Dalam pelayanan publik di bidang asuransi sangat penting, sehingga kita dapat mengetahui bagaimana kita berperilaku di dunia kerja.

1. KODE
ETIK

2. Kode Etik
secara singkatnya definisi kode etik yaitu suatu pola aturan, tata cara,
tanda, pedoman etis ketika melakukan suatu kegiatan / suatu
pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan / tata cara sebagai
pedoman berperilaku.
Tujuan Kode Etik
yaitu supaya profesional memberikan jasa yang sebaik-baiknya
kepada para pemakai atau para nasabahnya. Dengan adanya
kode etik akan melindungi perbuatan dari yang tidak
profesional.

3. UU No.25 Tahun 2009 (Pelayanan Publik).
B.PELAYANAN PUBLIK
Pelayanan publik atau pelayanan umum
adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik
maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan
dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di pusat, di daerah, dan di
lingkungan BUMN atau BUMD, dalam rangka upaya pemenuhan
kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

4. Cara-cara yang diperlukan untuk memberikan
pelayanan publik yang profesional,yaitu:
a. Menentukan pelayanan publik yang disediakan, apa saja
macamnya,
b. Memperlakukan pengguna pelayanan sebagai customers
c. Berusaha memuaskan pengguna pelayanan sesuai dengan
yang diinginkan mereka.
d. Mencari cara penyampaian pelayanan yang paling baik dan
berkualitas,
e. Menyediakan alternatif bila pengguna pelayanan tidak
memiliki pilihan lain.

5. Etika
Pelayanan
Publik
adalah penggunaan atau
penerapan standar-standar etika
yang telah ada sebagai
tanggung jawab aparatur
birokrasi pemerintahan dalam
menyelenggarakan pelayanan
bagi kepentingan publik

6. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk mewujudkan integritas
dalam pelayanan publik adalah sebagai berikut:
a. Perilaku pelayan publik harus sejalan dengan misi pelayanan publik
dari instansi tempat mengabdi.
b. Pelaksanaan pelayanan publik dapat diandalkan.
c. Warga Negara memperoleh perlakuan “tanpa pandang bulu”sesuai
dengan ketentuan hukum dan keadilan.
d. Sumber daya digunakan secara tepat, efisien, dan efektif.
e. Prosedur pengambilan keputusan adalah transparan bagi publik, dan
tersedia sarana bagi publik untuk melakukan penyelidikan dan
pemberian tanggapan.

7. Hubungan Etika dan
Pelayanan Publik
karena pelayanan publik ditujukan untuk kebaikan masyarakat, bangsa, dan
Negara. Etika digunakan sebagai panduan dalam pengambilan keputusan
dan sebagai criteria untuk menilai baik-buruknya keputusan tercermin dalam
kenyataan bahwa warga negara telah mempercayakan sumber daya publik
kepada birokrasi (sebagai pengelola sumber daya dan penjaga kepercayaan
yang diamanatkan oleh warga negara).

8. Masalah Pelayanan Publik
1. Sukar Diakses
2. Belum informatif.
3. Belum bersedia mendengar keluhan/saran/aspirasi masyarakat.
4. Belum responsif.
5. Belum saling berkoordinasi.
6. Tidak Efisien.
7. Birokrasi yang bertele-tele.

9. Masalah Pelayanan Publik
a. Berkaitan dengan sumber daya manusia, kelemahan utamanya
adalah berkaitan dengan profesionalisme, kompetensi, empati dan
etika. Berbagai pandangan juga setuju bahwa salah satu dari unsur
yang perlu dipertimbangkan adalah masalah sistem kompensasi yang
tepat.
b. Berkaitan dengan kelembagaan, kelemahan utama terletak pada
desain organisasi yang tidak dirancang khusus dalam rangka
pemberian pelayanan kepada masyarakat, penuh dengan hirarki yang
membuat pelayanan menjadi berbelit-belit (birokratis), dan tidak
terkoordinasi.

10. Solusi Masalah
Pelayanan Publik
1. Penetapan Standar Pelayanan
2. Pengembangan Standard Operating Procedures (SOP)
3. Pengembangan Survei Kepuasan Pelanggan
4. Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan

11. ETIKA DALAM
MEMBERIKAN PELAYANAN
1. Penampilan.
2. Sikap dan Perilaku.
3. Cara berpakaian
4. Cara berbicara.
5. Gerak-gerik.
6. Cara bertanya.

12. Akibat dari pelanggaran terhadap etikat pelayanan,
dapat menyebabkan Pelanggan, antara lain:
1. Menjadi tidak puas dan mungkin untuk sementara waktu tidak akan
membeli produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan.
2. Meninggalkan atau tidak menggunakan produk atau jasa yang
ditawarkan oleh perusahaan untuk selamanya.
3. Menceritakan keburukan atau ketidakpuasan yang dialaminya
kepada Pelanggan lain

13. Contoh Pelanggaran Kasus Etika Profesi
Akuntansi
Malinda Dee Memalsukan
Tandatangan Nasabah Citibank

14. Analisa Kasus
Malinda berhasil memalsukan tandatangan Rohli bin Pateni. Pemalsuan dilakukan hingga 6 kali pada formulir transfer
Citibank nomor AM 93712 yang bernilai 150.000 dollar AS pada tanggal 31 Agustus 2010.
• Pemalsuan tanda tangan di formulir nomor AN 106244 yang dikirim ke PT. Eksklusif Jaya Perkasa sebesar Rp. 99 juta.
Dalam transaksi transfer ini, Malinda dee menulis "Pembayaran Bapak Rohli untuk pembayaran interior", pada kolom
pesan.
• Pemalsuan tanda tangan di formulir nomor AN 86515 tanggal 23 Desember 2010 dengan penerima PT. Abadi Agung
Utama. "Penerima Bank Artha Graha senilai Rp. 50 juta dan pada kolom pesan tertulis DP pembelian unit 3 lantei 33
combin unit
• Pemalsuan tanda tangan di formulir nomor AN 86514 Malinda Dee mengirim uang sebesar Rp. 250 juta kepada PT.
Samudera Asia Nasional tanggal 27 December 2010 dan di formulir nomor AN 61489 sebesar nilai yang sama pada tanggal
26 January 2011. Pun
• Pemalsuan dalam formulir AN 134280 pengiriman kepada Rocky Deany C. Umbas senilai Rp. 50 juta tanggal 28 January
2011 pembayaran pemasangan CCTV, milik Rohli.
Adapun tanda-tangan palsu beratas nama korban N. Susetyo Sutadji dilakukan sebanyak 5 kali,
• Yaitu dalam formulir Citibank No AJ 79026, AM 122339, AM 122330, AM 122340, dan juga AN 110601. Malinda mengirim
uang senilai Rp. 2 miliar kepada PT. Sarwahita Global Management, Rp. 361 juta kepada PT. Yafriro International, Rp. 700
juta kepada Leonard Tambunan. Dan 2 transaksi yang lain sebesar Rp. 500 juta dan Rp 150 juta dikirimkan kepada Vigor
AW. Yoshuara secara berurutan.

15. C. Sanksi pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat
dengan Pasal 263 ayat (1) KUHP, dengan ancaman pidana maksimal enam tahun penjara.
Solusi ...
1. Sosialisasi tentang pentingnya taat hukum
2. Menciptakan penegak hukum yang professional
3. Meningkatkan tingkat kesadaran hukum masyarakat
4. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai agar tindak pidana tersebut dapat ditangani
dengan maksimal.
5. Tidak membedakan prosedur untuk penyidikan terhadap pejabat
6. Melakukan kerjasama dengan pihak masayarakat serta mengawasi gerak gerik pelaku