PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
1. KABUPATEN BUTON TENGAH
KEPUTUSAN KEPALA DESA WAKEAKEA
NOMOR : 4 TAHUN 2019
TENTANG
PENGANGKATAN STAF SEKRETARIAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
TAHUN ANGGARAN 2019
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
KEPALA DESA WAKEAKEA
Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (8) Peraturan Bupati
Buton Tengah Tentang Tata cara Pengalokasian dan Petunjuk
Pelaksaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2019, Staf Sekretariat
Badan Permusyawaratan Desa berhak mendapatkan insentif dari
Anggaran Pendapatan Belanja Desa;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Wakeakea
tentang Pengangkatan Staf Sekretariat Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) Desa Wakeakea;
Mengingat : 1. Undang- undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan
Lembaga Negara Nomor 5495 );
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan
Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562 );
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
5539) sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110
Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 14 tahun 2018
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton
Tengah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupten Buton
Tengah Tahun 2018 Nomor 14);
7. Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 23 Tahun 2018 tentang
Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buton
Tengah Tahun 2018 Nomor 23);
8. Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Tata
Cara Pengalokasiandan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana
2. Desa (ADD) Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Buton
Tengah Tahun 2018 Nomor );
9. Keputusan Bupati Buton Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang
BesaranTunjanganPimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan
Desa Se-Kabupaten Buton Tengah Tahun Angggaran 2019;
10. Peraturan Desa Wakeakea Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019
(Lembaran Desa Wakeakea Tahun 2018 Nomor 2 ).
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat Saudari SURIANI ANI sebagai Staf Sekretariat Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Wakeakea Kecamatan Gu Kabupaten
Buton Tengah Tahun Anggaran 2019.
KEDUA : Staf Sekretariat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berhak
Mendapatkan Insentif yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Desa
(APBDes) Desa Wakeakea sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Ribu
Rupiah) perbulan.
KETIGA : Staf Sekretariat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Wakeakea
mempunyai tugas membantu Ketua dan Anggota BPD dalam Hal ;
a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi
tanggungjawabnya;
b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) yang telah ditetapkan dalam APBDes;
c. Menatausahaan dan pembukuan atas keseluruhan Penerimaan dan
pengeluaran keuangan BPD;
d. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua BPD;
dan
e. Menyusun dan Menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ)
keuangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kepada Kepala Desa
melalui Bendaharan Desa pada akhir Pelaksanaan kegiatan.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kehilafan
didalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana
mestinya;
Ditetapkan di : Wakeakea
Pada Tanggal : 2 Januari 2019
Kepala Desa Wakeakea
F A R D I N D.
Tembusan : disampaikan denganHormat Kepada :
1. Bupati Buton Tengah Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Buton Tengah di Labungkari;
2. Camat Gu di Lombe;
3. Ketua BPD Desa Wakeakea di Wakeakea;
4. Kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
5. A r s i p.