Amdal Procedures criterias

1. A
ANDAL
NDAL
Permen LH No.16 Tahun 1012
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP
Permen LH No.16 Tahun 1012
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP
PT. MAIRODI MANDIRI SEJAHTERA
TRAINING, CONSULTING & ENGINEERING SERVICES
training@mairodi-training.com
www.mairodi-training.com
Telp/Fax: +62 22 721 5668

2. AMDAL dan ANDAL
AMDAL dan ANDAL
Berdasarkan PP RI No. 27 tahun 2012, pasal 1 :
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya
disebut Amdal, adalah kajian mengenai
dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang
direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan
bagi proses pengambilan keputusan tentang
penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya
disebut Andal, adalah telaahan secara cermat dan
mendalam tentang dampak penting suatu rencana Usaha
dan/atau Kegiatan.
PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2012
TENTANG
IZIN LINGKUNGAN
Berdasarkan PP RI No. 27 tahun 2012, pasal 1 :
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya
disebut Amdal, adalah kajian mengenai
dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang
direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan
bagi proses pengambilan keputusan tentang
penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya
disebut Andal, adalah telaahan secara cermat dan
mendalam tentang dampak penting suatu rencana Usaha
dan/atau Kegiatan.
2

3. Pengertian
Pengertian AMDAL
AMDAL
 AMDAL merupakan singkatan dari Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan.
 AMDAL merupakan kajian dampak besar dan penting
terhadap lingkungan hidup, dibuat pada tahap
perencanaan, dan digunakan untuk pengambilan
keputusan.
 Hal-hal yang dikaji dalam proses AMDAL: aspek fisik-
kimia, ekologi, sosial-ekonomi, sosial-budaya, dan
kesehatan masyarakat sebagai pelengkap studi
kelayakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
 AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan
penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha
dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan
hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan
keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau
kegiatan.
Undang-Undang
Nomor 32 Tahun
2009
 AMDAL merupakan singkatan dari Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan.
 AMDAL merupakan kajian dampak besar dan penting
terhadap lingkungan hidup, dibuat pada tahap
perencanaan, dan digunakan untuk pengambilan
keputusan.
 Hal-hal yang dikaji dalam proses AMDAL: aspek fisik-
kimia, ekologi, sosial-ekonomi, sosial-budaya, dan
kesehatan masyarakat sebagai pelengkap studi
kelayakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
 AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan
penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha
dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan
hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan
keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau
kegiatan.
3

4. Pengertian
Pengertian AMDAL
AMDAL
Dokumen amdal memuat:
Pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau
kegiatan; evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha
dan/atau kegiatan;
Saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap
rencana usaha dan/atau kegiatan;
Prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting
dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan
tersebut dilaksanakan;
Evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk
menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup;
dan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
Undang-Undang
Nomor 32 Tahun
2009
Dokumen amdal memuat:
Pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau
kegiatan; evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha
dan/atau kegiatan;
Saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap
rencana usaha dan/atau kegiatan;
Prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting
dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan
tersebut dilaksanakan;
Evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk
menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup;
dan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
4

5. Dokumen AMDAL
Dokumen AMDAL
Dokumen amdal memuat:
a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau
kegiatan;
b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha
dan/atau kegiatan;
c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap
rencana usaha dan/atau kegiatan;
d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting
dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau
kegiatan tersebut dilaksanakan;
e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi
untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan
lingkungan hidup; dan
f. rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
Undang-Undang
Nomor 32
Tahun 2009
Dokumen amdal memuat:
a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau
kegiatan;
b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha
dan/atau kegiatan;
c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap
rencana usaha dan/atau kegiatan;
d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting
dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau
kegiatan tersebut dilaksanakan;
e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi
untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan
lingkungan hidup; dan
f. rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
5

6. Dokumen AMDAL
Dokumen AMDAL
 Dokumen amdal disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan
masyarakat.
 Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip
pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta
diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.
 Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. yang terkena dampak;
b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam
proses amdal.
 Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal.
Undang-Undang
Nomor 32
Tahun 2009
PERATURAN MENTERI
NEGARA LINGKUNGAN
HIDUP REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN KETERLIBATAN
MASYARAKAT DALAM
PROSES ANALISIS
DAMPAK LINGKUNGAN
HIDUP DAN IZIN
LINGKUNGAN
PERATURAN MENTERI
NEGARA LINGKUNGAN
HIDUP REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN KETERLIBATAN
MASYARAKAT DALAM
PROSES ANALISIS
DAMPAK LINGKUNGAN
HIDUP DAN IZIN
LINGKUNGAN
 Dokumen amdal disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan
masyarakat.
 Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip
pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta
diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.
 Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. yang terkena dampak;
b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam
proses amdal.
 Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal.
PERATURAN MENTERI
NEGARA LINGKUNGAN
HIDUP REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN KETERLIBATAN
MASYARAKAT DALAM
PROSES ANALISIS
DAMPAK LINGKUNGAN
HIDUP DAN IZIN
LINGKUNGAN
PERATURAN MENTERI
NEGARA LINGKUNGAN
HIDUP REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN KETERLIBATAN
MASYARAKAT DALAM
PROSES ANALISIS
DAMPAK LINGKUNGAN
HIDUP DAN IZIN
LINGKUNGAN
6

7. Dokumen AMDAL
Dokumen AMDAL
Penyusun amdal wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun
amdal.
(2) Kriteria untuk memperoleh sertifikat kompetensi penyusun
amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. penguasaan metodologi penyusunan amdal;
b. kemampuan melakukan pelingkupan, prakiraan, dan
evaluasi dampak serta pengambilan keputusan; dan
c. kemampuan menyusun rencana pengelolaan dan
pemantauan lingkungan hidup.
(3) Sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh lembaga sertifikasi
kompetensi penyusun amdal yang ditetapkan oleh Menteri
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan kriteria
kompetensi penyusun amdal diatur dengan peraturan Menteri.
Undang-Undang
Nomor 32
Tahun 2009
PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2012
TENTANG
IZIN LINGKUNGAN
Penyusun amdal wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun
amdal.
(2) Kriteria untuk memperoleh sertifikat kompetensi penyusun
amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. penguasaan metodologi penyusunan amdal;
b. kemampuan melakukan pelingkupan, prakiraan, dan
evaluasi dampak serta pengambilan keputusan; dan
c. kemampuan menyusun rencana pengelolaan dan
pemantauan lingkungan hidup.
(3) Sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh lembaga sertifikasi
kompetensi penyusun amdal yang ditetapkan oleh Menteri
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan kriteria
kompetensi penyusun amdal diatur dengan peraturan Menteri.
PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2012
TENTANG
IZIN LINGKUNGAN
7

8. Pe
Penyusunan
nyusunan AMDAL
AMDAL
PENYUSUNAN AMDAL DAN UKL-UPL
Pasal 3
(1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap
lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.
(2) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib
Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL.
Bagian Kedua
Penyusunan Dokumen Amdal
Pasal 4
(1) Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusun oleh
Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
(2) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang.
(3) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan
rencana tata ruang, dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan wajib
dikembalikan kepada Pemrakarsa.
PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2012
TENTANG
IZIN LINGKUNGAN
PERATURAN MENTERI
NEGARA LINGKUNGAN
HIDUP REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 05 TAHUN 2012
TENTANG
JENIS RENCANA USAHA
DAN/ATAU KEGIATAN
YANG WAJIB MEMILIKI
ANALISIS MENGENAI
DAMPAK LINGKUNGAN
HIDUP
PENYUSUNAN AMDAL DAN UKL-UPL
Pasal 3
(1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap
lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.
(2) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib
Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL.
Bagian Kedua
Penyusunan Dokumen Amdal
Pasal 4
(1) Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusun oleh
Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
(2) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang.
(3) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan
rencana tata ruang, dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan wajib
dikembalikan kepada Pemrakarsa.
PERATURAN MENTERI
NEGARA LINGKUNGAN
HIDUP REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 05 TAHUN 2012
TENTANG
JENIS RENCANA USAHA
DAN/ATAU KEGIATAN
YANG WAJIB MEMILIKI
ANALISIS MENGENAI
DAMPAK LINGKUNGAN
HIDUP
8

9. Pengertian
Pengertian AMDAL
AMDAL
Pasal 5
(1) Penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
dituangkan ke dalam dokumen Amdal yang terdiri atas:
a. Kerangka Acuan;
b. Andal; dan
c. RKL-RPL.
(2) Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
menjadi dasar penyusunan Andal dan RKL-RPL.
Pasal 6
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dokumen
Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur dengan
Peraturan Menteri.
Pasal 7
Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dapat
menyusun petunjuk teknis penyusunan dokumen Amdal
berdasarkan pedoman penyusunan dokumen Amdal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2012
TENTANG
IZIN LINGKUNGAN
Pasal 5
(1) Penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
dituangkan ke dalam dokumen Amdal yang terdiri atas:
a. Kerangka Acuan;
b. Andal; dan
c. RKL-RPL.
(2) Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
menjadi dasar penyusunan Andal dan RKL-RPL.
Pasal 6
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dokumen
Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur dengan
Peraturan Menteri.
Pasal 7
Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dapat
menyusun petunjuk teknis penyusunan dokumen Amdal
berdasarkan pedoman penyusunan dokumen Amdal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
9

10. Pe
Pendekatan Studi
ndekatan Studi AMDAL
AMDAL
Pendekatan studi AMDAL
a. Pendekatan AMDAL kegiatan tunggal
Diperuntukkan bagi satu jenis usaha di bawah satu instansi yang
membidangi usaha tersebut.
Contohnya pembangunan jalan tol, PLTU, lapangan golf, masjid agung, rumah sakit,
sekolah, dll.
b. Pendekatan AMDAL kegiatan terpadu atau multisektor
Diperuntukkan bagi jenis usaha yang memilki sistem terpadu dan melibatkan
lebih dari satu instansi yang membidangi usaha tersebut. Contohnya
pembangunan hutan tanaman industri, industri pulp, permukiman terpadu, dll.
c. Pendekatan AMDAL kegiatan dalam kawasan
Diperuntukkan bagi jenis usaha yang berkokasi di dalam suatukawasan zona
pengembangan wilayah pada satu hamparan ekosistem.
Contohnya pembangunan kawasan industri, kawasan pariwisata, dll.
d. Pendekatan AMDAL kegiatan regional
Diperuntukkan bagi jenis usaha yang saling terkait dan merupakan
kewenangan lebih dari satu instansi, wilayah administratif, dan hamparan
ekosistem.
Contohnya pembukaan dan pengelolaan gambut sejuta hektar, reklamasi pantai utara
Jawa melibatkan provinsi Jakarta dan Banten.
PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2012
TENTANG
IZIN LINGKUNGAN
Pendekatan studi AMDAL
a. Pendekatan AMDAL kegiatan tunggal
Diperuntukkan bagi satu jenis usaha di bawah satu instansi yang
membidangi usaha tersebut.
Contohnya pembangunan jalan tol, PLTU, lapangan golf, masjid agung, rumah sakit,
sekolah, dll.
b. Pendekatan AMDAL kegiatan terpadu atau multisektor
Diperuntukkan bagi jenis usaha yang memilki sistem terpadu dan melibatkan
lebih dari satu instansi yang membidangi usaha tersebut. Contohnya
pembangunan hutan tanaman industri, industri pulp, permukiman terpadu, dll.
c. Pendekatan AMDAL kegiatan dalam kawasan
Diperuntukkan bagi jenis usaha yang berkokasi di dalam suatukawasan zona
pengembangan wilayah pada satu hamparan ekosistem.
Contohnya pembangunan kawasan industri, kawasan pariwisata, dll.
d. Pendekatan AMDAL kegiatan regional
Diperuntukkan bagi jenis usaha yang saling terkait dan merupakan
kewenangan lebih dari satu instansi, wilayah administratif, dan hamparan
ekosistem.
Contohnya pembukaan dan pengelolaan gambut sejuta hektar, reklamasi pantai utara
Jawa melibatkan provinsi Jakarta dan Banten.
10

11. P
Prosedur AMDAL
rosedur AMDAL
 Prosedur AMDAL terdiri dari :
 Proses penapisan (screening) wajib AMDAL
 Proses pengumuman dan konsultasi
masyarakat
 Penyusunan dan penilaian KA-ANDAL
(scoping)
 Penyusunan dan penilaian ANDAL, RKL, dan
RPL
Catatan : Proses penapisan atau kerap juga disebut proses seleksi kegiatan wajib
AMDAL, yaitu menentukan apakah suatu rencana kegiatan wajib menyusun
AMDAL atau tidak.
 Prosedur AMDAL terdiri dari :
 Proses penapisan (screening) wajib AMDAL
 Proses pengumuman dan konsultasi
masyarakat
 Penyusunan dan penilaian KA-ANDAL
(scoping)
 Penyusunan dan penilaian ANDAL, RKL, dan
RPL
Catatan : Proses penapisan atau kerap juga disebut proses seleksi kegiatan wajib
AMDAL, yaitu menentukan apakah suatu rencana kegiatan wajib menyusun
AMDAL atau tidak.
11

12. P
Prosedur AMDAL
rosedur AMDAL
12

13. Proses AMDAL
Proses AMDAL
 Pihak-pihak yang terlibat dalam proses AMDAL adalah Komisi Penilai AMDAL, pemrakarsa, dan
masyarakat yang berkepentingan.
Komisi Penilai AMDAL adalah komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL. Di tingkat pusat
berkedudukan di Kementerian Lingkungan Hidup, di tingkat Propinsi berkedudukan di
Bapedalda/lnstansi pengelola lingkungan hidup Propinsi, dan di tingkat Kabupaten/Kota
berkedudukan di Bapedalda/lnstansi pengelola lingkungan hidup Kabupaten/Kota. Unsur
pemerintah lainnya yang berkepentingan dan warga masyarakat yang terkena dampak
diusahakan terwakili di dalam Komisi Penilai ini. Tata kerja dan komposisi keanggotaan Komisi
Penilai AMDAL ini diatur dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup, sementara
anggota-anggota Komisi Penilai AMDAL di propinsi dan kabupaten/kota ditetapkan oleh
Gubernur dan Bupati/Walikota.
Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggungjawab atas suatu rencana
usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
Masyarakat yang berkepentingan adalah masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk
keputusan dalam proses AMDAL berdasarkan alasan-alasan antara lain sebagai berikut:
kedekatan jarak tinggal dengan rencana usaha dan/atau kegiatan, faktor pengaruh ekonomi,
faktor pengaruh sosial budaya, perhatian pada lingkungan hidup, dan/atau faktor pengaruh nilai-
nilai atau norma yang dipercaya. Masyarakat berkepentingan dalam proses AMDAL dapat
dibedakan menjadi masyarakat terkena dampak, dan masyarakat pemerhati.
 Pihak-pihak yang terlibat dalam proses AMDAL adalah Komisi Penilai AMDAL, pemrakarsa, dan
masyarakat yang berkepentingan.
Komisi Penilai AMDAL adalah komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL. Di tingkat pusat
berkedudukan di Kementerian Lingkungan Hidup, di tingkat Propinsi berkedudukan di
Bapedalda/lnstansi pengelola lingkungan hidup Propinsi, dan di tingkat Kabupaten/Kota
berkedudukan di Bapedalda/lnstansi pengelola lingkungan hidup Kabupaten/Kota. Unsur
pemerintah lainnya yang berkepentingan dan warga masyarakat yang terkena dampak
diusahakan terwakili di dalam Komisi Penilai ini. Tata kerja dan komposisi keanggotaan Komisi
Penilai AMDAL ini diatur dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup, sementara
anggota-anggota Komisi Penilai AMDAL di propinsi dan kabupaten/kota ditetapkan oleh
Gubernur dan Bupati/Walikota.
Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggungjawab atas suatu rencana
usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
Masyarakat yang berkepentingan adalah masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk
keputusan dalam proses AMDAL berdasarkan alasan-alasan antara lain sebagai berikut:
kedekatan jarak tinggal dengan rencana usaha dan/atau kegiatan, faktor pengaruh ekonomi,
faktor pengaruh sosial budaya, perhatian pada lingkungan hidup, dan/atau faktor pengaruh nilai-
nilai atau norma yang dipercaya. Masyarakat berkepentingan dalam proses AMDAL dapat
dibedakan menjadi masyarakat terkena dampak, dan masyarakat pemerhati.
13

14. Manfaat AMDAL
Manfaat AMDAL
Manfaat AMDAL
a. Manfaat bagi pemerintah
1. Sebagai alat pengambil keputusan tentang kelayakan lingkungan dari suatu
rencana usaha/kegiatan.
2. Mencegah rusaknya potensi sumber daya alam disekitar lokasi usaha serta
menjaga kelestarian lingkungan.
3. Bahan masukan dalam perencanaan pembangunan wilayah.
b. Manfaat bagi masyarakat
1. Membantu masyarakat untuk mengetahui rencana pembangunan di
daerahnya
2. Memberikan informasi mengenai perubahan lingkungan yang bermanfaat
dan merugikan akibat suatu usaha
3. Menjaga dan mengelola kualitas lingkungan
c. Manfaat bagi pemrakarsa
Mengetahui masalah-masalah lingkungan yang mungkin akan dihadapi di
masa mendatang
Manfaat AMDAL
a. Manfaat bagi pemerintah
1. Sebagai alat pengambil keputusan tentang kelayakan lingkungan dari suatu
rencana usaha/kegiatan.
2. Mencegah rusaknya potensi sumber daya alam disekitar lokasi usaha serta
menjaga kelestarian lingkungan.
3. Bahan masukan dalam perencanaan pembangunan wilayah.
b. Manfaat bagi masyarakat
1. Membantu masyarakat untuk mengetahui rencana pembangunan di
daerahnya
2. Memberikan informasi mengenai perubahan lingkungan yang bermanfaat
dan merugikan akibat suatu usaha
3. Menjaga dan mengelola kualitas lingkungan
c. Manfaat bagi pemrakarsa
Mengetahui masalah-masalah lingkungan yang mungkin akan dihadapi di
masa mendatang
14

15. Kewenangan Penilai AMDAL
Kewenangan Penilai AMDAL
 Sesuai dengan Kep-MENLH No. 40 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata
Kerja Komisi Penilai AMDAL kewenangan penilaian AMDAL ditentukan
sebagai berikut :
Kewenangan AMDAL di pusat diberlakukan pada jenis usaha dan/atau
kegiatan yang bersifat strategis dan/atau menyangkut ketahanan dan
keamanan negara, lokasi kegiatan meliputi lebih dari satu wilayah propinsi,
wilayah sengketa dengan negara lain, wilayah ruang lautan diatas 12 mil,
berlokasi di lintas batas negara.
Kewenangan AMDAL di propinsi diberlakukan bagi kegiatan industri pulp;
industri semen dan quarry; industri petrokimia; HPH dan unit
pengolahannya; HTI dan pengolahannya; PLTA; PLTU/PLTP/P LTD;
bendungan; bandar udara di luar kategori bandar udara internasional;
pelabuhan di luar kategori pelabuhan samudra, kegiatan yang berlokasi di
lebih dan satu kabupaten/kota; di wilayah laut dengan jarak 4-12 mil.
Kewenangan AMDAL di Kabupaten/Kota diberlakukan bagi kegiatan di luar
kewenangan Pusat dan Propins
 Sesuai dengan Kep-MENLH No. 40 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata
Kerja Komisi Penilai AMDAL kewenangan penilaian AMDAL ditentukan
sebagai berikut :
Kewenangan AMDAL di pusat diberlakukan pada jenis usaha dan/atau
kegiatan yang bersifat strategis dan/atau menyangkut ketahanan dan
keamanan negara, lokasi kegiatan meliputi lebih dari satu wilayah propinsi,
wilayah sengketa dengan negara lain, wilayah ruang lautan diatas 12 mil,
berlokasi di lintas batas negara.
Kewenangan AMDAL di propinsi diberlakukan bagi kegiatan industri pulp;
industri semen dan quarry; industri petrokimia; HPH dan unit
pengolahannya; HTI dan pengolahannya; PLTA; PLTU/PLTP/P LTD;
bendungan; bandar udara di luar kategori bandar udara internasional;
pelabuhan di luar kategori pelabuhan samudra, kegiatan yang berlokasi di
lebih dan satu kabupaten/kota; di wilayah laut dengan jarak 4-12 mil.
Kewenangan AMDAL di Kabupaten/Kota diberlakukan bagi kegiatan di luar
kewenangan Pusat dan Propins
15

16. Pe
Penyusun AMDAL
nyusun AMDAL
 Siapa yang harus menyusun AMDAL?
 Dokumen AMDAL harus disusun oleh
pemrakarsa suatu rencana usaha dan/atau
kegiatan.
 Dalam penyusunan studi AMDAL, pemrakarsa
dapat meminta jasa konsultan untuk
menyusunkan dokumen AMDAL. Penyusun
dokumen AMDAL harus telah memiliki sertifikat
Penyusun AMDAL dan ahli di bidangnya.
Ketentuan standar minimal cakupan materi
penyusunan AMDAL diatur dalam Keputusan
Kepala Bapedal Nomor 09/2000.
PERMEN LH RI
NOMOR 16
TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN
PENYUSUNAN
DOKUMEN
LINGKUNGAN
HIDUP
 Siapa yang harus menyusun AMDAL?
 Dokumen AMDAL harus disusun oleh
pemrakarsa suatu rencana usaha dan/atau
kegiatan.
 Dalam penyusunan studi AMDAL, pemrakarsa
dapat meminta jasa konsultan untuk
menyusunkan dokumen AMDAL. Penyusun
dokumen AMDAL harus telah memiliki sertifikat
Penyusun AMDAL dan ahli di bidangnya.
Ketentuan standar minimal cakupan materi
penyusunan AMDAL diatur dalam Keputusan
Kepala Bapedal Nomor 09/2000.
PERMEN LH RI
NOMOR 16
TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN
PENYUSUNAN
DOKUMEN
LINGKUNGAN
HIDUP
16

17. Pe
Penyusun AMDAL
nyusun AMDAL
 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang
selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai
dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang
direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan
bagi proses pengambilan keputusan tentang
penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
 Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya
cdisebut Andal adalah telaahan secara cermat dan
mendalam tentang dampak penting suatu rencana
Usaha dan/atau kegiatan.
 Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup,yang
selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan
dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan
akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan
 Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang
selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan
komponen ingkungan hidup yang terkena dampak akibat
rencana Usaha dan/atau kegiatan.
PERMEN LH RI
NOMOR 16 TAHUN
2012
Pasal 1
 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang
selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai
dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang
direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan
bagi proses pengambilan keputusan tentang
penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
 Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya
cdisebut Andal adalah telaahan secara cermat dan
mendalam tentang dampak penting suatu rencana
Usaha dan/atau kegiatan.
 Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup,yang
selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan
dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan
akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan
 Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang
selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan
komponen ingkungan hidup yang terkena dampak akibat
rencana Usaha dan/atau kegiatan.
17

18. Pe
Penyusun AMDAL
nyusun AMDAL
 Siapa yang harus menyusun AMDAL?
 Dokumen AMDAL harus disusun oleh
pemrakarsa suatu rencana usaha dan/atau
kegiatan.
 Dalam penyusunan studi AMDAL,
pemrakarsa dapat meminta jasa konsultan
untuk menyusunkan dokumen AMDAL.
Penyusun dokumen AMDAL harus telah
memiliki sertifikat Penyusun AMDAL dan ahli
di bidangnya. Ketentuan standar minimal
cakupan materi penyusunan AMDAL diatur
dalam Keputusan Kepala Bapedal Nomor
09/2000.
PERMEN LH RI
NOMOR 16 TAHUN
2012
Pasal 1
 Siapa yang harus menyusun AMDAL?
 Dokumen AMDAL harus disusun oleh
pemrakarsa suatu rencana usaha dan/atau
kegiatan.
 Dalam penyusunan studi AMDAL,
pemrakarsa dapat meminta jasa konsultan
untuk menyusunkan dokumen AMDAL.
Penyusun dokumen AMDAL harus telah
memiliki sertifikat Penyusun AMDAL dan ahli
di bidangnya. Ketentuan standar minimal
cakupan materi penyusunan AMDAL diatur
dalam Keputusan Kepala Bapedal Nomor
09/2000.
18

19. Pe
Penyusun AMDAL
nyusun AMDAL
 Pemrakarsa adalah setiap orang atau
instansi pemerintah yang bertanggung
jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan
yang akan dilaksanakan.
 Penyusunan Dokumen Amdal adalah
kegiatan menuangkan kajian dampak
lingkungan ke dalam dokumen Amdal
yang dilakukan oleh Pemrakarsa
PERMEN LH RI
NOMOR 16
TAHUN 2012
Pasal 1
 Pemrakarsa adalah setiap orang atau
instansi pemerintah yang bertanggung
jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan
yang akan dilaksanakan.
 Penyusunan Dokumen Amdal adalah
kegiatan menuangkan kajian dampak
lingkungan ke dalam dokumen Amdal
yang dilakukan oleh Pemrakarsa
19

20. Pe
Penyusunan ANDAL
nyusunan ANDAL
Andal sebagaimana dimaksud memuat:
I. Pendahuluan endahuluan;
II. Deskripsi rinci rona lingkungan hidup
awal;
III. Prakiraan dampak penting;
IV. Evaluasi secara holistik terhadap
dampak lingkungan;
Daftar pustaka
Lampiran
PERMEN LH RI
NOMOR 16 TAHUN 2012
Pasal 6
Andal sebagaimana dimaksud memuat:
I. Pendahuluan endahuluan;
II. Deskripsi rinci rona lingkungan hidup
awal;
III. Prakiraan dampak penting;
IV. Evaluasi secara holistik terhadap
dampak lingkungan;
Daftar pustaka
Lampiran
20

21. Sistematika
Sistematika Pe
Penyusun ANDAL
nyusun ANDAL
PENDAHULUAN
1. Ringkasan deskripsi : uraian secara singkat mengenai
deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan Uraian ini
disampaikan dengan mengacu pada proses pelingkupan
yang tercantum dalam dokumen KA.
2. Ringkasan Dampak Penting Hipotetik yang Ditelaah;
menguraikan secara singkat mengenai dampak penting
hipotetik (DPH) yang akan dikaji dalam dokumen Andal
mengacu pada hasil pelingkupan dalam dokumen KA.
3. Batas wilayah studi dan batas waktu kajian; menguraikan
secara singkat batas wilayah studi dan menampilkannya
dalam bentuk peta atau data informasi spasial batas
wilayah studi yang dapat menggambarkan batas wilayah
proyek, ekologis, sosial dan administratif dengan mengacu
pada hasil pelingkupan dalam dokumen KA.
batas waktu kajian yang akan digunakan dalam melakukan prakiraan dan
evaluasi secara holistik terhadap setiap dampak penting
hipotetik yang akan dikaji dalam Andal dengan mengacu
pada batas waktu kajiaan hasil pelingkupan.
LAMPIRAN II
PERMENLHRI
NOMOR 16 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN
PENYUSUNAN
DOKUMEN
LINGKUNGAN HIDUP
PENDAHULUAN
1. Ringkasan deskripsi : uraian secara singkat mengenai
deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan Uraian ini
disampaikan dengan mengacu pada proses pelingkupan
yang tercantum dalam dokumen KA.
2. Ringkasan Dampak Penting Hipotetik yang Ditelaah;
menguraikan secara singkat mengenai dampak penting
hipotetik (DPH) yang akan dikaji dalam dokumen Andal
mengacu pada hasil pelingkupan dalam dokumen KA.
3. Batas wilayah studi dan batas waktu kajian; menguraikan
secara singkat batas wilayah studi dan menampilkannya
dalam bentuk peta atau data informasi spasial batas
wilayah studi yang dapat menggambarkan batas wilayah
proyek, ekologis, sosial dan administratif dengan mengacu
pada hasil pelingkupan dalam dokumen KA.
batas waktu kajian yang akan digunakan dalam melakukan prakiraan dan
evaluasi secara holistik terhadap setiap dampak penting
hipotetik yang akan dikaji dalam Andal dengan mengacu
pada batas waktu kajiaan hasil pelingkupan.
21

22. Sistematika
Sistematika Pe
Penyusun ANDAL
nyusun ANDAL
Deskripsi Rinci Rona Lingkungan Hidup Awal
uraian mengenai rona lingkungan hidup (environmental setting)
secara rinci dan mendalamdi lokasi rencana usaha dan/atau
kegiatan, yang mencakup:
1) komponen geo-fisik-kimia, seperti sumber daya geologi, tanah,
air permukaan, air bawah tanah, udara, kebisingan, dan lain
sebagainya.
2) komponen biologi, seperti vegetasi/flora, fauna, tipe ekosistem,
keberadaan spesies langka dan/atau endemik serta
habitatnya, dan lain sebagainya.
3) komponen sosio-ekonomi-budaya, seperti tingkat pendapatan,
demografi, mata pencaharian, budaya setempat, situs
arkeologi, situs budaya dan lain sebagainya.
4) komponen kesehatan masyarakat, seperti perubahan tingkat
kesehatan masyarakat.
LAMPIRAN II
PERMENLHRI
NOMOR 16 TAHUN
2012
TENTANG
PEDOMAN
PENYUSUNAN
DOKUMEN
LINGKUNGAN HIDUP
Deskripsi Rinci Rona Lingkungan Hidup Awal
uraian mengenai rona lingkungan hidup (environmental setting)
secara rinci dan mendalamdi lokasi rencana usaha dan/atau
kegiatan, yang mencakup:
1) komponen geo-fisik-kimia, seperti sumber daya geologi, tanah,
air permukaan, air bawah tanah, udara, kebisingan, dan lain
sebagainya.
2) komponen biologi, seperti vegetasi/flora, fauna, tipe ekosistem,
keberadaan spesies langka dan/atau endemik serta
habitatnya, dan lain sebagainya.
3) komponen sosio-ekonomi-budaya, seperti tingkat pendapatan,
demografi, mata pencaharian, budaya setempat, situs
arkeologi, situs budaya dan lain sebagainya.
4) komponen kesehatan masyarakat, seperti perubahan tingkat
kesehatan masyarakat.
22

23. Komponen geo
Komponen geo-
-fisik
fisik-
-kimia, seperti sumber daya geologi, tanah,
kimia, seperti sumber daya geologi, tanah, air permukaan,
air permukaan,
air bawah tanah, udara, kebisingan, dan lain
air bawah tanah, udara, kebisingan, dan lain Sebagainya
Sebagainya
Kualitas udara
Parameter kualitas udara yang diukur beserta metode dan peralatannya sesuai
dengan Surat Keputusan Mentri KLH No 02/MENKLH/1998 yang dapat dilihat
No Parameter Metode Analisis Peralatan
1 Kebisingan Pengukuran in situ Sound level meter
2 Debu Gravimetri High Volume Sampler
3 SO2 Pararosalin Spektofotometer
4 NOx Saltzman Spektofotometer
5 CO NDIR NDIR Analyzer
6 H2S Mercurythiocyatenate Spektofotometer
7 NH3 Nessler Spektofotometer
8 Pb Gravimetric High Volume Sampler
23

24. Komponen
lingkungan
Parameter
Lingkungan
Metode Pengumpulan Data Metode Analisis Data
Metode Lokasi
Iklim -Suhu
-Kelembaban nisbi udara
-Kualitas udara
-Pengumpulan data sekunder
-Pengukuran dilapangan ( untuk
kualitas udara )
-Pelabuhan udara
terdekat
-Stasiun Meteorologi
terdekat
-Tabulasi data
-Klasifikasi Sehmitc
dan Ferfuson, Koppen
dan oldeman.
Hidrologi -Tinggi muka air tanah
-Pola aliran dan debit sungai
-Tinggi lama, dan frekuensi
genangan atau banjir
-Pengamatan lapangan
-Pengukuran lapangan
-Sungai
-Saluran
primer,sekunder,
tersier
-Analisis hidrograf
-Pengukuran
lapangan
-Penilaian ahli
Sifat fisik air
permukaan
-Warna
-Rasa dan bau
-kekeruhan padatan
tersuspensi
-pH
-DO
-BOD
-COD
-Kesadahan total
-Kalsium ( ca)
-Magnesium (Mg)
-Mangan ( Mn)
-Karbonat (CO3 )
-Nitrit ( NO2 )
-Nitrat ( NO3)
-Sulfat ( SO4 )
-Pengukuran in situ
-Pengambilan sampel air
-Titrasi
-Sungai
-Saluran primer,
sekunder dan tersier.
-Titrimetrik
Spektrofotometrik
-Warna
-Rasa dan bau
-kekeruhan padatan
tersuspensi
-pH
-DO
-BOD
-COD
-Kesadahan total
-Kalsium ( ca)
-Magnesium (Mg)
-Mangan ( Mn)
-Karbonat (CO3 )
-Nitrit ( NO2 )
-Nitrat ( NO3)
-Sulfat ( SO4 )
Tanah -Fisiografi litologi
-Sifat fisik tanah
-Sifat kimia tanah
-Observasi lapang
-Pengeboran dan pengambilan
sampel tanah
-Lahan gambut
-Lahan rawa
-Penilaian ahli
-Analisis laboratorium
24

25. Parameter Metode peralatan Lokasi
Pengambilan
Samping
Analisis Data
Ekosistem akuatik
Plankton
Bentos
Rumput laut
ganggang
-Sistematik random
sampling
-Transfek sampling
-Kuadrat sampling
Plankton net
Eckmangrab
Perairan sekitar Indeks keanekaragaman,keseragaman,
dan kelimpahan
Ekosistem darat
Pekarangan
Sawah
Kebun campuran
Bantaran sungai
-Point quarter
sampling
-Line intercept, belt
transect
-Bisect
-Distance method
-Meteran
-Kompas
-Tali plastic
-Patok
Pada lokasi
proyek dan
sekitarnya yang
terdapat banyak
vegetasi
Indeks keanekaragaman,kerapatan, dan
dominasi
komponen biologi, seperti vegetasi/flora, fauna, tipe ekosistem, keberadaan
komponen biologi, seperti vegetasi/flora, fauna, tipe ekosistem, keberadaan
spesies langka dan/atau endemik serta habitatnya, dan lain sebagainya
spesies langka dan/atau endemik serta habitatnya, dan lain sebagainya
Ekosistem darat
Pekarangan
Sawah
Kebun campuran
Bantaran sungai
-Point quarter
sampling
-Line intercept, belt
transect
-Bisect
-Distance method
-Meteran
-Kompas
-Tali plastic
-Patok
Pada lokasi
proyek dan
sekitarnya yang
terdapat banyak
vegetasi
Indeks keanekaragaman,kerapatan, dan
dominasi
Fauna daratan ( satwa
liar dan domestic )
dan mikroorganisme.
-sensus langsung
-wawancara
-inventarisasi
-Pengamatan
jejak/bekas kotoran
hewan
-Teropong
-Alat Tulis
-Buku identifikasi
-Pada lokasi
proyek bagian
darat yang
terdapat banyak
fauna
-Frekuensi kehadiran
-Indeks keanekaragaman, dominasi dan
keseragaman
25

26. komponen sosio
komponen sosio-
-ekonomi
ekonomi-
-budaya, seperti tingkat pendapatan, demografi,
budaya, seperti tingkat pendapatan, demografi,
mata pencaharian, budaya setempat, situs arkeologi, situs budaya dan lain
mata pencaharian, budaya setempat, situs arkeologi, situs budaya dan lain
sebagainya.
sebagainya.
NO Komponen
lingkungan
Parameter lingkungan Sumber data Metode analisis
Data primer Data sekunder kuantitatif Kualitatif
1 Sosial ekonomi -kegiatan perekonomian
-mata pencaharian dan
pendapatan
-sistem penguasaan tanah
-observasi
-wawancara
-monografi
kecamatan,
kelurahan,dan
desa
-tabulasi silang -gambaran keluar-
masuk uang
-potensi ekonomi
masyarakat
2 demografi -struktur kependudukan
-jumlah,kepadatan,jenis
kelamin,dan persebaran
penduduk
-observasi -monografi desa
dan kecamatan
-tabulasi silang
kecenderungan
memusat
-data statistik
-menggambarkan
keadaan
demografi
penduduk dan
desa
-struktur kependudukan
-jumlah,kepadatan,jenis
kelamin,dan persebaran
penduduk
-tabulasi silang
kecenderungan
memusat
-data statistik
-menggambarkan
keadaan
demografi
penduduk dan
desa
3 Sosial budaya -adat istiadat,kebiasaan, dan
norma yang berlaku
-pranata sosial
-masalah sosial
-observasi
-wawancara
-kuisioner
-monografi desa
dan kecamatan
-data statistik
deskriptif
-sosiogram
-menggambarkan
situasi social dan
budaya
masyarakat
setempat
4 Kesehatan
masyarakat
-keadaan dan system
kesehatan yang ada
-angka penderita sakit dan
kematian
-sanitasi lingkungan
-fasilitas medis dan status gizi
-endemik
-pendemik dan epidemik
-kuisioner -monografi
peskesmas dan
balai kesehatan
setempat
-data statistic
deskriptif
-identifikasi jenis
pola penyebaran
-sistem pola
pengebotan
masyarakat
26

27. Sistematika
Sistematika Pe
Penyusun ANDAL
nyusun ANDAL
PRAKIRAAN DAMPAK PENTING
Analisis prakiraan dampak penting pada dasarnya menghasilkan informasi
mengenai besaran dan sifat penting dampak untuk setiap dampak penting
hipotetik (DPH) yang dikaji. hal-hal sebagai berikut:
a. Penggunaan data runtun waktu (time series) yang menunjukkan
perubahan kualitas lingkungan dari waktu ke waktu.
b. Prakiraan dampak dilakukan secara cermat mengenai besaran dampak
penting dari aspek biogeofisik-kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang,
dan kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi,
dan pascaoperasi
c. Telaahan dilakukan dengan cara menganalisis perbedaan antara kondisi
kualitas lingkungan hidup yang diprakirakan dengan adanya usaha
dan/atau kegiatan, dan kondisi kualitas lingkungan hidup yang
diprakirakan tanpa adanya usaha dan/atau kegiatan dalam batas waktu
yang telah ditetapkan, dengan menggunakan metode prakiraan dampak.
d. Dalam melakukan telaahan tersebut perlu diperhatikan dampak yang
bersifat langsung dan/atau tidak langsung..
LAMPIRAN II
PERMENLHRI
NOMOR 16 TAHUN
2012
TENTANG
PEDOMAN
PENYUSUNAN
DOKUMEN
LINGKUNGAN HIDUP
PRAKIRAAN DAMPAK PENTING
Analisis prakiraan dampak penting pada dasarnya menghasilkan informasi
mengenai besaran dan sifat penting dampak untuk setiap dampak penting
hipotetik (DPH) yang dikaji. hal-hal sebagai berikut:
a. Penggunaan data runtun waktu (time series) yang menunjukkan
perubahan kualitas lingkungan dari waktu ke waktu.
b. Prakiraan dampak dilakukan secara cermat mengenai besaran dampak
penting dari aspek biogeofisik-kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang,
dan kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi,
dan pascaoperasi
c. Telaahan dilakukan dengan cara menganalisis perbedaan antara kondisi
kualitas lingkungan hidup yang diprakirakan dengan adanya usaha
dan/atau kegiatan, dan kondisi kualitas lingkungan hidup yang
diprakirakan tanpa adanya usaha dan/atau kegiatan dalam batas waktu
yang telah ditetapkan, dengan menggunakan metode prakiraan dampak.
d. Dalam melakukan telaahan tersebut perlu diperhatikan dampak yang
bersifat langsung dan/atau tidak langsung..
27

28. PRAKIRAAN DAMPAK PENTING
PRAKIRAAN DAMPAK PENTING
Prakiraan dampak adalah pengkajian kedalaman perubahan kualitas lingkungan yang disebabkan
pembangunan suatu proyek baik pra konstruksi, konstruksi, maupun pasca konstruksi.
Metode-metode yang dipakai dalam memprakirakan dampak, yaitu:
Model matematik
Pendekatan menggunakan persamaan matematis sehingga diperoleh nilai atau besaran parameter
lingkungan Contoh persamaan matematis untuk kualitas udara, dan kebisngan yaitu:
Memprediksi penyebaran polutan gas dan debu dihitung berdasarkan model dispersi Gauss
Dimana:
C : Konsentrasi debu pada koordinat (x,y,z), dalam mg/ m3
Q : Laju emisi debu pada sumber dalam mg/detik
U : Kecepatan angin dalam meter/detik
y , z : Koefisien dispersi dalam meter
Prakiraan intensitas kebisingan yang bersumber dari sumber garis/ bergerak dihitung dengan persamaan :
LP2 = LP1 – 10.log
Dimana :
LP1 = Tingkat kebisingan pada jarak r1, dBA
LP2 = Tingkat kebisingan pada jarak r2, dBA
r1 = Jarak pengukuran kebisingan dan sumber kebisingan 1
r2 = Jarak pengukuran kebisingan dan sumber kebisingan 2
C
Q
U
y z
y z y z
 
2
1
2
2
2
2
2
    
exp[ (
(
)
Prakiraan dampak adalah pengkajian kedalaman perubahan kualitas lingkungan yang disebabkan
pembangunan suatu proyek baik pra konstruksi, konstruksi, maupun pasca konstruksi.
Metode-metode yang dipakai dalam memprakirakan dampak, yaitu:
Model matematik
Pendekatan menggunakan persamaan matematis sehingga diperoleh nilai atau besaran parameter
lingkungan Contoh persamaan matematis untuk kualitas udara, dan kebisngan yaitu:
Memprediksi penyebaran polutan gas dan debu dihitung berdasarkan model dispersi Gauss
Dimana:
C : Konsentrasi debu pada koordinat (x,y,z), dalam mg/ m3
Q : Laju emisi debu pada sumber dalam mg/detik
U : Kecepatan angin dalam meter/detik
y , z : Koefisien dispersi dalam meter
Prakiraan intensitas kebisingan yang bersumber dari sumber garis/ bergerak dihitung dengan persamaan :
LP2 = LP1 – 10.log
Dimana :
LP1 = Tingkat kebisingan pada jarak r1, dBA
LP2 = Tingkat kebisingan pada jarak r2, dBA
r1 = Jarak pengukuran kebisingan dan sumber kebisingan 1
r2 = Jarak pengukuran kebisingan dan sumber kebisingan 2
C
Q
U
y z
y z y z
 
2
1
2
2
2
2
2
    
exp[ (
(
)
28

29. PRAKIRAAN DAMPAK PENTING
PRAKIRAAN DAMPAK PENTING
Metode informal dilakukan secara sederhana berdasarkan intuisi dan pengalaman. Metode informal yang
digunakan adalah analogi dan pertimbangan para pakar (Professional Judgement).
Analogi
Metode analogi, yaitu dengan cara mengkaji masalah-masalah yang timbul akibat kegiatan sejenis di
lokasi lain yang memiliki karakteristik sama untuk digunakan dasar dalam memperkirakan dampak yang
terjadi di Pembangunan jalan akses , metode analogi ini digunakan perbandingan dampak yang telah
terjadi untuk kegiatan sejenis.
Pertimbangan Profesional dan Pakar
Prakiraan dampak pada metode ini ditetapkan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman para ahli.
Cara ini dipergunakan apabila keterbatasan-keterbatasan dalam hal data dan informasi serta kurang
diketahuinya fenomena alam yang diperkirakan terjadi.
Penggunaan standard baku mutu lingkungan
Metode informal dilakukan secara sederhana berdasarkan intuisi dan pengalaman. Metode informal yang
digunakan adalah analogi dan pertimbangan para pakar (Professional Judgement).
Analogi
Metode analogi, yaitu dengan cara mengkaji masalah-masalah yang timbul akibat kegiatan sejenis di
lokasi lain yang memiliki karakteristik sama untuk digunakan dasar dalam memperkirakan dampak yang
terjadi di Pembangunan jalan akses , metode analogi ini digunakan perbandingan dampak yang telah
terjadi untuk kegiatan sejenis.
Pertimbangan Profesional dan Pakar
Prakiraan dampak pada metode ini ditetapkan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman para ahli.
Cara ini dipergunakan apabila keterbatasan-keterbatasan dalam hal data dan informasi serta kurang
diketahuinya fenomena alam yang diperkirakan terjadi.
Penggunaan standard baku mutu lingkungan
29

30. Sifat Penting Dampak
Sifat Penting Dampak
No Kriteria Dampak Penting Uraian
1 Besarnya jumlah manusia / penduduk
yang akan terkena dampak
2 Luas wilayah penyebaran dampak
Penting tidaknya dampak mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012
tentang Izin Lingkungan dan Keputusan Ketua BAPEDAL Nomor 56 tahun 1994 tentang
Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting.
2 Luas wilayah penyebaran dampak
3 Intensitas dan lamanya dampak berlang-
sung
4 Banyaknya komponen lingkungan hidup
lain yang akan terkena dampak
5 Sifat kumulatif dampak
6 Berbalik atau tidak berbaliknya dampak
7 Kriteria lain berdasar-kan perkembangan
ilmu pengetahuan dan tekno logi
Kesimpulan
30

31. Sistematika
Sistematika Pe
Penyusun ANDAL
nyusun ANDAL
Evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan
Berdasarkan hasil telaahan keterkaitan dan interaksi dampak penting
hipotetik (DPH) tersebut dapat diperoleh informasi antara lain sebagai
berikut:
a. Bentuk hubungan keterkaitan dan interaksi DPHbeserta karakteristiknya
antara lain seperti frekuensi terjadi dampak, durasi dan intensitas dampak,
yang pada akhirnya dapat digunakan untuk menentukan sifat penting dan
besaran dari dampak-dampak yang telah berinteraksi pada ruang dan
waktu yang sama.
b. Komponen-komponen rencana usaha dan/atau kegiatan yang paling
banyak menimbulkan dampak lingkungan.
c. Area-area yang perlu mendapat perhatian penting (area of concerns)
beserta luasannya (lokal, regional, nasional, atau bahkan international
lintas batas negara), antara lain sebagai contoh seperti:
1) area yang mendapat paparan dari beberapa dampak sekaligusdan
banyak dihuni leh berbagai kelompok masyarakat;
2) area yang rentan/rawan bencana yang paling banyak terkena berbagai
dampak lingkungan; dan/atau
3) kombinasi dari area sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b
atau lainnya..
LAMPIRAN II
PERMENLHRI
NOMOR 16 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN
DOKUMEN LINGKUNGAN
HIDUP
Evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan
Berdasarkan hasil telaahan keterkaitan dan interaksi dampak penting
hipotetik (DPH) tersebut dapat diperoleh informasi antara lain sebagai
berikut:
a. Bentuk hubungan keterkaitan dan interaksi DPHbeserta karakteristiknya
antara lain seperti frekuensi terjadi dampak, durasi dan intensitas dampak,
yang pada akhirnya dapat digunakan untuk menentukan sifat penting dan
besaran dari dampak-dampak yang telah berinteraksi pada ruang dan
waktu yang sama.
b. Komponen-komponen rencana usaha dan/atau kegiatan yang paling
banyak menimbulkan dampak lingkungan.
c. Area-area yang perlu mendapat perhatian penting (area of concerns)
beserta luasannya (lokal, regional, nasional, atau bahkan international
lintas batas negara), antara lain sebagai contoh seperti:
1) area yang mendapat paparan dari beberapa dampak sekaligusdan
banyak dihuni leh berbagai kelompok masyarakat;
2) area yang rentan/rawan bencana yang paling banyak terkena berbagai
dampak lingkungan; dan/atau
3) kombinasi dari area sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b
atau lainnya..
31

32. Evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan
Evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan
Evaluasi dampak dimaksudkan sebagai penelaahan dampak penting dari
rencana usaha atau kegiatan pembangunan secara menyeluruh.
Evaluasi dampak penting dilakukan dengan pendekatan secara menyeluruh,
meliputi sebab akibat dampak penting (DPH) yang ditimbulkan, sifat dan
karakteristik dampak, dan pola persebaran dampak.
Metode yang digunakan untuk mengevaluasi dampak secara menyeluruh
diantaranya, yaitu :
·SGS Matrik (Matrik Leopold)
·Bagan alir dampak (Flow Chart)
·Enviromental Evalution System (EES)
·Matrik tiga tahap Fischer dan Davies
·Extended Cost Benefit Analysis
Matriks dievaluasi ini dilaksanakan baik pada saat proyek masih dibangun,
pada saat proyek beroperasi, maupun sesudah proyek berakhir
Evaluasi dampak dimaksudkan sebagai penelaahan dampak penting dari
rencana usaha atau kegiatan pembangunan secara menyeluruh.
Evaluasi dampak penting dilakukan dengan pendekatan secara menyeluruh,
meliputi sebab akibat dampak penting (DPH) yang ditimbulkan, sifat dan
karakteristik dampak, dan pola persebaran dampak.
Metode yang digunakan untuk mengevaluasi dampak secara menyeluruh
diantaranya, yaitu :
·SGS Matrik (Matrik Leopold)
·Bagan alir dampak (Flow Chart)
·Enviromental Evalution System (EES)
·Matrik tiga tahap Fischer dan Davies
·Extended Cost Benefit Analysis
Matriks dievaluasi ini dilaksanakan baik pada saat proyek masih dibangun,
pada saat proyek beroperasi, maupun sesudah proyek berakhir
32

33. Matriks Evaluasi Dampak Penting
Matriks Evaluasi Dampak Penting
No.
Komponen Kegiatan
Komponen Lingkungan
Komponen Kegiatan
Pra Konst Konstruksi Pasca Konstruksi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Kegiatan
Survey,
Pengukuran
dan
Design
Pengadaan
Lahan
Mobilisasi
Tenaga
Kerja
Pembuatan
dan
Pengoperasian
Base
Camp
Mobilisasi
Alat
Berat
dan
Material
Pembersihan
dan
Persiapan
Lahan
Pengurugan
Lahan
Pekerjaan
Struktur
bawah
(Pondasi
Tiang)
Pekerjaan
Struktur
Pekerjaan
Drainase
Pembangunan
Fasilitas
dan
Utilitas
Pembuangan
Material
Sisa
Pengoperasian
Jalan
Pemeliharaan
I FISIK - KIMIA
1 Kualitas Udara NP
2 Hidrologi NP
Contoh
2 Hidrologi NP
3 Kualitas Air Permukaan NP NP NP
4 Tata Guna Lahan
II BIOLOGI
1 Flora Vegetasi NP NP
2 Fauna
3 Biota Air
III SOSEKBUD
1 Kesempatan Kerja PP
2 Peluang Berusaha PP
3 Pendapatan Masyarakat PP
4 Perekonomian Daerah NP
5 Kenyamanan NP
6 Sikap & Persepsi Masyarakat PP/NP PP/NP PP/NP PP/NP PP/NP
7 Aksesibilitas Masyarakat NP
8 Keamanan dan Keselamatan NP
IV KESEHATAN
1 Sanitasi Lingkungan NP NP
33

34. TAHAP PRAKONSTRUKSI
Kegiatan Survey, Pengukuran dan
Design
Pengadaan Lahan
PP/NP
PP/NP
Contoh
Sikap dan Persepsi Masyarakat
Bagan Alir Evaluasi Dampak Tahap Prakonstruksi
34

35. NP
NP NP NP NP NP
Mobilisasi
Tenaga Kerja
Pembuatan &
Pengoperasian
Basecamp
Mobilisasi Alat &
Bahan Material
Pengurugan
Tanah
Pekerjaan
Struktur Bawah
(Pondasi Tiang)
Pekerjaan
Struktur
Pekerjaan
Drainase
Pembangunan
Fasilitas dan
Utilitas
Kesempatan
Kerja
Penurunan
Kualitas Udara
Kualitas Air
Permukaan
Pembersihan
& Persiapan
Lahan
Terganggu-
nya Flora,
Fauna &
Biota Air
Peluang
Berusaha
Pembuangan
Material Sisa
TAHAP KONSTRUKSI
Terganggu-
nya Hidrologi
Contoh
NP
PP PP
NP/PP
NP
NP
NP
Sanitasi
Lingkung-
an
Penurunan
Kualitas Udara
Kualitas Air
Permukaan
Terganggu-
nya Flora,
Fauna &
Biota Air
Kenyaman
an
Perubahan Sikap dan
Persepsi Masyarakat
Pendapatan
Terganggu-
nya Hidrologi
Bagan Alir Evaluasi Dampak Tahap Konstruksi
35

36. NP NP PP PP NP/PP
TAHAP PASCA KONSTRUKSI
Pengoperasian Jalan Pemeliharaan Jalan
Contoh
NP PP
•Sikap dan Persepsi Masya-
rakat
Perubahan
Tata Guna
Lahan
Keamanan
dan
Keselamatan
Perekonomia
n Daerah
Aksesibilitas
Masyarakat
Bagan Alir Evaluasi Dampak Tahap Operasional
36

37. CONTOH TABEL RINGKASAN ANALISIS DAMPAK
CONTOH TABEL RINGKASAN ANALISIS DAMPAK
No Dph Rona
Lingkungan
Hidup Awal
Hasil Prakiraan Dampak
1. opsi dimana prakiraan hanya membandingkan
perubahan kondisi rona dengan adanya kegiatan dan
tanpa adanya kegiatan.
2. Opsi adalah membandingkan kondisi tanpa kegiatan
dengan adanya kegiatan, namun juga memperhitungkan
perubahan rona secara alamiah, sehingga untuk opsi ini
wajib ada pula analisis/perhitungan perubahan rona
secara alamiah)
Hasil Evaluasi
Dampak
Hasil Prakiraan Dampak
1. opsi dimana prakiraan hanya membandingkan
perubahan kondisi rona dengan adanya kegiatan dan
tanpa adanya kegiatan.
2. Opsi adalah membandingkan kondisi tanpa kegiatan
dengan adanya kegiatan, namun juga memperhitungkan
perubahan rona secara alamiah, sehingga untuk opsi ini
wajib ada pula analisis/perhitungan perubahan rona
secara alamiah)
Tahap Pra
Konstruksi
Tahap
Konstruksi
Tahap Operasi
37

38. Sistematika
Sistematika Pe
Penyusun ANDAL
nyusun ANDAL
 Daftar Pustaka
Menguraikan rujukan data dan pernyataan-pernyataan penting yang harus
ditunjang oleh kepustakaan Ilmiah yang mutakhir serta disajikan dalam
suatu daftar pustaka dengan penulisan yang baku.
 Lampiran
a. Surat Persetujuan Kesepakatan Kerangka Acuan atau Pernyataan
Kelengkapan Administrasi Dokumen Kerangka Acuan.
b. Data dan informasi rinci mengenai rona lingkungan hidup, antara lain
berupa tabel, data, grafik, foto rona lingkungan hidup, jika diperlukan.
c. Ringkasan dasar-dasar teori, asumsi-asumsi yang digunakan, tata
cara, rincian proses dan hasil perhitungan-perhitungan yang
digunakan dalam prakiraan dampak.
d. Ringkasan dasar-dasar teori, asumsi-asumsi yang digunakan, tata
cara, rincian proses dan hasil perhitungan-perhitungan yang
digunakan dalam evaluasi secara holistik terhadap dampak
lingkungan.
e. Data dan informasi lain yang dianggap perlu atau relevan.
LAMPIRAN II
PERMENLHRI
NOMOR 16 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN
DOKUMEN LINGKUNGAN
HIDUP
 Daftar Pustaka
Menguraikan rujukan data dan pernyataan-pernyataan penting yang harus
ditunjang oleh kepustakaan Ilmiah yang mutakhir serta disajikan dalam
suatu daftar pustaka dengan penulisan yang baku.
 Lampiran
a. Surat Persetujuan Kesepakatan Kerangka Acuan atau Pernyataan
Kelengkapan Administrasi Dokumen Kerangka Acuan.
b. Data dan informasi rinci mengenai rona lingkungan hidup, antara lain
berupa tabel, data, grafik, foto rona lingkungan hidup, jika diperlukan.
c. Ringkasan dasar-dasar teori, asumsi-asumsi yang digunakan, tata
cara, rincian proses dan hasil perhitungan-perhitungan yang
digunakan dalam prakiraan dampak.
d. Ringkasan dasar-dasar teori, asumsi-asumsi yang digunakan, tata
cara, rincian proses dan hasil perhitungan-perhitungan yang
digunakan dalam evaluasi secara holistik terhadap dampak
lingkungan.
e. Data dan informasi lain yang dianggap perlu atau relevan.
38

39. THANK YOU
ARIGATO
DANKE
SYUKRON
MATUR NUWUN
TERIMA KASIH
HATUR NUHUN
XIE XIE
MERCY
GRACIAS
THANK YOU
ARIGATO
DANKE
SYUKRON
MATUR NUWUN
TERIMA KASIH
HATUR NUHUN
XIE XIE
MERCY
GRACIAS
39