FKTP; Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
Pasal 2 Tarif pelayanan kesehatan pada FKTP meliputi:
Kapitasi
Non Kapitasi
PMK 59 tahun 2014 tentang STANDAR TARIF PELAYANAN KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN mengatur tentang Kapitasi dan Klaim non Kapitasi bagi Klinik.
Tarif Non Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberlakukan pada FKTP yang melakukan pelayanan kesehatan di luar lingkup pembayaran kapitasi yang meliputi:
a. pelayanan ambulans;
b. pelayanan obat rujuk balik;
c. pemeriksaan penunjang pelayanan rujuk balik;
d. pelayanan skrining
d. pelayanan skrining kesehatan tertentu termasuk pelayanan terapi krio untuk kanker leher rahim;
e. rawat inap tingkat pertama;
f. jasa pelayanan kebidanan dan neonatal yang dilakukan oleh bidan atau dokter, sesuai kompetensi dan kewenangannya;
g. pelayanan Keluarga Berencana berupa MOP/vasektomi;
h. kompensasi pada daerah yang tidak terdapat fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat;
i. pelayanan darah; dan/atau
j. pelayanan gawat darurat di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
FKTP; Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
Pasal 2 Tarif pelayanan kesehatan pada FKTP meliputi:
Kapitasi
Non Kapitasi
PMK 59 tahun 2014 tentang STANDAR TARIF PELAYANAN KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN mengatur tentang Kapitasi dan Klaim non Kapitasi bagi Klinik.
Tarif Non Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberlakukan pada FKTP yang melakukan pelayanan kesehatan di luar lingkup pembayaran kapitasi yang meliputi:
a. pelayanan ambulans;
b. pelayanan obat rujuk balik;
c. pemeriksaan penunjang pelayanan rujuk balik;
d. pelayanan skrining
d. pelayanan skrining kesehatan tertentu termasuk pelayanan terapi krio untuk kanker leher rahim;
e. rawat inap tingkat pertama;
f. jasa pelayanan kebidanan dan neonatal yang dilakukan oleh bidan atau dokter, sesuai kompetensi dan kewenangannya;
g. pelayanan Keluarga Berencana berupa MOP/vasektomi;
h. kompensasi pada daerah yang tidak terdapat fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat;
i. pelayanan darah; dan/atau
j. pelayanan gawat darurat di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
PPT PENGKAJIAN SISTEM MUSKULOSKELETAL 2.pptxEmohAsJohn
PENGKAJIAN MUSKULOSKELETAL
Gangguan neurologi sangat beragam bentuknya, banyak dari pasien yang menderita gangguan memori dan tidak mampu menjalani aktivitas sehari-hari secara normal. Penyakit-penyakit neurologi kebanyakan memiliki efek melemahkan kehidupan pasien, sehingga memberikan pengobatan neurologis sangat penting bagi kehidupan pasien.
Kelainan Air Ketuban (hidramnion, oligohidramnion)
Sosialisasi Imunisasi HepB Bagi Nakes Tahap II.pptx
1. 1
IMUNISASI HEPATITIS B BAGI TENAGA MEDIS
DAN TENAGA KESEHATAN
TAHAP II
Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
2 Februari 2024
1
2. OUTLINE
2
1. Gambaran Umum dan Dasar Hukum Imunisasi
Hepatitis B
2. Sasaran dan Alur Pelaksanaan
3. Pencatatan dan Pelaporan
3. PENDAHULUAN
• Hepatitis Virus hingga saat ini masih menjadi masalah kesehatan masyarakat
di dunia maupun Indonesia virus hepatitis B yang paling banyak
menginfeksi masyarakat Indonesia
• Hepatitis B juga merupakan penyebab sebagian besar penyakit hepatitis,
sirosis, kanker hati dan kematian.
• Tenaga medis dan tenaga kesehatan merupakan populasi berisiko tinggi
tertular dan menularkan hepatitis B penting memberikan perlindungan
kepada mereka dari penularan hepatitis B dengan pemberian imunisasi
hepatitis B, khususnya nakes yang melakukan intervensi/tindakan medis.
5. DASAR HUKUM
• KMK Nomor :
HK.01.07/Menkes/2093/ 2023
tanggal 23 Oktober tentang
Pemberian Imunisasi Hepatitis
B Untuk Tenaga Medis dan
Tenaga Kesehatan
• Imunisasi HepB diberikan
kepada nakes yang
bersentuhan langsung dengan
pasien di faskes
• Imunisasi HepB diberikan
setelah skrining terlebih
dahulu
6. DASAR HUKUM
• Surat Edaran Dirjen P2P
Nomor :
IM.02.04/C/4441/2023 tentang
Pemberitahuan Pelaksanaan
Imunisasi Hepatitis B untuk
Tenaga Medis dan tenaga
Kesehatan
• Imunisasi HepB diberikan
kepada nakes yang melakukan
tindakan/intervensi
• Imunisasi HepB diberikan jika
hasil skrining negative/non
reaktif dan diberikan 3 dosis
IM
• Logistik disampaikan bertahap
7. DASAR HUKUM
• Surat pemberitahuan dari
Kadinkes DKI Jakarta nomor
2275/KS.02.00 tentang
Pelaksanaan Imunisasi
Hepatitis B bagi nakes
• Imunisasi HepB tahap I
diberikan kepada 2.900 dari
rencana 36.672 nakes yang
hasil skriningnya adalah
negatif
• Diprioritaskan kepada yang
bertugas di IGD, ruang
bersalin, ruang operasi,
laboratorium, dan pengelola
program Hepatitis-Imunisasi
8. DASAR HUKUM
• Surat pemberitahuan dari
Kadinkes DKI Jakarta nomor
894/KS.02.01 tentang
Pelaksanaan Imunisasi
Hepatitis B bagi nakes Tahap
II tanggal 31 Januari 2024
• Seluruh kebijakan di 2023
masih dilanjutkan dengan
penambahan perluasan
faskes dan tata cara capor
layanan
9. GAMBARAN UMUM
• Tenaga medis dan tenaga
Kesehatan di Indonesia berisiko
terinfeksi virus Hepatitis B dengan
detil:
1. Prevalensi infeksi Hep B pada
nakes adalah 4,7%
2. Proporsi anti-HBs+ adalah 36,7%
• Didasarkan data di atas maka
ditetapkan:
1. 95,3% nakes membutuhkan tes
anti-HBs
2. 63,3% nakes membutuhkan
imunisasi Hep B
13. JUMLAH SASARAN IMUNISASI HEPATITIS B NAKES
Sumber data: SISDMK 5 November 2023
NO KOTA/KAB
JUMLAH
NAKES
(PKM)
JUMLAH
NAKES KLINIK-
PRAKTIK
MANDIRI
JUMLAH
NAKES
(RS SATELIT)
JUMLAH
NAKES
(RSUD)
JUMLAH
NAKES
(RSUP)
JUMLAH
NAKES
RS
SWASTA
TOTAL
SASARAN
1 JAKARTA PUSAT 915 4,156 5,700 537 - 4,346 15,655
2 JAKARTA UTARA 948 1,531 1,094 514 - 3,647 7,734
3 JAKARTA BARAT 1,172 1,630 2,436 452 1,818 3,285 10,793
4 JAKARTA SELATAN 1,303 3,399 1,438 1,297 566 5,885 13,888
5 JAKARTA TIMUR 1,769 2,485 1,967 1,434 613 4,245 12,513
6 KEP. SERIBU 150 - - 59 - - 209
DKI JAKARTA 6,257 13,201 12,635 4,293 2,997 21,408 60,791
• Pelaksanaan di RSUPN, RSUD, RSKD, dan Rumah Sakit non pemerintah dapat secara mandiri
dengan distribusi logistik skrining serta vaksin berkoordinasi ke puskesmas pengampu
• Jumlah distribusi ke RS mengacu kepada jumlah sasaran per masing-masing instansi dengan
jumlah total tidak berbeda dari yang atas
14. JUMLAH DISTRIBUSI IMUNISASI HEPATITIS B NAKES
HBsAg AntiHBs Vaksin 3 HBsAg AntiHBs Vaksin 3 HBsAg AntiHBs Vaksin 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Jakarta Pusat 15,655 14,919 28,331 625 600 1800 15,275 14,540 26,530
2 Jakarta Utara 7,734 7,370 13,997 375 350 1050 7,500 7,140 12,946
3 Jakarta Barat 10,793 10,286 19,533 575 550 1650 10,350 9,860 17,882
4 Jakarta Selatan 13,888 13,235 25,133 625 600 1800 13,500 12,870 23,333
5 Jakarta Timur 12,513 11,925 22,645 725 700 2100 11,975 11,390 20,545
6 Kep. Seribu 209 199 378 100 100 300 100 100 80
7 DKI Jakarta 60,791 57,934 110,016 3,025 2,900 8,700 58,700 55,900 101,316
NO KAB/KOTA
JUMLAH SASARAN TELAH TERDISTRIBUSI NOV. 2023 DISTRIBUSI RIIL JAN. 2024
17. ALUR PELAKSANAAN IMUNISASI HEPATITIS B
• Jika nakes telah mendapat imunisasi
Hepatitis B di tempat kerja pada tahun
2023 maka tidak menjadi sasaran
program imunisasi Hepatitis B nakes
tahap II
18. OUTLINE
2
1. Gambaran Umum dan Sasaran Imunisasi
Hepatitis B
2. Sasaran dan Alur Pelaksanaan
3. Pencatatan dan Pelaporan
19. PENCATATAN DAN PELAPORAN
• Pencatatan dan pelaporan imunisasi Hepatitis B program bagi tenaga Kesehatan
dilakukan melalui:
a) SIHEPI online jika telah rutin atau memiliki akses akun.
b) https://bit.ly/imunisasihepbnakes jika faskes belum memiliki akses akun
SIHEPI online. Tautan tersebut diisi oleh masing-masing individu penerima
vaksin.
• Sasaran menunjukkan bukti submit tautan poin 4.b. setelah selesai skrining dan
atau penyuntikan imunisasi
• Sudinkes dapat mengakses spreadsheet response tautan poin 4.b. sebagai bahan
monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program
20. PENUTUP
• Program imunisasi Hepatitis B bagi nakes membutuhkan kerjasama lintas
program imunisasi dan Hepatitis sehingga monitoring, evaluasi pelaksanaan,
serta pertanggung jawaban logistik tidak bisa dijalankan hanya oleh salah satu
pihak
• Program imunisasi hepatitis B nakes tidak bisa dijalankan tanpa adanya skrining
penyakit Hepatitis dan skrining antibodi Hepatitis, hal yang sama juga untuk
penurunan angka kasus kejadian penyakit Hepatitis B bagi nakes tidak dapat
maksimal jika program imunisasi hepatitis B tidak dijalankan
• Pembagian peran monitoring, evaluasi, dan pertanggung jawaban pelaksanaan
program imunisasi hepatitis B nakes harus dilaksanakan oleh seluruh pihak
yang terlibat