Laporan kajian proyeksi makroekonomi

INDIKATOR
MAKROEKONOMI
KABUPATEN
PAKPAK BHARAT
LAPORAN KAJIAN
KERJASAMA
PRODI S2 ILMU EKONOMI &
BAPPEDA KABUPATEN
PAKPAK BHARAT
2017

i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas berkat dan rahmad-Nya yang
memberikan kesempatan kepada tim peneliti untuk dapat menyelesaikan Penyusunan
Kajian Indikator Makroekonomi Kabupaten Pakpak Bharat. Dengan tersusunnya
kajian ini, maka Kabupaten Pakpak Bharat memiliki informasi perkembangan
ekonomi makro terkini dan menjadi sumber informasi di dalam evaluasi dan
pengambilan kebijakan pembangunan daerah.
Terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyampaian
Laporan kajian ini. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk menyempurnakan kajian
agar diperoleh hasil kajian sesuai yang diharapkan.
Salak, Desember 2017
Tim Peneliti

ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Kajian 1
B. Maksud dan Tujuan Kajian 3
C. Sasaran Kajian 3
D. Ruang Lingkup Kajian 4
E. Keluaran Kajian
F. Sistematika Kajian
5
5
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL 6
A. Indikator Ekonomi 6
B. Indikator Demografi 22
C. Indikator Ketenagakerjaan 24
D. Indikator Kesehatan 33
E. Indikator Pendidikan 35
BAB III METODE KAJIAN 39
BAB IV
A. Definisi Indikator Makro Ekonomi
B. Metode Pengumpulan Data
C. Metode Analisis Data
PROFIL INDIKATOR MAKROEKONOMI KABUPATEN PAKPAK
BHARAT
A. Kondisi Ekonomi
B. Kondisi Demografi
C. Kondisi Tenaga Kerja
D. Kondisi Pendidikan
E. Kondisi Kesehatan
F. Kondisi Infrastruktur
G. Proyeksi Indikator Ekonomi Pakpak Bharat
H. Proyeksi Indikator Demografi Pakpak Bharat
I. Proyeksi Indikator Ketenagakerjaan Pakpak Bharat
39
46
46
56
58
76
82
88
92
96
98
106
109

iii
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Rekomendasi
111
111
112

Indikator Makro Kabupaten Pakpak Bharat Halaman 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG KAJIAN
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan landasan hukum di
bidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun
Pemerintah Daerah. Peraturan ini merupakan satu kesatuan tata cara
perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan
jangka penjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh
unsur penyelenggara pemerintah di Pusat dan Daerah dengan melibatkan
masyarakat.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengamanatkan bahwa
perencanaan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien,
efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan
lingkungan. Adapun Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu
proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur
pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan
pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka
waktu tertentu.
Pengalaman memperlihatkan bahwa ada salah satu syarat yang
diperlukan untuk menunjukkan tingginya tingkat keberhasilan
pembangunan. Syarat tersebut dimulai dari mantapnya pemahaman

pemerintah setempat terkait makna indikator-indikator dan variabel-
variabel pembangunan serta pengertian kebijakan yang diterapkan oleh
pemerintah pusat dan daerah. Kedua kebijakan tersebut harus saling
melengkapi untuk berjalan ke arah yang sama. Pemahaman yang memadai
tentang indikator pembangunan akan mengakibatkan semakin terarahnya
penyelenggaraan pembangunan (termasuk di dalamnya kegiatan
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian) dan semakin
tingginya respon masyarakat dalam menyukseskan pembangunan dengan
berupaya berkontribusi mewujudkan sasaran yang telah ditargetkan. Hal
ini perlu mendapatkan perhatian terutama dari pemerintah setempat
sebagai pengambil keputusan.
Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka sebagai pijakan
awal dirasa perlu disusun sebuah dokumen yang berisikan seluruh
informasi penting mengenai indikator-indikator pembangunan ekonomi
Kabupaten Pakpak Bharat. Indikator-indikator tersebut dihimpun menjadi
satu kesatuan ke dalam sebuah laporan. Indikator ini diharapkan dapat
menjawab tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Pakpak Bharat.
Penyusunan indikator ini terdiri dari data histori pertumbuhan dan
perkembangan pembangunan ekonomi Kabupaten PakpakBharat di masa
lalu yang akan digunakan untuk memproyeksikan kondisi makro
Kabupaten Pakpak Bharat di masa mendatang.
Indikator Makro Ekonomi merupakan suatu analisis perkembangan
ekonomi di dalam suatu wilayah. Pemanfaatan indikator makro ekonomi
sangat luas. Pemanfaatan tersebut diantaranya dapat digunakan untuk
memprediksi perkembangan ekonomi di masa depan. Walaupun dalam
kesempatan ini penekanan pemanfaatan indikator ini bukan pada prediksi
tetapi deskripsi terhadap kondisi Kabupaten Pakpak Bharat saat ini.

Pemanfaatan lainnya adalah untuk mengetahui arah pembangunan
di Kabupaten Pakpak Bharat. Arah pembangunan ini dapat terlihat dari
hasil analisis terhadap indikator-indikator yang ada. Harapan akhirnya
apabila indikator ini digunakan sebagai dasar kebijakan akan
menghasilkan kebijakan yang lebih baik pada masa yang akan datang.
B. MAKSUD DAN TUJUAN KAJIAN
Maksud dari disusunnya Laporan Indikator Makro Pembangunan
Ekonomi Kabupaten Pakpak Bharat ini adalah untuk menyediakan data dan
informasi dasar yang dapat merepresentasikan kondisi eksisting
pembangunan ekonomi Kabupaten Pakpak Bharat yang terukur
berdasarkan indikator -indikator makro pembangunan ekonomi.
Tujuan yang ingin dicapai dari pembuatan Laporan Indikator Makro
Pembangunan Ekonomi Kabupaten PakPak Bharat adalah untuk
mendeskripsikan kondisi eksisting pembangunan ekonomi Kabupaten
Pakpak Bharat.
C. SASARAN KAJIAN
Agar tujuan penyusunan Laporan Indikator Makro Pembangunan
Ekonomi Kabupaten Pakpak Bharat dapat tercapai dan tercipta suatu
gambaran komprehensif, maka beberapa sasaran yang perlu diwujudkan
adalah:
1. Terpilih dan terdefinisikannya indikator-indikator makro
pembangunan ekonomi Kabupaten Pakpak Bharat;
2. Terkumpulnya keseluruhan data dan informasi yang diperlukan
guna memenuhi indikator-indikator makro pembangunan ekonomi
Kabupaten Pakpak Bharat yang telah dipilih;

3. Terisinya seluruh indikator - indikator makro pembangunan
ekonomi Kabupaten Pakpak Bharat;
4. Terepresentasikannya makna indikator-indikator makro
D. RUANG LINGKUP KAJIAN
Materi dalam Laporan Indikator Makro Pembangunan Ekonomi
Kabupaten Pakpak Bharat ini merupakan indikator, beserta data, informasi
dan analisisnya yang terkait dengan pembangunan ekonomi Kabupaten
Pakpak Bharat dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Berikut adalah tabel
yang berisi indikator yang dimaksud.
Tabel 1.1. Indikator Makro Pembangunan Ekonomi Kabupaten Pakpak
Bharat
No Indikator Komponen
1. Geografis a. Batas Wilayah
b. Luas Kecamatan
2. Demografi a. Jumlah dan Kepadatan Penduduk
b. Struktur Penduduk
3. Tenaga Kerja a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
b. Tingkat Pengangguran
4. Ekonomi a. PDRB
b. Pertumbuhan Ekonomi
c. Struktur Perekonomian
d. Pendapatan Perkapita
5. Sosial a. Kemiskinan
b. Angka Partisipasi Sekolah
c. Angka Partisipasi Murni
d. Fasilitas Kesehatan
e. Kondisi Infrastruktur

E. KELUARAN KAJIAN
Keluaran/Output pekerjaan ini adalah tersusunnya Laporan
Indikator Makro Pembangunan Ekonomi Kabupaten Pakpak Bharat yang
berisikan :
1. Kumpulan data dan informasi dasar indikator-indikator makro
2. Proyeksi indikator-indikator makro pembangunan ekonomi
Kabupaten Pakpak Bharat.
F. SISTEMATIKA KAJIAN
BAB I PENDAHULUAN
Berisi latar belakang, maksud, tujuan, sasaran, ruang linkup keluaran
dan sistematika kajian.
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL
Berisi teori dan materi yang berkaitan dengan Laporan Indikator
Makro Pembangunan Ekonomi Kabupaten Pakpak Bharat.
BAB III METODOLOGI KAJIAN
Berisi metodologi dan pendekatan yang akan digunakan pada
Laporan ini.
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Berisi analisis indikator makro ekonomi Kabupaten Pakpak Bharat
dan pembahasan mengenai proyeksi indikator tersebut.
BAB V PENUTUP
Berisikan kesimpulan dan rekomendasi kajian ini.

BAB II
TINJAUAN KONSEPTUAL
A. INDIKATOR EKONOMI
1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan
oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah/wilayah tertentu, atau
merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh
unit kegiatan ekonomi dalam suatu daerah/wilayah pada suatu periode
tertentu. Data PDRB dapat dihitung dengan tiga pendekatan, yaitu:
a. Pendekatan Produksi
Menurut pendekatan produksi, PDRB merupakan jumlah nilai barang
dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha/ekonomi dalam
suatu daerah/wilayah pada suatu periode tertentu (biasanya satu
tahun). Unit-unit ekonomi tersebut dalam analisis ini dikelompokkan
menjadi 9 lapangan usaha/sektor, yaitu : 1. Pertanian; 2. Pertambangan
dan Penggalian; 3. Industri Pengolahan; 4. Listrik, Gas, dan Air Bersih; 5.
Konstruksi; 6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran; 7. Pengangkutan dan
Komunikasi; 8. Keuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahaan; 9. Jasa-jasa.
b. Pendekatan Pengeluaran
Menurut pendekatan pengeluaran, PDRB merupakan jumlah semua
komponen permintaan akhir di suatu daerah/wilayah dalam jangka
waktu tertentu (biasanya satu tahun). Komponen permintaan akhir
meliputi : pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi
lembaga swasta nirlaba, pengeluaran konsumsi pemerintah,
pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan inventori/stok,
dan ekspor neto.

c. Pendekatan Pendapatan
Menurut pendekatan pendapatan, PDRB merupakan jumlah seluruh
balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta
dalam proses produksi di suatu daerah/wilayah pada jangka waktu
tertentu (biasanya satu tahun). Komponen balas jasa faktor produksi
yang dimaksud adalah: upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan
keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak
langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan
barang modal tetap dan pajak tak langsung neto (pajak tak langsung
dikurangi subsidi). Jumlah semua komponen pendapatan ini per sektor
disebut sebagai nilai tambah bruto sektoral. Oleh karena itu, PDRB
merupakan jumlah dari nilai tambah bruto seluruh sektor (lapangan
usaha). Angka PDRB hasil perhitungan dari ketiga pendekatan tersebut
secara teoritis akan sama.
Metode Penghitungan PDRB
a. PDRB atas dasar Harga Berlaku
Penghitungan PDRB atas dasar harga berlaku dilakukan dengan dua
metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Pada
metode langsung dikenal ada tiga macam pendekatan penghitungan
yaitu pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan
pendapatan. Sedangkan metode tidak langsung diperlukan dalam
penghitungan PDRB jika data tidak tersedia (belum lengkap). Metode
tidak langsung adalah metode penghitungan dengan cara alokasi
menggunakan indikator produksi yang sesuai, seperti: jumlah produksi
fisik, tenaga kerja, penduduk, dan alokator lainnya.
b. PDRB atas dasar Harga Konstan
Penghitungan PDRB atas dasar harga konstan bertujuan untuk melihat
pertumbuhan PDRB secara riil. Dikenal empat cara untuk menghitung

nilai tambah atas dasar harga konstan, yaitu revaluasi, ekstrapolasi,
deflasi, dan deflasi berganda.
1. Revaluasi, prinsip metode revaluasi adalah menilai barang dan jasa
pada tahun berjalan dengan menggunakan harga pada tahun dasar.
Dalam hal ini, tahun dasar yang dipakai adalah tahun 2000. Nilai
tambah bruto atas dasar harga konstan diperoleh dari selisih antara
output dan biaya antara masing-masing atas dasar harga konstan.
Dalam praktek, sangat sulit melakukan revaluasi terhadap biaya
antara yang digunakan dalam proses produksi, karena selain
mencakup komponen input yang sangat banyak, data harga yang
tersedia juga tidak dapat memenuhi semua keperluan tersebut.
Oleh karena itu, biaya antara atas dasar harga konstan biasanya
diperoleh dari perkalian antara output atas dasar harga konstan
dengan rasio tertentu. Rasio tersebut diperoleh dari hasil bagi biaya
antara dengan output pada tahun dasar.
2. Ekstrapolasi, menurut metode ekstrapolasi, nilai tambah atas dasar
harga konstan 2000 diperoleh dengan cara mengalikan nilai tambah
pada tahun dasar 2000 dengan indeks produksi. Indeks produksi
sebagai ekstrapolator dapat merupakan indeks dari masing-masing
produksi yang dihasilkan ataupun indeks dari berbagai indikator
produksi seperti tenaga kerja, jumlah perusahaan dan lainnya, yang
dianggap cocok dengan jenis kegiatannya. Ektrapolasi dapat juga
dilakukan terhadap output pada tahun dasar 2000. Dengan
mengalikan output atas dasar harga konstan dengan rasio tetap
nilai tambah terhadap output pada tahun dasar 2000, maka
diperoleh perkiraan nilai tambah atas dasar harga konstan.
3. Deflasi menurut metode deflasi, nilai tambah atas dasar harga
konstan 2000 diperoleh dengan cara membagi nilai tambah atas

dasar harga berlaku pada tahun berjalan dengan indeks harga yang
sesuai. Indeks harga yang dimaksud dapat juga dipakai sebagai
inflator, dalam keadaan di mana nilai tambah atas dasar harga
berlaku justru diperoleh dengan mengalikan nilai tambah atas dasar
harga konstan dengan indeks harga tersebut.
4. Deflasi Berganda, dalam metode deflasi berganda ini, yang dideflasi
adalah output dan biaya antaranya, sedangkan nilai tambah atas
dasar harga konstan diperoleh dari selisih antara output dengan
biaya antara hasil deflasi tersebut. Indeks harga yang digunakan
sebagai deflator untuk penghitungan output atas dasar harga
konstan biasanya menggunakan indeks harga produsen atau indeks
harga perdagangan besar (IHPB) sesuai dengan cakupan
komoditasnya. Sedangkan deflator untuk biaya antara adalah indeks
harga dari komponen input terbesar. Pada kenyataannya sangat
sulit melakukan deflasi terhadap biaya antara, karena selain
komponennya terlalu banyak, juga karena indeks harganya belum
tersedia secara baik. Oleh karena itu dalam penghitungan harga
konstan, deflasi berganda ini belum banyak dipakai.
c. PDRB menurut Lapangan Usaha
Sebelum tahun 1960-an, kegiatan ekonomi dikelompokkan dalam tiga
sektor, yaitu sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier. Dewasa
ini pengelompokan kegiatan ekonomi sektoral dibagi dalam 9
(sembilan) sektor utama. Seringkali pengertian sektor juga dimaknai
sebagai lapangan usaha atau industri. Pengelompokan 9 lapangan
usaha/sektor utama masih dirinci lagi menjadi subsektor. Sektor utama
tersebut adalah: Pertanian; Pertambangan dan Penggalian; Industri
Pengolahan; Listrik, Gas, dan Air Bersih; Konstruksi; Perdagangan, Hotel,
dan Restoran; Pengangkutan dan Komunikasi; Keuangan, Real Estat,

dan Jasa Perusahaan; dan terakhir sektor Jasa-jasa. Jika dipadankan
dengan pengelompokan kegiatan ekonomi sebelum tahun 1960-an,
maka sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian yang
sangat tergantung pada sumber daya alam termasuk ke dalam Sektor
Primer. Sektor industri pengolahan; listrik, gas, dan air bersih; serta
konstruksi di mana inputnya sebagian besar berasal dari sektor primer
termasuk ke dalam Sektor Sekunder. Sedangkan sektor lainnya yang
merupakan sektor penunjang dari kedua kelompok sektor tersebut
diklasifikasikan sebagai Sektor Tersier.
2. Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang digunakan
untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah. Suatu wilayah
mengalami pertumbuhan secara ekonomi bila terjadi peningkatan
kapasitas produksi dari semua kegiatan ekonomi di dalam wilayahnya
secara terukur. Selama beberapa dekade, pembangunan daerah selalu
berupaya memperoleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tanpa melihat
apakah pertumbuhan tersebut bermanfaat bagi kesejahteraan penduduk
secara merata atau tidak. Perkembangan selanjutnya, para pengambil
kebijakan pembangunan daerah mulai memperhitungkan manfaat
pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat, sehingga tingkat pemerataan
mulai menjadi suatu indikator bagi kesejahteraan.
Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan
ekonomi yang berorientasi pada penciptaan kesempatan kerja dan
berpihak pada penurunan angka kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang
tinggi diharapkan dapat memperluas kesempatan kerja sehingga dapat
menyerap tenaga kerja secara berkesinambungan. Kesempatan kerja yang
semakin luas akan meningkatkan serapan tenaga kerja sehingga menjadi

faktor penting dalam upaya penurunan tingkat kemiskinan. Di samping itu,
pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat menjadi indikator semakin
tingginya pendapatan masyarakat sehingga tingkat kemiskinan menjadi
semakin berkurang.
Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita
dalam jangka panjang. Istilah “proses” berarti mengandung unsur dinamis,
perubahan atau perkembangan. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi
biasanya dilihat dalam kurun waktu tertentu. Jika kurun waktu yang
diamati dalam satu tahun, maka pertumbuhan ekonomi direpresentasikan
dalam indeks berantai PDRB atas dasar harga konstan dikurangi 100
persen atau diformulasikan sebagai berikut :
%100
1
1





t
tt
PDRB
PDRBPDRB
PE
Keterangan :
PE = Pertumbuhan ekonomi
PDRBt = Produk Domestik Regional Bruto harga konstan tahun ke t
PDRB(t-1) = Produk Domestik Regional Bruto harga konstan tahun ke (t-1)
3. Konsep Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi ini pada muaranya adalah untuk
memperoleh laju pertumbuhan ekonomi (LPE). Dengan didasari oleh data
mengenai PDRB dan Indeks Harga Konsumen (IHK) disusun perhitungan
untuk memperoleh LPE. Untuk memperoleh laju pertumbuhan ekonomi,
indikator LPE bersandar pada standar yang digunakan oleh BPS terutama
dalam memperoleh data PDRB dan Indeks Harga Konsumen. Hasil LPE
juga diperoleh dari data BPS. Dengan kata lain untuk indikator
pertumbuhan ekonomi ini menggunakan indikator versi BPS. Sedangkan

konsep yang dijabarkan berikut merupakan konsep yang dapat membantu
memahami proses untuk memperoleh angka indikator yang dimaksud.
4. Konsep Dasar Pertumbuhan Ekonomi Wilayah
Pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses
multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas
struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional,
disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan
ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Jadi pada
hakikatnya, pembangunan itu harus mencerminkan terjadinya perubahan
secara total suatu masyarakat atau terjadi penyesuaian sistem sosial secara
keseluruhan tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan
keinginan individual maupun kelompok-kelompok sosial yang ada di
dalamnya untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang
serba lebih baik, baik secara material maupun spiritual.
Pada umumnya pembangunan di banyak negara yang sedang
berkembang dipusatkan pada pembangunan ekonomi melalui usaha
pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, paradigma tradisional mengenai
pembangunan cenderung mengidentikkan pembangunan dengan
pertumbuhan ekonomi. Berikut ini akan dijelaskan mengenai teori-teori
yang melandasi teori pertumbuhan ekonomi wilayah sebagai dasar dari
adanya pembangunan ekonomi.
Pakar yang pertama mengembangkan teori pertumbuhan ekonomi
secara sistematis adalah Adam Smith (1723-1790) dalam bukunya An
inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations (1776). Teori
yang dikembangkan oleh Adam Smith ini dikenal dengan teori ekonomi
klasik. Teori ini memandang pentingnya kebebasan yang seluas-luasnya
diberikan kepada pelaku ekonomi (pasar). Kebebasan yang diberikan

kepada pasar akan mendorong pasar untuk mengalokasikan
sumberdayanya secara optimal dengan sendirinya (invisible hand)
sehingga akan menciptakan efisiensi dan membawa ekonomi kepada
kondisi full employment, dan menjamin pertumbuhan ekonomi sampai
pada posisi stasioner, yaitu kondisi dimana seluruh sumber daya
termanfaatkan. Tugas pemerintah adalah mendorong pihak swasta untuk
berperan optimal dalam perekonomian, dan pemerintah tidak perlu
langsung terlibat dalam perekonomian.
Teori ekonomi klasik ini kemudian dibantah oleh John Maynard
Keynes (1936) yang berpendapat bahwa untuk menjamin pertumbuhan
yang stabil, pemerintah perlu menerapkan kebijakan fiskal, (kebijakan
mengenai perpajakan dan belanja pemerintah) kebijakan moneter (tingkat
suku bunga dan jumlah uang beredar) dan pengawasan langsung. Kedua
teori ini berbeda dalam penekanan fungsi dan peran pemerintah dalam
perekonomian. Tetapi sepaham dengan pendapat bahwa keterlibatan
swasta akan mendorong kemajuan ekonomi. Terhadap teori ekonomi
klasik, Schumpeter berpendapat bahwa kondisi stasioner tidak akan
tercapai karena manusia melakukan inovasi. Schumpeter menekankan
pada peranan pengusaha sebagai faktor pertumbuhan ekonomi. Teori ini
menjelaskan peranan strategis pengusaha sebagai subyek utama dalam
proses produksi mulai dari pembaruan ide, pengolahan, pemasaran dan
pengaturan organisasi perusahaan dalam rangka mempertinggi efisiensi
produksi.
Teori lain adalah Teori Harrod-Domar, dalam Dhani, 2005 teori ini
melihat pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan yang mengatakan
bahwa pertumbuhan ekonomi hanya akan berlaku apabila pengeluaran
agregat bertambah secara terus-menerus pada tingkat pertumbuhan yang
ditentukan. Sedangkan Teori Neo-Klasik melihat dari sudut yang berbeda

dari Teori Harrod-Domar, yaitu melihat pertumbuhan ekonomi dilihat dari
segi penawaran. Menurut Teori Neo-Klasik yang dikembangkan oleh
Abramovits dan Solow, pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh
perkembangan faktor-faktor produksi:
 pertambahan modal dan produktivitas modal marginal,
 pertambahan tenaga kerja dan produktivitas kerja marginal dan
 perkembangan teknologi.
Selain menganalisis faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan
ekonomi para ahli juga telah banyak melakukan analisis untuk mengetahui
faktor-faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi di negara-negara
berkembang, yaitu:
 pertanian tradisional
 kekurangan modal dan tenaga ahli
 perkembangan penduduk yang pesat
 kesempatan kerja dan pengangguran.
Banyaknya hambatan-hambatan tersebut di negara-negara
berkembang membawa pada realita rendahnya tingkat pertumbuhan
ekonomi pada negaranegara berkembang.
5. Pertumbuhan Ekonomi versus Pembangunan Ekonomi
Dewasa ini, definisi pembangunan ekonomi yang paling banyak
diterima adalah: suatu proses peningkatan output dalam jangka panjang.
Proses disini berarti berlangsungnya kekuatan-kekuatan tertentu yang
saling berkaitan dan mempengaruhi. Dengan kata lain, pembangunan
ekonomi lebih dari sekedar pertumbuhan ekonomi. Proses pembangunan
menghendaki adanya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan
perubahan (growth plus change) dalam :

 pertama, perubahan struktur ekonomi; dari pertanian ke industri
atau jasa.
 kedua, perubahan kelembagaan, baik lewat regulasi maupun
reformasi kelembagaan itu sendiri.
Artinya pembangunan yang dilaksanakan tidak dilakukan hanya “secepat
membalik telapak tangan”, akan tetapi dimulai dari proses yang panjang
dan lama, seperti yang saat ini dilaksanakan melalui Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) satu tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) 5 tahunan, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dua
puluh tahunan.
Kurun waktu yang panjang menyiratkan bahwa kenaikan
pendapatan perkapita perlu berlangsung terus menerus dan berkelanjutan.
Tahapan-tahapan pembangunan, baru merupakan awal dari proses
pembangunan. Tugas yang paling berat adalah menjaga keberlanjutan
pembangunan dalam periode yang lebih panjang. Tanpa ada komitmen
yang jelas dan indikator yang terukur kita akan sulit untuk mensejajarkan
diri dengan negara tersebut.
Ekonomi pembangunan selain mengulas soal alokasi sumber daya
yang efisien dan pertumbuhan output agregat secara berkesinambungan
dari waktu ke waktu, ekonomi pembangunan menitikberatkan pula
perhatiannya pada berbagai mekanisme ekonomis, sosial, dan institusional
yang harus diciptakan demi meningkatnya standar hidup penduduk miskin
di negara-negara sedang berkembang. Untuk itu, ekonomi pembangunan
juga memberikan perhatian besar kepada formulasi kebijakan-kebijakan
publik yang sebaik-baiknya demi menghadirkan serangkaian transformasi
ekonomi, sosial, dan institusional yang sekiranya dapat berdampak positif
terhadap kondisi masyarakat secara keseluruhan dalam waktu yang
singkat.

Oleh karena itu, setiap analisis realistis terhadap masalah-masalah
pembangunan perlu ditopang dengan variabel-variabel ekonomi sebagai
tolak ukur keberhasilan. Berikut ini disajikan beberapa kelompok indikator
pembangunan ekonomi dalam versi yang berbeda :
1. Versi United Nations Research Institute on Social Development
(UNRISD) yang dikeluarkan pada tahun 1970:
a. Produksi pertanian per pekerja pria di sektor pertanian
b. Konsumsi listrik, kilowatt per kapita
c. Konsumsi baja, kilogram per kapita
d. konsumsi energi, ekuivalen dengan kilogram batu bara per
kapita
e. Persentase sektor manufaktur dalam Pendapatan Domestik
Bruto (PDB)
f. Perdagangan luar negeri per kapita
g. Persentase penerima gaji dan upah terhadap angkatan kerja.
2. Versi yang digunakan World Bank (2003) sebagai dasar klasifikasi
negara : pendekatan PDB per kapita.
3. Versi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
a. Produk Domestik Bruto (PDB)
b. Neraca pembayaran
c. Nilai tukar Rupiah
d. Laju inflasi
e. Suku Bunga acuan (Bank Indonesia rate)
f. Perbankan
g. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)
h. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
i. Utang pemerintah
j. Pengangguran terbuka

k. Penduduk di bawah garis kemiskinan
4. Versi Bank Indonesia (indikator ekonomi regional dalam publikasi
statistik ekonomi dan keuangan daerah):
a. Simpanan
b. Pinjaman yang diberikan
c. Kredit UMKM
d. Ekspor non-migas
e. Impor non-migas
f. Indeks Harga Konsumen (IHK)
g. Inflasi
5. Versi yang digunakan Biro Riset Lembaga Manajemen Fakultas
Ekonomi Universitas Indonesia (LMFMUI) dalam kajian Proyeksi
Ekonomi Makro 2011-2015: Masukan bagi Pengelola BUMN,
diantaranya:
a. Produk Domestik Bruto (PDB)
b. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB)
c. Inflasi IHK
d. Nilai tukar rata-rata
e. Discount rate / BI Rate
Lima versi diatas adalah segelintir dari sekian banyak versi yang
dipakai oleh banyak pihak disesuaikan dengan kebutuhan dan
kepentingan analisis masing-masing. Namun beberapa indikator yang
umum digunakan diantaranya adalah:
1. GNP/GDP per Kapita
Yaitu GNP/GDP dibagi dengan jumlah penduduk. GNP/GDP adalah
nilai akhir barang dan jasa yang berhasil diproduksi oleh suatu
perekonomian (masyarakat) pada suatu periode waktu tertentu

(biasanya satu tahun). Jika GNP/GDP tersebut dibagi dengan
jumlah penduduk maka didapatkan GNP/GDP per kapita.
Klasifikasi negara berdasarkan GNP/GDP atau kelompok
pendapatannya dapat saja berubah pada setiap edisi publikasi
Bank Dunia. Sebagai contoh, Bank Dunia pada tahun 1995
mengklasifikan Negara berdasarkan tingkatan GNP/GDP per kapita
sebagai berikut:
a. Negara berpenghasilan rendah, adalah kelompok Negara-
negara dengan GNP per kapita kurang atau sama dengan US$
695.
b. Negara berpenghasilan menengah adalah kelompok negara-
negara dengan GNP/GDP per kapita lebih dari US$ 695 namun
kurang dari US$ 8.626.
c. Negara berpenghasilan tinggi adalah kelompok Negara-negara
dengan GNP/GDP per kapita di atas US$ 8.626.
Kelemahan dari indikator ini adalah tidak memasukkan produksi
yang tidak melalui pasar seperti dalam perekonomian subsisten,
jasa ibu Rumah Tangga, transaksi barang bekas, kerusakan
lingkungan, dan masalah distribusi pendapatan.
2. Growth (pertumbuhan)
Yaitu perubahan output (GNP/GDP) yang terjadi selama satu kurun
waktu tertentu (satu tahun). Bank Dunia pada tahun 1993
memperkenalkan beberapa sebutan menyangkut pertumbuhan
ekonomi negara-negara di dunia, yaitu:
a. High Performing Asian Economies (HPAEs), yang diidentifikasi
karena memiliki ciri umum yang sama, seperti pertumbuhan
ekspor yang cepat. Kelompok HPAEs ini dibagi lagi menurut

lamanya catatan sukses mempertahankan pertumbuhan
ekonomi, yaitu:
Pertama, 4 macan Asia, biasanya diidentikkan dengan
Hongkong, Korea Selatan, Singapura, dan Taiwan. Negara-
negara ini tingkat pertumbuhan ekonominya amat cepat dan
mulai mendekati rangking negara berpenghasilan tinggi. Kedua,
Newly Industrializing Economies (NIEs), meliputi Indonesia,
Malaysia, dan Thailand. Kelompok Negara-negara ini memilki
rata-rata pertumbuhan GDP riil sebesar 5,5 per sen per tahun.
b. Asia Timur mencakup semua negara berpenghasilan rendah dan
menengah di kawasan Asia Timur dan Tenggara serta Pasifik.
c. Asia Selatan mencakup Bangladesh, Bhutan, India, Myanmar,
Nepal, Pakistan, dan Srilangka.
d. Eropa, Timur Tengah, dan Afrika Utara mencakup Negara-negara
berpenghasilan menengah di kawasan Eropa (Bulgaria, Yunani,
Hungaria, Polandia, Portugal, Rumania, Turki, dan bekas
Yugoslavia) dan semua Negara di kawasan Afrika Utara dan
Timur Tengah, serta Afganistan.
e. Sub-Sahara Afrika meliputi semua Negara di sebelah selatan
gurun Sahara termasuk Afrika Selatan.
f. Amerika Latin dan Karibia terdiri atas semua Negara Amerika
dan Karibia di sebelah Selatan Amerika Serikat.
3. GDP per Kapita dengan Purchasing Power Parity
Perbandingan antar negara berdasarkan GNP/GDP per kapita
seringkali menyesatkan. Hal ini disebabkan adanya pengkonversian
penghasilan suatu negara ke dalam satu mata uang yang sama (US
dollar) dengan kurs resmi. Kurs nominal ini tidak mencerminkan
kemampuan relatif daya beli mata uang yang berlainan sehingga

kesalahan sering muncul saat dilakukan perbandingan kinerja antar
negara. Oleh karena itu, Purchasing Power Parity (PPP) dianjurkan
sebagai Pemerataan Pendapatan.
4. Perubahan Struktur Ekonomi
Mengukur tingkat kemajuan struktur produksi (pertanian,
manufaktur, dan jasa-jasa). Peranan sektor pertanian akan menurun
untuk memberi kesempatan bagi tampilnya sektor-sektor
manufaktur dan jasa, yang secara sengaja senantiasa diupayakan
agar terus berkembang. Oleh karena itu, strategi pembangunan
biasanya berfokus pada upaya untuk menciptakan industrialisasi
secara besar-besaran sehingga kadang kala mengorbankan
kepentingan pembangunan sektor pertanian dan daerah pedesaan
pada umumnya.
5. Kesempatan Kerja
Rendahnya sifat kewirausahaan penduduk di negara-negara
berkembang, memaksa pemerintah di negara-negara tersebut
untuk menyiapkan dan membuka lapangan pekerjaan bagi
masyarakatnya. Dengan pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi
yang tinggi, diharapkan akan menciptakan lapangan pekerjaan dan
berbagai peluang ekonomi lainnya.
6. Pengangguran
Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi di negara-negara
berkembang, pada akhirnya menjadi bom waktu sekitar 15 sampai
dengan 20 tahun kemudian, pada saat mereka masuk sebagai
angkatan kerja. Besarnya angkatan kerja yang tersedia di negara-
negara berkembang, tidak diikuti dengan penyediaan lapangan
kerja buat mereka sehingga menyebabkan angka pengangguran
menjadi tinggi. Dengan penciptaan lapangan pekerjaan, baik oleh

sektor swasta maupun oleh pemerintah, diharapkan angka
pengangguran yang relatif tinggi dinegara berkembang akan
mengalami penurunan.
6. Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Data ekonomi merupakan sumber informasi sistematik untuk dapat
mengukur sejauh mana perkembangan aktivitas ekonomi suatu negara.
Suatu data yang akurat diharapkan dapat menggambarkan suatu kondisi
statistik perekonomian. Statistik ini digunakan oleh para ahli ekonomi
untuk mempelajari perekonomian dan oleh para pengambil keputusan
untuk mengawasi pembangunan ekonomi dan merumuskan kebijakan-
kebijakan yang tepat.
Dalam konsep dasar ekonomi makro, indikator yang digunakan
dalam mengukur pertumbuhan ekonomi adalah produk domestik bruto
(PDB). Produk Domestik Bruto (PDB) adalah nilai pasar semua barang dan
jasa akhir yang diproduksi dalam perekonomian selama kurun waktu
tertentu (Mankiw, 2006:19). Dalam konsep regional Produk Domestik Bruto
dikenal sebagai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan
indikator ekonomi makro suatu daerah, yang menggambarkan ada atau
tidaknya perkembangan perekonomian daerah. Dengan menghitung PDRB
secara teliti dan akurat baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar
harga konstan dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai keberhasilan
pembangunan di suatu daerah, yang memperlihatkan laju pertumbuhan
ekonomi yang mewakili peningkatan produksi di berbagai sektor lapangan
usaha yang ada (Saggaf, 1999: 15).
Berdasarkan rumusan pengertian di atas, maka dalam konsep
regional, pertumbuhan ekonomi daerah adalah angka yang ditunjukkan
oleh besarnya tingkat pertumbuhan produk domestik regional bruto suatu

daerah yang diukur atas dasar harga konstan. Bagi suatu daerah provinsi,
kabupaten/kota gambaran PDRB yang mencerminkan adanya laju
pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dalam data sektor-sektor ekonomi
yang meliputi pertanian, pertambangan dan penggalian, industri
pengolahan, listrik gas dan air bersih, bangunan, perdagangan hotel dan
restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan persewaan dan jasa
perusahaan dan jasa-jasa lainnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari
data konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal
bruto, perubahan persediaan, ekspor dan impor.
A. Indikator Ek
B. INDIKATOR DEMOGRAFI
Pada konsep demografi ini, indikator yang umum digunakan dalam
menggambarkan kondisi demografi sebagai indikator sosial ekonomi oleh
Badan Pusat Statistik yaitu jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk,
tingkat kelahiran, tingkat kematian, migrasi masuk-keluar. Berikut ini
beberapa penjelasan terkait indikator tersebut.
1. Laju Pertumbuhan Penduduk
Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di
suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan waktu
sebelumnya. Misalnya, pertumbuhan penduduk Indonesia dari tahun 1995
ke tahun 2000 adalah perubahan jumlah penduduk Indonesia dari tahun
1995 sampai 2000.
Indikator laju pertumbuhan penduduk sangat berguna untuk
memprediksi jumlah penduduk di suatu wilayah atau negara di masa yang
akan datang. Dengan diketahuinya jumlah penduduk yang akan datang,
diketahui pula kebutuhan dasar penduduk ini, tidak hanya di bidang sosial
dan ekonomi tetapi juga di bidang politik misalnya mengenai jumlah

pemilih untuk pemilu yang akan datang. Tetapi prediksi jumlah penduduk
dengan cara seperti ini belum dapat menunjukkan karakteristik penduduk
di masa yang akan datang. Untuk itu, diperlukan proyeksi penduduk
menurut umur dan jenis kelamin yang membutuhkan data yang lebih rinci
yakni mengenai tren fertilitas, mortalitas dan migrasi.
2. Tingkat Kelahiran
Definisi BPS tingkat kelahiran atau crude birth rate (CBR) dari suatu
populasi adalah jumlah kelahiran per 1.000 orang tiap tahun. Secara
matematika, angka ini bisa dihitung dengan rumus :
)1000)((p
n
CBR 
dimana n adalah jumlah kelahiran pada tahun tersebut dan p adalah
jumlah populasi saat penghitungan.
Hasil penghitungan ini digabungkan dengan tingkat kematian
untuk menghasilkan angka tingkat pertumbuhan penduduk alami (alami
maksudnya tidak melibatkan angka perpindahan penduduk (migrasi).
Indikator lain untuk mengukur tingkat kehamilan yang sering dipakai:
tingkat kehamilan total rata-rata jumlah anak yang terlahir bagi tiap wanita
dalam hidupnya. Secara umum, tingkat kehamilan total adalah indikator
yang lebih baik untuk tingkat kehamilan daripada CBR, karena tidak
terpengaruh oleh distribusi usia dari populasi. Tingkat kehamilan
cenderung lebih tinggi di negara yang ekonominya kurang berkembang
dan lebih rendah di negara yang
pertumbuhan ekonominya tinggi.
3. Tingkat Kematian
Definisi BPS Angka Kematian Kasar (Crude Death Rate) adalah angka
yang menunjukkan berapa besarnya kematian yang terjadi pada suatu

tahun tertentu untuk setiap 1000 penduduk. Angka ini disebut kasar sebab
belum memperhitungkan umur penduduk. Penduduk tua mempunyai
risiko kematian yang lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk yang
masih muda. Angka Kematian Kasar adalah indikator sederhana yang tidak
memperhitungkan pengaruh umur penduduk. Tetapi jika tidak ada
indikator kematian yang lain angka ini berguna untuk memberikan
gambaran mengenai keadaan kesejahteraan penduduk pada suatu tahun
yang bersangkutan. Apabila dikurangkan dari Angka kelahiran Kasar akan
menjadi dasar perhitungan pertumbuhan penduduk alamiah.
Istilah tingkat kematian atau crude death rate (CDR) dari suatu
populasi adalah jumlah kematian per 1.000 orang tiap tahun. Secara
matematika, angka ini bisa dihitung dengan rumus
)1000)((p
n
CDR 
di mana n adalah jumlah kematian pada tahun tersebut dan p adalah
jumlah populasi saat penghitungan.
A. Indi
B. kator Ek
C. INDIKATOR KETENAGAKERJAAN
Berdasarkan Badan Pusat Statistik (2012), dalam konsep
ketenagakerjaan, penduduk dipandang sebagai suplai bagi pasar tenaga
kerja di suatu negara maupun wilayah. Namun tidak semua penduduk
mampu melakukannya karena hanya penduduk yang berusia kerjalah yang
bisa menawarkan tenaganya di pasar kerja. Penduduk usia kerja dibagi
menjadi dua golongan, yaitu yang termasuk angkatan kerja dan yang
termasuk bukan angkatan kerja. Penggolongan usia kerja di Indonesia
mengikuti standar internasional yaitu usia 15 tahun atau lebih.

Angkatan kerja sendiri terdiri dari mereka yang aktif bekerja dan
mereka yang sedang mencari pekerjaan. Mereka yang terakhir itulah yang
dinamakan sebagai pengangguran terbuka. Sedangkan yang termasuk
dalam kelompok bukan angkatan kerja adalah mereka yang masih
bersekolah, ibu rumah tangga, pensiunan dan lain-lain.
Dalam pembahasan mengenai ketenagakerjaan ini terdapat
beberapa informasi yang menarik untuk diamati. Pertama, kita dapat
melihat berapa besar jumlah penduduk yang bekerja. Kedua, kita dapat
mengetahui jumlah pengangguran. Ketiga, apabila dilihat dari segi
pendidikan maka hal ini akan mencerminkan kualitas tenaga kerja.
Keempat, dilihat dari statusnya dapat terlihat berapa jumlah penduduk,
yang bekerja di sektor formal yang jaminan sosialnya baik, dan berapa
yang bekerja di sektor informal. Kelima, pengetahuan tentang karakteristik
dan kualitas tenaga kerja akan berguna sebagai dasar pengembangan
kebijakan ketenagakerjaan, terutama pengembangan kesempatan kerja
dan peningkatan kualitas SDM yang akan dapat meminimalkan jumlah
pengangguran di suatu negara ataupun wilayah. Hal ini penting karena
tingginya angka pengangguran akan menimbulkan konsekuensi negatif
bagi masyarakat misalnya
meningkatnya kriminalitas.
Terkait dengan hal ini, diperlukan indikator-indikator yang mampu
menggambarkan keadaan angkatan kerja dan tenaga kerja untuk
selanjutnya dijabarkan sebagai dasar penentuan arah kebijakan
ketenagakerjaan. Indikator-indikator ini antara lain angka partisipasi
angkatan kerja (APAK) menurut kelompok umur, tingkat pengangguran
terbuka, APAK menurut lapangan usaha, APAK menurut status pekerjaan
dan APAK menurut tingkat pendidikan. Dari besaran indikator-indikator

tersebut dapat diketahui keadaan ketenagakerjaan saat ini dan hal apa saja
yang memerlukan perbaikan di masa depan.
Penduduk merupakan sumber daya yang penting dalam
pembangunan. Keberadaan mereka dapat menjadi faktor yang
mendukung atau menghambat pembangunan, tergantung kualitasnya.
Kualitas penduduk dapat diukur dengan beberapa indikator, antara lain :
1. Angka Beban Tanggungan (Dependency Ratio)
Angka beban tanggungan menunjukkan tingkat ketergantungan
penduduk yang dianggap tidak produktif (usia kurang dari 15 tahun atau
65 tahun ke atas) terhadap penduduk usia produktif (15 tahun sampai 64
tahun). Formula yang digunakan adalah sebagai berikut :
655
6540

 

Penduduk
PendudukPenduduk
DR
Angka beban tanggungan masih merupakan indikator yang sangat
sederhana karena produktivitas penduduk hanya dilihat dari usia, bukan
dari kegiatan produktifnya (angkatan kerja).
2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Kesempatan memperoleh pekerjaan telah dirumuskan dalam
Undang- Undang Dasar Tahun 1945 (UUD’45) pasal 27 ayat 2. Setiap
penduduk yang mampu dan mau bekerja diharapkan akan memperoleh
pekerjaan yang sesuai disertai dengan jaminan perlindungan kerja yang
manusiawi, termasuk di dalamnya memperoleh upah yang cukup untuk
hidup layak. Namun harapan tersebut masih jauh dari kenyataan yang
terjadi.
Dalam konsep ketenagakerjaan yang digunakan oleh BPS atas saran
dari the International Labor Organization (ILO), penduduk dibagi menjadi 2
(dua) golongan yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja.

Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun atau lebih,
yang digolongkan lagi menjadi 2 (dua) yaitu angkatan kerja dan bukan
angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke
atas) yang bekerja atau punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja,
dan yang sedang mencari pekerjaan (pengangguran). Bukan angkatan
kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang kegiatannya tidak
bekerja maupun mencari pekerjaan atau penduduk usia kerja dengan
kegiatan sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya, seperti cacat
mental atau sebab lain sehingga tidak produktif.
Penduduk bekerja adalah penduduk yang memiliki kegiatan
ekonomi dalam rangka memperoleh penghasilan, paling sedikit satu jam
(tidak terputus) dalam seminggu yang lalu; termasuk kegiatan pekerja tak
dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi. Penduduk
yang mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja adalah mereka
yang mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja karena
berbagai sebab, seperti: sakit, cuti, menunggu panen, mogok, dan
sebagainya. Pengangguran terbuka adalah mereka yang sedang mencari
pekerjaan, mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan karena merasa
tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, sudah mempunyai pekerjaan
tetapi belum mulai bekerja.
Beberapa konsep pokok ketenagakerjaan adalah:
 Mencari pekerjaan adalah kegiatan dari mereka yang berusaha
mendapat pekerjaan. Kegiatan mencari pekerjaan tidak terbatas
dalam jangka waktu seminggu yang lalu saja, tetapi bisa dilakukan
beberapa waktu yang lalu di mana seminggu yang lalu masih dalam
status menunggu jawaban lamaran. Jadi dalam kategori mencari
pekerjaan juga dimasukkan mereka yang sedang memasukkan
lamaran.

 Penghasilan mencakup upah/gaji termasuk semua tunjangan,
bonus dan hasil usaha berupa sewa, bunga dan keuntungan, baik
berupa uang atau natura/barang.
 Hari kerja adalah hari di mana seseorang melakukan kegiatan
bekerja paling sedikit 1 jam terus menerus.
 Jam kerja adalah waktu yang dinyatakan dalam jam yang
dipergunakan untuk bekerja.
Gambar 2.1. Konsep Penduduk dan Tenaga Kerja
Sumber : Badan Pusat Statistik (2016)
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan perbandingan antara
jumlah angkatan kerja (bekerja dan pengangguran) dengan jumlah
penduduk usia kerja, dan biasanya dinyatakan dalam persen.
%100
KerjasiaPenduduk UJumlah
KerjaAngkatanJumlah
TPAK

TPAK digunakan untuk mengindikasikan besarnya penduduk usia
kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi di suatu daerah atau
wilayah. Selain itu, TPAK juga digunakan untuk menunjukkan besaran
relatif dari pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk
memproduksi barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian.
3. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)
Tingkat Kesempatan Kerja diukur dengan menggunakan rasio
jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang sedang bekerja
minimal 1 jam secara berturut-turut ataupun mempunyai pekerjaan tetapi
sementara tidak bekerja di periode pencacahan terhadap total angkatan
kerja.
%100
KerjaAngkatanJumlah
BekerjaPendudukJumlah
TKK
TKK digunakan untuk mengindikasikan besarnya penduduk usia
kerja yang bekerja atau sementara tidak bekerja di suatu daerah atau
wilayah.
4. Tingkat Pengangguran Terbuka
Tingkat pengangguran terbuka merupakan perbandingan antara
jumlah pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja, dan biasanya
dinyatakan dalam persen. Kegunaannya adalah memberi indikasi tentang
persentase penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok
pengangguran di suatu daerah atau wilayah.
%100
KerjaAngkatanJumlah
KerjaPencariJumlah
TPT
5. Kemiskinan
Pembangunan daerah dilaksanakan untuk mencapai tujuan
peningkatan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi lebih berarti jika diikuti oleh
peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. Kegiatan
perekonomian yang bermuara pada orientasi pemerataan akan
mengurangi masalah kemiskinan.
a. Indikator Kemiskinan
Ukuran kemiskinan secara umum dibedakan atas kemiskinan absolut
dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut didasarkan pada
ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal
untuk hidup layak. Konsep ini dikembangkan di Indonesia dan
dinyatakan sebagai “inability of the individual to meet basic needs”
(Tjondronegoro, Soejono dan Hardjono, 1993). Konsep tersebut sejalan
dengan Amartya Sen (Meier, 1989) yang menyatakan bahwa kemiskinan
adalah “the failure to have certain minimum capabilities”.
Definisi tersebut mengacu pada standar kemampuan minimum
tertentu, yang berarti bahwa penduduk yang tidak mampu mencukupi
kebutuhan minimum tersebut dapat dianggap sebagai miskin
Pengukuran kemiskinan dilakukan dengan cara menetapkan nilai
standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan,
yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat hidup secara layak. Nilai
standar kebutuhan minimum tersebut digunakan sebagai garis
pembatas untuk memisahkan antara penduduk miskin dan tidak
miskin. Uppal (1985) menyebutkan garis pembatas tersebut sebagai
garis kemiskinan (poverty line) atau batas kemiskinan (poverty treshold).
Garis kemiskinan sesungguhnya merupakan sejumlah rupiah yang
diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan
makanan setara 2.100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan
minimum non-makanan yang mendasar, seperti perumahan, pakaian,
kesehatan, pendidikan, transportasi, dan aneka barang dan jasa lainnya.

Biaya untuk membayar 2.100 kilo kalori per kapita per hari disebut
sebagai Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan biaya untuk membayar
kebutuhan minimum non makanan mendasar disebut sebagai Garis
Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Individu dengan pengeluaran lebih
rendah dari Garis Kemiskinan disebut sebagai penduduk yang hidup di
bawah garis kemiskinan atau penduduk miskin. Persentase penduduk
yang berada di bawah garis kemiskinan merupakan indikator
kemiskinan yang sering digunakan dan biasa disebut Head Count Index
(HCI).
Indeks Williamson
Jefrrey G Williamson merupakan ekonom Wisconsins yang banyak
meneliti tentang kebijakan publik. Salah satu temuan besarnya adalah
indeks kesenjangan antar wilayah yang selanjutnya dikenal dengan
Indeks Williamson. Indeks tersebut pada dasarnya membandingkan
antar besaran ekonomi wilayah dengan besaran rata-rata di wilyah
yang lebih luas (wilayah induk). Adapun model yang digunakan untuk
menyusun indeks tersebut adalah sebagai beruikut:
 2
21
 












n
f
YY
Y
WI i
i
Keterangan:
WI : Nilai Indeks Williamson dari variable yang dimasukkan.
Yi : Nilai dari variable yang dimasukkan masing-masing daerah i
Y : Nilai dari variable yang dimasukkan untuk cakupan wilayah
yang membawahi daerah i.
fi : Jumlah penduduk masing-masing daerah i
n : jumlah penduduk keseluruhan wilayah yang membawahi
daerah i.

Dari indeks tersebut, maka dapat diketahui bagaimana posisi satu
wilayah, relatif terhadap wilayah induknya. Semakin tinggi angka WI
maka tingkat kesenjangan semakin tinggi.
Indeks Gini
Untuk melihat ketimpangan pendapatan penduduk, salah satu
indikator yang sering dipakai adalah Rasio Gini. Ide dasar perhitungan
Rasio Gini sebenarnya berasal dari upaya pengukuran luas suatu kurva
(selanjutnya disebut Kurva Lorenz) yang menggambarkan distribusi
pendapatan untuk seluruh kelompok pengeluaran. Secara ilustrasi, luas
kurva Lorenz merupakan luas daerah di bawah garis diagonal yang
dibatasi dengan kurva pada suatu persegi empat. Perbandingan antara
luas daerah Kurva Lorenz dengan luas daerah di bawah garis diagonal
dapat diperoleh nilai Rasio Gini.
Gambar 2.2. Kurva Lorenz
Secara matematis, untuk menghitung Rasio Gini dapat menggunakan
persamaan berikut :
 



k
i
iii QQP
Gini
1
1
000.10
1
Keterangan:

Pi = Persentase penduduk pada kelas pengeluaran ke-i
Qi = Persentase kumulatif jumlah pengeluaran pada kelas
pengeluaran ke-i
k = Jumlah kelas pengeluaran yang dibentuk.
Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati 1 maka
dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk makin melebar,
atau mendekati ketimpangan sempurna. Sebaliknya, semakin
mendekati 0 distribusi pendapatan penduduk semakin merata, atau
mendekati pemerataan sempurna. Menurut Harry T. Oshima, nilai Rasio
Gini dibagi menjadi tiga tingkatan. Jika nilai Rasio Gini kurang dari 0,3
masuk dalam kategori ketimpangan “rendah”; nilainya antara 0,3
hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan “moderat”; dan jika
nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan
“tinggi”.
A. kator Ek
D. INDIKATOR KESEHATAN
Tidak ada konsep secara khusus untuk indikator kesehatan. Pada
umumnya indikator yang dimaksud adalah indikator yang telah
dikeluarkan oleh BPS. Adapun untuk angka kematian bayi dan angka
harapan hidup menggunakan metodologi BPS dalam menghitung atau
memperoleh angka tersebut. Berikut adalah konsep yang digunakan BPS
dalam memperoleh angka kematian bayi dan angka harapan hidup.
1. Angka Kematian Bayi
Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi
lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Banyak faktor yang
dikaitkan dengan kematian bayi. Secara garis besar, dari sisi penyebabnya,
kematian bayi ada dua macam yaitu endogen dan eksogen.

Kematian bayi endogen atau yang umum disebut dengan kematian
neonatal; adalah kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah
dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak
sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau
didapat selama kehamilan.
Kematian bayi eksogen atau kematian post neo-natal, adalah
kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia
satu tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang bertalian dengan
pengaruh lingkungan luar.
2. Angka Harapan Hidup
Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial
ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan
hidup penduduk dari suatu negara. Meningkatnya perawatan kesehatan
melalui Puskesmas, meningkatnya daya beli masyarakat akan
meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi
kebutuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik
sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai,
yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
dan memperpanjang usia harapan hidupnya.
Idealnya Angka Harapan Hidup dihitung berdasarkan Angka
Kematian Menurut Umur (Age Specific Death Rate/ASDR) yang datanya
diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga
dimungkinkan dibuat Tabel Kematian. Tetapi karena sistem registrasi
penduduk di Indonesia belum berjalan dengan baik maka untuk
menghitung Angka Harapan Hidup digunakan cara tidak langsung dengan
program Mortpak4.
A.
B. kator Ek

E. INDIKATOR PENDIDIKAN
Pada indikator pendidikan hampir serupa dengan indikator
kesehatan. Tidak semua subindikator dapat dijabarkan secara konseptual,
mengingat data yang ada merupakan data hasil survei BPS. Berikut
disampaikan mengenai beberapa indikator yang terkait dengan sektor
pendidikan, yaitu:
a. Angka Melek Huruf
b. Rata-rata Lama Sekolah
c. Angka Partisipasi Sekolah (APS)
d. Angka Partisipasi Murni (APM)
e. Angka Partisipasi Kasar (APK)
1. Angka Melek Huruf
Angka Melek Huruf (AMH) adalah persentase penduduk usia 15
tahun keatas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah
kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari.
Kegunaan AMH ini dapat dipakai untuk beberapa hal, yaitu:
a. mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta
huruf, terutama di daerah pedesaan di Indonesia dimana masih
tinggi jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak
tamat SD.
b. menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam
menyerap informasi dari berbagai media.
c. menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan
tertulis. Sehingga angka melek huruf dapat berdasarkan kabupaten
mencerminkan potensi perkembangan intelektual sekaligus
kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Cara menginterpretasi angka melek huruf ini yaitu tingkat melek
huruf yang tinggi (atau tingkat buta huruf rendah) menunjukkan adanya
sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan/atau program keaksaraan
yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh
kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari
dan melanjutkan pembelajarannya. Adapun sumber data sekunder yang
tersedia bisa didapatkan dari Sensus Penduduk (SP), Survei Penduduk
Antar Sensus (SUPAS), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei
Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).
2. Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Angka Partisipasi Sekolah (APS) didefinisikan sebagai perbandingan
antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada
berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah
yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Indikator ini digunakan
untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang telah bersekolah di
semua jenjang pendidikan.
Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang
bersekolah di suatu daerah. Nilai ideal APS = 100 % dan tidak akan terjadi
lebih besar dari 100 %, karena murid usia sekolah dihitung dari murid yang
ada di semua jenjang pendidikan pada suatu daerah. Rumus :
APS = (N1/N2) x 100%,
Dimana:
N1 = Jumlah murid berbagai jenjang pendidikan pada kelompok usia
sekolah tertentu
N2 = Jumlah penduduk pada kelompok usia sekolah tertentu yang sesuai

3. Angka Partisipasi Murni (APM)
Angka Partisipasi Murni (APM) didefinisikan sebagai perbandingan
antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan
tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam
persentase. Indikator APM ini digunakan untuk mengetahui banyaknya
anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan yang
sesuai. Semakin tinggi APM berarti banyak anak usia sekolah yang
bersekolah di suatu daerah pada tingkat pendidikan tertentu. Nilai ideal
APM = 100 % karena adanya murid usia sekolah dari luar daerah tertentu,
diperbolehkannya mengulang di setiap tingkat, daerah kota, atau daerah
perbatasan. Rumus :
%100
tertentuusiakelompokpendudukjumlah
tertentupendidikanjenjangdisekolahusiakelompokmuridjumlah
APM
Adapun keterbatasan APM ini adalah sebagai berikut:
a. Untuk pendidikan tinggi, tidak relevan karena kesulitan dalam
menentukan kelompok umur yang tepat karena banyaknya variasi
dalam lamanya program-program di tingkat pendidikan ini.
Mengenai pendidikan dasar dan menengah, kesulitan mungkin
timbul ketika menghitung nilai APM yang mendekati 100%
b. referensi tanggal untuk masuk ke pendidikan dasar tidak bertepatan
dengan tanggal lahir dari semua kelompok yang memenuhi syarat
untuk mendaftarkan diri pada tingkat pendidikan;
c. porsi yang signifikan dari penduduk yang memulai sekolah dasar
lebih awal dari usia yang ditentukan sebelumnya dan akibatnya
menyelesaikannya juga lebih awal;
d. terdapat peningkatan di pintu masuk usia untuk pendidikan dasar
namun lamanya pendidikan dasar tetap tidak berubah.

4. Angka Partisipasi Kasar (APK)
Angka Partisipasi Kasar (APK) didefinisikan sebagai perbandingan
antara jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu (SD, SLTP, SLTA dan
sebagainya) dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan
dinyatakan dalam persentase. Hasil perhitungan APK ini digunakan untuk
mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan
tertentu pada wilayah tertentu. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak
anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu
wilayah. Nilai APK bisa lebih besar dari 100 % karena terdapat murid yang
berusia di luar usia resmi sekolah, terletak di daerah kota, atau terletak
pada daerah perbatasan. Rumus :
%100
tertentuusiapendudukjumlah
tertentupendidikanjenjangdimuridjumlah
APK

BAB III
KONSEP DAN METODOLOGI
A. DEFINISI INDIKATOR MAKRO EKONOMI
PDRB
Merupakan jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh
seluruh unit produksi di dalam suatu wilayah atau daerah pada suatu
periode tertentu, biasanya satu tahun, tanpa memperhitungkan
kepemilikan faktor produksi. PDRB dapat dihitung dengan menggunakan 3
(tiga) pendekatan, yaitu: Produksi, Pendapatan, dan Pengeluaran.
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
PDRB yang dinilai berdasarkan harga pada tahun berjalan, baik nilai
produksi, biaya antara maupun komponen nilai tambah.
PDRB Atas Dasar Harga Konstan
PDRB yang dinilai berdasarkan harga pada tahun tertentu atau tahun
dasar, baik pada saat menilai produksi, biaya antara maupun komponen
nilai tambah.
Laju Pertumbuhan PDRB
Besarnya persentase kenaikan PDRB dalam harga konstan (tahun
tertentu) terhadap PDRB dlam harga konstan pada tahun sebelumnya.
PDRB per Kapita
PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

PDRB Menurut Penggunaan
PDRB penggunaan menggambarkan penggunaan barang dan jasa yang
diproduksi oleh berbagai sektor dalam masyarakat. Penggunaan PDRB
tersebut secara garis besar ada 2 macam yaitu: Konsumsi Antara yang
digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam proses produksi dan
Konsumsi Akhir untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.
Harga Konsumen (HK)
Harga transaksi yang terjadi antara penjual (pedagang eceran) dan
pembeli (konsumen) secara eceran dengan pembayaran tunai. Eceran yang
dimaksud adalah membeli suatu barang atau jasa dengan menggunakan
satuan terkecil untuk dipakai/ dikonsumsi.
Nilai Tukar Petani (NTP)
Adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks
harga yang dibayar petani (Ib) dinyatakan dalam persentase. Secara
konseptual, NTP pengukur kemampuan tukar produk pertanian yang
dihasilkan petani dengan barang atau jasa yang dikonsumsi oleh
rumah tangga petani dan keperluan mereka menghasilkan produk
pertanian.
Indeks Harga Yang Diterima Petani (IHTP)
IHTP dapat digunakan untuk melihat fluktuasi harga komoditas pertanian
yang dihasilkan petani. Indeks ini juga digunakan sebagai data penunjang
dalam penghitungan nilai produksi sektor pertanian.

Indeks Harga Yang Dibayar Petani (IHBP)
IHBP dapat digunakan untuk melihat fluktuasi harga komoditas/jasa yang
dikonsumsi oleh petani serta fluktuasi harga barang yang diperlukan untuk
memproduksi hasil pertanian.
Penduduk
Semua orang yang berdomisili di wilayah geografis suatu daerah selama 6
bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan
tetapi bertujuan menetap.
Laju pertumbuhan penduduk
Adalah angka yang menunjukan tingkat pertambahan penduduk
pertahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai
persentase dari penduduk dasar. Laju pertumbuhan penduduk
digunakan untuk mengetahui perubahan jumlah penduduk antar dua
periode waktu.
Kepadatan Penduduk
Perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayah.
Rasio Jenis Kelamin (sex ratio)
Perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan banyaknya
penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu.
Piramida Penduduk
Grafik berbentuk piramida yang merupakan gambaran secara visual dari
komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Penggunaan

piramida akan membantu memudahkan mengenal dan memahami
karakteristik penduduk suatu wilayah menurut umur dan jenis kelamin.
Dependency Ratio
Suatu nilai yang menggambarkan beban tanggungan ekonomi penduduk
kelompok usia produktif terhadap kelompok usia non produktif.
Estimasi Penduduk
Estimasi penduduk adalah penaksiran atau perkiraan penduduk, biasanya
tentang jumlahnya pada waktu tertentu. Menurut Swanson dan Siegel
(2004), estimasi terbagi menjadi tiga jenis, yaitu estimasi antarsensus
(intercensal estimate), estimasi pascasensus (post-censal estimate), dan
proyeksi. Jadi, proyeksi penduduk merupakan bagian dari estimasi
penduduk. Proyeksi penduduk menggunakan metode yang lebih rinci
dibanding metode estimasi lainnya, karena memperhitungkan
perkembangan fertilitas, mortalitas, dan migrasi untuk kurun waktu
tertentu sehingga menghasilkan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi.
Penduduk Usia Kerja
Penduduk yang berusia 15 tahun ke atas, sesuai dengan ketentuan dalam
UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003.
Angkatan Kerja
Penduduk usia kerja yang bekerja dan pengangguran.
Bukan Angkatan Kerja
Penduduk usia kerja yang pada periode referensi tidak
mempunyai/melakukan aktivitas ekonomi, baik karena sekolah, mengurus

rumah tangga atau lainnya (pensiun, penerima transfer/kiriman, penerima
deposito/bunga bank, jompo atau alasan yang lain).
Bekerja
Kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau
membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit
selama satu jam dalam seminggu yang lalu. Bekerja selama satu jam
tersebut harus dilakukan berturut- turut dan tidak terputus. Kegiatan
bekerja ini mencakup, baik yang sedang bekerja maupun yang punya
pekerjaan tetapi dalam seminggu yang lalu sementara tidak aktif bekerja,
misal karena cuti, sakit dan sejenisnya. Di beberapa negara, konsep bekerja
didasarkan atas kebiasaan (Gainful Worker Concept). Konsep ini
menentukan seseorang apakah bekerja atau tidak berdasarkan
kebiasaannya (usual activity). Konsep ini tidak memakai batasan waktu
tertentu.
Pengangguran
Terdapat dua definisi pengangguran yaitu definisi standar dan definisi luas
(relaxed). Pengangguran definisi standar yaitu meliputi penduduk yang
tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan/mempersiapkan suatu
usaha. Sedangkan pengangguran definisi luas juga mencakup penduduk
yang tidak aktif mencari kerja tetapi bersedia/siap bekerja. Sejak tahun
2001, definisi pengangguran yang digunakan dalam Survei Angkatan Kerja
Nasional (Sakernas) adalah definisi luas, sehingga pengangguran
mencakup empat kriteria yaitu: mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha,
putus asa/merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (discouraged
worker) dan sudah diterima bekerja tapi belum mulai bekerja.

Miskin
Kondisi kehidupan serba kekurangan yang dialami
seseorang/rumahtangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan
minimal/layak bagi kehidupannya.
Definisi Umum Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau
sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk
mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
Hak-hak dasar antara lain:
- terpenuhinya kebutuhan pangan,
- kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih,
pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup,
- rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan
hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik.
Penduduk miskin
Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulannya di
bawah
Pengeluaran Per Kapita
Pengeluaran per kapita untuk makanan dan bukan makanan. Makanan
mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman,
tembakau, dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang,
biaya kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.
Kemiskinan
Metode yang digunakan untuk menentukan penduduk miskin adalah Garis
Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan
Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Jadi definisi

penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran
per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.
Garis Kemiskinan (GK)
Merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang
disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari.
Garis Kemiskinan Makanan (GKM)
Merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang
disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari. Paket komoditi
kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian,
umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan,
buah-buahan, minyak dan lemak, dll).
Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM)
Kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan
dan kebutuhan dasar lainnya. Paket komoditi kebutuhan dasar bukan
makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 komoditi di
perdesaan.
Gini ratio atau Angka Koefisien Gini
Ukuran kemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas
pendapatan. Angka koefisien Gini terletak antara 0 (nol) dan 1 (satu).
Nol mencerminkan kemerataan sempurna dan satu menggambarkan
ketidakmerataan sempurna.

B. METODE PENGUMPULAN DATA
Penyusunan indikator makroekonomi Kabupaten Pakpak Bharat
dengan menggunakan data sekunder yang dipublikasikan oleh Badan
Pusat Statistik (BPS). Di samping itu, data sekunder juga diperoleh dari
organisasi perangkat daerah (OPD) terkait seperti Dinas Perdagangan,
Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian, Dinas Pertanian, Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), dan
Bappeda Kabupaten Pakpak Bharat.
C. METODE ANALISIS DATA
Pembahasan indikator makroekonomi Kabupaten Pakpak Bharat
dijelaskan dengan menggunakan metode analisis terkait dengan masing-
masing indikator.
Laju Pertumbuhan Ekonomi akan dianalisis melalui komponen data
PDRB. Adapun PDRB yang digunakan untuk mengamati laju pertumbuhan
ekonomi dalam laporan ini adalah PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
tahun 2010. Pertumbuhan ekonomi dihitung dengan menggunakan rumus:
𝑔𝑡 =
𝑃𝐷𝑅𝐵𝑡 − 𝑃𝐷𝑅𝐵𝑡−1
𝑃𝐷𝑅𝐵𝑡−1
× 100%
Dimana:
gt = pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pakpak Bharat tahun berjalan
PDRBt = PDRB ADHK tahun berjalan (t)
PDRBt-1 = PDRB ADHK tahun sebelumnya (t-1)
Selain PDRB ADHK yang dipergunakan untuk menganalisis laju
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pakpak Bharat, ada pula PDRB ADHB
yang dipergunakan untuk mendapatkan besaran PDRB per kapita

Kabupaten Pakpak Bharat yang menjadi salah satu gambaran
kesejahteraan masyarakat.
Adapun analisis data PDRB ini dengan cara mengamati perubahannya
secara time series yaitu pada tahun 2010 hingga 2016. Hal ini dilakukan
untuk mengamati tren perkembangan yang ada di Kabupaten Pakpak
Bharat pada tujuh tahun terakhir.
2. Investasi
Perkembangan indikator investasi dapat dijelaskan melalui
indikatorPembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Secara definisi, PMTB
adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur
pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi.
PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal,
bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Untuk
menganalisis hubungan investasi dengan pertumbuhan PDRB di
Kabupaten Pakpak Bharat dilakukan analisis ICOR (Incremental Capital
Output Ratio). ICOR adalah ukuran yang menyatakan besarnya tambahan
modal yang diperlukan untuk meningkatkan satu unit output. Besaran
ICOR diperoleh dengan membandingkan besarnya tambahan kapital
dengan tambahan output.
𝐼𝐶𝑂𝑅 =
∆𝐾
∆𝑌
Dimana:
 K = perubahan kapital
 Y = perubahan output
Dalam perkembangannya data yang digunakan dalam menghitung ICOR,
pertambahan kapital merupakan investasi (I) yang ditanam baik oleh
swasta ataupun pemerintah sehingga rumusan ICOR dimodifikasi menjadi

𝐼𝐶𝑂𝑅 =
𝐼
∆𝑌
I = investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)
 Y = perubahan output
3. Demografi
Data demografi yang akan dianalisis sebagai bagian dari indikator makro
ekonomi Kabupaten Pakpak Bharat adalah meliputi data jumlah penduduk,
kepadatan penduduk, rasio jenis kelamin dan laju pertumbuhan
penduduk. Data demografi diperoleh dengan menggunakan data yang
berasal dari BPS.
4. Ketenagakerjaan
Analisis data ketenagakerjaan yang akan dianalisis adalah data terkait
angka partisipasi angkatan kerja, penduduk yang bekerja menurut
lapangan pekerjaan utama, penduduk yang bekerja menurut status
pekerjaan, dan jumlah pengangguran terbuka. Keseluruhan data yang
digunakan merupakan data di tujuh tahun terakhir yaitu pada tahun 2010
hingga 2016.
5. Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan
Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan
memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan
ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi
untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang
diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang
memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis
kemiskinan.

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan
Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk
yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis
Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.
Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan
minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita
perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis
komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran,
kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll)
Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum
untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi
kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di
perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.
GK = GKM + GKNM
Dimana:
GK = Garis Kemiskinan
GKM = Garis Kemiskinan Makanan
GKNM = Garis Kemiskinan Non Makan
Selanjutnya untuk mengukur ketimpangan, digunakan data hasil perolehan
rasio gini. Untuk menganalisis kondisi distribusi pendapatan Kabupaten
Pakpak Bharat ini digunakan data indeks gini selama 6 tahun terakhir yakni
tahun 2010 – 2015.
6. Kesehatan
Analisis sektor kesehatan menggunakan indikator-indikator yang dapat
menggambarkan kondisi kesehatan secara umum. Adapun indikator
yang digunakan adalah data terkait angka kelahiran bayi, angka harapan
hidup, jumlah sarana kesehatan, banyaknya dokter dan tenaga kesehatan

di Kabupaten Pakpak Bharat. Data kesehatan disajikan secara time series
yaitu dari tahun 2010 hingga 2016.
7. Pendidikan
Analisis sektor pendidikan menggunakan indikator-indikator yang dapat
menggambarkan kondisi pendidikan di Kabupaten Pakpak Bharat secara
umum. Data yang dijadikan indikator kondisi pendidikan pada kajian ini,
seperti angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, Angka Partisipasi
Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar
(APK), Jumlah sekolah, guru dan murid serta indeks pembangunan
manusia (IPM).
8. Metode Proyeksi
Dalam penyusunan indikator makroekonomi daerah Kabupaten
Pakpak Bharat, beberapa metode digunakan untuk memproyeksikan angka
indikator tersebut. Penggunaan metode proyeksi disesuaikan menurut
kesesuaian indikator makroekonomi dan ketersediaan data yang dapat
diproyeksikan. Adapun metode proyeksi yang digunakan antara lain
sebagai berikut:
A. Metode Analisis Deret Waktu (Time Series)
Salah satu segi pada data deret waktu adalah terlibatnya sebuah
besaran yang dinamakan Autokorelasi (autocorrelation), yang
konsepsinya sama dengan korelasi untuk data bivariat, dalam analisis
regresi biasa. Signifikansi (keberartian) autokorelasi menentukan
analisis regresi yang harus dilakukan pada data deret waktu. Segi lain
dalam data deret waktu adalah kestasioneran data, hal ini sangat
diperlukan dalam analisis data deret waktu, karena akan memperkecil
kekeliruan baku.

Jika autokorelasi tidak signifikan (dalam kata lain data deret waktu tidak
berautokorelasi), maka analisis regresi yang harus dilakukan adalah
analisis regresi sederhana biasa, yaitu analisis regresi data atas waktu.
Sedangkan jika signifikans (berautokorelasi) harus dilakukan analisis
regresi data deret waktu, yaitu analisis regresi antar nilai pengamatan.
Jika data deret waktu berautokorelasi pada lag-k, maka selanjutnya
membangun model hubungan fungsional antar pengamatan (model
regresi deret waktu, model autoregresi), model regresi deret waktu dari
data yang berautokorelasi pada lag-k, dinamakan model autoregresi
order-k (lag- k), ditulis AR(k). Model-model klasik dengan metode
Box Jenkins merupakan model yang menggambarkan time series
yang stasioner (stationary time series models).
Dalam melakukan proyeksi indicator makroekonomi, salah satu metode
proyeksi yang digunakan adalah metode ARIMA (Autoregresive
Integrated Moving Average). Metode ARIMA sering juga disebut
metode runtun waktu Box-Jenkins. ARIMA sangat baik ketepatannya
untuk peramalan jangka pendek, sedangkan untuk peramalan jangka
panjang ketepatan peramalannya kurang baik. Biasanya akan
cenderung flat (mendatar/konstan) untuk periode yang cukup panjang.
Model Autoregresive Integrated Moving Average (ARIMA) adalah
model yang secara penuh mengabaikan independen variabel dalam
membuat peramalan. ARIMA menggunakan nilai masa lalu dan
sekarang dari variabel dependen untuk menghasilkan peramalan
jangka pendek yang akurat. ARIMA cocok jika observasi dari deret
waktu (time series) secara statistik berhubungan satu sama lain
(dependent).
Model Box-Jenkins (ARIMA) dibagi kedalam 3 kelompok, yaitu: model
autoregressive (AR), moving average (MA), dan model campuran

ARIMA (autoregresive moving average) yang mempunyai karakteristik
dari dua model pertama.
1) Autoregressive Model (AR)
Bentuk umum model autoregressive dengan ordo p (AR(p))
atau model ARIMA (p,0,0) dinyatakan sebagai berikut:
𝑋𝑡 = 𝜇 + 𝜃1 𝑋𝑡−1 + 𝜃2 𝑋𝑡−2 + ⋯ + 𝜃 𝑝 𝑋𝑡−𝑝 + 𝑒𝑡
dimana:
 = konstanta
p = parameter autoregresif periode ke-p
et = nilai kesalahan pada saat t
2) Moving Average Model (MA)
Bentuk umum model moving average ordo q (MA(q)) atau ARIMA
(0,0,q) dinyatakan sebagai berikut:
𝑋𝑡 = 𝜇 + 𝑒𝑡 − 𝜃1 𝑒𝑡−1 − 𝜃2 𝑒𝑡−2 − ⋯ − 𝜃 𝑝 𝑒𝑡−𝑘
Dimana:
 = konstanta
p = parameter moving average periode ke-p
et-k = nilai kesalahan pada saat t-k
3) Model campuran
Model Campuran ARMA
Secara umum, model umum ARIMA (p,d,q) melibatkan sejumlah
besar jenis – jenis model. Proses AR dan MA yang sederhana pun
memperlihatkan sejumlah besar ragam. Jadi, sudah dapat diduga
bahwa apabila dilakukan pencampuran, maka kerumitan proses
identifikasi akan berlipat ganda. Pada bagian ini, sebuah model
umum untuk campuran proses AR(1) murni dan proses MA(1) dapat
ditulis sebagai berikut:
ARIMA (1,0,1)

𝑋𝑡 = 𝜇′
+ 𝜙1 𝑋𝑡−1 + 𝑒𝑡 − 𝜃𝑡−1 𝑒𝑡−1
Atau
(1 − 𝜙1 𝐵) 𝑋𝑡 = 𝜇′
+ (1 − 𝜃1 𝐵)𝑒𝑡
AR(1) MA(1)
Model Campuran ARIMA
Apabila non stasioneritas ditambahkan pada campuran ARMA,
maka model umum ARIMA (p,d,q) terpenuhi. Persamaan untuk
kasus yang paling sederhana, ARIMA (1,1,1) adalah sebagai berikut :
ARIMA (1,1,1)
(1 − 𝐵)(1 − 𝜙1 𝐵) 𝑋𝑡 = 𝜇′
+ (1 − 𝜃1 𝐵)𝑒𝑡
[1 − 𝐵(1 + 𝜙1) + 𝜙1 𝐵2] 𝑋𝑡 = 𝜇′
+ 𝑒𝑡 − 𝜃1 𝑒𝑡−1
𝑋𝑡 = (1 + 𝜙1) 𝑋𝑡−1 − 𝜙1 𝑋𝑡−2 + 𝜇′
+ 𝑒𝑡 − 𝜃1 𝑒𝑡−1
Dalam bentuk ini model ARIMA terlihat seperti persamaan regresi
biasa, kecuali bahwa terdapat lebih dari satu nilai kesalahan pada
ruas – ruas sebelah kanan persamaan. Model umum ARIMA (p,d,q)
dengan p=q=2 dan katakan d=1 menghasilkan berbagai pola
autokorelasi, parsial dan spektra yang luar biasa banyaknya,
sehingga tidaklah bijaksana untuk menetapkan peraturan –
peraturan untuk mengidentifikasi model – model umum ARIMA.
Namun, model – model yang lebih sederhana seperti AR(1), MA(1),
AR(2) dan MA(2) benar – benar memberikan beberapa tampilan
identifikasi ang dapat membantu pembuat peramalan dalam
menetapkan model ARIMA yang tepat.
Pembeda pertama AR(1) MA(1)

B. Metode Aritmatik
Metode aritmatik mengasumsikan bahwa angka indikator pada masa
depan akan bertambah dengan pertambahan nilai yang sama setiap
tahun. Formula yang digunakan pada metode proyeksi aritmatik
adalah:
𝑃𝑡 = 𝑃0(1 + 𝑟𝑡)
𝑟 =
1
𝑡
(
𝑃𝑡
𝑃0
− 1)
Dimana:
Pt = Nilai indikator pada tahun t
P0 = Nilai indikator pada tahun awal
r = laju pertumbuhan indikator
t = periode waktu antara tahun dasar dan tahun t (dalam tahun)
C. Metode Geometrik
Metode geometrik menggunakan asumsi bahwa angka akan
bertambah secara geometrik menggunakan dasar perhitungan bunga.
Laju pertumbuhan Indikator (rate of growth) dianggap sama untuk
setiap tahun. Berikut formula yang digunakan pada metode geometrik:
𝑃𝑡 = 𝑃0(1 + 𝑟𝑡) 𝑡
𝑟 = (
𝑃𝑡
𝑃0
)
1
𝑡
− 1
Dimana:
D. Metode Eksponensial
Metode eksponensial menggambarkan pertambahan yang terjadi
secara sedikit-sedikit sepanjang tahun, berbeda dengan metode

geometrik yang mengasumsikan bahwa pertambahan hanya terjadi
pada satu saat selama kurun waktu tertentu. Formula yang digunakan
pada metode eksponensial adalah:
𝑃𝑡 = 𝑃0 𝑒 𝑟𝑡
𝑟 =
1
𝑡
𝑙𝑛 (
𝑃𝑡
𝑃0
)
Dimana:
e = bilangan pokok dari system logaritma natural yang besarnya
adalah 2,7182818

BAB IV
PROFIL INDIKATOR MAKROEKONOMI
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Secara geografis Kabupaten Pakpak Bharat, terletak diantara koordinat
2’15’-3’32’ Lintang Utara dan 96’00’-98’31’ Bujur Timur. Ibukota dari
Kabupaten Pakpak Bharat adalah Salak dengan luas keseluruhan adalah
1.218,30 km2
.
Gambar 3.1. Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Pakpak Bharat
Secara administratif Kabupaten Pakpak Bharat berbatasan dengan :
Sebelah Utara : Kabupaten Dairi.

Sebelah Selatan : Kabupaten Humbang Hasundutan dan Tapanuli
Tengah.
Sebalah Timur : Kabupaten Samosir dan Kabupaten Dairi.
Sebelah Barat : Kabupaten Aceh Singkil.
Kabupaten Pakpak Bharat terdiri dari 8 kecamatan yakni Kecamatan Salak,
Kecamatan Kerajaan, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kecamatan Tinada,
Kecamatan Siempat Rube, Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu, Kecamatan
Pergetteng Getteng Sengkut dan Kecamatan Pagindar. Kecamatan yang
memiliki wilayah paling luas adalah Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe yaitu
seluas 473,62 km2
atau sekitar 38,87% dari luas total Kabupaten Pakpak
Bharat. Sedangkan kecamatan yang memiliki wilayah paling kecil adalah
Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu yaitu hanya seluas 53,02 km2
atau sekitar
4,34% dari luas total Kabupaten Pakpak Bharat.
Tabel 1.1. Luas Wilayah Kabupaten Pakpak Bharat
No Kecamatan
Ibu Kota
Kecamatan
(IKK)
Jumlah
Desa
Jumlah
Dusun
Luas
(km2
)
Ratio
terhadap
Total (%)
1 Salak Salak 6 29 245,57 20,16
2 Sitellu Tali Urang Jehe Sibande 10 48 473,62 38,88
3 Pagindar Sibagindar 4 12 75,45 6,19
4 Sitellu Tali Urang Julu Singgabur 5 19 53,02 4,35
5 Pergetteng-getteng Sengkut Kecupak 5 22 66,64 5,47
6 Kerajaan Sukarame 10 37 147,61 12,12
7 Tinada Tinada 6 22 74,03 6,08
8 Siempat Rube Jambu Buahrea 6 22 82,36 6,76
Pakpak Bharat 52 212 1.218,30 100
Sumber : Pakpak Bharat Dalam Angka (2017)
Kabupaten Pakpak Bharat tergolong ke daerah beriklim tropis karena
terletak dekat garis khatulistiwa.Ketinggianya antara 700 – 1500 M diatas
permukaan laut dengan kondisi geografis berbukit–bukit. Rata-rata curah

hujan yang terjadi di Kabupaten Pakpak Bharat sebesar 311 mm per tahun
dan dengan rata-rata suhu 280
C.
A. KONDISI EKONOMI
Kinerja perekonomian suatu daerah umumnya diukur oleh beberapa
indikator ekonomi yang bisa mencerminkan tingkat kegiatan ekonomi di
masyarakat. Perkembangan indikator-indiaktor ekonomi tersebut tidak
saja memberikan pengaruh pada tingkat stabilitas ekonomi suatu daerah,
tetapi juga pada tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Beberapa indikator ekonomi tersebut memiliki peranan penting sebagai
bahan evaluasi untuk menilai tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan
dapat dijadikan dasar untuk memproyeksi kondisi ekonomi makro
Kabupaten Pakpak Bharat pada masa mendatang. Berikut ini adalah
beberapa indikator ekonomi makro Kabupaten Pakpak Bharat yang antara
lain :
1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Salah satu indikator ekonomi yang dapat menggambarkan kinerja
ekonomi suatu daerah adalah perkembangan nilai Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB). Indikator PDRB ini selain untuk menilai kinerja
perekonomian suatu daerah, juga menggambarkan kemampuan suatu
daerah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. Untuk mengetahui
perkembangan kinerja perekonomian Kabupaten Pakpak Bharat maka
dapat dideskripsikan melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Kabupaten Pakpak Bharat Atas Dasar Harga Konstan tahun 2000 (ADHK)
dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB). Berikut ini perkembangan Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pakpak Bharat Atas Dasar
Harga Berlaku selama kurun waktu tahun 2012 – 2016.
Tabel 4.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pakpak
Bharat Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012 – 2016 (Rp. Miliar)
No. Lapangan Usaha 2012 2013 2014 2015 2016
A
Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan
359,16 396,42 429,82 466,91 510,41
B Pertambangan dan Penggalian 0,23 0,27 0,30 0,35 0,39
C Industri Pengolahan 1,34 1,42 1,56 1,69 1,85
D Pengadaan Listrik dan Gas 1,04 1,34 1,48 1,58 1,69
E
Pengadaan Air, Pengelolaan
Sampah Limbah, dan Daur
Ulang
0,41 0,45 0,50 0,55 0,60
F Konstruksi 60,69 68,35 77,55 85,25 94,49
G
Perdagangan Besar dan Eceran,
Reparasi Mobil, dan Sepeda
Motor
57,37 64,54 73,16 84,27 96,83
H Transportasi dan Pergudangan 12,97 14,49 16,45 18,44 20,47
I
Penyediaan Akomodasi dan
Makan Minum
15,31 16,91 18,37 20,22 22,83
J Informasi dan Komunikasi 4,28 4,58 4,94 5,37 5,81
K Jasa Keuangan dan Asuransi 5,30 6,10 6,88 7,78 8,67
L Real Estat 10,12 11,19 12,23 13,46 14,66
M, N Jasa Perusahaan 0,14 0,15 0,17 0,18 0,19
O
Administrasi Pemerintah,
Pertahanan, dan Jaminan Sosial
Wajib
81,98 88,40 97,24 105,63 116,43
P Jasa Pendidikan 8,16 8,97 9,78 10,64 11,50
Q
Jasa Kesehatan dan Kegiatan
Sosial
2,72 2,98 3,30 3,64 4,03
R,S,T,U Jasa Lainnya 0,18 0,19 0,20 0,22 0,23
PDRB 621,39 686,76 753,92 826,18 911,09
Sumber : Pakpak Bharat dalam Angka (2017)

Berdasarkan tabel di atas, secara umum PDRB Kabupaten Pakpak Bharat
atas dasar harga berlaku (ADHB) selama periode 2012 – 2016
menunjukkan tren yang meningkat. Pada tahun 2012, PDRB ADH Berlaku
mencapai Rp. 621,39 milyar dan nilai ini terus meningkat hingga mencapai
Rp. 911,09 milyar pada tahun 2016 atau secara rata-rata tumbuh sebesar
7,65 persen per tahun. Secara umum nilai PDRB Kabupaten Pakpak Bharat
atas dasar harga berlaku selama periode tahun 2012 – 2016 mengalami
peningkatan. Kondisi ini didorong oleh peningkatan oleh beberapa sektor
ekonomi atau lapangan usaha yang menjadi penyumbang terbesar
terhadap nilai PDRB tersebut.
Adapun sektor ekonomi atau lapangan usaha yang memberikan kontribusi
terbesar selama periode tersebut adalah sektor pertanian, kehutanan, dan
perikanan, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan
sepeda motor, sektor konstruksi dan sektor administrasi pemerintah,
pertahanan dan jaminan sosial wajib. Peningkatan nilai PDRB atas dasar
harga berlaku tersebut menunjukkan bahwa aktivitas perekonomian di
Kabupaten Pakpak Bharat cukup signifikan dalam mendukung dan
menggerakkan kegiatan pembangunan di Kabupaten Pakpak Bharat.
Namun demikian, besaran tersebut belum menggambarkan kondisi riil
atau yang sebenarnya karena nilai PDRB atas dasar harga berlaku masih
mengandung unsur inflasi.
Berdasarkan data BPS menunjukkan bahwa besaran nilai PDRB Kabupaten
Pakpak Bharat atas dasar harga konstan tahun 2010 pada tahun 2012
mencapai Rp. 569,86 milyar dan cenderung meningkat menjadi Rp. 717,89
milyar pada tahun 2016 atau mengalami pertumbuhan secara rata-rata
sekitar 4,62 % per tahun. Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga konstan
tahun 2010 tersebut didorong oleh perkembangan beberapa sektor
ekonomi atau lapangan usaha, seperti sektor pertanian, kehutanan, dan

perikanan, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan
sepeda motor, sektor konstruksi, serta sektor administrasi pemerintahan,
pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Kondisi ini mengindikasikan bahwa
kinerja ekonomi Kabupaten Pakpak Bharat secara riil semakin membaik
dengan perkembangan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun
selama kurun waktu tahun 2012 – 2016.
Tabel 4.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pakpak
Bharat Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2012 – 2016 (Rp. Miliar)
No. Lapangan Usaha 2012 2013 2014 2015 2016
A
Perikanan
334,58 356,21 378,03 401,83 425,78
B Pertambangan dan Penggalian 0,20 0,22 0,24 0,27 0,29
C Industri Pengolahan 1,23 1,26 1,28 1,30 1,34
D Pengadaan Listrik dan Gas 1,05 1,37 1,48 1,62 1,76
E
Ulang
0,38 0,40 0,42 0,44 0,47
F Konstruksi 53,51 56,55 59,65 62,71 65,82
G
Motor
53,58 58,44 63,50 68,87 75,48
H Transportasi dan Pergudangan 12,04 12,69 13,31 13,92 14,50
I
Makan Minum
13,68 14,06 14,52 15,14 16,14
J Informasi dan Komunikasi 4,29 4,66 5,01 5,41 5,79
K Jasa Keuangan dan Asuransi 4,69 5,06 5,41 5,80 6,17
L Real Estat 9,53 9,83 10,12 10,40 10,68
M, N Jasa Perusahaan 0,13 0,13 0,13 0,13 0,14
O
Wajib
70,83 71,93 74,95 77,69 81,06
P Jasa Pendidikan 7,52 8,00 8,47 8,93 9,41
Q
Sosial
2,48 2,58 2,69 2,80 2,92
R,S,T,U Jasa Lainnya 0,16 0,16 0,16 0,16 0,17
PDRB 569,86 603,55 639,39 677,43 717,89

Selain berdasarkan lapangan usaha, PDRB juga bisa dilihat dari sisi
pengeluaran yang juga dihitung berdasarkan harga berlaku dan harga
konstan. Pendekatan ini digunakan untuk menghitung nilai barang dan
jasa yang digunakan oleh berbagai golongan dalam masyarakat untuk
keperluan konsumsi rumah tangga, pemerintah dan yayasan sosial;
pembentukan modal; dan ekspor. Mengingat nilai barang dan jasa hanya
berasal dari produksi domestik, total pengeluaran dari komponen-
komponen di atas harus dikurangi nilai impor sehingga nilai ekspor yang
dimaksud adalah ekspor neto. Penjumlahan seluruh komponen
pengeluaran akhir ini disebut PDRB atas dasar harga pasar.
Tabel 4.3. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Pengeluaran
Harga Berlaku Kabupaten Pakpak Bharat (Rp. Milyar)
Jenis Pengeluaran 2012 2013 2014 2015 2016
Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga 354,38 389,24 426,35 461,50 494,14
Pengeluaran Konsumsi LNPRT 7,16 7,56 7,93 8,17 8,76
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 194,99 214,53 237,76 254,73 272,22
Pembentukan Modal Tetap Bruto 181,62 205,33 230,09 258,15 285,40
Perubahan Inventori 4,56 3,58 4,15 4,80 5,28
Ekspor Barang dan Jasa 146,26 161,96 179,76 176,85 180,17
Dikurangi Impor Barang dan Jasa 267,57 295,44 332,11 338,04 334,89
PDRB Pakpak Bharat 621,39 686,76 753,92 826,18 911,09
Sumber : BPS Kabupaten Pakpak Bharat (2017)
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa PDRB pengeluaran di Kabupaten
Pakpak Bharat di dominasi sektor pengeluaran konsumsi rumah tangga
dengan nilai Rp. 354,38 milyar di tahun 2012 dan meningkat menjadi Rp.
494,14 milyar di tahun 2016, kemudian sektor impor barang dan jasa yang
menyumbang nilai sebesar Rp. 267,57 milyar di tahun 2012 dan meningkat
menjadi Rp. 334,89 milyar di tahun 2016. Sementara itu untuk sektor
perubahan inventori dan pengeluaran konsumsi swasta merupakan dua

sektor yang paling kecil sumbangannya terhadap PDRB pengeluaran
Kabupaten Pakpak Bharat.
Situasi ini menunjukkan bahwa sektor swasta masih sangat kecil
peranannya dalam pengembangan perekonomian Kabupaten Pakpak
Bharat, dimana kebutuhan terhadap konsumsi masyarakat masih belum
bisa dipenuhi oleh hasil produksi sektor swasta yang ada di Kabupaten
Pakpak Bharat itu sendiri. Sehingga hal ini menyebabkan kegiatan impor
barang dan jasa menjadi tinggi untuk memenuhi kebutuhan terhadap
barang dan jasa tersebut.
Tabel 4.4. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Pengeluaran
Harga Konstan Kabupaten Pakpak Bharat (Rp. Milyar)
Jenis Pengeluaran 2012 2013 2014 2015 2016
Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga 328,73 348,69 370,00 389,08 409,38
Pengeluaran Konsumsi LNPRT 6,70 6,79 6,88 6,77 6,95
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 174,62 181,54 188,81 194,36 198,09
Pembentukan Modal Tetap Bruto 160,81 171,28 182,71 194,93 207,97
Perubahan Inventori 4,23 3,14 4,06 4,47 4,99
Ekspor Barang dan Jasa 142,08 148,65 161,08 158,92 153,87
Dikurangi Impor Barang dan Jasa 247,30 256,54 274,15 271,08 263,35
PDRB PAKPAK BHARAT 569,86 603,55 639,39 677,43 717,89
Untuk PDRB pengeluaran harga konstan Kabupaten Pakpak Bharat juga
masih didominasi oleh sektor pengeluaran konsumsi rumah tangga
dengan nilai Rp. 409,38 milyar di tahun 2016 yang meningkat dari Rp.
328,73 milyar di tahun 2012, sementara itu untuk sektor impor barang dan
jasa menyusul di posisi berikutnya dengan nilai 263,35 milyar pada tahun
2016 yang meningkat dari 247,3 milyar di tahun 2012. Sedangkan
perubahan inventori dan pembentukan modal tetap bruto merupakan dua
sektor pengeluaran yang paling kecil sumbangannya terhadap PDRB
pengeluaran harga konstan Kabupaten Pakpak Bharat.

Kondisi ini menunjukkan bahwa rendahnya investasi dan sumbangan
sektor swasta menyebabkan konsumsi terhadap barang dan jasa di
Kabupaten Pakpak Bharat harus dipenuhi dari wilayah lain sehingga
kegiatan impor barang dan jasa menjadi cukup tinggi. Ketergantungan
terhadap wilayah lain seharusnya mulai dikurangi oleh Kabupaten Pakpak
Bharat, mengingat akses ke daerah ini yang cukup terbatas sehingga
ketersediaan barang dan jasa bisa terkendali baik dalam hal jumlahnya
maupun harganya.
Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya adalah gambaran dari aktifitas
perekonomian masyarakat di suatu daerah dan sebagai salah satu tolok
ukur dari keberhasilan pembangunan dibidang ekonomi selama kurun
waktu tertentu. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi
tersebut adalah laju pertumbuhan ekonomi yang dapat dihitung dari
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun
2010.
Gambar 4.1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber : Kabupaten Pakpa Bharat Dalam Angka (2017)
569.86
603.55
639.39
677.43
717.89
6.01
5.91
5.94 5.95 5.97
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
500.00
550.00
600.00
650.00
700.00
750.00
800.00
2012 2013 2014 2015 2016
PDRB HK Pertumbuhan

Berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 maka laju
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pakpak Bharat mengalami
perkembangan yang relatif stabil selama kurun waktu tahun 2014 – 2016,
yakni dari 5,94 persen pada tahun 2014 menjadi sebesar 5,97 persen pada
tahun 2016 setelah pada tahun 2013 mengalami penurunan, yakni dari
6,01 persen pada tahun 2012 menjadi 5,91 pada tahun 2014. Walaupun
secara akumulatif selama periode 2012-2016 pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Pakpak Bharat mengalami penurunan, tetapi dalam kurun
waktu 3 tahun terakhir terjadi perbaikan kondisi yang menggerakkan roda
perekonomian kembali sehingga mampu mendorong pertumbuhan
ekonomi yang positif.
Sementara itu, dilihat dari sisi penawaran, kinerja pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Pakpak Bharat selama periode tahun 2012 – 2016 secara rata-
rata tumbuh sebesar 5,96 persen per tahun. Kondisi ini cukup
menggembirakan karena secara rata-rata laju pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Pakpak Bharat masih berada di atas rata-rata pertumbuhan
ekonomi nasional dan relatif sama dengan rata-rata pertumbuhan
ekonomi Provinsi Sumatera Utara. Namun secara umum, tingginya laju
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pakpak Bharat lebih didorong oleh
kelompok sektor sekunder yang terdiri dari sektor pengadaan listrik dan
gas yang secara rata-rata tumbuh sebesar 19,68 persen per tahun. Hal ini
menunjukkan bahwa Kabupaten Pakpak Bharat sedang dalam proses
pembangunan yang berkelanjutan sehingga hal ini diharapkan bisa
merangsang pihak swasta untuk terlibat secara aktif dalam pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Pakpak Bharat.
Selanjutnya didukung oleh sektor pertambangan dan penggalian yang
rata-rata tumbuh sebesar 9,02 persen per tahun. Selain itu, pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Pakpak Bharat juga didorong oleh sektor

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor yang
tumbuh secara rata-rata sebesar 8,96 persen per tahun dan sektor
informasi dan komunikasi yang tumbuh sebesar 7,61 persen per tahun
serta sektor jasa keuangan dan asuransi yang secara rata-rata tumbuh
sebesar 7,27 persen per tahun.
Tabel 4.5. Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kabupaten Pakpak Bharat
(Persen)
No. Lapangan Usaha 2012 2013 2014 2015 2016 Rerata
A
Perikanan
6,67 6,47 6,13 6,29 5,96 6,30
B Pertambangan dan Penggalian 9,4 9,36 9,46 9,06 8,7 9,20
C Industri Pengolahan 1,6 1,92 1,7 2,22 2,41 1,97
D Pengadaan Listrik dan Gas 41,86 30,49 8,23 9,65 8,19 19,68
E
Ulang
4,33 5,16 4,93 5,09 5,54 5,01
F Konstruksi 5,82 5,69 5,49 5,12 4,97 5,42
G
Motor
9 9,08 8,66 8,45 9,6 8,96
H Transportasi dan Pergudangan 6,04 5,42 4,84 4,62 4,14 5,01
I
Makan Minum
3,47 2,77 3,32 4,25 6,63 4,09
J Informasi dan Komunikasi 6,93 8,61 7,64 7,84 7,03 7,61
K Jasa Keuangan dan Asuransi 7,85 7,96 6,92 7,27 6,36 7,27
L Real Estat 2,81 3,15 2,97 2,78 2,63 2,87
M, N Jasa Perusahaan 2,05 1,46 1,17 1,1 1,04 1,36
O
Wajib
1,52 1,55 4,2 3,66 4,33 3,05
P Jasa Pendidikan 6,44 6,47 5,84 5,39 5,36 5,90
Q
Sosial
4,45 4,18 4,2 4,15 4,16 4,23
R,S,T,U Jasa Lainnya 2,57 1,19 1,23 1,15 1,19 1,47
PDRB 6,01 5,91 5,94 5,95 5,97 5,96

Namun demikian, sektor ekonomi yang secara relatif kurang berkontribusi
terhadap laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pakpak Bharat adalah
sektor jasa perusahaan yang terus menerus mengalami penurunan tari
tahun ke tahun dimana secara rata-rata hanya tumbuh sebesar 1,36 persen
per tahun. Hal ini menunjukkan masih rendahnya minat swasta untuk
berinvestasi mendirikan perusahaan dan industri secara langsung di
Kabupaten Pakpak Bharat. Kondisi ini juga tergambar dari sektor industri
pengolahan yang hanya mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 1,97
persen per tahun.
Tabel 4.6. Pertumbuhan Ekonomi Pengeluaran Kabupaten Pakpak
Bharat (Persen)
Jenis Pengeluaran 2012 2013 2014 2015 2016 Rerata
Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga 6,03 6,07 6,11 5,16 5,22 5,72
Pengeluaran Konsumsi LNPRT 1,34 1,33 1,23 -1,6 2,71 1,00
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 3,94 3,97 4,00 2,94 1,92 3,35
Pembentukan Modal Tetap Bruto 6,47 6,51 6,67 6,69 6,69 6,61
Perubahan Inventori 27,02 -25,7 29,17 10,2 11,54 10,45
Ekspor Barang dan Jasa 7,57 4,62 8,36 -1,34 -3,18 3,21
Dikurangi Impor Barang dan Jasa 5,91 3,74 6,86 -1,12 -2,85 2,51
PDRB Pakpak Bharat 6,01 5,91 5,94 5,95 5,97 5,96
Dilihat dari sisi pengeluarannya, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pakpak
Bharat masih disokong oleh pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah
tangga yang secara rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar 5,72
persen pertahun, namun jika dilihat dari besarnya rata-rata pertumbuhan,
maka sektor perubahan inventori memberikan sumbangan yang sangat
besar dengan nilai rata rata 10,45 persen pertahunnya. Sedangkan untuk
sektor konsumsi LNPRT (Swasta) dengan nilai rata-rata pertumbuhan
sebesar 1 persen pertahun merupakan sektor yang paling kecil

Laporan kajian proyeksi makroekonomi

Laporan kajian proyeksi makroekonomi

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Laporan kajian proyeksi makroekonomi

Similar to Laporan kajian proyeksi makroekonomi (20)

More from pandirambo900

More from pandirambo900 (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (16)

Laporan kajian proyeksi makroekonomi