materi ini membahas secara komprehensif sejarah ketatanegaraan

1. SEJARAH
KETATANEGARAAN
INDONESIA
DR. LUKMAN SANTOSO, MH

3. SISTEM KETATANEGARAAN
• Sistem Politik =
• Sistem Pemerintahan =
• Bentuk Negara =
• Bentuk Pemerintahan =

4. SISTEM POLITIK = DEMOKRASI
 Demokrasi menurut Seymour Martin Lipset (1922-
2006):
- Merupakan suatu sistem politik yang memberikan
kesempatan konstitusional secara berkala bagi pergantian
pejabat pemerintahan
- Suatu mekanisme sosial yang membolehkan sebagian
besar anggota masyarakat untuk mempengaruhi kebijakan
pemerintah dengan cara memilih orang-orang tertentu
untuk jabatan-jabatan politik.

5. Direct democracy (Demokrasi Langsung)
yaitu suatu demokrasi dimana rakyat secara
langsung menggunakan haknya dalam
menetapkan kebijakan publik.
Indirect Democracy (Demokrasi tidak
langsung) yaitu rakyat menggunakan hak-
haknya melalui orang-orang yang dipercaya.
DALAM PERKEMBANGAN PELAKSANAAN
DEMOKRASI DI BEDAKAN MENJADI :

6. NEGARA HUKUM DEMOKRATIS
• Dalam upaya mewujudkan negara hukum yang
ditopang dengan sistem demokrasi, maka diperlukan
pengaturan sekaligus pembatasan
• Dalam mewujudkan sistem checks and balances
dalam pemerintahan yang equal/setara maka
dibutuhkan KONSTITUSI yang DEMOKRATIS
• Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “kedaulatan ada
di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD,”
juga dalam Pasal 1 ayat (3) secara nyata menyebut
“Indonesia sebagai negara hukum.”

7. PENGALAMAN DEMOKRASI INDONESIA
• Demokrasi era Kemerdekaan (1945-1949)
• Demokrasi Liberal (1950-1966)
• Demokrasi Pancasila (Orba 1966 – 1998)
• Demokrasi era Reformasi (1998-1999)
• Demokrasi Pasca reformasi (2000- 2019)
• Demokrasi era sekarang (2019-sekarang)

8. SISTEM PEMERINTAHAN
• Sistem Pemerintahan = Presidensiil, Parlementer
dan campuran

9. Ragam Sistem Pemerintahan
Parlementer merupakan sistem
pemerintahan yang mana
parlemen memiliki peranan yang
sangat besar di dalam
pemerintahan. Dalam sistem
pemerintahan parlementer,
parlemen yang duduk di
pemerintahan berhak/memiliki
wewenang untuk mengangkat
perdana menteri sekaligus
menjatuhkan permerintahan
yang sedang memimpin negara.
Presidensial adalah
sistem pemerintahan
yang kekuasaan
tertingginya berada di
tangan presiden. Dalam
sistem pemerintahan ini,
presiden berperan
sebagai kepala
pemerintahan dan kepala
negara
Sistem campuran merupakan
sistem pemerintahan
gabungan antara sistem
pemerintahan parlementer
dengan sistem pemerintahan
presidensial. Dalam sistem
pemerintahan ini, kekuasaan
tertinggi ada di dua pihak yaitu
di tangan presiden (sebagai
pemimpin negara) dan di
tangan parlemen (sebagai
wakil rakyat).

10. BENTUK NEGARA
• Bentuk negara = kesatuan, federal, dan konfederasi

11. DEFINISI NEGARA
• The State is the ultimate regulator of the legitimate
use of force within its territory (Robert A. Dahl).
• Negara ialah komunitas manusia yang secara
sukses memonopli penggunaan paksaan fisik yang
sah dalam wilayah tertentu (Max Weber).
• Negara adalah alat (agency) yang mengatur,
mengendalikan persoalan bersama atas nama
masyarakat (Roger H. Soltau).

12. TEORI ASAL-USUL NEGARA
• Teori Hakikat Manusia (Socrates)  Yunani Kuno
• Teori Rasio Manusia (Cicero)  Romawi Kuno
• Teori Ketuhanan (Thomas Aquinas)  Abad Pertengahan
• Teori Kedaulatan (Jean Bodin)  Renaissance
• Teori Hukum Alam (Thomas Hobbes)  homo homini lupus
• Teori Kekuatan/ Kekuasaan (Karl Marx)
• Teori Positivisme (Hans Kelsen)  sistem hukum
• Teori Modern (Kranenburg)  fakta, keadaan, tempat, dan
waktu tertentu.

13. BENTUK NEGARA
• Istilah bentuk negara harus dibedakan dengan
bentuk pemerintahan
• Bentuk negara  organisasi negara secara
keseluruhan (struktur negara dan unsur-
unsurnya).
• Bentuk Pemerintahan  struktur organisasi
dan fungsi pemerintahannya

14. Bentuk Negara
Jumlah Orang
Memerintah Ideal Declaine
Satu Monarki Tirani
Beberapa Aristokrasi Oligarki
Banyak Politeia Demokrasi
BENTUK NEGARA ARISTOTELES

15. BENTUK NEGARA MODERN
(1) Unitary (kesatuan) dan (2) Federation
(federasi/serikat).
• Unitary State  negara yang tidak tersusun dari
beberapa negara (sifatnya tunggal).
• Authority (central gov) dibagi ke daerah-daerah
(autonomy)  decentralization system,
deconsentration system, auxiliary system.

16. • Federation State  terdiri dari beberapa
negara yang semula berdiri-sendiri (otonom),
kemudian bergabung menjadi satu negara,
dengan ikatan kerjasama antara negara-negara
tersebut, untuk kepentingan bersama.
• Federasi  menyerahkan sebagian urusannya
untuk diurus pemerintah federal, selebihnya
diurus oleh negara-negara bagian (reserve
powers).
• Urusan pemerintah federal  moneter,
militer, dan urusan pertahanan.

17. BENTUK PEMERINTAHAN
Bentuk pemerintahan = rangkaian institusi
politik yang digunakan untuk
mengorganisasikan suatu negara dalam
menegakkan kekuasaannya atas suatu
komunitas politik
 Bentuk pemerintahan di era modern dapat
diklasifikasikan kedalam: 1) Pemerintahan
republik; dan 2) Pemerintahan monarki

18. RAGAM BENTUK PEMERINTAHAN
• Republik (Parlementer, direct control
system (referendum dan inisiatif
rakyat), Presidensial (check and
balances)
• Monarki (Absolut, Konstitusional,
Parlementer)

19. PERBEDAAN MONARKI DAN REPUBLIK
 Kerajaan (Monarki)
• Kepala negaranyaRaja, sultan, Kaisar, ratu.
• Kepala negara diangkat/dinobatkan secara turun temurun (kultur)
• Kepala Negara simbol (persatuan dan kesatuan bangsa, dihormati)
• Contoh: Inggris,Belanda, Jepang, Jerman,dll.
 Republik
• Kepala Negara Presiden
• Bentuk negara serikat dan kesatuan
• Kepala Negara Presiden (simbol, kecuali sistem pemerintahannya memberikan
posisi dominan kepada presiden)
• Kepala pemerintahan Perdana Menteri

20. PEMERINTAHAN NEGARA REPUBLIK
Negara
Republik
Negara Republik
Kesatuan
Negara Republik
Serikat
Negara Republik
Serikat Parlementer
Negara Republik
Serikat Presidensil
Negara Republik
Kesatuan Parlementer
Negara Republik
Kesatuan Presidensil

21. NEGARA KERAJAAN (MONARCHI)
Negara
Kerajaan
Negara Kerajaan
Kesatuan
Negara Kerajaan
Serikat
Negara Kerajaan
Serikat Parlementer
Negara Kerajaan
Serikat Presidensil
Negara Kerajaan
Kesatuan Parlementer
Negara Kerajaan
Kesatuan Presidensil

22. SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA
UUD TAHUN 1945
(17 AGUSTUS 1945 – 27 DESEMBER 1949)
KONSTITUSI RIS
(27 DESEMBER 1949 – 17 AGUSTUS 1950)
UNDANG-UNDANG DASAR SEMENTARA
TAHUN 1950
(17 AUGUSTUS 1950 – 5 JULI 1959)
UUD TAHUN 1945
(DEKRIT 5 JULI 1959 – 11 MARET 1966
DAN 11 MARET 1966- MEI 1998)
UUD TAHUN 1945
(MEI 1998 S/D TAHUN 2002 - SEKARANG)
PRESIDENSIIL
(Demokrasi Terpimpin & Demokrasi Militeristik-
Birokratik)
PARLEMENTER
PARLEMENTER
PRESIDENSIIL &
PARLEMENTER
PRESIDENSIIL
(Transisi Demokrasi Multipartai Koalisi)

23. KONSTITUSI YANG PERNAH BERLAKU DI INDONESIA
18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949
Oendang-Oendang Dasar
27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950
Konstitusi RIS
17 Agustus 50 – 5 Juli 1959
UUDS 1950
5 Juli 1959 -19 Oktober 1999
UUD 1945
19 Oktober – 18 Agustus 2000
Perubahan I UUD NRI Tahun 1945
18 Agustus 2000 – 9 Nopember 2001
Perubahan I, II UUD NRI Tahun 1945
9 Nopember 2001 – 10 Agustus 2002
Perubahan I, II, III UUD NRI Tahun
1945
10 Agustus 2002 - sekarang
Perubahan I, II, III, IV UUD NRI Tahun
1945

24. PEMBENTUKAN
UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
17 AGUSTUS 1945 – 22 DESEMBER 1945.
( BERLAKUNYA UUD 1945 )

25. PEMBENTUKAN BPUPKI
 Tanggal 28 Mei 1945 dilantik BPUPKI oleh Pemerintah
Balatentara Pendudukan Jepang,
 Beranggotakan 62 dengan Ketua dan Wakil Ketua Dokter
KRT Rajiman Wediodiningrat dan RP Soeroso.
 BPUPKI bersidang dari 29 Mei 1945 sampai 16 Juli 1945.
 Sidang 29 Mei – 1 Juni 1945 berhasil dibicarakan Dasar
Negara Pancasila.
 Sidang 10 Juni – 17 Juli 1945 berhasil disusun dan
disetujui RUUD.

26. SIDANG BPUPKI
PERIODE
SIDANG
TANGGAL POKOK BAHASAN KETERANGAN
I
29 Mei-1 Juni
1945
Dasar Negara Prof Mr. Soepomo, Mr.
Muhammad Yamin & Ir.
Soekarno mengajukan
pendapatnya tentang Dasar
Negara.1 Juni Soekarno
mengajukan Pancasila
Antara
Pertama
dan Kedua
22 Juni 1945 Dihasilkan Piagam Jakarta
pada 22 Juni 1945
II
10-17 Juli 1945 Antara lain ttg
bentuk negara,
wilayah negara,
rancangan UUD
Disepakati wilayah negara
adalah ex Hindia Belanda

27. FAHAM NEGARA INTEGRALISTIK
 Mr. Soepomo dalam pidato di Sidang BPUPKI 31 Mei
1945 menyatakan bahwa cita negara yang sesuai dengan
Indonesia adalah negara integralistik.
 Negara integralistik menurut Mr. Soepomo lebih tepat
daripada negara individual liberalistis atau negara yang
didasarkan pada kelas sebagaimana diperlihatkan negara
komunis.
 Pendapat Soepomo didukung Ir. Soekarno & anggota-
anggota BPUPK beretnis Jawa.
 Hatta & Yamin di sisi lain menginginkan Negara
Indonesia dibentuk mengedepankan hak-hak individu,
sehingga UUD harus memuat jaminan hak asasi manusia
dan tidak otoriter

28. PEMBENTUKAN PPKI
 PPKI boleh bekerja 9 Agustus 1945
 Pengajuan RUUD kepada Pemerintah
Jepang untuk diterima dan disahkan.
 Beranggotakan 21 orang dengan Ketua dan
Wakil Ketua Ir. Soekarno dan Drs.
Mohammad Hatta.
 Menurut rencana tanggal 24 Agustus 1945
kemerdekaan Indonesia sudah akan
disahkan oleh Pemerintah Jepang di Tokyo.

29. PROKLAMASI KEMERDEKAAN
INDONESIA
 6 Agustus 1945 Hirosyima dan 9 Agustus 1945 Nagasaki
dijatuhi bom atom dan bertekuk lutut kepada Sekutu pada
15 Agustus 1945.
 17 Agustus 1945 Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.
 Kemerdekaan Indonesia atas dasar perjuangan bangsa
Indonesia, bukan hadiah dari Pemerintah Jepang.

30. SIDANG I PPKI
(18 AGUSTUS 1945 )
a. Mengesahkan berlakunya UUD NRI
b. Memilih Ir.Soekarno dan Drs. Muhammad Hatta
sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI
c. Menetapkan berdirinya KNIP yang akan membantu
Presiden di dalam menjalankan tugas-tugas MPR,
DPR dan DPA sebelum terbentuk.

31. KOMITE NASIONAL INDONESIA
PUSAT (KNIP)
 Dasar: Pasal I – Pasal IV ATURAN
PERALIHAN UUD NRI 1945
 PPKI dibubarkan pada tanggal 29 Agustus
1945

32. PERUBAHAN/AMANDEMEN
UNDANG UNDANG DASAR
PERUBAHAN
KETATANEGARAAN
1. KNIP DIBERI PERAN
SEBAGAI LEMBAGA
LEGISLASI DAN
MENYUSUN GBHN
2. SISTEM PARLEMENTER
3. PRESIDEN SBG KEPALA
NEGARA
SIDANG
KNIP
22 AGT
1945
SIDANG KNIP
31 AGT 1945
MAKLUMAT
3 NOP
1945
MAKLUMAT
WAPRES NO
X 16 OKT
1945
MAKLUMAT
14 NOP
1945
AMANDEN 1
19 OKT 1999
MERUBAH
KETENTUAN
PASAL 37
UNDANG UNDANG
DASAR 1945
TENTANG
TATACARA
PERUBAHAN UUD
DARI MELALUI
MPR MENJADI
MELALUI
REFERENDUM
UNDANG UNDANG
N0 5 TAHUN 1985
TENTANG
REFERENDUM
AMANDEN 3
9 NOP 2001
AMANDEN 4
10 AGT 2002
AMANDEN 2
18 AGT 2000
KONVENSI
PENGANGKATAN WAKIL
MENTERI
REFORMASI
1. KELEMBAGAAN NEGARA
2. OTONOMI DAERAH
3. SISTEM POLITIK
4. SISTEM EKONOMI
5. HAK ASASI MANUSIA
6. DLL.

33. PERUBAHAN UUD NRI DALAM
PRAKTEK KETATANEGARAAN
1. MAKLUMAT WAKIL PRESIDEN NO. X
TANGGAL 16 OKTOBER 1945
2. MAKLUMAT PEMERINTAH TANGGAL
14 NOVEMBER 1945

34. DIKTUM MAKLUMAT WAKIL PRESIDEN NO.
X TANGGAL 16 OKTOBER 1945
MPR dan DPR bukan lagi sebagai
Pembantu Presiden tetapi menjadi
parlemen yang diserahi kekuasaan
legislatif.
Dibentuk BP-KNIP yang bertanggung
jawab kepada KNIP.

35. MAKLUMAT PEMERINTAH TANGGAL 14
NOVEMBER 1945
 Kabinet tidak lagi dipimpin oleh Presiden tetapi
merupakan dewan yang diketuai oleh Perdana Menteri
(Prime Minister).
 Menteri Tidak lagi bertanggung jawab kepada Presiden,
tetapi bertanggung jawab kepada Badan Pekerja KNIP.
 Dari Kabinet Presidensiil berubah menjadi Kabinet
Parlementer.

36. TERBENTUKNYA
KONSTITUSI REPUBLIK
INDONESIA SERIKAT
22 DESEMBER 1949-17 AGUSTUS 1950
(BERLAKU KONSTITUSI RIS 1949)

37. NEGARA INDONESIA SERIKAT
 Pendudukan Kembali oleh Belanda di beberapa
daerah.
 Negara bagian RIS terdapat : Negara Indonesia Timur
(1946), Negara Sumatera Timur (1947), Negara
Pasundan, Negara Sumatera Selatan, Negara Jawa
Timur, Negara Madura (1948). Dan Negara Kalimantan
Barat, Kalimantan Timur, Dayak Besar, Kelimantan
Tenggara, Banka, Belitung, Riau dan Jawa Tengah, dan
daerah banjar.
 Belanda ingin mempersempit kekuasaan NRI melalui
Agresi I tahun 1947 dan Agresi II tahun 1948.

38. KONFERENSI MEJA BUNDAR
 KMB pada 27 Des. 1949 di Den Haag antara NRI, Belanda
dan BFO (Bijeenkomst voor Federal Overleg), Serta PBB.
 Tiga Persetujuan KMB :
a. Didirikan NRI Serikat;
b. Penyerahan kedaulatan kepada RIS;
c. Didirikan Uni antara RIS dan Belanda.
 Tiga Persetujuan Pemulihan Kedaulatan :
a. Piagam Penyerahan Kedaulatan - 29 Des. 1949;
b. Status Uni – Konstitusi RIS berlaku 27 Des. 1949;
c. Persetujuan perpindahan – NRI menjadi Negara
Bagian NRI Serikat.

39. TERBENTUKNYA
UNDANG-UNDANG DASAR
SEMENTARA
17 AGUSTUS 1950- 5 JULI 1959
(BERLAKUNYA UUDS 1950)

40. KEMBALI KE BENTUK NEGARA
KESATUAN
 Banyak Negara-negara bagian bergabung ke NRI
 Negara bagian tinggal NRI, Negara Indonesia Timur dan
Negara Sumatera Timur.
 Musyawarah antara NRI Serikat dan NRI pada 19 Mei 1950
diputuskan untuk bersama-sama melaksanakan Negara
Kesatuan berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945 dan
akan diberlakukan UUDS.
 Tanggal 17 Agustus 1950 Negara Kesatuan Republik
Indonesia terbentuk melalui UUDS 1950 yang ditetapkan
dengan UU Federal No. 7 Th. 1950.

41. KEMBALI KE
UNDANG-UNDANG DASAR
1945
5 JULI 1959-11 MARET 1966
(KEMBALI KE UUD 1945)

42. KEMBALI KE UUD 1945
 UUD Proklamasi tidak pernah ada pencabutan secara yuridis.
 Sidang Badan Konstituante belum menghasilkan RUUD selama
+ 2,5 Tahun.
 Keputusan Pemerintah tanggal 19 Februari 1959 menganjurkan
kepada Badan Konstituante memberlakukan kembali UUD
1945
 Mayoritas menyetujui, tetapi tidak mencapai 2/3 suara yang
dipersyaratkan dalam Pasal 137 UUDS.
 Anggota Badan Konstiante banyak yang tidak hadir pada
sidang-sidang berikutnya.
 Untuk mengatasi itu dikeluarkanlah Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

43. TIGA ISI POKOK DEKRIT PRESIDEN
5 JULI 1959
 Pembubaran Konstituante;
 Berlakunya lagi Undang-Undang Dasar 1945 bagi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
sejak saat ditetapkan Dekrit Presiden ini dan tidak
berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara;
 Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Sementara yang terdiri atas anggota-anggota Dewan
Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari
daerah-daerah dan golongan-golongan serta
Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara,
dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

44. • 11 MARET 1966 – 1998
(AMANDEMEN UUD 1945
MASA ORDE BARU)

45. SURAT PERINTAH 11 MARET 1966
 Dilatarbelakangi pemberontakan G 30S/PKI
tanggal 30 September 1965.
 SURAT PERINTAH diberikan kepada Letnan
Jenderal Soeharto Men/Pangad, untuk atas
nama Presiden/Pangti ABRI/PBR/Mandataris
MPRS untuk mengambil segala tindakan yang
dianggap perlu, terjaminnya keamanan dan
ketenangan serta jalannya pemerintahan
berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

46. MEMORANDUM DPR-GR
Bagian I Memorandum DPR-GR tanggal 2 Juni
1966 :
I. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal
17 Agustus 1945.
II. Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
III.Undang-Undang Dasar 1945.
IV.Surat Perintah 11 Maret 1966.

47. AMANDEMEN
UNDANG-UNDANG DASAR
1945
1998 REFORMASI – SEKARANG
(BERLAKU UUD RI 1945

48. BAB XVI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR
Pasal 37:
1. Usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR
apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR. ∗∗∗∗)
2. Setiap usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan secara tertulis dan
ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta
alasannya. ∗∗∗∗)
3. Untuk mengubah pasal-pasal UUD, sidang MPR dihadiri sekurang-kurangnya
2/3 dari jumlah anggota MPR. ∗∗∗∗)
4. Putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan
sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh
anggota MPR. ∗∗∗∗)
5. Khusus mengenai bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahan. ∗∗∗∗)

49. PERUBAHAN UUD 1945 DAN HASIL-HASILNYA
• Perubahan Pertama, Sidang Umum MPR Tahun 1999, disahkan 19 Oktober
1999
 MPR dalam sidang umum tahun 1999 mengeluarkan putusan mengenai UUD 1945
dengan perubahan yang kemudian dikenal dengan Perubahan Pertama
 Perubahan pertama atas UUD 1945 tersebut diambil dalam suatu putusan majelis pada
tanggal 19 Oktober 1999
 Perubahan pertama ini MPR mengubah Pasal 5 ayat (1), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 ayat (2),
Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 ayat (2) dan (3), Pasal 20 dan Pasal 21 UUD 1945.
 perubahan pertama, yang telah diamandemen sebanyak 9 (sembilan) pasal

50. PERUBAHAN UUD 1945 DAN HASIL-HASILNYA
• Perubahan Kedua, Sidang Tahunan MPR, disahkan tanggal
18 Agustus 2000
 MPR dalam sidang tahunan tahun 2000 mengeluarkan putusan mengenai UUD 1945
dengan perubahan yang kemudian dikenal dengan Perubahan Kedua yang diambil dan
ditetapkan tanggal 18 Agustus 2000
 MPR RI mengubah dan/atau menambah Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 19, Pasal
20 ayat (5), Pasal 20A, Pasal 22A, Pasal 22B, Bab IXA, Pasal 25E, Bab X, Pasal 26 ayat (2)
dan ayat (3), Pasal 27 ayat (3), Bab XA, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal
28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, Bab XII, Pasal 30, Bab XV,
Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C UUD Republik Indonesia Tahun 1945

51. AMANDEMEN UUD 1945 DAN HASIL-HASILNYA
• Perubahan Ketiga, Sidang Tahunan MPR, disahkan 10 November 2001
 MPR dalam sidang tahunan tahun 2001 mengeluarkan putusan mengenai UUD 1945 dengan
perubahan yang kemudian dikenal dengan Perubahan Ketiga yang diambil dan ditetapkan
tanggal 10 November 2001
 Pada perubahan ketiga, MPR RI mengubah dan/atau menambah Pasal 1 ayat (2) dan (3), Pasal 3
ayat (1), (3), daan (4), Pasal 6 ayat (1) dan (2), Pasal 6A ayat (1), (2), (3) dan (5), Pasal 7A, Pasal
7B, ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7), Pasal 7c, Pasaal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 11 ayat (2) dan
(3), Pasal 17 ayat (4), Bab VIIA, Pasal 22Cayat (1), (2), (3), dan (4), Pasal 22D ayat (1) , (2), (3), dan
(4), Bab VIIB, Pasal 22E ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6), Pasal 23 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 23A,
Pasal 23G ayat (1) dan (2), Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal 24A ayat (1), (2), (3), (4) daan (5), Pasal
24B ayat (1), (2), (3), dan (4), Pasal 24C ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) UUD Negara RI 1945
 Jadi pada amandemen yang ketiga yang diamandemen sebanyak 23 pasal

52. PERUBAHAN UUD 1945 DAN HASIL-HASILNYA
• Perubahan Keempat, Sidang Tahunan MPR, disahkan 10
Agustus 2002
 MPR dalam sidang tahunan tahun 2002 kembali mengeluarkan putusan mengenai UUD
1945 dengan perubahan yang kemudian dikenal dengan Perubahan Keempat yang diambil
dan ditetapkan tanggal 10 Agustus 2002
 Perubahan keempat MPR RI mengubah dan/atau menambah Pasal 2 ayat 1), Pasal 6A
ayat (4), Pasal 8 ayat (3), Pasal 11 ayat (1), Pasal 16, Pasal 23B, Pasal 23D, Pasal 24 ayat (3),
Bab XIV, Pasal 33 ayat (4) dan (5), Pasal 34 ayat (1), (2), (3), dan (4), Pasal 37 ayat (1), (2),
(3), (4) dan (5), Aturan Peralihan Pasal I, II, dan III, Aturan Tambahan Pasal I dan II UUD
Negara RI 1945
 Jadi, pada perubahan keempat ini yang diamandemen sebanyak 13 pasal serta 3 pasal
Aturan Peralihan dan 2 Pasal Aturan Tambahan

53. SISTEM KETATANEGARAAN PASCA REFORMASI
• Sistem Politik = Demokrasi
• Sistem Pemerintahan = Presidensiil
• Bentuk Negara = Kesatuan
• Bentuk Pemerintahan = Republik

54. POKOK TUNTUTAN REFORMASI 12
MEI 1998
a. Amandemen UUD NRI 1945;
b. Penghapusan doktrin dwifungsi ABRI;
c. Penegakan supremasi hukum, penghormatan HAM, serta pemberantasan KKN;
d. Otonomi yang adil antara pusat dan daerah;
e. Mewujudkan kebebasan pers; dan
f. Mewujudkan kehidupan demokrasi.

55. AMANDEMEN PERTAMA UUD 1945
I. Amandemen Pertama tanggal 19 Oktober 1999.
II. Beberapa Pasal yang diamandemen adalah 9 Pasal (5, 7, 9,
13, 14, 15, 17, 20, dan 21)
III. Pokok perubahan dalam amandemen pertama adalah
mengurangi kewenangan dan hak prerogatif presiden :
a. Pengangkatan dan penempatan duta negara lain;
b. Pemberian grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi;
c. Pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan.

56. AMANDEMEN KEDUA UUD 1945
I. Amandemen Pertama tanggal 18 Agustus 2000.
II. Beberapa Pasal yang diamandemen adalah :
a. Perubahan 6 Pasal (18, 19, 20, 26, 27, dan 30)
b. Penambahan 19 Pasal
I. Pokok perubahan dalam amandemen kedua adalah :
a. Pemerintahan daerah lebih dirinci;
b. Fungsi DPR dan hak anggota DPR;
c. Hak Asasi Manusia.

57. AMANDEMEN KETIGA UUD 1945
I. Amandemen Pertama tanggal 9 November 2001.
II. Beberapa Pasal yang diamandemen :
a. Perubahan 8 Pasal (1, 3, 6, 11, 17, 23, dan 24)
b. Penambahan 15 Pasal.
I. Pokok perubahan dalam amandemen ketiga adalah :
a. MPR tidak lagi melakukan kedaulatan rakyat;
b. Memperjelas Indonesia sebagai negara hukum;
c. Presiden dan Wapres dipilih langsung;
d. Pembentukan DPD.

58. AMANDEMEN KEEMPAT UUD 1945
I. Amandemen Pertama tanggal 11 Agustus 2002.
II. Beberapa Pasal yang diamandemen :
Pasal 2 Ayat (2); 6A Ayat (4); Pasal 8 Ayat (3); Pasal 11 Ayat
(1); Pasal 16, Pasal 23B, 23D; Pasal 24 Ayat (3); Pasal 29 Ayat
(1, 2); Pasal 31 Ayat (1, 2, 3, 4, 5); Pasal 32 Ayat (1, 2); Pasal
33 Ayat (4) dan Ayat (5); Pasal 34 Ayat (1, 2, 3, 4); Pasal 37
Ayat (1, 2, 3, 4, 5).
III. Pokok perubahan dalam amandemen keempat adalah :
a. Anggota dan pemilihan MPR
b. Pemilihan dan pergantian Presiden dan/atau Wapres
c. Bank Sentral, Pendidikan, sistem ekonomi,
d. Perubahan konstitusi.

59. IRIAN JAYA
MALUKU
E.NUSA TENGGARA
W.NUSA TENGGARA
BALI
E.JAVA
C.JAVA
DI YOGYAKARTA
C.SULAWESI
JAMBI
RIAU
PAPUA
S.KALIMANTAN
S.SULAWESI
W.JAVA
LAMPUNG
N.SUMATRA