Kode Etik Konsultan Pajak by Orlando Hoyaranda

1. Konsultan Pajak Terdaftar
Orlando Hoyaranda

2. 28/07/2022 1:26:52
2
1. DATA PRIBADI
2. KONSULTAN PAJAK INDONESIA
3. PERSYARATAN KONSULTAN PAJAK
4. HAK DAN KEWAJIBAN
5. S A N K S I
6. IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA
7. TUJUAN IKPI 8. ANGGOTA IKPI
9. SYARAT MENJADI ANGGOTA
10. KODE ETIK KONSULTAN PAJAK INDONESIA

3. KONSULTAN PAJAK
INDONESIA
28/07/2022 1:26:52
3
 DASAR HUKUM
 Ps. 32. ayat 3 dan 3 a UU No. 6 th 1983
stdd UU No. 16 Tahun 2009
 Kep Men. No. 294/KMK.04/1998
 jo. KMK. No. 485/KMK.03/2003
 jo. PMK. No. 98/PMK.03/2005
 PMK. 111/PMK.03/2014
 AD Pasal I
 ART pasal BAB I pasal 1
BERIKUT

4. PERSYARATAN
28/07/2022 1:26:52
4
 Sebagai KPI memenuhi syarat
1. WNI, Domisili di Indonesia
2. Tidak bekerja pd pemerintah
3. Kelakuan baik
4. NPWP
5. Bersedia menjadi anggota Asosiasi
6. Memiliki sertifikat Konsultan Pajak

5. MANTAN PEGAWAI PAJAK
28/07/2022 1:26:52
5
 Syarat lain bila pernah bekerja di DJP dan
mengundurkan diri :
a. Berhenti atas permintaan sendiri
b. Sudah melewati batas 2 tahun

6. BILA PENSIUNAN PEGAWAI
PAJAK
28/07/2022 1:26:52
6
 Mengabdi sekurang kurangnya 20 th
 Tidak pernah menerima hukuman disiplin
 Memperroleh hak pensiun
 Telah melewati jangka waktu 2 tahun

7. Konsultan Pajak Indonesia
28/07/2022 1:26:52
7
 KPI sesuai pasal 1 ayat 1 KMK. 111
 orang yang memberikan jasa konsultasi
perpajakan kepada Wajib Pajak dalam rangka
melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban
perpajakannya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan perpajakan
 Sesuai ART pasal 1 ayat 2 setiap orang yang
dengan keahliannya dan dalam lingkungan
perkerjaannya, secara bebas dan profesional
memberikan jasa perpajakan kepada wajib pajak
dalam melaksanakan hak dan memenuhi
kewajiban perpajakannya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan perpajakan

8. Konsultan Pajak Indonesia
28/07/2022 1:26:52
8
Untuk bisa menjalan hak dan memenuhi
kewajiban harus memiliki kuasa Khusus
Terakhir : PMK – 22/PMK/03/2008 dan SE –
16/PJ/2008 dan dirubah dengan PMK.
229/PMK.03/2014

9. HAK DAN KEWAJIBAN
28/07/2022 1:26:52
9
 HAK
1. Sertifikat A – u/O P
2. Sertifikat B – u/ OP dan Badan
3. Sertifikat C – u semua WP
BERIKUT

10. Kewajiban Konsultan pajak
Pasal 23 PMK. 111/201
28/07/2022 1:26:52
10
a) memberikan jasa konsultasi kepada Wajib Pajak dalam
melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;
b) mematuhi kode etik Konsultan Pajak dan berpedoman pada
standar profesi Konsultan Pajak yang diterbitkan oleh
Asosiasi Konsultan Pajak;
c) mengikuti kegiatan pengembangan profesional
berkelanjutan yang diselenggarakan atau diakui oleh
Asosiasi Konsultan Pajak dan memenuhi satuan kredit
pengembangan profesional berkelanjutan;
d) menyampaikan laporan tahunan Konsultan Pajak; dan
e) memberitahukan secara tertulis setiap perubahan pada
nama dan alamat rumah dan kantor dengan melampirkan
bukti perubahan dimaksud.

11. HAK DAN KEWAJIBAN
28/07/2022 1:26:52
11
 Kewajiban PPL dimulai bulan
Januari tahun berikutnya
setelah mendapat ijin praktek

12. JENIS PPL
28/07/2022 1:26:52
12
 pengembangan profesional berkelanjutan
terstruktur, yaitu kegiatan pengembangan
profesional berkelanjutan yang
dilaksanakan Konsultan Pajak pada saat
mengikuti konferensi, seminar, lokakarya,
diskusi panel, pelatihan atau kursus dalam
bidang perpajakan; dan
 pengembangan profesional berkelanjutan
tidak terstruktur, yaitu kegiatan
pengembangan profesional berkelanjutan
yang dilaksanakan Konsultan Pajak pada
saat berpartisipasi dalam kegiatan
berorganisasi yang diselenggarakan oleh

13. JENIS PPL
28/07/2022 1:26:52
13
 Jumlah satuan kredit yang harus
dipenuhi sesuai ijin yang
diberikan :
A – 20 SKP
B – 40 SKP
C – 60 SKP
Pencapainnya 20 % tidak
berstruktur dan 80 % berstruktur

14. 28/07/2022 1:26:52
14
 Sanksi diberikan berdasarkan usulan IKPI
 Jenis Sanksi : Tegoran Tertulis,
Pembekuan Sementara
Pencabutan Ijin
Sanksi diberitahukan secara tertulis.

15. SANKSI
28/07/2022 1:26:52
15
(1) Sanksi tegoran tertulis :
a) tidak mematuhi kode etik Konsultan Pajak dan/atau
standar profesi Konsultan Pajak
b) Memberikan jasa konsultasi tidak sesuai dengan
tingkat keahliannya
c) tidak memenuhi satuan kredit pengembangan
profesional berkelanjutan
d) tidak menyampaikan laporan tahunan Konsultan
Pajak
e) tidak melakukan kegiatan Konsultan Pajak selama 2
(dua) tahun berturut-turut yang dibuktikan dari
laporan tahunan Konsultan Pajak
f) tidak menyampaikan permohonan untuk
memperpanjang Kartu Izin Praktik sebagaimana
(2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a diberikan setelah mempertimbangkan
usulan dari Asosiasi Konsultan Pajak.
BERIKUT

16. IKATAN KONSULTAN PAJAK
INDONESIA
28/07/2022 1:26:52
16
 Dasar hukum pasal. 1 Anggaran Dasar
 Didirikan Tgl. 27 Agustus 1965
 Tempat kedudukan di Ibukota RI
 Azasnya Pancasila
 Sifatnya : Satu-satunya Wadah KPI

17. TUJUAN IKPI
28/07/2022 1:26:52
17
 Mepersatukan KPI
 Meningkatkan peranan KP
 Meningkatkan mutu anggota KP
 Memperjuangankan kepentingan KP
 Membina anggota KP
 Membantu WP

18. ANGGOTA IKPI
28/07/2022 1:26:52
18
 Anggota Tetap
 Anggota Terbatas
 Anggota Kehormatan
KEWAJIBAN ANGGOTA :
1. Kode Etik dan standar Profesi IKPI

19. Syarat Anggota
28/07/2022 1:26:52
19
Anggota Tetap :
1. WNI
2. Berjiwa Pancasila dan Setia Pd.
UUD
3. Domisili Indonesia
4. Tidak terikat bekerja pada
pemerintah
5. Memiliki Sertifikat / Piagam
6. Memiliki NPWP
7. Memiliki Ijin Praktek

20. Syarat Anggota
28/07/2022 1:26:52
20
Anggota Tidak Tetap :
1. WNI
2. Berjiwa Pancasila dan Setia Pd. UUD
3. Domisili Indonesia
4. Tidak terikat bekerja pada pemerintah
5. Memiliki Sertifikat / Piagam
6. Memiliki NPWP
Anggota Luar Kehormatan :
1. WNI
2. Berjiwa Pancasila dan Setia pada UUD
3. Bertempat tinggal di Indonesia
4. Memiliki NPWP

21. 28/07/2022 1:26:52
21
BAGIAN PERTAMA
BAGIAN KEDUA
BAGIAN KETIGA

22. 28/07/2022 1:26:52
22
 Prinsip Dasar Etika Profesi
1. Merupakan kaidah moral yang menjadi
pedoman dalam berfikir, bersikap dan bertindak
bagi setiap anggota dalam melaksanakan tugas
profesi secara profesional, objektif, independen
dan berdedikasi tinggi serta penuh tanggung
jawab
2. Setia dan taat sepenuhny a kepada Pancasila
dan Undang-undang Dasar 1945
BAGIAN PERTAMA

23. 28/07/2022 1:26:52
23
 Penerapan kerangka konseptual Kode Etik
1. Mematuhi ketentuan hukum dan peraturan
perpajakan
2. Menjaga citra martabat profesi
3. Menjaga kerahasiaan dalam menjalankan
profesi , kecuali untuk memenuhi perintah
undang-undang
4. Menjunjung tinggi intregritas, martabat dan
kehormatan
5. Bersikap profesional
6. Menjaga kerahasian dalam hubungannya
dengan wp
7. Hubungan dengan teman saling menghormati
BAGIAN KEDUA

24. BAGIAN KE TIGA
28/07/2022 1:26:52
24
Larangan, pengawasan, Tata Cara pelaksanaan
sanksi, pengaduan dan Sanksi
Larangan :
a. Larangan bagi konsultan pajak rangkap
jabatan
b. Larangan terkait dengan pelanggan
c. Hubungan dengan teman
d. Pasang iklan

25. BAGIAN KE TIGA
28/07/2022 1:26:52
25
Pengawasan
1. Pengawasan pemeriksaan dan pemberian
saksi atas pelanggaran kode etik
dilaksanakan oleh pengawas
2. Pengawasan dan pemberian keputusan
atas pelanggaraan kode etik dilakukan
oleh Majelis Kehormatan yang dibentuk
oleh pengawas

26. BAGIAN KE TIGA
28/07/2022 1:26:52
26
Tata cara pelaksanaan sanksi
1. Pelaksanaan pengenaan saksi oleh pengurus pusat
2. Keputusan pengawas mempunyai kekuatan hukum
tetap, final dan mengikat sejak diucapkan
3. Salinan keputusan paling lambat 14 hari setelah
diucapkan harus disampaikan
4. Penyampaian hasil keputusan wajib disampaikan
pengurus pusat dalam konggres
5. Perkara pelanggaran kode etik yang belum diperiksa
dan belum diputus sebelum kode etik ini berlaku akan
diproses dan diputus berdasarkan kode etik yang
berlaku saat pelanggaran terjadi

27. BAGIAN KE TIGA
28/07/2022 1:26:52
27
Pengaduan :
1. Pengaduan harus disampaikan secara tertulis
kepada pengurus Cabang, Daerah dengan
tembusan ke Pengawas disertasi alasan dan
bukti
2. Pelaksanaan pemeriksaan tingkat pertama
oleh pengurus cabang/Daerah dan bila tidak
terselesaikan akan diselesaikan pada tingkat
pengawas

28. BAGIAN KE TIGA
28/07/2022 1:26:52
28
Sanksi :
1. Pengawas memberikan sanksi terhadap
pelanggaran kode etik berupa Tegoran tertulis,
Pemberhentian sementara atau Pemberhentian
tetap.
2. Sebelum sanksi diberikan anggota diberikan
kesempatan untuk membela diri
3. Dalam hal sanksi pemberhentian tetap berlaku
setelah yang bersangkutan membela diri di
konggres.
4. Keputusan konggres merupakan keputusan final
dan mengikat

29. MAJELIS DK
28/07/2022 1:26:52
29
 Ketua DK sebagai Ketua
 Sekretaris DK sebagai Sekretaris
 Ketua/Sekretaris Dewan Pembina Sbg
Anggota.
 Ketua/Sekretaris IKPI – sbg anggota
 Pihak lain yang dianggap perlu.

30. JENIS SANKSI ps. 13 ayat 1
28/07/2022 1:26:52
30
 Teguran Tertulis
 Pemberhentian sementara
 Pemberhentian tetap

31. Syarat Kuasa Bagi Wajib Pajak
28/07/2022 1:26:52
31

32. Pasal 32 ayat 3
28/07/2022 1:26:52
32
3. Orang pribadi atau badan yang dapat
menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa
khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi
kewajiban menurut ketentuan peraturan
perundang – undangan perpajakan.
3a. Kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)
harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan
dengan keputusan Menteri Keuangan.

33. SYARAT MENJADI KUASA
28/07/2022 1:26:52
33
1. Kuasa diberikan dengan surat kuasa khusus
yang diperlukan untuk urusan tertentu dalam
melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan
2. WP dapat menunjuk seorang kuasa yang telah
memenuhi persyaratan tertentu
3. Dapat pada konsultan pajak maupun bukan
konsultan pajak (Karyawan wajib pajak )
4. Kecuali : Dikecualikan, kewajiban mendaftarkan
diri bagi Wajib Pajak orang pribadi untuk
memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan
melaporkan usahanya untuk dikukuhkan
sebagai Pengusaha Kena Pajak harus
dilaksanakan sendiri oleh Wajib Pajak.

34. SYARAT MENJADI KUASA
28/07/2022 1:26:52
34
1. Konsultan pajak dapat menerima kuasa dari
Wajib Pajak orang pribadi dan/atau Wajib
Pajak badan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan.
2. memiliki izin praktik konsultan pajak yang
diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau
pejabat yang ditunjuk, dan harus menyerahkan
Surat Pernyataan sebagai konsultan pajak

35. SYARAT MENJADI KUASA
28/07/2022 1:26:52
35
 Dalam hal seorang kuasa merupakan konsultan pajak,
dokumen kelengkapan sebagai berikut:
 a. fotokopi kartu izin praktik konsultan pajak;
 b. surat pernyataan sebagai konsultan pajak;
 c. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 d. fotokopi tanda terima penyampaian Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak
terakhir bagi kuasa yang telah memiliki kewajiban untuk
menyampaikan Surat pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan.

36. SYARAT MENJADI KUASA
KARYAWAN PERUSAHAAN
28/07/2022 1:26:52
36
1. Karyawan Wajib dapat menerima kuasa dari
Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak
badan sepanjang merupakan karyawan tetap
dan masih aktif yang menerima penghasilan
dari Wajib Pajak yang dibuktikan dengan daftar
karyawan tetap yang dilakukan pemotongan
Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal
21 yang telah dilaporkan

37. SYARAT MENJADI KUASA
KARYAWAN PERUSAHAAN
28/07/2022 1:26:52
37
2. Karyawan Wajib Pajak sebagai seorang kuasa
dianggap menguasai ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan apabila
memiliki:
a. sertifikat brevet di bidang perpajakan yang
diterbitkan oleh lembaga pendidikan kursus brevet
pajak;
b. ijazah pendidikan formal di bidang perpajakan,
sekurang-kurangnya tingkat Diploma III, yang
diterbitkan oleh Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta
dengan status terakreditasi A; atau
c. sertifikat konsultan pajak yang diterbitkan oleh
Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak.

38. SYARAT MENJADI KUASA
KARYAWAN PERUSAHAAN
28/07/2022 1:26:52
38
Dalam hal seorang kuasa merupakan karyawan Wajib Pajak,
dokumen kelengkapan sebagai berikut:
a. fotokopi sertifikat brevet di bidang perpajakan, ijazah pendidikan
formal di bidang perpajakan, atau sertifikat konsultan pajak
b. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak;
c. fotokopi tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir bagi kuasa
yang telah memiliki kewajiban untuk menyampaikan Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; dan
d. fotokopi daftar karyawan tetap yang dilakukan pemotongan Pajak
Penghasilan Pasal 21 dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak
Penghasilan Pasal 21 yang telah dilaporkan Wajib Pajak.

39. SYARAT UTAMA KUASA WAJIB
PAJAK
28/07/2022 1:26:52
39
a. menguasai ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang perpajakan;
b. mmemiliki surat kuasa khusus dari Wajib Pajak
yang memberi kuasa;
c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
d. telah menyampaikan Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir,
kecuali terhadap seorang kuasa yang Tahun Pajak
terakhir belum memiliki kewajiban untuk
menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan
Pajak Penghasilan; dan
e. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak
pidana di bidang perpajakan.

40. ISI SURAT KUASA
28/07/2022 1:26:52
40
1. Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud sedikit
memuat:
a. nama, alamat, dan tanda tangan di atas meterai
serta Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak
pemberi kuasa;
b. nama, alamat, dan tanda tangan serta Nomor
Pokok Wajib Pajak penerima kuasa; dan
c. hak dan/atau kewajiban perpajakan tertentu yang
dikuasakan yang mencakup keperluan perpajakan,
jenis pajak, dan Masa Pajak/Bagian Tahun
Pajak/Tahun Pajak.
2. 1 (satu) surat kuasa khusus hanya untuk seorang
kuasa dan untuk 1 (satu) pelaksanaan hak dan/atau
pemenuhan kewajiban perpajakan tertentu

41. 28/07/2022 1:26:52
41
Dharmaya_Laksana@gmail.com
Tlp. 081230612657