fix

1. POSISI PERENCANAAN PADA SIKLUS KEGIATAN TINGKAT KELURAHAN

2. Membangun Visi
Permukiman
Refleksi Perkara Kritis
(RPK)
Forum Konsultasi I
 Menyepakati visi permukiman yang selaras dengan visi Kota
 Menyepakati data, peta dan dokumen perencanaan kota yang akan
menjadi acuan (satu data, satu peta dan satu dokumen perencanaan)
VisidanRPK
Bagan Alur Penyusunan RPLP
Gambaran Umum
Kelurahan
 Administrasi Kelurahan berbasis RT
 Kondisi Tofografi
 Kondisi Demografi (sebaran penduduk dan kepadatan)
 Pola penggunaan lahan
 Sebaran Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial
Profil Permukiman dan
Permukiman Kumuh
 Tipologi dan karakteristik permukiman
 Kecenderungan perkembangan permukiman
 Profil Permukiman (7 indikator) dilengkapi dengan peta, matriks, grafik dan foto
 Sebaran permukiman kumuh
 Profil Permukiman kumuh (7 indikator) dilengkapi dengan peta, matriks, grafik dan foto
 Penyebab permasalahan permukiman dan permukiman kumuh
Gambaran Kondisi
Sosial Ekonomi
 Kondisi sosial masyarakat terkait budaya dan tradisi warga (termasuk masyarakat Hukum Adat/
MHA), benda cagar budaya dan kawasan lindung budaya).
 Data dan informasi mengenai potensi sosial, masalah dan kerentanan sosial.
 Data dan informasi sumber kehidupan dan penghidupan masyarakat
Gambaran Kondisi
Rawan Bencana
 Data dan informasi mengenai wilayah rawan bencana (penyebab dan persoalannya)
PemetaanSwadaya(PS)

3. Kajian Kebijakan Kota
 Kajian pola ruang dan struktur ruang terkait kelurahan
 Kajian sistem dan pelayanan ruang terkait kelurahan
 Konsep dan pengembangan wilayah terkait kelurahan
 Skenario dan pentahapan penanganan permukiman terkait kelurahan
Kajian Daya Dukung
dan Daya Tampung
 Proyeksi penduduk 5 tahun ke depan
 Proyeksi daya tampung kelurahan
 Proyeksi kebutuhan pelayanan, sarana dan prasarana 5 tahun ke depan
Kajian Pengelolaan
Dampak Lingkungan
dan Sosial
 Kajian pengelolaan kegiatan yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, risiko
bencana, kawasan lindung dan benda cagar budaya (infrastruktur ramah lingkungan)
 Kajian pengelolaan kegiatan yang menimbulkan dampak negatif terhadap aspek sosial meliputi
MHA, pengadaan tanah atau pemukiman kembali.
 Kajian infrastruktur yang responsif yang gender dan difabel (infrastructure for all)
Kajian Livelihood  Kajian penghidupan berkelanjutan tingkat kelurahan dan permukiman kumuh.
Konsep Pengembangan
Permukiman/
Permukiman Kumuh
 Konsep pengembangan permukiman
 Konsep penanganan permukiman kumuh
Kebutuhan
Penanganan dan
pengembangan
Permukiman
KajianHasilPS
Penapisan Pengelolaan
Lingkungan dan
Dampak Sosial
 Kebutuhan penanganan SEL
 Keterpaduan kegiatan tingkat kota
 Keterpaduan antar kelurahan berbatasan
 Penapisan pengelolaan lingkungan kegiatan penanganan dan pengembangan permukiman
 Pengelolaan dampak sosial kegiatan penanganan dan pengembangan permukiman
Forum Konsultasi II
 Menyepakati Konsep Pengembangan dan Penanganan Kumuh Kelurahan
 Menyepakati kegiatan Pengembangan dan Penanganan Kumuh Kelurahan
Kajian Akar
Permasalahan
Permukiman/
Permukiman Kumuh
 Pohon masalah tematik (hubungan sosial-ekonomi-lingkungan)

4. Skenario Penanganan
Permukiman/
Permukiman Kumuh
 Kriteria skenario pentahapan penanganan permukiman dan tuntas kumuh
 Skenario pentahapan penanganan permukiman kelurahan
 Roadmap pentahapan penanganan tuntas kumuh
Rencana Penanganan
Permukiman Kelurahan
 Rencana pencegahan kumuh (wasdal dan pemberdayaan masyarakat) tingkat kelurahan
 Rencana pengembangan permukiman (termasuk sosial dan kependudukannya)
 Rencana pengembangan sosial ekonomi (livelihood)
 Rencana sistem pelayanan infastruktur dasar
 Rencana ruang terbuka publik
Rencana Teknis
Peningkatan Kualitas
Permukiman Kumuh
 Rencana pencegahan kumuh (wasdal dan pemberdayaan masyarakat)
 Arahan pengaturan bangunan (KDB,KLB, GSB, ketinggian bangunan, dll)
 Rencana tapak pembangunan infrastruktur 7 indikator kumuh
 Rencana pengembangan sosial ekonomi (livelihood)
 Rencana ruang terbuka publik
 Peta keterpaduan penanganan kumuh
Rencana Aksi dan
Matrik Investasi
Program/Kegiatan
 Rencana aksi dan matrik investasi kegiatan penanganan permukiman kelurahan 5 tahun
 Rencana aksi dan matriks investasi kegiatan penanganan permukiman kumuh s.d.2019
 Rencana aksi dan matriks investasi tahunan
Rencana Keberlanjutan
 Aturan Bersama
 Rencana Pengelolaan Kawasan
RencanaPenataanLingkunganPermukiman
Lokakarya Penyepakatan RPLP
 Menyepakati RPLP
 Pengesahan RPLP

5. Membangun
Visi
Refleksi Perkara
Kritis (RPK)
Pemetaan
Swadaya
Penyusunan
Rencana
Penataan
Lingkungan
Permukiman
(RPLP)
TAHAP PERENCANAAN
MEMBANGUN VISI
PERMUKIMAN
Membangun
Visi
Refleksi Perkara
Kritis (RPK)
Pemetaan
Swadaya
Penyusunan
Rencana
Penataan
Lingkungan
Permukiman
(RPLP)
TAHAP PERENCANAAN
REFLEKSI PERKARA
KRITIS (RPK)
FORUM KONSULTASI I
• Menyepakati visi
permukiman yang selaras
dengan visi Kota
• Menyepakati data, peta
dan dokumen
perencanaan kota yang
akan menjadi acuan (satu
data, satu peta dan satu
dokumen perencanaan)

6. Membangun
Visi
Refleksi Perkara
Kritis (RPK)
Pemetaan
Swadaya
Penyusunan
Rencana
Penataan
Lingkungan
Permukiman
(RPLP)
TAHAP PERENCANAAN
GAMBARAN
UMUM
KELURAHAN
PROFIL PEMUKIMAN
DAN PROFIL
PERMUKIMAN
KUMUH
GAMBARAN KONDISI
RAWAN BENCANA
GAMBARAN KONDISI
SOSIAL EKONOMI
KAJIAN KEBIJAKAN KOTA
KAJIAN DAYA DUKUNG DAN
DAYA TAMPUNG
KAJIAN PENGELOLAAN
DAMPAK SOSIAL DAN
LINGKUNGAN
KAJIAN LIVELIHOOD
KONSEP PENGEMBANGAN
PERMUKIMAN/
PERMUKIMAN KUMUH
KEBUTUHAN PENANGANAN
DAN PENGEMBANGAN
PERMUKIMAN
PENAPISAN PENGELOLAAN
DAMPAK SOSIAL DAN
LINGKUNGAN
KAJIAN AKAR
PERMASALAHAN
PERMUKIMAN/
PERMUKIMAN KUMUH
FORUM
KONSULTASI II
• Menyepakati
Konsep
Pengembangan
dan Penanganan
Kumuh Kelurahan
• Menyepakati
kegiatan
Pengembangan
dan Penanganan
Kumuh Kelurahan

7. Membangun
Visi
Refleksi Perkara
Kritis (RPK)
Pemetaan
Swadaya
Penyusunan
Rencana
Penataan
Lingkungan
Permukiman
(RPLP)
TAHAP PERENCANAAN
SKENARIO PENANGANAN
PERMUKIMAN/
PERMUKIMAN KUMUH
RENCANA PENANGANAN
PERMUKIMAN
RENCANA TEKNIS
PENINGKATAN KUALITAS
PERMUKIMAN KUMUH
RENCANA AKSI DAN
MATRIKS INVESTASI
RENCANA KEBERLANJUTAN
UJI PUBLIK / LOKA KARYA
PENYEPAKATAN RPLP
• Menyepakati RPLP
• Pengesahan RPLP