SlideShare a Scribd company logo
1 of 7
Download to read offline
Asas Pengelolaan Keuangan Desa
Transparan
Partisipatif Akuntabel
Tertib &
Disiplin
Anggaran
Permendagri No. 113/2014, Bab II, Pasal 2, Ayat (1)
Diolah dari:
Masa Pengelolaan
31
Desember
1
Januari
1 tahun
Permendagri No. 113/2014, Bab II, Pasal 2, Ayat (2)
Diolah dari:
Kepala Desa
PTPKD (Pelaksana Teknis
Pengelolaan Keuangan Desa)
Koordinator PTPKD
(Sekretaris Desa)
Pelaksana PTPKD
(Kepala Seksi)
Bendahara PTPKD
(Staf Urusan Keuangan)
Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
Permendagri No. 113/2014, Bab III
Diolah dari:
Wewenang Kepala Desa
Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
Menetapkan PTPKD
Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa
Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa
Permendagri No. 113/2014, Bab III Pasal 3 Ayat (2)
Diolah dari:
Tugas Koordinator PTPKD
Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa
Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa
dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa
Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan
yang telah ditetapkan dalam APBDesa
Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa
Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan
pengeluaran APBDesa
Permendagri No. 113/2014, Bab III Pasal 5
Diolah dari:
Tugas Pelaksana PTPKD
Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya
Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa
yang telah ditetapkan di dalam APBDesa
Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas
beban anggaran belanja kegiatan
Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa
Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan
Permendagri No. 113/2014, Bab III Pasal 6
Diolah dari:
Tugas Bendahara PTPKD
Menerima
Menyimpan
Menyetorkan/
membayar
Mempertanggungjawabkan
Menatausahakan
penerimaan pendapatan desa &
pengeluaran pendapatan desa
Permendagri No. 113/2014, Bab III Pasal 7
Diolah dari:

More Related Content

What's hot

MATERI KELEMBAGAAN DESA.ppt
MATERI KELEMBAGAAN DESA.pptMATERI KELEMBAGAAN DESA.ppt
MATERI KELEMBAGAAN DESA.pptdpmdbusel
 
Perencanaan sektor publik
Perencanaan sektor publikPerencanaan sektor publik
Perencanaan sektor publikRini Pakpahan
 
materi APBDesa bagi BPD
materi APBDesa bagi BPDmateri APBDesa bagi BPD
materi APBDesa bagi BPDHeru Suprapto
 
siklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansi
siklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansisiklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansi
siklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansiAry Efendi
 
TUPOKSI LKD 1.pptx
TUPOKSI LKD 1.pptxTUPOKSI LKD 1.pptx
TUPOKSI LKD 1.pptxHaetamiHA
 
1.01 peningkatan integritas dan nilai etika
1.01 peningkatan integritas dan nilai etika1.01 peningkatan integritas dan nilai etika
1.01 peningkatan integritas dan nilai etikaMikhail Rasyid
 
PELAPORAN_KEUANGAN_DESA (1).ppt
PELAPORAN_KEUANGAN_DESA (1).pptPELAPORAN_KEUANGAN_DESA (1).ppt
PELAPORAN_KEUANGAN_DESA (1).pptMAHMUN SYARIF
 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Sistem Pengendalian Intern PemerintahSistem Pengendalian Intern Pemerintah
Sistem Pengendalian Intern PemerintahDadang Solihin
 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Sistem Pengendalian Intern PemerintahSistem Pengendalian Intern Pemerintah
Sistem Pengendalian Intern PemerintahSujatmiko Wibowo
 
Badan permusyawaratan desa
Badan permusyawaratan desaBadan permusyawaratan desa
Badan permusyawaratan desaEka Saputra
 
POWERPOINT MAKALH MANAJEMEN PENDAPATAN DAERAH Tugas k.1..bismillahirohmanirr...
 POWERPOINT MAKALH MANAJEMEN PENDAPATAN DAERAH Tugas k.1..bismillahirohmanirr... POWERPOINT MAKALH MANAJEMEN PENDAPATAN DAERAH Tugas k.1..bismillahirohmanirr...
POWERPOINT MAKALH MANAJEMEN PENDAPATAN DAERAH Tugas k.1..bismillahirohmanirr...ACHMAD AVANDI,SE,MM Alfaqzamta
 
Badan Usaha Milik Desa
Badan Usaha Milik DesaBadan Usaha Milik Desa
Badan Usaha Milik DesaFormasi Org
 
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017noldy HP
 
Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpd
Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpdMateri musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpd
Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpdArdi Susanto
 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan DesaPengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan DesaFormasi Org
 
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.pptx
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.pptxLEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.pptx
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.pptxBudi953659
 

What's hot (20)

MATERI KELEMBAGAAN DESA.ppt
MATERI KELEMBAGAAN DESA.pptMATERI KELEMBAGAAN DESA.ppt
MATERI KELEMBAGAAN DESA.ppt
 
Perencanaan sektor publik
Perencanaan sektor publikPerencanaan sektor publik
Perencanaan sektor publik
 
materi APBDesa bagi BPD
materi APBDesa bagi BPDmateri APBDesa bagi BPD
materi APBDesa bagi BPD
 
Pembiayaan daerah
Pembiayaan daerahPembiayaan daerah
Pembiayaan daerah
 
siklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansi
siklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansisiklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansi
siklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansi
 
TUPOKSI LKD 1.pptx
TUPOKSI LKD 1.pptxTUPOKSI LKD 1.pptx
TUPOKSI LKD 1.pptx
 
1.01 peningkatan integritas dan nilai etika
1.01 peningkatan integritas dan nilai etika1.01 peningkatan integritas dan nilai etika
1.01 peningkatan integritas dan nilai etika
 
Manajemen bum des
Manajemen bum desManajemen bum des
Manajemen bum des
 
PELAPORAN_KEUANGAN_DESA (1).ppt
PELAPORAN_KEUANGAN_DESA (1).pptPELAPORAN_KEUANGAN_DESA (1).ppt
PELAPORAN_KEUANGAN_DESA (1).ppt
 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Sistem Pengendalian Intern PemerintahSistem Pengendalian Intern Pemerintah
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Sistem Pengendalian Intern PemerintahSistem Pengendalian Intern Pemerintah
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
 
Badan permusyawaratan desa
Badan permusyawaratan desaBadan permusyawaratan desa
Badan permusyawaratan desa
 
POWERPOINT MAKALH MANAJEMEN PENDAPATAN DAERAH Tugas k.1..bismillahirohmanirr...
 POWERPOINT MAKALH MANAJEMEN PENDAPATAN DAERAH Tugas k.1..bismillahirohmanirr... POWERPOINT MAKALH MANAJEMEN PENDAPATAN DAERAH Tugas k.1..bismillahirohmanirr...
POWERPOINT MAKALH MANAJEMEN PENDAPATAN DAERAH Tugas k.1..bismillahirohmanirr...
 
Pedoman telaah sejawat ekstern bagi apip inspektorat jenderal pusat dan daerah
Pedoman telaah sejawat ekstern bagi apip inspektorat jenderal pusat dan daerahPedoman telaah sejawat ekstern bagi apip inspektorat jenderal pusat dan daerah
Pedoman telaah sejawat ekstern bagi apip inspektorat jenderal pusat dan daerah
 
Badan Usaha Milik Desa
Badan Usaha Milik DesaBadan Usaha Milik Desa
Badan Usaha Milik Desa
 
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
 
Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpd
Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpdMateri musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpd
Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpd
 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan DesaPengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.pptx
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.pptxLEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.pptx
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.pptx
 
Anti korupsi
Anti korupsiAnti korupsi
Anti korupsi
 

Viewers also liked

KPK Laporan Kajian Sistem Pengelolaan Keuangan Desa
KPK Laporan Kajian Sistem Pengelolaan Keuangan DesaKPK Laporan Kajian Sistem Pengelolaan Keuangan Desa
KPK Laporan Kajian Sistem Pengelolaan Keuangan DesaPendamping Desa
 
SOTK Pemerintah Desa
SOTK Pemerintah DesaSOTK Pemerintah Desa
SOTK Pemerintah DesaFormasi Org
 
Pengadaan Barang dan Jada Desa
Pengadaan Barang dan Jada DesaPengadaan Barang dan Jada Desa
Pengadaan Barang dan Jada DesaFormasi Org
 
Soal tertulis Ujian Perangkat Desa
Soal tertulis Ujian Perangkat DesaSoal tertulis Ujian Perangkat Desa
Soal tertulis Ujian Perangkat DesaStrobillus Found
 
Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desa
Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desaPemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desa
Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desariyanto apri
 
09. pendirian bum desa
09. pendirian bum desa09. pendirian bum desa
09. pendirian bum desakeuangandesa
 
10. organisasi bum desa
10. organisasi bum desa10. organisasi bum desa
10. organisasi bum desakeuangandesa
 
11. pengelolaan bum desa
11. pengelolaan bum desa11. pengelolaan bum desa
11. pengelolaan bum desakeuangandesa
 
22. bumdes dalam alur regulasi
22. bumdes dalam alur regulasi22. bumdes dalam alur regulasi
22. bumdes dalam alur regulasikeuangandesa
 
12. klasifikasi jenis usaha bum desa
12. klasifikasi jenis usaha bum desa12. klasifikasi jenis usaha bum desa
12. klasifikasi jenis usaha bum desakeuangandesa
 
Bpkp pengawalan akuntabilitas keuangan desa
Bpkp  pengawalan akuntabilitas keuangan desaBpkp  pengawalan akuntabilitas keuangan desa
Bpkp pengawalan akuntabilitas keuangan desaRizki Rizki Afdhal
 
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5)
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5)Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5)
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5)Khalid Mustafa
 
Panduan Penyusunan RPJM Desa 6 ( rev 3)
Panduan Penyusunan RPJM Desa 6 ( rev 3)Panduan Penyusunan RPJM Desa 6 ( rev 3)
Panduan Penyusunan RPJM Desa 6 ( rev 3)Mustika Aji
 
Pengelolaan keu desa
Pengelolaan keu desaPengelolaan keu desa
Pengelolaan keu desaDodik mer
 
Badan usaha milik desa (bum des) ok
Badan usaha milik desa (bum des)  okBadan usaha milik desa (bum des)  ok
Badan usaha milik desa (bum des) okaris gunawan
 

Viewers also liked (20)

pembiayaan desa
pembiayaan desapembiayaan desa
pembiayaan desa
 
KPK Laporan Kajian Sistem Pengelolaan Keuangan Desa
KPK Laporan Kajian Sistem Pengelolaan Keuangan DesaKPK Laporan Kajian Sistem Pengelolaan Keuangan Desa
KPK Laporan Kajian Sistem Pengelolaan Keuangan Desa
 
SOTK Pemerintah Desa
SOTK Pemerintah DesaSOTK Pemerintah Desa
SOTK Pemerintah Desa
 
Pengadaan Barang dan Jada Desa
Pengadaan Barang dan Jada DesaPengadaan Barang dan Jada Desa
Pengadaan Barang dan Jada Desa
 
Soal tertulis Ujian Perangkat Desa
Soal tertulis Ujian Perangkat DesaSoal tertulis Ujian Perangkat Desa
Soal tertulis Ujian Perangkat Desa
 
Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desa
Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desaPemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desa
Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desa
 
apb desa
apb desaapb desa
apb desa
 
09. pendirian bum desa
09. pendirian bum desa09. pendirian bum desa
09. pendirian bum desa
 
10. organisasi bum desa
10. organisasi bum desa10. organisasi bum desa
10. organisasi bum desa
 
11. pengelolaan bum desa
11. pengelolaan bum desa11. pengelolaan bum desa
11. pengelolaan bum desa
 
22. bumdes dalam alur regulasi
22. bumdes dalam alur regulasi22. bumdes dalam alur regulasi
22. bumdes dalam alur regulasi
 
12. klasifikasi jenis usaha bum desa
12. klasifikasi jenis usaha bum desa12. klasifikasi jenis usaha bum desa
12. klasifikasi jenis usaha bum desa
 
Perdes sotk jadi
Perdes sotk jadiPerdes sotk jadi
Perdes sotk jadi
 
Bpkp pengawalan akuntabilitas keuangan desa
Bpkp  pengawalan akuntabilitas keuangan desaBpkp  pengawalan akuntabilitas keuangan desa
Bpkp pengawalan akuntabilitas keuangan desa
 
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5)
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5)Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5)
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5)
 
Panduan Penyusunan RPJM Desa 6 ( rev 3)
Panduan Penyusunan RPJM Desa 6 ( rev 3)Panduan Penyusunan RPJM Desa 6 ( rev 3)
Panduan Penyusunan RPJM Desa 6 ( rev 3)
 
Pengelolaan keu desa
Pengelolaan keu desaPengelolaan keu desa
Pengelolaan keu desa
 
Badan usaha milik desa (bum des) ok
Badan usaha milik desa (bum des)  okBadan usaha milik desa (bum des)  ok
Badan usaha milik desa (bum des) ok
 
pendapatan desa
pendapatan desapendapatan desa
pendapatan desa
 
belanja desa
belanja desabelanja desa
belanja desa
 

Similar to asas kekuasaan pengelolaan keuangan desa

01. asas & kekuasaan
01. asas & kekuasaan01. asas & kekuasaan
01. asas & kekuasaanAdhi Godil
 
01. asas & kekuasaan
01. asas & kekuasaan01. asas & kekuasaan
01. asas & kekuasaankeuangandesa
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOYOSO TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOYOSO TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DESAKEPUTUSAN KEPALA DESA WONOYOSO TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOYOSO TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DESAPemdes Wonoyoso
 
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESA
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESASISTEM INFORMASI KEUANGAN DESA
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESAMAHMUN SYARIF
 
Pengantar apb desa
Pengantar apb desaPengantar apb desa
Pengantar apb desaFormasi Org
 
APBDesa Tawangsari Tahun 2015 Lamp 4 RAB
APBDesa Tawangsari Tahun 2015 Lamp 4 RABAPBDesa Tawangsari Tahun 2015 Lamp 4 RAB
APBDesa Tawangsari Tahun 2015 Lamp 4 RABDesa Tawangsari
 
PERDES NO 2 Tahun 2021
PERDES NO 2 Tahun 2021PERDES NO 2 Tahun 2021
PERDES NO 2 Tahun 2021NoerCholies1
 
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptxpengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptxudin251181
 
Permendagri nomor 33 tahun 2017 389 1
Permendagri nomor 33 tahun 2017 389 1Permendagri nomor 33 tahun 2017 389 1
Permendagri nomor 33 tahun 2017 389 1rafasya
 
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptxpengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptxArya Biase
 
Permen no.37 th_2014+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015
Permen no.37 th_2014+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015Permen no.37 th_2014+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015
Permen no.37 th_2014+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015Sutardjo ( Mang Ojo )
 
Permendagri No. 113 Tahun 2014
Permendagri No. 113 Tahun 2014 Permendagri No. 113 Tahun 2014
Permendagri No. 113 Tahun 2014 ahmadefendi19
 
Permendagri nomor 113 tahun 2014
Permendagri nomor 113 tahun 2014Permendagri nomor 113 tahun 2014
Permendagri nomor 113 tahun 2014Rumah Kolaborasi
 
Nota kesepakatan rapbdes 2016
Nota kesepakatan rapbdes 2016Nota kesepakatan rapbdes 2016
Nota kesepakatan rapbdes 2016Kang Margino
 
Permen no.21 2007 didalamnya mengatur kedudukan keuangan dprd
Permen no.21 2007 didalamnya mengatur kedudukan keuangan dprdPermen no.21 2007 didalamnya mengatur kedudukan keuangan dprd
Permen no.21 2007 didalamnya mengatur kedudukan keuangan dprdFauzy Abdurrahman
 
Teknis Perencanaan bagi Pemerintah Desa .pptx
Teknis Perencanaan bagi Pemerintah Desa .pptxTeknis Perencanaan bagi Pemerintah Desa .pptx
Teknis Perencanaan bagi Pemerintah Desa .pptxNaufalDzakiandra
 
SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)
SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)
SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)Pemdes Wlahar Wetan
 

Similar to asas kekuasaan pengelolaan keuangan desa (20)

01. asas & kekuasaan
01. asas & kekuasaan01. asas & kekuasaan
01. asas & kekuasaan
 
01. asas & kekuasaan
01. asas & kekuasaan01. asas & kekuasaan
01. asas & kekuasaan
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOYOSO TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOYOSO TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DESAKEPUTUSAN KEPALA DESA WONOYOSO TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOYOSO TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DESA
 
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESA
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESASISTEM INFORMASI KEUANGAN DESA
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESA
 
Sk ptpkd 2016 final
Sk ptpkd 2016 finalSk ptpkd 2016 final
Sk ptpkd 2016 final
 
Pengantar apb desa
Pengantar apb desaPengantar apb desa
Pengantar apb desa
 
APBDesa Tawangsari Tahun 2015 Lamp 4 RAB
APBDesa Tawangsari Tahun 2015 Lamp 4 RABAPBDesa Tawangsari Tahun 2015 Lamp 4 RAB
APBDesa Tawangsari Tahun 2015 Lamp 4 RAB
 
Paparan Binwas.pptx
Paparan Binwas.pptxPaparan Binwas.pptx
Paparan Binwas.pptx
 
PERDES NO 2 Tahun 2021
PERDES NO 2 Tahun 2021PERDES NO 2 Tahun 2021
PERDES NO 2 Tahun 2021
 
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptxpengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
 
Permendagri nomor 33 tahun 2017 389 1
Permendagri nomor 33 tahun 2017 389 1Permendagri nomor 33 tahun 2017 389 1
Permendagri nomor 33 tahun 2017 389 1
 
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptxpengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
 
Permen no.37 th_2014+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015
Permen no.37 th_2014+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015Permen no.37 th_2014+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015
Permen no.37 th_2014+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015
 
Permendagri No. 113 Tahun 2014
Permendagri No. 113 Tahun 2014 Permendagri No. 113 Tahun 2014
Permendagri No. 113 Tahun 2014
 
Permendagri nomor 113 tahun 2014
Permendagri nomor 113 tahun 2014Permendagri nomor 113 tahun 2014
Permendagri nomor 113 tahun 2014
 
Permendagri no.113 tahun 2014
Permendagri no.113 tahun 2014Permendagri no.113 tahun 2014
Permendagri no.113 tahun 2014
 
Nota kesepakatan rapbdes 2016
Nota kesepakatan rapbdes 2016Nota kesepakatan rapbdes 2016
Nota kesepakatan rapbdes 2016
 
Permen no.21 2007 didalamnya mengatur kedudukan keuangan dprd
Permen no.21 2007 didalamnya mengatur kedudukan keuangan dprdPermen no.21 2007 didalamnya mengatur kedudukan keuangan dprd
Permen no.21 2007 didalamnya mengatur kedudukan keuangan dprd
 
Teknis Perencanaan bagi Pemerintah Desa .pptx
Teknis Perencanaan bagi Pemerintah Desa .pptxTeknis Perencanaan bagi Pemerintah Desa .pptx
Teknis Perencanaan bagi Pemerintah Desa .pptx
 
SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)
SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)
SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)
 

More from Formasi Org

Hasil Penilaian Resiko Desa Kab. Kebumen
Hasil Penilaian Resiko Desa Kab. KebumenHasil Penilaian Resiko Desa Kab. Kebumen
Hasil Penilaian Resiko Desa Kab. KebumenFormasi Org
 
Materi LKPP Skema Swakelola Tipe III
Materi LKPP Skema Swakelola Tipe IIIMateri LKPP Skema Swakelola Tipe III
Materi LKPP Skema Swakelola Tipe IIIFormasi Org
 
BUM Desa : Analisa Usaha Berbasis Data
BUM Desa :  Analisa Usaha Berbasis DataBUM Desa :  Analisa Usaha Berbasis Data
BUM Desa : Analisa Usaha Berbasis DataFormasi Org
 
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Desa
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan DesaPerdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Desa
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan DesaFormasi Org
 
Sosialisai Musrenbangdes 2019
Sosialisai Musrenbangdes 2019Sosialisai Musrenbangdes 2019
Sosialisai Musrenbangdes 2019Formasi Org
 
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020Formasi Org
 
Pendirian BUM Desa
Pendirian BUM DesaPendirian BUM Desa
Pendirian BUM DesaFormasi Org
 
Perencanaan BUM Desa
Perencanaan BUM DesaPerencanaan BUM Desa
Perencanaan BUM DesaFormasi Org
 
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaPerencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaFormasi Org
 
Diskusi Seting Agenda Pengembangan Tuntas SID dan Suora Desa
Diskusi Seting Agenda Pengembangan Tuntas SID dan Suora DesaDiskusi Seting Agenda Pengembangan Tuntas SID dan Suora Desa
Diskusi Seting Agenda Pengembangan Tuntas SID dan Suora DesaFormasi Org
 
Menagih Komitmen, Konsisten dan Janji Percepatan Penanggulangan Kemiskinan De...
Menagih Komitmen, Konsisten dan Janji Percepatan Penanggulangan Kemiskinan De...Menagih Komitmen, Konsisten dan Janji Percepatan Penanggulangan Kemiskinan De...
Menagih Komitmen, Konsisten dan Janji Percepatan Penanggulangan Kemiskinan De...Formasi Org
 
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...Formasi Org
 
Kurikulum SADAR VII - Pemerintah Desa
Kurikulum SADAR VII - Pemerintah DesaKurikulum SADAR VII - Pemerintah Desa
Kurikulum SADAR VII - Pemerintah DesaFormasi Org
 
Kurikulum SADAR VII - Masyarakat
Kurikulum SADAR VII - MasyarakatKurikulum SADAR VII - Masyarakat
Kurikulum SADAR VII - MasyarakatFormasi Org
 
Kurikulum SADAR VII - BPD
Kurikulum SADAR VII - BPDKurikulum SADAR VII - BPD
Kurikulum SADAR VII - BPDFormasi Org
 
Kurikulum SADAR VI
Kurikulum SADAR VIKurikulum SADAR VI
Kurikulum SADAR VIFormasi Org
 
Peraturan Komisi Informasi
Peraturan Komisi InformasiPeraturan Komisi Informasi
Peraturan Komisi InformasiFormasi Org
 
Pengantar Analisis Kemiskinan Partisipatif
Pengantar Analisis Kemiskinan PartisipatifPengantar Analisis Kemiskinan Partisipatif
Pengantar Analisis Kemiskinan PartisipatifFormasi Org
 

More from Formasi Org (20)

Hasil Penilaian Resiko Desa Kab. Kebumen
Hasil Penilaian Resiko Desa Kab. KebumenHasil Penilaian Resiko Desa Kab. Kebumen
Hasil Penilaian Resiko Desa Kab. Kebumen
 
Materi LKPP Skema Swakelola Tipe III
Materi LKPP Skema Swakelola Tipe IIIMateri LKPP Skema Swakelola Tipe III
Materi LKPP Skema Swakelola Tipe III
 
BUM Desa : Analisa Usaha Berbasis Data
BUM Desa :  Analisa Usaha Berbasis DataBUM Desa :  Analisa Usaha Berbasis Data
BUM Desa : Analisa Usaha Berbasis Data
 
Musyawarah Desa
Musyawarah DesaMusyawarah Desa
Musyawarah Desa
 
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Desa
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan DesaPerdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Desa
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Desa
 
Sosialisai Musrenbangdes 2019
Sosialisai Musrenbangdes 2019Sosialisai Musrenbangdes 2019
Sosialisai Musrenbangdes 2019
 
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
 
Pendirian BUM Desa
Pendirian BUM DesaPendirian BUM Desa
Pendirian BUM Desa
 
Perencanaan BUM Desa
Perencanaan BUM DesaPerencanaan BUM Desa
Perencanaan BUM Desa
 
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaPerencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
 
Diskusi Seting Agenda Pengembangan Tuntas SID dan Suora Desa
Diskusi Seting Agenda Pengembangan Tuntas SID dan Suora DesaDiskusi Seting Agenda Pengembangan Tuntas SID dan Suora Desa
Diskusi Seting Agenda Pengembangan Tuntas SID dan Suora Desa
 
Menagih Komitmen, Konsisten dan Janji Percepatan Penanggulangan Kemiskinan De...
Menagih Komitmen, Konsisten dan Janji Percepatan Penanggulangan Kemiskinan De...Menagih Komitmen, Konsisten dan Janji Percepatan Penanggulangan Kemiskinan De...
Menagih Komitmen, Konsisten dan Janji Percepatan Penanggulangan Kemiskinan De...
 
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...
 
Kurikulum SADAR VII - Pemerintah Desa
Kurikulum SADAR VII - Pemerintah DesaKurikulum SADAR VII - Pemerintah Desa
Kurikulum SADAR VII - Pemerintah Desa
 
Kurikulum SADAR VII - Masyarakat
Kurikulum SADAR VII - MasyarakatKurikulum SADAR VII - Masyarakat
Kurikulum SADAR VII - Masyarakat
 
Kurikulum SADAR VII - BPD
Kurikulum SADAR VII - BPDKurikulum SADAR VII - BPD
Kurikulum SADAR VII - BPD
 
Kurikulum SADAR VI
Kurikulum SADAR VIKurikulum SADAR VI
Kurikulum SADAR VI
 
Peraturan Komisi Informasi
Peraturan Komisi InformasiPeraturan Komisi Informasi
Peraturan Komisi Informasi
 
Pengantar Analisis Kemiskinan Partisipatif
Pengantar Analisis Kemiskinan PartisipatifPengantar Analisis Kemiskinan Partisipatif
Pengantar Analisis Kemiskinan Partisipatif
 
Kerangka 1 Data
Kerangka 1 DataKerangka 1 Data
Kerangka 1 Data
 

Recently uploaded

Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxBudyHermawan3
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 

Recently uploaded (9)

Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 

asas kekuasaan pengelolaan keuangan desa

  • 1. Asas Pengelolaan Keuangan Desa Transparan Partisipatif Akuntabel Tertib & Disiplin Anggaran Permendagri No. 113/2014, Bab II, Pasal 2, Ayat (1) Diolah dari:
  • 2. Masa Pengelolaan 31 Desember 1 Januari 1 tahun Permendagri No. 113/2014, Bab II, Pasal 2, Ayat (2) Diolah dari:
  • 3. Kepala Desa PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) Koordinator PTPKD (Sekretaris Desa) Pelaksana PTPKD (Kepala Seksi) Bendahara PTPKD (Staf Urusan Keuangan) Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Permendagri No. 113/2014, Bab III Diolah dari:
  • 4. Wewenang Kepala Desa Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa Menetapkan PTPKD Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa Permendagri No. 113/2014, Bab III Pasal 3 Ayat (2) Diolah dari:
  • 5. Tugas Koordinator PTPKD Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa Permendagri No. 113/2014, Bab III Pasal 5 Diolah dari:
  • 6. Tugas Pelaksana PTPKD Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa Mengendalikan pelaksanaan kegiatan Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan Permendagri No. 113/2014, Bab III Pasal 6 Diolah dari:
  • 7. Tugas Bendahara PTPKD Menerima Menyimpan Menyetorkan/ membayar Mempertanggungjawabkan Menatausahakan penerimaan pendapatan desa & pengeluaran pendapatan desa Permendagri No. 113/2014, Bab III Pasal 7 Diolah dari: