SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
Create by: Giant Template
PEMBANGANGUNAN KAWASAN PERBATASAN
Nama : Tiara Aprianita
Nim : 16103088
Prodi : sosiologi
ISU SENTRAL DAN TERKINI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROGRAM STUDI SOSIOLOGI
SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN POLITIK
RAJA HAJI TANJUNG PINANG
2021
pemekaran daerah di indonesia adalah pembentukan
wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota
dan kabupaten dari induknya. Alasan mendasar mengapa
terjadi pemekaran daerah karena peningkatan kesejahteraan
rakyat lokal. Selama innsumber daya ceenderung ditarik ke
daerah induk seinngga daerah yang jauh dari pusat
kekuasaan tertinggal.
Realitas yang terjadi seringkali alasan pemekaran daerah
karena kepentingan elite untuk mendapatkan kekuasaan
karena kalah dalam suatu pilkada. Persaingan elite tersebut
berubah menjadi politik identitas keagamaan dan akhirnya
politik identitas etnisitas. Ketidakpuasan terhadap
kepemimpinan yang didominasi oleh etnis tertentu acap kali
dijadikan alasan.
1. Pemekaran Wilayah di Indonesia
3
3
b. Penyimpangan Keuangan Daerah
Pemeriksaan atas LKPD dilakukan dalam rangka memberikan
pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan
dalam laporan keuangan berdasarkan kriteria:
1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan atau prinsip-
prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam berbagai peraturan
perundang-undangan.
2. Kecukupan pengungkapan (adequate disclosure).
3. Kepatuhan terhadap peraturan eruundang-undangan.
4. Efektivitas sistem pengendalian intern (BPK,2011).
a. Menurunnya Alokasi DAU
Implikasi pemekaran wilayah dilihat dari
transfer dana dari pusat ke daerah, khususnya
DAU. Di tahun 2004 total DAU naik cukup
signifikan, namun karena jumlah daerah yang
mekar dan menerima DAU meningkat
disejumlah daerah, maka rata-rata DAU per
kabupaten/kota turun.
Dari hasil pemeriksaan terlihat adanya peningkatan jumlah LKPD yang diperiksa oleh BPK
dari tahun ke tahun. Berdasarkan data LKPD tahun 2007 telah diberikan pada 469 LKPD,
Tahun 2008 kepada 485 LKPD, dan tahun 2009 kepada 499 LKPD. Hasil audit BPK
dituangkan dalam opini berikut:
a. Wajar tanpa pengecualian (WTP) - unqualified opinion
b. Wajar dengan pengecualian (WDP) – qualified opinion
c. Tidak wajar (TW) – adverse opinion
d. Tidak memberikan pendapat (TMP) – disclaimer of opinion
5
5
2. KETIMPANGAN DAN KONSENTRASI
GEOGRAFIS INDONESIA
Ketimpangan antardaerah penting utnuk diteliti karena gravitasi aktivitas ekonomi Indonesia
masih cenderung terkonsentrasi secara geografis ke KBI selama lebih dari lima dasawarsa
terakhir. Ketimpangan antar daerah di Indonesia dapat diukur dengan indeks entropi Theil. tren
indeks Entropi Indonesia selama 2001-2007 memperlihatkan bentuk kurva "U". Periode sebelum
tahun 2003 memiliki pula menurun. Ini mencerminkan adanya peningkatan penyebaran pangsa
PDRB provinsi di Indonesia. Namun pola sebaliknya terjadi antara tahun 2004-2007, konsentrasi
spasial cenderung naik. Namun Pada tahun 2008-2010 tren indeks entropi total indonesia
kembali menurun.
Indeks entropi menawarkan beberapa kelebihan dibandingkan dengan indeks konsentrasi
Spasial yang lain. Keunggulan utama indeks ini adalah bahwa pada suatu titik waktu, indeks ini
menyediakan ukuran derajat konsentrasi (ataupun depresi) distribusi spasial pada sejumlah
daerah subdaerah dalam suatu negara. Faktor yang menentukan kurva dari total indeks Entropi
selama 2000-2015 adalah adanya tren peningkatan pada indeks entropi antar pulau ditambah
dengan perkembangan entropi yang menurun. Hal ini mencerminkan peningkatan tren
konsentrasi spasial di beberapa pulau, namun di ikuti dengan tren indeks entropi antarpulau
yang meningkat selama 2001-2015.
Data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPD2T)
Menunjukkan masih ada 183 kabupaten yang tergolong tertinggal di Indonesia pada tahun
2015, dengan 70% di antaranya berada di KTI. Penyebab utama suatu Kabupaten tergolong
daerah tertinggal karena:
1. Letak geografisnya terpencil dan sulit dijangkau
2. Kondisi insfrastruktur sosial ekonomi kurang memadai
3. Kegiatan investasi dan produksi masih minim
4. Berada di kawasan perbatasan antarnegara
LANJUTAN
3. ADAKAH PERUBAHAN STRUKTURAL
KTI memiliki sumber daya alam
yang melimpah dan sangat
berpotensi untuk dikembangkan
guna mendukung pembangunan
wilayahnya. Di samping itu
wilayah ini mempunyai penduduk
relatif sedikit yang sebenarnya
tidak merata. Namun, tersedianya
sumber daya alam ini kurang
didukung oleh tenaga terampil dan
terdidik untuk mengelolanya.
Kendala pengembangan KTI mencakup
wilayah yang sangat luas, banyaknya daerah
yang sulit dijangkau secara geografis, dan
minimnya sarana dan prasarana dasar
ekonomi. Disinilah diperlukan kebijakan
pemerintah yang relevan untuk turt
mengakselerasi pembangunan KTI.
1. Pendekatan koridor ekonomi merupakan dasar utama master
plan.
a. MP3EI tidak diarahkan pada kegiatan eksploitasi dan ekspor
sumbe daya alam.
b. MP3EI tidak diarahkan untuk menciptakan konsentrasi
ekonomi pada daerah tertentu.
c. MP3EI tidak menekankan pada pembangunan ekonomi yang
dikendalikan oleh pusat.
d. MP3EI tidak menekankan pembangunan transfortasi darat saja.
e. MP3EI tidak menekankan pada pembangunan insfrastruktur yang
mengandalkan anggaran semata.
4. KORIDOR EKONOMI
INDONESIA
LANJUTAN
LANJUTAN
2. Analis Penetuan Koridor Ekonomi
a. Menentukan Pusat Ekonomi
b. Menentukan kebutuhan konektivitas antara pusat
ekonomi
c. Validasi dengan rencana pembangunan nasional
d. Menentukan konektivitas lokasi sektor fokus ke sarana
pendukung
TUGAS PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN

More Related Content

What's hot

Perekonomian indonesia
Perekonomian indonesiaPerekonomian indonesia
Perekonomian indonesiaAgnes Utami
 
Proses Akumulasi Indonesia
Proses Akumulasi IndonesiaProses Akumulasi Indonesia
Proses Akumulasi Indonesiajahenfr
 
Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan irlan fery
Pengaruh pertumbuhan ekonomi  terhadap pendapatan irlan feryPengaruh pertumbuhan ekonomi  terhadap pendapatan irlan fery
Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan irlan feryirlan_fery81
 
Pembangunan ekonomi daerah
Pembangunan ekonomi daerahPembangunan ekonomi daerah
Pembangunan ekonomi daerahepi rizkiyah
 
Faktor faktor pendukung kebijakan fiskal
Faktor faktor pendukung kebijakan fiskalFaktor faktor pendukung kebijakan fiskal
Faktor faktor pendukung kebijakan fiskalBazari Azhar Azizi
 
Ppt tugas 7 pembangunan ekonomi daerah
Ppt tugas 7 pembangunan ekonomi daerahPpt tugas 7 pembangunan ekonomi daerah
Ppt tugas 7 pembangunan ekonomi daerahmohamad amsanudin
 
Asmu'ah 5 x_11140176_pertumbuhan ekonomi indonesia
Asmu'ah 5 x_11140176_pertumbuhan ekonomi indonesiaAsmu'ah 5 x_11140176_pertumbuhan ekonomi indonesia
Asmu'ah 5 x_11140176_pertumbuhan ekonomi indonesiaAsmu'ah muah
 
pembangunan ekonomi daerah
pembangunan ekonomi daerahpembangunan ekonomi daerah
pembangunan ekonomi daerahGilang Jupriono
 

What's hot (10)

Perekonomian indonesia
Perekonomian indonesiaPerekonomian indonesia
Perekonomian indonesia
 
Proses Akumulasi Indonesia
Proses Akumulasi IndonesiaProses Akumulasi Indonesia
Proses Akumulasi Indonesia
 
Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan irlan fery
Pengaruh pertumbuhan ekonomi  terhadap pendapatan irlan feryPengaruh pertumbuhan ekonomi  terhadap pendapatan irlan fery
Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan irlan fery
 
Pembangunan ekonomi daerah
Pembangunan ekonomi daerahPembangunan ekonomi daerah
Pembangunan ekonomi daerah
 
Faktor faktor pendukung kebijakan fiskal
Faktor faktor pendukung kebijakan fiskalFaktor faktor pendukung kebijakan fiskal
Faktor faktor pendukung kebijakan fiskal
 
Ppt tugas 7 pembangunan ekonomi daerah
Ppt tugas 7 pembangunan ekonomi daerahPpt tugas 7 pembangunan ekonomi daerah
Ppt tugas 7 pembangunan ekonomi daerah
 
Asmu'ah 5 x_11140176_pertumbuhan ekonomi indonesia
Asmu'ah 5 x_11140176_pertumbuhan ekonomi indonesiaAsmu'ah 5 x_11140176_pertumbuhan ekonomi indonesia
Asmu'ah 5 x_11140176_pertumbuhan ekonomi indonesia
 
Analisis kajian ekonomi papua barat 2016
Analisis kajian ekonomi papua barat 2016Analisis kajian ekonomi papua barat 2016
Analisis kajian ekonomi papua barat 2016
 
pembangunan ekonomi daerah
pembangunan ekonomi daerahpembangunan ekonomi daerah
pembangunan ekonomi daerah
 
Pertemuan kesepuluh
Pertemuan kesepuluhPertemuan kesepuluh
Pertemuan kesepuluh
 

Similar to TUGAS PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN

Sinergi kebijakan MP3EI dengan Creative Destruction
Sinergi kebijakan MP3EI dengan Creative DestructionSinergi kebijakan MP3EI dengan Creative Destruction
Sinergi kebijakan MP3EI dengan Creative DestructionTri Cahyono
 
01.pertumbuhan dan ketimpangan antar daearah prov riau
01.pertumbuhan dan ketimpangan antar daearah prov riau01.pertumbuhan dan ketimpangan antar daearah prov riau
01.pertumbuhan dan ketimpangan antar daearah prov riauVellha Nurazizah
 
Paper analisis kasus_korupsi_rapbn-1_baru[1]
Paper analisis kasus_korupsi_rapbn-1_baru[1]Paper analisis kasus_korupsi_rapbn-1_baru[1]
Paper analisis kasus_korupsi_rapbn-1_baru[1]NhaAnawati
 
Pertemuan 9 pembangunan ekonomi daerah
Pertemuan 9  pembangunan ekonomi daerahPertemuan 9  pembangunan ekonomi daerah
Pertemuan 9 pembangunan ekonomi daerahmariatul qibtiyah
 
Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal
Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah TertinggalArah dan Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal
Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah TertinggalKPDT
 
Tugas Teori Pembangunan pdf_20220422_220247_0000.pdf
Tugas Teori Pembangunan pdf_20220422_220247_0000.pdfTugas Teori Pembangunan pdf_20220422_220247_0000.pdf
Tugas Teori Pembangunan pdf_20220422_220247_0000.pdfTiaradewi50
 
16122019 pointers musrenbangnas rpjmn 2020 2024 -___
16122019 pointers musrenbangnas rpjmn 2020 2024 -___16122019 pointers musrenbangnas rpjmn 2020 2024 -___
16122019 pointers musrenbangnas rpjmn 2020 2024 -___EroikaSariWidiyatni
 
Sukma perkembangan ekonomi daerah
Sukma perkembangan ekonomi daerahSukma perkembangan ekonomi daerah
Sukma perkembangan ekonomi daerahSukma Wijaya
 
Background Study untuk Penyusunan RPJMN III 2015-2019 Sektor Transportasi Ba...
Background Study  untuk Penyusunan RPJMN III 2015-2019 Sektor Transportasi Ba...Background Study  untuk Penyusunan RPJMN III 2015-2019 Sektor Transportasi Ba...
Background Study untuk Penyusunan RPJMN III 2015-2019 Sektor Transportasi Ba...Indonesia Infrastructure Initiative
 
Paparan Wamen PPN Bappenas - RBSummit
Paparan Wamen PPN Bappenas - RBSummitPaparan Wamen PPN Bappenas - RBSummit
Paparan Wamen PPN Bappenas - RBSummitKurniawan Saputra
 
Visi Misi TB Hasanuddin - Anton Amanah
Visi Misi TB Hasanuddin - Anton AmanahVisi Misi TB Hasanuddin - Anton Amanah
Visi Misi TB Hasanuddin - Anton AmanahAndamAnnisa
 
Kebijakan Kemendagri dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi - Bangda
Kebijakan Kemendagri dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi - BangdaKebijakan Kemendagri dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi - Bangda
Kebijakan Kemendagri dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi - BangdaTV Desa
 
9 pembangunan ekonomi daerah
9 pembangunan ekonomi daerah9 pembangunan ekonomi daerah
9 pembangunan ekonomi daerahfirman sahari
 
9 pembangunan ekonomi daerah
9 pembangunan ekonomi daerah9 pembangunan ekonomi daerah
9 pembangunan ekonomi daerahfirman sahari
 
Paparan bappenas
Paparan bappenasPaparan bappenas
Paparan bappenasslidekita
 
Pengembangan ekonomi lokal berbasis blue economy revisi
Pengembangan ekonomi lokal berbasis blue economy revisiPengembangan ekonomi lokal berbasis blue economy revisi
Pengembangan ekonomi lokal berbasis blue economy revisiSugeng Budiharsono
 

Similar to TUGAS PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN (20)

Sinergi kebijakan MP3EI dengan Creative Destruction
Sinergi kebijakan MP3EI dengan Creative DestructionSinergi kebijakan MP3EI dengan Creative Destruction
Sinergi kebijakan MP3EI dengan Creative Destruction
 
01.pertumbuhan dan ketimpangan antar daearah prov riau
01.pertumbuhan dan ketimpangan antar daearah prov riau01.pertumbuhan dan ketimpangan antar daearah prov riau
01.pertumbuhan dan ketimpangan antar daearah prov riau
 
Paper analisis kasus_korupsi_rapbn-1_baru[1]
Paper analisis kasus_korupsi_rapbn-1_baru[1]Paper analisis kasus_korupsi_rapbn-1_baru[1]
Paper analisis kasus_korupsi_rapbn-1_baru[1]
 
Strategi pencapaian rencana kerja pemerintah dan penganggarannya tahun 2018
Strategi pencapaian rencana kerja pemerintah dan penganggarannya tahun 2018Strategi pencapaian rencana kerja pemerintah dan penganggarannya tahun 2018
Strategi pencapaian rencana kerja pemerintah dan penganggarannya tahun 2018
 
Pertemuan 9 pembangunan ekonomi daerah
Pertemuan 9  pembangunan ekonomi daerahPertemuan 9  pembangunan ekonomi daerah
Pertemuan 9 pembangunan ekonomi daerah
 
Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal
Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah TertinggalArah dan Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal
Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal
 
Tugas Teori Pembangunan pdf_20220422_220247_0000.pdf
Tugas Teori Pembangunan pdf_20220422_220247_0000.pdfTugas Teori Pembangunan pdf_20220422_220247_0000.pdf
Tugas Teori Pembangunan pdf_20220422_220247_0000.pdf
 
16122019 pointers musrenbangnas rpjmn 2020 2024 -___
16122019 pointers musrenbangnas rpjmn 2020 2024 -___16122019 pointers musrenbangnas rpjmn 2020 2024 -___
16122019 pointers musrenbangnas rpjmn 2020 2024 -___
 
21 Inspirator Pembangunan Daerah
21 Inspirator Pembangunan Daerah21 Inspirator Pembangunan Daerah
21 Inspirator Pembangunan Daerah
 
Sukma perkembangan ekonomi daerah
Sukma perkembangan ekonomi daerahSukma perkembangan ekonomi daerah
Sukma perkembangan ekonomi daerah
 
PEP
PEPPEP
PEP
 
Background Study untuk Penyusunan RPJMN III 2015-2019 Sektor Transportasi Ba...
Background Study  untuk Penyusunan RPJMN III 2015-2019 Sektor Transportasi Ba...Background Study  untuk Penyusunan RPJMN III 2015-2019 Sektor Transportasi Ba...
Background Study untuk Penyusunan RPJMN III 2015-2019 Sektor Transportasi Ba...
 
Paparan Wamen PPN Bappenas - RBSummit
Paparan Wamen PPN Bappenas - RBSummitPaparan Wamen PPN Bappenas - RBSummit
Paparan Wamen PPN Bappenas - RBSummit
 
Visi Misi TB Hasanuddin - Anton Amanah
Visi Misi TB Hasanuddin - Anton AmanahVisi Misi TB Hasanuddin - Anton Amanah
Visi Misi TB Hasanuddin - Anton Amanah
 
Development evaluation (041115)
Development evaluation (041115)Development evaluation (041115)
Development evaluation (041115)
 
Kebijakan Kemendagri dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi - Bangda
Kebijakan Kemendagri dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi - BangdaKebijakan Kemendagri dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi - Bangda
Kebijakan Kemendagri dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi - Bangda
 
9 pembangunan ekonomi daerah
9 pembangunan ekonomi daerah9 pembangunan ekonomi daerah
9 pembangunan ekonomi daerah
 
9 pembangunan ekonomi daerah
9 pembangunan ekonomi daerah9 pembangunan ekonomi daerah
9 pembangunan ekonomi daerah
 
Paparan bappenas
Paparan bappenasPaparan bappenas
Paparan bappenas
 
Pengembangan ekonomi lokal berbasis blue economy revisi
Pengembangan ekonomi lokal berbasis blue economy revisiPengembangan ekonomi lokal berbasis blue economy revisi
Pengembangan ekonomi lokal berbasis blue economy revisi
 

Recently uploaded

AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptxAKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptxnursariheldaseptiana
 
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptxPPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptxDEAAYUANGGREANI
 
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...Kanaidi ken
 
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.pptLATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.pptPpsSambirejo
 
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptxBAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptxJuliBriana2
 
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptxContoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptxIvvatulAini
 
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024ssuser0bf64e
 
TEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptx
TEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptxTEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptx
TEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptxMOHDAZLANBINALIMoe
 
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxPendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxdeskaputriani1
 
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdf
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdfKanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdf
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdfAkhyar33
 
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAAndiCoc
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptxPPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptxriscacriswanda
 
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...Kanaidi ken
 
AKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTX
AKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTXAKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTX
AKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTXIksanSaputra6
 
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024RoseMia3
 
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, FigmaPengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, FigmaAndreRangga1
 
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptxSusanSanti20
 
MODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptxDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptxwawan479953
 

Recently uploaded (20)

AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptxAKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
 
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptxPPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
 
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
 
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.pptLATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
 
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptxBAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
 
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptxContoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
 
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
 
TEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptx
TEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptxTEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptx
TEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptx
 
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxPendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
 
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdf
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdfKanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdf
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdf
 
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptxPPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
 
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
 
AKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTX
AKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTXAKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTX
AKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTX
 
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
 
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, FigmaPengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
 
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx
 
MODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptxDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
 

TUGAS PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN

  • 1. Create by: Giant Template PEMBANGANGUNAN KAWASAN PERBATASAN Nama : Tiara Aprianita Nim : 16103088 Prodi : sosiologi ISU SENTRAL DAN TERKINI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM STUDI SOSIOLOGI SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN POLITIK RAJA HAJI TANJUNG PINANG 2021
  • 2. pemekaran daerah di indonesia adalah pembentukan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya. Alasan mendasar mengapa terjadi pemekaran daerah karena peningkatan kesejahteraan rakyat lokal. Selama innsumber daya ceenderung ditarik ke daerah induk seinngga daerah yang jauh dari pusat kekuasaan tertinggal. Realitas yang terjadi seringkali alasan pemekaran daerah karena kepentingan elite untuk mendapatkan kekuasaan karena kalah dalam suatu pilkada. Persaingan elite tersebut berubah menjadi politik identitas keagamaan dan akhirnya politik identitas etnisitas. Ketidakpuasan terhadap kepemimpinan yang didominasi oleh etnis tertentu acap kali dijadikan alasan. 1. Pemekaran Wilayah di Indonesia
  • 3. 3 3 b. Penyimpangan Keuangan Daerah Pemeriksaan atas LKPD dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan kriteria: 1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan atau prinsip- prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. 2. Kecukupan pengungkapan (adequate disclosure). 3. Kepatuhan terhadap peraturan eruundang-undangan. 4. Efektivitas sistem pengendalian intern (BPK,2011). a. Menurunnya Alokasi DAU Implikasi pemekaran wilayah dilihat dari transfer dana dari pusat ke daerah, khususnya DAU. Di tahun 2004 total DAU naik cukup signifikan, namun karena jumlah daerah yang mekar dan menerima DAU meningkat disejumlah daerah, maka rata-rata DAU per kabupaten/kota turun.
  • 4. Dari hasil pemeriksaan terlihat adanya peningkatan jumlah LKPD yang diperiksa oleh BPK dari tahun ke tahun. Berdasarkan data LKPD tahun 2007 telah diberikan pada 469 LKPD, Tahun 2008 kepada 485 LKPD, dan tahun 2009 kepada 499 LKPD. Hasil audit BPK dituangkan dalam opini berikut: a. Wajar tanpa pengecualian (WTP) - unqualified opinion b. Wajar dengan pengecualian (WDP) – qualified opinion c. Tidak wajar (TW) – adverse opinion d. Tidak memberikan pendapat (TMP) – disclaimer of opinion
  • 5. 5 5 2. KETIMPANGAN DAN KONSENTRASI GEOGRAFIS INDONESIA Ketimpangan antardaerah penting utnuk diteliti karena gravitasi aktivitas ekonomi Indonesia masih cenderung terkonsentrasi secara geografis ke KBI selama lebih dari lima dasawarsa terakhir. Ketimpangan antar daerah di Indonesia dapat diukur dengan indeks entropi Theil. tren indeks Entropi Indonesia selama 2001-2007 memperlihatkan bentuk kurva "U". Periode sebelum tahun 2003 memiliki pula menurun. Ini mencerminkan adanya peningkatan penyebaran pangsa PDRB provinsi di Indonesia. Namun pola sebaliknya terjadi antara tahun 2004-2007, konsentrasi spasial cenderung naik. Namun Pada tahun 2008-2010 tren indeks entropi total indonesia kembali menurun.
  • 6. Indeks entropi menawarkan beberapa kelebihan dibandingkan dengan indeks konsentrasi Spasial yang lain. Keunggulan utama indeks ini adalah bahwa pada suatu titik waktu, indeks ini menyediakan ukuran derajat konsentrasi (ataupun depresi) distribusi spasial pada sejumlah daerah subdaerah dalam suatu negara. Faktor yang menentukan kurva dari total indeks Entropi selama 2000-2015 adalah adanya tren peningkatan pada indeks entropi antar pulau ditambah dengan perkembangan entropi yang menurun. Hal ini mencerminkan peningkatan tren konsentrasi spasial di beberapa pulau, namun di ikuti dengan tren indeks entropi antarpulau yang meningkat selama 2001-2015.
  • 7. Data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPD2T) Menunjukkan masih ada 183 kabupaten yang tergolong tertinggal di Indonesia pada tahun 2015, dengan 70% di antaranya berada di KTI. Penyebab utama suatu Kabupaten tergolong daerah tertinggal karena: 1. Letak geografisnya terpencil dan sulit dijangkau 2. Kondisi insfrastruktur sosial ekonomi kurang memadai 3. Kegiatan investasi dan produksi masih minim 4. Berada di kawasan perbatasan antarnegara LANJUTAN
  • 8. 3. ADAKAH PERUBAHAN STRUKTURAL KTI memiliki sumber daya alam yang melimpah dan sangat berpotensi untuk dikembangkan guna mendukung pembangunan wilayahnya. Di samping itu wilayah ini mempunyai penduduk relatif sedikit yang sebenarnya tidak merata. Namun, tersedianya sumber daya alam ini kurang didukung oleh tenaga terampil dan terdidik untuk mengelolanya. Kendala pengembangan KTI mencakup wilayah yang sangat luas, banyaknya daerah yang sulit dijangkau secara geografis, dan minimnya sarana dan prasarana dasar ekonomi. Disinilah diperlukan kebijakan pemerintah yang relevan untuk turt mengakselerasi pembangunan KTI.
  • 9. 1. Pendekatan koridor ekonomi merupakan dasar utama master plan. a. MP3EI tidak diarahkan pada kegiatan eksploitasi dan ekspor sumbe daya alam. b. MP3EI tidak diarahkan untuk menciptakan konsentrasi ekonomi pada daerah tertentu. c. MP3EI tidak menekankan pada pembangunan ekonomi yang dikendalikan oleh pusat. d. MP3EI tidak menekankan pembangunan transfortasi darat saja. e. MP3EI tidak menekankan pada pembangunan insfrastruktur yang mengandalkan anggaran semata. 4. KORIDOR EKONOMI INDONESIA LANJUTAN
  • 10. LANJUTAN 2. Analis Penetuan Koridor Ekonomi a. Menentukan Pusat Ekonomi b. Menentukan kebutuhan konektivitas antara pusat ekonomi c. Validasi dengan rencana pembangunan nasional d. Menentukan konektivitas lokasi sektor fokus ke sarana pendukung