Ringkasan dokumen tersebut adalah: (1) Dokumen tersebut membahas peran Kementerian Kesehatan dalam transformasi kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH), (2) Salah satu perannya adalah berpartisipasi dalam proses verifikasi data peserta PKH, dan (3) Memastikan bahwa seluruh peserta PKH mendapatkan akses layanan kesehatan melalui program Jamkesmas dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

1. Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
Kementerian Kesehatan RI
PERAN KEMENTERIAN KESEHATAN
DALAM TRANSFORMASI
KEPESERTAAN PROGRAM
KELUARGA HARAPAN
Februari 20 1
Rapat Koordinasi Nasional Program Keluarga Harapan
Manado, 1 – 3 Mei 2013

2. AGENDA
1
2
3
4
5
 Pendahuluan
 Pencapaian MDGs 1, 4 dan 5
 Tantangan kita kedepan
 Dukungan PKH dalam pencapaian MDGs
1,4 dan 5
 Peran Kemenkes dalam mendukung
transformasi kepesertaan PKH

3. 1. PENDAHULUAN
3

4.  Deklarasi Hak Asasi Manusia Tahun 1948 :
Kesehatan adalah hak dasar setiap individu
 UUD 1945 pasal 28 H dan 34 ayat 2 :
Semua warga negara termasuk warga miskin
berhak mendapat pelayanan kesehatan.
Negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia
 MDGs tahun 2015
 UU No.40/2004 ttg SJSN
 UU No.24/2011 ttg BPJS
 PP.101/2012 ttg PBI
 Perpres No.12/13 ttg Jamkes
Februari 20 4

5. 2. PENCAPAIAN MDG 1,4 & 5
5

6. INDIKATOR
Data
Dasar
(1990)
Saat
ini
(2010)
Target
(2015)
Status
1.8. Prevalensi gizi kurang
pada anak balita (0-60
bulan)
31.00%
(1989)*
17.90
%
**
15.50
%
**
●
1.8a. Prevalensi gizi buruk
pada anak balita (0-60
bulan) :
7.20%
(1989) *
4.90%
**
3.60%
**
●
Target 1C: Menurunkan prevalensi gizi kurang dan
buruk hingga setengah nya dalam kurun waktu (1990 –
2015)
6
On
Track* BPS ** Riskesdas

7. Jumlah Kasus Gizi Buruk Menurut Provinsi
di Indonesia Tahun 2012 (N= 42.702)
51
66
77
85
90
110
113
128
136
152
168
185
193
226
253
264
291
435
449
621
623
726
753
764
768
776
1234
1509
1597
4358
5117
8235
9859
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
Bali
Riau
Kalteng
KepBabel
Sulut
Malut
Kalsel
Bengkulu
Sumsel
Maluku
Kaltim
DKIJAKarta
Lampung
Aceh
KepRiau
Sulbar
DIY
Sulteng
Jambi
Sulsel
PapuaBarat
Sultra
NTB
Sumbar
Gorontalo
Kalbar
Sumut
Papua
Jateng
Jabar
Banten
NTT
Jatim
Sumber: Laporan Provinsi 2012

8. Kecenderungan Angka Kematian
Balita, Bayi dan Neonatal, 1991 -2015

9. ANGKA KEMATIAN NEONATAL, BAYI & BALITA,
SDKI
2012

10. 390
334 307
228 214
161
118
102
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
1990 1995 2000 2005 2010 2015
SDKI ESTIMATED TARGET Expon. (SDKI) Target
MDG 2015RPJMN 2014
AngkaKematianIbuper100.000KH
Kecenderungan Angka Kematian Ibu
Tahun 1991 -2015
10

11. Indikator
Acuan
Dasar
(1991)
Target
MDGs
2015
Data
Terbaru
Status
5.1. Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup 390 102
228
(SDKI 2007)
▼
5.2. Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih. 40,70% 90% 89,68%
(Lap 2012)
►
5.3.a Angka pemakaian kontrasepsi /CPR bagi perempuan
menikah usia 15-49, semua cara
49,7% 66% 61,9%
(SDKI, 212)
►
5.3 b Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) pada perempuan
menikah usia 15-49 th saat ini, cara modern
47,0% 65% 57,9%
(SDKI, 2012)
►
5.4 Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per
1000 perempuan usia 15-19 tahun
67 30
48
(SDKI, 2012) ►
5.5. Cakupan pelayanan Antenatal (sedikitnya 1 kali
kunjungan dan 4 kali kunjungan)
- 1 kunjungan: 75% 95% 96,58%
(Lap 2012)
►
- 4 kunjungan: 56 % 90 % 87,37%
(Lap 2012)
►
TUJUAN 5: MENINGKATKAN KESEHATAN IBU
Target 5A: Menurunkan Angka Kematian Ibu hingga ¾ dalam kurun waktu 1990-2015
Target 5B: Mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun 2015

12. 3. TANTANGAN KITA KEDEPAN
12

13. Continuum of Care
Pemeriksaan
Kehamilan
Persalinan,
nifas &
neonatal
Pelayanan
bagi bayi
Pelayanan
bagi
balita
Pelayanan
bagi anak
SD
Pelayanan bagi
anak SMP/A &
remaja
•P4K
•Buku KIA
•ANC terpadu
•Kelas Ibu Hamil
•Fe & asam folat
•PMT ibu hamil
•TT ibu hamil
•Inisiasi Menyusu Dini
•Vit K 1 inj
•Imunisasi Hep B
•Rumah Tunggu
•Kemitraan Bidan Dukun
•KB pasca persalinan
•PONED-PONEK
•ASI eksklusif
•Imunisasi dasar
lengkap
•Pemberian makan
•Penimbangan
•Vit A
•MTBS
• Pemantauan
pertumbuhan &
perkembangan
• PMT
•Penjaringan
•Bln Imunisasi Anak
Sekolah
•Upaya Kes Sklh
•PMT
• Kespro remaja
• Konseling: Gizi
HIV/AIDS,
NAPZA dll
• Fe
•Konseling
•Pelayanan KB
•PKRT
Pelayanan
PUS &
WUS
Lansia
• Kualitas
• Degenerasi
13

14. 4. DUKUNGAN PKH DALAM
PENCAPAIAN MDG 1,4 DAN 5

15. 15
KETERLIBATAN MULTI STAKEHOLDERS
Percepatan Pencapaian MDGs
Bermitra dengan Semua Komponen
Lintas
Sektor
DPR/D
LSM
Donor
Organisasi
Profesi
Sarkes
Logistik
KIA/KB
PPJK
Jamlesmas
SDM
Bidan, Dokter
SpOG, SpA
Litbang
Studi
Data
Promkes
KIP/K
MPR
BUKD
PONED
UTD
BUKR
PONEK
P- P Mix
Binfar
Fe, Vit A
Obat KIA/KB
P2M
Imunisasi,
IMS/HIV
Tb, Mal
PL
Air Bersih
Rmh Sht
Pencapaian
Indikator
MDGs
Gizi
PMT
ASI
Swasta
Pemda
Perguruan
Tinggi

16. 5. PERAN KEMENTERIAN KESEHATAN
DALAM TRANSFORMASI KEPESERTAAN
PKH

17. 17
1. Data Kepesertaan menggunakan basis data terpadu
(PPLS-2011) dari TNP2K (SE MENKES No. 60 Tahun 2013)
2. Jumlah peserta Jamkesmas 86.400.000 juta jiwa.
Diharapkan seluruh peserta PKH sudah masuk semua.
Kartu baru sudah dicetak & telah didistribusikan.
3. Bagi peserta yang sudah menerima “Kartu Baru” sudah
dapat dilayani terhitung 1 Jan 2013, untuk kartu lama
masih tetap berlaku sampai dengan 31 Maret 2013
4. Terhitung 1 April 2013, seluruh kartu lama tidak berlaku
lagi.
KEBIJAKAN KEPESERTAAN (1)

18. 18
5. Bila masih ditemukan sasaran yang tidak tepat saat
distribusi kartu seperti: PNS, TNI, POLRI,
meninggal, pindah tidak diketahui lagi,
“kaya/mampu” dapat diusulkan pengganti tanpa
menambah kuota s.d 30 Juni 2013 (SE Menkes
No.149 Th 2013, tgl 20 Maret 2013)
6. Tetap ada data kepesertaan khusus untuk peserta
PKH, gepeng, anak terlantar, maskin panti sosial,
maskin lapas/rutan, maskin korban bencana pasca
masa tanggap darurat, penderita Thalassaemia
mayor, KIPI.
KEBIJAKAN KEPESERTAAN (2)

19. 8. Peseta PKH yang tidak memiliki kartu Jamkesmas tetap
dapat mengakses pelayanan kesehatan melalui program
Jamkesmas dengan menunjukkan kartu PKH
9. Kementerian Kesehatan telah telah menugaskan PT.Askes
(Persero) untuk proses verifikasi kepesertaan Jamkesmas
termasuk peserta PKH (penerbitan Surat Keabsahan
Peserta) di fasilitas kesehatan tingkat lanjut.
10. Apabila masih terdapat masyarakat miskin dan tidak
mampu tidak masuk dalam data tersebut menjadi
tanggung jawab daerah
11. Mendorong semua peserta PKH masuk dalam peserta PBI
kesehatan dalam JKN mulai 1 Januari 2014 (mengacu
pada PP. No.101/2012 ttg PBI Kesehatan  pasal
4,5,6,7,11,15)
Februari 20 19
KEBIJAKAN KEPESERTAAN (3)

20. Bantuan untuk Penduduk Miskin
86.400.000 orang
Rentan
Hampir Miskin
RT miskin
RT sangat miskin 2.024.000 RT sangat miskin
Jamkesmas PKH

21. Peran Kementerian Kesehatan dalam
Transformasi PKH
1. Berperan dalam proses verifikasi
2. Berpartner dengan pendamping masyarakat baik di tingkat puskesmas
maupun tingkat desa (puskesmas pembantu dan polindes)
3. Bantuan lain yang tetap diberikan pada peserta PKH baik yang masuk
transisi maupun graduasi
– Jamkesmas.
• Tahun 2013, jumlah peserta jamkesmas sebanyak 86,4 juta
jiwa  berdasarkan data dari Basis Data Terpadu (BDT) di
TNP2K.
– Jampersal :
• Pemeriksaan kehamilan, persalinan di fasilitas, pemeriksaan
ibu nifas dan bayi baru lahir
• KB
• Penanganan komplikasi ibu hamil, bersalin, nifas dan
komplikasi bayi baru lahir
– BPJS mulai 2014
• Seluruh pelayanan jamkesmas dan jampersal akan masuk
dalam BPJS 2014
– BOK

22. 22
Februari 20 22
TERIMAKASIH
Hotlines:
(021) 5221229, (021) 5277543, (021) 5279409
www.ppjk.depkes. go.id
22