SlideShare a Scribd company logo
1 of 29
Analisis Kajian Ekonomi
Provinsi Papua Barat
2016
Latar Belakang
 Perencanaan pembangunan ekonomi, memerlukan bermacam data statistik sebagai dasar
berpijak dalam menentukan strategi kebijakan, agar sasaran pembangunan dapat dicapai
dengan tepat.
 Berbagai data statistik yang bersifat kuantitatif diperlukan untuk memberikan gambaran
tentang keadaan pada masa yang lalu dan masa kini, serta sasaran-sasaran yang akan dicapai
pada masa yang akan datang.
 Pencapaian keberhasilan pembangunan daerah melalui pembangunan ekonomi harus
disesuaikan dengan kondisi dan potensi masing-masing daerah serta diperlukan perencanaan
pembangunan yang terkoordinasi antar kategori. Perencanaan pembangunan disini
bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh tentang potensi-potensi yang dimiliki oleh
suatu daerah agar arah kebijakan yang akan diambil mengena dan tepat sasaran. Oleh karena
itu, diperlukan kajian khusus untuk menentukan kategori-kategori ekonomi potensial yang
ada di Provinsi Papua Barat.
Hasil
Analisis Location Quotient (LQ)
1. Tujuan: untuk mengidentifikasi sektor ekonomi potensial dan keunggulan
komparatif suatu wilayah
2. Interpretasi:
o Jika LQ > 1, sektor i di wilayah analisis j merupakan sektor unggulan
o Jika LQ ≤ 1, sektor i di wilayah analisis j bukan merupakan sektor unggulan.
3. Keunggulan: Alat analisa yang dapat digunakan dengan mudah dan cepat. LQ
dapat digunakan sebagai alat analisis awal untuk suatu daerah, yang kemudian
dapat dilanjutkan dengan alat analisis lainnya. LQ dapat dihitung berulang kali
untuk setiap variabel, waktu dan wilayah referensi atau acuan
4. Kelemahan: Nilai LQ dipengaruhi oleh berbagai faktor. Nilai hasil
perhitungannya bias, karena pemilihan data, pemilihan peubah acuan,
pemilihan entity yang diperbandingkan, pemilihan tahun dan kualitas data.
Hasil
Analisis Location Quotient (LQ)
Gambar 4.1.
Hasil Penghitungan LQ Provinsi Papua Barat
dengan Wilayah Referensi Nasional,
Tahun 2016
Teradapat 5 kategori ekonomi di Papua Barat
yang memiliki keunggulan komparatif dari
nasional pada tahun 2016, yaitu kategori:
1. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan
dan Jaminan Sosial Wajib;
2. Pertambangan dan Penggalian;
3. Industri Pengolahan;
4. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Daur Ulang;
5. Konstruksi.
Hasil
Analisis Location Quotient (LQ)
Gambar 4.2.
Hasil Penghitungan LQ Provinsi Papua Barat
dengan Wilayah Referensi Sulampua dengan Migas,
Tahun 2016
Teradapat 4 kategori ekonomi di Papua Barat
yang memiliki keunggulan komparatif dari
Sulampua dengan migas pada tahun 2016,
yaitu kategori:
1. Industri Pengolahan;
2. Pertambangan dan Penggalian;
3. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan
dan Jaminan Sosial Wajib;
4. Konstruksi.
Hasil
Analisis Location Quotient (LQ)
Gambar 4.3.
Hasil Penghitungan LQ Provinsi Papua Barat
dengan Wilayah Referensi Sulampua Tanpa Migas,
Tahun 2016
Teradapat 5 kategori ekonomi di Papua Barat
yang memiliki keunggulan komparatif dari
Sulampua tanpa migas pada tahun 2016, yaitu
kategori:
1. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan
dan Jaminan Sosial Wajib;
2. Konstruksi;
3. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Daur Ulang;
4. Jasa Pendidikan;
5. Transportasi dan Pergudangan.
Hasil
Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP)
1. Tujuan: mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi potensial berdasarkan kriteria
pertumbuhan PDRB (competitive advantage).
2. Interpretasi:
 Jika nilai RPs > 1 dan RPr >1 maka pertumbuhan sektor i di wilayah analisis dan
wilayah referensi sama-sama tinggi → sektor tersebut merupakan potensi baik di
tingkat regional maupun global (di level wilayah referensinya)
 Jika nilai RPs > 1 dan RPr < 1 maka pertumbuhan sektor i di wilayah analisis lebih
tinggi dari wilayah referensi → sektor tersebut merupakan potensi di tingkat
regional namun secara global tidak berpotensi
 Jika nilai RPs < 1 dan RPr > 1 maka pertumbuhan sektor i di wilayah analisis lebih
rendah dari wilayah referensi → sektor tersebut merupakan potensi di tingkat
global namun secara regional tidak berpotensi
 Jika nilai RPs < 1 dan RPr < 1 maka pertumbuhan sektor i di wilayah analisis dan
wilayah referensi sama-sama rendah → sektor tersebut tidak berpotensi baik di
tingkat regional maupun global (wilayah referensi)
Hasil
Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP)
3. Keunggulan:
 MRP adalah kegiatan membandingkan pertumbuhan suatu kegiatan baik dalam
skala yang lebih kecil maupun dalam skala yang lebih luas.
 Analisis MRP ini merupakan modifikasi atau pengembangan dari komponen
proportional shift dan differential shift dalam analisis shift-share
4. Kelemahan:
 tidak adanya spesifikasi masing-masing sektor yang mana yang masih lambat
pertumbuhannya
 Sensitif terhadap perubahan waktu yang digunakan
Hasil
Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP)
Gambar 4.4.
Scatter Plot RPr dan RPs Provinsi Papua Barat
dengan Wilayah Referensinya Nasional,
Tahun 2010-2016
Kuadran II Kuadran I
potensi di
tingkat Nasional
namun di Papua
Barat tidak
berpotensi
potensi baik di
Papua Barat
maupun
Nasional
D; F; H; I; J; K; L;
M,N; P; Q;
R,S,T,U
Kuadran III Kuadran IV
tidak berpotensi
baik di Papua
Barat maupun di
Nasional
potensi di
Papua Barat
namun di
Nasional tidak
berpotensi
A; B; C; E G; O
Hasil
Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP)
Gambar 4.5.
Scatter Plot RPr dan RPs Provinsi Papua Barat
dengan Wilayah Referensinya Sulampua dengan
Migas,
Tahun 2010-2016
Kuadran II Kuadran I
potensi di
tingkat
Sulampua
namun di Papua
Barat tidak
berpotensi
potensi baik di
Papua Barat
maupun
Sulampua
C
D; F; G; H; I; J; K;
L; M,N; O; P; Q;
R,S,T,U
Kuadran III Kuadran IV
tidak berpotensi
baik di Papua
Barat maupun di
Sulampua
potensi di
Papua Barat
namun di
Sulampua tidak
berpotensi
A; B; E
Hasil
Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP)
Gambar 4.6.
Scatter Plot RPr dan RPs Provinsi Papua Barat
dengan Wilayah Referensinya Sulampua tanpa
Migas,
Tahun 2010-2016
Kuadran II Kuadran I
potensi di
tingkat
Sulampua
namun di Papua
Barat tidak
berpotensi
potensi baik di
Papua Barat
maupun
Sulampua
C; D; I; M,N; P;
Q; R,S,TU
F; G; H; J; K; L
Kuadran III Kuadran IV
tidak berpotensi
baik di Papua
Barat maupun di
Sulampua
potensi di
Papua Barat
namun di
Sulampua tidak
berpotensi
A; B; E O
Hasil
Analisis Shift Share (SS)
1. Merupakan salah satu teknik kuantitatif untuk menganalisis perubahan struktur
ekonomi suatu wilayah terhadap struktur ekonomi wilayah administratif yang lebih
luas sebagai referensi.
2. Terdapat 3 bagian:
 Regional Share (RS/Nij) adalah komponen pertumbuhan ekonomi daerah yang
disebabkan oleh faktor luar yaitu; peningkatan kegiatan ekonomi daerah akibat
kebijaksanaan nasional atau provinsi yang berlaku pada seluruh daerah.
 Proportional Shift (PS/Mij) adalah komponen pertumbuhan ekonomi daerah yang
disebabkan oleh struktur ekonomi daerah yang baik, yaitu berspesialisasi pada
kategori yang pertumbuhannya cepat secara nasional atau provinsi.
 Differential Shift (DS/Cij) adalah komponen pertumbuhan ekonomi daerah karena
kondisi spesifik daerah yang bersifat kompetitif. Unsur pertumbuhan ini
merupakan keuntungan kompetitif daerah yang dapat mendorong pertumbuhan
ekspor daerah.
Hasil
Analisis Shift Share (SS)
3. Interpretasi:
 Jika PSij > 0 tumbuh lebih cepat dari sektor yang sama di daerah lain /daerah
referensi (secara umum)
 Jika DSij > 0 tumbuh lebih cepat dari sektor yang lain di daerah analisis (daya saing
yang tinggi dibanding sektor lain)
 Jika PSij > 0 dan DSij > 0, artinya wilayah/sektor dengan pertumbuhan sangat
pesat
 Jika PSij < 0 dan DSij > 0, artinya wilayah/sektor dengan pertumbuhan
terhambat tetapi berkembang
 Jika PSij > 0 dan DSij < 0, artinya wilayah/sektor dengan pertumbuhan
terhambat namun masih berpotensi
 Jika PSij < 0 dan DSij < 0, artinya wilayah/sektor dengan daya saing rendah
dan peranan terhadap wilayah juga rendah
Hasil
Analisis Shift Share (SS)
4. Keunggulan:
 Digunakan untuk memperileh gambaran rinci mengenai pergeseran struktur
ekonomi
 Menggambarkan posisi relatif masing-masing sektor perekonomian daerah
terhadap wilayah acuan
 Menggambarkan sektor-sektor unggulan yang dapat dipacu untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi
 Menggambarkan sektor yang posisinya relatif lemah, namun dianggap strategis
untuk dipacu (pertimbangan penyerapan tenaga kerja)
5. Kelemahan:
 Asumsi yang digunakan bahwa sektor-sektor ekonomi acuan tumbuh dengan
tingkat yang sama,
 Pergeseran posisi sektor dianggap linier.
Hasil
Analisis Shift Share (SS)
PSij > 0 dan DSij > 0 PSij < 0 dan DSij > 0 PSij > 0 dan DSij < 0 PSij < 0 dan DSij < 0
wilayah/sektor dengan pertumbuhan
sangat pesat
wilayah/sektor dengan pertumbuhan
terhambat tetapi berkembang
wilayah/sektor dengan pertumbuhan
terhambat namun masih berpotensi
wilayah/sektor dengan daya saing rendah
dan peranan terhadap wilayah juga rendah
D; F; H; K; L; P G; O I; J; M,N; Q; R,S,T,U A; B; C; E
Hasil Analisis Shift share dengan wilayah referensi Nasional
Hasil Analisis Shift share dengan wilayah referensi Sulampua
dengan migas
PSij > 0 dan DSij > 0 PSij < 0 dan DSij > 0 PSij > 0 dan DSij < 0 PSij < 0 dan DSij < 0
wilayah/sektor dengan pertumbuhan
sangat pesat
wilayah/sektor dengan pertumbuhan
terhambat tetapi berkembang
wilayah/sektor dengan pertumbuhan
terhambat namun masih berpotensi
wilayah/sektor dengan daya saing rendah
dan peranan terhadap wilayah juga rendah
F; H; K; L; O C; D; G; I; J; M,N; P; Q; R,S,T,U A; B; E
Hasil Analisis Shift share dengan wilayah referensi Sulampua tanpa
migas
PSij > 0 dan DSij > 0 PSij < 0 dan DSij > 0 PSij > 0 dan DSij < 0 PSij < 0 dan DSij < 0
wilayah/sektor dengan pertumbuhan
sangat pesat
wilayah/sektor dengan pertumbuhan
terhambat tetapi berkembang
wilayah/sektor dengan pertumbuhan
terhambat namun masih berpotensi
wilayah/sektor dengan daya saing rendah
dan peranan terhadap wilayah juga rendah
F; H; K; L O C; D; G; I; J; M,N; P; Q; R,S,T,U A; B; E
Hasil
Analisis Tipologi Klassen
1. Tujuan: menunjukkan posisi pertumbuhan dan pangsa sektor tersebut dalam
membentuk perekonomian di suatu wilayah.
2. Untuk menentukan sektor yang mengalami pertumbuhan digunakan matriks:
Keterangan:
Gi : Pertumbuhan sektor i di wilayah analisis
G : Pertumbuhan sektor i di wilayah referensi
Si : Kontribusi sektor i di wilayah analisis
S : Kontribusi sektor i di wilayah referensi
Hasil
Analisis Tipologi Klassen
3. Keunggulan:
 Tipologi Klaassen untuk mengetahui bagaimana keadaan pertumbuhan
PDRB wilayah tersebut. Kemudian dikembangkan dengan melihat potensi
dari masing-masing wilayah.
 Analisis sederhana
4. Kelemahan:
 tidak adanya spesifikasi masing-masing sektor yang mana yang masih
lambat pertumbuhannya
 Sensitif terhadap perubahan waktu yang digunakan
Hasil
Analisis Tipologi Klassen
Tabel 4.10. Hasil Penghitungan
Tipologi Klassen Provinsi Papua
Barat dengan Wilayah Referensi
Nasional
Tahun 2010-2016
Tabel 4.11. Hasil Penghitungan
Tipologi Klassen Provinsi Papua
Barat dengan Wilayah Referensi
Sulampua dengan Migas
Tahun 2010-2016
Tabel 4.12. Hasil Penghitungan
Tipologi Klassen Provinsi Papua
Barat dengan Wilayah Referensi
Sulampua tanpa Migas
Tahun 2010-2016
Hasil
Analisis Overlay
Analisis overlay merupakan analisis yang digunakan untuk melihat
kategori ekonomi potensial baik dari sisi kontribusi maupun sisi
pertumbuhan PDRB. Dalam penelitian ini, analisis overlay juga
merupakan bahan perbandingan berbagai alat analisis yang digunakan
untuk melihat kategori ekonomi potensial di Provinsi Papua Barat.
Hasil
Analisis Overlay
Tabel 4.13.
Analisis Overlay Provinsi Papua Barat
dengan Wilayah Referensi Nasional, Tahun 2010-2016
Kategori Konstruksi yang
merupakan kategori yang
potensial yang memperoleh
nilai positif dari keempat
analisis yang dilakukan yang
berarti kategori Konstruksi
memiliki keunggulan
komparatif, keunggulan
kompetitif, dan memiliki rasio
pertumbuhan yang baik jika
dibandingkan dengan
perekonomian nasional.
Hasil
Analisis Overlay
Tabel 4.14.
Analisis Overlay Provinsi Papua Barat
dengan Wilayah Referensi Sulampua tanpa Migas, Tahun
2010-2016
Kategori Konstruksi dan
Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan Sosial
Wajib merupakan kategori yang
potensial yang memperoleh nilai
positif dari keempat analisis yang
dilakukan yang berarti kategori
Konstruksi dan Administrasi
Pemerintahan, Pertahanan dan
Jaminan Sosial Wajib memiliki
keunggulan komparatif,
keunggulan kompetitif, dan
memiliki rasio pertumbuhan yang
baik jika dibandingkan dengan
perekonomian regional Sulampua
dengan migas.
Hasil
Analisis Overlay
Tabel 4.15.
Analisis Overlay Provinsi Papua Barat
dengan Wilayah Referensi Sulampua tanpa Migas, Tahun
2010-2016
Kategori Konstruksi dan
Transportasi dan Pergudangan
merupakan kategori yang potensial
yang memperoleh nilai positif dari
keempat analisis yang dilakukan
yang berarti kategori Konstruksi
dan Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan Sosial
Wajib memiliki keunggulan
komparatif, keunggulan kompetitif,
dan memiliki rasio pertumbuhan
yang baik jika dibandingkan
dengan perekonomian regional
Sulampua dengan migas.
Hasil
Implikasi Kebijakan
Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan beberapa alat analisis yang
telah dijelaskan sebelumnya maka beberapa kategori yang memiliki keunggulan
komparatif, kompetitif, spesialisasi serta struktur dan pola pertumbuhan
ekonominya atau bisa diringkas merupakan kategori yang potensial di Provinsi
Papua Barat adalah kategori Konstruksi; Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; dan Transportasi dan Pergudangan.
Dalam upaya memacu pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan
pendapatan masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah pemerintah
Provinsi Papua Barat perlu melakukan perencanaan daerah yang tepat. Mengacu
dari hasil analisis, maka saran yang tepat terhadap pengembangan kebijakan
pengembangan perekonomian daerah di Provinsi Papua Barat yaitu pemerintah
perlu memberikan perhatian yang lebih terhadap kategori yang mempunyai 4
(empat) keunggulan seperti yang dipaparkan dari hasil analisis overlay.
Hasil
Implikasi Kebijakan
 Untuk kategori Konstruksi, maka pembangunan fisik harus lebih ditingkatkan.
Tapi pembangunan fisik disini dimaksudkan pembangunan fisik yang
bermanfaat bagi masyarakat. Sebagaimana yang tercantum pada RPJMD Papua
Barat 2012-2016 yang menjadi arah kebijakan pembangunan Papua Barat
nomer lima yaitu pembangunan infrastruktur. Ketersediaan infrastruktur
sifatnya sangat vital bagi pembangunan baik dalam skala wilayah maupun
dalam skala kebutuhan rumah tangga masyarakat. Pemenuhan kebutuhan
infrastruktur wilayah dalam skala yang lebih besar berpengaruh terhadap
penciptaan kemudahan investasi skala besar. Pemenuhan kebutuhan
infrastruktur dasar masyarakat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan
hidup masyarakat. Walau bagaimanapun, infrastruktur adalah kebutuhan
masyarakat yang wajib dipenuhi oleh negara.
Hasil
Implikasi Kebijakan
 Untuk kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial
Wajib juga menjadi perhatian khusus pemerintah Provinsi Papua Barat. Arah
kebijakan pembangunan Papua Barat nomer enam adalah meningkatkan
kemampuan tata kelola pemerintahan yang baik demi memberikan pelayanan
prima bagi masyarakat. Dengan semakin berkualitasnya sumber daya aparatur
di Papua Barat diharapkan akan semakin mantap dalam mengelola
perencanaan pembangunan-pembangunan di Papua Barat sehingga dapat
meningkatkan mutu dan intensitas pelayanan kepada masyarakat.
Hasil
Implikasi Kebijakan
 Untuk kategori Transportasi dan Pergudangan juga memerankan peranan
yang penting di Papua Barat. Untuk bisa menyeimbangkan kemajuan
antarwilayah dan antarkelompok masyarakat di Provinsi Papua Barat yang juga
menjadi arah kebijakan pembangunan Papua Barat tentu saja dibutuhkan
sarana dan prasarana transportasi yang mendukung. Hal tersebut agar seluruh
masyarakat Papua Barat dapat dengan mudah mendapatkan akses pendidikan,
kesehatan, dan perekonomian. Selain itu ketergantungannya Papua Barat
terhadap impor barang dari luar daerah untuk mencukupi permintaan pasar di
Papua Barat juga menambah pentingnya untuk meningkatkan kategori
Transportasi dan Pergudangan. Apabila kategori Transportasi dan Pergudangan
semakin baik diharapkan arus barang dan jasa dari dan ke Papua Barat akan
semakin baik pula, sehingga dapat meningkatkan perekonomian Papua Barat.
Kesimpulan
Dari hasil pembahaan dan analisis pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan
beberapa hal sebagai berikut :
1. Dari hasil analisis overlay dengan wilayah referensinya adalah nasional
didapatkan bahwa yang menjadi kategori yang potensial adalah kategori
Kontruksi.
2. Dari hasil analisis overlay dengan wilayah referensinya adalah Sulampua
dengan Migas didapatkan bahwa yang menjadi kategori yang potensial adalah
kategori Kontruksi dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan
Sosial Wajib.
3. Dari hasil analisis overlay dengan wilayah referensinya adalah Sulampua tanpa
Migas didapatkan bahwa yang menjadi kategori yang potensial adalah
kategori Kontruksi dan Transportasi dan Pergudangan.
Saran
Dari kesimpulan yang telah diuraikan maka dapat diajukan beberapa saran
sebagai berikut :
1. Pemerintah Daerah dalam kebijakan pembangunannya agar memprioritaskan
untuk daerah yang memiliki potensi pada masing-masing lapangan usaha
ekonomi.
2. Pemerintah Daerah perlu memberikan perhatian yang lebih terhadap kategori
yang mempunyai 4 (empat) keunggulan seperti yang dipaparkan dari hasil
analisis overlay.
3. Pemerintah Daerah juga tidak bisa mengesampingkan kategori-kategori
lainnya walaupun secara analisis Overlay bukan merupakan kategori yang
potensial tetapi juga tetap harus ditingkatkan nilai tambah dari kategori-
kategori ekonomi tersebut.
Terima Kasih

More Related Content

Similar to Analisis kajian ekonomi papua barat 2016

Pwdpengembangan kawasan agropolitan di kab.toba samosir
Pwdpengembangan kawasan agropolitan di kab.toba samosirPwdpengembangan kawasan agropolitan di kab.toba samosir
Pwdpengembangan kawasan agropolitan di kab.toba samosirSariRamadani2
 
From Potentials and Problems to Actions and Plans (Simulation Studies of Regi...
From Potentials and Problems to Actions and Plans (Simulation Studies of Regi...From Potentials and Problems to Actions and Plans (Simulation Studies of Regi...
From Potentials and Problems to Actions and Plans (Simulation Studies of Regi...bramantiyo marjuki
 
Analisis pertumbuhan ekonomi berdasarkan pdrb kab bombana
Analisis pertumbuhan ekonomi berdasarkan pdrb kab bombanaAnalisis pertumbuhan ekonomi berdasarkan pdrb kab bombana
Analisis pertumbuhan ekonomi berdasarkan pdrb kab bombanaMuhArmawaddin
 
Tubes II EWK :Analisis Agregat dan Intra Wilayah Kab. banjarnegara
Tubes II EWK :Analisis Agregat dan Intra Wilayah Kab. banjarnegaraTubes II EWK :Analisis Agregat dan Intra Wilayah Kab. banjarnegara
Tubes II EWK :Analisis Agregat dan Intra Wilayah Kab. banjarnegaraLaras Kun Rahmanti Putri
 
Penyusunan RPJPD
Penyusunan RPJPD                                                       Penyusunan RPJPD
Penyusunan RPJPD 93220872
 
Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Pengembangan Sektor Unggulan di Kabupaten Sid...
Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Pengembangan Sektor Unggulan di Kabupaten Sid...Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Pengembangan Sektor Unggulan di Kabupaten Sid...
Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Pengembangan Sektor Unggulan di Kabupaten Sid...julimeigea
 
Analisis Aspek Ekonomi.docx
Analisis Aspek Ekonomi.docxAnalisis Aspek Ekonomi.docx
Analisis Aspek Ekonomi.docxhustinahalimah
 
Lokakarya Background Study Buku III RPJMN 2015-2019
Lokakarya Background Study Buku III RPJMN 2015-2019Lokakarya Background Study Buku III RPJMN 2015-2019
Lokakarya Background Study Buku III RPJMN 2015-2019Oswar Mungkasa
 
Ekonomi Regional Pertemuan 9.pptx
Ekonomi Regional Pertemuan 9.pptxEkonomi Regional Pertemuan 9.pptx
Ekonomi Regional Pertemuan 9.pptxssuser8a3331
 
Analisis LQ, DLQ, SS, dan klassen di provinsi riau
Analisis LQ, DLQ, SS, dan klassen di provinsi riauAnalisis LQ, DLQ, SS, dan klassen di provinsi riau
Analisis LQ, DLQ, SS, dan klassen di provinsi riauOpissen Yudisyus
 
Materi 2 Potensi Daerah
Materi 2 Potensi DaerahMateri 2 Potensi Daerah
Materi 2 Potensi Daerahsuparmono
 
Laporan kajian proyeksi makroekonomi
Laporan kajian proyeksi  makroekonomiLaporan kajian proyeksi  makroekonomi
Laporan kajian proyeksi makroekonomipandirambo900
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Tengah
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa TengahLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Tengah
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa TengahEKPD
 
Kajian Kesiapan Ekonomi Wilayah dan Strategi Pengembangan Kawasan Berbasis Ak...
Kajian Kesiapan Ekonomi Wilayah dan Strategi Pengembangan Kawasan Berbasis Ak...Kajian Kesiapan Ekonomi Wilayah dan Strategi Pengembangan Kawasan Berbasis Ak...
Kajian Kesiapan Ekonomi Wilayah dan Strategi Pengembangan Kawasan Berbasis Ak...itbjateng
 
Desain kerangka analisis aspek pengembangan kepariwisataan v1.8
Desain kerangka analisis aspek pengembangan kepariwisataan v1.8Desain kerangka analisis aspek pengembangan kepariwisataan v1.8
Desain kerangka analisis aspek pengembangan kepariwisataan v1.8Adisti Indriani
 
Strategi Penetapan Kebijakan Anggaran Pembangunan Daerah
Strategi Penetapan Kebijakan Anggaran Pembangunan DaerahStrategi Penetapan Kebijakan Anggaran Pembangunan Daerah
Strategi Penetapan Kebijakan Anggaran Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
PPT Analisis Ekonomi Regional.pptx
PPT Analisis Ekonomi Regional.pptxPPT Analisis Ekonomi Regional.pptx
PPT Analisis Ekonomi Regional.pptxNoorAmelia4
 
PPT Analisis Ekonomi Regional.pptx
PPT Analisis Ekonomi Regional.pptxPPT Analisis Ekonomi Regional.pptx
PPT Analisis Ekonomi Regional.pptxNoorAmelia4
 

Similar to Analisis kajian ekonomi papua barat 2016 (20)

Pwdpengembangan kawasan agropolitan di kab.toba samosir
Pwdpengembangan kawasan agropolitan di kab.toba samosirPwdpengembangan kawasan agropolitan di kab.toba samosir
Pwdpengembangan kawasan agropolitan di kab.toba samosir
 
From Potentials and Problems to Actions and Plans (Simulation Studies of Regi...
From Potentials and Problems to Actions and Plans (Simulation Studies of Regi...From Potentials and Problems to Actions and Plans (Simulation Studies of Regi...
From Potentials and Problems to Actions and Plans (Simulation Studies of Regi...
 
proposal penelitian rajab
proposal penelitian rajabproposal penelitian rajab
proposal penelitian rajab
 
Analisis pertumbuhan ekonomi berdasarkan pdrb kab bombana
Analisis pertumbuhan ekonomi berdasarkan pdrb kab bombanaAnalisis pertumbuhan ekonomi berdasarkan pdrb kab bombana
Analisis pertumbuhan ekonomi berdasarkan pdrb kab bombana
 
Tubes II EWK :Analisis Agregat dan Intra Wilayah Kab. banjarnegara
Tubes II EWK :Analisis Agregat dan Intra Wilayah Kab. banjarnegaraTubes II EWK :Analisis Agregat dan Intra Wilayah Kab. banjarnegara
Tubes II EWK :Analisis Agregat dan Intra Wilayah Kab. banjarnegara
 
Penyusunan RPJPD
Penyusunan RPJPD                                                       Penyusunan RPJPD
Penyusunan RPJPD
 
Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Pengembangan Sektor Unggulan di Kabupaten Sid...
Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Pengembangan Sektor Unggulan di Kabupaten Sid...Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Pengembangan Sektor Unggulan di Kabupaten Sid...
Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Pengembangan Sektor Unggulan di Kabupaten Sid...
 
Analisis Aspek Ekonomi.docx
Analisis Aspek Ekonomi.docxAnalisis Aspek Ekonomi.docx
Analisis Aspek Ekonomi.docx
 
Lokakarya Background Study Buku III RPJMN 2015-2019
Lokakarya Background Study Buku III RPJMN 2015-2019Lokakarya Background Study Buku III RPJMN 2015-2019
Lokakarya Background Study Buku III RPJMN 2015-2019
 
Ekonomi Regional Pertemuan 9.pptx
Ekonomi Regional Pertemuan 9.pptxEkonomi Regional Pertemuan 9.pptx
Ekonomi Regional Pertemuan 9.pptx
 
Analisis LQ, DLQ, SS, dan klassen di provinsi riau
Analisis LQ, DLQ, SS, dan klassen di provinsi riauAnalisis LQ, DLQ, SS, dan klassen di provinsi riau
Analisis LQ, DLQ, SS, dan klassen di provinsi riau
 
Materi 2 Potensi Daerah
Materi 2 Potensi DaerahMateri 2 Potensi Daerah
Materi 2 Potensi Daerah
 
Laporan kajian proyeksi makroekonomi
Laporan kajian proyeksi  makroekonomiLaporan kajian proyeksi  makroekonomi
Laporan kajian proyeksi makroekonomi
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Tengah
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa TengahLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Tengah
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Tengah
 
Kajian Kesiapan Ekonomi Wilayah dan Strategi Pengembangan Kawasan Berbasis Ak...
Kajian Kesiapan Ekonomi Wilayah dan Strategi Pengembangan Kawasan Berbasis Ak...Kajian Kesiapan Ekonomi Wilayah dan Strategi Pengembangan Kawasan Berbasis Ak...
Kajian Kesiapan Ekonomi Wilayah dan Strategi Pengembangan Kawasan Berbasis Ak...
 
Desain kerangka analisis aspek pengembangan kepariwisataan v1.8
Desain kerangka analisis aspek pengembangan kepariwisataan v1.8Desain kerangka analisis aspek pengembangan kepariwisataan v1.8
Desain kerangka analisis aspek pengembangan kepariwisataan v1.8
 
Strategi Penetapan Kebijakan Anggaran Pembangunan Daerah
Strategi Penetapan Kebijakan Anggaran Pembangunan DaerahStrategi Penetapan Kebijakan Anggaran Pembangunan Daerah
Strategi Penetapan Kebijakan Anggaran Pembangunan Daerah
 
PPT Analisis Ekonomi Regional.pptx
PPT Analisis Ekonomi Regional.pptxPPT Analisis Ekonomi Regional.pptx
PPT Analisis Ekonomi Regional.pptx
 
PPT Analisis Ekonomi Regional.pptx
PPT Analisis Ekonomi Regional.pptxPPT Analisis Ekonomi Regional.pptx
PPT Analisis Ekonomi Regional.pptx
 
Implementasi Paradgima Pembangunan dalam Strategi RPJMD Provinsi Jawa Barat (...
Implementasi Paradgima Pembangunan dalam Strategi RPJMD Provinsi Jawa Barat (...Implementasi Paradgima Pembangunan dalam Strategi RPJMD Provinsi Jawa Barat (...
Implementasi Paradgima Pembangunan dalam Strategi RPJMD Provinsi Jawa Barat (...
 

Recently uploaded

Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.pptPengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.pptAchmadHasanHafidzi
 
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIAKONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIAAchmadHasanHafidzi
 
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahKeseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.pptkonsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.pptAchmadHasanHafidzi
 
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptx
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptxV5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptx
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptxBayuUtaminingtyas
 
power point tentang koperasi simpan pinjam di indonesia
power point tentang koperasi simpan pinjam di indonesiapower point tentang koperasi simpan pinjam di indonesia
power point tentang koperasi simpan pinjam di indonesiaMukhamadMuslim
 
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptxPPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptximamfadilah24062003
 
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.pptKonsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.pptAchmadHasanHafidzi
 
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYAKREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYARirilMardiana
 
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptxfitriamutia
 
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal KerjaPengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerjamonikabudiman19
 
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptxBAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptxTheresiaSimamora1
 
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.pptsantikalakita
 
Ide dan Peluang dalam Kewirausahaan (dimas).pdf
Ide dan Peluang dalam Kewirausahaan (dimas).pdfIde dan Peluang dalam Kewirausahaan (dimas).pdf
Ide dan Peluang dalam Kewirausahaan (dimas).pdfPerkuliahanDaring
 

Recently uploaded (16)

Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.pptPengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
 
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIAKONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
 
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
 
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahKeseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
 
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.pptkonsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
 
ANALISIS SENSITIVITAS METODE GRAFIK.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS METODE GRAFIK.pptxANALISIS SENSITIVITAS METODE GRAFIK.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS METODE GRAFIK.pptx
 
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptx
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptxV5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptx
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptx
 
power point tentang koperasi simpan pinjam di indonesia
power point tentang koperasi simpan pinjam di indonesiapower point tentang koperasi simpan pinjam di indonesia
power point tentang koperasi simpan pinjam di indonesia
 
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptxPPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
 
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.pptKonsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
 
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYAKREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
 
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
 
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal KerjaPengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
 
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptxBAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
 
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
 
Ide dan Peluang dalam Kewirausahaan (dimas).pdf
Ide dan Peluang dalam Kewirausahaan (dimas).pdfIde dan Peluang dalam Kewirausahaan (dimas).pdf
Ide dan Peluang dalam Kewirausahaan (dimas).pdf
 

Analisis kajian ekonomi papua barat 2016

  • 2. Latar Belakang  Perencanaan pembangunan ekonomi, memerlukan bermacam data statistik sebagai dasar berpijak dalam menentukan strategi kebijakan, agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan tepat.  Berbagai data statistik yang bersifat kuantitatif diperlukan untuk memberikan gambaran tentang keadaan pada masa yang lalu dan masa kini, serta sasaran-sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.  Pencapaian keberhasilan pembangunan daerah melalui pembangunan ekonomi harus disesuaikan dengan kondisi dan potensi masing-masing daerah serta diperlukan perencanaan pembangunan yang terkoordinasi antar kategori. Perencanaan pembangunan disini bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh tentang potensi-potensi yang dimiliki oleh suatu daerah agar arah kebijakan yang akan diambil mengena dan tepat sasaran. Oleh karena itu, diperlukan kajian khusus untuk menentukan kategori-kategori ekonomi potensial yang ada di Provinsi Papua Barat.
  • 3. Hasil Analisis Location Quotient (LQ) 1. Tujuan: untuk mengidentifikasi sektor ekonomi potensial dan keunggulan komparatif suatu wilayah 2. Interpretasi: o Jika LQ > 1, sektor i di wilayah analisis j merupakan sektor unggulan o Jika LQ ≤ 1, sektor i di wilayah analisis j bukan merupakan sektor unggulan. 3. Keunggulan: Alat analisa yang dapat digunakan dengan mudah dan cepat. LQ dapat digunakan sebagai alat analisis awal untuk suatu daerah, yang kemudian dapat dilanjutkan dengan alat analisis lainnya. LQ dapat dihitung berulang kali untuk setiap variabel, waktu dan wilayah referensi atau acuan 4. Kelemahan: Nilai LQ dipengaruhi oleh berbagai faktor. Nilai hasil perhitungannya bias, karena pemilihan data, pemilihan peubah acuan, pemilihan entity yang diperbandingkan, pemilihan tahun dan kualitas data.
  • 4. Hasil Analisis Location Quotient (LQ) Gambar 4.1. Hasil Penghitungan LQ Provinsi Papua Barat dengan Wilayah Referensi Nasional, Tahun 2016 Teradapat 5 kategori ekonomi di Papua Barat yang memiliki keunggulan komparatif dari nasional pada tahun 2016, yaitu kategori: 1. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; 2. Pertambangan dan Penggalian; 3. Industri Pengolahan; 4. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; 5. Konstruksi.
  • 5. Hasil Analisis Location Quotient (LQ) Gambar 4.2. Hasil Penghitungan LQ Provinsi Papua Barat dengan Wilayah Referensi Sulampua dengan Migas, Tahun 2016 Teradapat 4 kategori ekonomi di Papua Barat yang memiliki keunggulan komparatif dari Sulampua dengan migas pada tahun 2016, yaitu kategori: 1. Industri Pengolahan; 2. Pertambangan dan Penggalian; 3. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; 4. Konstruksi.
  • 6. Hasil Analisis Location Quotient (LQ) Gambar 4.3. Hasil Penghitungan LQ Provinsi Papua Barat dengan Wilayah Referensi Sulampua Tanpa Migas, Tahun 2016 Teradapat 5 kategori ekonomi di Papua Barat yang memiliki keunggulan komparatif dari Sulampua tanpa migas pada tahun 2016, yaitu kategori: 1. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; 2. Konstruksi; 3. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; 4. Jasa Pendidikan; 5. Transportasi dan Pergudangan.
  • 7. Hasil Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) 1. Tujuan: mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi potensial berdasarkan kriteria pertumbuhan PDRB (competitive advantage). 2. Interpretasi:  Jika nilai RPs > 1 dan RPr >1 maka pertumbuhan sektor i di wilayah analisis dan wilayah referensi sama-sama tinggi → sektor tersebut merupakan potensi baik di tingkat regional maupun global (di level wilayah referensinya)  Jika nilai RPs > 1 dan RPr < 1 maka pertumbuhan sektor i di wilayah analisis lebih tinggi dari wilayah referensi → sektor tersebut merupakan potensi di tingkat regional namun secara global tidak berpotensi  Jika nilai RPs < 1 dan RPr > 1 maka pertumbuhan sektor i di wilayah analisis lebih rendah dari wilayah referensi → sektor tersebut merupakan potensi di tingkat global namun secara regional tidak berpotensi  Jika nilai RPs < 1 dan RPr < 1 maka pertumbuhan sektor i di wilayah analisis dan wilayah referensi sama-sama rendah → sektor tersebut tidak berpotensi baik di tingkat regional maupun global (wilayah referensi)
  • 8. Hasil Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) 3. Keunggulan:  MRP adalah kegiatan membandingkan pertumbuhan suatu kegiatan baik dalam skala yang lebih kecil maupun dalam skala yang lebih luas.  Analisis MRP ini merupakan modifikasi atau pengembangan dari komponen proportional shift dan differential shift dalam analisis shift-share 4. Kelemahan:  tidak adanya spesifikasi masing-masing sektor yang mana yang masih lambat pertumbuhannya  Sensitif terhadap perubahan waktu yang digunakan
  • 9. Hasil Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Gambar 4.4. Scatter Plot RPr dan RPs Provinsi Papua Barat dengan Wilayah Referensinya Nasional, Tahun 2010-2016 Kuadran II Kuadran I potensi di tingkat Nasional namun di Papua Barat tidak berpotensi potensi baik di Papua Barat maupun Nasional D; F; H; I; J; K; L; M,N; P; Q; R,S,T,U Kuadran III Kuadran IV tidak berpotensi baik di Papua Barat maupun di Nasional potensi di Papua Barat namun di Nasional tidak berpotensi A; B; C; E G; O
  • 10. Hasil Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Gambar 4.5. Scatter Plot RPr dan RPs Provinsi Papua Barat dengan Wilayah Referensinya Sulampua dengan Migas, Tahun 2010-2016 Kuadran II Kuadran I potensi di tingkat Sulampua namun di Papua Barat tidak berpotensi potensi baik di Papua Barat maupun Sulampua C D; F; G; H; I; J; K; L; M,N; O; P; Q; R,S,T,U Kuadran III Kuadran IV tidak berpotensi baik di Papua Barat maupun di Sulampua potensi di Papua Barat namun di Sulampua tidak berpotensi A; B; E
  • 11. Hasil Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Gambar 4.6. Scatter Plot RPr dan RPs Provinsi Papua Barat dengan Wilayah Referensinya Sulampua tanpa Migas, Tahun 2010-2016 Kuadran II Kuadran I potensi di tingkat Sulampua namun di Papua Barat tidak berpotensi potensi baik di Papua Barat maupun Sulampua C; D; I; M,N; P; Q; R,S,TU F; G; H; J; K; L Kuadran III Kuadran IV tidak berpotensi baik di Papua Barat maupun di Sulampua potensi di Papua Barat namun di Sulampua tidak berpotensi A; B; E O
  • 12. Hasil Analisis Shift Share (SS) 1. Merupakan salah satu teknik kuantitatif untuk menganalisis perubahan struktur ekonomi suatu wilayah terhadap struktur ekonomi wilayah administratif yang lebih luas sebagai referensi. 2. Terdapat 3 bagian:  Regional Share (RS/Nij) adalah komponen pertumbuhan ekonomi daerah yang disebabkan oleh faktor luar yaitu; peningkatan kegiatan ekonomi daerah akibat kebijaksanaan nasional atau provinsi yang berlaku pada seluruh daerah.  Proportional Shift (PS/Mij) adalah komponen pertumbuhan ekonomi daerah yang disebabkan oleh struktur ekonomi daerah yang baik, yaitu berspesialisasi pada kategori yang pertumbuhannya cepat secara nasional atau provinsi.  Differential Shift (DS/Cij) adalah komponen pertumbuhan ekonomi daerah karena kondisi spesifik daerah yang bersifat kompetitif. Unsur pertumbuhan ini merupakan keuntungan kompetitif daerah yang dapat mendorong pertumbuhan ekspor daerah.
  • 13. Hasil Analisis Shift Share (SS) 3. Interpretasi:  Jika PSij > 0 tumbuh lebih cepat dari sektor yang sama di daerah lain /daerah referensi (secara umum)  Jika DSij > 0 tumbuh lebih cepat dari sektor yang lain di daerah analisis (daya saing yang tinggi dibanding sektor lain)  Jika PSij > 0 dan DSij > 0, artinya wilayah/sektor dengan pertumbuhan sangat pesat  Jika PSij < 0 dan DSij > 0, artinya wilayah/sektor dengan pertumbuhan terhambat tetapi berkembang  Jika PSij > 0 dan DSij < 0, artinya wilayah/sektor dengan pertumbuhan terhambat namun masih berpotensi  Jika PSij < 0 dan DSij < 0, artinya wilayah/sektor dengan daya saing rendah dan peranan terhadap wilayah juga rendah
  • 14. Hasil Analisis Shift Share (SS) 4. Keunggulan:  Digunakan untuk memperileh gambaran rinci mengenai pergeseran struktur ekonomi  Menggambarkan posisi relatif masing-masing sektor perekonomian daerah terhadap wilayah acuan  Menggambarkan sektor-sektor unggulan yang dapat dipacu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi  Menggambarkan sektor yang posisinya relatif lemah, namun dianggap strategis untuk dipacu (pertimbangan penyerapan tenaga kerja) 5. Kelemahan:  Asumsi yang digunakan bahwa sektor-sektor ekonomi acuan tumbuh dengan tingkat yang sama,  Pergeseran posisi sektor dianggap linier.
  • 15. Hasil Analisis Shift Share (SS) PSij > 0 dan DSij > 0 PSij < 0 dan DSij > 0 PSij > 0 dan DSij < 0 PSij < 0 dan DSij < 0 wilayah/sektor dengan pertumbuhan sangat pesat wilayah/sektor dengan pertumbuhan terhambat tetapi berkembang wilayah/sektor dengan pertumbuhan terhambat namun masih berpotensi wilayah/sektor dengan daya saing rendah dan peranan terhadap wilayah juga rendah D; F; H; K; L; P G; O I; J; M,N; Q; R,S,T,U A; B; C; E Hasil Analisis Shift share dengan wilayah referensi Nasional Hasil Analisis Shift share dengan wilayah referensi Sulampua dengan migas PSij > 0 dan DSij > 0 PSij < 0 dan DSij > 0 PSij > 0 dan DSij < 0 PSij < 0 dan DSij < 0 wilayah/sektor dengan pertumbuhan sangat pesat wilayah/sektor dengan pertumbuhan terhambat tetapi berkembang wilayah/sektor dengan pertumbuhan terhambat namun masih berpotensi wilayah/sektor dengan daya saing rendah dan peranan terhadap wilayah juga rendah F; H; K; L; O C; D; G; I; J; M,N; P; Q; R,S,T,U A; B; E Hasil Analisis Shift share dengan wilayah referensi Sulampua tanpa migas PSij > 0 dan DSij > 0 PSij < 0 dan DSij > 0 PSij > 0 dan DSij < 0 PSij < 0 dan DSij < 0 wilayah/sektor dengan pertumbuhan sangat pesat wilayah/sektor dengan pertumbuhan terhambat tetapi berkembang wilayah/sektor dengan pertumbuhan terhambat namun masih berpotensi wilayah/sektor dengan daya saing rendah dan peranan terhadap wilayah juga rendah F; H; K; L O C; D; G; I; J; M,N; P; Q; R,S,T,U A; B; E
  • 16. Hasil Analisis Tipologi Klassen 1. Tujuan: menunjukkan posisi pertumbuhan dan pangsa sektor tersebut dalam membentuk perekonomian di suatu wilayah. 2. Untuk menentukan sektor yang mengalami pertumbuhan digunakan matriks: Keterangan: Gi : Pertumbuhan sektor i di wilayah analisis G : Pertumbuhan sektor i di wilayah referensi Si : Kontribusi sektor i di wilayah analisis S : Kontribusi sektor i di wilayah referensi
  • 17. Hasil Analisis Tipologi Klassen 3. Keunggulan:  Tipologi Klaassen untuk mengetahui bagaimana keadaan pertumbuhan PDRB wilayah tersebut. Kemudian dikembangkan dengan melihat potensi dari masing-masing wilayah.  Analisis sederhana 4. Kelemahan:  tidak adanya spesifikasi masing-masing sektor yang mana yang masih lambat pertumbuhannya  Sensitif terhadap perubahan waktu yang digunakan
  • 18. Hasil Analisis Tipologi Klassen Tabel 4.10. Hasil Penghitungan Tipologi Klassen Provinsi Papua Barat dengan Wilayah Referensi Nasional Tahun 2010-2016 Tabel 4.11. Hasil Penghitungan Tipologi Klassen Provinsi Papua Barat dengan Wilayah Referensi Sulampua dengan Migas Tahun 2010-2016 Tabel 4.12. Hasil Penghitungan Tipologi Klassen Provinsi Papua Barat dengan Wilayah Referensi Sulampua tanpa Migas Tahun 2010-2016
  • 19. Hasil Analisis Overlay Analisis overlay merupakan analisis yang digunakan untuk melihat kategori ekonomi potensial baik dari sisi kontribusi maupun sisi pertumbuhan PDRB. Dalam penelitian ini, analisis overlay juga merupakan bahan perbandingan berbagai alat analisis yang digunakan untuk melihat kategori ekonomi potensial di Provinsi Papua Barat.
  • 20. Hasil Analisis Overlay Tabel 4.13. Analisis Overlay Provinsi Papua Barat dengan Wilayah Referensi Nasional, Tahun 2010-2016 Kategori Konstruksi yang merupakan kategori yang potensial yang memperoleh nilai positif dari keempat analisis yang dilakukan yang berarti kategori Konstruksi memiliki keunggulan komparatif, keunggulan kompetitif, dan memiliki rasio pertumbuhan yang baik jika dibandingkan dengan perekonomian nasional.
  • 21. Hasil Analisis Overlay Tabel 4.14. Analisis Overlay Provinsi Papua Barat dengan Wilayah Referensi Sulampua tanpa Migas, Tahun 2010-2016 Kategori Konstruksi dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib merupakan kategori yang potensial yang memperoleh nilai positif dari keempat analisis yang dilakukan yang berarti kategori Konstruksi dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib memiliki keunggulan komparatif, keunggulan kompetitif, dan memiliki rasio pertumbuhan yang baik jika dibandingkan dengan perekonomian regional Sulampua dengan migas.
  • 22. Hasil Analisis Overlay Tabel 4.15. Analisis Overlay Provinsi Papua Barat dengan Wilayah Referensi Sulampua tanpa Migas, Tahun 2010-2016 Kategori Konstruksi dan Transportasi dan Pergudangan merupakan kategori yang potensial yang memperoleh nilai positif dari keempat analisis yang dilakukan yang berarti kategori Konstruksi dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib memiliki keunggulan komparatif, keunggulan kompetitif, dan memiliki rasio pertumbuhan yang baik jika dibandingkan dengan perekonomian regional Sulampua dengan migas.
  • 23. Hasil Implikasi Kebijakan Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan beberapa alat analisis yang telah dijelaskan sebelumnya maka beberapa kategori yang memiliki keunggulan komparatif, kompetitif, spesialisasi serta struktur dan pola pertumbuhan ekonominya atau bisa diringkas merupakan kategori yang potensial di Provinsi Papua Barat adalah kategori Konstruksi; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; dan Transportasi dan Pergudangan. Dalam upaya memacu pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah pemerintah Provinsi Papua Barat perlu melakukan perencanaan daerah yang tepat. Mengacu dari hasil analisis, maka saran yang tepat terhadap pengembangan kebijakan pengembangan perekonomian daerah di Provinsi Papua Barat yaitu pemerintah perlu memberikan perhatian yang lebih terhadap kategori yang mempunyai 4 (empat) keunggulan seperti yang dipaparkan dari hasil analisis overlay.
  • 24. Hasil Implikasi Kebijakan  Untuk kategori Konstruksi, maka pembangunan fisik harus lebih ditingkatkan. Tapi pembangunan fisik disini dimaksudkan pembangunan fisik yang bermanfaat bagi masyarakat. Sebagaimana yang tercantum pada RPJMD Papua Barat 2012-2016 yang menjadi arah kebijakan pembangunan Papua Barat nomer lima yaitu pembangunan infrastruktur. Ketersediaan infrastruktur sifatnya sangat vital bagi pembangunan baik dalam skala wilayah maupun dalam skala kebutuhan rumah tangga masyarakat. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur wilayah dalam skala yang lebih besar berpengaruh terhadap penciptaan kemudahan investasi skala besar. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan hidup masyarakat. Walau bagaimanapun, infrastruktur adalah kebutuhan masyarakat yang wajib dipenuhi oleh negara.
  • 25. Hasil Implikasi Kebijakan  Untuk kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib juga menjadi perhatian khusus pemerintah Provinsi Papua Barat. Arah kebijakan pembangunan Papua Barat nomer enam adalah meningkatkan kemampuan tata kelola pemerintahan yang baik demi memberikan pelayanan prima bagi masyarakat. Dengan semakin berkualitasnya sumber daya aparatur di Papua Barat diharapkan akan semakin mantap dalam mengelola perencanaan pembangunan-pembangunan di Papua Barat sehingga dapat meningkatkan mutu dan intensitas pelayanan kepada masyarakat.
  • 26. Hasil Implikasi Kebijakan  Untuk kategori Transportasi dan Pergudangan juga memerankan peranan yang penting di Papua Barat. Untuk bisa menyeimbangkan kemajuan antarwilayah dan antarkelompok masyarakat di Provinsi Papua Barat yang juga menjadi arah kebijakan pembangunan Papua Barat tentu saja dibutuhkan sarana dan prasarana transportasi yang mendukung. Hal tersebut agar seluruh masyarakat Papua Barat dapat dengan mudah mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, dan perekonomian. Selain itu ketergantungannya Papua Barat terhadap impor barang dari luar daerah untuk mencukupi permintaan pasar di Papua Barat juga menambah pentingnya untuk meningkatkan kategori Transportasi dan Pergudangan. Apabila kategori Transportasi dan Pergudangan semakin baik diharapkan arus barang dan jasa dari dan ke Papua Barat akan semakin baik pula, sehingga dapat meningkatkan perekonomian Papua Barat.
  • 27. Kesimpulan Dari hasil pembahaan dan analisis pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 1. Dari hasil analisis overlay dengan wilayah referensinya adalah nasional didapatkan bahwa yang menjadi kategori yang potensial adalah kategori Kontruksi. 2. Dari hasil analisis overlay dengan wilayah referensinya adalah Sulampua dengan Migas didapatkan bahwa yang menjadi kategori yang potensial adalah kategori Kontruksi dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. 3. Dari hasil analisis overlay dengan wilayah referensinya adalah Sulampua tanpa Migas didapatkan bahwa yang menjadi kategori yang potensial adalah kategori Kontruksi dan Transportasi dan Pergudangan.
  • 28. Saran Dari kesimpulan yang telah diuraikan maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut : 1. Pemerintah Daerah dalam kebijakan pembangunannya agar memprioritaskan untuk daerah yang memiliki potensi pada masing-masing lapangan usaha ekonomi. 2. Pemerintah Daerah perlu memberikan perhatian yang lebih terhadap kategori yang mempunyai 4 (empat) keunggulan seperti yang dipaparkan dari hasil analisis overlay. 3. Pemerintah Daerah juga tidak bisa mengesampingkan kategori-kategori lainnya walaupun secara analisis Overlay bukan merupakan kategori yang potensial tetapi juga tetap harus ditingkatkan nilai tambah dari kategori- kategori ekonomi tersebut.