Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan keuangan desa yang mencakup mandat, dasar hukum, tujuan, prinsip, alur, dan format penatausahaan keuangan desa secara singkat.

1. PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA
DPPKAD Kab. Jepara

2. MANDAT PENGELOLAAN :
 Satuan Kerja adalah Pemerintah Desa
 Kades adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa;
 Menguasakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa;
 Kades menetapkan APBDes/th dengan Peraturan Desa (Perdes).

3. Ω UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Ω PP. No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014
Ω PP. No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yg bersumber dari APBN
Ω Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa
Ω Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah
Ω Peraturan Menteri Keuangan No.49/PMK.07/2016
Ω Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 Tahun 2015
Ω Peraturan Bupati Jepara No.37 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
DASAR PENGELOLAAN :

4. TUJUAN :
“ Mewujudkan Pemerintah Desa
Yang Baik dan Bersih Tanpa
KORUPSI “

5.  Adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai
dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan
barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan
kewajiban.
 Hak dan Kewajiban dapat menimbulkan pendapatan,
belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa.
KEUANGAN DESA
(Pasal 71 UU 6/2014)

6. AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
 TRANSPARANSI
 AKUNTABEL
 PARTISIPATIF
 TERTIB DAN DISIPLIN ANGGARAN
DIKELOLA DALAM 1 TAHUN
ANGGARAN,
1 JANUARI S.D. 31 DESEMBER

7. PTPKD
Kades
Sbg Pemegang
Kekuasaan
KEPALA
DESA
Pelaksana
Kewilayahan
KEPALA
DUSUN
PELAKSANA
TEKNIS
Kasi Kasi
SEKRETARIS
URUSAN
Kaur kaur Kaur
Kasi
Kasie
Pelaks. Kegiatan
Staf urusan
Bendahara
SEKDES
Koordinator

8. PTPKD
(Pelaksana Teknis
Pengelolaan Keuangan Desa)
• Menyusun dan melaks. Kebijakan Pengel. APBDesa
• Menyusun Ranperdes ttg APBDesa, perubahan APBDesa dan pertg. Jwb pelaksa.
APBDesa;
• Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan
dalam APBDesa
• Menyusun Pelaporan dan Pertanggungjwban Pelaks. Keg. APBDesa;
• Melakukan Verifikasi thd Ren. Blanja & bukti-bukti pengeluaran.
Sekdes
(Koordinator)
• Menyusun rencana Pelaks. Keg. yg menjd tg .jwb nya;
• Melaks. Keg. Bersama LPMD yg dittpkan dlm APBDesa;
• Melakukan tindakan pengeluaran yg menyebabkan atas beban Anggaran Kegiatan;
• Mengandalikan Pelaks. Keg.:
• Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kpd Kades, dan
• Menyiapkan dok. Anggaran atas beban pelaks keg.
Kasi
(Pelaks.Keg.)
Staf Kaur
(Bendahara)
•Menerima,menyimpan,menyetorkan/membayar, menatausahakan &
mempertanggungjwbkan penerimaan pendapatan Desa & pengeluaran
pendapatan Desa dlm rangka pelaks. APBDesa;
Kepala Desa
(Pemegang Kekuasaan
Pengelolaan Keuangan Desa)

9. PERENCANAAN
PENGANGGARAN
PENATA
USAHAAN
PELAPORAN
PERTANGGUNG
JAWABAN
RPJMDesa
Penganggaran
•PADesa
•APBN
•Bagi Hasil Pajak/Retribusi
•ADD
•Bantuan
•Hibah
•Lain-lain pendapatan
PELAKSANAAN
KEGIATAN
 Semester I
 Semester Akhir
tahun
 Kekayaan Milik
Desa
 Pelaksanaan
Program Sektoral
 Perdes
ALUR Pengelolaan
Keuangan Desa
•Buku Kas Umum
•Buku Pembantu Pajak
•Buku Bank
Rancangan
APBDesa
RKP Desa
P
A
R
T
I
S
I
P
A
T
I
F

10. Pelaksanaan
Kegiatan
 Penerimaan & pengeluaran Desa :
- Melalui Rek.Kas Desa;
- Didukung dengan bukti yang lengkap & sah
 Belum memiliki pelayanan perbankan ditetapkan oleh Pemda;
 Pemdes dilarang melakukan pungutan selain yg ditetapkan dlm
Perdes;
 Bendahara dpt menyimpan uang dlm Kas Desa & besarannya
ditetapkan dgn Perbup/Walkot;
 Pengeluaran Desa yg mengakibatkan beban APBDesa:
- Tdk dpt dilakukan sblm ditetapkan mjd Perdes;
- Tdk termasuk belanja pegawai yg bersifat mengikat &
Operasional Perkantoran yang ditetapkan dgn Perkades.
 Penggunaan biaya tak terduga:
- harus dibuat rincian RAB;
- Disahkan Kepala Desa;
 Pengadaan barang dan/atau Jasa di Desa diatur dgn
Perbup/Walkota

11. BENDAHARA DAPAT MENYIMPAN DANA DALAM
KAS DESA SEBANYAK-BANYAKNYA Rp. 5.000.000,-
(LIMA JUTA RUPIAH) DALAM RANGKA MEMENUHI
KEBUTUHAN OPERATIONAL PEMERINTAH DESA.
(Perbub No. 37 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa)

12. 1. Belum tersiapkannya perangkat teknis terkait dengan pengelolaan keuangan
desa.
2. Belum dipahaminya secara mendalam regulasi/aturan pendukung terkait
dengan teknis pengelolaan keuangan desa oleh pemerintah dan pelaku di
tingkat desa.
3. Masih lemahnya daya dukung (SDM) dan kapasitas teknis perangkat serta
pelaku di tingkat desa dalam mengelola keuangan dan melaksanakan
pekerjaan sesuai sistem dan aturan yang berlaku.
4. Belum tersiapkannya sistem akuntansi standar di tingkat desa yang akan
digunakan untuk menyuysun laporan dan pertanggungjawaban keuangan
desa sesuai azas.
PROBLEMATIKA :

13. Potensi Penyalahgunaan Keuangan Desa

14.  Kesalahan karena ketidaktahuan (mekanisme)
 Tidak sesuai rencana  tidak jelas peruntukannya / tidak sesuai spesifikasi
 Tidak sesuai Pedoman, Juklak, juknis  khususnya pengadaan barang dan jasa
 Pengadministrasian laporan keuangan: Mar-kup dan mark-down, double counting
 Pengurangan alokasi Dana Desa, misalnya, dana desa dijadikan “pundi-pundi” kepala desa dan
perangkat untuk kepentingan pribadi
 Tidak dapat mempertanggung jawabkan penggunaan
 Penyelewengan aset desa: Penjualan atau tukar guling Tanah Kas Desa (Bengkok); Penyewaan
Tanah Kas Desa (TKD) yang bukan haknya, misalnya, untuk perumahan bisnis properti;
Penyalahgunaan Dana Hasil Pelepasan TKD
Jenis Penyalahgunaan :

15.  Potensi Penyalahgunaan Dana Desa jika hal-hal dibawah ini belum kuatnya:
 Mekanisme koordinasi dan pengawasan
 Sistem pengelolaan keuangan
 Kualitas SDM masih rendah dan belum merata
 Motif kepentingan politik tertentu
 Sistem perencanaan di pusat, daerah, dan desa.
 Sistem pengadaan dan pengelolaan aset di desa
 Bimbingan teknis dan pendampingan
 Penerapan prinsip kehati-hatian
 Sistem sanksi administrasi dan hukum
 Fungsi kontrol di desa (BPD dan masyarakat)
Penyebab Penyalahgunaan Keuangan Desa

16. JIKA MASIH BANYAK KONDISI BELUM TERSIAPKAN serta
BERPOTENSI TERJADI PENYIMPANGANAN..... , APA YANG
HARUS LAKUKAN?
L A L U
B A G A I M A N A

17. Meningkatkan pemahaman & kapabilitas
khususnya BENDAHARA dan Sekretaris
Desa dalam melakukan penatausahaan
keuangan Desa & Pelaporannya
sehingga dapat meningkatkan Transparansi,
tertib dan Disiplin serta Akuntabilitas
keuangan desa
SETIDAKNYA - BIMBINGAN TEKNIS SECARA INTENSIF bagi
PERANGKAT DESA

18. FORMAT
PENATAUSAHAAN KEUANGAN
DESA

19. No. Tgl. KODE REKENING URAIAN PENERIMAAN
(Rp.)
PENGELUARAN
(Rp.)
NO BUKTI
JUMLAH
PENGELUARAN
KOMULATIF
SALDO
1 2 3 4 5 6 7 8 9
100 100
50 50 50
JUMLAH Rp. Rp.
Cara Pengisian :
Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerima kas atau pengeluaran kas
Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas
Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas
Kolom 4 diisi dengan uraian transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas
Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas
Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas
BUKU KAS UMUM
DESA …………………… KECAMATAN …………………………….
TAHUN ANGGARAN .......................
……………., tanggal …………………
BENDAHARA DESA,
………………………..
MENGETAHUI
KEPALA DESA
……………………………………
Kolom 7 diisi dengan nomor bukti transaksi
Kolom 8 diisi dengan penjumlahan komulatif pengeluaran kas
Kolom 9 diisi dengan saldo kas.
Catatan :
sebelum ditandatangani Kepala Desa wajib di periksa dan di paraf oleh
Sekretaris Desa.

20. BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
DESA …………………… KECAMATAN …………………………….
TAHUN ANGGARAN ..............
No.
URUT
TANGGAL URAIAN
PEMOTONGAN
(Rp.)
PENYETORAN
(Rp.)
SALDO
(Rp.)
1 2 3 4 5
JUMLAH
MENGETAHUI
KEPALA DESA,
………………………………
……………., tanggal ………….
BENDAHARA DESA,
………………………..
Cara Pengisian :
Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran
Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran
Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas
Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas.
Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas.
Kolom 6 diisi dengan saldo buku kas bendahara.

21. BUKU BANK DESA……………….
Desa : Bulan :
Kecamatan : Bank Cab. :
Rek. No. :
NO
Tanggal Keterangan Bukti PEMASUKAN PENGELUARAN
SALDO
Transaksi Transaksi Transaksi
Setoran Bunga Bank Penarikan Pajak Biaya Adm
Saldo
awal/transksi
sampai dg bl
lalu
Total Transaksi bulan ini
Total Transaksi kumulatif
Tanggal, …………………….......………
diketahui oleh: Dibuat oleh:
(Kepala Desa) (Bendahara)

22. BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Kegiatan :
No.
Tangg
al
Uraian
Penerimaan (Rp.) Nomor Pengeluaran (Rp.) Jumlah
Saldo Kas
(Rp.)Dari Bendahara
Swadaya
Masy.
Bukti
Belanja
Barang dan
Jasa
Belanja Modal
Pengembalian
ke Bendahara
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pindahan
jumlah
dari
halaman
sebelumn
ya
Jumlah
Total Penerimaan
Total
Pengeluaran
TotalPengelua
ran + Saldo
Kas
Desa...............
......, Tanggal
Pelaksana Kegiatan