Dokumen tersebut membahas tentang konsep negara dan konstitusi dalam sudut pandang beberapa ahli. Negara didefinisikan sebagai organisasi kekuasaan atas suatu wilayah dan alat untuk mengatur urusan bersama. Konstitusi adalah perwujudan perjanjian masyarakat yang menjamin hak asasi. Konstitusi Indonesia menganut sistem konstitusional di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan MPR.
4. NEGARA
George Jellinek
• Negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah
berkediaman di suatu wilayah tertentu
Roger H.
soltau
•Ngara adalah alat (agency) atau wewnang (authority) yang
mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama, atas
nama masyarakat.
J.H.A
Logeman
• Negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang mempunyai tujuan melalui
kekuasaannya untuk mengatur dan menyelengarakan sesuatu ( berkaitan dengan
jabatan, fungsi lembaga kenegaraan atau lapangan kerja ) dalam masyarakat.
7. ASAL MULA TERJADINYA NEGARA
SECARA
FAKTUAL
SECARA
TEORITIS
•Occupatie/Kependudukan
•Cessie/Penyerahan
•Acessie/Penaikan Lumpur
•Fusi/Peleburan
•Proklamasi
•Innovation/Pembentukan Baru
•Anexatie/Pencaplokan/Penguasaan
• Teori Ketuhanan
• Teori Kekuasaan
• Teori Perjanjian Masyarakat
• Teori Hukum Alam
8. PROSES PERTUMBUHAN NEGARA
Tumbuhnya
kelompok/suku (
Genootschaf )
Munculnya
Kerajaan
( Rijk )
Negara Nasional
( Staat )
Negara Demokrasi
( Democratishe Natie )
SECARA
PRIMER
Revolusi
Interventas
i
Penakluka
n
SECARA
SEKUNDER
9. TUJUAN NEGARA
TEORI KEKUASAAN
•Shang Yang, untuk
memperoleh
kekuasaan yang
sebesar-besarnya
dengan cara
menjadikan rakyatnya
miskin,lemah dan
bodoh.
•Machiavelli, kekuasaan
yang digunakan untuk
mencapai kebesaran
dan kehormatan
Negara, dibenarkan
bertindak kejam dan
licik.
TEORI PERDAMAIAN
DUNIA
•Dante Allegieri,
menciptakan
perdamaian dunia,
yang dapat dicapai
apabila seluruh Negara
berada dalam suatu
kerajaan dunia
(imperium dengan
Undang-Undang yang
seragam bagi semua
Negara)
TEORI JAMINAN HAK
DAN KEBEBASAN
•Immanuel Kant dan
Kranenburg, hak dan
kebebasan warga
Negara terjamin, di
dalam Negara harus
dibentuk peraturan
perundang-undangan
•Immanuel Kant, perlu
dibentuk Negara
hukum klasik (Negara
sebagai penjaga
malam)
•Kranenburg,
menghendaki di
bentuknya Negara
hukum modern
(welfare state).
10. FUNGSI NEGARA
•Melaksanakan ketertiban (law and Order); untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah
bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, maka Negara harus melaksanakan penertiban. Dan
dapat dikatakan bahwa Negara bertindak sebagai “Stabilisator”.
•Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya
•Pertahanan; hal ini diperlakukan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar. Untuk ini
Negara dilengkapi dengan alat pertahanan.
•Menegakkan keadilan; hal ini dilaksanan melalui badan-badan pengadilan.
FUNGSI
MINIMUM YANG
MUTLAK DALAM
SUATU NEGARA
• keamanan ektern,
• ketertiban intern,
• Keadilan,
• kesejahteran umim,
• Kebebasan.
FUNGSI Menurut
Carles E.
Merriam
11. KONSTITUSI
•sebagai nama bagi ketentuan-
ketentuan yang menyebut hak-hak
dan kekuasaan dari orang-orang
tertentu, keluarga-keluarga tertentu
yang berkuasa atau suatu badan-
badan tertentu.
pengertian
pertama
•Konstitusi dipandang sebagai perwujudan
perjanjian masyarakat (kontrak social)
•Konstitusi sebagai piagam yang menjamin hak-hak
asasi manusia dan warga Negara
•Konstitusi sebagai forma regimenis yaitu kerangka
bangunan pemerintahan.
pengertian
kedua
13. • Hukum Dasar Tertulis
• Hukum Dasar Tidak Tertulis
INDONESIA
ADALAH
NEGARA HUKUM
•Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (rechstaat)
•Sistem Konstitusional
•Kekuasaan negara yang tertinggi berada di tangan MPR
•Presiden adalah penyelenggaran pemerintahan negara yang tertinggi
di bawah Majelis.
•Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR
•Menteri Negara adalah pembantu Presiden, Menteri Negara tidak
bertanggung jawab kepada DPR.
•Kekuasaan Kepala Negara tidak terbatas
Sistem
Pemerintahan
Negara menurut
UUD 1945
KONSTITUSI DI INDONESIA
14. HUBUNGAN ANTARA NEGARA DAN KONSTITUSI
konstitusi lahir
merupakan usaha
untuk melaksanakan
dasar negara. Dasar
negara memuat
norma-norma ideal,
yang penjabarannya
dirumuskan dalam
pasal-pasal oleh UUD
(Konstitusi) Merupakan
satu kesatuan utuh,
dimana dalam
Pembukaan UUD 45
tercantum dasar
negara Pancasila,
melaksanakan
konstitusi pada
dasarnya juga
melaksanakan dasar
Negara.