarana Peribadatan
e. Sarana Rekreasi dan Olah Raga
f. Sarana Pertamanan dan RTH.
4. Dalam penyediaan Sarana seperti tersebut bersifat partisipatif dari pengembang
terhadap penyediaan Sarana di Kota Bekasi berdasarkan hasil kajian teknis dari
Perangkat Daerah terkait dengan memperhitungkan nilai kewajiban terhadap nilai
partisipatif dengan terlebih dahulu dilakukan penilaian oleh juru nilai yang
ditunjuk oleh pengembangan atau Pemerintah Daerah.

21. Aturan Ketentuannya ( Pengalihan Lokasi dan Konversi) Pasal 18)
(1) Dalam hal kewajiban penyediaan ruang atau lahan untuk prasarana, sarana dan
utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 secara nyata tidak
membutuhkan prasarana, sarana dan utilitas umum atau karena pertimbangan
keserasian lingkungan dan kawasan, maka kewajiban prasarana, sarana dan utilitas
umum dapat dipindahkan ke lokasi lain atau disebut relokasi di Daerah.
(2) Pengalihan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan
nilainya minimal sarna dengan prasarana, sarana dan utilitas umum yang menjadi
kewajiban Pihak Ketiga.
(3) Dalam hal pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mungkin
dilaksanakan, maka kewajiban prasarana, sarana dan utilitas umum yang hanya
berupa bangunan dapat dikonversi dalam bentuk uang dan/atau barang dengan nilai
yang sama dengan prasarana, sarana dan utilitas umum.
(4) Dana dan/atau barang hasil konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib
dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum.
(5) Pengalihan dan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) harus
terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur dan DPRD.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan lokasi dan konversi dalam bentuk uang
atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan
Peraturan Gubernur.

22. Aturan Ketentuannya ( Bab XI Relokasi ) Pasal 35)
(1) Apabila dalam penyediaan sarana pemakaman/tempat pemakaman umum secara
nyata tidak dibutuhkan dan/atau dikarenakan pertimbangan keserasian lingkungan
dan kawasan, maka kewajiban penyediaan sarana pemakaman/tempat pemakaman
umum dapat dipindahkan ke lokasi lain atau disebut relokasi
(2) Relokasi sebagimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan nilai
minimal sama dengan sarana pemakaman/tempat pemakaman umum yang menjadi
kewajiban dari pengembang.
(3) Penilaian atas relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh
pihak terkait yang berkompentensi sehingga kegiatan relokasi oleh pengembang lebig
tepat dan memadai.
(4) Relokasi harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Wali Kota.

23. Aturan Ketentuannya ( Pengalihan Lokasi dan Konversi) Pasal 18)
(1) Dalam hal kewajiban penyediaan ruang atau lahan untuk prasarana, sarana dan
utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 secara nyata tidak
membutuhkan prasarana, sarana dan utilitas umum atau karena pertimbangan
keserasian lingkungan dan kawasan, maka kewajiban prasarana, sarana dan utilitas
umum dapat dipindahkan ke lokasi lain atau disebut relokasi di Daerah.
(2) Pengalihan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan
nilainya minimal sarna dengan prasarana, sarana dan utilitas umum yang menjadi
kewajiban Pihak Pengembang.
(3) Dalam hal pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mungkin
dilaksanakan, maka kewajiban prasarana, sarana dan utilitas umum yang hanya
berupa bangunan dapat dikonversi dalam bentuk uang dan/atau barang dengan nilai
yang sama dengan prasarana, sarana dan utilitas umum.
(4) Pengalihan lokasi dan konversi dalam bentuk uang atau barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara musyawarah mufakat antara pemerintah
daerah dengan pengembang.

24. 1. Pengalihan lokasi PSU didasarkan pada ketersediaan PSU pada lokasi tersebut belum terpenuhi
kebutuhan PSU nya berdasarkan kebutuhan kawasan atau wilayah berdasarkan hasil kajian
perangkat daerah terkait.
2. Pengalihan lokasi PSU ditetapkan berdasarkan pengurangan proporsi yang diwajibkan pada
Pengembang berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, seperti 30 %
penyediaan PSU dialihkan pada lokasi lain.
3. Partisipasi pengembang dalam mewujudkan pembangunan PSU yang merata dan berkeadilan
di Kota Bekasi dalam bentuk CSR.
4. Adanya keterbatasan pembiayaan pembangunan oleh pemerintah dapat didukung oleh
pengembang dengan imbalan dalam bentuk insentif fiskal yang diberikan oleh pemerintah
kepada pengembang.
5. Sebaran Lokasi PSU Terutama Ruang Terbuka Hijau (RTH) Dilakukan Dalam Rangka
Memenuhi Ketentuan Paraturan Perundangan Bahwa Setiap Kota Diharuskan Dapat
Memenuhi Ketentuan Rth Publik 20% Dan Rth Privat 10 %
6. Pengalihan PSU Pada Lokasi Lain Harus Berdasarkan Pertimbangan Keadilan Sebaran PSU
Untuk Setiap Kawasan .
7. Adanya Ketersediaan Lahan Untuk Pengalihan Lahan PSU Pada Lokasi Yang Di Arahkan
Berdasarkan hasil kajian terlebih dahulu.
8. Lahan pengalihan lokasi PSU memiliki nilai strategis dalam peningkatan nilai ekologis
lingkungan maupun kawasan .
9. Pengalihan lokasi PSU dapat dilakukan dalam bentuk uang atau barang yang merupakan
konversi dari bentuk lahan atau bangunan.