1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
Wahyu Yun Santoso
Bag. Hukum Lingkungan
Fakultas Hukum UGM
0815 7865 7800
wahyu.yuns@yahoo.com

2. DASAR HUKUM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LH
UUD 1945
PASAL 28H AYAT (1) “ SETIAP ORANG BERHAK HIDUP SEJAHTERA LAHIR BATIN,
BERTEMPAT TINGGAL DAN MENDAPATKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN
SEHAT SERTA BERHAK MEMPEROLEH PELAYANAN KESEHATAN
PASAL 33 AYAT (1) PEREKONOMIAN NASIONAL DISELENGGARAKAN BERDASARKAN
ATAS DEMOKRASI EKONOMI DENGAN PRINSIP KEBERSAMAAN, EFISIENSI-
BERKEADILAN, BERKELANJUTAN, BERWAWASAN LINGKUNGAN, KEMANDIRIAN, SERTA
DENGAN MENJAGA KESEIMBANGAN, KEMAJUAN DAN KESATUAN EKONOMI NASIONAL
PASAL 33 AYAT (4) PEREKONOMIAN NASIONAL DISELENGGARAKAN BERDASARKAN
ATAS DEMOKRASI EKONOMI DENGAN PRINSIP KEBERSAMAAN, EFISIEN-
BERKEADILAN, BERKELANJUTAN, BERWAWASAN LINGKUNGAN, KEMANDIRIAN,
SERTA DENGAN MENJAGA KESEIMBANGAN KEMAJUAN DAN KESATUAN EKONOMI
NASIONAL

3. SETELAH UU 23/97 BERUSIA 12 TAHUN
 MAINSTREAMING LH BELUM DICAPAI
 KEBIJAKAN PRO LH MASIH MRPKN
HARAPAN
 MASYARAKAT SEMAKIN SADAR AKAN
PENTINGNYA LH
PENCEMARAN DAN  PUTUSAN PERKARA LH BELUM
PERUSAKAN LH TERUS MEMUASKAN
MENINGKAT  KETERBATASAN KEWENANGAN
KELEMBAGAAN LH
 AMDAL HANYA SEKESAR DOK KAJIAN
 KETERBATASAN KEWENANGAN
PPNS/PPLH
 KASUS LH DI DAERAH SULIT DILAKUKAN
GAKUM
 ISSU LH INTERNASIONAL TERUS
BERKEMBANG

4. Macam Sifat Regulasi:
 Regulasi bersifat Integral Policy
 Regulasi bersifat Environmental
Policy
 Regulasi bersifat Supporting Policy

5. Secara umum di dalam UU baru terdapat penguatan
terhadap prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup
yang baik (good environmental governance):
a. keutuhan unsur-unsur manajemen;
b. kejelasan kewenangan antara pusat dan
daerah;
c. penguatan pada upaya pencegahan dan
pemulihan fungsi lingkungan hidup;
d. pendayagunaan perizinan sebagai instrumen
pengendalian;

6. a. didayagunakannya pendekatan ekosistem dan
kerjasama antar daerah
b. adanya kepastian dalam merespon dan
mengantisipasi perkembangan lingkungan global;
c. memperkuat demokrasi lingkungan melalui akses
atas informasi, akses pada partisipasi, dan akses
keadilan;
d. memperjelas pengaturan penegakan hukum perdata,
administrasi dan pidana;
e. mendorong terbentuknya kelembagaan pengelolaan
lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif;
f. memperkuat kewenangan pejabat pengawas
lingkungan dan penyidik pegawai negeri sipil
lingkungan.

7. HAL BARU DLM UU 32/2009
• RPPLH  INVENTARISASI SDA (PENETAPAN DAYA
DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG, SERTA CADANGAN
SDA), EKOREGION.
2. KLHS WAJIB DALAM PENYUSUNAN :
- RTRW, RPJP, RPJM NASIONAL, PROP, KAB/KOTA
- KRP YG BERPOTENSI MENIMBULKAN DAMPAK
DAN/ATAU RESIKO LH
8. AMDAL.
- MENJADI PERSYARATAN IZIN LINGKUNGAN
- PENYUSUN WAJIB MEMILIKI SERTIFIKAT
- KOMISI MEMILIK LISENSI .
- PEMERINTAH MEMBANTU GOL EKO LEMAH

8. 1. PERIZINAN.
- PERSYARATAN IZIN USAHA
- APABILA IZIN LINGKUNGAN DI CABUT MAKA
IZIN USAHA DIBATALKAN
5. INSTRUMEN EKONOMI LINGKUNGAN
- DANA JAMINAN PEMULIHAN LINGKUNGAN
- DANA PENANGGULANGAN PENCEMARAN/
KERUSAKAN DAN PEMULIHAN
- DANA AMANAH/BANTUAN UNTUK KONSERVASI
CAT : pengadaan barang dan jasa ramah lingk
• PERATURAN PER UU BERBASIS LH 
• SETIAP PER UU WAJIB
MEMPERHATIKAN PERLINDUNGAN FUNGSI LH
DAN PRINSIP PPLH

9. 7. ANGGARAN BERBASIS LINGKUNGAN  PEM
WAJIB MENYEDIAKAN DAK YANG MEMADAI
8. ANALISA RESIKO LINGKUNGAN  WAJIB TERHADAP
USAHA YANG BERPOTENSI MENIMBULKAN
DAMPAK TERHADAP LH, EKOSISTEM, KESEHATAN
DAN KESELAMATAN MANUSIA.
9. AUDIT LINGKUNGAN HIDUP  WAJIB TERHADAP:
- USAHA/KEGIATAN YG BERISIKO TINGG THDP LH
- DAN YANG TIDAK TAAT
10.KEWENANGAN  27 MACAM
LEMBAGA LH BUKAN HANYA MENETAPKAN
DAN MELAKUKAN KOORDINASI TAPI LEMBAGA
DGN PORTOFOLIO MENETAPKAN, MELAKSANAKAN
DAN MENGAWASI KEBIJAKAN PPLH.

10. 11. MENGAKUI KEARIFAN LOKAL
12. PPLH FUNGSIONAL 
MENGHENTIKAN PELANGGARAN
13. PPNS MENAHAN DAN MENANGKAP SERTA
MENYAMPAIKAN HASIL PENYIDIKAN
KE JPU( BERKOORDINASI KEPOLISIAN)
14. PENEGAKAN HUKUM PIDANA MEMPERHATIKAN
ASAS ULTIMUM REMIDIUM
(PIDANA SBG UPAYA TERAKHIR STLH UPAYA
ADMINISTRASI TDK BERHASIL) KHUSUS
PD PELANGGARAN BAKU MUTU AIR LIMBAH,
EMISI DAN GANGGUAN.

11. UU No. 32/2009
• Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua
benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk
manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu
sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan
manusia serta makhluk hidup lain
UU No. 23/1997
• Lingkungan hidup adl kesatuan ruang dg semua benda,
daya, keadaan, dan makhluk hidup, tmsk mns &
perilakunya, yg mempengaruhi kelangsungan
perikehidupan & kesejahteraan mns serta makhluk hidup
lain

12. UU PENGELOLAAN LINGKUNGAN UU PERLINDUNGAN DAN
HIDUP PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
11 BAB 52 PASAL 17 BAB DAN 127 P
PENCEMARAN LH ADLH PENCEMARAN LH ADLH
•MASUK NYA ATAU DIMASUKKANNYA •MASUK ATAU DIMASUKKANNYA
MAKHLUK HIDUP, ZAT, ENERGI DAN/ATAU MAKHLUK HIDUP, ZAT, ENERGI DAN/ATAU
KOMPONEN LAIN KEDALAM LINGKUNGAN KOMPONEN LAIN KEDALAM LINGKUNGAN
HIDUP HIDUP
•OLEH KEGIATAN MANUSIA •OLEH KEGIATAN MANUSIA
•SEHINGGA KUALITASNYA TURUN •SEHINGGA MELAMPAUI BAKU MUTU
SAMPAI KE TINGKAT TERTENTU LINGKUNGAN HIDUP YANG TELAH
•YANG MENYEBABKAN LH TIDAK DAPAT DITETAPKAN
BERFUNGSI SESUAI DENGAN
PERUNTUKANNYA.

13. PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LH
PEREN PE PE PE PENGA
CANA MAN NGEN MELIHA WASAN GAKUM
AN FAATAN DALIAN RAAN

14. RPPLH KLHS
AMDAL UKL/UPL
IZIN LINGKUNGAN IZIN USAHA

15. bagi usaha/kegiatan
yang Berdampak penting
AMDAL wajib Penyusun mempunyai
Sertifikat kompetensi
Komisi mempunyai
lisensi
Dasar pemberian
Izin lingkungan

16. bagi usaha/kegiatan
yang tidak wajib amdal
UKL/UPL wajib
Usaha dan/atau kegiatan
yang tidak wajib UKL-UPL
wajib membuat surat
pernyataan kesanggupan
pengelolaan & pemantauan l
ingkungan hidup
Dasar pemberian
Izin lingkungan

17. IZIN LINGKUNGAN (pasal 36 sd 41)
Komisi berlisensi
RPPLH
Usaha / kegiatan AMDAL /UKL/UPL SKKLH / Rekomendasi
UKL/UPL
KLHS
batal
Cacat hukum, kekeliruan penyalahgunaan,
ketidakbenaran, pemalsuan data,
dokumen/informasi
persyaratan
Izin lingkungan Izin Usaha
Penerbitannya tidak memenuhi syarat dalam
keputusan komisi
Tidak melaksanakan kewajiban dalam Izin lh dicabut
AMDAL/UKL-UPL  izin usaha
batal
Izin lh kegiatan
berubah  izin
Keputusan TUN usaha
diperbaharui
pengumuman

18. PP No. 27 Tahun 2012 ttg Izin Lingkungan
• untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33
(AMDAL), Pasal 41 (Izin Lingkungan), dan Pasal
56 (Dalcem) UUPPLH.
• Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan
kepada setiap orang yang melakukan Usaha
dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-
UPL dalam rangka perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup sebagai
prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau
Kegiatan.

19. Tahap Perolehan Izin Lingkungan
• AMDAL  kajian mengenai dampak penting suatu
Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada
lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses
pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan
Usaha dan/atau Kegiatan
• Tahapan:
c. Penyusunan AMDAL atau UKL-UPL
d. Penilaian AMDAL dan pemeriksaan UKL-UPL
e. Permohonan dan penerbitan izin lingkungan

20. Beberapa catatan baru ttg penyusunan AMDAL
• Wajib sesuai dgn tata ruang NO: kembalikan
• Tata cara penyusunan menunggu Permen
• Pendekatan studi dlm penyusunan AMDAL  tunggal,
terpadu, kawasan.
• Keikutsertaan masy dlm penyusunan AMDAL:
a. Yg terkena dampak
b. Pemerhati LH
c. Yg terpengaruh atas segala keputusan AMDAL
• PNS dilarang menyusun AMDAL  terkecuali instansi
LH (daerah & pusat) menjadi pemrakarsa

21. Beberapa catatan ... (2)
• Pengecualian tdk AMDAL:
a. AMDAL Kawasan
b. Lokasi keg di RDTR & RTRKS
c. Dlm tanggap darurat bencana
• Permohonan izin lingkungan diajukan bersamaan dengan
permohonan penilaian ANDAL&RKL-RPL atau penilaian
UKL-UPL
• Setelah permohonan diajukan, wajib diumumkan paling
lama 5 hari kerja (AMDAL) dan 2 hari kerja (UKL-UPL)
• Izin lingkungan diterbitkan bersamaan dengan penerbitan
keputusan kelayakan LH atau rekomendasi UKL-UPL

22. TIMELINE AMDAL
• Kerangka Acuan  30 hari
~ dalam hal terlewati, draft KA dapat dipakai
pemrakarsa utk menyusun Andal & RKL-RPL.
• Andal & RKL-RPL  75 hari
~ Hasil berupa rekomendasi kelayakan atau
ketidaklayakan lingkungan oleh Komisi Penilai.
• Menteri, Gubernur, atau Bupati menerbitkan
putusan kelayakan/ketidaklayakan lingkungan
 10 hari stlh rekomendasi keluar.

23. Beberapa catatan ... (3)
• Ada Izin Lingkungan, ada juga izin perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup.
• Kewajiban pemegang izin lingkungan:
a. Menaati persyaratan dan kewajiban yg termuat
b. Menyampaikan laporan secara berkala tiap 6 bln
c. Menyediakan dana penjaminan utk pemulihan fungsi LH
• Pelanggaran terhadap kewajiban ini akan mendapat
sanksi administrasi
• Berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan (23-02-2012)

24. PERATURAN BERBASIS LINGKUNGAN
(pasal 44)
WAJIB
MEMPERHATIKAN
PERLINDUNGAN FUNGSI LH
SETIAP PENYUSUNAN
PER UU PADA TINGKAT
NASIONAL DAN PRINSIP PERLINDUNGAN
DAERAH DAN
PENGELOLAAN LH

25. ANGGARAN BERBASIS LINGKUNGAN HIDUP
(pasal 45)
PEMERINTAH DAN WAJIB KEGIATAN PPLH
DPR
MENGALOKASIKA PROGRAM
N ANGGARAN YG PEMBANGUNAN YG
PEMERINTAH
MEMADAI BERWAWASAN
DAERAH DAN
LINGKUNGAN
DPRD
WAJIB
DAERAH YG
MENGALOKASIKA MEMILIKI KINERJA
N ANGGARAN DAK PPLH YG BAIK
yg MEMADAI

26. LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DANDAN SEHAT SEBAGAI
LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK SEHAT SEBAGAI BAGIAN
DARI HAKDARI HAK ASASI MANUSIA
BAGIAN ASASI MANUSIA
MENDAPAT PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP, AKSES AKSES
MENDAPAT PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP,
INFORMASI, AKSES PARTISIPASI DANDAN AKSES KEADILAN
INFORMASI, AKSES PARTISIPASI AKSES KEADILAN DALAM
MEMENUHI HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN
DALAM MEMENUHI HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP
SEHAT
YANG BAIK DAN SEHAT
SETIAP
MENGAJUKAN USUL DAN/ATAU KEBERATAN TERHADAP
MENGAJUKAN USUL DAN/ATAU KEBERATAN
ORANG RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG KEGIATAN
TERHADAP RENCANA USAHA DAN/ATAU DIPERKIRAKAN
BERHAK DAPAT DIPERKIRAKANDAMPAK MENIMBULKAN DAMPAK
YANG MENIMBULKAN DAPAT TERHADAP LINGKUNGAN
(Psl 65) TERHADAP LINGKUNGAN
BERPERAN DALAM PERLINDUNGAN DAN DAN
BERPERAN DALAM PERLINDUNGAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP SESUAI DENGAN PERATURANDENGAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SESUAI
PERUNDANG-UNDANGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
MELAKUKAN PENGADUAN AKIBAT DUGAAN PENCEMARAN
MELAKUKAN PENGADUAN AKIBAT DUGAAN
DAN ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
PENCEMARAN DAN ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP

27. Anti SLAPP: Anti Strategic Law Suit Against Public Participation
(pasal 66)
Ketentuan ini dimaksudkan
untuk melindungi korban dan
Setiap orang yang atau pelapor yang menempuh
memperjuangkan hak cara hukum akibat pencemaran
atas lingkungan hidup atau perusakan lingkungan
hidup
yang baik dan sehat
tidak dapat dituntut
secara pidana Perlindungan ini dimaksudkan
maupun digugat untuk mencegah tindakan
perdata pembalasan dari terlapor melalui
pemidanaan atau gugatan perdata
dengan tetap memperhatikan
kemandirian peradilan

28. PENGAWASAN
(pasal 71 – pasal 75)
•Menteri
•Gubernur
Wewenang •Bupati/Walikota
(sesuai kewenangannya)
Melakukan Pengawasan thd kegiatan
&/atau usaha :
- Peraturan PUU dibidang PPLH
- Izin Lingkungan
dapat mendelegasikan
kewenangannya pada
pejabat/instansi teknis di
bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan
Menetapkan PPLH yang hidup
merupakan pejabat
fungsional

29. PENGUATAN PENGAWASAN :
PENGAWASAN LAPIS KEDUA
(2nd line inspection) psl 73
Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin
lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika
Pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di
bidang perlindungan dan pengelolaan LH
Kewenangan PPLH untuk menghentikan
pelanggaran tertentu di lapangan
(pasal 74 ayat (1) huruf j)

30.  Meminta Keterangan
 Membuat Catatan
 Membuat Salinan Dokumen
PE
 Memasuki tempat tertentu
JA  Memotret
BAT  Membuat rekaman audio visual
kewenangan
PE
 Mengambil sampel
NGA  Memeriksa peralatan
WAS  Memeriksa instalasi/Alat
Transportasi
 Pemantauan
 Menghentikan pelanggaran
tertentu

31. PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
ADMINISTRASI PIDANA PERDATA
(Pasal 76 sd 83) (pasal 93 sd 120) (pasal 83 sd 93)
FUNGSI FUNGSI FUNGSI
Ganti Rugi dan
Pencegahan dan Efek Jera dan Pemulihan
penanggulangan Efek Derita Lingkungan

32. SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 76 s.d Pasal 83
1. Ditujukan Kepada Perbuatan Pelanggaran
Mengakhiri Perbuatan Yang
2. Agar Perbuatan Pelanggaran Dihentikan dilarang
3. Bersifat “REPARATOIR” atau Pemulihan Bagi Warga Masyarakat/
Keadaan Semula Badan Usaha Yang Terkena
Dapat Banding Ke
4. Dijatuhkan Oleh Pejabat Tata Usaha Negara Pengadilan Administrasi
(T.U.N) (Peradilan TUN)

33. SANKSI ADMINISTRASI
(pasal 76 sd pasal 83)
Pembekuan izin ,
1. Teguran pencabutan izin ,
2. Paksaan Pemerintah denda keterlambatan
3. Pembekuan izin ,dijatuhkan apabila
4. Pencabutan izin paksaan pemerintah
tidak dilaksanakan
oleh
Second Line Enforcement
1. Menteri Menteri dapat menerapkan sanksi adm, jika Pem.
2. Gubernur menganggap Pemda scr sengaja tdk menerapkan
3. Bupati/walikota sanksi adm thd pelanggaran yang serius
Sesuai kewenangannya

34. Paksaan Pemerintah
Dijatuhkan tanpa didahului
(pasal 80) teguran apabila pelanggaran
menimbulkan:
•Ancaman yg sangat serius
1. PENGHENTIAN SEMENTARA bagi manusia & LH
KEGIATAN PRODUKSI
•Dampak yg lebih besar &
2. PEMINDAHAN SRANA
PRODUKSI lebih luas
3. PENUTUPAN SALURAN
•Kerugian yg lebih besar
PEMBUANGAN AIR LIMBAH
ATAU EMISI bagi LH
4. PEMBONGKARAN
5. PENYITAAN
6. PENGHENTIAN SEMENTARA
SELURUH KEGIATAN
7. TINDAKAN LAIN UNTUK
MENGHENTIKAN
PELANGGARAN DAN
PEMULIHAN.

35. PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN
(pasal 84 – pasal 92)
MELALUI PENGADILAN
DILUAR PENGADILAN
Kedaluarsa Gugatan Perbuatan melawan Secara sukarela utk
ajukan Hukum mencapai kesepakatan
gugatan: sejak
diketahuinya Legal Standing LSM – telah
penc/kerusak
Mediasi, negosiasi,
melaksanakan kegiatan nyata
(Tdk berlaku 2 thn arbitrase
utk B3/LB3)
Legal standing Pem & Pemda Pemerintah
menfasilitasi
Class actions pembentukan
Lembaga Penyedia
Strict liability – tanpa
pengecualian Jasa Penyelesaian
sengketa

36. JENIS TINDAK PIDANA
MATERIIL FORMIL
Perlu dibuktikan: 1. Tidak perlu dibuktikan
2. Lingkungan telah tercemar/ lingkungan telah
rusak tercemar, cukup
3. Hubungan sebab akibat
dibuktikan terdakwa
antara lingkungan yg
telah melakukan
tercemar/rusak dengan
perbuatan pelanggaran
kegiatan yg didakwa
mencemari/merusak

37.  Tindak pidana lingkungan adalah kejahatan
PENEGAKAN HUKUM PIDANA  Sanksi dan denda maksimum dan minimum
 kortporasi
 Tindak pidana formil (effluent, emisi dan ganguan)
 Sanksi administrasi
 Pelanggaran dilakukan lsatu kali
ULTIMUM REMIDIUM
 Pencemaran dan perusakan LH
 Sanksi administrasi tidak dipatuhi
 Pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali
 Memasukkan B3 yg dilarang
 Memasukkan LB3 di NKRI
 Memasukkan limbah di NKRI
 Membuang limbah
PREMIUM REMIDIUM
 Membuang B3 dan LB3
 Melepas rekayasa genetik (sesuai UU dan izin lh)
 Melakukan pembukaan lahan dengan membakar
 Menyusun Amdal tanpa sertifikasi kompetensi
 Memberikan informasi palsu,menyesatkan
 menghilangkan, merusak, dan ket tidak benar

38. Penyidik
POLRI
KOORDINASI
PPNS Jaksa
SPDP
Penuntut
LH BERKAS
Umum
PENYIDIKAN
Menangkap dan menahan
pemeriksaan
Kewenangan
lainnya penyitaan
penggeledahan
Menghentikan penyidikan

39. 1. BH, Perseroan,
a. Badan Hukum Perserikatan,
b. Perseroan 1. Tuntutan Pidana Yayasan,
ATAS c. Perserikatan 2. Sanksi Pidana
NAMA Org. Lain
d. Yayasan, atau 3. Tindakan Tata Tertib 2. Memberi Perintah
e. Organisasi Lain 3. Yang Bertindak
Sebagai Pimpinan
Dilakukan oleh orang-orang Dalam Perb. Atau
berdasarkan 2 dan 3
1. Hubungan Kerja
2. Hubungan Lain Bertindak 1. Yang Memberi
Dalam Perintah
Dijatuhkan
Lingkungan 2. Bertindak Sebagai
BH, dll. Pimpinan
TINDAK PIDANA Panggilan Untuk Menghadap 1. Tempat Tinggal
KORPORASI dan Penyerahan Surat Panggilan 2. Pengurus Melakukan
Di Tujukan Kepada Pengurus Pekerjaan yang tetap
Tindak Pidana Atas
Jika Tuntutan Dilakukan
Nama BH dll.
Terhadap Badan Hukum dll.
Pidana Ditambah
Pengurus Harus Datang
1/3
Sendiri ke Pengadilan

40. Ketentuan Pidana
Pidana Denda (rupiah)
Jenis
Akibat Minimu Maksimum Minimum Maksimu
Pelanggaran
m m
> BM 3 tahun 10 tahun 3 millir 10 miliar
Sengaja Orang Luka 4 tahun 12 tahun 4 miliar 12 miliar
Orang Mati 5 tahun 15 tahun 5 miliar 15 miliar
> BM 1 tahun 3 tahun 1 miliar 3 miliar
Lalai Orang Luka 2 tahun 6 tahun 2 miliar 6 miliar
Orang Mati 3 tahun 9 tahun 3 miliar 9 miliar

42. Ketentuan Pidana untuk Pelanggaran Lainnya
Pelanggaran Pidana Denda (rupiah)
Minimum Maksimum Minimum Maksimum
Melepaskan/mengedark
an produk rekayasa 1 tahun 3 tahun 1 miliar 3 miliar
genetika
Mengelola limbah B3
1 tahun 3 tahun 1 miliar 3 miliar
tanpa izin
Tidak mengelola limbah
1 tahun 3 tahun 1 miliar 3 miliar
B3 yang dihasilkannya
Dumping - 3 tahun - 3 miliar
Memasukkan limbah 4 tahun 12 tahun 4 miliar 12 miliar
Memasukkan limbah B3 5 tahun 15 tahun 5 miliar 15 miliar

43. Pelanggaran Pidana Denda (rupiah)
Minimum Maksimum Minimum Maksimum
Memasukkan B3 5 tahun 15 tahun 5 miliar 15 miliar
Membakar lahan 3 tahun 10 tahun 3 miliar 10 miliar
Melakukan usaha
dan/atau kegiatan 1 tahun 3 tahun 1 miliar 3 miliar
tanpa izin
Menyusun AMDAL
tanpa memiliki sertifikat
- 3 tahun - 3 miliar
kompetensi penyusun
AMDAL
Menerbitkan izin
lingkungan tanpa
- 3 tahun - 3 miliar
dilengkapi AMDAL atau
UKL-UPL

44. Pidana Denda (rupiah)
Pelanggaran
Minimum Maksimum Minimum Maksimum
Menerbitkan izin usaha
tanpa dilengkapi izin - 3 tahun - 3 miliar
lingkungan
Dengan sengaja Tidak
melakukan pengawasan
yang mengakibatkan
Atau
pencemaran/kerusakan - 1 tahun -
500 juta
yg mengakibatkan
hilangnya nyawa
manusia
Memberikan informasi
- 1 tahun - 1 miliar
palsu
Tidak melaksanakan
perintah paksaan - 1 tahun - 1 miliar
pemerintah
Menghalang-halangi
pejabat pengawas dan/ - 1 tahun - 500 juta
atau PPNS
44

45. KETENTUAN PERALIHAN
PALING LAMA 1 TAHUN PALING LAMA 2 TAHUN
1. PENYUSUN AMDAL WAJIB 1. USAHA/KEGIATAN YG
MEMILIKI KOMPETENSI. MEMPUNYAI IZIN
2. AUDITOR LINGKUNGAN WAJIB USAHA TANPA AMDAL WAJIB
MEMILIKI SERTIFIKASI MENYELESAIKAN AUDIT
KOMPETENSI LINGKUNGAN.
3. SEGALA IZIN PLH YG 2. USAHA/KEGIATAN TELAH
DIKELUARKAN O/ MENTERI, MEMILIKI IZIN USAHA TANPA
GUBERNUR, BUPATI/ UKL/UPL WAJIB MEMBUAT
WALIKOTA WAJIB DI DOKUMEN PENGELOLAAN
INTEGRASIKAN DLM IZIN LINGKUNGAN.
LINGKUNGAN.
4. PERATURAN PELAKSANAAN
DITETAPKAN.

46. KETENTUAN PENUTUP
SEMUA PERATURAN PERUU YG MERUPAKAN PERATURAN
PELAKSANAAN UU 23/97 TETAP BERLAKU SEPANJANG TIDAK
BERTENTANGAN ATAU BELUM DIGANTI DGN PERATURAN PELAK
SANAAN UU INI  pasal 124
PERATURAN PELAKSANAAN UU INI DITETAPKAN PALING LAMA
1 (SATU TAHUN) SEJAK UU INI DIBERLAKUKAN  pasal 126
PADA SAAT UU INI MULAI BERLAKU, UU 23/97 DICABUT DAN
DINYATAKAN TIDAK BERLAKU LAGI-- pasal 125