Dokumen tersebut membahas tentang ruang terbuka hijau (RTH) di Jakarta. Ia mendefinisikan RTH, landasan hukumnya, fungsi dan manfaat RTH, serta masalah yang dihadapi dalam penyediaan RTH di Jakarta seperti urbanisasi dan komitmen kebijakan tata ruang."
Ruang terbuka hijau (RTH) merupakan unsur penting dalam kota, namun ukuran RTH yang ada sering kurang. Dokumen ini membahas tentang pengkajian RTH di Desa Cikidang dan Desa Wangunharja, Kecamatan Lembang, Jawa Barat. Tujuannya adalah mengetahui jumlah dan kondisi RTH di desa-desa tersebut, seperti RTH RT, RW, desa, taman kota, hutan kota, dan lainnya. Metode pen
Dokumen tersebut membahas tentang ruang terbuka hijau (RTH) di Jakarta. Ia mendefinisikan RTH, landasan hukumnya, fungsi dan manfaat RTH, serta masalah yang dihadapi dalam penyediaan RTH di Jakarta seperti urbanisasi dan komitmen kebijakan tata ruang."
Ruang terbuka hijau (RTH) merupakan unsur penting dalam kota, namun ukuran RTH yang ada sering kurang. Dokumen ini membahas tentang pengkajian RTH di Desa Cikidang dan Desa Wangunharja, Kecamatan Lembang, Jawa Barat. Tujuannya adalah mengetahui jumlah dan kondisi RTH di desa-desa tersebut, seperti RTH RT, RW, desa, taman kota, hutan kota, dan lainnya. Metode pen
Dokumen tersebut membahas tentang pelatihan dasar teknis bidang sumber daya air yang mencakup latar belakang pelatihan untuk meningkatkan kompetensi aparatur, definisi pemberdayaan masyarakat, proses pemberdayaan masyarakat, dan metode serta mekanisme pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air."
Dokumen tersebut membahas proses perencanaan dan perancangan kota serta lingkungan, meliputi tipe-tipe proses perencanaan, langkah-langkah metode sinoptik, komponen dasar perancangan, dan contoh delineasi kawasan perencanaan."
Dokumen tersebut membahas strategi penajaman dokumen rencana aksi penanganan permukiman kumuh (SIAP) di tingkat kota untuk mendukung percepatan penanganan permukiman kumuh. Strategi penajaman mencakup penajaman isu strategis, profil permukiman kumuh, skenario dan program penanganan, serta kerangka kebijakan penanganan permukiman kumuh.
Perencanaan sistem pengelolaan persampahanOswar Mungkasa
Rangkuman dokumen perencanaan sistem pengelolaan persampahan:
(1) Dokumen ini membahas perencanaan sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh dan berkelanjutan meliputi master plan, studi kelayakan, dan perencanaan teknis;
(2) Tahapan perencanaan terdiri atas master plan, studi kelayakan, dan perencanaan teknis untuk jangka panjang;
(3) Proses perencanaan meliputi survey, identifikasi data
1. Pembangunan partisipatif melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan hasil dan proses pembangunan.
2. Partisipasi masyarakat dapat berupa memberikan masukan, konsultasi, kerjasama, hingga mendelegasikan wewenang kepada masyarakat.
3. Contoh pembangunan partisipatif adalah perencanaan lingkungan permukiman bersama masyarakat unt
Metodologi Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Dalam Mendukung Pengembang...Fitri Indra Wardhono
Pekerjaan Rencana Pengembangan Kawasan Dalam Mendukung Pengembangan Sektor Strategis Kawasan Andalan Yogyakarta ini dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dasar penduduk (basic need) dan kebutuhan untuk terselenggaranya fungsi dan peran kawsan (development need) yang dapat memberikan kontribusi terhadap sasaran pembangunan nasional.
Data primer dapat diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan, dan wawancara dengan Pemerintah Daerah di Kawasan Andalan Yogyakarta, tokoh masyarakat dan penduduk setempat. Sebelum kegiatan pengamatan di lapangan (survei) dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan persiapan. Pada tahap ini segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan survei diterjemahkan ke dalam bentuk disain survei dan rencana kerja survei. Selain itu, perlu juga disiapkan dana dan peralatan pendukung (peta, alat tulis, dokumentasi, dan lainnya), serta konfirmasi dengan instansi terkait di daerah penelitian mengenai kegiatan survei tersebut. Pelaksanaan survei ditentukan berdasarkan pertimbangan waktu yang tepat untuk dapat menemui penduduk di tempat mereka masing-masing. Kualitas hasil survei sangat tergantung pada kebenaran pelaksanaan survei.
Dokumen tersebut membahas definisi prasarana dan sarana menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, serta tujuan dan komponen-komponen pembangunan prasarana dan sarana perkotaan."
Dokumen tersebut merangkum strategi pembangunan wilayah dan perkotaan Indonesia dalam era desentralisasi. Beberapa poin penting yang disebutkan adalah perlunya pendekatan bottom-up yang melibatkan masyarakat, kerjasama antar daerah, serta pengaturan hirarki fungsional antar kota untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Dokumen tersebut juga membahas tantangan perkotaan seperti pertumbuhan penduduk yang pesat
sebuah dokumen dummy yang berisikan mengenai profil dan karakteristik dari 18 pulau terluar di provinsi Maluku,
meliputi Pulau Asutubun, Pulau Batarkusu, Pulau Larat dan Pulau Selaru di Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Pulau Wetar, Pulau Kisar, Pulau Meaitimirang, Pulau Liran, di Kabupaten Maluku Barat Daya. Serta Pulau Batu Goyang, Pulau Enu dan Pulau Enu Karang untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Aru
Dokumen tersebut membahas tentang pelatihan dasar teknis bidang sumber daya air yang mencakup latar belakang pelatihan untuk meningkatkan kompetensi aparatur, definisi pemberdayaan masyarakat, proses pemberdayaan masyarakat, dan metode serta mekanisme pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air."
Dokumen tersebut membahas proses perencanaan dan perancangan kota serta lingkungan, meliputi tipe-tipe proses perencanaan, langkah-langkah metode sinoptik, komponen dasar perancangan, dan contoh delineasi kawasan perencanaan."
Dokumen tersebut membahas strategi penajaman dokumen rencana aksi penanganan permukiman kumuh (SIAP) di tingkat kota untuk mendukung percepatan penanganan permukiman kumuh. Strategi penajaman mencakup penajaman isu strategis, profil permukiman kumuh, skenario dan program penanganan, serta kerangka kebijakan penanganan permukiman kumuh.
Perencanaan sistem pengelolaan persampahanOswar Mungkasa
Rangkuman dokumen perencanaan sistem pengelolaan persampahan:
(1) Dokumen ini membahas perencanaan sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh dan berkelanjutan meliputi master plan, studi kelayakan, dan perencanaan teknis;
(2) Tahapan perencanaan terdiri atas master plan, studi kelayakan, dan perencanaan teknis untuk jangka panjang;
(3) Proses perencanaan meliputi survey, identifikasi data
1. Pembangunan partisipatif melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan hasil dan proses pembangunan.
2. Partisipasi masyarakat dapat berupa memberikan masukan, konsultasi, kerjasama, hingga mendelegasikan wewenang kepada masyarakat.
3. Contoh pembangunan partisipatif adalah perencanaan lingkungan permukiman bersama masyarakat unt
Metodologi Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Dalam Mendukung Pengembang...Fitri Indra Wardhono
Pekerjaan Rencana Pengembangan Kawasan Dalam Mendukung Pengembangan Sektor Strategis Kawasan Andalan Yogyakarta ini dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dasar penduduk (basic need) dan kebutuhan untuk terselenggaranya fungsi dan peran kawsan (development need) yang dapat memberikan kontribusi terhadap sasaran pembangunan nasional.
Data primer dapat diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan, dan wawancara dengan Pemerintah Daerah di Kawasan Andalan Yogyakarta, tokoh masyarakat dan penduduk setempat. Sebelum kegiatan pengamatan di lapangan (survei) dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan persiapan. Pada tahap ini segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan survei diterjemahkan ke dalam bentuk disain survei dan rencana kerja survei. Selain itu, perlu juga disiapkan dana dan peralatan pendukung (peta, alat tulis, dokumentasi, dan lainnya), serta konfirmasi dengan instansi terkait di daerah penelitian mengenai kegiatan survei tersebut. Pelaksanaan survei ditentukan berdasarkan pertimbangan waktu yang tepat untuk dapat menemui penduduk di tempat mereka masing-masing. Kualitas hasil survei sangat tergantung pada kebenaran pelaksanaan survei.
Dokumen tersebut membahas definisi prasarana dan sarana menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, serta tujuan dan komponen-komponen pembangunan prasarana dan sarana perkotaan."
Dokumen tersebut merangkum strategi pembangunan wilayah dan perkotaan Indonesia dalam era desentralisasi. Beberapa poin penting yang disebutkan adalah perlunya pendekatan bottom-up yang melibatkan masyarakat, kerjasama antar daerah, serta pengaturan hirarki fungsional antar kota untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Dokumen tersebut juga membahas tantangan perkotaan seperti pertumbuhan penduduk yang pesat
sebuah dokumen dummy yang berisikan mengenai profil dan karakteristik dari 18 pulau terluar di provinsi Maluku,
meliputi Pulau Asutubun, Pulau Batarkusu, Pulau Larat dan Pulau Selaru di Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Pulau Wetar, Pulau Kisar, Pulau Meaitimirang, Pulau Liran, di Kabupaten Maluku Barat Daya. Serta Pulau Batu Goyang, Pulau Enu dan Pulau Enu Karang untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Aru
Masterplan revitalisasi Pasar Indra Sari di Kota Pangkalan Bun perlu memperhatikan pengelolaan pasar, fasilitas parkir, luas area pedagang, serta fasilitas yang menjamin kebersihan, kesehatan, keamanan, ketertiban, dan kenyamanan ruang publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Dokumen tersebut merupakan tabel rencana zonasi kawasan pesisir yang membagi zonasi kawasan pesisir menjadi beberapa zona berdasarkan klasifikasi dan peruntukannya. Zona tersebut antara lain suaka alam laut yang bertujuan melindungi ekosistem terumbu karang, hutan mangrove yang bertujuan melindungi ekosistem mangrove, serta kawasan perlindungan setempat di pantai yang bertujuan melindungi wilayah pesisir.
BAB III memuat proses dan tahapan kegiatan penyusunan DED RTH perkotaan yang meliputi pengumpulan data primer dan sekunder, analisis data, perencanaan, penyusunan dokumen konstruksi dan pelelangan, komponen rencana anggaran biaya, serta jadwal pekerjaan.
Peraturan Menteri ini mengatur tentang penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di Indonesia, meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengelolaan, pemeliharaan, pemantauan, dan evaluasi SPAM. Tujuannya adalah mewujudkan pengelolaan air minum berkualitas dengan harga terjangkau serta mendorong efisiensi dan cakupan layanan air minum. Pemerintah daerah wajib menyusun kebijakan
Pengkajian dampak sosial lingkungan akibat pembangunan jembatan suramaduAgung Setiawan Pribadi
Studi ini mengkaji dampak sosial lingkungan akibat pembangunan Jembatan Suramadu khususnya keberadaan PKL di Rumaja Jalan Akses KKJS. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk memetakan kondisi sosial ekonomi wilayah dan karakteristik PKL, serta menganalisis dampak, biaya manfaat, dan persepsi terkait keberadaan PKL. Hasilnya menunjukkan pembangunan jembatan
South Florida has the lowest percentage of office space located in its downtown (Miami CBD) compared to 13 other large U.S. office markets, at only 13%. Virtually all office growth in Miami-Dade County over the past 15 years has occurred outside the downtown area, with non-CBD space growing 60.3% compared to only a 4.7% increase in the CBD. South Florida is perhaps the most "centerless" large office market in the U.S., with two-thirds of its current office space located in scattered "Edgeless Cities".
The document is a land use plan (RDTR) for Diwek, Jombang that divides the area into several zones, including: [1] protected zones, [2] residential zones, [3] trade and service zones, [4] office zones, [5] industry zones, [6] public service zones, and [7] other designation zones. It provides guidelines for which activities are permitted in each zone, such as allowing homes and small shops in the residential zone but restricting large factories to the industry zone. The plan aims to organize development in a way that balances different land uses.
2. Latar Belakang
• Amanat Undang-Undang Nomor
26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang, 30 % ruang kota berupa
RTH: RTH publik-20% dan RTH
privat-10%.
• Munculnya permasalahan
perkotaan dan ancaman
perubahan iklim yang semakin
dirasakan warga perkotaan.
• Adanya gerakan Program
Pengembangan Kota Hijau (P2KH),
sebagai gerakan kolektif dari
seluruh unsur pemangku
kepentingan kota serta
memerlukan prakarsa yang
bertitiktolak dari berbagai praktik
dalam penerapan nilai-nilai
pembangunan perkotaan yang
berkelanjutan.
3. “Kabupaten Trenggalek,..”
• Perkotaan Trenggalek (ibukota
Kabupaten Trenggalek) dengan
luas 2.095 ha.
• Sebagai kawasan dataran yang
dikelilingi pegunungan, perkotaan
Trenggalek memiliki luasan
kawasan non terbangun yang
cukup luas berupa hutan kota,
lahan pertanian baik berupa
sawah, tegalan dan kebun, RTH
publik serta RTH privat.
• Permasalahan yang timbul
diantaranya masih terbatasnya
taman eksisting, perilaku
masyarakat yang membuang
sampah di sungai, terjadinya banjir
di musim hujan, belum
memanfaatkan energi yang
terbarukan serta belum adanya
bangunan hijau.
4. KOTA HIJAU
• Kota hijau adalah kota yang
ramah lingkungan dengan
memanfaatkan secara efektif
dan efisien sumber daya air
dan energi, mengurangi
limbah, menerapkan sistem
transportasi secara terpadu,
menjamin kesehatan
lingkungan, mensinergikan
lingkungan alami dan buatan
berdasarkan perencanaan
dan perancangan kota yang
berpihak pada pembangunan
berkelanjutan.
7. Sasaran :
• Identifikasi gambaran umum
wilayah studi pengembangan kota
hijau
• Identifikasi kebijakan terkait
dengan pengembangan kota hijau
• Menentukan kelayakan teknis
yang minimal mengacu pada 8
atribut kota hijau yaitu green
planning and design, green open
space, green community, green
water, green transportation, green
energy, green waste dan green
building.
• Menentukan stakeholder yang
berperan pengembangan kota
hijau
• Menentukan kelayakan ekonomi
dan pembiayaan pembangunan
kota hijau
• Rekomendasi perumusan konsep,
strategi dan rencana
pengembangan kota hijau
8. Pendekatan • Pendekatan keterpaduan perencanaan dari bawah
dan dari atas (top down and botton up planning).
Perencanaa • Pendekatan Intersektoral Holistik atau perencanaan
komprehensif yaitu
n – Pendekatan perencanaan yang dimulai dengan
identifikasi potensi dan permasalahan wilayah
perencanaan.
– Ketersediaan dan kemampuan/kualitas sumberdaya
manusia
– Kebutuhan sarana dan prasarana
– Kemampuan pemerintah dan pengadaan program-
program pembangunan/pengembangan
• Pendekatan perencanaan yang berkelanjutan,
(Sustainability development) yang berpijak kepada:
– Kesinambungan antara aspek kelestarian dan
pengembangan yang berorientasi pada jangka
menengah dan jangka panjang.
– Penekanan pada nilai manfaat pelayanan bagi
masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan.
– Prinsip pengelolaan sumberdaya berwawasan
lingkungan, sosial budaya dan ekonomi secara
berkelanjutan
– Memperhatikan isu-isu strategis, khususnya berkaitan
dengan global warming.
– Keselarasan antara penataan ruang, aktivitas,
lingkungan dan masyarakat.
9. Analisis
• Analisis kebijakan memuat
analisis rencana, program dan
kegiatan yang sedang berjalan
dan yang akan datang baik jangka
pendek, menengah dan jangka
panjang.
• Analisis teknis memuat minimal 8
atribut kota hijau yaitu green
planning and design, green open
space, green community, green
water, green transportation,
green energy, green waste dan
green building.
• Analisis kelembagaan memuat
analisis stakeholder yang terlibat
• Analisis ekonomi dan
pembiayaan pembangunan
• Analisis SWOT memuat kekuatan,
kelemahan, peluang dan ancaman
untuk merumuskan strategi
pengembangan kota hijau.
10. Perumusan rekomendasi
konsep kebijakan
pengembangan kota hijau
Keluaran berdasarkan studi kelayakan
teknis, ekonomi dan sosial
11.
12.
13. Fokus Muatan
RAKH 2011-2014
(Kementerian.PU, 2011)
• Green Planning and Design
– Meningkatkan kualitas
rencana tata ruang dan
rancang kota yang lebih
sensitif terhadap agenda
Green City
• Green Open Space
– Meningkatkan kuantitas
dan kualitas RTH sesuai
dengan karakteristik
kabupaten melalui berbagai
strategi.
• Green Community
– Meningkatkan partisipasi
aktif masyarakat dan
intitusi swasta dalam
perwujudan
pengembangan Kota Hijau
14. Penyelenggaraan
RTH
(Dirjen Penataan Ruang Depart. PU, 2006)
• Fungsi dan Manfaat RTH
– Bagi Kesehatan
– Ameliorasi iklim
– Terkait fungsi ekonomi (produktif)
– Terkait Arsitektur (kenyamanan)
• Tipologi RTH (jenis, fungsi dan tujuan)
• Bentuk RTH (Taman Lingkungan, Taman
Kota, Taman rekreasi, RTH Pendukung-
jalur hijau, jalur biru, Wet Retention
Basin, Koridor Lingkungan)
• SDM dalam pengelolaan RTH (SDM,
Finansial, kebijakan Tata ruang)
• Strategi dan rencana pengembangan.